BAB
1
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Terselenggaranya Kepemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (Good Governance and Clean Government ) merupakan prasyarat bagi setiap Pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara, sehingga diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan Legitimate agar penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Fungsi pemerintahan tersebut akan dapat terselenggara dengan baik apabila terwujudnya Good Governance. Salah satu pilar good governance adalah akuntabilitas sebagaimana dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menjelaskan bahwa akuntabilitas merupakan
perwujudan
kewajiban
suatu
instansi
pemerintah
untuk
mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan melalui program dan kegiatan yang telah di rencanakan secara periodik. Ini berarti bahwa akuntabilitas berkaitan dengan pelaksanaan reviu dan evaluasi mengenai standar pelaksanaan kegiatan, apakah standar yang dibuat sudah tepat dengan situasi dan kondisi yang dihadapi, dan apabila dirasa sudah tepat, manajemen memiliki tanggung jawab untuk mengimplementasikan standar-standar tersebut. Akuntabilitas juga merupakan instrumen untuk kegiatan kontrol terutama dalam pencapaian hasil pada pelayanan publik. Dalam hubungan ini, diperlukan reviu dan evaluasi kinerja yang dilakukan untuk mengetahui sejauh mana LAPORAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 2014
1
pencapaian hasil serta cara-cara yang digunakan untuk mencapai semua itu. Pengendalian (control) sebagai bagian penting dalam manajemen yang baik adalah hal yang saling menunjang dengan akuntabilitas. Dengan kata lain pengendalian tidak dapat berjalan efisien dan efektif bila tidak ditunjang dengan mekanisme akuntabilitas yang baik demikian juga sebaliknya. Media akuntabilitas yang memadai dapat berbentuk laporan yang dapat mengekspresikan pencapaian tujuan melalui pengelolaan sumber daya suatu organisasi, karena pencapaian tujuan merupakan salah satu ukuran kinerja individu maupun unit organisasi. Tujuan tersebut dapat dilihat dalam Rencana Strategis (Renstra) organisasi, Rencana Kinerja Tahunan, dan Penetapan Kinerja, dengan tetap berpegangan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bogor. Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bogor adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Bogor dalam pelaksanaan setiap program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Dalam perspektif yang lain Laporan Kinerja merupakan alat kendali, penilai kinerja secara kuantitatif dan sebagai wujud transparansi pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah dalam rangka menuju perwujudan Good Governance, atau sebagai media pertanggung-jawaban Pemerintah Kabupaten Bogor terhadap masyarakat Kabupaten Bogor. Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bogor Tahun 2014 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatat Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini merupakan bagian dari Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instasi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah Kepemerintahan yang baik bersih dan berwibawa (Good Governance and Clean Government) di Indonesia.
LAPORAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 2014
2
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bogor Tahun 2014 ini berisikan mengenai pencapaian program dan kegiatan dalam Rencana Pembangunan Jangka
Menengah
Daerah
(RPJMD) Kabupaten
Bogor
berikut
indikator
kinerjanya, penjelasan evaluasi dan analisis pencapaian kinerja, serta memuat perbandingan pencapaian kinerja. Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bogor mengacu pada : 1.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
3.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan
atas
Undang-Undang
Nomor
23
Tahun
2014
tentang
Pemerintahan Daerah; 6.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
7.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah;
9.
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; LAPORAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 2014
3
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian,
dan
Evaluasi
Pelaksanaan
Rencana
Pembangunan Daerah; 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatat Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; 13. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 14. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah; 15. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 5 tahun 2014 tentang Perubahan Perda Nomor 16 tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan
Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018; 16. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 1 Tahun 2014 Tanggal 8 Januari 2014 tentang Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bogor Tahun 2014; dan 17. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2014 Tanggal 7 Oktober 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2014.
1.2 Organisasi Pemerintah Kabupaten Bogor Amanah Konstitusi pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dijabarkan lebih lanjut pada Pasal 2 bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas Daerah provinsi, dan Daerah provinsi itu dibagi atas Daerah kabupaten dan kota. Lebih lanjut dalam Pasal 3 nya menegaskan bahwa daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota merupakan daerah dan masing-masing mempunyai Pemerintahan Daerah. Secara garis besar terdapat 3 (tiga) urusan Pemerintahan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 ini, yaitu Urusan Pemerintahan Absolut, Konkuren dan Umum. Urusan pemerintahan Absolut adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, Urusan Umum adalah LAPORAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 2014
4
urusan yang menjadi urusan pemerintahan baik di Pusat, Provinsi atau Kabupaten/Kota, Urusan Pemerintahan Konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke daerah sehingga inilah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah. Urusan Konkuren dibagi menjadi Urusan Wajib dan Urusan Pilihan. Sedangkan Urusan Wajib dibagi menjadi Pelayanan Dasar dan Non Pelayanan Dasar. Urusan pemerintahan Wajib dan menjadi Pelayanan Dasar ada 6 (enam) urusan, yaitu: pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan rakyat dan kawasan permukiman; ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat; dan sosial sebagaimana tercantum dalam Pasal 12 Undang-Undang Pemerintah Daerah tersebut. Untuk melaksanakan Urusan Wajib dan Urusan Pilihan, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bogor. Perangkat Daerah Kabupaten Bogor terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah. Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor adalah unsur staf Pemerintah Kabupaten Bogor dalam pelaksanaan perumusan kebijakan teknis operasional, sedangkan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bogor adalah unsur penunjang Pemerintah Kabupaten Bogor, baik sebagai unit staf maupun unit lini yang terdiri dari Badan dan Kantor. Dinas Daerah Kabupaten Bogor adalah unsur pelaksana pemerintah daerah Kabupaten Bogor yang dipimpin oleh seorang
kepala yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Selain itu, kecamatan dalam wilayah Kabupaten Bogor merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Bogor yang dipimpin oleh Kepala Kecamatan yang disebut Camat, sementara Kelurahan merupakan perangkat kecamatan yang dipimpin oleh Kepala Kelurahan yang disebut Lurah. Struktur Organisasi Pemerintah Kabupaten Bogor selengkapnya disajikan dalam Gambar 1.1.
LAPORAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 2014
5
Gambar 1.1. Struktur Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bogor Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008 BUPATI WAKIL BUPATI
SEKRETARIAT DAERAH
LEMTEKDA
DINAS DAERAH
SEKRETARIAT DPRD
KECAMATAN
KELURAHAN
Kedudukan, tugas pokok dan fungsi masing-masing perangkat daerah Kabupaten Bogor adalah sebagai berikut: 1.
Bupati/ Wakil Bupati Bupati Bogor mempunyai kewajiban : 1)
Mempertahankan dan memelihara ketentraman Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai cita-cita Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945;
2)
Memegang teguh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
3)
Menghormati kedaulatan rakyat;
4)
Menegakan seluruh peraturan perundangan;
5)
Meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat;
6)
Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat; dan
7)
Mengajukan rancangan Peraturan Daerah dan menetapkannya sebagai Peraturan Daerah bersama DPRD.
LAPORAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 2014
6
Wakil Bupati Bogor mempunyai tugas : 1)
Membantu Bupati Bogor dalam melaksanakan kewajibannya;
2)
Mengkoordinasikan kegiatan organisasi perangkat daerah/instansi pemerintah di daerah; dan
3) 2.
Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati Bogor.
Sekretariat Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor mempunyai tugas pokok membantu Bupati Bogor dalam mengkoordinasikan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat serta memberikan pelayanan
administratif
kepada
seluruh
perangkat
daerah.
