IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR DI KAWASAN PASAR KEMUNING KOTA PONTIANAK

Publika, Jurnal S-1 Ilmu Administrasi Negara Volume 4 Nomor 3 Edisi September 2015 http://jurmafis.untan.ac.id

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR DI KAWASAN PASAR KEMUNING KOTA PONTIANAK Oleh : SURYONO NIM. E01107098 Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak. Tahun 2015 e-mail : [email protected]

Abstrak Dalam penelitian ini dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang menyebabkan kurang berhasilnya implementasi kebijakan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 4 Tahun 2005 tentang “Retribusi Pelayanan Pasar” yakni masih banyak pedagang yang belum memahami aturan tentang kebijakan tersebut hal ini karena belum tersampaikan sepenuhnya informasi-informasi aturan berkaitan kebijakan tersebut baik secara komunikasi lisan maupun tulisan. Sarana yang masih minim dan kurangnya tenaga aparatur penagih yang masih belum mampu mencakup keseluruh pedagang. Terkait ketegasan pihak aparatur juga belum mampu untuk meningkatkan kesadaran para pedagang guna melakukan kewajibannya membayar retribusi. Selain itu pula, masih rendahnya pengawasan yang ditetapkan dalam struktur birokrasi oleh pihak Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pontianak. Penilitian ini dimaksudkan untuk menggambarkan dan menganalisis implementasi Peraturan Daerah nomor 4 tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Pasar di Pasar Kemuning Kota Pontianak oleh Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pontianak. Adapun menurut George C. Edward III, ada 4 faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan yakni komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa komunikasi yang dilakukan hanya sebatas penyampaian informasi-informasi namun belum pada proses komunikasi yang berkelanjutan. Terkait sumberdaya, dirasakan masih kurangnya aparatur staf pelaksana terutama bidang yang melakukan penarikan retribusi, dan sarana penunjang implementasi kebijakan yang cukup minim. Sedangkan tentang sikap aparatur sudah memiliki komitmen akan tugas dan wewenang serta bersikap jujur dan demokratis, struktur yang berlaku disesuaikan dengan struktur yang sudah ada dan berjalan sesuai prosedur yang telah ditetapkan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pontianak. Adapun saran dalam penelitian ini yakni perlu dilakukan penanganan secara serius untuk menanggulangi kekurangan tersebut dengan melakukan komunikasi secara berkala, menambah staf aparatur pelaksana dan memenuhi sarana penunjang dalam implementasi kebijakan, melakukan pengawasan terkait sikap birokrasi atau pelaksana dan mempertahankan atau mengubah struktur birokrasi dan prosedur sesuai dengan situasi yang dirasakan. Kata-kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Retribusi, Komunikasi, Sumberdaya.

Abstract In this study identified several issues that cause less successful implementation of policies Regional Regulation Pontianak No. 4 of 2005 on "Service Fees Market" which is still a lot of traders who do not understand the rules on the policy it is because they have not delivered fully information rules related policies The communication both oral and written. Means are still minimal and the shortage of personnel collectors are still not able to cover throughout the merchant. Related firmness party apparatus has not been able to raise awareness among traders in order to perform its obligation to pay the levy. Besides that, the low supervision set forth in the bureaucratic structure by the Department of Industry Trade Cooperatives and SMEs Pontianak. This research is intended to describe and analyze the implementation of the Regional Regulation No. 4 of 2005 on Service Fees Myrtle Market Market in the city of Pontianak by the Department of Industry Trade Cooperatives and SMEs Pontianak. As according to George C. Edward III, there are four factors that affect the implementation of the policy of communication, resources, disposition and bureaucratic structure. This research uses descriptive method with qualitative approach. While data collection techniques done with the interview, observation and documentation. 1 SURYONO, NIM E01107098 Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP UNTAN


The results showed that the communication is done only limited delivery of information but not yet in the process of ongoing communication. Related resources, the perceived lack of personnel, especially the field staff implementing the withdrawal charges, and means of supporting the implementation of policies are quite minimal. As for the attitude of the apparatus already has a commitment to the task and authority as well as being honest and democratic, the prevailing structure adapted to existing structures and goes according to procedures established Department of Industry Trade Cooperatives and SMEs Pontianak. The suggestions in this study that needs to be done handling serious to overcome these shortcomings by communicating on a regular basis, adding staff apparatus implementing and fulfilling means of supporting the implementation of policies, monitoring related to the attitude of the bureaucracy or implementing and maintaining or changing the bureaucratic structures and procedures in accordance with the the perceived situation. Keywords: Policy Implementation, Levy, Communication, Resources.

otonomi

A. PENDAHULUAN

yang

seluas-luasnya

bagi

pemerintah daerah merupakan peluang dan Otonomi terjadinya

daerah

pergeseran

menyebabkan

paradigma

dari

sekaligus

tantangan.

