ASESMEN PENERAPAN PP NO.71 TAHUN 2010 TENTANG STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN DI DALAM PELAPORAN KEUANGAN LEMBAGA KESEHATAN SEKTOR PUBLIK (Studi Kasus RSUP Persahabatan Pelaporan Tahun Anggaran 2010-2014) Meliani Almira Universitas Bina Nusantara Jl. Kebon Jeruk Raya No. 27, Kebon Jeruk Jakarta Barat 11530 (021) 53696969, 53696999/ (021) 5300244,
[email protected] Dosen Pembimbing : Armanto Witjaksono, S.E., Ak., M.M., CA
ABSTRACT The purpose of this research is to analyze how the resources of auditors the Inspectorate General and implementation of the review and mentoring in improving the quality of the financial statements of the Ministry of Public Works. The methods were qualitative method and the research methods consisted of observations, interviews, and documentation. The object of study is the Inspectorate General of the Ministry of Public Works. Analysis is done by comparing how the implementation of the assistance and review and how the readiness of the resource of the auditors. The result achivied, (1) the readiness of the auditors in improving quality of financial statements in the mentoring and review as a whole has been sufficient, (2) implementation of the assistance of the financial statements of the UAKPA and UAPPA-W and review the financial statements of the UAPPA and UAPA as a whole has followed the procedures, (3) the role of auditors of the Inspectorate Generalas forces of the Ministry/Agency in implementation mentoring and review the financial statements with an increase from “Qualified Opinion” in 2009-2011 to be “Unqualified Opinion” in 2013 although with some improvements must be done. In conclusion, the Inspectorate General need to quality auditors in SAI, SAP, and analysis data base and defend implementation of the assistance an review the financial statements.(MS). Keywords: Inspectorate General, Financial Statements of Ministry/Agency, Review, Accounting System Institution, dan Government Accounting Standard.
ABSTRAK Tujuan penelitian ialah untuk menganalisis bagaimana kesiapan sumber daya auditor Inspektorat Jenderal dan pelaksanaan reviu serta pendampingan yang dilakukan dalam meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Kementerian Pekerjaan Umum. Metoda dan objek penelitian dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dan metode penelitian ini terdiri dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Objek penelitian adalah Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum. Analisis dilakukan dengan membandingkan bagaimana pelaksanaan pendampingan dan reviu serta bagiamana kesiapan sumber daya auditor. Hasil yang dicapai, (1) kesiapan auditor dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan dalam pendampingan dan reviu secara keseluruhan sudah memadai (2) pelaksanaan pendampingan penyusunan laporan keuangan tingkat UAKPA dan tingkat UAPPA-W dan reviu laporan keuangan tingkat UAPPA dan tingkat UAPA secara keseluruhan sudah mengikuti prosedur yang ditentukan, (3) peran auditor Inspektorat Jenderal sebagai Aparat
Pengawasan Intern Kementerian/Lembaga dalam pelaksanaan pendampingan dan reviu laporan keuangan memberikan hasil yang cukup signifikan dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan dengan peningkatan dari semula “Wajar Dengan Pengecualian” tahun 2009-2011 dan 2013 menjadi “Wajar Tanpa Pengecualian” walaupun dengan adanya beberapa perbaikan yang masih harus dilakukan. Kesimpulannya, Inspektorat Jenderal perlu meningkatkan kualitas auditor dalam hal SAI, SAP, dan analisis basis data dan mempertahankan pelaksanaan pendampingan dan reviu laporan keuangan. (MS). Kata Kunci: Inspektorat Jenderal, Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga, Reviu, Sistem Akuntansi Instansi, dan Standar Akuntansi Pemerintah.