Dalam
menyelenggarakan tugas pokok, Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor mempunyai fungsi sebagai berikut : 1)
Pengkoordinasian perumusan kebijakan Pemerintah Daerah;
2)
Pengkoordinasian perumusan kebijakan Pemerintah Daerah;
3)
Pengkoordinasian pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, prasarana, dan sarana Pemerintah Daerah;
4)
Pengkoordinasian staf terhadap segala kegiatan yang dilakukan oleh perangkat
daerah
dalam
rangka
penyelenggaraan
administrasi
pemerintahan; 5)
Pengkoordinasian tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dalam arti mengumpulkan dan menganalisis data, merumuskan program dan petunjuk teknis serta monitoring dan evaluasi
perkembangan
penyelenggaraan
pemerintahan,
pembangunan dan kemasyarakatan; 6)
Pengkoordinasian
perumusan
peraturan
perundangan
yang
menyangkut tugas pemerintahan daerah; 7)
Pengkajian kebijakan pendayagunaan aparatur, organisasi dan tata laksana serta pelayanan teknis administratif perangkat daerah;
(8)
Pelaksanaan hubungan masyarakat dan hubungan antar lembaga; dan
(9)
Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati Bogor sesuai dengan tugas dan fungsinya.
LAPORAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 2014
7
3.
Sekretariat DPRD Sekretariat
DPRD
mempunyai
tugas
pokok
memberikan
pelayanan
administratif kepada anggota DPRD. Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Sekretariat DPRD mempunyai fungsi : 1)
Penyelenggaraan fasilitasi rapat DPRD;
2)
Pelaksanaan urusan rumah tangga dan perjalanan dinas anggota DPRD;
4.
3)
Penyelenggaraan tata usaha DPRD;
4)
Pengkajian produk peraturan perundangan; dan
5)
Penyelenggaraan hubungan antara lembaga dan kemasyarakatan.
Dinas Daerah Dinas Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati Bogor dalam melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah di bidang tertentu dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi. Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Dinas Daerah mempunyai fungsi : 1)
Perumusan pelaksanaan kebijakan teknis operasional sesuai dengan bidang tugasnya;
2)
Pemberian izin dan pelaksanaan pelayanan umum; dan
3)
Pembinaan terhadap unit pelaksana Teknis Dinas dan Cabang Dinas.
Dinas Daerah tahun 2014 terdiri dari : 1)
Dinas Kesehatan;
2)
Dinas Pendidikan;
3)
Dinas Bina Marga dan Pengairan;
4)
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
5)
Dinas Kebersihan dan Pertamanan;
6)
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
7)
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
8)
Dinas Komunikasi dan Informasi;
9)
Dinas
Koperasi,
Usaha
Kecil
Menengah,
Perindustrian
dan
Perdagangan; 10) Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
LAPORAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 2014
8
11) Dinas Pemuda dan Olahraga; 12) Dinas Pendapatan Daerah; 13) Dinas Pengelolaan Keuangan dan Barang Daerah; 14) Dinas Pertanian dan Kehutanan; 15) Dinas Peternakan dan Perikanan; 16) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi; 17) Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman; 18) Dinas Tata Ruang dan Pertanahan; 5.
Lembaga Teknis Daerah Lembaga Teknis Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati Bogor dalam menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan daerah di bidangnya. Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Lemtekda mempunyai fungsi : 1)
Perumusan kebijakan teknis sesuai bidang tugasnya; serta
2)
Pelaksanaan koordinasi dan pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
Lembaga Teknis Daerah tahun 2014 terdiri dari : 1)
Inspektorat;
2)
Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI;
3)
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
4)
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
5)
Badan Lingkungan Hidup;
6)
Badan Ketahanan Pangan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan;
7)
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
8)
Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
9)
Badan Perizinan Terpadu;
10)
Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
11)
RSUD Ciawi;
12)
RSUD Cibinong;
13)
RSUD Leuwiliang;
14)
RSUD Cileungsi
15)
Satuan Polisi Pamong Praja;
LAPORAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 2014
9
6.
16)
Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah;
17)
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
18)
Kantor Layanan Pengadaan Barang dan Jasa.
Kecamatan Kecamatan mempunyai tugas pokok membantu Bupati Bogor dalam menyelenggarakan sebagian kewenangan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan berdasarkan pelimpahan dari Bupati Bogor. Dalam menyelenggarakan tugas pokok, kecamatan mempunyai fungsi : 1)
Penyelenggaraan tugas-tugas pokok kecamatan dan pembinaan kelurahan/desa;
2)
Penyelenggaraan tugas-tugas ketentraman dan ketertiban wilayah;
3)
Pengkoordinasian tugas-tugas pembangunan dan kemasyarakatan yang menjadi tanggungjawab kecamatan;
4)
Penyelenggaraan pelayanan umum;
5)
Pengkoordinasian perangkat daerah dalam wilayah kecamatan; dan
6)
Pelaksanaan upaya-upaya pemberdayaan, menumbuhkan prakarsa, kreativitas
dan
meningkatkan
partisipasi
masyarakat
dalam
pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Pembagian wilayah kecamatan di wilayah Kabupaten Bogor pada tahun 2014 terdiri dari : 1)
Kecamatan Babakan Madang,
2)
Kecamatan Cariu,
3)
Kecamatan Cibinong,
4)
Kecamatan Cileungsi,
5)
Kecamatan Citeureup,
6)
Kecamatan Gunung Putri,
7)
Kecamatan Jonggol,
8)
Kecamatan Klapanunggal,
9)
Kecamatan Sukamakmur,
10)
Kecamatan Tanjungsari,
11)
Kecamatan Bojonggede,
12)
Kecamatan Ciomas,
LAPORAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 2014
10
7.
13)
Kecamatan Ciseeng,
14)
Kecamatan Dramaga,
15)
Kecamatan Gunung Sindur,
16)
Kecamatan Kemang,
17)
Kecamatan Parung,
18)
Kecamatan Rancabungur,
19)
Kecamatan Sukaraja,
20)
Kecamatan Tajurhalang,
21)
Kecamatan Caringin,
22)
Kecamatan Ciampea,
23)
Kecamatan Ciawi,
24)
Kecamatan Cigombong,
25)
Kecamatan Cijeruk,
26)
Kecamatan Cisarua,
27)
Kecamatan Megamendung,
28)
Kecamatan Pamijahan,
29)
Kecamatan Tamansari,
30)
Kecamatan Tenjolaya,
31)
Kecamatan Cibungbulang,
32)
Kecamatan Cigudeg,
33)
Kecamatan Jasinga,
34)
Kecamatan Leuwiliang,
35)
Kecamatan Leuwisadeng,
36)
Kecamatan Nanggung,
37)
Kecamatan Parung Panjang,
38)
Kecamatan Rumpin,
39)
Kecamatan Sukajaya, dan
40)
Kecamatan Tenjo.
Kelurahan Kelurahan
mempunyai
tugas
pokok
membantu
Camat
dalam
menyelenggarakan sebagian kewenangan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan berdasarkan pelimpahan dari Camat.
LAPORAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 2014
11
Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Kelurahan mempunyai fungsi : 1)
Penyelenggaraan tugas-tugas kelurahan;
2)
Penyelenggaraan tugas-tugas ketentraman dan ketertiban wilayah;
3)
Pengkoordinasian tugas-tugas pembangunan dan kemasyarakatan yang menjadi tanggungjawab kelurahan;
4)
Penyelenggaraan pelayanan umum; dan
5)
Pelaksanaan upaya-upaya pemberdayaan, menumbuhkan prakarsa, kreativitas
dan
meningkatkan
partisipasi
masyarakat
dalam
pembangunan dan kemasyarakatan. Jumlah kelurahan yang ada di Kabupaten Bogor sebanyak 17 kelurahan, sebagaimana dilihat pada Tabel 1.1. Tabel 1.1. Kelurahan di Kabupaten Bogor Kecamatan 1
Cibinong
2 3 4 5
Kemang Ciomas Cisarua Citeureup
Kelurahan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Pabuaran Cibinong Cirimekar Ciriung Nanggewer Nanggewer Mekar Sukahati Tengah Pakansari Karadenan Harapanjaya Pondok Rajeg Atang Senjaya Padasuka Cisarua Karang Asem Barat Puspanegara
Sumber : Kab. Bogor Dalam Angka 2014
1.3 Kondisi Ekonomi Kondisi Ekonomi Kabupaten Bogor pada tahun 2014 relatif stabil bahkan mengalami peningkatan yang sangat signifikan seiring dengan tumbuhnya beberapa sektor penggerak ekonomi dan membaiknya infrastruktur penunjang ekonomi. Hal ini dapat terlihat dari peningkatan pengembangan potensi unggulan daerah maupun pergerakan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).
LAPORAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 2014
12
Produk Unggulan Daerah (PUD) merupakan suatu barang atau jasa yang dimiliki dan dikuasai oleh suatu daerah, yang mempunyai nilai ekonomis dan daya saing tinggi serta menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, yang diproduksi berdasarkan pertimbangan kelayakan teknis (bahan baku dan pasar), talenta masyarakat dan kelembagaan (penguasaan teknologi, kemampuan sumber daya manusia, dukungan infrastruktur, dan kondisi sosial budaya setempat) yang berkembang di lokasi tertentu. Kabupaten Bogor memiliki banyak sekali sumber daya alam yang sangat potensial untuk dikembangkan menjadi produk unggulan daerah. Untuk itu potensi-potensi sumber daya alam tersebut harus selalu dikembangkan agar menjadi komoditi unggulan yang memiliki daya saing yang kuat, baik di tingkat kabupaten, regional maupun tingkat nasional bahkan internasional. Kebijakan pengembangan komoditas unggulan baik yang telah berkembang maupun yang masih potensial di Kabupaten Bogor didasarkan pada Peraturan Bupati Bogor Nomor 84 Tahun 2009 tentang Revitalisasi Pertanian dan Pembangunan Perdesaan dan Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2010 tentang Peningkatan Daya Saing Produk Kabupaten Bogor serta hasil-hasil kajian pengembangan komoditas unggulan kecamatan oleh Bappeda Kabupaten Bogor, yang diantaranya memuat zonasi dan arah pengembangan sebagaimana tercantum pada Tabel 1.2. Tabel 1.2. Zona Potensi Unggulan Daerah Zona 1
2
3 4
5 6
7
Kecamatan
Arah Pengembangan
Rumpin, Cigudeg, Parung Agrosilvopastoral, yaitu pengembangan agroforestry Panjang, Jasinga, Tenjo yang didukung oleh sektor pertanian tanaman pangan dan peternakan Sukajaya, Nanggung, Agroekowisata yang didukung oleh sektor pertanian Leuwiliang, Leuwisadeng, tanaman pangan dan perikanan. Pola pengembangan Cibungbulang, Pamijahan komoditas strategis: agropolitan dan minapolitan Ciampea, Tenjojaya, Industri non-farm yang didukung dengan sektor Dramaga, Ciomas pertanian, perikanan, kehutanan, dan peternakan Industri perdesaan dan pengembangan UMKM, Tajurhalang, Kemang, Rancabungur, Parung, yang tetap berbasiskan pada produk atau komoditas Ciseeng, Gunung Sindur pertanian secara luas serta perikanan berbasis minapolitan Diversifikasi pertanian dan agroekowisata Tamansari, Cijeruk, Cigombong, Caringin Ekowisata yang dikerjasamakan dengan berbagai Ciawi, Cisarua, Megamendung, Sukaraja, pihak dalam rangka membuka lapangan pekerjaan Babakan Madang bagi masyarakat Cileungsi, Klapanunggal, Pertanian perkotaan dan industri. Pengembangan Gunung Putri, Citeureup, urban agriculture bertitik tolak pada produk atau LAPORAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 2014
13
Zona
Kecamatan Cibinong, Bojonggede
8
Sukamakmur, Cariu, Tanjungsari, Jonggol
Arah Pengembangan komoditas pertanian yang sudah diusahakan oleh warga. Pengembangan industri besar dikaitkan dengan ada rencana pengembangan Cibinong Raya Lumbung pangan melalui peningkatan dan rehabilitasi sarana dan prasarana pemukinman
Sumber : Bappeda Kab. Bogor, 2014
1)
Pertanian Beberapa potensi yang dimiliki wilayah Kabupaten Bogor yang telah berkembang maupun potensial untuk dikembangkan pada lapangan usaha pertanian terutama komoditi unggulan tanaman pangan dan hortikultura, antara lain : Talas Bogor, Nanas Gati, Pisang Rajabulu dan Manggis Raya. Keempat komoditi tersebut varietasnya telah dilepas/dirilis oleh Pusat Kajian Buah Tropika Institut Pertanian Bogor (PKBT-IPB) dan ditetapkan sebagai komoditi unggulan khas Kabupaten Bogor. Talas dan Nanas Bogor banyak dikembangkan di bagian selatan, terutama di Kecamatan Cigombong, Caringin, Cijeruk dan Tamansari. Pengembangan Talas dan Nanas sangat bergantung pada lokasi (spesifik lokasi). Produksi Talas tahun 2014 mencapai 10.911 ton, dengan lokasi pengembangan banyak terdapat di Kecamatan Dramaga, Tamansari, Cijeruk, Ciomas, Ciawi. Lokasi sentra pengembangan Nanas Bogor di Kecamatan Cijeruk. Produk utamanya adalah buah segar, dengan pemasaran yang sudah terjamin, sebagian besar merupakan bahan baku asinan bogor Gedong Dalam. Produksi Nanas tahun 2014 mencapai 11.465 ton. Tanaman Pisang Rajabulu banyak dikembangkan di Kecamatan Cisarua, Caringin, Ciawi dan Megamendung, dengan produksi mencapai 17.309 ton. Sedangkan manggis pemasarannya sampai ke mancanegara seperti Hongkong dan Taiwan, juga ke negara-negara di Timur Tengah. Pengembangan Manggis telah menggunakan Standar Operasional Prosedur (SOP) Good Agricultural Practices dalam budidayanya. Lokasi pengembangan di Kecamatan Leuwiliang, Leuwisadeng dan Klapanunggal, dengan produksi mencapai 1.416 ton pada tahun 2014. Berdasarkan kelimpahan sumber daya atau produksi yang dihasilkan, komoditi unggulan tanaman pangan dan hortikultura lainnya adalah : anggrek LAPORAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 2014
14
potong dan tanaman hias berdaun indah. Komoditi yang potensial untuk dikembangkan sebagai komoditi unggulan adalah : padi sawah dan padi gogo, jagung, kacang tanah, ubi kayu, ubi jalar, pepaya, jambu biji, tanaman obat, melati, sedap malam, krisan, gladiol serta mawar. 2)
Perkebunan Komoditi unggulan perkebunan yang dikelola masyarakat adalah : kopi, karet, dan pala. Produksi kopi pada tahun 2014 sebanyak 10.003,66 ton meningkat 3,59 persen dari tahun 2013, produksi karet rakyat sebesar 3.884 ton meningkat 13,28 persen dan produksi pala sebesar 1.353 ton meningkat sebesar 8,67 persen dari tahun 2013. Sentra pengembangan kopi di Kecamatan Sukamakmur, selain itu Kecamatan Pamijahan dan Tanjungsari juga menjadi penyumbang terbesar produksi kopi. Sentra pengembangan karet adalah Kecamatan Jasinga dengan Cigudeg sebagai wilayah pengembangannya. Sentra pengembangan pala adalah Kecamatan Cijeruk, daging pala banyak digunakan sebagai bahan manisan pala baik kering maupun basah. Selain itu biji pala juga mempunyai potensi ekonomis sebagai rempah-rempah untuk obat dan bumbu dapur. Potensi komoditi perkebunan lainnya di Kabupaten Bogor yang dapat dikembangkan sebagai komoditi unggulan adalah cengkeh, kelapa, teh dan tanaman obat.
