BAB 1 PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang Prasarana jalan merupakan aset penting untuk melayani transportasi yang
dibutuhkan masyarakat perkotaan. Salah satu fungsi jalan adalah untuk terselenggaranya lalu lintas kendaraan yaitu memungkinkan kendaraan bergerak sesuai dengan tujuan masing-masing. Lalu lintas yang bergerak, suatu saat akan berhenti baik untuk sementara maupun berhenti dalam waktu yang cukup lama, yang tentunya akan memerlukan tempat untuk memarkir kendaraannya. Untuk itu diperlukan tempat parkir yang merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari lalu lintas sebagai aspek transportasi. Setiap tahun jumlah kepemilikan kendaraan pribadi selalu bertambah dan konsentrasi kegiatan pada tempat-tempat tertentu cenderung meningkat akibat pertumbuhan ekonomi yang relatif cepat disertai pertambahan jumlah penduduk yang relatif tinggi menyebabkan kebutuhan layanan transportasi meningkat pesat. Untuk menunjang pemenuhan kebutuhan terutama kegiatan sosial ekonomi masyarakat, maka pemerintah termasuk pemerintah daerah mempunyai peranan penting bagi pelayanan kebutuhan sarana dan prasarana transportasi termasuk fasilitas parkir. Perparkiran merupakan masalah yang sering dijumpai dalam sistem transportasi perkotaan, baik kota-kota besar maupun kota yang sedang berkembang. Masalah perparkiran tersebut sangat mempengaruhi pergerakan kendaraan, dimana kendaraan yang melewati tempat-tempat yang mempunyai aktifitas tinggi, laju pergerakannya akan terhambat, lebar efektif jalan akan berkurang dan dengan sendirinya menurunkan kapasitas ruas jalan sebagai akibat dari kendaraan yang parkir di tepi jalan. Ketiadaan fasilitas parkir (pelataran atau gedung) di kawasan tertentu dalam kota, menyebabkan badan jalan menjadi tempat parkir. Pada umumnya kendaraan yang parkir di badan jalan berada sekitar tempat atau pusat kegiatan seperti:
perkantoran,
sekolah,
pusat
1
kegiatan
ekonomi
atau
pusat
perdagangan/kawasan
CBD
(Central
Business
District).
Bertambahnya
pemanfaatan badan jalan sebagai fasiliatas parkir on-street salah satunya adalah akibat dari pelebaran ruas jalan dan perubahan arah arus lalu lintas pada kawasan tertentu. Keberadaan parkir tepi jalan (on-street parking) ini diusahakan sedemikian rupa dan pelaksanaannya secara legal telah diatur melalui undang-undang dan ketetapan peraturan pemerintah serta peraturan daerah. Pada era otonomi daerah, hal demikian sangat wajar, karena pemerintah daerah telah diberi keleluasaan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri serta diharapkan mampu mengelola dan memaksimalkan sumber daya yang ada di daerah untuk kelangsungan dan kemajuan daerahnya sendiri. Untuk membawa daerah pada derajat otonomi yang berarti dan mengarah pada kemandirian daerah, faktor kemampuan keuangan daerah merupakan ciri utama yang menunjukkan suatu daerah otonom mampu berotonomi, self supporting keuangan merupakan salah satu bobot penyelenggaraan otonomi ini artinya daerah otonom memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadahi
membiayai
penyelenggaraan pembangunan daerah. Dukungan
keuangan ini ditandai dengan semakin besarnya nilai PAD dan semakin menurunkan dukungan pusat dalam bentuk sumbangan/bantuan. Sumber Pendapatan Asli Daerah diantaranya adalah pajak daerah dan retribusi daerah dimana daerah diberi kewenangan untuk melaksanakan pemungutan berbagai jenis pajak daerah dan retribusi daerah yang berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan masyarakat. Hal ini digunakan untuk meningkatkan pendapatan daerah dalam upaya pemenuhan kebutuhan daerah. Disini perlu dipahami oleh masyarakat bahwa pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah ini sebagai sumber penerimaan yang dibutuhkan oleh daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Dimana untuk mengatur tentang pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah diatur dalam UndangUndang Nomor 18 tahun 1997 yang telah disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang aturan pelaksanaannya berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2001 2
tentang Pajak Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 1997 tentang Retribusi Daerah. Salah satu sumber PAD adalah retribusi daerah, salah satu retribusi daerah yang berkaitan dengan pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor adalah retribusi parkir. Akan tetapi, selama ini retribusi parkir belum dapat berfungsi secara optimal. Oleh karenanya perlu adanya usaha intensif maupun ekstensif untuk lebih mempercepat peningkatan pendapatan melalui usaha yang sah. Salah satu usaha itu adalah dengan mengelola potensi parkir tepi jalan. Dalam Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2007 tentang Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum dijelaskan bahwa dalam rangka meningkatkan ketertiban umum melalui perparkiran serta untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Banda Aceh, maka Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2000 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum perlu diubah dan diatur kembali dengan suatu Qanun. Pemanfaatan aset jalan yang dipergunakan