04/11/2011
ASPEK HUKUM BISNIS Mishbahul Munir
[email protected]
POKOK BAHASAN 1. Pengantar Aspek Hukum Bisnis 2. Hukum Dagang 3. Hukum Perseroan dan badan Usaha 4. Hukum Ketenagakerjaan
[email protected]
5. Hukum Perjanjian 6. Hukum Pajak 7. Hukum Perbankan 8. Hukum Persaingan Usaha 9. Hukum Perlindungan Konsumen 10.HaKI
11.Hukum Asuransi dan Pengakutan 12.Hukum Kepailitan 13.Hukum Surat Berharga 14.Alternatif Penyelesaian Sengketa
1
04/11/2011
Apa Hukum itu?
Pengantar ASPEK HUKUM BISNIS
Hukum adalah Peraturan yang tertulis mapun tidak
tertulis, mengatur
tingkah laku manusia dalam hidup bermasyarakat, bersifat mengikat dan memaksa apabila dilanggar ada sanksi yang tegas.
Apa Bisnis itu?
Apa Tujuan Hukum ? Bisnis adalah Kepastian hukum Kemanfaatan
Kegiatan usaha ditujukan untuk mencapai
keuntungan,
Keadilan
baik itu di bidang:
a. Produksi b. Distribusi/Pemasaran; dan c. Perdagangan
Apa Ekonomi itu ? Ekonomi berasal dari istilah “oikos” = rumah tangga, dan “nomos” = mengatur Ekonomi artinya mengatur rumah
Hukum Bisnis Hukum Bisnis adalah Peraturan-peraturan yang mengatur kegiatan bisnis agar bisnis dijalankan secara adil
tangga agar tercapai kesejahteraan dalam hidup.
1
04/11/2011
Sumber-Sumber Hukum Bisnis/Ekonomi
Hukum Ekonomi Hukum Ekonomi adalah
1.
hukum yang mengatur distribusi/pembagian sumbersumber daya agar tercapai kesejahteraan yang berkeadilan.
2. 3. 4. 5. 6.
Peraturan Perundang-undangan Perjanjian/Kontrak Traktat Yurisprudensi Kebiasaan-Kebiasaan dalam Bisnis Doktrin
Manusia --------- Kepentingan --------- Manusia
Interaksi
Harmonis
Bisnis
Konflik
Hukum/Tata Nilai
2
11/4/2011
Istilah Hukum Dagang Istilah Hukum Dagang Hubungan KUH Perdata Dengan KUHD Evolusi Hukum Dagang Menuju Hukum Ekonomi
Hukum Dagang Hukum Ekonomi Hukum dan Ekonomi Hukum Ekonomi Pembangunan Hukum Ekonomi dan Teknologi Hukum Bisnis
Politik Hukum Ekonomi Indonesia Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi UU Yang Mengatur Dalam Bidang Ekonomi
Hubungan KUH Perdata Dengan KUHD
Hukum Perdata Hk yg mengatur hub hk antara perseorangan atau badan hk yg satu dg yg lain dlm segala usahanya utk memenuhi kebutuhanya yg diselenggarakan sesuai dg hematnya sendiri. Hukum Perikatan Suatu hub hk yg terletak dlm bidang hk harta kekayaan antara dua pihak yg masing masing berdiri sendiri yg menyebabkan pihak yg satu thd pihak yg lain berhak atas suatu prestasi,prestasi mana adl menjadi kewajiban pihak terakhir thd pihak I.
Hk Dagang
Hk yg mengatur tingkah laku manusia yg turut melakukan perdagangan dlm usahanya memperoleh keuntungan. Atau
Hk yg mengatur hub hk antara manusia2 dan badan hk satu sama lainnya dlm lapangan perdagangan.
Hubungan KUH Perdata Dengan KUHD • Berdasarkan Pasal 1 KUHD dapat diketahui kedudukan KUH Dagang terhadap KUH Perdata, di mana KUH Dagang merupakan hukum yang khusus (Lex Specialis), sedangkan KUH Perdata merupakan hukum yang bersifat umum (Lex Generalis), • Sehingga berlaku suatu asas “Lex Specialis Derogat Legi Generalis” yang artinya hukum yang khusus dapat mengesampingkan hukum yang umum.
• Dengan demikian, hukum dagang adalah bagian yang tidak terpisahkan dari hukum perikatan, karena hukum perikatan adalah hukum yang terdapat dalam masyarakat umum maupun dalam perdagangan.
1
11/4/2011
Pembagian Hukum Privat (Sipil) ke dalam Hukum Perdata dan Hukum Dagang sebenarnya bukanlah pembagian yang asasi, tetapi pembagian yang berdasarkan sejarah dari Hukum Dagang. Bahwa pembagian tersebut bukan bersifat asasi, dapatlah kita lihat dalam ketentuan yang tercantum dalam Pasal I KUHD yang menyatakan, bahwa peraturan-peraturan KUH Per dapat juga dijalankan dalam penyelesaian soal-soal yang disinggung dalam KUHD terkecuali dalam penye-lesaian soalsoal yang semata-mata diadakan oleh KUHD itu.
Mengenai istilah Hukum Dagang, apakah sekarang ini masih tepat digunakan, ada yang berpendapat bahwa istilah itu tidak tepat lagi. Pendapat ini didasarkan pada Wet (UU Belanda) tanggal 2 Juli 1934 yang menghapuskan seluruh Bab I dari Kitab I KUHD yang memuat Pasal 2 sampai dengan Pasal 5 mengenai "pedagang dan perbuatan dagang" dan menggantikannya dengan istilah-istilah perusahaan dan perbuatan-perbuatan perusahaan.
Pengertian Perniagaan
Secara historis, hukum dagang adalah hukum perdata khusus bagi pedagang.''Menurut Pasal 2 KUHD (lama), pedagang adalah mereka yang melakukan perbuatan perniagaan sebagai pekerjaannya seharihari. Kemudian oleh Pasal 3 KUHD (lama) disebutkan lagi bahwa perbuatan perniagaan pada umumnya adalah perbuatan pembelian barang-barang untuk dijual kembali.
Kenyataan-kenyataan lain yang membuktikan bahwa pembagian itu bukan pembagian asasi ialah: a. perjanjian jual beli yang merupakan perjanjian terpenting dalam bidang perdagangan tidaklah ditetapkan dalam KUHD, tetapi diatur dalam KUH Per; b. perjanjian pertanggungan (asuransi) yang sangat penting juga bagi soal keperdataan ditetapkan dalam KUHD.
Dengan undang-undang inilah (yang mulai berlaku 1 Januari 1935) dilenyapkan pengertian-pengertian menurut KUHD tentang pedagang, perbuatan, dan perikatan dagang yang sebelum berlakunya Wet tersebut merupakan hukum pedagang. Akan tetapi dalam undang-undang ini tidak dimuat penjelasan resmi tentang istilah "perusahaan" dan "perbuatan-perbuatan perusahaan", sehingga hal tersebut harus diserahkan kepada dunia keilmuan dan yurisprudensi.
Pasa14 KUHD (lama) kemudian lebih merinci lagi beberapa kegiatan termasuk dalam kategori perbuatan perniagaan, yaitu: 1. perusahaan komisi; 2. pemiagaan wesel; 3. pedagang, bankir, Casir, makelar dan yang sejenis; 4. pembangunan, perbaikan, -dan perlengkapan kapal untuk pelayaran laut
2
11/4/2011
5. ekspedisi dan pengangkutan barang; 6. jual-beli perlengkapan dan keperluan kapal; 7. rederij, carter kapal, bordemerij, dan perjanjian lain tentang perniagaan taut; 8. mempekerjakan nahkoda dan anak buah kapal untuk keperluan kapal niaga; 9. perantara (makelar) taut, cargadoor, convoilopers, pembantu-pembantu pengusaha perniagaan, dan lainlain. 10. perusahaan asuransi
Pengertian Perusahaan
Berbeda dengan istilah perbuatan perniagaan yang terdapat pada Pasal 2 sampai 5 KUHD (lama) yang secara rinci menjelaskan perbuatan perniagaan tersebut, istilah perusahaan dan menjalankan perusahaan yang dianut KUHD sekarang tidak ada perinciannya. Menurut H.M.N. Purwosutjipto, hal ini memang disengaja oleh pembentuk undang agar pengertian perusahaan berkembang baik dengan langkah dalam lalu lintas perusahaan sendiri Makna tersebut diserahkan kepada dunia ilmiah dan yurisprudensi. Dalam perkembangannya, definisi otentik perusahaan dapat pula ditemukan di dalam beberapa undangundang.
1. Menurut Molengraaf, perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus menerus, bertindak ke luar untuk mendapatkan penghasilan, dengan cara memperniagakan barang-barang atau mengadakan perjanjian perdagangan.
Pasal 2 sampai dengan Pasal 5 tersebut telah dicabut oleh Stb.1938-276 yang mulai berlaku sejak tanggal 17 Juli 1936. Ketentuan ini juga mengganti istilah perbuatan perniagaan menjadi perusahaan
Sebelum tahun 1938 Hukum Dagang hanya mengikat kepada para pedagang saja yang melakukan perbuatan dagang, tetapi sejak tahun 1938 pengertian Perbuatan Dagang, dirubah menjadi Perbuatan Perusahaan yang artinya menjadi lebih luas sehingga berlaku bagi setiap pengusaha (perusahaan).
