Bab 1 PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Perkembangan teknologi digital yang kian pesat mengarah kepada “konvergensi” yaitu terintegrasinya layanan telekomunikasi, data, informasi dan penyiaran. Salah satu layanan “konvergensi” adalah IPTV (Internet Protocol Television) yaitu suatu layanan multimedia dalam bentuk televisi, video, audio, text, graphic, data yang disalurkan ke pelanggan melalui jaringan IP (Internet Protocol), yang dijamin kualitasnya (QoS/QoE), keamanannya (Security), realibility (keandalannya) dan memungkinkan komunikasi
dengan
pelanggan
secara
dua
arah
atau
interaktif
(interactivity) secara “real time”. Dengan demikian maka IPTV bukan sekedar siaran TV yang dapat dinikmati melalui jaringan IP, namun mempunyai fasilitas/kemampuan yang “lebih” seperti : mampu menyediakan layanan multimedia dan interaktif secara “real time”, melalui pesawat televisi standar yang terhubung dengan penyedia layanan IPTV melalui saluran kabel (Wireline, Fiber Optic). Kualitas layanan gambar, suara dan keamanannya dijamin penuh oleh penyedia IPTV melalui suatu jaringan tertutup (closed distribution network) yang dikelola secara profesional dan mengacu pada standar layanan yang berlaku. IPTV berkembang pesat di luar negeri, baik di negara maju maupun negara berkembang (lihat lampiran), karena sifat layanannya yang “personal” “variative”, “ubiquitos”, kualitas gambar/suara yang prima, dan mempunyai “nilai beli” yang tinggi. IPTV diharapkan dapat menjadi peluang bisnis industri dalam negeri, dalam hal “content”, perangkat (khususnya IP-STB), jasa aplikasi, bahkan juga untuk diexport ke negara lain.
Layanan IPTV diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah dan efisiensi jaringan kabel (Wireline, Fiber Optic) yang telah tergelar ke lebih dari 8,6 juta pelanggan diseluruh Indonesia. Pada saat ini permohonan izin penyelenggaraan IPTV baik dari beberapa perusahaan telekomunikasi, ISP dan Lembaga Penyiaran Berlangganan telah diajukan sejak Oktober 2008. Sambil menunggu ditetapkannya Konvergensi UU yang terkait dengan komunikasi dan informatika yang ditargetkan dalam tahun 2010, dan mempertimbangkan manfaat dari IPTV maka regulator diharapkan oleh pelaku bisnis untuk mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang memungkinkan penggelaran IPTV dalam waktu dekat dengan mempertimbangkan UU/PP yang telah berlaku seperti UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan UU yang terkait lainnya.
1.2. Sasaran Penyelenggaraan
IPTV
diharapkan
dapat
memberikan
alternatif
penyelenggaraan penyampaian layanan informasi yang menggunakan teknologi yang konvergen. Dalam kebijakan penyelenggaraan IPTV, regulator diharapkan merancang suatu kebijakan yang menciptakan kompetisi bagi pelaku bisnis secara adil, memberi jaminan bagi pelanggan dalam hal “Private Protection”, “Security of Transaction”, “User Night” dan “Quality of Service”, serta mendorong tumbuhnya industri IPTV di dalam negeri dengan tetap menjaga keseimbangan antara perkembangan teknologi tinggi (high tech) dan kepekaan sosial (high touch). Industri IPTV yang dimaksud adalah industri yang bergerak di bidang aplikasi layanan untuk mengelola sistem perangkat yang dibutuhkan, perangkat penerima IP-STB dan industri konten. Dengan diterbitkannya kebijakan penyelenggaraan IPTV, maka akan ada “kepastian hukum” bagi pelaku bisnis untuk menyelenggarakan layanan
I-
2
IPTV, dan bagi konsumen/pelanggan untuk menikmati layanan IPTV secara “aman”, “terlindungi” dan berkualitas. Diharapkan juga penggelaran IPTV dapat mendorong minat dari pelaku bisnis untuk menggelar jaringan kabel broadband secara luas ke seluruh Indonesia, karena jaringan broadband merupakan komponen utama untuk layanan NGN dimasa mendatang. Sasaran lain yang juga diharapkan adalah meningkatnya faktor ekonomi untuk kepentingan negara dan masyarakat disamping faktor sosial budaya untuk mempertahankan kesatuan dan persatuan bangsa, penerapan “good corporate governance”, pengembangan inovasi, kreativitas, serta terwujudnya sinergi bagi perbaikan kualitas peri kehidupan masyarakat Indonesia.
1.3. Capaian dan Manfaat Capaian dan manfaat dari layanan IPTV dapat dibagi dalam 4 kelompok yaitu infrastruktur, bisnis, masyarakat, dan geopolitik. Di bidang infrastruktur, kemajuan teknologi telah memungkinkan jaringan “fixed line” yang saat ini telah mencapai lebih dari 8,6 juta sambungan untuk digunakan, tidak untuk telepon saja, namun dapat lebih efisien dengan memuat konten yang lebih banyak dan variatif sehingga biaya operasional yang saat ini sangat tinggi, akan dapat diturunkan sebanding dengan manfaat dari penggunaan jaringan tersebut. Di bidang bisnis, layanan IPTV akan memacu tumbuhnya industri dalam negeri dalam penyelenggaraan jaringan dan jasa aplikasi, produksi konten, manufaktur perangkat IP-STB dan perangkat-perangkat terkait lainnya. Bagi masyarakat umum, layanan IPTV dapat meningkatkan kualitas hidup, menciptakan “information society”, meningkatkan pengetahuan dengan memilih
“konten-konten
edukatif”,
melaksanakan
transaksi
secara
elektronik dan menikmati berbagai hiburan yang dapat dipilih sesuai keinginan (“personal”).
I-
3
Dengan terciptanya suatu masyarakat informasi (“information society”) maka diharapkan masyarakat akan bersemangat untuk menciptakan “konten” atau berbagi “informasi yang bermanfaat”, menjalin hubungan, serta bersinergi dan berkolaborasi dengan sesama masyarakat lainnya serta berbudaya untuk menggunakan waktu, sumber daya, dan biaya bertransaksi secara efisien. Dalam kaitannya dengan aspek geopolitik, diharapkan akan diperoleh manfaat jangka panjang dari aspek cross-regional dan internasional. Posisi Indonesia yang secara geografis sangat strategis terletak diantara Asia Utara dengan Australia, membuat kondisi yang sangat mendukung Indonesia menjadi suatu penghubung lintas negara untuk telekomunikasi dan multimedia. Jaringan kabel broadband yang telah digelar secara luas di Indonesia dapat digunakan oleh negara-negara lain, sehingga pemanfaatannya akan lebih efektif dan efisien yang pada akhirnya akan membuat Indonesia menjadi suatu negara yang harus diperhitungkan negara-negara lain, baik dari Asia, Australia ataupun benua-benua lainnya.