pemerintahan

Peluang

daerah

yang

bagi

memiliki

sistem pemerintahan sentralisasi mengarah

potensi sumber daya yang memadai untuk

kepada sistem pemerintahan desentralisasi.

mengelola

Sebagaimana

bahwa

sedangkan jika daerah tersebut sumber

desentralisasi itu merupakan sebuah sistem

daya yang dimiliki kurang memadai maka

yang

hal tersebut akan menjadi tantangan.

diketahui

dijalankan

keleluasaan

dengan

kepada

memberikan

daerah

dalam

Masalah

sendiri

yang

mewujudkan daerah otonom yang luas dan

melaksanakan

bertanggungjawab, untuk mengatur dan

prospek

mengurus

pemerintah

setempat

kepentingan sesuai

wilayahnya. otonomi

kondisi

Adapun daerah

masyarakat dan

potensi

tersebut,

sering

muncul

dalam

otonomi

daerah

adalah

kemampuan daerah

pembiayaan dalam

potensi

melaksanakan

pada

dasarnya,

penyelenggara

itu

bertujuan

penyelenggara pemerintah serta melayani

meningkatkan daya guna dan hasil guna

masyarakat

penyelenggaraan

dinamika

pemerintah

daerah,

terutama dalam pelaksanaan pembangunan

fungsinya

rangka

pembangunan,

setempat kehidupan

sebagai

sejalan

dengan

masyarakat

yang

harus dilayani.

dan pelayanan terhadap masyarakat serta

Terkait pada daerah otonom, kota

untuk meningkatkan pembinaan kesatuan

Pontianak

politik dan kesatuan bangsa.

Kalimantan Barat yang merupakan daerah

Dalam Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,

sebagai

ibu

kota

provinsi

otonom yang dituntut mampu menjalankan roda

pemerintahannya

dengan 2

SURYONO, NIM E01107098 Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP UNTAN


memanfaatkan pendapatan asli daerah itu

provinsi, kota Pontianak memiliki peluang

sendiri. Secara umum kota Pontianak

dan

akhir-akhir

menentukan

ini

menunjukkan

tantangan

tersendiri

kebijakan

dalam

pembangunan.

perkembangan aktivitas ekonomi yang

Dalam hal ini, tentunya pemerintah kota

pesat. Dengan pelaksanaan otonomi daerah

Pontianak akan dapat melihat sejauh mana

ini tentunya faktor yang dominan dan turut

kebijakan pembangunan yang akan diambil

menentukan perencanaan dan pelaksanaan

dan

pembangunan daerah, adalah keuangan

daerah

daerah itu sendiri. Faktor pendanaan sangat

penerimaan daerah tersebut, sehingga akan

memegang peranan penting dalam setiap

terbangun

kegiatan pemerintahan dan hampir semua

perkembangan pembangunan daerah secara

kegiatan pembangunan membutuhkan dana

struktural dan finansial.

yang cukup. Makin besar penerimaan kas

Berkaitan

disesuaikan

pada

potensi-potensi

yang ada guna menghasilkan

sebuah

keselarasan

dengan

antara

penerimaan

keuangan daerah akan semakin besar pula

daerah, tentunya pendapatan asli daerah

kemampuan daerah untuk menyeleng-

merupakan salah satu sumber keuangan

garakan pembangunan disegala bidang.

daerah

Dalam

kebijaksanaan

pemba-

yang

memberikan

diharapkan kontribusi

dan yang

dapat besar.

ngunan, pemerintah kota Pontianak harus

Pendapatan asli daerah ini dapat dihasilkan

mencari

untuk

dari berbagai sektor sebagaimana potensi-

menginvestasikan dalam jasa atau layanan,

potensi yang dimiliki daerah itu sendiri.

fasilitas-fasilitas,

untuk

Khususnya di kota Pontianak, banyak

mempertinggi aktivitas-aktivitas ekonomi

potensi yang bisa dimanfaatkan guna

yang

menunjang

cara

yang

efektif

infrastruktur

setidaknya

dapat

menunjang

penerimaan

dalam

Dalam

Nomor

28 tahun 2009,

bahwa

sumber-sumber

UU

dijelaskan

keuangan

daerah.

pendapatan

asli

daerah.