4. Pasal 1 Butir 2 UU No. 8 Tahun 1997 mendefinisikan perusahaan sebagai bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba baik yang diselenggarakan oleh orang perseorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia
3
11/4/2011
Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa sesuatu dapat dikatakan sebagai perusahaan jika memenuhi unsur-unsur di bawah ini: l. Bentuk usaha, baik yang dijalankan secara orang perseorangan atau badan uasaha; 2. Melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus; dan 3.Tujuannya adalah untuk mencari keuntungan atau laba.
Eksistensi Hukum Ekonomi
Seminar on Indonesian Legal Development tanggal 1 Juli 1970 di New York (sponsor Internasional Legal Center): Perlunya peningkatan pengetahuan hukum ekonomi bagi kebanyakan pejabat dan para ahli hukum Indonesia. 1978. Simposium Hukum Ekonomi Nasional-BPHN 1979/1980 BPHN Mengkaji Hukum Ekonomi (Prof. Subekti SH) 1980/1981 BPHN Mengkaji Hukum Ekonomi (Mr.Nugroho/Drs.Sumantoro) 1981-1985 BPHN Mengkaji Hukum Ekonomi (Dr. Sumantoro). Di UI, Pusat Studi Hukum Dagang diganti Pusat Studi Hukum dan Ekonomi (1977)-Ch.Himawan.
Politik Hukum Ekonomi Indonesia
Evolusi Hukum Dagang Menuju Hukum Ekonomi
KUHD tidak bisa mengikuti perkembangan ekonomi yang semakin kompleks dan unpredictable. Perkembangan hukum perdagangan internasional dalam WTO yang belum terakomodasi. Muncul istilah Hukum Ekonomi, Yg bersifat Interdisipliner, Multidisipliner dan Transnasional
Harapan Dunia Bisnis Pada Hukum
Menciptakan kepastian dan Stabilitas Mendukung Efisiensi dan Produktivitas (DOUGLASS NORTH) Responsif (NONET DAN SELZNICK) Mengadung daya Prediktibiltas Penyelesaian Sengketa secara Efektif, Efisien dan Menghasilkan Putusan Yang bisa diterima semua Pihak (ADAM SMITH) Substansi Hukum Sesuai Dengan Yang Diinginkan Ekonomi Pasar dan Mendatangkan Efisiensi dan Kedailan (MAX WEBER)
Beberapa Undang-undang dalam Bidang Ekonomi
Mengacu Pasal 33 UUD 1945 1. 2. 3. 4.
5.
Perekonomian disusun sebagai usaha bersama bdr atas asas kekeluargaan. Cabang-cabang produksi yg penting bagi negara dan yg menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Bumi dan air dan kekayaan alam yg terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional (hasil amandemen keempat). Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang (hasil amandemen keempat).
ATURAN YANG MEMBERI LANDASAN HUKUM KEBERADAAN LEMBAGA-LEMBAGA YANG MEWADAHI PARA PELAKU BISNIS DLM MENJALANKAN AKTIFITASNYA.
1.
UU NO.25 TAHUN 1992 Tentang PERKOPERASIAN UU No.2 Tahun 1992 Tentang USAHA PERASURANSIAN UU N0.40 TAHUN 2008 Tentang PERSEROAN TERBATAS UU No 10 Tahun 1998 Tentang PERBANKAN UU No. 3 Tahun 2004 Tentang BANK INDONESIA UU No.16 Tahun 2001 Tentang YAYASAN (diperbarui UU No.28 Th 2004)
2. 3. 4. 5.
6. 7. 8.
UU No. 19 Tahun 2003 Tentang BUMN (BADAN USAHA MILIK NEGARA) UU. No.21 Tahun 2008 Tentang PERBANKAN SYARIAH
4
11/4/2011
1. 2. 3. 4.
ATURAN YANG MEMBERI LANDASAN HUKUM DALAM MENGATUR PERILAKU PELAKU BISNIS DALAM MENJALANKAN AKTIFITAS UU No.3 Tahun 1982 Tentang WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN UU No. 5 Tahun 1984 Tentang PERINDUSTRIAN UU NO. Tahun 1992 Tentang PENERBANGAN UU No.8 Tahun 1995 Tentang PASAR MODAL
32 Tahun 2009 Tentang PENGELOLAAN
5.
UU No.
6.
UU No. 24 Tahun 1997 Tentang PENYIARAN UU No.32 Tahun 1997 Tentang PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI UU No. 5 Tahun 1999 Tentang LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN TIDAK SEHAT. UU No.8 Tahun 1999 Tentang PERLINDUNGAN KONSUMEN UU No.24 Tahun 1999 Tentang LALU LINTAS DEVISA DAN SISTEM NILAI TUKAR UU No.18 Tahun 1999 Tentang JASA KONSTRUKSI UU No.9 Tahun 1999 Tentang PENYELENGGARAAN PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI. UU No. 36 Tahun 1999 Tentang TELEKOMUNIKASI
7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
LINGKUNGAN HIDUP
14. 15. 16.
17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.
25.
26. 27.
28. 29. 30. 31.
32. 33. 34. 35.
UU No. 17 Tahun 2006 Tentang KEPABEANAN UU No. 25 Tahun 2007 Tentang PENANAMAN MODAL UU No. 39 Tahun 2007 Tentang CUKAI UU NO..19 Tahun 2008 Tentang SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA UU. No.1 TH 2009 Tentang Penerbangan UU.No.4 TH 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara UU.No.5 TH 2009 Tentang Pengesahan United Nations Convention Againts Transnational Organized Crime UU.No.9 TH 2009 Tentang BHP (dicabut)
1. 2. 3. 4. 5.
6.
UU No.29 Tahun 2000 Tentang PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN UU No. 30 Tahun 2000 Tentang RAHASIA DAGANG UU No. 31 Tahun 2000 Tentang DESAIN INDUSTRI UU No.32 Tahun 2000 Tentang DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU. UU No. 14 Tahun 2001 Tentang PATEN UU No. 15 tahun 2001 Tentang MEREK UU No.19 Tahun2002 Tentang HAK CIPTA UU No. 22 Tahun 2001 Tentang MINYAK DAN GAS BUMI UU No.15 Tahun 2002 Tentang TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG UU No. 17 Tahun 2003 Tentang KEUANGAN NEGARA UU No.21 Tahun 2003 Tentang PENGESAHAN KONVENSI ILO NO.81 MENGENAI PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DLM INDUSTRI DAN PERDAGANGAN UU No.19 Tahun 2004 Tentang KEHUTANAN (UU No.41/1999-Perpu No.1/2004-judicial review di MK larangan penambangan di hutan lindung tdk dikabulkan) UU No. 24 Tahun 2004 Tentang LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN UU No.37 Tahun 2004 Tentang KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (No. 4 Tahun 1998)
ATURAN YANG MENGATUR KEBERADAAN MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA
UU No. 5 Tahun 2004 Tentang MAHKAMAH AGUNG UU No. 48 tahun 2009 Tentang KEKUASAAN KEHAKIMAN UU No.30 Tahun 1999 Tentang ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA UU No.2 Tahun 2004 Tentang PENYELESAIAN PERSELISIAN HUBUNGAN INDUSTRIAL UU No.14 Tahun 2002 Tentang PENGADILAN PAJAK.\ UU NO.3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua UU No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.
Aturan Internasional Hukum Ekonomi
WTO (The World Trade Organization) 1 Januari 1995 – UU No.7 Tahun 1994 GATS (General Agreement Trade Services) TRIPs (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights) TRIMs (Trade Related Investment Measures) Indonesia Harus Menyesuaikan semua peraturan perundang-undangannya pada ketentuan2 tersebut
5
04/11/2011
Perusahaan Definisi
HUKUM BADAN USAHA
Karakteristik Perusahaan & Badan Usaha KARAKTERISTIK PERUSAHAAN Perusahaan ialah suatu daya ikhtiar atau pekerjaan yang teratur yang dilaksanakan sebagai mata pencaharian sehari-hari
Perusahaan menghasilkan barang jasa yang selanjutnya dilemparkan ke pasaran (oleh badan usaha yang bersangkutan) Suatu perusahaan tidak selalu pasti berwujud suatu badan usaha, karena mungkin saja perusahaan itu tidak berwujud organisasi, melainkan dijalankan hanya oleh seorang pelaksana (yang hanya dibantu oleh seorang atau beberapa pembantunya) Secara kongrit perusahaan itu tampak misalnya sebagai toko, bengkel, restoran, bioskop, hotel, dan sebagainya
KARAKTERISTIK BADAN USAHA Badan usaha merupakan perwujudan atau pengejawantahan organisasi perusahaan yang memberikan bentuk cara kerja, wadah kerja, dan bentuk/besar-kecilnya tanggung jawab pengurus/para anggotanya Badan usaha menghasilkan laba yang didapat dari hasil pemasaran barang jasa yang dihasilkan oleh perusahaan Suatu badan usaha pastilah merupakan perwujudan dari suatu perusahaan yang teroganisir
Badan usaha itu wujudnya abstrak, karena pada hakekatnya merupakan organisasi dari suatu perusahaan. Yang dapat diketahui oleh umum untuk dibedakan hanyalah bentuk hukum yang tertulis didepan namanya, missal: Firma, CV, PT, dan sebagainya, sedangkan yang terlihat secara kongkrit dari suatu badan usaha itu sebenarnya adalah perusahaannya
Kategori Badan Usaha Badan
usaha dilihat dari bentuk hukumnya: 1. Badan usaha yang Badan Hukum, seperti: Perkumpulan, PT,Yayasan, Koperasi. 2. Badan Usaha yang Non Badan Hukum, seperti: Maatschap, Firma, CV.
