ARTIKEL Implementasi Perda No 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar Di Kota Semarang (studi kasus Pasar Johar) Oleh : Sundari Yuwan Angelia, Aloysius Rengga, Slamet Santoso
Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro Jl. Profesor Haji Sudarto, Sarjana.Hukum Tembalang Semarang Kotak Pos 1269 Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405 Laman : http://www.fisip.undip.ac.id email
[email protected] Email:
[email protected] ABSTRACT The Government of Semarang city through Perda No. 2 / 2012 about Retribution Market service in Semarang City which is a case study in order to maximize the service of the Johar market. There are many problems in Johar market as the facility is the merchants and residents that is not good they paid retribution, not just in time it found the situation worse in the program, public order and security. Interestingly the fare in pay is not in accordance with Perda No. 2 / 2012 already set in . Based on, the writers interested researched about Retribution Market service in Semarang City which is a case study Johar market. This research is guided by theory belongs Riant Nugroho with 5 precision this is appropriatness of the policy, implementation, enviroment, targets and process to know Perda No. 2 / 2012 about Retribution Market service in Semarang City which is a case study Johar market. To find out by factors in support and inhibitors of the implementation of market levies for the writer holding on to the theory of edward III who consists of resources factor, communication factors, disposition factors, and the bureaucratic structure factors. Researchers used a qualitative approach. The result of suggests that there are still some things should be improved in the process of policy that the awareness of traders in order to carry out retribution, there are many officers not firmly, levy charges must be consistent with the policy set, officers are still the slow and agencies involved to finish problems. While a factor that impeding policy this is not consistent in the implementation of the job, who had not realized that other agencies are reponsible for this policy together, the officers misscommunication between traders and lack of awareness of traders. Giving advice to the writer is the levy to be adjusted, the provision of the facilities must be optimized, officers must firmly, additional security personnel, employeess enhanced quality and quantity, and coordination with related agencies must be done in optimally.
Keyword: Perda no 2 / 2012, policy implementation, Retribution Service Market.
B. TUJUAN
PENDAHULUAN Penelitian Implemntasi Perda no 2
Tujuan penelitian dimaksudkan untuk
tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar
memberikan arah yang tepat dalam proses dan
di Kota Semarang khususnya Pasar Johar ini
pelaksanaan penelitian yang dilaksanakan
dilatarbelakangi realisasi penerimaan retribusi
agar
pasar Johar yang tidak memenuhi target.
dengan apa yang hendak dicapai. penelitian
Retribusi adalah pungutan daerah sebagai
ini dimaksudkan dengan tujuan sebagai
pembayaran atas jasa atau pemberian izin
berikut :
penelitian
tersebut
berjalan
sesuai
tertentu yang khusus disediakan dan/atau 1.
diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan
pribadi
atau
badan. Target
retribusi tahun 2012 5.649.931.448 realisasi 4.912.983.868,
target
tahun
2013
2014
7.543.473.724
realisasi
bagaimana
2012 tentang retribusi pelayanan pasar kota semarang di pasar johar. 2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja
yang
penghambat
6.559.542.369.
mengetahui
pelaksanaan Implementasi Perda No.2 tahun
6.491.178.866 realisasi 5.644.503.362, target tahun
Untuk
menjadi dalam
pendukung penarikan
dan
retribusi
berdasarkan Implementasi Perda No.2 tahun Untuk mengatasi permasalahan yang timbul di Pasar Johar Kota Semarang yang dilakukan
pemerintah
Kota
Semarang
mengeluarkan Perda no 2 tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar khususnya Pasar Johar.
