UPDATE PERKEMBANGAN STANDAR PELAPORAN AKUNTANSI KEUANGAN DI INDONESIA

UPDATE PERKEMBANGAN STANDAR PELAPORAN AKUNTANSI KEUANGAN DI INDONESIA Yenny Agapitasari M.Acc, CA Divisi Teknis Ikatan Akuntan Indonesia Universitas Tarumanegara, 26 April 2017

DISCLAIMER

Materi ini dipersiapkan sebagai bahan pembahasan isu terkait, dan tidak merepresentasikan posisi DSAK IAI atas isu tersebut. Posisi DSAK IAI hanya ditentukan setelah melalui due process procedure dan proses pembahasan sebagaimana dipersyaratkan oleh IAI

DUE PROCESS PROCEDURE PENYUSUNAN SAK PILAR STANDAR PELAPORAN AKUNTANSI KEUANGAN STATUS KONVERGENSI IFRS STANDARDS KE SAK STANDAR LOKAL DALAM SAK

3

Identifikasi isu

Pengesahan SAK

Melakukan riset

Pembahasan masukan publik

Pembahasan materi

Pelaksanaan limited hearing (jika diperlukan)

Pengesahan & publikasi exposure draft Pelaksanaan public hearing

4


5

SAK EMKM

SAK ETAP

SAK UMUM

Why Financial Reporting Matters

PSAK SYARIAH Source: The World Bank, Centre for Financial Reporting Reform, 2015

6

Pilar Standar Pelaporan Akuntansi Keuangan di Indonesia SAK

SAK UMUM

SAK ETAP

SAK EMKM

Dasar penyusunan

Berbasis IFRS Standards.

Standar lokal.

Standar lokal.

Pengaturan perlakuan akuntansi (ruang lingkup)

Entitas dengan akuntabilitas publik yang signifikan.

Entitas tanpa akuntabilitas publik yang signifikan, namun menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum bagi penggunanya.

(1) Entitas tanpa akuntabilitas publik yang signifikan dan (2) entitas yang memenuhi definisi dan karakteristik sesuai UU No 20 Tahun 2008 tentang UMKM.

7

UU No 20 Tahun 2008 Pasal 6 • Usaha Mikro: kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000 atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000 • Usaha Kecil: kekayaan bersih antara Rp50.000.000 – Rp500.000.000 atau memiliki hasil penjualan tahunan antara Rp300.000.000 – Rp2.500.000.000 • Usaha Menengah: kekayaan bersih antara Rp500.000.000 – Rp10.000.000.000 atau memiliki hasil penjualan tahunan antara Rp2.500.000.000 – Rp50.000.000.000

8

Pilar Standar Pelaporan Akuntansi Keuangan di Indonesia SAK

SAK UMUM

SAK ETAP

SAK EMKM

Dasar pengukuran

Biaya historis, biaya kini, nilai terealisasi/penyelesaian , dan nilai sekarang.

Biaya historis dan nilai wajar.

Biaya historis.

Komponen laporan keuangan

1-5 sama dengan SAK ETAP, kecuali No 2 menjadi: Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain.

1. Laporan Posisi Keuangan; 2. Laporan Laba Rugi; 3. Laporan Perubahan Ekuitas; 4. Laporan Arus Kas; 5. CALK

1. Laporan Posisi Keuangan; 2. Laporan Laba Rugi; 3. CALK (pernyataan kepatuhan dan rincian akun).

Ditambah: Informasi komparatif dan laporan posisi keuangan pada awal periode terdekat sebelumnya.