Kegiatan dalam
ekonomi
Terus
menerus Terang terangan Dalam kedudukan tertentu Dengan maksud mencari keuntungan
Kategori Badan Usaha Badan
usaha dilihat dari tujuan dibentuknya: 1. Badan usaha yang komersil, yaitu; Maatschap,Vennotschap onder Firma (Firma), Commanditaire Vennotschap (CV), Koperasi, Perseroan Terbatas (PT). 2. Badan usaha yang non komersil, yaitu; Yayasan, Perkumpulan.
Perbedaan Badan Hukum & Non Badan Hukum KARAKTERISTIK BADAN HUKUM
KARAKTERISTIK NON BADAN HUKUM
Adalah suatu badan yang diakui oleh peraturan Perundang-undangan memiliki hakhak dan kewajiban-kewajiban sebagaimana manusia
Adalah suatu badan yang tidak diakui oleh peraturan Perundang-undangan memiliki hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagaimana manusia, namun pengaturannya ada didalam BW, KUHD, dan hukum kebiasaan Yang menjadi subjek hukum disini ialah orang-orang yang menjadi pengurusnya, bukan badan usaha itu sendiri, karena ia bukanlah badan hukum sehingga tidak dapat menjadi subjek hukum Yang dapat melakukan perbuatan hukum (digugat dan menggugat) hanyalah orangorang yang menjadi pengurus Harta perusahaan bersatu dengan harta pribadi para pengurus/anggota, sehingga tanggung jawabnya penuh secara tanggung renteng hingga harta pribadi
Yang menjadi subjek hukumnya disini ialah badan usaha itu sendiri, karena ia telah menjadi badan hukum yang juga termasuk subjek hukum disamping manusia Atas nama perusahaan dapat melakukan perbuatan hukum (bisa digugat dan menggugat) Harta kekayaan perusahaan terpisah dengan harta kekayaan pribadi para pengurus/anggotanya, sehingga tanggung jawabnya hanya sebatas harta perusahaannya saja
1
04/11/2011
Unsur-unsur badan hukum ◦ Perkumpulan orang (organisasi) ◦ Dapat melakukan perbuatan hukum (rechtshandeling) dalam hubungan-hubungan hukum (rechtsbetrekking) ◦ Mempunyai harta kekayaan sendiri ◦ Mempunyai pengurus ◦ Mempunyai hak dan kewajiban ◦ Dapat menggugat dan digugat didepan Pengadilan
MATRIKS KARAKTERISTIK MAATSCHAP, FIRMA, CV, KOPERASI,YAYASAN & PERSEROAN TERBATAS (PT)
PENDIRIAN BADAN USAHA Kepengurusan badan Usaha
PERSEROAN TERBATAS (PT) Pengertian PT (Pasal 1 angka 1 UU Nomor 40 Tahun 2007): Adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.
Unsur-unsur
didalam PT, yaitu:
◦ Badan hukum ◦ Persekutuan Modal ◦ Dasar pendiriannya adalah perjanjian ◦ Adanya modal dasar ◦ Adanya saham
Karakteristik PT ORGAN PT Pendirian PT
2
I.
MATRIKS KARAKTERISTIK MAATSCHAP, FIRMA, CV, KOPERASI, YAYASAN & PERSEROAN TERBATAS (PT) NAMA BADAN USAHA MAATSCHAP/ PERSEKUTUAN
PENGERTIAN
UNSUR-UNSUR
Maatschap/ Persekutuan adalah suatu perjanjian dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukan sesuatu dalam persekutuan, dengan maksud untuk membagi keuntungan yang terjadi karenanya
Persekutuan lahir dari perjanjian Kewajiban untuk memasukan sesuatu ke dalam persekutuan Kewajiban dalam memasukan sesuatu kedalam persekutuan sangat terkait dengan “Inbreng” (pemasukan) yang dapat dilakukan dalam bentuk: - Uang - Benda; baik benda bergerak atau tidak bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud. - Keahlian Persekutuan didirikan untuk mencari keuntungan Keuntungan yang diharapkan diperoleh dari: penggunaan, pemanfaatan, pengelolaan harta persekutuan, dan keahlian yang dijanjikan untuk dimasukan dalam persekutuan Keuntungan dibagi kepada seluruh sekutu yang ada di dalam persekutuan
KARAKTERISTIK YURIDIS Hubungan Internal Dalam Maatschap: Yang dimaksud dengan hubungan internal adalah bagaimana hubungan sesama diantara para sekutu yang satu dengan sekutu yang lain, terkait dengan pembagian diantara para sekutu atas segala untung, rugi, dan beban atau utang Hubungan Eksternal Dalam Maatschap: Yang dimaksud dengan hubungan eksternal adalah bagaimana hubungan para sekutu sebagai satu kesatuan berhadapan dengan pihak ketiga. Namun pada asasnya hubungan persekutuan semata-semata untuk hubungan internal diantara para sekutu tanpa berpengaruh ke luar secara eksternal. Perbuatan sekutu dengan pihak ketiga secara eksternal dipandang semata-mata sebagai perbuatan pribadi dari sekutu pelaku dan tidak menimbulkan ikatan antara pihak ketiga dengan sekutu pelaku tersebut Berakhirnya Persekutuan Pasal 1646 BW mengatur tentang berakhirnya Persekutuan/Maatschap, yaitu: - Lewat waktu yang telah dijanjikan - Musnahnya barang dari pokok persekutuan - Atas kehendak dari masing-masing sekutu - Sekutu meninggal/dibawah pengampuan
STATUS HUKUM Bukan Berbentuk Badan Hukum
DASAR HUKUM Bab VIII bagian 1 (satu) Buku III BW, Pasal 1618 BW sampai dengan Pasal 1652 BW
FIRMA
Adalah bentuk persekutuan yang didirikan untuk menjalankan suatu perusahaan dibawah satu nama bersama
Dalam bentuk persekutuan/Maatschap Menjalankan suatu perusahaan bersama Dibawah satu nama bersama
COMANDITAIRE VENNOTSCHAP (CV)
Adalah suatu persekutuan dapat juga dalam waktu yang sama berwujud persekutuan dengan firma terhadap sekutu-sekutu yang memakai nama bersama dan persekutuan secara peminjaman uang bagi si pelepas uang
Didirikan atas dasar perjanjian Dalam bentuk persekutuan Ada unsur Firma didalamnya dengan sekutu-sekutu yang memakai nama bersama Persekutuan secara peminjaman uang bagi si pelepas uang
Firma merupakan bentuk khusus dari Maatschap Sesuai dengan ketentuan dalam unsur-unsur disamping, maka segala ketentuan dalam Persekutuan/Maatschap berlaku juga pada firma Tiap-tiap persekutuan Firma harus didirikan dengan akta otentik, akan tetapi ketiadaan akta yang demikian tidak dapat dikemukakan untuk merugikan pihak ketiga Firma menggunakan nama bersama dalam persekutuan, dengan digunakannya nama bersama tersebut setiap sekutu dalam Firma menyatakan kehendaknya untuk terikat secara tanggung-menanggung Didalam CV ada terdapat unsur Firma, sehingga merupakan bentuk khusus dari Firma Dalam CV ada 2 kelompok sekutu, yaitu: - Sekutu Komplementer/Sekutu Kerja/Sekutu Aktif, yang bertanggung jawab penuh sampai harta kekayaan pribadi. Dalam hal inilah bentuk Firma ada dalam CV , sehingga berlaku juga Pasal 18 KUHD - Sekutu Komanditer/Sekutu Diam/Sekutu Pasif, yang hanya bertanggung jawab tidak lebih dari bagiannya (inbrengnya) dalam CV Sekutu Komanditer/Sekutu Diam/Sekutu Pasif dalam CV hanya bertanggung jawab sebatas pemasukan (inbreng)/modal yang ia masukan Manakala dalam CV ada lebih dari
Bukan Berbentuk Badan Hukum
Diatur Dalam Pasal 15 – 35 Kitab Undang Undang Hukum Dagang (KUHD)
Bukan Berbentuk Badan Hukum
Diatur Dalam Pasal 19 – 35 KUHD
PERKUMPULAN
Suatu perhimpunan orang-orang baik yang diakui oleh kekuasaan umum, maupun untuk suatu maksud tertentu yang tidak bertentangan dengan undangundang atau kesusilaan yang baik.