Pedagang
harus
patuh
2012 tentang retribusi pelayanan pasar kota semarang di pasar johar. C. Teori Teori yang digunakan adalah: 1. Kebijakan Publik
terhadap
peraturan perda dengan membayar pungutan
Kebijakan Publik menurut Thomas Dye
sesuai dengan isi perda. Konsekuensi dari
(AG. Suarsono, 2008) adalah apapun pilihan
karakteristik tersebut adalah bagaimana peran
pemerintah untuk melakukan atau tidak
pemerintah untuk melakukan pembenahan
melakukan
bagi pedagang untuk setidaknya membantu
goverments choose to do or not to do).
dalam menciptakan keberhasilan pelaksanaan
Sedangkan
perda dengan membayar retribusi sesuai
Suarsono, 2008) mendefinisikan kebijakan
dengan waktu dan tarif yang sudah ditentukan
publik sebagai kebijakan yang ditetapkan oleh
dan juga implementor
yang melakukan
badan-badan dan aparat pemerintah.
pemungutan
disiplin
2. Implementasi Kebijakan
harus
menjalankan tugas.
dalam
(public
James
policy
A.
is
whatever
Enderson
(AG.
Riant D Nugroho (2003 :158)
menyatakan
bahwa
implementasi
kebijakan pada
prinsipnya adalah cara
agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. George C. Edwards (Winarno,
Pedagang/Paguyuban Pedagang di Pasar Johar. 4. Jenis data adalah Data Primer dan Data Sekunder.
2007: 174) menjelaskan bahwa studi
5. Teknik pengumpul data adalah dengan
implementasi kebijakan adalah krusial bagi
wawancara, observasi, dokumentasi dan
public administration dan public policy.
studi pustaka
Implementasi kebijakan adalah salah satu tahap
kebijakan
publik,
anatara
6. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis taksonomi yaitu
pembentukan kebijakan dan konsekuensi
dengan
konsekuensi kebijakan bagi masyarakat
wawancara terfokus berdasarkan fokus
yang dipengaruhinya. Jika suatu kebijakan
yang sebelumnya dipilih oleh peneliti.
melakukan
pengamatan
dan
tidak tepat atau tidak dapat mengurangi
PEMBAHASAN
masalah yang merupakan sasaran dari
PENELITIAN
kebijakan, maka kebijakan itu mungkin
Implementasi Peraturan Daerah No 2
mengalami kegagalan sekaipun kebijakan
Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan
itu diimplementasikan dengan sangat bak.
Pasar
DAN
HASIL
Sementara itu, suatu kebijakan yang telah direncanakan dengan sangat baik, mungkin
Ada banyak faktor yang mempengaruhi
juga akan mengalami kegagalan, jika
implementasi suatu kebijakan, namun dalam
kebijakan
penelitian implementasi perda no 2 tahun
tersebut
kurang
diimplementasikan dengan baik oleh para
2012
pelaksana kebijakan.
khususnya Pasar Johar ketepatan kebijakan,
D. Metode
ketepatan pelaksanaan, ketepatan proses,
1. Desain
Penelitian
menggunakan
tipe
Penelitian Kualitatif. 2. Fokus
dari
tentang
retribusi
pelayanan
pasar
ketepatan lingkungan dan ketepatan target. Ketepatan kebijakan Pungutan retribusi dirasa
penelitian
adalah
sudah sesuai dengan kebijakan yang sudah
Implementasi Perda no 2 tahun 2012
dibuat. Realisasinya retribusi yang ditarik
tentang
Pasar,
tidak sesuai dengan ketetapan kebijakan pada
sehingga lokus atau tempat penelitian
perda yang diatur. Ibu warni menyewa kios
tersebut adalah Pasar Johar di Kota
3m dengan tarif Rp 7.000,00, sedangkan ibu
Semarang.
warni ini adalah pedagang kios sepatu eceran
Retribusi
ini
Pelayanan
3. Subjek Penelitian adalah Kepala Dinas
strategi 1 yang di dalam perda di tulis Rp
Pasar Kota Semarang, UPTD Pasar Johar,
750,00 per m2/hari. Rp 750,00 x 3m= Rp
Petugas
2.250,00,
di
Pasar
Johar,
seharusnya
ibu
warni
hanya
membayar Rp 2.250,00/ hari.
retribusi. Fokusnya bukan hanya pedagang
Ketepatan pelaksanaan Penataan di
besar saja, tetapi pedagang kecil juga harus di
Pasar Johar masih semrawut. Hal ini juga di
perhitungkan. Jumlah pedagang kecil juga
akui oleh Bapak Sudiro selaku Kepala Bidang
sangatlah
UPTD
dan
sebenarnya walaupun tidak keberatan tetapi
pengawasan juga tidak kalah penting untuk
masih banyak di temukan pedagang yang
diperhatikan.