1.4. Metodologi 1. Penyusunan “white paper” ini diawali dengan melihat kondisi (regulasi, teknologi, sosial ekonomi, penyelenggaraan) saat ini. Hal-hal yang terkait langsung dengan infrastruktur akan dijadikan sebagai indikator utama. 2. Memperkirakan kondisi yang diharapkan untuk layanan IPTV (melalui benchmarking dengan negara lain yang sudah menggelar layanan IPTV & kajian terhadap standard internasional (lihat lampiran). 3. Menyiapkan Rancangan Peraturan Menteri beserta naskah akademik penunjangnya 4. Mengadakan melibatkan
Focus regulator,
Group pelaku
Discussion usaha,
secara penyedia
bertahap
yang
teknologi,
dan
pengguna. 5. Melakukan legal review dari pakar hukum terkait.
I-
4
6. Melakukan “konsultasi publik”
Secara umum indikator akan dibagi dalam beberapa kelompok yang terdiri atas kondisi fisik infrastruktur, layanan yang memanfaatkan infrastruktur, penyedia
konten
serta
regulasi/kebijakan
yang
akan
mengatur
pelaksanaannya.
1.4. Misi 1. Mengembalikan fungsi hiburan keluarga 2. Menyediakan sarana pembelajaran teknologi informasi bagi generasi tua 3. Menumbuhkan minat investasi jaringan kabel kecepatan tinggi ke rumah-rumah 4. Menumbuhkan industri konten 5. Menumbuhkan layanan transaksi elektronik 6. Meningkatkan
partisipasi
masyarakat
dalam
pengawasan
dan
pengendalian 7. Memberikan contoh regulasi layanan konvergen dalam era TIME Convergent 8. Meningkatkan persaingan layanan telekomunikasi dan penyiaran?
I-
5
Bab 2 KELAYAKAN LAYANAN IPTV DI INDONESIA
2.1.
Dukungan Teknologi Contribution Network
Distribution Network
Home Network
Access Network
IP Studi o
Studi o
IP
Mobile Studio
Primary Head Final End Studio
Home Gateway
STB
Secondary Head Ends
STB
Backbone STB
Fixed Studi o
Gambar 2.1. Jaringan IPTV dan Pusat Penyedia Layanan Sampai ke Pelanggan Banyak pakar telekomunikasi dan teknologi informasi menyatakan teknologi
IP,
yang
menjadi
network
utama
yang
mendukung
penyelenggaraan layanan IPTV ini, dinilai telah mampu memberikan kualitas dan kehandalan setara dengan “network circuit switch”. Walaupun perusahaan
perlu
memperhitungkan
secara
cermat
sebelum
mengimplementasikan komunikasi berbasis IP, ataupun layanan/aplikasi yang akan digelar diatasnya. Penyebabnya cenderung terfokus pada QoS, reliability, biaya, skenario dan keamanan (security). Menyediakan layanan video melalui infrastruktur berbasis IP yang ada, memang akan menghadapi banyak tantangan mengingat kompleksnya persyaratan teknis yang sangat jauh berbeda dengan jaringan voice tradisional dan jaringan HSIA (High Speed Internet Access) melalui broadband access network. Persyaratan bandwidth, jaminan QoS, security
I-
6
dan network management merupakan tantangan yang harus dipersiapkan dengan baik oleh operator Telkomunikasi dan Lembaga Penyiaran Berlangganan dalam rangka memasuki bisnis IPTV. Kompleksitas penyediaan layanan IPTV, tidak hanya disebabkan oleh ketersediaan konten layanan namun juga dikarenakan perlunya kesiapan infrastruktur jaringan IP mulai dari IP backbone hingga jaringan pelanggan (CPN) yang mendukung penyaluran layanan video ini. Selain itu, berbeda halnya dengan operator CATV/MSO yang lebih banyak mempunyai arsitektur jaringan tersentralisir, sistem IPTV harus mengintegrasikan banyak elemen jaringan distributed-IP tersebar yang tidak hanya dimiliki oleh network service provider namun juga jaringan dari penyedia konten (Content Provider) serta penyedia aplikasi (Application Provider) yang dalam proses bisnis layanan ini biasanya disediakan oleh pihak ketiga. Dengan pembangunan jaringan broadband ADSL 2 dan ADSL 2+ akan sangat mendukung pengimplementasian layanan IPTV ini, hal ini juga didukung dengan jaminan Quality of
Service pada jaringan private IP
network yang didisain untuk layanan IPTV ini. Dengan jaminan QoS akan memberikan higher priority bagi trafik IP berupa sinyal TV pada jaringan IP broadband sampai pada terminal pelanggan. IPTV diharapkan menjadi suatu jembatan bagi masyarakat dan pelaku bisnis untuk menerapkan atau bermigrasi ke era NGN (Next Generation Network) yang sudah mulai berkembang di negara-negara maju. Standar penomoran IP menggunakan IPv4, karena eksistensi infrastruktur saat ini masih menggunakan standar IPv4, dan Standar kompresi gambar adalah Mpeg4, dan diharuskan melakukan pengembangan ke teknologi IPv6 / forward compatibility. Teknologi
dan
kemampuan
untuk
memahami,
menerapkan,
memanfaatkan secara maksimal, telah tersedia di di pasaran. Hal ini dibutuhkan sepanjang rantai penyaluran, mulai dari pembuatan konten, pengumpulan/penggabungannya, pengolahan di pusat manajemennya, sampai dengan distribusinya hingga mencapai pelanggan.
I-
7
Dengan telah terselenggaranya layanan IPTV di negara-negara Eropa, Amerika, Jepang, Hongkong, Taiwan, dan Korea sejak tahun 2005/2006, maka vendor sistem peralatan, perangkat utama dan penunjang, alat bantu pesawat penerima IPTV (IPTV-Set Top Box; modem) dapat dengan mudah diperoleh di pasaran dunia. Demikian pula piranti lunak yang terkait dengan “Middleware”, pengelolaan layanan (“server, routing, distribution”), dan pengamanan data (“conditional access”, “security”). Protokol untuk pemrosesan video dan konten-konten lainnya, sistem acak (“encryption,
conditional,
access”)
telah
terstandarisasi
secara
internasional, sehingga interoperabilitas dan keamanan (security) dapat diandalkan. DVB sebagai standard penyiaran Digital TV Terrestrial yang dipilih sejak 21
Maret
2007,
telah
menerbitkan
standar-standar
teknik
untuk
penyaluran IPTV seperti antara lain
TS 102 034 : transport of MPEG TS-Based DVB services over IP network.TS 102 539 :
Carriage
of
Broadband
Content
Guide
Information over IP.