Didirikan atas dasar perjanjian Suatu Perhimpunan/Perkumpulan orang Diakui oleh kekuasaan umum/masyarakat Bekerja atas suatu maksud tertentu Pekerjaan yang dilakukan tidak bertentangan dengan undang-undang atau kesusilaan yang baik
KOPERASI
Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas
Berbentuk Badan Usaha yang berbadan hukum Beranggotakan OrangSeorang/Badan Hukum Koperasi Melandaskan Kegiatannya Berdasarkan Prinsip Koperasi Sebuah Gerakan Ekonomi Rakyat Asas Kekeluargaan
seorang sekutu kerja, maka dalam hal ini hubungan di antara para sekutu kerja yang ada adalah hubungan Firma, artinya para sekutu kerja itu satu terhadap yang lainnya diantara sesama sekutu kerja bertanggung jawab tanggung-menanggung renteng Bentuk perkumpulan yang diatur dalam BW (KUHPerdata) tersebut merupakan perkumpulan yang berbadan hukum Perkumpulan dipandang sebagai orang, sehingga Perkumpulan berkuasa melakukan tindakan-tindakan Perdata (berkuasa melakukan tindakan hukum) Pengurus bertindak untuk dan atas nama perkumpulan bukan atas nama anggota dari perkumpulan tersebut (dalam hal ini perkumpulan merupakan subyek hukum) Anggota perkumpulan tidak bertanggung jawab secara pribadi untuk tindakan-tindakan atas nama perkumpulan
Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Bentuk Koperasi ada 2, yaitu: - Koperasi Primer: adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang-seorang, yang
Ada yang berbentuk Badan Hukum, seperti: - Partai Politik - Organisasi Kemahasiswaan (HMI, GMNI, PMII,KAMMI) - Organisasi Keagamaan (Muhammadiyah , NU) Ada yang tidak berbentuk Badan Hukum, seperti: - Perkumpulan Hobi Sepeda Motor - Perkumpulan Arisan Berbentuk Badan Hukum
Diatur Dalam Pasal 1653 – 1665 BW (KUHPerdata)
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
kekeluargaan
PERSEROAN TERBATAS (PT)
Adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan undangundang ini serta
Badan usaha yang berbentuk badan hukum Dasar pendiriannya adalah perjanjian Adanya modal dasar Adanya saham
a.
b.
c.
anggotanya minimal sebanyak 20 orang - Koperasi Sekunder: adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan Koperasi, yang anggotanya minimal 3 buah Koperasi Primer Perangkat Organisasi Koperasi Adalah: a. Rapat Anggota b. Pengurus c. Pengawas Modal Koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman. Modal sendiri dapat berasal dari: a. Simpanan pokok b. Simpanan wajib c. Dana cadangan d. Hibah Modal pinjaman dapat berasal dari: a. Anggota b. Koperasi lainnya dan/atau anggotanya c. Bank dan lembaga d. Penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya e. Sumber lain yang sah Pertanggungjawaban yang timbul semata-mata dibebankan kepada harta kekayaan yang terhimpun dalam asosiasi. Ini merupakan prinsip yang melekat pada badan hukum Sifat mobilitas atas hak penyertaan (saham) PT sebagai wadah asosiasi modal sedemikian rupa agar modal yang telah dikumpulkan tidak mudah untuk keluar, walaupun telah bergantinya orang (kepemilikan) dari modal itu Prinsip pengurusan melalui suatu
Berbentuk Badan Hukum
Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
peraturan pelaksanaannya
organ, yaitu: a. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) b. Komisaris c. Direksi d. Kedudukan diantara ketiga organ tersebut adalah sama, karena masing-masing memiliki kewenangan dan fungsi yang berbeda dan dijamin oleh undang-undang
PROSES PENDIRIAN BADAN USAHA BADAN USAHA PERKUMPULAN
MAATSCHAP
FIRMA
CV KOPERASI
PENDIRI Perjanjian yang dilakukan minimal 2 orang atau lebih
Perjanjian yang dilakukan minimal 2 orang atau lebih Perjanjian yang dilakukan minimal 2 orang atau lebih
BENTUK PERJANJIAN - Tidak Tertulis (cukup kata sepakat dari para pihak) - Tertulis (Akta otentik maupun dibawah tangan) Boleh tidak tertulis (lisan) & boleh tertulis (akta otentik / dibawah tangan Harus tertulis dengan akta otentik (Pasal 22 KUHD)
PENDAFTARAN
PENGUMUMAN
- Untuk yang badan hukum wajib didaftarkan - Yang tidak berbadan hukum tidak didaftarkan
- Untuk yang badan hukum diumumkan di berita negara - Yang tidak berbadan hukum tidak diumumkan
Tidak Perlu
Tidak Perlu
Harus didaftarkan (Pasal 23 KUHD)
Wajib diumumkan (Pasal 28 KUHD) dan diumumkan dalam Berita Negara CV merupakan bentuk khusus dari Firma dan pengaturannya dalam satu titel dengan Firma (Bagian Pertama, Buku II KUHD), sehingga seluruh ketentuan pendirian Firma berlaku juga bagi CV - Didirikan minimal 20 orang Harus tertulis dalam bentuk akta Wajib didaftarkan ke Menteri untuk Diumumkan dalam Berita atau lebih (Koperasi Primer, pendirian (Pasal 7 ayat (1), UU No mendapat pengesahan sebagai Negara (Pasal 10 ayat (3) UU Pasal 6 ayat (1) 25 Thn 1992) badan hukum (Pasal 9 – 11, UU No No 25 Thn 1992) - Didirikan minimal 3 Koperasi 25 Thn 1992) (Koperasi Sekunder, Pasal 6 ayat (2)
Karakteristik Kepengurusan Pada Maatschap, Firma, CV & Koperasi BENTUK BADAN USAHA
BENTUK KEPENGURUSAN Pasal 1639 ayat (1) Pada azasnya sekutu dianggap secara bertimbal-balik telah memberikan kuasa kepada sekutu lainnya untuk melakukan pengurusan. Apa yang telah dilakukan oleh masing-masing sekutu mengikat sekutu lainnya yang tidak ikut melakukan perbuatan, sekalipun perbuatan itu dilakukan oleh si sekutu pelaku tanpa persetujuan sekutu lainnya, dengan tidak mengurangi hak sekutu lainnya untuk mengajukan ketidaksetujuannya, tetapi selama perbuatan tersebut masih belum dilakukan.
MAATSCHAP, FIRMA & CV
Pasal 17 KUHD: Bahwa setiap sekutu berhak untuk bertindak, untuk mengeluarkan dan menerima uang atas nama persekutuan, sepanjang sekutu yang bersangkutan tidak diperkecualikan Hal diatas berlaku pula bagi Firma & CV, namun bagi CV hanya berlaku bagi sekutu aktif saja, Bagaimana jika sekutu yang tidak melakukan pengurusan tetap menjalankan kepengurusan? Dalam hal ini perbuatan yang dilakukan sekutu tersebut tidak batal, perbuatannya sah, hanya saja jika sampai menimbulkan kewajiban bagi persekutuan, maka persekutuan tidak bertanggung jawab. kewajiban tersebut menjadi tanggung jawab pribadi yang bersangkutan.