dengan
tidak tepat membayar retribusi. Hal ini
penertiban parkir yang masih tidak tertata.
menunjukkan bahwa tidak ada kesiapan untuk
Pengunjung yang akan menyeberang jalan
pedagang, bila pedagang merasa sanggup
menuju ke Pasar Johar juga merasa tidak
untuk membayar seharusnya pedagang bisa
nyaman, karena tidak ada petugas yang
membayar dengan tepat waktu. Bila seperti
membantu untuk mengatur lalu lintas. Hal ini
itu pedagang bisa dikatakan ikut melancarkan
tidak boleh di remehkan, karena peneliti juga
kebijakan dari implementor. Realitanya tidak
mengalami langsung pada saat menyeberang
seperti
jalan para pengendara motor tidak ada yang
mengeluhkan
mau mengalah dan keadaan jalan sangat
mengulur-ulur
semrawut sekali, seperti ada yang mau
retribusi. Peneliti juga mendapatkan informasi
berputar arah, menyeberang jalan, maupun
bahkan bulan januari tahun 2015 saja masih
pengendara yang melewati jalan tersebut.
ada yang belum melunasinya.
Ketepatan jasa pelayanan pasar ini tidak
Faktor-Faktor
sesuai dengan regulasi pasal 40 ayat 3
Menghambat
Pasar
Johar.
Begitu
Penertiban
halnya
Ketepatan target retribusi Pasar Johar masih banyak ditemukan ketidak sinkronnya
banyak.
yang
Pedagang
besar
diharapkan,
pedagang untuk
yang
petugas
yang
melunasi
selalu pungutan
Mendukung
Implementasi
pun
dan
Kebijakan
Retribusi Pelayanan Pasar Dalam
pelaksanaan
pumungutan
antara tarif retribusi yang ditarik dengan tarif
retribusi pelayanan pasar, ada beberapa hal
retribusi yang ditetapkan pada regulasinya.
yang menjadi kendala maupun hambatan
Tindakan
adalah
hambatan dalam pelaksanaan pumungutan
membenahi sistem kinerja pegawai yang
retribusi pelayanan pasa di Pasar Johar.
bersangkutan dan membicarakan penetapan
Hambatan maupun kendala tersebut dapat
tarif yang benar sesuai regulasi.
menjadi
penyebab
pelaksanaan
pungutan
yang
harus
dilakukan
Ketepatan lingkungan Dinas Pasar dengan
melibatkan
bersangkutan
dirasa
instansi
lain
yang
masih
belum
bisa
mengatasi permasalahan di Pasar Johar.
ketidaklancaran retribusi.
Berikut
kendala apa saja yang menjadi penyebab ketidaklancaran
pelaksanaan
pemungutan
retribusi berdasarkan teori Edward III.
Ketepatan Proses meninjau pedagang
Faktor yang mendukung: Implementor
yang merasa keberatan untuk membayar
dan pedagang sudah tau mengenai retribusi
pelayanan pasar, Adanya rakor dan pertemuan
bisa
berkala, Adanya keterlibatan instansi lain.
kebutuhan masyarakat. Fasilitas yang nyaman
Faktor yang menghambat: Pedagang selalu
akan
tidak
Retribusi
memenuhi kebutuhan masyarakat. Lancarnya
pelayanan pasar, Sikap petugas harus lebih
penarikan atau pemunguatan retribusi juga
tegas dalam menjalankan tupoksinya, Fasilitas
akan
masih belum memadai.
pendapatan pedagang. Retribusi ini bertujuan
PENUTUP
juga untuk memperbaiki system keamanan,
A. KESIMPULAN
kebersihan dan kenyamanan bagi pedagang
tepat
waktu
membayar
Bab ini merupakan penutup dalam
mengatasi
guna
untuk
mempermudah
memenuhi
masyarakat
mempermudah
akan
meningkatkan
dan masyarakat.
kajian penelitian. Dalam bab ini akan dipaparkan
mengenai
kesimpulan
hasil
penelitian Implementasi Perda no2 tahun 2012 tentang retribusi pelyanan pasar di kota Semarang ini menjelaskan penggolongan setiap penarikan retribusi. Penggolongan ini yang akan menentukan tarif biaya retribusi. Tujuan adanya Retribusi Pelayanan Pasar ini guna untuk menunjang beberapa aspek sesuai dengan Peraturan Daerah yang ditetapkan. Misal
untuk
penyediaan
lahan
beserta
fasilitasnya, untuk menjaga kebersihan, dan lain-lain.