9


10

STATUS KONVERGENSI – per 1 Januari 2012 Gap 3 Tahun STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN “SAK” Efektif per 1 Januari 2012

INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS

Efektif per 1 Januari 2009

Substansi sudah sesuai, dengan beberapa pengecualian • • •

DSAK IAI telah mengesahkan (baru dan penyesuaian) : 40 PSAK, 20 ISAK, dan 11 PPSAK DSAS IAI telah mengesahkan 10 PSAK Syariah Pengecualian utama : – IFRS 1 First-time adoption of International Financial Reporting Standards; – IAS 41 Agriculture; and – IFRIC 15 Agreements for the Construction of Real Estate

11

STATUS KONVERGENSI – per 1 Januari 2015 Gap 1 Tahun

STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN Efektif per 1 Januari 2015

INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS

Efektif per 1 Januari 2014

Substansi sudah sesuai, dengan beberapa pengeculaian

• • •

Selama periode 2013-2014 DSAK IAI telah mengesahkan (Standard baru termasuk Penyesuaian) sebanyak 13 PSAK dan 4 ISAK serta Penyesuaian Tahunan Selama tahun 2015 DSAK IAI sudah mengesahkan 11 PSAK dan 2 ISAK serta Penyesuaian Tahunan Selama tahun 2016 DSAK IAI sudah mengesahkan KKPK dan 7 PSAK (termasuk Standar baru, Amandemen, dan Penyesuaian Tahunan).

12

ADOPSI IFRS KE SAK per Desember 2016 IFRS Standards

SAK

Tanggal Efektif SAK

Conceptual Framework for Financial Reporting

Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan

Sejak disahkan (28 September 2016)

IFRIC 21 Levies

ISAK 30: Pungutan

1 Januari 2016

Amendment to IAS 1 Disclosure Initiative

Amandemen PSAK 1 tentang Prakarsa Pengungkapan

1 Januari 2017

Amendment to IAS 16 & IAS 38 Clarification of Acceptable Methods of Depreciation & Amortisation

Amandemen PSAK 16 dan PSAK 19 tentang Klarifikasi Metode yang Diterima untuk Penyusutan dan Amortisasi

1 Januari 2016

Amendment to IAS 19 Defined Benefit Plan: Employee Contributions

Amandemen PSAK 24 tentang Program Imbalan Pasti: Iuran Pekerja

1 Januari 2016

Amendment to IAS 27 Equity Method in Separate Financial Statements

Amandemen PSAK 4 tentang Metode Ekuitas dalam Laporan Keuangan Tersendiri

1 Januari 2016

13

ADOPSI IFRS KE SAK per Desember 2016 IFRS Standards

SAK

Tanggal Efektif SAK

Amendment to IFRS 10, IFRS 12, and IAS 28 Investment Entities: Applying the Consolidation Exception

Amandemen PSAK 15, 65, dan 67 tentang Entitas Investasi: Penerapan Pengecualian Konsolidasi

1 Januari 2016

Amendment to IFRS 11 Accounting for Acquisitions of Interests in Joint Operations

Amandemen PSAK 66 tentang Akuntansi Akuisisi Kepentingan dalam Operasi Bersama

1 Januari 2016

Annual Improvements to IFRSs 2010 – 2012 Cycle

Penyesuaian Tahunan 2015





1 Januari 2016 1 Januari 2016 1 Januari 2017

14

REVISI

AMANDEMEN

PENYESUAIAN TAHUNAN

• Perubahan (secara • Mengklarifikasi prinsip signifikan); dan persyaratan yang • Persyaratan dan telah diatur dalam pengaturan baru; Standar yang sudah ada; • Biasanya setelah • Menambahkan pedoman disahkan, versi revisi akan tambahan (untuk menggantikan standar meningkatkan yang sudah ada. keterpahaman tentang Standar).

• Sekumpulan narrow-scope amendments; • Mengklarifikasi wording; • Tidak ada perubahan prinsip maupun persyaratan baru.

PSAK 24 (Revisi 2013)

PSAK 24 (Penyesuaian 2016)

Amandemen PSAK 24 tentang Program Imbalan Pasti: Iuran Pekerja

15

IFRS STANDARDS BARU No

IFRS STANDARDS

IFRS Effective Date

SAK Target Effective Date

1

IFRS 15: Revenue from Contracts with Customers

1 Jan 2018

1 Jan 2019

2

IFRS 9: Financial Instruments

1 Jan 2018

1 Jan 2019

3

IFRS 16: Leases

1 Jan 2019

1 Jan 2020

4

IFRS 17: Insurance Contracts*

1 Jan 2021

1 Jan 2022

16

PENGECUALIAN 1.