KOPERASI
Pasal 21 KUHD: Dalam hal sekutu diam pada CV, apa bila sekutu diam melakukan pengurusan, maka sekutu diam akan kehilangan kekebalan tanggung jawabnya yang terbatas. Sekutu diam dapat dimintai tanggung jawabnya secara pribadi untuk seluruh kewajiban persekutuan. (dalam artian sekutu diam berubah statusnya menjadi sekutu aktif) Perangkat Organisasi Koperasi terdiri dari: a. Rapat Anggota b. Pengurus c. Pengawas
Alur Proses Pendirian PT PROSES PENDIRIAN
PROSES PENDAFTARAN
PROSES PENGUMUMAN
Masih terdiri dari kumpulan pemilik modal Belum berbentuk PT, sehingga belum berbentuk badan hukum Belum dikenal adanya : saham, RUPS, Komisaris, dan Direksi Pertanggung jawaban dengan pihak ke tiga dilakukan oleh pemilik modal secara tanggung renteng (berlaku prinsip Maatschap)
Sudah terdiri dari pemilik modal dan para pengurus (Direksi) Belum berbentuk PT dan belum dikenal adanya unsur : Saham, RUPS, Komisaris dan Direksi Pengurus melakukan proses pendaftaran Pertanggung jawaban dengan pihak ketiga dilakukan oleh pengurus
Sudah berbadan hukum PT dan sudah memiliki unsur : Saham, RUPS, Komisaris, dan Direksi Berlaku segala ketentuan di dalam UU No 40 Thn 2007 Pertanggung jawaban sudah melekat pada PT itu sendiri Harus diumumkan didalam Tambahan Berita Negara
Karakteristik PT
Pertanggungjawaban yang timbul semata-mata dibebankan kepada harta kekayaan yang terhimpun dalam asosiasi Prinsip yang melekat pada badan hukum Secara ekonomis merupakan faktor penting sebagai umpan pendorong untuk kesedian menanam modal dalam PT
Tiga Karakteristik Dominan PT
Sifat mobilitas atas hak penyertaan dalam bentuk saham PT sebagai wadah asosiasi modal sedemikian rupa agar modal yang telah dikumpulkan tidak mudah untuk keluar, walaupun telah bergantinya orang (kepemilikan) dari modal itu bertolak belakang dengan prinsip pada: Perkumpulan, Maatschap, Firma, dan CV Sebagai sebuah asosiasi modal tentunya pemegang sahamnya akan banyak, sehingga tidak menutup kemungkinan ada yang keluar dan meninggal. Jika ini terjadi maka akan mengganggu stabilitas modal karena harus dilakukan pembaruan lagi didalam PT. dengan adanya saham maka jika ada pemegang saham yang tidak ingin melanjutkan penyertaannya (karena ingin menjual sahamnya/meninggal), maka cukup mengalihkannya (melalui jual beli/ pewarisan) kepada pihak lain
Prinsip pengurusan melalui suatu organ, yaitu: Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Direksi Komisaris
Organ PT Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Dewan Komisaris. (Pasal 1 angka 2) Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) (Pasal 75 – 91) Adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar. (Pasal 1 angka 4) RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris, dalam batas yang ditentukan dalam UndangUndang ini dan/atau anggaran dasar. (Pasal 75 (1)
ORGAN PT
Komisaris (Pasal 108 – 121) Adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi. (Pasal 1 angka 6) Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi. (Pasal 108 (1) Pengawasan dan pemberian nasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. (Pasal 108 (2) Direksi (Pasal 92 – 107) Adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. (Pasal 1 angka 5) Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. (Pasal 92 (1)
04/11/2011
Sistem Hukum Perjanjian Dalam KUH Perdata
Perjanjian/ Kontrak 21 Oktober 2011
[email protected]
sistem terbuka
1
Sistem
terbuka artinya memberikan kebebasan kepada para pihak (dalam hal menentukan isi, bentuk, serta macam perjanjian) untuk mengadakan perjanjian akan tetapi isinya selain tidak bertentangan dengan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum, juga harus memenuhi syarat sahnya perjanjian 21 Oktober 2011
[email protected]
3
Subjek Hukum Perjanjian Subjek Hukum adalah pendukung hak dan kewajiban,
Kemampuan dalam membuat perjanjian dengan menafsirkan Pasal 1330 KUHPerdata secara “a contrario” Digolongkan orang-orang yang cakap (“bekwaamheid”) adalah:
◦ Manusia ◦ Badan hukum
◦ Orang-orang yang sudah dewasa ◦ Mereka yang tidak di bawah pengampuan ◦ Istri ? Psl 31 UU 1/1974 21 Oktober 2011
[email protected]
[email protected]
2
Perjanjian/Contract hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang mengikatkan diri berdasarkan kesepakatan untuk menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum itu berupa hak dan kewajiban secara timbal balik antara para pihak.
21 Oktober 2011
[email protected]
4
Syarat Sahnya Perjanjian
21 Oktober 2011
Pasal 1320 KUH Perdata 1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; 2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian; 3. Suatu hal tertentu; 4. Suatu sebab yang halal.
5
1
04/11/2011
(1)
Syarat pertama dan kedua di atas dinamakan syarat subjektif; Jika tidak terpenuhi, maka perjanjian dapat dibatalkan: Voidable / vernietigbaarheid
Syarat ketiga dan keempat merupakan syarat obyektif; Jika tidak terpenuhi, maka Perjanjian batal demi hukum: Void/ nietig
Kata sepakat berhubungan dengan CACAT KEHENDAK (1321 KUHPdt) (1) Kekhilafan, (2) Paksaan, (3) Penipuan 1.
Paksaan/kekerasan/ancaman (dwang); – memaksa menandatangani perjanjian – dengan cacat kehendak perjanjian telah terjadi, tapi tidak sah – dapat dimintakan pembatalan
b) Eigenlijke dwaling (kekhilafan sesungguhnya); – menimbulkan/melahirkan perjanjian; – sehingga ada akibat hukumnya, – dapat dimintakan pembatalan – tuntutan kekhilafan; error in persona, error in substansia – kekhilafan yang dapat dituntut adalah kekhilafan yang terjadi pada saat perjanjian dilaksanakan
Kesepakatan
– Persesuaian kehendak – Sepakat; pertemuan antara penawaran dengan penerimaan/kedua kehendak bertemau ex. Secara diam; pelelangan, barang dietalase – Jika terpenuhi, terjadinya perjanjian
2. Kekhilafan/kesesatan (Dwaling); Pasal 1322 KUHPdt a) Oneigenlijke dwaling (kekilafaan tidak sesungguhnya): – kekeliruan/salah paham ex. salah tulis, salah terima, salah paham – tidak melahirkan perjanjian
3. Penipuan/bedrog Pasal 1328 KUHPerdata ex. Beli mobil baru, tapi diberi mobil yang sudah dipakai Beda Kekhilafan dan Penipuan ? Dalam penipuan ada usaha keras dari salah satu pihak untuk memberi gambaran yang keliru
2
04/11/2011
(2)
Kecakapan
– Kemampuan/bekwaamheid; mampu membuat perjanjian obligatoir – Kewenangan/bevoegdheid; wenang untuk melakukan perbuatan hukum – Orangmempunyai kewenangn hukum (tidak berarti dapat melakukan perbuatan hukum) a) b)
mampu; melakukan perjanjian oblgatoir tidak mampu; belum cukup umur, istri, dibawah pengampuan
(3) Hal
–Apa akibatnya ? Dapat dibatalkan atau batal demi hukum
tertentu
Syaratnya 1. Dapat ditentukan/dipastikan/ditetapkan Jual beli suatu barang, scr individual/jenisnya; ex. beli lemari (model dan ukurannya) barangnya dikemudian hari
(4)
–Perjanjian/kontrak dibuat oleh orang yang di bawah umur
Sebab yang Halal
– Pasal 1337 KUHPdt; Sebab yang dilarang
– Argumentum a contrario
2. Halal 3. Dimungkinkanyang tidak mungkin? 4. Keseluruhan yang dapat dinilai dengan uang
Asas-Asas Perjanjian Asas kebebasan berkontrak
Asas konsensualisme Asas pacta sunt servanda Asas itikad baik
3
04/11/2011
(1) Asas Kebasan Berkontrak ―
―
―
Setiap orang bebas untuk mengadakan atau tidak mengadakan perjanjian dengan siapapun juga; Bebas untuk menentukan sendiri isi, bentuk dan syarat-syarat perjanjian dan bebas untuk menundukkan diri kepada ketentuan hukum mana perjanjian yang kita buat itu; Dengan kata lain, kita diperbolehkan membuat undang-undang bagi kita sendiri. Pasal-pasal Hukum Perjanjian hanya berlaku, apabila kita tidak mengadakan sendiri aturan-aturan dalam perjanjian yang kita buat.
(3) Asas Pacta Sunt Servanda Asas ini dapat disimpulkan dari kata “berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya“ dalam Ps 1338 Ayat (1) KUHPerdata. Para pihak harus mematuhi dan menghormati perjanjian yang dibuatnya Hal ini dikuatkan oleh Ps 1338 Ayat (2): “perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh Undang-undang dinyatakan cukup untuk itu”.
Kontrak Standar
adalah perjanjian yang isinya telah ditetapkan terlebih dahulu secara tertulis berupa formulir-formulir yang digandakan dalam jumlah tidak terbatas, untuk ditawarkan kepada para konsumen tanpa memperhatikan perbedaan kondisi para konsumen (Johannes Gunawan)
(2) Asas konsensualisme ◦ Kesepakatan para pihak yang membuat perjanjian, yang ditandai dengan apa yang dikehendaki pihak yang satu juga dikehendaki oleh pihak lainnya ◦ Perjanjian lahir, terjadi, timbul, berlaku sejak saat tercapainya kata sepakat diantara para pihak tanpa perlu adanya formalitas tertentu
(4) Asas itikat baik Asas itikat baik = te goeder trouw = in good faith Diatur di dalam Pasal 1338 Ayat (3) KUHPerdata: perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik Asas ini ada 2 unsurq : subyektif dan obyektif
KARAKTERISTIK KONTRAK STANDAR 1. dibuat agar suatu industri atau bisnis dapat melayani transaksi tertentu secara efisien, khususnya untuk digunakan dalam akti- vitas transaksional yang diperkirakan akan berfrekuensi tinggi; 2. dimaksudkan untuk memberikan pelayanan yang cepat bagi penggunanya, tetapi juga mampu memberikan kepastian hukum bagi pembuatnya;
4
04/11/2011
KARAKTERISTIK UTAMA KONTRAK STANDAR
Klausula Eksonerasi
3. demi pelayanan cepat, ditetapkan terlebih dahulu secara tertulis dan dipersiapkan untuk dapat digandakan dan ditawarkan dalam jumlah sesuai kebutuhan; 4. isi persyaratan distandarisir atau dirumuskan terlebih dahulu secara sepihak; 5. dibuat untuk ditawarkan kepada publik secara massal.
adalah klausula yang dibuat untuk membebaskan tanggung jawab kreditur dari resiko-resiko yang sebenarnya/secara yuridik merupakan tanggung jawabnya. Klausula eksonerasi berbeda dengan force majeur Hal ini tidak diperkenankan oleh UU
PENGATURAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
TRANSAKSI ELEKTRONIK
Pengertian: Transaksi elektronik adalah hubungan hukum yang dilakukan melalui komputer, jaringan komputer atau media elektronik lainnya. Hubungan hukum: adalah hubungan yang menimbulkan akibat hukum yaitu hak dan kewajiban. Komputer: adalah alat pemroses data elektronik, magnetik, optikal, atau sistem yang melaksanakan fungsi logika, aritmatika, dan penyimpanan.