untuk fasilitas parkir on-street perlu dilkelola seoptimal mungkin. Kendala pengelolaan parkir sering terjadi terutama karena adanya selisih yaitu perbedaan potensi dengan realisasi penerimaan pendapatan retribusi parkir pada saat operasional di lapangan. Salah fungsi dari manajemen pengelolaan parkir on-street adalah dengan menekan selisih atau tingkat perbedaan potensi dengan realisasi penerimaan pendapatan retribusi parkir tersebut. Hal ini penting dilaksanakan guna memaksimalkan kinerja perparkiran. Konsekuensi logis terhadap hal tersebut adalah perlunya diadakan langkah awal melalui analisis potensi dan realisasi penerimaan pendapatan retribusi di sektor parkir on-street. Sehubungan dengan hal ini analisis mengenai karakteristik parkir menjadi sangat penting sebagai dasar penentuan kebijakan perparkiran tepi jalan. Pengelolaan parkir on-street sangat potensial untuk mendatangkan nilai lebih dari segi keuangan jika dilakukan dengan manajemen yang baik. Dalam pelaksanaannya pada era otonomi daerah mempunyai konsekuensi berupa perlunya usaha-usaha untuk menggali potensi potensi PAD guna meningkatkan penerimnaan Pemerintah Kota Banda Aceh. Salah satu usaha dilakukan dengan mengetahui potensi nyata sumber-sumber PAD dari pendapatan retribusi parkir on-street di Kota Banda Aceh. 3
Upaya-upaya daerah ini sebagai implementasi dari berbagai kebijakan yang berkaitan dengan pelaksnaan otonomi daerah, yaitu : pertama, Undangundang Nomor 22 Tahun 1999, telah memberikan keleluasaan otonomi dan kewenangan yang luas kepada daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, kedua, Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999, menegaskan bahwa untuk menyelenggarakan otonomi daerah perlu penyediaan sebagian pembiayaan dengan memeperhatikan seluruh potensi, kondisi serta kebutuhan daerah yang sejalan dengan kewajiban pembagian keuangan, dan ketiga adanya Undangundang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang memungkinkan peluang untuk menggali beberapa sumber-sumber pendapatan daerah. Oleh karena itu menjadi hal yang penting dan perlu dilakukan suatu penelitian mengenai “Kajian Potensi dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Retribusi Parkir Tepi Jalan (on-street parking) Kota Banda Aceh”. 1.2
Perumusan Masalah Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan utama dalam
penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut : 1. Bagaimana karakteristik parkir on-street pada kawasan Pusat Bisnis/Pusat Kota Lama dan kawasan Mesjid Raya Baiturrahman di Kota Banda Aceh? 2. Bagaimana potensi dan tingkat selisih potensi dengan realisasi penerimaan pada kawasan Pusat Bisnis/Pusat Kota Lama dan kawasan Mesjid Raya Baiturrahman di Kota Banda Aceh untuk parkir mobil dan parkir sepeda motor? 3. Bagaimana korelasi perbedaan potensi dengan selisih pada kawasan Pusat Bisnis/Pusat Kota Lama dan kawasan Mesjid Raya Baiturrahman di Kota Banda Aceh untuk parkir mobil dan parkir sepeda motor? 4. Bagaimana perumusan strategi pengelolaan parkir on-street dalam mengurangi besarnya nilai selisih?
4
1.3
Tujuan Penelitian Sesuai dengan perumusan masalahnya, maka tujuan penelitian ini adalah
untuk mengetahui : 1. Untuk mengetahui karakteristik parkir on-street pada kawasan Pusat Bisnis/Pusat Kota Lama dan kawasan Mesjid Raya Baiturrahman di Kota Banda Aceh. 2. Untuk mengetahui besarnya nilai potensi dan tingkat selisih potensi dengan realisasi penerimaan pada kawasan Pusat Bisnis/Pusat Kota Lama dan kawasan Mesjid Raya Baiturrahman di Kota Banda Aceh untuk parkir mobil dan parkir sepeda motor. 3. Untuk megetahui sejauh mana korelasi perbedaan potensi dengan selisih pada kawasan Pusat Bisnis/Pusat Kota Lama dan kawasan Mesjid Raya Baiturrahman di Kota Banda Aceh untuk parkir mobil dan parkir sepeda motor. 4. Merumuskan strategi pengelolaan parkir on-street dalam mengurangi besarnya nilai selisih. 1.4
Manfaat Penelitian Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Diharapkan dapat dijadikan masukan dan bahan pertimbangan khususnya bagi DPRK Banda Aceh dalam menetapkan kebijakan perparkiran sesuai dengan perkembangan kota sehingga dapat melakukan perubahan-perubahan terhadap peraturan daerah tentang retribusi parkir. 2. Bahan masukan bagi Pemerintah Kota Banda Aceh untuk pengelolaan parkir on-street guna mengoptimalkan potensi retribusi parkir sebagai salah satu sumber PAD. 1.5
Batasan Penelitian Untuk menghindari penelitian yang terlalu luas dan untuk memberikan
arah yang lebih baik, serta memudahkan dalam penyelesaian masalah sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, maka perlu adanya pembatasan. Batasan yang dipergunakan ini adalah sebagai berikut :
5
1. Lokasi yang ditinjau adalah di Kota Banda Aceh, Nanggroe Aceh Darussalam, yang meliputi jalur parkir yang dipakai untuk parkir tepi jalan (on-street). 2. Lokasi penelitian meliputi 6 (enam) ruas jalan lokasi parkir on-street yaitu di kawasan pusat bisnis Kawasan Pusat Bisnis/Pusat Kota Lama dan Kawasan Mesjid Raya Baiturrahman. 3. Fokus penelitian adalah selisih perbedaan potensi dengan realisasi penerimaan pendapatan retribusi parkir on-street.
6