2. 3. 4. 5. 6. 7.

IFRS 1 First-time Adoption of International Financial Reporting Standards IFRS 14 Regulatory Deferral Accounts IFRIC 2 Members’ Shares in Cooperative Entities and Similar Instruments IFRIC 5 Rights to Interests arising from Decommissioning, Restoration and Environmental Rehabilitation Funds IFRIC 6 Liabilities arising from Participating in a Specific MarketWaste Electrical and Electronic Equipment SIC 7 Introduction of the Euro SIC 31 Revenue – Barter Transactions Involving Advertising Services 17


19

STANDAR LOKAL      

PSAK 28: Akuntansi Kontrak Asuransi Kerugian PSAK 36: Akuntansi Kontrak Asuransi Jiwa PSAK 38: Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali PSAK 45: Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba ISAK 25: Hak atas Tanah ISAK 31: Interpretasi atas Ruang Lingkup PSAK 13: Properti Investasi (1 Januari 2017)  PSAK 70: Akuntansi Aset dan Liabilitas Pengampunan Pajak (1 Juli 2016)

20

PRODUK LAIN DSAK  Buletin Teknis 11: Revaluasi Aset Tetap  Siaran Pers: Akuntansi Penyaluran Dana PKBL oleh BUMN

21

ED PSAK 72: PENDAPATAN DARI KONTRAK DENGAN PELANGGAN

22

Perjalanan IFRS 15 Joint IASB/FASB TRG Discussion sampai Nov 2015 IFRS 15 terbit

Mei 2014

FASB melanjutkan TRG Discussion (US-only) Clarifications to IFRS 15 April 2016

1 Januari 2016 Penerbitan IFRS 16 Leases

ED PSAK 72 mengadopsi IFRS 15 setelah amandemen dan tdk mengakomodir IFRS 16

Transisi modified retrospective (tidak ada penyajian kembali)

1 Januari 2018

1 Januari 2017 Transisi full retrospective Tanggal efektif ED PSAK (1 tahun komparatif) 72, 1 Januari 2019

23

PSAK & ISAK Terdampak PSAK a. PSAK 34: Kontrak Konstruksi (IAS 11 Construction Contracts); b. PSAK 23: Pendapatan (IAS 18 Revenue);

ISAK a. ISAK 10: Program Loyalitas Pelanggan (IFRIC 13 Customers Loyalty Programmes);

Dicabut dengan ED PSAK 72

b. ISAK 21: Perjanjian Konstruksi Real Estat (IFRIC 15 Agreements for the Construction of Real Estate);

c. ISAK 27: Pengalihan Aset Dari Pelanggan (IFRIC 18 Transfers of Assets from Customers); dan

PSAK 44: Akuntansi Aktivitas Pengembangan Real Estat

PPSAK 7: Pencabutan PSAK 44: Akuntansi Aktivitas Pengembangan Real Estat akan berlaku efektif sejak entitas menerapkan IFRS 15 pertama kali 24

Ruang Lingkup ED PSAK 72 diterapkan untuk seluruh kontrak pelanggan, kecuali: 1

2

• kontrak dalam ruang lingkup sewa (PSAK 30);

• kontrak asuransi (PSAK 62);

3

• instrumen keuangan dan hak atau kewajiban kontraktual lain (ED PSAK 71; PSAK 65; PSAK 66; PSAK 15; PSAK 4)

4

• pertukaran nonmoneter antara entitas dalam lini bisnis yang sama untuk memfasilitasi penjualan pelanggan atau pelanggan potensial.