TS 102 471 : Electronic Service Guide (EPG)
TS 102 472 : Content Delivery Protocols
TS 102 474 : Service Purchase and Protection
Dll
Penyedia layanan atau vendor yang dapat memberi dukungan untuk integrasi, konsultasi, pelatihan untuk penggelaran IPTV juga dapat diakses oleh para operator/investor yang akan mengelar layanan IPTV.
2.2.
Dukungan Pasar
Jumlah penduduk Indonesia + 230 juta, dengan pelanggan internet + 25 juta, rumah tangga yang memiliki pesawat TV + 31,8 juta, jaringan kabel telepon (wireline dan fiber optic) + 8 juta pelanggan, dan pengguna siaran
I-
8
televisi digital yang mulai digelar diawal 2009 merupakan basis pasar awal untuk penggelaran IPTV. Program pemerintah dalam pembangunan jaringan kabel backbone fiber optic yang dikenal dengan “Palapa Ring” yang akan tergelar melingkupi pulau-pulau di Indonesia, program-program “desa berdering”, “desa pintar” merupakan upaya pemerintah untuk mempercepat akses dan layanan telekomunikasi dapat dijadikan salah satu faktor pendukung untuk tergelarnya layanan IPTV ke seluruh Indonesia. Posisi Indonesia yang secara geografis sangat strategis terletak diantara Asia Utara dan Australia, membuat kondisi yang sangat mendukung Indonesia menjadi suatu penghubung lintas negara untuk telekomunikasi dan multimedia. Pasar potensial layanan ini sangat terbuka dan tidak terbatas pada lingkup geografis. Meskipun secara spesifik layanan IPTV berpotensi untuk digunakan pada segmen residensial yang pada umumnya membutuhkan layanan home entertainment, edutaintment, dan e-transaction, namun sebagai layanan yang dapat menampilkan berbagai konten seperti film, music, game, advertising, edutaintment, dan lain-lain, layanan ini juga memungkinkan untuk digunakan oleh sekolah-sekolah, segmen bisnis komoditas,
dan
juga
apartemen/perhotelan
yang
mengutamakan
kenyamanan bagi penghuni dan tamu-tamu yang menginap di tempat yang
dikelolanya,
salah
satunya
dengan
menyediakan
layanan
entertainment seperti yang dimiliki oleh platform IPTV sepanjang memiliki bandwidth dan kelengkapan terminal yang memadai. Dengan demikian maka segmen pasar di dalam negeri cukup luas dan menjanjikan untuk memulai penggelaran IPTV di Indonesia.
2.3.
Dukungan Sosial & Budaya
IPTV sebagai salah satu layanan “konvergensi” memiliki potensi yang lebih berpengaruh, khususnya bila dilihat dari sudut pandang politik dan keamanan, disamping dari sudut pandang perekonomian (terutama ekonomi yang berbasis TIK). Dengan layanan konvergensi, maka cara
I-
9
pandang masyarakat akan berubah terhadap telekomunikasi, media penyiaran, dan teknologi informasi yang sekarang menjadi satu paket informasi yang terintegrasi. Masyarakat Indonesia saat ini telah memahami dan merasakan suatu “kebutuhan” akan akses terhadap konten-konten digital yang beragam, berkualitas dan bermanfaat; seperti siaran TV Digital yang dapat diakses melalui penyelenggara TV berlangganan, keandalan dan nyamannya bertransaksi secara elektronik,
dan menikmati konten-konten digital
(game, data-data, informasi) yang dapat diakses melalui internet. Pelaku industri konten diharapkan dapat menciptakan konten-konten yang bersifat “edukasi”, promosi kekayaaan budaya Indonesia, dan kontenkonten khas Indonesia yang mencerminkan jati diri bangsa. Dengan IPTV, maka konten-konten tersebut di atas yang saat ini diakses secara terpisah, dapat dikemas secara terintegrasi menjadi satu paket, satu device, satu layanan, satu perangkat, yang bersifat “personal” dengan biaya yang memadai. Bila IPTV di masa mendatang sudah dapat menjangkau sentra bisnis, sekolah-sekolah, komunitas penghasil komoditi lokal (pertanian, kerajinan, dll), maka layanan IPTV dapat mendukung program pemerintah untuk mengatasi “digital divide”, dan mempercepat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang mampu menjadi motor penggerak dibidang TIK.
2.4
Dukungan Infrastruktur dan Layanan
Infrastruktur dalam bentuk “wireline”, bahkan “broadband fiber optic” telah digelar di kota-kota besar oleh banyak operator-operator berbasis telekomunikasi, penyiaran, dan internet, seperti antara lain PT Telkom, PT Indosat, Cable Vision, Biznet, XL Komindo, Esia, CBN dll. Jumlah sambungan ke pelanggan yang sudah dicapai sampai dengan tahun 2008 kira-kira sekitar 8-10 juta oleh PT Telkom; sedangkan operator yang lain sekitar 2 juta.
I - 10
Pada dasarnya infrastruktur yang ada di Indonesia sudah siap mendukung layanan IPTV, namun tentunya skala ekonomisnya harus dapat dicapai dengan menciptakan model bisnis yang tepat dan menguntungkan. Kemampuan operator-operator tersebut di atas untuk melayani pelanggan secara
profesional
dalam
hal
“penyiaran”,
komunikasi
interaktif,
penyaluran data dan informasi, bahkan transaksi elektronik telah teruji. Dengan demikian maka untuk penggelaran IPTV, hanya dibutuhkan kemampuan untuk mengintegrasikan konten-konten tersebut diatas, dan secara
profesional,
“aman”,
QoS
yang
prima
dan
selanjutnya
menyalurkannya ke pelanggan.
2.5
Dukungan Industri Dalam Negeri
Industri dalam negeri, khususnya dalam hal aplikasi layanan (services) dan konten telah dibuktikan mampu baik yang terkait dalam konten penyiaran, advertisement, layanan “interactive” dan aplikasi data/informasi lainnya. Industri dalam negeri telah mampu untuk mendesain, merekayasa, dan memproduksi perangkat yang dibutuhkan untuk penggelaran TV Digital Terrestrial
khususnya
STB-DVB-T,
sehingga
kemampuan
dan
pengalaman ini dapat ditingkatkan untuk memproduksi IP-STB. Pada awalnya mungkin masih dibutuhkan kerjasama dengan vendorvendor dari negara maju, namun secara bertahap, dapat ditingkatkan untuk mencapai TKDN(Tingkat Kedalaman Dalam Negeri) yang maksimal. Industri dalam negeri untuk konten dengan TKDN lebih dari 90% telah berkembang pesat, dan dengan penggelaran IPTV, maka diharapkan dapat lebih ditingkatkan untuk keperluan baik di dalam negeri maupun export.