3)
Kehutanan Belum ada komoditi kehutanan baik hasil hutan kayu maupun non kayu yang ditetapkan sebagai komoditi unggulan. Namun berdasarkan jumlah produksi di masyarakat terdapat potensi kayu rakyat yang dapat dikembangkan menjadi komoditi unggulan, yaitu kayu afrika dengan produksi 1.539,29 m³, kayu sengon (albizia) 6.344,25 m³ dan kayu mahoni 2.412,02 m³.
4)
Perikanan Budidaya perikanan air tawar baik untuk produksi ikan konsumsi, pembibitan maupun ikan hias mampu menjadi tumpuan pemenuhan kebutuhan akan ikan konsumsi, bibit ikan dan ikan hias di Kabupaten Bogor. Pada tahun 2014 produksi ikan konsumsi sebanyak 108.829,28 ton dan Benih ikan
LAPORAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 2014
15
konsumsi sebanyak 2.994.016,05 RE, dengan komoditi unggulan ikan lele dan ikan gurame yang pengembangannya tersebar di wilayah Kabupaten Bogor. Komoditi unggulan lainnya adalah ikan hias air tawar, dengan lokasi pengembangannya adalah kecamatan Cibinong, Pamijahan, Cibungbulang, Ciampea, Tenjolaya, Ciomas Tajurhalang, Kemang, Tajur dan Ciseeng. Produksinya pada tahun 2014 sebesar 235.173,74 RE. 5)
Peternakan Komoditi unggulan usaha peternakan pada tahun 2014 antara lain : sapi perah dengan sentra pengembangan di Kecamatan Cisarua, Pamijahan, Cibungbulang, Ciawi, Megamendung, Cijeruk dan Caringan. Produksi susu Kabupaten Bogor mengalami penurunan pada Tahun 2014 sebesar 11.154.293 liter atau turun sebesar 7,44 % dari produksi susu Tahun 2013. Penurunan produksi susu ini akibat banyaknya ternak sapi perah produktif yang dijual karena ketidakmampuan peternak dalam pelunasan kredit usaha sapi perah yang telah jatuh tempo. Populasi sapi perah pada tahun 2014 sebanyak 6.445 ekor, sedangkan populasi kambing PE tahun 2014 sebanyak 5.856 ekor. Pengembangan sapi perah saat ini sudah mampu melakukan diversifikasi produk yaitu selain susu juga yoghurt dan bahan makanan lainnya. Komoditi peternakan lainnya yang dapat dikembangkan sebagai komoditi unggulan tahun 2014 adalah sapi potong dengan populasi sebanyak 26.665 ekor dan domba sebanyak 216.492 ekor yang pengembangannya tersebar diwilayah kabupaten Bogor juga mampu meningkatkan produksi konsumsi protein hewani asal ternak sebesar 5,57 gr/kap/hari; ayam ras petelur sebanyak 4.244.880 ekor, ayam ras pedaging sebanyak 7.091.320 ekor dan ayam pembibit 1.001.906 ekor yang mampu meningkatkan produksi telur di Kabupaten Bogor sebesar 49.379.616 kg/tahun. Kondisi Potensi Unggulan dan Komoditi Unggulan Kelompok Lapangan Usaha Pertanian Kabupaten Bogor Tahun 2014 sebagaimana diuraikan di atas secara ringkas disajikan pada Tabel 1.3.
LAPORAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 2014
16
Tabel 1.3. Komoditi Potensi Unggulan dan Komoditi Unggulan Kelompok Lapangan Usaha Pertanian Kabupaten Bogor Tahun 2014 Kegiatan/ No Usaha/Sektor 1 Usaha Tanaman Pangan 2 Tanaman Hortikultura
3 Perkebunan Rakyat
4 Hutan Rakyat
Jenis Potensi Unggulan Ubi Kayu (ton) Ubi Jalar (ton) Talas (ton) Durian (ton) Rambutan (ton) Manggis (ton) Nanas (ton) Pisang (ton) Pepaya (ton) Jambu biji (ton) Wortel (ton) Bawang daun (ton) Mentimun (ton) Kacang panjang (ton) Cabe merah (ton) Melati (kg) Sedap malam (tangkai) Krisan (tangkai) Gladiol (tangkai) Mawar (tangkai) Anggrek potong (tangkai) Tanaman hias berdaun indah (pohon) Cengkeh (ton bahan mentah) Pala (ton bahan mentah) Karet (ton bahan mentah) Kelapa (ton bahan mentah) Kopi (ton bahan mentah) Teh (ton bahan mentah) 3 Albizia (M ) 3 Mahoni (M ) 3 Afrika (M ) 3 Jati (M ) 3 Campuran (M )
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 2014
Data Produksi/ Populasi Lokasi Desa/Kecamatan Total 126.540 Cibinong, Sukamakmur, Citeureup, Cibungbulang, Babakan Madang, Sukaraja 49.149 Cibungbulang, Ciampea, Tenjolaya Dramaga, Tamansari 10.911 Dramaga, Tamansari, Cijeruk, Cigombong , Caringin, Cibungbulang, Pamijahan 6.747 Cariu, Ciseeng, Caringin, Cijeruk 11.865 Cileungsi, Parung, Ciseeng 1.416 Leuwiliang, Jasinga, Cigudeg, Leuwisadeng 11.465 Cijeruk, Tamansari 17.309 Megamendung, Ciawi, Cisarua, Caringin, Cijeruk 5.916 Rancabungur, Cijeruk, Cibungbulang, Sukaraja, Caringin, Jasinga 4.239 Rancabungur, Tamansari, Dramaga, Caringin, Cibungbulang, Cigombong, Pamijahan 27.444 Ciawi, Megamendung, Cisarua 1.825 Ciawi, Megamendung, Cisarua 11.635 Kemang, Rancabungur, Ciawi 9.923 Kemang, Tamansari, Rancabungur, Dramaga 3.224 Ciawi, Megamendung, Cijeruk, Caringin 8.366 Nanggung, Cibungbulang 71.594 Tamansari Cigombong 1.147.741 Tenjolaya, Tamansari, Cisarua 8.170 Megamendung 5.325 Megamendung 4.467.780 Gunungsindur, Tajurhalang 916.490 Tersebar di 12 kec 1.327,84 Pamijahan, Sukamakmur, Nanggung, Cijeruk, Leuwiliang, Leuwisadeng, Caringin 959,04 Caringin, Cigombong, Cijeruk, Tamansari, Sukajaya 2.969,42 Jasinga, Cigudeg, Tanjungsari 18.083,48 Leuwiliang, Ciampea, Rumpin 10.003,66 Sukamakmur, Tanjungsari, Pamijahan, Cigudeg, Jasinga 89,93 Sukajaya, Cijeruk, Cisarua 6.344,25 Cariu, Cisarua, Leuwiliang, Megamendung, Tamansari 2.412,02 Klapanunggal, Sukaraja, Cisarua, Tamansari, Cibungbulang, Leuwiliang 1.539,29 Rumpin, leuwiliang, Jasinga, Sukamakmur, Cigudeg 1.430,96 Jasinga, Cigudeg, Ciawi, Caringin, Jonggol 2.774,12 Megamendung, caringin, Parungpanjang, Cibungbulang, Tamansari
17
Data Kegiatan/ No Usaha/Sektor
Jenis Potensi Unggulan
5 Usaha Perikanan : a Budidaya Ikan, Konsumsi & Penangkapa Ikan konsumsi (ton) n di Perairan Umum Budidaya b Ikan hias air tawar (RE) ikan hias c Pembenihan Benih Ikan Konsumsi (RE) 6 Usaha Peternakan : a Unggas Ayam ras petelur (ekor) Ayam ras pedaging (ekor)