PENDAHULUAN Organisasi Sektor Publik merupakan suatu bentuk dari pelayanan pemerintah terhadap masyarakat dengan menciptakan suatu lembaga untuk membantu masyarakat yang berorientasi tidak mengutamakan keuntungan (profit) dan tidak bersifat komersil. Untuk membentuk organisasi tersebut agar tidak mengganggu kepentingan pihak-pihak lain maka pemerintah juga membentuknya dengan berbagai peraturan serta standar dan undang-undang untuk mengaturnya. Undang-undang tersebut meliputi Undang-undang No.17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Terlihat dari isi undang-undang dan peraturan tersebut terdapat suatu kaedah manajemen keuangan negara yaitu, transparansi/akuntabilitas, profesionalisme dan pengelolaan keuangan yang baik. Namun pada kenyataannya yang ada dalam lingkungan masyarakat, banyak yang masih enggan untuk menggunakan lembaga umum yang dibentuk oleh pemerintah dan alasan utamanya adalah kurangnya kepercayaan. Kurangnya kepercayaan tersebut disebabkan karena pandangan yang ada dalam lingkungan masyarakat adalah sistem kepemerintahan indonesia masih bertele-tele (terlalu banyak proses yang harus dilalui), kolot, masih banyak terdapat “permainan” di dalamnya dan kualitas yang disediakan masih dianggap kurang dibanding dengan lembaga swasta. Dengan langkah yang dibuat oleh pemerintah yaitu membentuk suatu aturan khusus untuk lembaga umum, dimaksudkan agar masyarakat tetap tertarik dan mempunyai keinginan untuk menggunakan jasa ataupun barang yang dihasilkan oleh mereka. Bentuk-bentuk badan layanan umum yang terdapat di Indonesia antara lain, rumah sakit, balai, universitas, pusat penelitian, ilmu agama, sekolah tinggi dan lain-lain. Diantara hal tersebut yang merupakan bentuk institusi yang memiliki peran penting untuk meningkatan kesejahteraan masyarakat adalah institusi kesehatan atau rumah sakit. Rumah sakit sektor publik yang ada di Indonesia sudah cukup banyak antara lain RS. Cipto MangunKusumo, RSUP Persahabatan, RSUP Fatmawati, RSAB Harapan Kita, RS Kanker Dharmais, RSUP Hasan Sadikin, RSUP Kariadi dan masih banyak lagi. RSUP Persahabatan merupakan salah satu rumah sakit tertua di Jakarta yang memiliki perkembangan bisnis yang cukup bagus Untuk meningkatkan mutu dari layanan RSUP Persahabatan ini dibutuhkan manajemen keuangan yang tepat agar menjadi efektif dan efisien. Salah satu alat untuk pengukuran kinerja dan membantu pengambilan keputusan adalah laporan keuangan. Oleh karena itu RSUP Pershabatan juga harus membuat laporan keuangan yang sesuai standar agar bisa dipertanggung jawabkan pada pemerintah. Untuk itu RSUP Persahabatan juga menyediakan dua pelaporan keuangan yaitu pelaporan keuangan sebagai BLU dan juga pelaporan keuangan sebagai instansi pemerintah. Yang menarik adalah basis yang digunakan dalam masing-masing laporan keuangan. Laporan keuangan BLU sudah menggunakan basis akrual. Sedangkan laporan keuangan SAI (Sistem Akuntansi Instansi) masih menggunakan basis kas menuju akrual sampai tahun 2014. Padahal basis akrual di dalam lembaga pemerintahan sudah disinggung sejak keluarnya UU No. 17 tahun 2003 dan UU No. 1 tahun 2004 tepatnya pada pasal 12 dan 13 bahwa, “Pendapatan dan belanja APBN dapat dicatat menggunakan basis akrual”. Hal ini didasarkan atas pertimbangan bahwa basis akrual dapat memberikan informasi keuangan yang lebih lengkap daripada basis lainnya, terutama untuk informasi piutang dan utang pemerintah. PP No. 71 tahun 2010 dibuat dengan maksud untuk menguatkan dua undang-undang di atas tentang penerapan basis akrual pada pemerintahan. Berdasarkan uraian diatas dan mengingat pentingnya organisasi sektor publik atau pemerintahan untuk menerapkan standar dan aturan dalam pelaporan keuangan, yang sedemikian rupa standar dan aturan tersebut juga dibuat oleh pemerintah, dan dimana sektor publik memiliki pertanggungjawaban kepada masyarakat selaku pembayar pajak dan pemerintah yang keduanya merupakan stakeholder dari organisasi tersebut, serta terkait perubahan basis pelaporan keuangan yang masih dalam proses,
maka penulis tertarik untuk mengambil judul skripsi : “ASESMEN PENERAPAN PP NO. 71 TAHUN 2010 TENTANG STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN DI DALAM PELAPORAN KEUANGAN LEMBAGA KESEHATAN SEKTOR PUBLIK. (Studi Kasus RSUP Persahabatan Pelaporan Tahun Anggaran 2010-2014)”
METODE PENELITIAN Metodelogi yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 1.