25

5 Steps Model untuk Mengakui Pendapatan Langkah 1 Mengidentifikasi kontrak dengan pelanggan

Langkah 2 Mengidentifikasi kewajiban pelaksanaan yang terdapat dalam kontrak

Kontrak atau kombinasi kontrak

Kewajiban pelaksanaan 1

Kewajiban pelaksanaan 2

Harga transaksi dalam kontrak

Harga transaksi dialokasikan ke kewajiban pelaksanaan 1

Mengakui pendapatan

Langkah 3 Menentukan harga transaksi

Harga transaksi dialokasikan ke kewajiban pelaksanaan 2

Langkah 4 Mengalokasikan harga transaksi ke kewajiban pelaksanaan dalam kontrak

Mengakui pendapatan

Langkah 5 Mengakui pendapatan ketika (atas selama) entitas menyelesaikan kewajiban pelaksanaan 26

1. Mengidentifikasi Kontrak Dengan Pelanggan (Paragraf 09) Tulisan

Lisan

• Dapat dipaksakan pelaksanaan hak dan kewajibannya; • Para pihak dalam kontrak telah menyetujui kontrak dan berkomitmen untuk melaksanakan kewajiban mereka masing-masing; • Entitas dapat mengidentifikasi hak setiap pihak mengenai barang atau jasa yang akan dialihkan; • Entitas dapat mengidentifikasi jangka waktu pembayaran barang atau jasa yang akan dialihkan; • Kontrak memiliki substansi komersial (yaitu risiko, waktu, atau jumlah arus kas masa depan entitas diharapkan berubah sebagai akibat dari kontrak); dan • kemungkinan besar bahwa entitas akan menagih imbalan yang akan menjadi haknya dalam pertukaran barang atau jasa yang akan dialihkan ke pelanggan. 27

Jika kontrak dengan pelanggan tidak memenuhi par 09 dan entitas menerima imbalan dari pelanggan, maka entitas mengakui imbalan sebagai pendapatan jika: (salah satu terpenuhi)

•

Entitas tidak memiliki sisa kewajiban untuk mengalihkan barang/jasa dan seluruh imbalan telah diterima entitas dan tidak dapat dikembalikan

•

Kontrak telah berakhir dan imbalan yang diterima entitas tidak dapat dikembalikan

28

Kombinasi Kontrak • Entitas mengombinasikan dua atau lebih kontrak yang disepakati pada waktu yang sama atau berdekatan dengan pelanggan yang sama (atau pihak berelasi dari pelanggan) dan mencatat kontrak tersebut sebagai kontrak tunggal jika satu atau lebih kriteria berikut terpenuhi: – kontrak yang dinegosiasikan sebagai suatu paket dengan tujuan komersial tunggal; – jumlah imbalan yang dibayarkan dalam satu kontrak bergantung pada harga atau pelaksanaan dari kontrak lain; atau – barang atau jasa yang dijanjikan dalam kontrak (atau beberapa barang atau jasa yang dijanjikan dalam setiap kontrak) sebagai kewajiban pelaksanaan tunggal sesuai dengan paragraf 22-30

29

Modifikasi Kontrak • Entitas mencatat modifikasi kontrak sebagai kontrak terpisah jika terdapat kedua kondisi berikut ada: – ruang lingkup kontrak meningkat karena penambahan barang atau jasa yang dijanjikan bersifat dapat dibedakan (distinct) (sesuai dengan paragraf 26-30); dan – harga kontrak meningkat oleh sejumlah imbalan yang mencerminkan harga jual berdiri sendiri (stand-alone selling prices) entitas atas penambahan barang atau jasa yang dijanjikan dan penyesuaian yang tepat terhadap harga yang mencerminkan keadaan kontrak tertentu

30

2. Mengindentifikasi Kewajiban Pelaksanaan yang

Terdapat dalam Kontrak (Paragraf 22) • Pada awal kontrak, entitas menilai barang atau jasa yang dijanjikan dalam kontrak dengan pelanggan dan mengidentifikasi sebagai kewajiban pelaksanaan setiap janji untuk mengalihkan kepada pelanggan baik: • suatu barang atau jasa (atau sepaket barang atau jasa) yang bersifat dapat dibedakan (distinct); atau • serangkaian barang atau jasa yang bersifat dapat dibedakan dan memiliki pola pengalihan yang sama kepada pelanggan (lihat paragraf 23).