Ayam ras pembibit (ekor) Ternak b Besar
c
Ternak Kecil
Sapi potong (ekor) Sapi perah (ekor) Domba (ekor) Kambing PE (ekor)
Produksi/ Populasi Total
Lokasi Desa/Kecamatan
108.829,28 Tersebar
235.173,74
Pamijahan, Cibungbulang, Ciampea, Tenjolaya, Ciomas, Cibinong, Tajurhalang, Kemang, Tajur, Ciseeng
2.994.016,0 Tersebar 5 4.244.880 Gunungsindur, Rumpin, Cigudeg, Parungpanjang, Tenjo, Jasinga, Babakanmadang, Parung, Megamendung, Cibinong, Leuwiliang, Nanggung 7.091.320 Pamijahan, Nanggung, Gunungsindur, Parungpanjang, Cibungbulang, Leuwiliang, Parung, Caringin, Cigombong, Tajurhalang, Cariu, Cigudeg, Kemang, Rumpin, Cijeruk, Cibinong, Jasinga 1.001.906 Rumpin, Tamansari, Parungpanjang, Gunungsindur, Megamendung, Cigudeg, Jasinga, Leuwisadeng 26.665 Tersebar 6.445 Pamijahan, Cibungbulang, Cisarua, Ciawi, Megamendung, Cijeruk, Caringin 216.492 Tersebar 5.856 Tamansari, Caringin, Cigombong, Cijeruk, Babakanmadang, Sukamakmur, Ciampea
Sumber : 1. Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor 2014 2. Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bogor 2014
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 2014
18
6). Industri Menengah Besar dan Industri Kecil Menengah Sektor industri terdiri Industri Menengah Besar dan Industri Kecil Menengah. Sektor industri menengah besar didominasi oleh industri agro dan industri logam
dengan
nilai
investasi
sebesar
Rp864.222.125.182,00
dan
Rp572.941.718.219,00 Selain unggul dalam nilai investasi, kedua industri ini juga unggul dalam jumlah unit usaha yaitu sebesar 214 unit usaha untuk industri agro dan 147 unit usaha untuk industri logam. Untuk jenis industri menengah besar yang paling banyak menyerap tenaga kerja adalah industri tekstil dan produk tekstil dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 26.342 orang. Sementara potensi industri kecil menengah meliputi IKM hasil hutan dengan nilai investasi sebesar Rp93.966.054.252,00 dari 202 unit usaha,
IKM agro dengan nilai investasi sebesar Rp27.823.100.666,00
dari 392 unit usaha serta IKM tekstil dan produk tekstil dengan nilai investasi sebesar Rp16.612.173.250,00 dari 400 unit usaha. Sedangkan komoditi unggulan perdesaan industri kecil menengah (IKM) baik formal maupun non formal meliputi produk alas kaki, tas dan logam. Ketiga komoditi
tersebut
menjadi
concern
pemerintah
daerah
dalam
pengembangannya yang meliputi beberapa kecamatan. Untuk lebih jelasnya mengenai komoditi potensi unggulan dan komoditi unggulan kelompok lapangan usaha industri
Kabupaten Bogor Tahun 2014
dapat dilihat pada Tabel 1.4. 7). Penggalian dan Pertambangan Pada komoditi lapangan usaha penggalian dan pertambangan, pada umumnya sudah banyak diusahakan dengan pangsa pasar tersendiri. Namun demikian terdapat komoditi yang menjadi unggulan, antara lain : emas, perak serta andesit, tanah liat dan batu kapur yang merupakan bahan galian konstruksi. Untuk lebih jelasnya mengenai komoditi potensi unggulan dan komoditi unggulan lapangan usaha penggalian dan pertambangan Kabupaten Bogor Tahun 2014 dapat dilihat pada Tabel 1.4.
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 2014
19
Tabel 1.4. Komoditi Potensi Unggulan dan Komoditi Unggulan Kelompok Lapangan Usaha Industri Tahun 2014 No
Kegiatan/ Usaha/Sektor
1 Industri Besar
a. b. c. d.
Jenis Potensi Unggulan Komponen Kendaraan bermotor Peralatan Kantor dari Logam Kemasan kaleng Karoseri
e. Mesin Industri f. Karet
g. Bahan Kimia h. Air Kemasan i. Furniture
2
j. Industri Kecil dan a. Menengah b. c. d. e. f.
Pengalengan Hasil Laut Konveksi/ Garment Sepatu, sandal dan tas Miniatur pesawat Meubel bambu Anyaman bambu Bunga kering
Kabupaten Bogor
Data Produksi/Populasi Lokasi Total Desa/Kecamatan 407.209.465 pcs Ciawi, Cibinong, Citeureup, Gn. Putri, Cileungsi, Sukaraja, Babakan Madang, Parung panjang 463.325 buah Gunung Putri, Cileungsi, Cibinong, Citeureup 35.500 pcs Gunung Putri 165.899 buah Cileungsi, Babakan Madang, Sukaraja, Gunung Putri, Cibinong, Klapanunggal 320.601 buah Ciampea, Cibinong, Gunung Putri, Citeureup, Cijeruk, Cileungsi Klapanunggal, Ciomas 2.000.000 pcs Gunung Putri, Tajurhalang, Cileungsi, Cibinong, Ciampea 1.821 ton 18.000 lembar 32.460 ton Babakan madang, Cibinong 144.677.000 liter Citeureup, Tamansari, Cijujung, Sukaraja, Klapanunggal, Ciampea, Cigombong, Ciseeng, Megamendung 1.440 ton Cileungsi, Gunung Putri, Babakan Madang, Citeureup, Jonggol 193.076 buah 40.000 set 1.226 ton Klapanunggal 660.000 kodi Ciampea, Caringin, Ciawi, Ciseeng 2.272.244 kodi Tamansari, Ciomas, Dramaga, Kemang, Cibungbulang 720 buah Cikarawang, Dramaga, 150 set Cariu, Cibinong 33.368 pcs Rumpin, Tenjo, Tenjolaya, Cigudeg 30.735 tangkai Leuwisadeng, Tenjolaya
Sumber : Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bogor, 2014
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 2014
20
Tabel 1.5. Komoditi Potensi Unggulan dan Komoditi Unggulan Kelompok Lapangan Usaha Penggalian dan Pertambangan Kabupaten Bogor Tahun 2014 Data Kegiatan/ Usaha/ Komoditi Komoditi Sektor Potensi Unggulan Unggulan 1 Pertambangan Andesit Bahan Galian Mineral Pasir dan kerikil Non Logam dan Tanah Urug batuan (ton) Tanah Liat Batu Kapur Trass 2 Bahan Galian Mineral Emas Logam (kg) Perak Konsentrat Galena (ton) Konsentrat Seng (ton) Sumber : Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Bogor 2014 No
8).