E-COMMERCE
TERJADI POLEMIK:
Tidak perlu diatur Transaksinya secara maya, sehingga sesuatu yang maya/tidak nyata tidak perlu diatur.
Perlu diatur Meskipun transaksinya maya, tetapi pelaku, aktivitas dan akibatnya di dunia nyata.
Sama dengan hukum di dunia nyata Pengaturan khusus
Mekanisme E-Commerce
Kegiatan bisnis yang melibatkan manufactur, konsumen, service provider dan pedagang perantara dengan menggunakan jaringan komputer (internet).
Karakteristik E-Commerce:
Transaksi tanpa batas Transaksi anonim Produk barang tak berwujud
5
04/11/2011
Mekanisme E-Commerce
PARA PIHAK E-COMMERCE
E-Merchant E-Customer Internet Service Provider Issuer Bank Acquirer Bank Jasa Pengiriman
Penerimaan e-customer melalui mekanisme “clik” tersebut sebagai perwujudan dari kesepakatan yang tentunya mengikat pihak emerchant.
Pada saat kedua belah pihak mencapai kesepakatan, kemudian diikuti dengan pembayaran, yang melibatkan dua bank perantara yaitu aquiring mercant bank dan issuing customer bank.
Pembayaran ◦ Memenuhi prestasi ◦ Menggunakan credit card ◦ Mekanismenya Cardholder memerintahkan issuer bank untuk membayar; Issuer bank membayar kepada aquier bank; Aquier bank membayar kepada merchant; Merchant mengirim barang ke cardholder; Issuer bank menagih kepada cardholder; Cardholder membayar ke issuer bank.
E-customer dan e-merchant bertemu dalam dunia maya melalui server yang disewa dari Internet Server Provider (ISP) oleh e-merchant.
Transaksi melalui e-commerce disertai term of use dan sales term condition atau klausula standar, yang pada umumnya e-merchant telah meletakkan klausula kesepakatan pada website-nya, sedangkan e-customer jika berminat tinggal memilih tombol accept atau menerima.
Prosedurnya e-customer memerintahkan kepada issuing customer bank untuk dan atas nama e-customer melakukan pembayaran atas harga barang kepada aquiring merchant bank yang ditujukan kepada e-merchant.
Setelah proses pembayaran selesai kemudian diikuti dengan proses pemenuhan prestasi oleh pihak e-merchant berupa pengiriman barang sesuai dengan kesepakatan mengenai saat penyerahan dan spesifikasi barang.
Penyerahan ◦ ◦
Benda berwujud: pengiriman dan penyerahan nyata Benda tak berwujud: dengan download
Perlindungan Konsumen ◦ ◦ ◦
Berdasarkan wanprestasi Berdasarkan perbuatan melawan hukum UU Perlindungan Konsumen
6
11/4/2011
Dasar Hukum UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial UU No.1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja UU No.7 Tahun 1981 Tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan UU No.21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh
Hukum Ketenagakerjaan Dasar Hukum Hubungan Kerja (pengusaha-pekerja, PKWT, PKWTT) Perlindungan Hukum Pengupahan Kerja Kontrak/ Outsourcing Perselisihan, PHK
Hubungan Kerja Definisi hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah
Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain Pengusaha adalah a.orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri; b.orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya; c.orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
Perjanjian Kerja Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak.
1. 2.
Perjanjian kerja untuk waktu tertentu Perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu
1
11/4/2011
Kategori Pekerjaan PKWT:
Jangka Waktu PKWT PKWT dapat diperpanjang atau diperbaharui Diadakan paling lama 2 tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 kali untuk jangka waktu paling lama 1 tahun Pembaharuan perjanjian bisa diadakan setelah tenggang waktu 30 hari sejak berakhirnya perjanjian semula untuk jangka waktu paling lama 2 tahun
Pekerjaan yang sekali selesai atau sementara sifatnya Pekerjaan yg diperkirakan selesainya tidak lebih dari 3 tahun Pekerjaan yg bersifat musiman Pekerjaan yg berhubungan dgn produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yg masih dlm percobaan atau penjajagan
Perlindungan Pekerja Anak Larangan mempekerjakan anak; 1. Usia anak adl kurang dari 16 tahun. 2. Pekerjaaan terburuk, yang membahayakaan anak 3. Dapat dikecualikan anak berumur 13 - 15 th, mllk pekerjaan ringan, tdk mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental dan sosial, syarat: atas ijin orang tua, maks 3 jam sehari, lingkungan kerja hrs dipisahkan dgn pekerja dewasa, dapat upah sesuai dgn ketentuan.
Pekerja/buruh perempuan selain berhak waktu istirahat yg sama dgn Cuti
hamil, 1,5 bulan sebelum dan 1,5 bulan setelah melahirkan. Cuti haid, hari I dan II haid. Waktu menyusui pada jam kerja.
Perlindungan pekerja perempuan; Dilarang
mempekerjakan pekerja/buruh perempuan dibawah 18 th antara pukul 23.00 – 07.00 Pekerja/buruh yg sedang hamil pada pukul 23.00-07.00 Pengusaha hrs menyediakan angkutan antar jemput Pengusaha hrs menjaga kesusilaan dan keamanan tempat kerja
Perlindungan Keamanan Kerja Mengatur dan memelihara ruang, alat dan perkakas, ditempat melakukan pekerjaan, sehingga buruh/pekerja terlindungi dari bahaya yang mengancam keselamatan, kehormatan dan dan harta bendanya. (Pasal 1602 w KUHPer)
2
11/4/2011
Tujuan pengaturan keamanan kerja adl mempertinggi produktifitas kerja buruh/pekerja dalam lingkungan kerja yang aman dan sehat UU no.13 th 2003 pasal 86 diatur mengenai hak buruh untuk memperoleh perlindungan atas: 1. Keselamatan dan kesehatan kerja 2. Moral dan kesusilaan 3. Perlakuan yg sesuai dgn harkat dan martabat manusia dan nilai-nilai agama
Perlindungan Kesehatan Kerja Tujuannya: Melindungi kepentingan buruh dari eksploitasi tenaga buruh oleh majikan; 2. Buruh melakukan pekerjaan yg layak bagi kemanusiaan; 3. Buruh dpt melakukan pekerjaan yg tidak membahayakan jiwanya. 1.
Pengusaha wajib menyediakan fasilitas kesejahteraan seperti;
Jaminan Sosial Tenaga Kerja
Memberikan fasilitas jamsostek (pekerja dan keluarga)
Fasilitas kesehatan Fasilitas ibadah Fasilitas olahraga Pelayanan keluarga berencana Tempat penitipan anak Perumahan Fasilitas rekreasi
Upah Buruh dapat menumbuhkan usaha-usaha produktif di perusahaan seperti koperasi karyawan. Usaha produktif adl kegiatan yang bersifat ekonomis yang menghasilkan pendapatan di luar upah.
Hak pekerja/buruh yg diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yg ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atau suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
3
11/4/2011
Penghidupan yang layak Jumlah penerimaan atau pendapatan pekerja/buruh dari hasil pekerjaannya sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidup buruh dan keluarganya secara wajar (makanan, minuman, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, rekreasi, jaminan hari tua). Ada 43 Komponen, PANGAN, SANDANG, PAPAN, FASILITAS LAINNYA
Prinsip Pengupahan Hak menerima upah timbul karena hubungan kerja Tidak boleh diskriminasi
NO WORK
NO PAY
Komponen upah; upah pokok dan tunjangan tetap Tuntutan pembayaran upah daluwarsa dalam 2 tahun sejak timbulnya hak.
Buruh tidak bekerja tidak mendapatkan upah. Pengusaha tidak wajib membayar upah kecuali:
Buruh sakit shg tdk dpt bekerja. Buruh wanita sakit pada hari I dan II masa haidnya shg tdk dpt melakukan pekerjaan. Buruh menikah, menikahkan, menghitankan, nmembaptiskan anaknya, istri melahirkan atau keguguran, suami/istri/anak atau menantu/orang tua/mertua/anggota dlm 1 rumah meninggal dunia. Buruh menjalankan kewajiban negara. Buruh menjalankan ibadah agamanya. Pengusaha tidak mempekerjakan. Buruh melaksanakan hak istirahat. Buruh melaksanakan kegiatan serikat pekerja. Buruh malaksanakan tugas pendidikan perusahaan.