Besar
retribusi
sesuai
dengan
golongan pedagang, maka pedagang wajib
Retribusi pasar tidak bisa dipandang sebelah mata, karena retribusi pasar sangat berperan sekali dalam otonomi daerah. Hasil pungutan retribusi pasar ini bisa untuk pembangunan
daerah.
Pemerintah memiliki tugas yang sangat penting agar masyarakat bisa menikmati fasilitas
yang
ada
dengan
kebijakan
retribusi
pelayanan pasar kota Semarang apabila dilihat dari : a) Ketepatan Kebijakan Kebijakan
retribusi
pelayanan
pasar didasarkan atas pelayanan dan penggunaan fasilitas kepada umum yang terdapat dilingkungan pasar. Dimana prinsip dan sasaran penetapan
tarif
retribusi
didasarkan atas penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas,pengendalian
membayar retribusi tersebut.
meningkatkan
Implementasi
nyaman.
Pertumbuhan penduduk di kota Semarang ini yang sangat pesat, sehingga pemerintah harus
pelayanan
tersebut.
atas Struktur
retribusi itu berdasarkan golongan jenis dagangan, letak tempat, jenis tempat, jenis pedagang, dan luas tempat
sudah
sesuai.
Tetapi
ketepatan tarif pungutan pedagang tidak sesuai dengan regulasi. a. Ketepatan Pelaksanaan Berdasarkan teori menurut Riant Nugroho
pada
halaman
52,
peneliti
berkesimpulan
bahwa
mengapa realisasi lebih kecil dari
ketepatan tarif pungutan bagi
target
pedagang tidak sesuai dengan
ketidakpahaman pedagang untuk
regulasi yang sudah terecantum
taat dalam membayar retribusi
dalam Perda no 2 tahun 2012. Hal
yang pada akhirnya berpengaruh
ini mengidentifikasikan bahwa
terhadap
terjkadi
yang
Dan masih banyak permasalahan
dilakukan oleh aparat pelaksana
pedagang yang tidak tepat waktu
kebijakan yaitu juru pungut dalam
membayar
pelaksanaan penarikan pungutan
menghambat
kepada
kebijakan.
penyelewengan
pedagang
yang
tidak
didasarkan pada regulasi. Belum mampu
menyeleseikan
retribusi
ialah
pendapatan
retribusi.
retribusi
sehingga kelancaran
8. Ketepatan Lingkungan Keterlibatan
instansi
lain
permasalahan yang terjadi Pasar
cukup
Johar baik dalam mengoptimalkan
kebijkana. Permasalahan di pasar
fasilitas seperti fasilitas bangunan,
sangatlah
kebersihan, lahan parkir dll masih
dengan adanya instansi lain yang
sangat
ikut campur tangan bisa sedikit
semrawut.
Dalam
membantu
ini
proses
banyak,
sehingga
ketepatan jasa pelayanan pasar
membantu
juga masih kurang baik seperti
untuk permasalahan. Implementor
penataan pedagang yang masih
juga sudah mengetahui lembaga-
semrawut,
lembaga
penertiban
dan
memberikan
yang terkait retribusi
solusi
dengan
pengawasan yang masih belum
kebijakan
pasar
dan
cukup tegas.
memahami Tupoksi yang sudah
7. Ketepatan Target
diberikan sehingga pelaksanaan
Target dan sasaran sudah ada
kebijakan retribusi pasar berjalan
yang sesuai perda no 2 tahun
efektif.