Produksi Total 11.741.375,83 110.461,26 66.443,60 2.615.245,36 20.491.573,04 208.359,60 1.790,46 15.282,90 6.770,04 883,27
Pariwisata Daya tarik wisata Kabupaten Bogor merupakan perpaduan antara karakter alamnya yang kuat, kebudayaan dan kepurbakalaan. Kawasan puncak merupakan kawasan primadona yang sampai saat ini belum tergantikan. Pada zona Bogor Barat terdapat kawasan Gunung Salak Endah yang merupakan kawasan wisata andalan untuk alternatif pengganti puncak. Selain itu, atraksi seni dan budaya digelar dalam event “Helaran” yang secara rutin digelar setiap setahun sekali dan merupakan ajang atraksi seni budaya dari perwakilan masing-masing kecamatan. Potensi wisata yang diunggulkan di Kabupaten Bogor dibedakan berdasarkan daya tarik wisata menurut Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Nasional meliputi : a).
Daya Tarik Wisata Alam Kawasan Puncak terletak di Selatan Bogor yang merupakan daerah perbukitan dengan ketinggian antara 800-1500 m dpl, sehingga memiliki udara yang sejuk dan segar. Pada kawasan ini dapat dinikmati keindahan aneka obyek dan daya tarik wisata diantaranya: wisata Agro Gunung Mas, panorama alam Riung Gunung, Telaga Warna, Curug Cilember, dan Taman Safari Indonesia. Selain itu banyak aktifitas wisata yang dapat dilakukan dengan seting alam diantaranya : tea walk, menunggang kuda, paralayang, outbond, fotografi dan lain-lain,
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 2014
21
Kawasan wisata dengan panorama alam yang indah dan berhawa sejuk tersebut telah didukung fasilitas camping ground, taman rekreasi, hutan wisata, hotel melati, pondok wisata, tempat pertemuan dan seminar, sarana olah raga dan wartel. b).
Daya Tarik Wisata Buatan Daya tarik wisata buatan dikembangkan dalam rangka
memenuhi
kebutuhan masyarakat di suatu wilayah yang tidak memiliki potensi asli. Salah satu wisata buatan yang menjadi tujuan wisata terbesar di Kabupaten Bogor adalah Taman Safari Indonesia (TSI) di Kecamatan Cisarua Bogor. TSI merupakan taman satwa terbesar di Indonesia dengan jumlah spesies satwa asing dan lokal tidak kurang dari 1.500 spesies. Jumlah kunjungan di TSI tahun 2014 tercatat 930.647 orang. Selain Taman Safari Indonesia masih banyak daya tarik wisata buatan lainnya yang tersebar di Kabupaten Bogor yaitu : Taman Wisata Matahari, Sirkuit Sentul, Taman Rekreasi Lido, Junggle Land Sentul, Wisata Desa Kampung Bambu, Kampung Wisata Cinangneng, serta Museum Mobil dan Keramik Sentul. c).
Wisata Budaya Kabupaten Bogor memiliki berbagai atraksi seni dan budaya tradisional yang digelar dalam event Helaran secara rutin setiap tahun. Acara ini merupakan ajang atraksi seni dan budaya yang merupakan perwakilan dari masing-masing kecamatan. Objek wisata yang menjadi unggulan pada wisata budaya adalah Kampung Budaya Sindang Barang. Selain Kampung Budaya Sindang Barang, terdapat potensi wisata budaya unggulan lainnya seperti : Situs Batu Tulis Ciaruteun, Kampung Adat Urug di Kecamatan Sukajaya, Bellacampa, Kampung Cina, Pura Parahyangan Agung Jagatkarta dan 19 Benda Cagar Budaya.
Komoditi potensi unggulan dan komoditi unggulan kelompok lapangan usaha pariwisata Kabupaten Bogor Tahun 2014 ini, selengkapnya disajikan dalam Tabel 1.6. LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 2014
22
Tabel 1.6. Komoditi Potensi Unggulan dan Komoditi Unggulan Kelompok Lapangan Usaha Pariwisata Kabupaten Bogor Tahun 2014 No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
Nama Obyek Wisata
Lokasi
Taman Safari Indonesia Talaga Warna Wisata Agro Gunung Mas Taman wisata riung Gunung Curug Cilember Taman rekreasi lido Wana Wisata Bodogol Taman Melrimba Wana Wisata Citamiang Curug Kembar/Batulayang Curug Cisuren Curug Panjang Taman Wisata Matahari Wisata Desa Kampung Bambu Curug Nangka
Cisarua Cisarua Cisarua Cisarua Cisarua Cigombong Cigombong Cisarua Cisarua Cisarua Cisarua Megamendung Cisarua Cijeruk Tamansari Babakan Curug Sentul Paradise Madang Buper Sukamantri Tamansari Pemandian Air Panas GSE Pamijahan Curug Cigamea Pamijahan Curug Seribu Pamijahan Curug Ngumpet Pamijahan Wana Wisata Buper Gn Bunder Pamijahan Eko Wisata kawah ratu Pamijahan Curug Cihurang Pamijahan Situs batu tulis Ciaruteun Cibungbulang Kampung Wisata Cinangneng Ciampea Goa Gudawang Cigudeg Pemandian Air Panas Tirta Ciseeng Sanita Kampung Budaya Sindang Tamansari Barang Museum Mobil & Keramik Sentul Citeureup Sirkuit Sentul Citeureup Kebun Wisata Pasir Mukti Citeureup Babakan TWA Gunung Pancar Madang Babakan Alam Fantasi/Taman Budaya Madang Taman Wisata Mekarsari Cileungsi Penangkaran Rusa/WW Giri Tanjungsari Jaya Wana Wisata Cipamingkis Sukamakmur Bellacampa Megamendung Wahana Curug Naga Wana Wisata Curug Arca Cibalung Happyland Cijeruk Jungleland Babakan LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 2014
Kunjungan Wisata Wisnus Wisma Jumlah 885.022 45.625 930.647 11.261 679 11.940 277.719 60.562 338.281 1.611 0 1.611 1.895 174 2.069 17.820 25 17.845 1.016 0 1.016 1.043 0 1.043 2.396 0 2.396 0 0 0 0 0 0 8.083 38 8.121 899.969 899 900.868 0 0 0 70.276 15 70.291 764.077
164
764.241
0 11.320 540 140 235 2.021 123 0 896 1.543 4.235
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 11.320 540 140 235 2.021 123 0 896 1.543 4.235
4.911
0
4.911
1.901
0
1.901
1.004 0 21.604
0 0 0
1.004 0 21.604
0
0
0
8.241
0
8.241
24.243
0
24.243
567
0
567
985 0 0 0 2.099 0 241 0 42.647 122 853.466 120.610
985 0 2.099 241 42.769 974.076
23
No
Nama Obyek Wisata
43 Waterpark Kingdom 44 Kampung Wisata Rumah Joglo 45 Agrowisata Bukit Hambalang Jumlah
Lokasi Madang Cileungsi Ciampea Babakan Madang -
Kunjungan Wisata Wisnus Wisma Jumlah 165.738 1.264
0 0
165.738 1.264
0
0
0
4.092.152 228.913 4.321.065
Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bogor
1.4 Gambaran Umum Demografis Secara umum, kondisi demografis Kabupaten Bogor dapat digambarkan bahwa penduduk Kabupaten Bogor berdasarkan estimasi Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2014 berjumlah 5.331.149 jiwa (angka sementara), yang terdiri dari penduduk laki-laki 2.728.374 jiwa dan penduduk perempuan 2.602.775 jiwa. Jumlah penduduk tersebut hasil proyeksi penduduk dengan asumsi laju pertumbuhan penduduk sebesar 2,48 persen dibanding tahun 2013. Berdasarkan data penduduk tahun 2014 tersebut menunjukkan bahwa data sex ratio penduduk Kabupaten Bogor pada tahun 2014 adalah sebesar 105, artinya setiap 100 orang perempuan terdapat 105 orang laki-laki. Hampir di semua kecamatan di Kabupaten Bogor memiliki sex ratio diatas 100, yang berarti berlaku umum bahwa jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dari pada jumlah penduduk perempuan di daerah tersebut. Namun demikian terdapat satu wilayah kecamatan yang memiliki nilai sex ratio berada di bawah 100, yaitu Kecamatan Gunung Putri sebesar 98, yang artinya setiap 100 orang perempuan terdapat 98 orang laki-laki. Hal ini disebabkan sebagai daerah pengembangan usaha industri besar dan sedang, tampaknya menarik minat banyak pekerja wanita untuk bekerja dan bermukim di wilayah Kecamatan Gunung Putri. Kondisi