I - 11
2.6
Dukungan Regulasi
Secara tersirat sebetulnya UU yang telah diterapkan saat ini sudah mengantisipasi mengenai layanan IPTV, meskipun mungkin belum secara “bulat” dan perlu penyelarasan dalam pasal-pasal tertentu. Sebagai contoh dapat dilihat sebagai berikut :
UU No. 36 Thn 1999, Tentang Telekomunikasi, Pasal 9 ayat (3) o Penyelenggara
telekomunikasi
khusus
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dapat menyelenggarakan telekomunikasi untuk : a. keperluan sendiri; b. keperluan pertahanan keamanan negara; c. keperluan penyiaran.
UU No. 40 Thn 1999 Tentang Pers
UU No. 32 Thn 2002, Tentang Penyiaran, Pasal 1 nomor 1 o Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran.
UU No. 32 Thn 2002, Tentang Penyiaran, Pasal 1 nomor 2 o Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya
untuk
dapat
diterima
secara
serentak
dan
bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.
UU No. 11 Thn 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
I - 12
PP No. 52 Thn 2000 Tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi, Pasal 14 ayat (1) o Penyelenggaraan jasa telekomunikasi terdiri dari: a. penyelenggaraan jasa teleponi dasar; b. penyelenggaraan jasa nilai tambah teleponi; c. penyelenggaraan jasa multimedia;
PP No. 52 Thn 2005 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan, Pasal 1 ayat (3) o Layanan
Penyiaran
Berlangganan
adalah
layanan
pemancarluasan atau penyaluran materi siaran secara khusus kepada pelanggan melalui radio, televisi, multimedia, atau media informasi lainnya.
PP No. 52 Thn 2005 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan, Pasal 15 o Lembaga Penyiaran Berlangganan dalam menyediakan sistem
dan
jaringan
untuk
menyelenggarakan
siaran
berlangganan dapat bekerja sama dengan penyelenggara jaringan telekomunikasi atau dapat mengelar jaringan sendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. Penjelasan : Kerjasama dapat berupa kerja sama teknis atau kerja sama lainnya.
PP No. 52 Thn 2005 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan, Pasal 25 ayat (1) o Jasa
tambahan
penyiaran
oleh
Lembaga
Penyiaran
Berlangganan dapat dilakukan setelah memperoleh izin Menteri.
I - 13
Penjelasan : Yang dimaksud dengan jasa tambahan penyiaran adalah jasa layanan berupa komunikasi data, multimedia, ataupun telekomunikasi lainnya di luar jasa layanan utama yang
dapat
diterima
dengan
atau
tanpa
perangkat
tambahan pada perangkat penerima siaran radio, televisi, atau perangkat penerima lainnya.
I - 14
Bab 3 MANFAAT LAYANAN IPTV DI INDONESIA
3.1.
Manfaat Bisnis
3.1.1. Bisnis Penyelenggaraan Jaringan & Jasa Dengan kemampuan manajemen jaringan yang kuat, penyelenggara jaringan dan jasa IPTV (service provider) dapat melayani pelanggan dengan program entertainment, edutaintment dan informasi lainnya yang memungkinkan pelanggan secara “personal” memilih program yang akan ditonton.
Dalam hal ini masing-masing pelanggan bisa mengontrol
layanan yang disediakan secara interaktif. IPTV memungkinkan “IPTV service provider” memberikan paket program tertentu hanya kepada pelanggan yang memilih paket tersebut dalam waktu yang ditentukan sendiri oleh pelanggan. Layanan IPTV ini diharapkan menjadi solusi yang tepat bagi pelanggan residensial dan pelanggan bisnis, apartemen dan perhotelan, yang membutuhkan layanan entertainment seperti siaran TV, film, layanan informasi, dan konten lainnya. Melalui layanan ini service provider dapat menyajikan hanya chanel-chanel tertentu yang diinginkan oleh pelanggan setiap saat, tidak seperti layanan televisi broadcast tradisional, dimana seluruh chanel ditramsmisikan ke setiap rumah. Disamping itu, konten IPTV yang bersifat interaktif akan menjadikan pelanggan sebagai active viewer sehingga tidak hanya pasif saja dalam menerima siaran-siaran tetapi juga dapat memilih konten, melakukan rewind, pause melalui program guide/menu yang ada pada portal IPTV ini, dengan fitur-fitur tersebut diatas, dan meningkatkan pelanggan IPTV, maka penyelenggara jaringan akan memperluas jaringannya secara merata ke seluruh Indonesia sehingga bisnis penyelenggaraan jaringan dan jasa akan meningkat secara signifikan.
I - 15
3.1.2. Bisnis Konten Konten merupakan suatu komoditas yang dapat dibuat di dalam negeri, dengan kandungan lokal lebih dari 90%. Konten dapat diproduksi di dalam negeri untuk keperluan “isi siaran”, seperti edukasi, animasi, film, sinetron, berita, game, penyuluhan ke masyarakat, advertising, promosi dll. Pemain industri konten di dalam negeri cukup banyak baik yang tergabung dalam APMI, IMOCA maupun yang bekerja sendiri-sendiri. Dalam survey rating yang dilakukan untuk Lembaga Penyiaran TV, terbukti bahwa konten-konten lokal mayoritas menempati peringkat atas dibanding dengan konten-konten dari luar negeri, hal ini membuktikan bahwa konten yang dibuat di dalam negeri sangat diminati oleh pemirsa/pelanggan. Dengan penggelaran IPTV, diharapkan produksi konten lokal akan lebih meningkat lagi, sehingga selain konten menjadi pilihan masyarakat, selanjutnya dapat pula diexport ke negara-negara tetangga.
3.1.3. Bisnis Jasa Aplikasi Layanan Penggelaran layanan IPTV akan membuka peluang bagi pelaku usaha nasional untuk menyediakan aplikasi layanan (application software) yang sangat dibutuhkan oleh operator penyelenggara IPTV. Aplikasi layanan yang dibutuhkan akan selalu berkembang sesuai dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan pelanggan. Untuk menjadi penyedia jasa aplikasi layanan tidak diperlukan investasi yang besar sehingga pengusaha kecil bahkan perorangan yang kreatif dapat ikut serta dalam bisnis ini. 3.2.