2.
Penelitian Kepustakaan (Library Research) Merupakan pengumpulan data sekunder melalui teks tertulis yaitu buku, e-book, artikel, jurnal, dan juga peraturan dan undang-undang dari pemerintah yang berkaitan dengan penelitian ini dengan tujuan dapat memahami dan menjelaskan pemsalahan terkait. Buku dan artikel digunakan untuk pengambilan data terkait teori, sedangkan untuk jurnal digunakan untuk acuan dalam pengambilan saran dan metode yang digunakan dalam skripsi ini. Penelitian Lapangan (Field Research) Penelitian dilakukan secara langsung ke RSUP Persahabatan untuk mendapatkan informasi dan gambaran yang lebih jelas terkait rmasalah yang diteiliti penulis. Hal yang dilakukan dalam penelitian lapangan adalah dengan cara seperti berikut: a. Metode Wawancara (Interview) Pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan wawancara atau tanya jawab langsung dengan berbagai pihak terkait yang berkaitan dengan skripsi penulis, yaitu Kepala Bagian Akuntansi, Kepala Sub Bagian Akuntansi, dan staff akuntansi yang memiliki peran penting dalam proses pembuatan pelaporan keuangan. b. Metode Dokumentasi (Documentation) Mengumpulkan dokumen-dokumen terkait yang berhubungan dengan proses serta tahapan penyusunan laporan keuangan. Dokumen yang diambil seperti laporan keuangan, bagan akuntansi, buku pedoman PA-BLU, dan modul sistem akuntansi yang digunakan dalam RSUP Persahabatan.
HASIL DAN BAHASAN Dalam penelitian ini, penulis melakukan analisis bagaimana RSUP Persahabatan menerapkan PP No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan di dalam Pelaporan Keuangan SAI dengan periode 2010-2014, berikut adalah hasil analis yang di dapat : 1.
Perbedaan Pelaporan Keuangan SAI dan PA-BLU PA-BLU menyajikan laporan keuangannya sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan (KMK) sedangkan SAI menyajikan laporan keuangan sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) dan karena hal itu isi dan basis akuntansi yang digunakan juga berbeda. Laporan PABLU sudah jelas menggunakan basis akrual, tetapi laporan keuangan SAI masih didalam masa transisi dan menggunakan basis kas menuju akrual. Isi laporan keuangan juga berbeda, untuk PA-BLU terdiri dari, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan CaLK. Sedangkan komponen laporan keuangan SAI yaitu, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca dan CaLK.
2.
Dasar hukum yang diterapkan dalam Laporan Keuangan RSUP Persahabatan Untuk pelaporan keuangan PA-BLU, dasar hukum yang dipakai adalah KMK No. 191/menke/SK/V/2013 tentang Pedoman Akuntansi Badan Layanan Umum. Sedangkan untuk laporan keuangan SAI adalah PP No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
3.
