103
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR (STUDI DI PASAR SENTRAL SUNGGUMINASA) Oleh: TRY SUHARTO Mahasiswa Jurusan PPKn FIS Universitas Negeri Makassar FIRMAN MUIN Dosen Jurusan PPKn FIS Universitas Negeri Makassar
ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Tingkat pengetahuan hukum mengenai Peraturan Daearah Kabupaten Gowa Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar. (2) Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar. (3) Hambatanhambatan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, yang mana populasinya adalah 540 orang pedagang sebagai wajib retribusi. Sedangkan sampelnya adalah 10 % dari jumlah populasi pedagang yaitu 54 pedagang yang diambil dengan menggunakan teknik random sampling. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik angket, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan analisis data yang digunakan yaitu teknik analisis persentase, yang dimana data diolah dan disajikan dalam bentuk tabel frekuensi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1) Tingkat pengetahuan hukum pedagang mengenai Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar masih sangat rendah hal ini disebabkan karena kurangnya kesadarn hukum para pedagang dan sosialisasi tentang retribusi pelayanan pasar. 2) Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang retribusi pelayanan pasar juga sangat rendah hal ini disebabkan oleh komitmen dari aparat pemerintah yang masih kurang dalam menjalankan kebijakan tersebut. 3) Hambatan- hambatan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 14 tahun 2011 tentang retribusi pelayanan pasar, yaitu selain kurangnya pengetahuan hukum para pedagang juga kurang tegasnya aparat Pemerintah didalam memberikan sanksi kepada pedagang yang terlambat membayar retribusi. KATA KUNCI: Implementasi, Perda, Retribusi
104
PENDAHULUAN Pajak daerah dan retribusi daerah bukanlah jenis pajak baru melainkan telah lama ada di Indonesia, yang merupakan sumber penerimaan Pemerintah Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masing-masing daerah, yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan tugas-tugas rutin pemerintahan dan pembangunan di daerah. Sebelum dilakukan reformasi terhadap pajak daerah dan retribusi daerah, cukup banyak jenis dan ragam pajak dan retribusi yang dibuat masing-masing daerah. Sebagaimana yang tertera pada UndangUndang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada pasal 1 nomor 10 bahwa, “Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Serta pada pasal 1 nomor 64 bahwa, “retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan”. Dengan diterbitkannya undang-undang otonomi daerah maka daerah akan semakin mudah untuk melakukan percepatan pembangunan di setiap sektor-sektor yang sangat vital dan nantinya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak. Penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah adalah merupakan refleksi dari empat jenis pungutan yakni pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari laba Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan lainlain pendapatan asli daerah yang sah. Terkait dengan retribusi, umumnya pungutan atas nama retribusi diberikan atas pembayaran berupa jasa atau pemberian izin tertentu yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah kepada setiap orang atau badan. Karena
kontra prestasinya langsung dapat dirasakan, maka dari sudut sifat paksaannya lebih mengarah pada hal yang bersifat ekonomis. Artinya, bila seseorang atau badan tidak mau membayar retribusi maka manfaat ekonominya langsung dapat dirasakan. Namun, apabila manfaat ekonominya telah dirasakan tetapi retribusinya tidak dibayar, maka secara yuridis pelunasannya dapat dipaksakan seperti halnya pajak. Retribusi pelayanan pasar yang akan di bahas lebih lanjut adalah termasuk dalam kategori retribusi jasa umum yakni retribusi yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Serta tidak dapat dipungut bayaran apabila potensi penerimaannya kecil atau atas kebijakan daerah untuk memberikan pelayanan tersebut secara cuma-cuma. Setelah membahas tentang