Manfaat Ekonomi
a. Dengan menggunakan “IP platform” yang bersifat terbuka, maka akan timbul suatu persaingan yang sehat antar operator yang berbasis
telekomunikasi
dan
penyiaran
untuk
memilih/mengelola/meningkatkan dan mengembangkan teknologi jaringan dan jasa yang lebih efektif dan efisien dan menarik bagi
I - 16
pelanggan, dan akhirnya akan diperoleh harga yang kompetitif dan kualitas yang tinggi untuk pelanggan b. Pelanggan yang jumlahnya makin meningkat diharapkan akan mendorong
operator
untuk
berinvestasi
mengembangkan/memperluas penggelaran jaringan “wireline” pita lebarnya (broadband) mencapai rumah-rumah pelanggan (FTTH). Bila penggelaran jaringan dapat mencapai prosentase yang signifikan, maka diharapkan spektrum frekuensi sebagai sumber daya yang terbatas, dapat dimanfaatkan untuk kepentingan lain yang betul-betul bermanfaat, efektif dan efisien. c. Makin banyaknya jumlah, dan beragamnya konten yang dapat dikemas dalam satu paket IPTV memberikan kesempatan bagi pelanggan untuk memilih dan menikmati program/konten yang betul-betul sesuai dengan keinginannya. d. IPTV diharapkan akan membuka lapangan kerja baru baik dibidang penyediaan/penciptaan
konten,
aplikasi
layanan
(application
software) dan fabrikasi alat bantu penerima IP-STB. e. Bisnis IPTV yang meningkat, akan meningkatkan penerimaan negara (pajak dan PNBP).
3.3.
Manfaat Sosial
Dengan layanan IPTV yang sangat beragam, maka hampir semua pilihan program untuk semua anggota keluarga dapat diakomodir dengan satu perangkat yang sama, sehingga “Layanan Televisi” dapat digunakan untuk sarana komunikasi keluarga, untuk menikmati program siaran, bermain game, meningkatkan pengetahuan melalui acara edutainment, dan program-program lainnya. Bahkan dapat berkomunikasi (chatting) dengan keluarga atau teman yang berjauhan secara efektif & efisien sambil menonton.
I - 17
Informasi mengenai keadaan darurat yang harus diantisipasi (emergency communication), layanan publik, bahkan pengobatan/monitoring yang terkait dengan kesehatan juga dimungkinkan dengan layanan IPTV. Banyaknya pilihan konten yang disajikan kepada pelanggan, akan memanjakan pelanggan untuk memilih konten yang betul-betul memenuhi kebutuhannya secara “personal”. Dengan fasilitas dan fitur-fitur IPTV yang sangat banyak dan beragam, mudahnya
akses
pelanggan
secara
cepat
dan
aktif
untuk
ikut
berpartisipasi dalam program-program yang disajikan (termasuk polling, voting, survey) dengan memberikan masukan atau feedback, akan meningkatkan transparansi dan partisipasi publik sehingga kontrol sosial dapat lebih diberdayakan melalui sarana TIK. IPTV juga membantu rakyat Indonesia yang pada umumnya kurang mampu membeli dan memahami pengoperasian komputer, untuk dapat menggunakan televisi standar sebagai alternatif pengganti fungsi komputer, sehingga masalah “digital divide” dapat lebih cepat teratasi.
I - 18
Bab 4 SKEMA LAYANAN IPTV
4.1.
Definisi Layanan IPTV
Definisi berdasarkan ITU :
IPTV adalah suatu layanan multimedia yang terdiri atas program televisi, video (gambar bergerak), audio (suara), tulisan (text), graphics (gambar diam) dan data yang disalurkan ke pelanggan melalui suatu jaringan tertutup yang berbasis IP.
IPTV bukan sekedar siaran TV yang disalurkan melalui internet dan dapat diakses oleh siapa saja, tanpa adanya jaminan-jaminan dari penyelenggara.
Penyelenggara IPTV menjamin pelanggan atas kualitas (QoS/QoE), keamanan (security), kemampuan berinteraktif dan keandalan dari layanan yang disalurkan oleh penyelenggara IPTV sampai layanan tersebut diterima oleh pelanggan-pelanggan.
Dalam layanan IPTV, semua aktivitas layanan baik video ataupun “interaktif melalui platform IP”disalurkan ke pelanggan dengan suatu “jaringan tetap broadband” (fixed broadband network) xDSL atau FTTH yang dapat dinikmati oleh pelanggan melalui suatu pesawat TV standar dengan IP-STB.
I - 19
Tabel 4.1. IPTV vs Internet TV Aspek Platform
IPTV
Internet TV
Closed system, kualitas layanan terjamin Open system, kontrol kualitas layanan tidak dijamin (Best (managed QoS). Effort QoS). Video konten dikirim hanya kepada pelanggan (known subscriber);
Video konten dikirim kepada siapapun.
Pengiriman melalui IP packets sampai dengan pelanggan (end customer).
Pengiriman melalui IP packets sampai internet cloud.
Dikirim melalui infrastruktur jaringan milik service provider sendiri.
Dikirim dan diterima melalui public internet yang melibatkan banyak pihak.
Sesuai dengan jangkauan jaringan yang dimilikinya.
Tidak ada batasan wilayah, dimanapun ada akses internet.
Akses
Umumnya menggunakan IP-STB digital untuk mengakses dan pengkodean layanan konten.
Menggunakan PC, software yang digunakan tergantung format konten.
Biaya
Berbayar.
Gratis
Konten
Video konten dibuat oleh perusahaan profesional, jumlahnya terbatas.
Video konten bisa dibuat siapapun, jumlah kontennya tidak terbatas.
Kepemilikan Jaringan Infrastruktur Wilayah Jangkauan Mekanisme
I - 20
4.2.
Arsitektur Layanan IPTV
ITU IPTV Functional Architecture
Gambar 4.1. Diagram Arsitektur Layanan IPTV Dari blok diagram tersebut diatas dapat dilihat bagaimana alur dari pelanggan (end user) sampai dapat menerima konten yang disalurkan oleh penyelenggara IPTV. Untuk dapat memberikan jaminan kualitas, keamanan,
fungsi
interaktif
atas
layanan
yang
diberikan,
maka
penyelenggara IPTV harus mampu mengelola secara profesional, kontenkonten yang diterima dari “content provider”, menggelar jaringan yang handal, memberikan/menyediakan fungsi-fungsi aplikasi yang memadai kepada pelanggan, mengontrol layanan yang diberikan dan menyediakan perangkat bantu IP-STB yang dapat berfungsi secara baik namun tidak rumit bagi pelanggan untuk menggunakannya.
I - 21
4.3.