Kebijakan akuntansi terkait pelaporan keuangan SAI RSUP Persahabatan Terlihat sedikit perbedaan antara penyajian LRA serta kebijakan akuntansi atas pendapatan dan belanja yang diterapkan oleh RSUP Persahabatan dengan yang sudah tertulis dalam PP Nomor 71 tahun 2010. Perbedaannya antara lain : 1. Seperti yang sudah dijelaskan di atas bahwa LRA yang ditampilkan oleh RSUP Persahabatan tidak menampilkan seluruh pos-pos akun yang tertera dalam PP Nomor 71
tahun 2010. Hanya memuat dua pos yang telah diatur dalam PER-57/PB/2013 yaitu pos pendapatan dan belanja. 2. Terkait dengan kebijakan akuntansi atas pendapatan dan juga belanja, dalam PP Nomor 71 tahun 2010 dijelaskan bahwa istilah yang digunakan untuk kas adalah Kas Umum Negara/Daerah (KUN). Perbedaaan terlihat pada kebijakan akuntansi atas pendapatan dan belanja tahun 2011 dan 2012 yang menggunakan istilah kas BLU RSUP Persahabatan. Pada tahun 2010, 2013 dan 2014 istilah kas yang digunakan dalam kebijakannya sudah sesuai dengan PP Nomor 71 tahun 2010, yaitu KUN. 3. Seperti yang sudah dijelaskan terkait perbedaan kebijakan akuntansi dari tahun ke tahun, penyajian pendapatan dari tahun 2010-2012 diklasifikasikan berdasarkan jenisnya, sedangkan pada tahun 2013 dan 2014 pendapatan disajikan berdasarkan klasifikasi sumber. Menurut PP Nomor 71 tahun 2010, pendapatan seharusnya diklasifikasikan menurut jenisnya. Jadi penyajian pendapatan yang sesuai dengan aturan PP Nomor 71 tahun 2010 adalah pada tahun 2010-2012. 4. Kebijakan akuntansi untuk penyajian belanja dalam RSUP Persahabatan sudah sesuai dengan PP Nomor 71 tahun 2010, yaitu diklasifikasikan berdasarkan ekonomi/jenisnya. Sedangkan untuk Neraca dan CaLK, kebijakan akuntansi yang diterapkan sudah sesuai, yaitu untuk neraca, aset diklasifikasikan menjadi aset lancar, investasi, aset tetap dan aset lainnya. Sedangkan kewajiban dibedakan menjadi jangka pendek dan jangka panjang. Untuk ekuitas, menjadi ekuitas dana lancar dan ekuitas dana investasi. Sedangkan untuk pencatatan aset dan kewajiban di catat sebagai nilai nominal, sedangkan untuk investasi berdasarkan nilai perolehan. Namun ada beberapa pos akun yang tidak terdapat dalam Neraca RSUP Persahabatan dimana pos akun tersebut telah diatur oleh PP No. 71 tahun 2010, yaitu kewajiban jangka panjang, piutang pajak dan bukan pajak dan investasi jangka panjang. Ketiga pos akun tersebut tidak terlihat dalam neraca RSUP Persahabatan karena RSUP Persahabatan tidak melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan ketiga akun tersebut. Untuk kebijakan akuntansi terkait CaLK, di dalam RSUP Persahabatan, komponen CaLK harus mengandung, Penjelasan Umum, yang terdiri dari, Dasar Hukum, Kebijakan Teknis RSUP Persahabatan, Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan, dan Kebijakan Akuntansi. Selain itu adalah Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Penjelasan atas Pos-pos Neraca, Pengungkapan Penting Lainnya. Secara keseluran kebijakan akuntansi untuk neraca dan CaLK sudah sesuai dengan PP No. 71 tahun 2010. 4.