Upah berdasarkan bentuknya: Upah berupa uang Upah berupa barang (termasuk pengobatan, perumahan, pengangkutan dsb) (Ps 12 PP 8/1981 Maks 25 %)
Outsourcing Perjanjian
Pekerja Kontrak Outsourcing
kerja yang dibuat antara pengusaha dengan tenaga kerja, dimana perusahaan tersebut dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya melalui perjanjian pemborongan pekerjaan yang dibuat secara tertulis
4
11/4/2011
Pihak-pihak dalam Outsourcing Pekerja
outsourcing Penyedia Jasa outsourcing Perusahaan Pengguna Jasa outsourcing Perusahaan
Jenis Pekerjaan yang dioutsourcing-kan Bukan Pekerjaan
pokok, tetapi pekerjaan penunjang
Jenis PHK
Pemutusan Hubungan Kerja Pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yg mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja/buruh dan pengusaha/majikan
PHK dilarang: (UU 13/2003) Sakit tidak lebih dari 12 bulan berturut-turut Memenuhi kewajiban negara Menjalankan ibadah agamanya Buruh menikah Buruh hamil, melahirkan, keguguran atau menyusui 6. Buruh punya pertalian saudara atau perkawinan kecuali telah diatur dlm PK, PP atau PKB 7. Buruh menjadi anggota atau pengurus SP 8. Buruh melaporkan majikan ke polisi krn tindak kejahatannya 9. Perbedaan SARA 10.Buruh sakit karena kecelakaan kerja 1. 2. 3. 4. 5.
PHK
dari Pengusaha PHK atas Permohonan pekerja PHK putus deemi hukum PHK oleh lembaga peradilaan ◦ Perselisihan ◦ Permohonan
Majikan dapat melakukan PHK setelah ijin Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Ijin tidak diperlukan bila: • Dalam masa percobaan • Mengundurkan diri • Mencapai usia pensiun • Meninggal dunia
5
11/4/2011
Perhitungan pesangon:
Hak pekerja apabila terkena PHK:
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Uang pesangon; dan atau 2. Uang penghargaan masa kerja 3. Uang penggantian hak yg seharusnya diterima 1.
Uang penggantian hak yg seharusnya diterima meliputi:
Perhitungan uang penghargaan masa kerja: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Masa kerja Masa kerja Masa kerja Masa kerja Masa kerja Masa kerja Masa kerja Masa kerja
3 th tapi < 6 th, 2 bulan upah 6 th tapi < 9 th, 3 bulan upah 9 th tapi < 12 th, 4 bulan upah 12 th tapi < 15 th, 5 bulan upah 15 th tapi < 18 th, 6 bulan upah 18 th tapi < 21 th, 7 bulan upah 21 th tapi < 24 th, 8 bulan upah 24 th atau lebih, 10 bulan upah
Perselisihan Hubungan Industrial Perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, dan perselisihan pemutusan hubungan kerja serta perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan.
Masa kerja < 1 th, 1 bulan upah Masa kerja 1 th tapi < 2 th, 2 bulan upah 2 th tapi < 3 th, 3 bulan upah 3 th tapi < 4 th, 4 bulan upah 4 th tapi < 5 th, 5 bulan upah 5 th tapi < 6 th, 6 bulan upah 6 th tapi < 7 th, 7 bulan upah 7 th tapi < 8 th, 8 bulan upah 8 th atau lebih, 9 bulan upah
1. 2.
3.
Cuti tahunan yg belum diambil dan belum gugur Biaya atau ongkos pulang untuk pekerja/buruh dan keluarga ketempat dimana pekerja/buruh diiterima bekerja Penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan 15 % dari uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja
Penyelesaian Perselisihan HI Mekanisme sesuai dengan UU No. 2 tahun 2004 1. Bipartit 2. Mediasi 3. Konsiliasi 4. Arbitrase 5. PHI
6
Dasar Hukum UU No. 7 Th. 1992 tentang Perbankan UU No. 10 Th. 1998 tentang Perubahan UU No. 7 Th 1992 tentang Perbankan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Peraturan perundang-undangan yang terkait, diantaranya : UU tentang Pasar Modal UU tentang Money Loundering UU tentang Perseroan Terbatas UU tentang Koperasi UU tentang BUMN UU tentang BUMD KUHPdt KUHD
HUKUM PERBANKAN
Pengertian Bank
Fungsi Bank
Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.
Jenis-jenis Bank Bank Umum Bank Perkreditan Rakyat (BPR)
Fungsi utama sbg “Financial Intermediary” Penghimpun dan penyalur dana masyarakat
Funding
Lending
Usaha Bank Umum
Berdasarkan jenis usaha: Retail Banking (Anchor Bank) Corporate Banking Bank Syariah
BANK
menghimpun dana dari masyarakat dlm bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yg dipersamakan dgn itu memberikan kredit menerbitkan surat pengakuan utang (baik jangka panjang/pendek) melakukan usaha-usaha yang mencakup kegiatan membeli,menjual/menjamin suratsurat berharga memindahkan dana pada,meminjam dari,atau meminjamkan dana pada bank lain,baik menggunakan surat,sarana telekomunikasi maupun dgn wesel unjuk,cek/sarana lain menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga & melakukan perhitungan dengan/antar pihak ketiga(inkaso & kliring)
menyediakan tempat untuk menyimpan barang & surat berharga melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yg tdk tercatat di bursa efek membeli melalui pelelangan agunan melakukan kegiatan anjak piutang,usaha kartu kredit & kegiatan wali amanat menyediakan pembiayaan/melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh bank indonesia melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dg uu dan peraturan perundangan yang berlaku (bank garansi)
1
Prinsip kehati-hatian
Prinsip Pengelolaan Perbankan
Prinsip Kehati-hatian (Prudential principle) Prinsip Kepercayaan (Fiduciary principle) Prinsip kerahasiaan (Confidential principle)
Prinsip kehati-hatian ditujukan kepada keamanan dan kesehatan lembaga perbankan dalam kaitannya dengan perlindungan nasabah khususnya kerugian nasabah yang timbul ketika institusi tersebut bangkrut
Penerapan prinsip kehati-hatian antara lain: Batas Maksimum Pemberian Kredit, Kualitas Aktiva Produktif, Pembentukan Penyisihan Aktiva Produktif, Pemantauan Likuiditas Bank, Posisi Devisa Neto.
Prinsip Kepercayaan
Pengaturan ketentuan kehati-hatian dan pelaksanaan pengawasan serta pemeriksaan perbankan oleh BI, karena nasabah tidak berada dalam posisi untuk menilai dan mengetahui keamanan serta kesehatan dari banknya serta tidak memiliki informasi yang lengkap tentang kegiatan usaha lembaga keuangannya.
Hubungan antara bank dan nasabah bukan sekedar hubungan debitur dan kreditur semata Mengingat status bank yang unik : sebagai “a place of special safety and probity”, (keamanan dan kejujuran) , maka hubungan hukum antara bank dengan nasabah adalah hubungan “fiduciary” (kepercayaan).
9
Mengapa demikian ? Karena dalam praktek bank dapat menggunakan dana simpanan nasabah tersebut sedemikian rupa atas dasar kepercayaan (fiduciary relation) untuk tujuan dan dengan cara yang dapat menjamin kepastian bahwa bank mampu mengembalikan dana tersebut apabila ditagih oleh penyimpannya sewaktu-waktu. 11
10
“ Fiduciary relation “ secara normatif di dalam UU No.7 Thn 1992 jo UU No.10 Thn 1998 ( UU Perbankan ) dapat dilihat di dalam penjelasan pasal 29 : “bank terutama bekerja dengan dana masyarakat yang disimpan pada bank atas dasar kepercayaan, setiap bank perlu terus menjaga kesehatannya dan memelihara kepercayaan masyarakat padanya”.
12
2
“ Fiduciary Relation “ juga dapat dilihat di dalam Pasal 8 UU Perbankan dalam kaitannya dengan pemberian kredit (penyediaan pembiayaan) dari bank kepada nasabah yang secara jelas mengharuskan adanya kepercayaan bank berdasarkan analisis dan itikad baik kepada nasabah debitur bahwa yang bersangkutan mampu melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaannya sesuai dengan kesepakatan bank dan nasabah.
Oleh karena itu Pasal 29 ayat (4) UUPerbankan menetapkan bahwa untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank. Informasi tersebut perlu diberikan dalam hal bank bertindak sebagai perantara penempatan dana dari nasabah atau pembelian / penjualan surat berharga untuk kepentingan dan atau perintah nasabah.
13
14
Prinsip Kerahasiaan
UU No. 10 Tahun 1998 merubah ruang lingkup rahasia bank sehingga ketentuan-ketentuan rahasia bank yang diatur dalam Pasal 40 menjadi sebagai berikut :
1. Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dana dan simpanannya kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44 dan Pasal 44A. 2. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi pihak terafliasi.
Di samping itu, pengecualian atas ketentuan rahasia bank juga diperluaskan, sehingga meliputi : Kepentingan perpajakan, atas perintah tertulis dari Pimpinan Bank Indonesia memenuhi permintaan Menteri Keuangan, Kepentingan perkara peradilan pidana, atas izin Pimpinan Bank Indonesia memenuhi permintaan Kapolri, Jaksa Agung dan Ketua Mahkamah Agung, Dalam rangka tukar menukar informasi antar bank (tanpa izin BI) Permintaan atau persetujuan tertulis nasabah (tanpa izin BI) Kepentingan ahli waris yang sah dari nasabah (tanpa izin BI)
15
Ancaman pidana berkaitan dengan ketentuan rahasia bank ini dikenakan terhadap : Pihak yang dengan sengaja memaksa bank untuk memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan, Direksi, komisaris atau pegawai bank yang dengan sengaja membuka keterangan yang wajib dirahasiakan, Direksi, komisaris atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi.