Ketentuan dan Fungsi IPTV
2
Linier TV LinerLiTnVierwTitVh trick mode Pay pPearuVseieTwV mreogS.hG iftuTidVe ElectT. iP 1 Bro adcaPasyt per View rvicIenteractive Prog. Guide 1Se
Broadcast Service 8
VoD
3
Music on Demand
PeTfiV IPTVID nition FS rae mrevwic oreks& Services
Advertising Service Traditional Advertising Targeting Advertising On Demand Advertising Interactive Advertising 7
On-Demand Service
Information InfCoormmamtieornce CoImP mTeelrecpehony CoEmnmteurtnaincmateionnt I PTV3EnItnertteairnamcetnivt e IPTV Interactive Service
Service Presence Service Session Mobility Serv. Supplementary Gaming 4
Support for end
Public Interest Service
6
Hosting Service
Business to business User Created Content
users with disabilities
Early warning information Community releted information Headline on demand
Data Portal
(UCC) hosting
TV Web Browsing
Tele-learning Tele-Medicine 5 Monitoring Services Portal Service TeleT-Commerce
Service
Gambar 4.2. Skema Layanan IPTV Pelanggan yang terhubung dengan penyelenggara IPTV akan dapat menikmati layanan-layanan sebagai berikut: 4.3.1. Linear/Pushed TV Broadcast Siaran
TV
diterima
langsung
sesuai
jadwal
siaran
dari
penyelenggara siaran TV. 4.3.2. Pause TV Pelanggan dapat melakukan “pause” pada program Live TV / Broadcast melakukan
TV
yang
“rewind”
sedang dan
2
berlangsung menyaksikan
untuk kembali
kemudian bagian
program/siaran yang telah terlewati.
I - 22
4.3.3. Time Shift TV Pelanggan dapat menonton kembali tayangan suatu Program Live / Broadcast
TV
yang
telah
sebelumnya. Tayangan
ditayangkan
sampai
tersebut dapat dipilih
seminggu
melalui EPG
(Electronic Program Guide). 4.3.4. Interactive Program Guide Interactive Program Guide adalah interface antara pelanggan dengan sistem dan konten IPTV dengan penampilan yang userfriendly, untuk layanan interaktif. 4.3.5. Pay per View Acara siaran TV pada program-program spesial (misalnya film, WWF, Tinju, Sepakbola). Siaran ini akan ditampilkan pada pelanggan yang meminta sesuai jadwal tayangan. 4.3.6. Personal Video Recording Pelanggan dapat merekam suatu program broadcast/live TV sesuai dengan jadwal program yang dapat ditampilkan melalui EPG. 4.3.7. Video on Demand Pelanggan dapat memilih untuk menyaksikan suatu film tertentu dari beberapa pilihan konten film yang dapat diakses melalui EPG. 4.3.8. Public Services Pelanggan dapat memilih program-program layanan masyarakat seperti “early warning information”, “proses pembuatan KTP, SIM dll”, “proses pembayaran pajak” dll. 4.3.9. Music on Demand Pelanggan dapat memilih untuk menyaksikan/mendengarkan suatu musik/lagu tertentu dari beberapa pilihan konten lagu yang dapat diakses melalui EPG.
I - 23
4.3.10.
Headlines on Demand
Pelanggan
dapat
menyaksikan
informasi
News,
Weather,
Horoscope, pada portal IPTV. Informasi News ini akan ditampilkan secara regular menggunakan metode IP Multicasting. 4.3.11.
Gaming
Konten game juga dapat ditampilkan melalui platform IPTV. 4.3.12.
TV Web Browsing / Internet on TV
Memungkinkan pelanggan untuk melakukan browsing internet yang telah didefinisikan pada sebuah portal IPTV. 4.3.13.
Interactive Advertising
Menampilkan interactive advertisement dengan “enhanced viewers experience” kepada target pelanggan. Juga merupakan tool bagi service provider untuk men-drive revenue. 4.3.14.
T-Commerce
Pelanggan dapat berbelanja melalui tampilan katalog pada TV dengan metoda transaksi yang terjaga keamanannya.
I - 24
Bab 5 SKEMA REGULASI LAYANAN IPTV
5.1.
Regulasi Terkait Jaringan
Izin penyelenggaraan IPTV diberikan kepada badan hukum yang telah memiliki atau berkomitmen membangun jaringan kabel berkecepatan sekurang-kurangnya 2 Mbps (downlink, dedicated). Penyelenggara IPTV harus memliki lisensi jaringan tetap lokal atau jaringan tetap lokal paket switch dan sanggup memenuhi komitmen pembangunan yang mendukung layanan IPTV. Penyelenggara IPTV berkewajiban menyediakan contribution network yang dapat digunakan untuk menyalurkan program-program dari penyedia konten independen. Penyelenggara IPTV harus memiliki peralatan layanan IPTV sekurangkurangnya “primary head end” untuk mengelola konten yang diterima dari luar atau diproduksi sendiri, “secondary head end” untuk mengelola dan mendistribusikan kepada pelanggan dan menyediakan IP-STB bagi pelanggan. Penyelenggara IPTV diharuskan sesegera mungkin menggunakan penomoran
dengan
standar
IPv6.
Konversi
ke
standar
IPv6
sepenuhnya tanggung jawab penyelenggara IPTV (IP Publik). Penyelenggara IPTV harus memberitahukan alamat IP yang diberikan kepada pelanggan dan mendaftarkannya kepada Pemerintah. Penyelenggaraan
IPTV
melalui
nirkabel
akan
diatur
setelah
konvergensi UU komunikasi dan informatika ditetapkan.
I - 25
5.2. Regulasi Terkait Layanan Layanan IPTV yang disediakan oleh penyelenggara IPTV mencakup:
Layanan penyiaran yang terdiri atas “pushed services” yaitu siaran dari penyelenggara TV baik secara linear (sesuai jadwal aslinya), maupun non linear (waktu/jadwal penayangan diatur oleh
pelanggan)
dan
“Pay
per
View
Program”.
Untuk
memberikan layanan ini penyelenggara IPTV harus memiliki izin sebagai Lembaga Penyiaran Berlangganan (LPB).
Layanan multimedia yang terdiri atas “pulled services” yaitu layanan atau tayangan yang diberikan, apabila ada permintaan dari pelanggan seperti “Video on Demand”, “Music on Demand”, “Gaming”, “TV Web Browsing/Internet TV”. Untuk memberikan layanan ini penyelenggara IPTV harus memiliki izin sebagai penyelenggara Internet Service Provider (ISP).
Layanan Transaksi elektronik (“T-Commerce”) yaitu layanan komersial perdagangan yang melibatkan transaksi keuangan secara elektronik, Untuk ini, harus memiliki sertifikasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Layanan akses internet untuk kepentingan publik. Untuk ini, harus memiliki izin sebagai penyelenggara Internet Service Provider (ISP).
Layanan IP Telephony atau Voice over Broadband (VoBB). Untuk ini, perizinan akan dibuka setelah regulasi terkait seperti: ENUM (Electronic Numbering), Interkoneksi, dll, ditetapkan.
Penyelenggara wajib menyelenggarakan layanan penyiaran dan layanan
akses
penyelenggaraan
internet layanan
pada IPTV
1
(satu) dan
tahun
pertama
berkomitmen
untuk
menambah jenis layanan untuk layanan multimedia dan layanan transaksi elektronik dalam jangka waktu 1 (satu) tahun berikutnya
I - 26
5.3.