Basis akuntansi yang digunakan di dalam laporan keuangan SAI Di dalam RSUP Persahabatan, laporan keuangan PA-BLU atau laporan keuangan yang dibuat dengan melihat rumah sakit sebagai Badan Layanan Umum, sudah menerapkan basis akrual sejak tahun 2006. Namun laporan keuangan ini secara keseluruhan tidak disusun sesuai dengan PP Nomor 71 tahun 2010, namun sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 191/menkes/SK/V/2013 tentang Pedoman Akuntansi Badan Layanan Umum. Sedangkan laporan keuangan SAI (Standar Akuntansi Instansi) yang pelaporan keuangannya dibuat berdasarkan PP Nomor 71 tahun 2010 masih menggunakan basis kas menuju akrual. Hal ini tidak salah karena selama empat tahun sejak pengesehan PP Nomor 71 tahun 2010, masih diperbolehkan menggunakan basis kas menuju akrual. Namun pada tahun 2015 seharusnya pelaporan keuangan RSUP Persahabatan sudah menerapkan basis akrual secara penuh. Tetapi pada kenyataannya sampai saat ini RSUP Persahabatan masih menghadapi beberapa kendala untuk menerapkan basis akrual secara keseluruhan didalam Pelaporan Keuangan SAI.
SIMPULAN DAN SARAN Simpulan Rumah Sakit Persahabatan adalah jenis lembaga kesehatan bersektor publik. Rumah Sakit Persahabatan termasuk dalam Rumah Sakit milik pemerintah pusat, maka dari itu disebut dengan RSUP (Rumah Sakit Umum Pusat) Persahabatan. Pelaporan Keuangan RSUP Persahabatan terdiri dari dua jenis, yaitu PA-BLU dan SAI. PA-BLU adalah laporan keuangan yang menggambarkan rumah sakit sebagai Badan Layanan Umum, pelaporan keuangannya mengacu kepada Keputusan Menteri Kesehatan. Sedangkan Laporan Keuangan SAI, adalah menggambarkan RSUP Persahabatan
sebagai bagian dari lembaga instansi pemerintah (sektor publik). Pelaporan keuangan SAI mengacu kepada peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah yaitu Peraturan Pemerintah (PP). Analisis yang dilakukan adalah melihat bagaimana RSUP Persahabatan menerapkan PP Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan di dalam pelaporan keuangan SAI dengan periode pelaporan tahun anggaran 2010-2014. Kesimpulan yang didapat dari hasil analisis adalah sebagai berikut : 1. Secara keseluruhan RSUP Persahabatan sudah menerapkan PP Nomor 71 tahun 2010 secara sesuai di dalam kebijakan akuntansinya terkait Neraca dan CaLK. Namun kekurangan yang ada adalah di dalam kebijakan akuntansi terkait LRA, yaitu masih terdapat beberapa pos akun yang belum terdapat dalam LRA (Laporan Realisasi Anggaran) RSUP, yaitu pos akun surplus/defisit, transfer, pembiayaan dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran. Akun-akun tersebut belum ditampilkan dikarenakan pos akun tersebut masih belum diatur oleh peraturan lain yang diterapkan oleh RSUP Persahabatan, yaitu Peraturan Dirjen Perbendaharaan PER57/PB/2013 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan KL (Kementrian Negara/Lembaga). Sedangkan didalam neraca RSUP Persahabatan tidak menampilkan pos akun investasi jangka panjang dan kewajiban jangka panjang, hal itu dikarenakan RSUP Persahabatan tidak melakukan kegiatan terkait pos akun tersebut. 