demografis
wilayah
Kabupaten
Bogor
pada
tahun
2014
sebagaimana diuraikan di atas secara ringkas disajikan pada Tabel 1.7. Tabel 1.7. No 1 2 3 4
Proyeksi Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Periode Tahun 2013-2014*)
Kecamatan Nanggung Leuwiliang Leuwisadeng Pamijahan
2013 (Juni) 2014*) (Juni) Laki-laki Perempuan Jumlah Laki-laki Perempuan Jumlah 44.613 61.108 57.181 116.236 61.712 57.777 119.489 38.140 35.071 71.940 38.387 35.318 73.705 71.223 67.454 136.270 71.739 67.980 139.719
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 2014
24
No
Kecamatan
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Cibungbulang Ciampea Tenjolaya Dramaga Ciomas Tamansari Cijeruk Cigombong Caringin Ciawi Cisarua Megamendung Sukaraja Babakan Madang Sukamakmur Cariu Tanjungsari Jonggol Cileungsi Kelapa Nunggal Gunung Putri Citeureup Cibinong Bojong Gede Tajur Halang Kemang Ranca Bungur Parung Ciseeng Gunung Sindur Rumpin Cigudeg Sukajaya Jasinga Tenjo Parung Panjang
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
2013 (Juni) 2014*) (Juni) Laki-laki Perempuan Jumlah Laki-laki Perempuan Jumlah 67.022 63.127 127.889 67.588 63.696 131.284 79.338 74.953 151.613 80.231 75.839 156.070 29.258 27.965 56.232 29.534 28.242 57.776 53.585 52.532 104.273 54.277 53.238 107.515 83.613 80.084 163.697 85.808 82.232 168.040 50.802 47.529 98.331 51.695 48.392 100.087 43.615 39.755 83.370 44.264 40.369 84.633 48.854 46.737 95.591 49.915 47.778 97.693 61.709 58.540 120.249 62.482 59.305 121.787 56.904 53.178 110.082 57.901 54.140 112.041 61.551 57.300 118.851 62.366 58.091 120.457 53.486 48.931 102.417 54.230 49.638 103.868 96.400 91.992 188.392 98.640 94.180 192.820 58.205
54.803
113.008
59.720
56.261
115.981
39.974 23.374 26.056 67.574 146.087 54.760 182.522 109.320 188.007 141.920 55.620 51.856 27.050 64.997 54.743 59.300 70.315 63.853 29.742 49.336 35.650 61.916
37.483 23.168 25.256 65.328 142.459 51.835 186.357 104.845 182.210 136.142 53.176 49.368 25.298 61.089 51.129 56.407 64.948 58.321 27.421 46.209 33.487 57.995
77.457 46.542 51.312 132.902 288.546 106.595 368.879 214.165 370.217 278.062 108.796 101.224 52.348 126.086 105.872 115.707 135.263 122.174 57.163 95.545 69.137 119.911
40.298 23.334 26.163 69.056 153.121 56.599 192.309 111.597 194.999 148.945 57.437 53.187 27.331 67.155 55.854 61.321 71.079 64.435 29.873 49.548 36.026 63.413
37.808 23.140 25.374 66.797 149.401 53.605 196.457 107.088 189.088 142.959 54.944 50.665 25.575 63.154 52.196 58.361 65.689 58.884 27.556 46.434 33.858 59.425
78.106 46.474 51.537 135.853 302.522 110.204 388.766 218.685 384.087 291.904 112.381 103.852 52.906 130.309 108.050 119.682 136.768 123.319 57.429 95.982 69.884 122.838
Kabupaten Bogor 2.663.398
2.538.699 5.202.097 2.728.374
2.602.775 5.331.149
Sumber: BPS, Angka DAU Keterangan : *) BPS, Angka Proyeksi
Selanjutnya, dari piramida penduduk yang disusun berdasarkan kelompok umur 5 tahunan menunjukan bahwa penduduk di Kabupaten Bogor termasuk penduduk muda. Struktur penduduk muda biasanya diperlihatkan oleh panjang piramida kelompok umur 5-9 dan 10-14 tahun lebih panjang dari pada kelompok LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 2014
25
umur lainnya. Hal ini terlihat jelas dari Gambar 1.2, dimana bentuk piramidanya cenderung mengerucut di bagian atas. Atau dapat diartikan juga, ada kecenderungan komposisi penduduk Kabupaten Bogor di masa depan akan semakin didominasi oleh penduduk usia produktif. Gambar 1.2. Piramida Penduduk Kabupaten Bogor Tahun 2014 Berdasarkan Hasil Proyeksi
Sumber: Bappeda Kab. Bogor
Sementara
itu,
penggolongan
usia
produktif
atau
tidak
produktif
berdasarkan kriteria sebagai berikut: 1)
Penduduk Usia Tidak Produktif jika persentase penduduk 0-14 tahun minimal sebanyak 40 persen dan penduduk 65 tahun ke atas tidak melebihi 5 persen dari total penduduk secara keseluruhan;
2)
Penduduk Usia Produktif jika persentase penduduk yang berusia 0-14 tahun maksimal 30 persen dan penduduk yang berusia 15-64 tahun persentasenya lebih dari 60 persen. Jumlah Penduduk Per Kelompok Umur Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten
Bogor Tahun 2014 selengkapnya disajikan pada Tabel 1.8.
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 2014
26
Tabel 1.8.
Jumlah Penduduk Per Kelompok Umur Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Bogor Tahun 2014
Kelompok Umur (tahun) (1) 0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75+ Jumlah
Laki-laki (2) 292.436 288.122 318.925 235.870 267.656 232.978 214.329 240.580 164.518 161.195 105.389 78.893 48.322 33.363 17.205 28.593 2.728.374
Perempuan
Jumlah L+P
(3) 246.495 306.912 311.995 215.652 233.149 264.999 214.894 225.259 176.665 115.087 92.697 64.173 49.288 31.514 23.667 30.329 2.602.775
(4) 538.931 595.034 630.920 451.522 500.805 497.977 429.223 465.839 341.183 276.282 198.086 143.066 97.610 64.877 40.872 58.922 5.331.149
Persentase (%) (5) 10,11 11,16 11,83 8,47 9,39 9,34 8,05 8,74 6,40 5,18 3,72 2,68 1,83 1,22 0,77 1,11 100,00
Sumber: BPS. Proyeksi Hasil SP 2010
Dari gambaran tabel 1.8. di atas, dapat kita lihat bahwa komposisi penduduk Kabupaten Bogor merupakan penduduk usia produktif dimana penduduk usia (15-64) tahun sebanyak 63,81 persen, sedangkan penduduk usia non produktif (0-14) tahun sebanyak 33,11 persen, dan usia 65 tahun ke atas sebanyak 3,09 persen. Hal ini memberikan indikasi bahwa permasalahan ketenagakerjaan di Kabupaten Bogor merupakan pekerjaan rumah yang harus mendapat perhatian serius. Penghitungan penduduk usia produktif dan tidak produktif erat kaitannya dengan rasio beban ketergantungan (Burden of Dependency Ratio). Rasio beban ketergantungan merupakan perbandingan antara jumlah penduduk yang berusia 0-14 tahun dan penduduk berusia 65 tahun ke atas terhadap jumlah penduduk yang
berusia
15-64
tahun.