Regulasi Terkait Konten Seluruh konten yang dikelola dan disalurkan kepada pelanggan (berlaku untuk pushed-services dan pulled-services) wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang antara lain tercantum dalam UU No. 32 Thn 2002 Tentang Penyiaran, Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS), UU No. 11 Thn 2008 Tentang Informasi & Transaksi Elektronik, dan UU No. 40 Thn. 1999 Tentang Pers.
Untuk
pushed-services,
Penyelenggara
IPTV
harus
menyediakan kanal sekurang-kurangnya 10% diantaranya adalah untuk program siaran dalam negeri
Untuk pulled-services, Penyelenggara IPTV harus menyediakan konten dalam negeri sekurang-kurangnya 3% dari content library yang dimiliki.
Penyelenggara IPTV harus memenuhi komitmen membuka jaringan/layanannya
kepada
penyedia
konten
independen
dalam negeri. Banyaknya penyedia konten independen yang berkontribusi
di
dalam
penyelenggaraan
layanan
IPTV
sekurang-kurangnya 10% dari banyaknya penyedia konten di dalam content library dan secara bertahap ditingkatkan menjadi 50% dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
Penyelenggara IPTV harus memastikan bahwa semua penyedia konten independen yang dinaunginya telah berijin.
5.4.
Regulasi Terkait Pemisahan (“Unbundling”)
Penyelenggara contribution menyalurkan
IPTV
network
berkewajiban
untuk
yang
dipergunakan
untuk
penyedia
konten
dapat
program-program
dari
menyediakan
independen.
I - 27
Paket layanan yang ditawarkan harus dibuat dalam beberapa sub paket layanan, sehingga pelanggan tidak dirugikan dan dapat memilih sub paket layanan sesuai pilihannya. Tagihan kepada pelanggan harus dirinci sesuai dengan sub paket layanan yang dipilih.
5.5.
Regulasi Terkait Pengamanan dan Perlindungan
5.5.a.
Pengamanan Jaringan
Penyelenggara IPTV wajib mematuhi Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi No. 26 Thn. 2007 Tentang Pengamanan
Pemanfaatan
Jaringan
Telekomunikasi
Berbasis Protokol Internet. 5.5.b.
Pengamanan dan Perlindungan Layanan
UU No. 32/2002 tentang Penyiaran Pasal 43 mengenai hak siar (beserta penjelasannya) o Setiap mata acara yang disiarkan wajib memiliki hak siar. o Dalam
menayangkan
acara
siaran,
lembaga
penyiaran wajib mencantumkan hak siar. o Kepemilikan hak siar sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus disebutkan secara jelas dalam mata acara. o Hak siar dari setiap mata acara siaran dilindungi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penjelasan: Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan hak siar adalah hak yang
dimiliki
I - 28
lembaga penyiaran untuk menyiarkan program atau acara tertentu yang diperoleh secara sah dari pemilik hak cipta atau penciptanya. Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
UU No. 32/2002 tentang Penyiaran Pasal 28 huruf b mengenai jaminan siaran hanya diterima oleh pelanggan. Lembaga Penyiaran Berlangganan melalui kabel dan melalui terestrial, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b dan huruf c, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut : a. Dst. b. menjamin
agar
siarannya
hanya
diterima
oleh
pelanggan Penyelenggara IPTV wajib mematuhi ketentuan dalam UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi & Transaksi Elektronik dan peraturan pelaksanaannya Penyelenggara IPTV harus memberikan jaminan bahwa pelanggan hanya menerima layanan sesuai dengan paket layanan yang dibayar atau promosi yang telah disepakati.
5.5.c. Pengamanan dan Perlindungan Konten
UU No. 11 Tahun 2008 Pasal 25 mengenai HAKI, yaitu: Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang disusun menjadi karya intelektual,situs internet, dan karya intelektual yang ada di dalamnya dilindungi sebagai Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
I - 29
5.5.d. Perlindungan Pelanggan Penyelenggara IPTV wajib mematuhi ketentuan dalam
UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan peraturan pelaksanaannya.
UU No 36 Tahun 1999 pasal 38-43 tentang kewajiban penyelenggara telekomunikasi menjaga kerahasian nomer dan trafik pelanggan serta pengamanannya.
UU No. 11 tahun 2008 Pasal 26 mengenai perlindungan hak pribadi, yaitu: 1. Kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundangundangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan. 2. Setiap Orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan UndangUndang ini.
5.6.
Regulasi Terkait Kualitas dan Perangkat
5.6.a. Regulasi Terkait Kualitas
Penyelenggara IPTV wajib menggunakan standard, sistem peralatan, spesifikasi teknis perangkat, sesuai standard Internasional yang berlaku.
Kualitas yang harus dijaga oleh penyelenggara adalah kualitas
jaringan
(network),
penerimaan
(reception),
kecepatan pindah layanan (responsivess) dan pengelolaan pelanggan (customer care). Perincian dari ketentuan ini akan diatur dalam peraturan tersendiri. 5.6.b. Regulasi Terkait Perangkat Pengguna
I - 30
Penyelenggara IPTV menjamin penyediaan perangkat bantu penerima IPTV (IP-STB) yang berkualitas bagi pelanggan, sesuai standard yang digunakan.
IP-STB yang digunakan mengutamakan produksi dalam negeri dengan TKDN sekurang-kurangnya sebesar 20% dan secara bertahap ditingkatkan menjadi 50% dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
Perangkat IP-STB yang dipergunakan oleh penyelenggara IPTV harus sudah disertifikasi oleh Depkominfo.
5.7.
Regulasi Terkait Bentuk Badan Hukum Penyelenggara
Penyelenggara layanan IPTV adalah konsorsium yang merupakan gabungan dari beberapa badan hukum.
Anggota
konsorsium
terdiri
dari
sekurang-kurangnya
beberapa badan hukum yang telah memiliki semua lisensi yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan IPTV
Konsorsium menunjuk salah satu anggotanya sebagai ketua konsorsium (consortium leader).
Dasar hukum pembentukan konsorsium adalah MoU antara anggota-anggota konsorsium yang disahkan dengan akta notaris.
5.8.
Regulasi Terkait Kepemilikan dan Kontribusi pada Negara & Masyarakat
5.8.a. Regulasi Terkait Kepemilikan Asing
Kepemilikan
asing
dari
penyelenggaraan
IPTV
wajib
memenuhi Perpres 77 Thn 2007 dan perubahannya tentang penyelenggaraan penyiaran, penyelenggaraan jaringan dan jasa telekomunikasi dan penyelenggaraan sistem elektronik
I - 31
Apabila terdapat perbedaan dalam ketentuan kepemilikan saham
asing
diantaranya,
maka
diambil
ketentuan
kepemilikan saham asing yang terkecil.