2. RSUP Persahabatan belum siap secara keseluruhan dalam menerapkan SAP Berbasis Akrual di tahun 2015, dikarenakan masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh RSUP Persahabatan. Kendala yang dihadapi antara lain: a. Belum adanya buku panduan dari pemerintah, sehingga RSUP Persahabatan masih sulit untuk mengaplikasikan SAP Akrual ke dalam pelaporan keuangannya. b. RSUP Persahabatan masih mengalami kendala dengan penggunaan sistem SIMAK-BMN (Sistem Manajemen Akuntansi Keuangan) yakni Pos akun persediaan masih di entry secara manual kedalam sistem, hal ini dapat menyebabkan data menjadi sering mengalami keterlambatan dan tidak update. c. Keterlambatan unit-unit kerja yang ada dalam RSUP Persahabatan untuk memberikan informasi kepada bagian akuntansi ketika melakukan suatu transaksi. Hal tersebut membuat bagian akuntansi RSUP Persahabatan mengalami kesulitan ketika harus membuat estimasi untuk akun-akun terkait karena data yang ada sering tidak valid atau tidak sesuai dengan kenyataan karena keterlambatan tersebut. d. Klaim piutang tidak dapat dilakukan selama setahun karena terdapat banyak sekali klaim piutang, tetapi bagian akuntansi RSUP Persahabatan kekurangan pegawai/SDM (Sumber Daya Manusia) untuk mencatat klaim tersebut. Ini membuat saldo piutang pada satu periode menjadi tidak sesuai dengan kenyataannya karena keterlambatan klaim pada tahun yang bersangkutan. Saran Berdasarkan kesimpulan di atas, Penulis dapat memberikan saran- saran yang mungkin dapat membantu RSUP Persahabatan dalam rangka meningkatkan kepatuhannya di dalam pelaporan keuangan sesuai dengan PP Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Saran yang ingin disampaikan adalah sebagai berikut: 1. Jika sistem yang dimiliki oleh RSUP Persahabatan mengalami eror/lag maka sebaiknya langsung meminta perbaikan, baik kepada pihak pembuat sistem ataupun pihak IT yang dimiliki oleh RSUP Persahabatan. Sehingga data yang ada selalu update dan tidak mengalami gangguan. 2. Ketika mengadopsi suatu sistem, sebaikanya melakukan tes kelayakan sistem secara detil dan benar-benar melihat apakah sistem tersebut sesuai dengan kriteria kebutuhan yang ada dalam RSUP Persahabatan. Sehingga kedepannya tidak mengalami kesulitan penggunaan sistem. 3. Terkait kesulitan dalam hal klaim piutang. sebaiknya departemen bagian akuntansi RSUP Persahabatan merekrut SDM tambahan untuk penugasan dalam hal klaim piutang. Sehingga klaim piutang dapat dilakukan selama setahun, jadi estimasi saldo piutang dalam Laporan Keuangan RSUP Persahabatan menjadi lebih akurat. 4. Mempelajari lebih lanjut bagaimana SAP berbasis Akrual diimplikasikan di dalam pelaporan keuangan RSUP Persahabatan. Departemen yang perlu mengetahui SAP berbasis akrual secara detil adalah departemen bagian akuntansi, meliputi kepala bagian dan seluruh staff akuntansi RSUP Persahabatan selaku pembuat laporan keuangan. Cara-cara yang bisa dilakukan adalah : a. Sosialisasi menyeluruh terkait SAP berbasis Akrual kepada seluruh staff bagian akuntansi.
5.
b. Mengikuti pelatihan-pelatihan terkait SAP berbasis Akrual secara bergilir agar seluruh bagian dari departemen akuntansi memiliki pengetahuan yang memadai. c. Mengikuti seminar-seminar terkait SAP berbasis Akrual. Saran bagi penulis selanjutnya, ada kajian lain yang dapat dibahas misalnya penerapan Sistem Informasi di dalam RSUP Persahabatan.
REFERENSI Abeka.