2012 pasal 45 dalam hal ketepatan
pedagang yang mengeluhkan hal
letak tempat. Kesesuaian jenis
ini, sehingga pemerintah dinilai
tempat dan pedagang dengan
lamban
retribusi yang ditarik masih belum
permasalahan ini.
tepat
dan
kebijakannya.
sesuai Tarif
dengan yang
Walaupun
untuk
banyak
mengatasi
9. Ketepatan Proses Setiap pegawai memiliki tupoksi
dibayarkan tidak sesuai dengan
masing-masing.
yang
retribusi ini juga bukan dari pihak
seharusnya
dibayarkan.
Juru
pungut
UPTD Pasar Johar melainkan dari
pelaksanaannya.
pegawai
transmisi
di
Dinpas
Kota
Ketepatan
masih
kurang
baik
Semarang. Tugas UPTD Pasar
karena ada beberapa permasalahan
Johar
yang
adalah
hanya
sebagai
administrasinya saja.
sampai
saat
ini
belum
terselesaikan , sehingga hal ini dijadikan alasan untuk pedagang
Implementasi kebijakan retribusi Pasar
mengeluh dan susah untuk di
Johar
pungut
di
Kota
Semarang
menemui
retribusi.
Konsistensi
beberapa faktor-faktor yang mendukung
petugas juga dinilai kurang baik
dan menghambat pelaksanaan kebijakan
kerena petugas tidak tegas dalam
seperti
pelaksanaannya,
1. Faktor Sumber Daya Kuliatas/
pedagang
kuantitas
di
Dinpas
Dalam
sehingga
seenaknya hal
sendiri.
kejelasan
dalam
maupun UPTD Pasar Johar dirasa
penyampaian informasi petugas
sudahlah cukup baik. Pegawai dari
sudah
Dinpas maupun UPTD Pasar Johar
pelaksanaannya.
sudah
memenuhi
mereka
pun
standar
dan
juga
dinilai
baik
dalam
3. Faktor Disposisi (sikap)
sudah
Sikap dari petugas kurang tegas,
melaksanakan tupoksinya dengan
seharusnya pedagang yang sudah
baik.
di
diberikan toleransi tapi tidak tepat
sampaikan untuk pedagang juga
waktu lagi membayarnya sesuai
sudah baik,. Pegawai Dinpas dan
dengan
UPTD Pasar Johar dalam hal
petugas memberikan sanksi tegas.
kemampuan tentang keahlian dan
Karena
wewenang petugas juga sudah
kondusif itu juga didukung oleh
baik.
ketegasan sikap oleh
Informmasi
Faktor
diatas
yang
tadi
bisa
perjanjian
suasana
pasar
yang
petugas.
berjalan dengan baik karena juga
Pedagang
di dukung dengan fasilitas yang
mematuhi apa yang sudah menjadi
memadai.
aturan pasar.
Fasilitas
pendukung
yang digunakan oleh pegawai
juga
seharusnya
harus
bisa
4. Faktor Stuktur Birokrasi
sudah cukup memenuhi kebutuhan
Kerjasama antara instansi yang
sesuai dengan tupoksinya.
terkait itu memanglah diperlukan.
2. Faktor Komunikasi
Baik dari DPU, DPU, Satpol PP,
Ada beberapa faktor yang masih
Kepolisian, dan dari desa. Tetapi
kurang
apa yang dirasakan pedagang tidak
tepat
dalam
sesuai
dengan
diinginkan,
apa
yang
pedagang
masih
besar
untuk
mengoptimalkan
kebijakan yang dibuat. Pegawai yang
mengeluh akan kebersihan di pasar
kualitasnya
baik,
akan
bisa
padahal koordinasi yang dilakukan
memberikan ide/ solusi sehingga bisa
antara Dinpas dengan dinas-dinas
membantu
yang terlibat sudah baik.
permasalahan di lapangan.
menyelesaikan
f. Seharusnya pemerintah bisa segera
Saran Berdasarkan
hasil
observasi
dan
memberikan
solusi
untuk
wawancara peneliti memberikan beberapa
menyelesaikan permasalahan di Pasar
rekomendasi antara lain:
Johar. Pada saat raker seharusnya
a. Tarif retribusi pasar harus disesuaikan dengan
regulasi,
sehingga
tidak
merugikan pedagang.
pedagang
sehingga pedagang juga mengetahui apa
b. Seharusnya penyediaan fasilitas pasar
dilibatkan/diikutsertakan
yang
informasi
terjadi.