Pengertian kepemilikan asing mengikuti SE Menko Ekonomi.
5.8.b. Regulasi Terkait Kontribusi pada negara dan masyarakat
Penyelenggara IPTV memiliki kewajiban pada negara dalam bentuk membayar PNBP terkait layanannya dan membayar kontribusi Kewajiban Pelayanan Universal (KPU/USO).
Penyelenggara IPTV berkewajiban memberikan layanan kepada masyarakat dalam bentuk PSA dan MCC (Must Carry Content). MCC sekurang-kurangnya 10% berupa program siaran lembaga penyiaran publik dan programprogram lokal pendidikan dan kebudayaan.
I - 32
Skema Regulasi Layanan IPTV Quality of Experience & Customer Protection
Broadcasting Services
On Demand
Carrier
Multimedia Services
IP Interactive
Application Services
Linier TV Pause TV Time Shift TV Pay per View Interactive Prog. Guide Personal Video Recording
VoD Music on Demand Headlines News
Information Entertainment Presence Service Session Mobility Service Supplementary Gaming
Content
SC Protection T-Commerce
IP Telephony Internet Connection Conducive Business Environment
Gambar 5.1. Skema Regulasi Layanan IPTV
I - 33
Bab 6 LISENSI / IZIN IPTV
1. Lisensi penyelenggaraan IPTV (master license atau lisensi utama) diberikan kepada ketua konsorsium yang
anggota-anggotanya
telah memiliki lisensi-lisensi (sub license atau lisensi pendukung) sebagai berikut: 1. Jaringan tetap lokal/ Jartaplok berbasis packet switch 2. Jasa ISP; 3. Jasa penyiaran berlangganan; 4. Terdaftar sebagai penyelenggara konten dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan yang berlaku 2. Lisensi penyelenggaraan IPTV (master license atau lisensi utama) memuat dan mengikat semua anggota konsorsium. 3. Penyelenggara IPTV harus memperoleh sertifikasi sesuai dengan peralatan dan layanannya. 4. Penyelenggara IPTV harus lolos uji laik operasi dan telah memenuhi komitmen pembangunan. 5. Izin Penyelenggaraan IPTV bersifat regional. 6. Penyelenggara yang disetujui untuk mendapat Izin akan dberikan izin prinsip terlebih dahulu dan harus lolos uji laik operasi untuk dapat diberikan izin penyelenggaraan
I - 34
Model Lisensi IPTV
Sertifikasi Sertifikasi
Sertifikasi
S License M License
S License S License S License
Gambar 6.1. Model Lisensi IPTV
I - 35
I - 36
Perbandingan Penyelenggaraan IPTV di Negara-negara Asia No
Cina -Bes TV -ICCTV
Hongkong -PCCW HKBn
India -MTNL -BSNL
Launch date Subscriber Infrastructure
2006
2003
1.673.000 -ADSL -FTTH
Coverage Area
Nationwide (existing 9 province)
1
Operator (Numbers)
2 3 4
5
Korea -Hana TV -MegaTV -MyLoTV
Malaysia -Astro -MiTV -FineTV
Singapura -Starhub -Singtel
Taiwan -BigTV -YesTV
Thailand -TT&T -ADC -TrueTV
2006,2007
Jepang -BBTV -KDDI -GynoTV -NTT -HikariTV -Skyperfect 2003-2006
2006-2007
25.000
818.000
1.550.000
1995 & 2007 45.000
2004 & 2007 813.000
2006, 2007
816.000
Trial 2005, 2006 NA
-DSL-based (PCCW) -MetroEthernet (HKBn) Nationwide
-DSLBased
-ADSL 2+ -VDSL -FTTH
-DSL -FTTH
-Analog & Digital Cable -ADSL
-ADSL
-DSL-based
Nationwide
Nationwide
Nationwide
-DSLBased -DTH -IP over UHF Nationwide (plan)
Nationwide
Nationwide
-Bangkok -ChiangMai -Phuket -Pataya
4000
i
No
Cina -SARFT -MIT -Ministry of Culture Broadcaster
Hongkong TA, BA
India -MIB -TRAI
Jepang -MIAC
Korea -KCC (KBC +MIC)
Malaysia -MCMC
Singapura -MDA
Taiwan -NCC
Thailand -NTB Commission -MICT
Telcos
-Telcos -Cable TV
-Broadband -Telcos -DTH
-Broadband -Telcos
-Cable TV -Telcos
-Telcos -Digital content provider
-Telcos -Cable TV -Broadband operator
Content
-VoD -HD optional
-VoD,dll -Interactive Up to 100ch
-Triple play -VoD,dll -Interactive
-Triple play -VoD,dll -Interactive
Restriction
Free
No terrestrial broadcast program
Foreign content max. 15%
NA
-Triple play -HD -VoD,dll -VAS Free
10
License
-No foreign content -No license for Telcos -No foreign investment 1 license
-Triple play -VoD,dll -Interactive -HD Free
-VoD -Interactive
9
-Triple play -VoD,dll -Interactive Up to 150ch Free
-DTHsatellite operator -Pay TV -Telcos -VoD -Interactive
Guideline only
Guideline only
Guideline ?
Guideline ?
NA
Broadcast license
2 license
2 license
6
Regulator
7
Operators (Origin)
8
Free
ii
Broadband household penetrations across Asia-Pacific
100%
80%
60%
40%
20%
0% 2003A
2004A
2005A
2006A
2007A
2008F
Korea
Hongkong
Singapore
Japan
Taiwan
Malaysia
China
Thailand
Philippines
Vietnam
India
Indonesia
Sumber : CASBAA Report 2009
ii
Global IPTV total subscriber growth (m) 15.4 0.1 2.1
12.6 0.1 1.3
5.7
4.1
5.8 2.3
2005
2006
7.1 1,064
7.5
2007
1H2008 USA / Canada
Asia Pacific
Europe LatAm/Canada
Sumber : CASBAA Report 2009
Asia Pacific IPTV total subscriber growth (000s) 5,718 4,131
168
87 729 401 718
1,650
1,551
1,132
731
2005
729 781 816
2006
1,064 1,064
1,673
2007
1H2008
China
Korea
Hong Kong
Taiwan
Japan
Others
Sumber : CASBAA Report 2009
iii
DAFTAR PUSTAKA
•
Studi tentang Pengembangan Layanan IPTV, Depkominfo, 2007
•
IPTV GSI, ITU
•
IPTV in Asia: A Report for CASBAA Members, CASBAA, Januari 2009
•
IPTV, APT-PRF Maldives, ITU
•
Next Generation IPTV Services and Technologies, Driscoll, Wiley Inter Science
iv