31

Barang atau Jasa yang Bersifat Dapat Dibedakan (Distinct)

• Barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan bersifat dapat dibedakan jika kedua kriteria berikut terpenuhi: – pelanggan memperoleh manfaat dari barang atau jasa baik barang atau jasa itu sendiri atau bersama dengan sumber daya lain yang siap tersedia kepada pelanggan (yaitu barang atau jasa yang bersifat dapat dibedakan); dan – janji entitas untuk mengalihkan barang atau jasa kepada pelanggan dapat diidentifikasi secara terpisah dari janji lain dalam kontrak (yaitu janji untuk mengalihkan barang atau jasa yang bersifat dapat dibedakan dalam konteks kontrak tersebut).

32

3. Menentukan Harga Transaksi (paragraf 48) Ketika menentukan harga transaksi, entitas mempertimbangkan dampak dari seluruh hal berikut: • imbalan variabel (variable consideration) paragraf 50-55 dan 59; • pembatasan estimasi imbalan variabel (constraining estimates of variable consideration) - paragraf 56-58; • keberadaan komponen pendanaan signifikan dalam kontrak (the existance of significant financing component) - paragraf 60-65; • imbalan nonkas (non cash consideration) - paragraf 66-69); dan • utang imbalan kepada pelanggan (consideration payable to customer) paragraf 70-72.

33

4. Mengalokasikan Harga Transaksi ke Kewajiban Pelaksanaan dalam Kontrak (Paragraf 74) • Mengalokasikan harga transaksi kepada kewajiban pelaksanaan secara terpisah berdasarkan relative stand alone selling price (harga jual berdiri sendiri relatif). • Jika harga jual berdiri sendiri tidak secara langsung dapat diobservasi, maka entitas mengestimasi harga jual berdiri sendiri pada jumlah yang akan menghasilkan alokasi harga transaksi yang memenuhi tujuan alokasi dalam paragraf 73. • Diskon (Paragraf 82) dan imbalan variabel (Pargaraf 85) dialokasikan sepenuhnya untuk masing-masing kewajiban pelaksanaan jika kriteria yang ditentukan telah terpenuhi.

34

5. Mengakui Pendapatan Ketika (atau Selama) Entitas Menyelesaiakan Kewajiban Pelaksanaan (paragraf 31). Entitas mengakui pendapatan ketika (atau selama) entitas memenuhi kewajiban kinerja dengan mengalihkan barang atau jasa yang dijanjikan (yaitu aset) kepada pelanggan. Aset dialihkan ketika (atau saat) pelanggan memperoleh pengendalian atas asset

Pendapatan diakui pada waktu tertentu (at a point in time)

Pendapatan diakui sepanjang waktu (over time)

Jika tidak memenuhi kriteria overtime, pendapatan diakui pada saat pengalihan pengendalian

35

Kriteria Pendapatan Diakui Secara Overtime • pelanggan secara simultan menerima dan mengonsumsi manfaat yang disediakan oleh kinerja entitas saat entitas melaksanakan kewajiban pelaksanaannya tersebut (lihat paragraf PP03-PP04); • kinerja entitas menciptakan atau meningkatkan aset (sebagai contoh, pekerjaan dalam proses) yang dikendalikan pelanggan sebagai aset yang diciptakan atau ditingkatkan (lihat paragraf PP05); atau • kinerja entitas tidak menciptakan suatu aset dengan penggunaan alternatif terhadap entitas (lihat paragraf 36) dan entitas memiliki hak yang dapat dipaksakan untuk pembayaran kinerja yang diselesaikan sampai suatu tanggal tertentu (lihat paragraf 37).