16
17
Selanjutnya ketentuan rahasia bank sebagaimana diatur dalam UU No.7 Thn 92 jo UU No 10 Thn 98 , lebih lanjut diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No. 2/PBI/2000 tanggal 7 September tahun 2000 tentang Persyaratan dan Tatacara Pemberian Perintah atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank.
18
3
PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH PENYIMPAN DANA
Perlindungan terhadap nasabah penyimpan dana melalui (Marulak Pardede) : 1.
2.
Perlindungan secara implisit, yaitu perlindungan yang dihasilkan oleh pengawasan dan pembinaan bank yang efektif, yang dapat menghindarkan terjadinya kebangkrutan bank.
Perlindungan secara eksplisit yaitu perlindungan melalui pembentukan suatu lembaga yang menjamin simpanan masyarakat, sehingga apabila bank mengalami kegagalan lembaga tersebut yang akan dapat mengganti dana masyarakat yang disimpan pada bank yang gagal tersebut.
Perlindungan hukum adalah melindungi kepentingan dari nasabah penyimpan dan simpanannya yang disimpan di suatu bank tertentu terhadap suatu resiko kerugian. Perlindungan hukum juga merupakan suatu upaya untuk mempertahankan dan memelihara kepercayaan masyarakat khususnya nasabah.
Perlindungan secara implisit dilakukan melalui : 1) peraturan perundang-undangan dibidang perbankan 2) perlindungan yang dihasilkan oleh pengawasan dan pembinaan efektif 3) upaya menjaga kelangsungan usaha bank 4) memelihara tingkat kesehatan bank 5) melakukan usaha sesuai dengan prinsip kehatihatian 6) menyediakan informasi risiko pada nasabah.
Perlindungan Hukum dibedakan menjadi dua macam, yaitu : 1. Perlindungan Tidak langsung 2. Perlindungan Langsung
4
Perlindungan Tidak Langsung a.
Prinsip Kehati-hatian Pasal 2 UU No. 10/1998, perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan Demokrasi Ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Dalam melaksanakan peraturan perundangundangan dibidang perbankan berdasarkan profesionalisme dan itikad baik.
Pasal 11 ayat (3), pemberian batasan maksimal peminjaman pada kelompok-kelompok yang termasuk perusahaan-perusahaan pada kelompok yang sama. Batasan pemberiannya 10 % dari keseluruhan modal bank. Yang termasuk kelompok perusahaan: pemilik saham, Anggota Dewan Komisaris,anggota Direksi dan anggota yang memiliki hubungan dengan ketiganya.
d. Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Salah satu tujuan dilakukan merger, konsolidasi dan akuisisi adalah untuk meningkatkan efisiensi dan dan mempertinggi daya saing perusahaan.
b. Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) Pasal 11 ayat (1), adanya batasan maksimum pemberian kredit bagi kumpulan orang atau badan hukum yang mempunyai kaitan kepemilikan, kepengurusan atau hubungan keuangan. Pasal 11 ayat (2), batasan maksimal pemberiannya adalah 30 % dari modal bank.
c. Kewajiban Mengumumkan Neraca dan Perhitungan Lab Rugi Pasal 35 UU No 10/1998, Bank wajib mengumumkan neraca dan perhitungan laba rugi dalam waktu dan bentuk yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.. Tujuan mengumumkan adalah memberikan informasi kepada masyarakat terutama nasabah penyimpan mengenai tingkat kesehatan bank dan segala hal terkait bank.
Perlindungan Langsung a.
Hak Preferen Nasabah Penyimpan Hak preferen adalah suatu hak yang diberikan pada seorang kreditor untuk didahulukan dari kreditor-kreditor yang lain. Artinya nasabah penyimpan yang harus didahulukan dalam menerima pembayaran dari bank yang mengalami kegagalan atau kesulitan dalam memenuhi kewajibankewajiban.
5
b. Lembaga Asuransi Deposito Untuk memberikan perlidungan bagi kepentingan nasabah penyimpan dari bankbank yang mengalami kegagalan, terutama para deposan yang dananya relatif kecil, maka perlu diciptakan suatu sistem asuransi deposito. Pasal 37 B ayat (2) UU No. 10/1998, setiap bank wajib menjamin dana masyarakat yang disimpan pada bank yang bersangkutan
Ketentuan Umum UU No 24 tahun 2004 a. Simpanan adalah simpanan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang perbankan (ayat1) b. Bank adalah bank umum dan bank perkreditan rakyat sebagaimana dimaksud dlm UU Perbankan (ayat 2) c. Bank gagal adalah bank yang mengalami kesulitan keuangan dan membahayakan kelangsungan usahanya serta dinyatakan tidak dapat lagi disehatkan oleh LPP sesuai kewenangan yang dimiliki (ayat 7)
Fungsi lembaga penjamin simpanan: Menjamin simpanan nasabah penyimpan Turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai denga kewenangannya.
Lembaga Penjamin Simpanan(LPS)
d.Penjaminan simpanan nasabah yang selanjutnya disebut penjaminan adalah penjaminan yang dilaksanakan oleh lembaga penjamin simpanan atas simpanan nasabah bank (ayat 8) e.Komite koordinasi adalah komite yang beranggotakan Menteri Keuangan, LPP, Bank Indonesia dan LPS yang memutuskan kebijakan penyelesaian dan penanganan bank gagal yang ditengarai berdampak sistemik (ayat 9)
Tugas Lembaga Penjamin Simpanan Berdasarkan fungsi pertama : 1. Merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan penjaminan simpanan 2. Melaksanakan penjaminan simpanan
6
Tugas LPS berdasarkan fungsi kedua : 1. Merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam rangka turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan 2. Merumuskan, menetapkan dan melaksanakan kebijakan penyelesaian Bank Gagal yang tidak berdampak sistemik 3. Melaksanakan penanganan bank gagal yang berdampak sistemik
e.Melakukan rekonsiliasi, verifikasi dan atau konfirmasi atas data yang dimaksud huruf d f. Menetapkan syarat, tata cara dan ketentuan pembayaran klaim g.Menunjuk, menguasakan dan atau menugaskan pihak lain untuk bertindak bagi kepentingan dan atau atas nama LPS, guna melaksanakan tugas tertentu h.Melakukan penyuluhan kepada bank dan masyarakat tentang penjaminan simpanan i. Menjatuhkan sangsi administratif
Simpanan Yang Dijamin (pasal 10) : LPS menjamin simpanan nasabah bank yang berbentuk giro, deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Nilai simpanan yang dijamin untuk setiap nasabah pada satu bank paling banyak Rp 100 juta
Wewenang LPS (pasal 6) : a. b. c. d.
Menetapkan dan memungut premi penjaminan Menetapkan dan memungut kontribusi pada saat bank pertama kali menjadi peserta Melakukan pengelolaan kekayaan dan kewajiban LPS Menetapkan data simpanan nasabah, data kesehatan bank, laporan keuangan, dan laporan hasil pemeriksaan bank sepanjang tidak melanggar kerahasiaan bank
Kepesertaan (pasal 8) : a. Setiap bank yang melakukan kegiatan usaha diwilayah Negara republik Indonesia wajib menjadi peserta penjaminan b. Kewajiban bank sebagai peserta penjaminan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak termasuk Badan Kredit Desa
Pasal 11 1.Nilai simpanan yang dijamin untuk setiap nasabah pada satu bank paling banyak Rp 100 juta 2.Bilai simpanan dapat diubah jika : a. terjadi penarikan dana perbankan dalam jumlah besar secara bersamaan b. terjadi inflasi yang cukup besar c. jumlah nasabah yang dijamin seluruh simpanannya menjadi kurang dari 90 % dari jumlah nasabah penyimpanan seluruh bank
7
Sesuai dengan ketentuan Undang-undang No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), maka terhitung sejak tanggal 22 Maret 2007 jumlah maksimum simpanan yang dijamin hanya Rp 100 juta pernasabah/perbank. Penerapan kebijakan tersebut didasari pertimbangan bahwa tujuan dari pendirian sebuah lembaga penjamin (deposite insurance corporation) adalah untuk melindungi sebagian besar penyimpan.
2. Dengan pembatasan penjaminan, maka
perlindungan terhadap penyimpan yang dilakukan oleh LPS hanya sampai Rp 100 juta, sehingga sisanya (yang lebih dari 100 juta) dijamin oleh bank yang bersangkutan 3. Adanya peralihan ”moral hazard (tindakan sengaja untuk merugikan pihak nasabah) pada para nasabah yang memiliki simpanan lebih dari Rp 100 juta.
Dampak penjaminan simpanan yang dibatasi, adanya mutasi rekening sebagai bagian dari konsolidasi bagi penyimpan yang beberapa rekening simpanan di suatu bank. Karena batasan penjaminan adalah pernasabah/bank, maka bagi mereka yang memiliki lebih dari satu rekening di satu bank akan memindahka rekeningnya yang berjumlah lebih dari Rp 100 juta pada bank yang lain, sehingga simpanan nasabah tetap mendapat jaminan
1.
Karena kondisi ekonomi dan perbankan secara global, serta tingginya laju inflansi pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah yang memberikan kenaikan penjaminan uang nasabah pada bank sebanyak Rp 2 M. Pemerintah meminta pada bank untuk menerapkan pengetatan pemberian kredit dan mendorong masyarakat untuk menyimpan uang nya pada bank.
8