retribusi secara umum, penulis akan lebih membahas tentang retribusi jasa umum, yaitu retribusi pelayanan pasar Retribusi pelayanan pasar tersebut adalah pasar sentral sungguminasa yang terletak di kabupaten Gowa. Berdasarkan data dari pelaksanaan pra penelitian yang dilakukan, pada tahun 2010 sampai 2013 per Desember, Dinas Keuangan Daerah Kabupaten Gowa memaparkan bahwa Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh dari pelayanan pasar Sungguminasa mengalami peningkatan tetapi cenderung bersifat fluktuatif. Berangkat dari hal tersebut, permasalahan diatas disebabkan oleh implementasi atau pelaksanaan dari aparat pemerintah yang masih dirasakan kurang. Seharusnya implementasi harus memenuhi persyaratan untuk keberhasilannya, antara lain : 1) Komunikasi, yaitu kemampuan aparat pelaksana untuk memahami dan menyampaikan semua aturan dan petunjuk pelaksanaan pekerjaan kepada semua aparat pelaksana samapai ke tingkat masyarakat. 2) Sumberdaya, yaitu ketersediaan staf pelaksana yang cukup dan memiliki kompetensi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kebijakan. 3) Disposisi atau sikap pelaksana, yaitu merupakan komitmen dari aparat pelaksana untuk betul- betul
105
melaksanakan setiap program yang telah ditetapkan. 4) Struktur organisasi, yaitu adanya dukungan dari aparatur pemerintah berupa pembagian tugas dan fungsi sesuai bidang pekerjaan dan disertai dengan penyediaan Standar Operating Procedure (SOP) yang dapat mendukung pelaksanaan program yang telah ditetapkan. Aparat pemerintah seharusnya didalam menjalankan suatu kebijakan, sebelumnya memperhatikan indikator- indikator diatas agar tidak terjadi keadaan dimana masyarakat tidak tahu tentang kebijakan tersebut, staf pelaksana yang tidak berkompeten, komitmen dari aparat pemerintah yang rendah, serta pembagian tugas dan fungsi yang tidak sesuai dengan Standar Operating Procedure. METODE PENELITIAN Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, dimana desainnya menjelaskan tentang Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Studi di Pasar Sentral Sungguminasa). Populasi merupakan objek suatu penelitian yang dijadikan sebagai sumber data dan informasi yang terkait dengan permasalahan yang diteliti. Adapun yang menjadi Populasi didalam penelitian ini adalah 540 pedagang yang berada pada Pasar Sentral Sungguminasa. Sementara yang dijadikan sampel adalah 54 pedagang pada Pasar Sentral Sungguminasa dan sekaligus dijadikan responden. Adapun yang menjadi informan adalah 1 orang Kepala Pasar dan 3 orang petugas pemungut retribusi. Teknik pengumpulan data didalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Wawancara; Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui bercakap-cakap dan berhadapan muka langsung dengan orang yang dapat memberikan keterangan pada si peneliti.Wawancara ini dapat dipakai untuk melengkapi data yang diperoleh melalui observasi.1 Wawancara ini akan dilakukan terhadap 4 orang 1
Mardalis, 20004, Metode Penelitian suatu pendekatan proposal, Bumi Aksara, Jakarta, Hlm 64
yang bertindak sebagai pengelola Pasar Sentral Sungguminasa, dengan rincian 1 orang Kepala Pasar dan 3 orang Petugas pemungut retribusi atau kolektor. (2) Angket; Angket adalah teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan keteranganketerangan dari responden. Dalam hal ini angket diberikan kepada 54 pedagang sebagai responden dalam penelitian ini. (3) Dokumentasi; Dokumentasi adalah informasi dari bermacam- macam sumber tertulis atau dokumen yang ada pada responden atau tempat, dimana responden bertempat tinggal atau melakukan kegiatan sehari- harinya. Dalam penelitian ini, data dalam bentuk dokumentasi adalah data tertulis tentang keadaan pedagang dan keadaan geografis lokasi penelitian. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Pengetahuan Hukum Mengenai Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar di Pasar Sentral Sungguminasa Berdasarkan pasal- pasal yang diatur didalam Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar, seperti arti dari retribusi, objek retribusi, subjek retribusi, wajib retribusi, struktur dan tarif retribusi, masa pembayaran retribusi, dan masalah kelebihan retribusi serta sanksi admiistratif. Mengacu pada aturan- aturan di atas, hasil yang didapatkan adalah pengetahuan pedagang mengenai Perda tersebut masih sangat rendah. Hal ini disebabkan oleh sosialisasi dan kesadaran hukum yang masih rendah. Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan, pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 14 tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar masih didalam kategori sangat rendah. Hal ini disebabkan oleh komitmen dari aparat pengelola pasar yang masih perlu ditingkatkan lagi. Hambatan-hambatan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar
106
Dapat diambil kesimpulan, aparat pemerintah atau pengelola pasar sentral Sungguminasa tidak pernah mengadakan penyuluhan hukum untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai retribusi pelayanan pasar. Minimnya pengetahuan para pedagang terhadap peraturan daerah mengenai retribusi pelayanan pasar, tentunya menjadi hambatan didalam pelaksanaan kebijakan tersebut. PENUTUP Berdasarkan hasil penelitian mengenai Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, maka diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut: (1) Tingkat pengetahuan hukum pedagang mengenai Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar yakni, sangat rendah. Hal ini disebabkan oleh kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh aparat Pemerintah. Dan juga kesadaran hukum yang dimiliki oleh pedagang. (2) Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar belum berjalan dengan baik. Hal ini disebabkan oleh komitmen dari aparat Pemerintah dalam menjalankan tugasnya masih sangat rendah. (3) Hambatan- hambatan didalam Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar adalah selain tingkat pengetahuan hukum dari pedagang yang masih kurang. Hambatan yang lain juga terdapat pada kurang tegasnya aparat pemerintah didalam menindak pedagang yang terlambat membayar retribusi. Berdasarkan kesimpulan di atas, maka diajukan beberapa saran, sebagai berikut: (1) Para pedagang di pasar sentral Sungguminasa semestinya dan seharusnya berupaya untuk meningkatkan kesadaran hukum dan pengetahuan hukum, melalui peningkatan pengetahuan hukum seputar retribusi pelayanan pasar, maka pedagang lebih mengetahui hakekat dari retribusi. Jadi pedagang tidak terkesan hanya membayar saja setiap hari atau setiap bulannya, namun juga
mengerti makna dari retribusi tersebut. (2) Aparat pemerintah seharusnya memiliki program yang khusus dan bersifat efektif dalam meningkatkan pengetahuan pedagang terhadap Peraturan Daerah tersebut. Tidak terbatas hanya memberikan teguran- teguran biasa, tetapi seharusnya dapat melalui kegiatan penyuluhan- penyuluhan hukum atau penerangan hukum kepada pedagang mengenai Perda tersebut. (3) Aparat pemerintah seharusnya lebih tegas kepada pedagang yang terlambat dan tidak disiplin dalam membayar retribusi, dengan memberikan sanksi yang tegas, karena apabila tidak tegas maka pedagang seakan bersikap semaunya saja dan tidak mematuhi aturan. DAFTAR PUSTAKA Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton. 2001. Hukum Pajak. Jakarta: Salemba Empat. Liberty Pandiangan. 2002. Pemahaman Praktis Undang-Undang Perpajakan Indonesia. Jakarta: Erlangga. Mohammad Zain dan Suryo Hermana. 2010. Himpunan Undang-Undang Perpajakan 2010. Indeks: Jakarta. Kesit Bambang Prakosa. 2006. Hukum Pajak. Yogyakarta: Ekonisia. Bambang Waluyo. 2008. Penelitian Hukum dalam Praktik. Jakarta: Sinar Grafika. Soejono dan H. Abdurrahman. 2003. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Rineka Cipta. Mardalis. 2004. Metode Penelitian, Suatu Pendekatan Proposal. Jakarta: Bumi Aksara. Wina Sanjaya. 2013. Penelitian Pendidikan, Jenis, Metode, dan Prosedur. Jakarta: Kencana. Suharsimi Arikunto. 2010. Manajemen Penelitian. Jakarta: Rineka Cipta. Soehino. 2010. Perkembaangan Pemerintahan di Daerah. Jakarta: Rineka Cipta. Anas Sudiyono. 2003. Pengantar Statistik Pendidikan. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
107
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar.