Penyampaian
juga
harus
di
harus di optimalkan, seperti fasilitas
komunikasikan dengan baik dan jelas
bangunan pasar yang perlu diperbaiki
agar pedagang paham dari yang
dan ditata kembali, fasilitas umum
disampaikan.
lainnya
seperti
kebersihan
MCK,
g. Petugas
sangat
berperan
penting,
mushola dan kebersihan pasar harus
sehingga petugas harus bersikap tegas
terjaga kebersihannya. Memperluas
dalam
lahan
Petugas yang bertele-tele dan tidak
parkir,
sehingga
parkiran
melaksanakan
tugasnya.
tertatadan tidak terlihat semrawut.
tegas seharusnya digembleng, atau
c. Petugas harus lebih tegas lagi untuk
diberi sanksi. Seharusnya pedagang
menertibkan
pedagang,
seperti
penataan pedagang.
yang tidak tepat membayar retribusi harus dikenai denda, tujuannya untuk
d. Penambahan petugas keamanan untuk mengawasi pasar dari aksi kejahatan,
memberikan efek jera. h. Koordinasi yang dilakukan antara
dan membantu penertiban lalu lintas
Dinpas
depan pasar supaya tidak terjadi
terlibat harus sering dilakukan untuk
kemacetan akibat lalu lintas yang
membahas
semrawut.
memberikan
e. Kualitas dan kuantitas pegawai harus ditingkatkan,
karena
dengan
pengetahuan pegawai yang baik akan memberikan kontribusi yang sangat
dengan
dinas-dinas
permasalahan solusi
yang
yang
dan tepat,
tujuannya agar permasalahan di Pasar Johar
cepat
terselesaikan.
DAFTAR PUSTAKA
Buku: Effendi, Taufiq. 2008. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik . Semarang :
Universitas
Diponegoro Larasati, Endang. 2007. Pelayanan Publik Dalam Dimensi Hukum dan Administrasi Publik. Semarang : Universitas Diponegoro Mufiz, Ali. 2004. Pengantar Ilmu Administrasi Negara. Jakarta : Buku Materi Pokok Adpu4130/3sks/MODUL 1-9 Nogi, Hessel. 2003. Implementasi Kebijakan George Edward. Yogyakarta : Lukman Offset Nugroho, Riant. Public Policy. 2009. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo Nurmandi, Achmad. 2010. Manajemen Pelayanan Publik. Yogjakarta : PT Sinergi Visi Utama Suwitri, Sri. 2011. Konsep dasar Kebijakan Publik. Semarang : Universitas Diponegoro Syafiie, Inu Kencana. 2006. Ilmu Administrasi Publik. Jakarta : PT Rineka Cipta Wijayanti, D . 2008 . Dampak Revitalisasi Pasar terhadap Interaksi Sosial dan Pendapatan Pedagang di Pasar Legi Kota Blitar . Skripsi . Malang : Universitas Negeri Malang Winarno, Budi. 2002. Teori dan Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta: Wordpress.
Jurnal/Skipsi/Tesis/Karya Ilmiah lainnya:
Astuti,Widya.2011.Pengelolaan Retribusi Di Pasar Johar Semarang (periode 2007-2009).
Chotimah, Tri Esti. (2014). Analisis Penerimaan Retribusi Pasar Terhadap Kinerja Kualitas Pelayanan Pasar Tradisional Kota Semarang: Studi Kasus Pasar Johar.
Ferdian, Yearzy., Purbaayu, dan Hardi Warsono.2005.Implementasi Peraturaan Daerah No 10 Tahun 2000 Tentang Pengaturan PasarKota Semarang Di Cabang Johar Dinas Pasar Kota Semarang. Identifikasi Farktor-faktor Yang Mempengaruhi Proses Implementasi Rencana Tata Ruang Kota Di Kota Semarang . Dalam http://eprints.undip.ac.id/4711/1/MNasir97.pdf . Diunduh 18 Oktober 2012 pukul 22.13 WIB