(2010) “Akuntansi Sektor Publik”. [23 Januari 2015]. Diambil dari https://abekaforum.wordpress.com Ardiansyah, Sari Atmini. (2013). “Factors Affecting the Affecting the Readiness of PP no.71 tahun 2010 About Government Accounting Standards (Case Study on Working Units in KPPN Malang’s Working Area)”. Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB diambil dari http://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/256 Dwi, Martani. (2010). “PSAK 45 Organisasi Nirlaba”. [Di akses 21 Januari 2015] diambil dari https://staff.blog.ui.ac.id/martani/files/2011/04/PSAK-45-Organisasi-Nir-Laba-120212.pptx Herlina, Hetti. (2013). “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesiapan Pemerintahan Daerah dalam Implementasi PP 71 tahun 2010”. Skripsi Strata 1 Universitas Negeri Padang. Ikatan Akuntansi Indonesia. PSAK No. 45 tentang Organisasi Nirlaba (Revisi 2011). IAI, Jakarta Kurniawan, Eko Komara. (2014). “Akuntabilitas Keuangan : Pengendalian Internal dan Pengelolaan Keuangan Organisasi Nirlaba”. (jilid-2) Jakarta. Konsil LSM Indonesia. Mohammadi, Saman. (June, 2012). “Implementation of full accrual basis in governmental organizations (Case Study: Shiraz University of Technology, Iran)”. Interdisciplinary Journal Of Contemporary Research In Business Vol 4, No 2 (Page 287) [Online]. Diambil dari http://journal-archieves19.webs.com/287-298.pdf Pahlevi, Heru. (February, 2014). “Understanding the Absence of Accounting Innovation in Indonesian Public Hospital”. Proceedings of 5th Asia-Pasific Business Research Conference [Online]. http://www.wbiworldconpro.com/uploads/malaysia-conferenceDiambil dari 2014/accounting/1392198939_112-heru_Fahlevi.pdf Pemerintah Republik Indonesia. (2010). Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahaan. Diambil dari www.dephut.go.id Pemerintah Republik Indonesia. (2012). Peraturan Pemerintah No. 74 tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. Diambil dari www.dephut.go.id Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.05/2011 tentang Rencana Bisnis dan Anggaran serta Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum. Diambil dari www.djpk.depkeu.go.id Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum. Diambil dari www.djpk.depkeu.go.id PPKBLU “Daftar Sattker BLU” [21 Januari 2015]. Diambil dari http://www.ppkblu.depkeu.go.id/index.php/halaman/30/satker-blu PPKBLU “Peraturan” [21 Januari 2015]. Diambil dari http://www.ppkblu.depkeu.go.id/index.php/download Renyowijoyo, Muindro. (2013). “Akuntansi Sektor Publik: Oganisasi Non Laba”. (Edisi-3). Jakarta: Mitra Wacana Media. Republik Indonesia. (2003). Undang- Undang No.17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Sekertariat Negara. Jakarta. Diambil dari www.kemenag.go.id Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang No.1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Sekertariat Negara. Jakarta. Diambil dari www.kemenag.go.id Republik Indonenesia. (2004). Undang-Undang No. 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara. Sekertariat Negara. Jakarta. Diambil dari www.kemenag.go.id Setiawati, Lilis. (2011). Akuntansi Gampang Menyusun Laporan Keuangan Organisasi Nirlaba. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.. Simanihuruk, Melly Heriawati. (2013). “Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 02 Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 dalam Penyajian Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Medan”. Skripsi Strata 1 Universitas HKPB Nomensen Medan. Stamatiadis, Filippos & Eriotis, Nikolaos. (January, 2011). “Evolution of the Governmental Accounting Reform implementation in Greek Public Hospital: Testing the institutional
framework”. MPRA Paper [Online]. No 28816. Tersedia http://mpra.ub.unimuenchen.de/28816/1/MPRA_paper_28816.pdf Sulistiawan, Dedhy. (2007). Akuntansi Nirlaba Menggunakan Accurate. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo. Trisnantoro, Laksono. (2009). “Memahami Penggunaan Ilmu Ekonomi dalam Manajemen Rumah Sakit”. (Cetakan-4) Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Weygandt, Jerry J., et al. (2011). “Financial Accounting”. (IFRS Ed). United States. John Willey & Sons., Inc. World Health Organization. (2014). “WHO Report 2014”. Diambil dari http://www.who.int/research/en/
RIWAYAT PENULIS Meliani Almira lahir di Jakarta pada 7 Maret 1993. Alamat sekarang Jl. Tebet Barat dalam II D No.12. Nomor telepon 081282496491. Penulis menamatkan pendidikan S1 di Universitas Bina Nusantara dalam bidang Ilmu Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi pada tahun 2015.