Hasil
proyeksi
menunjukkan
bahwa
rasio
ketergantungan anak di Kabupaten Bogor tahun 2014 sebesar 51,88 persen, dan rasio ketergantungan lanjut sebesar 4,84 persen atau secara keseluruhan angka beban ketergantungan Kabupaten Bogor sebesar 56,73 persen. Hal ini dapat diartikan bahwa untuk setiap 100 penduduk usia produktif harus menanggung sebanyak 56 penduduk yang tidak/belum produktif. LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 2014
27
Proporsi penduduk yang bekerja menurut lapangan usaha merupakan salah satu indikator untuk melihat potensi sektor perekonomian dalam menyerap tenaga kerja, dan sebagai salah satu ukuran untuk menunjukkan struktur perekonomian suatu wilayah. Berikut dalam Tabel 1.9, menggambarkan jumlah prosentase penduduk Kabupaten Bogor yang bekerja (15 tahun ke atas) dirinci menurut lapangan usaha. Tabel 1.9.
Proporsi Penduduk Usia 15 Tahun Ke atas yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha Tahun 2012 – 2013
Lapangan Usaha 1. Pertanian 2. Pertambangan & Penggalian 3. Industri Pengolahan 4. Listrik, Gas dan Air Minum 5. Konstruksi 6. Perdagangan, Hotel & Restoran 7. Transportasi & Komunikasi 8. Lembaga Keuangan 9. Jasa Sosial Kemasyarakatan Jumlah
2012 Jumlah 279.797 86.141 604.516 2.407 121.377
% 13,36 4,11 28,86 0,11 5,79
2013 Jumlah 252.141 54.844 550.107 3.282 119.192
536.881
25,63
570.827
124.606 51.210 287.701 2.094.636
5,95 2,44 13,74 100.00
122.850 59.219 399.016 2.131.478
% 11,83 2,57 25,81 0,15 5,59 26,78 5,76 2,78 18,72 100,00
Sumber : Survei Angkatan Kerja Nasional 2013
Secara total, jumlah penduduk bekerja di Kabupaten Bogor mengalami peningkatan dari 2.094.636 orang pada tahun 2012 menjadi 2.131.478 orang tahun 2013 (meningkat 1,76%).Tabel di atas memperlihatkan bahwa ada 6 (enam) sektor mengalami peningkatan dalam penyerapan tenaga kerja, 3 (tiga) sektor mengalami penurunan, yaitu sektor : Perdagangan, Hotel dan Restoran; Lembaga Keuangan; dan Jasa Sosial Kemasyarakatan. Komposisi di atas menunjukkan adanya transisi pergeseran sektor penyerapan tenaga kerja Kabupaten Bogor dari sektor pertanian, ke sektor perdagangan, Hotel dan Lembaga Keuangan serta jasa sosial kemasyarakatan. Struktur pendidikan penduduk bekerja di wilayah Kabupaten Bogor secara umum dapat dilihat pada Gambar 1.3.
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 2014
28
Gambar 1.3. Grafik Proporsi Penduduk Bekerja Berdasarkan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Kabupaten Bogor Tahun 2013
Sumber: Survei Angkatan Kerja Nasional 2012
Berdasarkan grafik tersebut menunjukkan masih tingginya persentase penduduk bekerja dengan tingkat pendidikan rendah (SD ke bawah) yang mencapai 50,17%, memperlihatkan kualitas penduduk bekerja di Kabupaten Bogor secara umum masih terbilang rendah. Hal ini perlu menjadi perhatian, karena ketidaksesuaian keahlian yang dimiliki oleh pencari kerja dengan kebutuhan pasar kerja dapat menimbulkan permasalahan mendasar yang tidak mungkin bisa dielakkan. Data sebelumnya menunjukkan terdapat pergeseran lapangan usaha yang digeluti sehingga diperlukan peningkatan pendidikan tenaga kerja.
1.5 Sistematika Penyajian Laporan Kinerja adalah dokumen yang berisi gambaran perwujudan kewajiban
suatu
Instansi
Pemerintah
untuk
mempertanggungjawabkan
keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis organisasi yang berkaitan dengan Visi dan Misi organisasi melalui berbagai program dan kegiatan tahunan. Sistematika Laporan Kinerja Kabupaten Bogor tahun 2014 disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 2014
29
Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatat Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Alur pikir penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bogor tahun 2014 dan keterkaitan dengan Laporan Kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) disajikan dalam Gambar 1.4. Gambar 1.4. Alur Pikir Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bogor Tahun 2014 PEMDA KAB. BOGOR
RPJMD KAB. BOGOR 2013-2018
RKPD 2014
RAPBD 2014
UNIT KERJA
RENSTRA SKPD 2013 - 2018
RENJA 2014
RKA 2014
APBD 2014
DPA 2014
TAPKIN PEMDA 2014
TAPKIN SKPD 2014
LKPJ 2014 Laporan Kinerja SKPD 2014 Laporan Kinerja PEMDA 2014 LKD 2009KONSOLIDASI 2014
LKSKPD 2014
Sumber : Hasil Analisis Tim, 2014
Alur pikir pengukuran kinerja pencapaian sasaran Pemerintah Kabupaten Bogor mengikuti alur pikir sebagaimana disajikan dalam Gambar 1.5.
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 2014
30
Gambar 1.5. Alur Pikir Pengukuran Kinerja Sasaran Pem . Kab. Bogor Tahun 2014
Sasaran OPD Tahun2014
Indikator Sasaran Pemda
Pengukuran Pencapaian Sasaran
Laporan Kinerja Pemerintah Kab. Bogor Tahun 2014
Indikator Sasaran OPD
Program
Kegiatan
IK : Input,Output /Outcome
Pengukuran Kinerja Kegiatan
Sumber : Hasil Analisis Tim, 2014
Adapun sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2014 dan ringkasan dari masing-masing Bab adalah sebagai berikut : RINGKASAN EKSEKUTIF BAB I
PENDAHULUAN Berisi uraian tentang Latar Belakang, Organisasi Pemerintah Kabupaten Bogor, Kondisi Ekonomi, Gambaran Umum Demografis, Sistematika Penyajian.
BAB II
PERENCANAAN KINERJA Berisi gambaran singkat mengenai RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 dan Penetapan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bogor Tahun 2014, RPJMD menguraikan secara singkat pernyataan visi dan misi Kabupaten Bogor, Penetapan Kinerja menguraikan sasaran strategis Kabupaten Bogor tahun 2014.
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Berisi uraian hasil pencapaian kinerja 25 (dua puluh lima) penciri, pencapaian indikator makro, serta evaluasi dan analisis akuntabilitas pencapaian sasaran tahun 2014 dibandingkan dengan tahun 2013 dan akhir RPJMD termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan/ kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipasi yang akan diambil, Selain itu juga menyajikan realisasi keuangan yang memaparkankan alokasi dan LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 2014
31
realisasi APBD, juga Prestasi yang didapatkan Pemerintah Kabupaten Bogor di tahun 2014. BAB IV PENUTUP Berisi tinjauan tujuan secara umum tentang keberhasilan/kegagalan, permasalahan dan kendala yang terjadi serta strategi pemecahan masalahnya.
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 2014
32