36

Kewajiban Pelaksanaan yang Diselesaikan Pada Waktu Tertentu (Performance Obligation At a Point In Time) • Jika kewajiban pelaksanaan tidak diselesaikan sepanjang waktu sesuai dengan paragraf 35-37, maka entitas menyelesaikan kewajiban pelaksanaan pada waktu tertentu. Untuk menentukan waktu tertentu dimana pelanggan memperoleh pengendalian atas aset yang dijanjikan dan entitas menyelesaikan kewajiban pelaksanaan, entitas mempertimbangkan persyaratan pengendalian dalam paragraf 31-34. • Sebagai tambahan, entitas mempertimbangkan indikator pengalihan pengendalian, yang mencakup, tetapi tidak terbatas pada, hal berikut: – – – – –

Entitas memiliki hak kini atas pembayaran aset Pelanggan memiliki memiliki hak kepemilikan legal atas aset Entitas telah mengalihkan kepemilikan fisik atas aset Pelanggan memiliki risiko dan manfaat signifikan atas kepemilikan aset Pelanggan telah menerima aset

37

Penyajian dan Pengungkapan • Entitas menyajikan kontrak dalam laporan posisi keuangan sebagai aset kontrak atau liabilitas kontrak, bergantung pada hubungan antara kinerja entitas dan pembayaran pelanggan. Entitas menyajikan hak tanpa syarat terhadap imbalan secara terpisah sebagai piutang. • Entitas mengungkapkan informasi kualitatif dan kuantitatif tentang seluruh hal berikut: – kontrak dengan pelanggan (lihat paragraf 113-122); – pertimbangan signifikan dan perubahan dalam pertimbangan, dibuat dalam menerapkan Pernyataan ini terhadap kontrak tersebut (lihat paragraf 123-126); dan – aset yang diakui dari biaya untuk memperoleh atau memenuhi kontrak dengan pelanggan sesuai dengan paragraf 91 atau 95 (lihat paragraf 127-128).

38

Pedoman Penerapan (Lampiran B) • •

Merupakan bagian yang tidakterpisahkan dari ED PSAK 72. Pedoman Penerapan membahas 14 topik: – (a) kewajiban pelaksanaan diselesaikan sepanjang waktu – (b) metode untuk mengukur kemajuan terhadap penyelesaian kewajiban pelaksanaan secara penuh – (c) penjualan dengan hak retur – (d) garansi – (e) imbalan prinsipal dibandingkan dengan agen – (f) opsi pelanggan untuk tambahan barang atau jasa – (g) hak pelanggan yang tidak dilaksanakan – (h) biaya dibayar di muka yang tidak dapat dikembalikan (dan beberapa biaya terkait) – (i) lisensi – (j) perjanjian pembelian kembali – (k) pengaturan konsinyasi – (l) pengaturan bill-and-hold – (m) penerimaan pelanggan ; dan – (n) pengungkapan pemisahan pendapatan .

39

Tanggal Efektif dan Ketentuan Transisi Entitas menerapkan Pernyataan ini untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2019. Penerapan dini diperkenankan. Jika entitas menerapkan Pernyataan ini lebih dini, maka entitas mengungkapkan fakta tersebut Entitas menerapkan Pernyataan ini menggunakan satu dari dua metode berikut: • secara retrospektif untuk setiap periode pelaporan sajian sebelumnya sesuai dengan PSAK 25: Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan tunduk pada panduan (expedients) dalam paragraf C05; atau • secara retrospektif dengan dampak kumulatif atas penerapan secara awal Pernyataan ini diakui pada tanggal penerapan awal sesuai dengan paragraf C07-C08.

40

TERIMA KASIH Institute of Indonesia Chartered Accountant Grha Akuntan Jl Sindanglaya 1 Menteng Jakarta 10310 www.iaiglobal.or.id [email protected] Tel (021) 3190 4232

UPDATE PERKEMBANGAN STANDAR PELAPORAN AKUNTANSI KEUANGAN DI INDONESIA

Recommend Documents