Adapun yang termasuk sumber-sumber pendapatan asli daerah yakni terdiri dari : a) hasil pajak daerah,

penerimaan daerah itu yaitu pendapatan

b) hasil retribusi daerah,

asli daerah, dana perimbangan, pinjaman

c) hasil perusahaan milik daerah, dan

daerah dan lain-lain penerimaan yang sah. Berdasarkan sumber penerimaan daerah tersebut, tentunya banyak yang bisa dilakukan

pemerintah

kota

Pontianak

hasil pengelolaan milik daerah yang dipisahkan, d) lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan

Berdasarkan sumber pendapatan

terkait keuangan daerah. Sebagai ibu kota

asli daerah di atas, sektor retribusi daerah 2



tentunya menjadi potensi yang cukup

lahan pekerjaan bagi masyarakat, dan

memberikan

selanjutnya

kontribusi.

Dengan

pemanfaatan potensi yang ada di kota

berdampak

pula

pada

pendapatan asli daerah kota Pontianak.

Pontianak, Salah satu bentuk retribusi yang

Beberapa

jenis

usaha

yang

ditetapkan oleh pemerintah kota Pontianak

merupakan wajib retribusi sebagaimana

yang diatur berdasarkan Peraturan Daerah

ditetapkan dalam Perda Kota Pontianak no.

Kota Pontianak Nomor 4 Tahun 2005

4 tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan

tentang “Retribusi Pelayanan Pasar”.

Pasar (hal. 3-4), yaitu sebagai berikut:

Peraturan Daerah Kota Pontianak

“Bahwa

yang

merupakan

wajib

nomor 4 tahun 2005 tentang “Retribusi

retribusi dalam kawasan pasar yaitu

Pelayanan Pasar” ini merupakan aturan

orang

yang ditetapkan oleh pemerintah kota

menggunakan,

Pontianak sebagai acuan atau panduan

yang

dalam hal penarikan retribusi terhadap

Daerah. Maka dari itu pula yang

pedagang-pedagang

disebut sebagai objek retribusi yakni

yang

terdapat

di

pribadi

atau

badan

yang

memanfaatkan

pasar

disediakan

a.)

ini. Maka dengan begitu pemerintah kota

dalamnya kios dan los; b.) Pertokoan;

Pontianak

melakukan

c.) Toko di dalam maupun di luar

penarikan retribusi tersebut. Sebaliknya

kawasan pasar; d.) Pedagang Kaki

pemerintah

kota

Pontianak

juga

Lima termasuk di dalamnya gerobak,

berkewajiban

untuk

melakukan

suatu

tenda, bakulan, hamparan baik di

upaya dalam hal pengembangan sektor

dalam maupun di luar kawasan pasar

informal ini, agar sektor ini mampu

yang

menjadi suatu solusi yang nyata sebagai

Daerah.”

pendobrak

dalam

perekonomian peningkatan

untuk

menangani

perihal

Pontianak

seperti

kota

pendapatan

daerah

dan

tradisional

Pemerintah

seluruh pasar tradisional di kota Pontianak

berhak

Pasar

oleh

diijinkan

termasuk

oleh

Pemerintah

Berdasarkan permasalahan dihadapi

Pemerintah

Pontianak baik dalam

di

Daerah

yang Kota

hal pembenahan

ketersedianya lapangan pekerjaan bagi

ekonomi rakyat, tata kota maupun dalam

masyrakat kota Pontianak. Tentunya perlu

hal mengatasi Pendapatan Asli Daerah

dilakukan

(PAD),

beberapa

langkah

dan

pemerintah

mencoba

untuk

mekanisme agar tujuan tersebut dapat

mengambil langkah pembuatan kebijakan

tercapai khususnya pemanfaatan sektor

yaitu perumusan PERDA Kota Pontianak

informal

No. 4 tahun 2005 tentang Retribusi

di

pasar

Kemuning

kota

Pontianak yang saat ini dapat menjadi 3 SURYONO, NIM E01107098 Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP UNTAN


Pelayanan Pasar, dalam kebijakan tersebut

B. TINJAUAN PUSTAKA

hal yang diperhatikan antara lain : 1. Belum optimalnya Komunikasi yang

1.

Konsep Kebijakan Publik

dalam implementasi kebijakan Retribusi

Pengertian kebijakan merujuk pada

Pelayanan Pasar di pasar Kemuning

tiga hal yakni sudut pandang (point of

kota Pontianak.

view);

2. Minimnya sumber daya manusia dan sarana

prasarana

penunjang

yang

rangkaian

actions)

dan

tindakan

peraturan

(series

of

(regulations).

Ketiga hal tersebut menjadi pedoman bagi

terdapat dalam implementasi kebijakan

para

Retribusi Pelayanan Pasar di pasar

menjalankan sebuah kebijakan. Beberapa

Kemuning kota Pontianak.

definisi mengenai kebijakan publik antara

3. Sikap petugas yang masih kurang tegas

pengambil

keputusan

untuk

lain yaitu menurut Shiftz dan Russel

dalam menekankan kesadaran pada

(1997)

wajib retribusi untuk melaksanakan

mendefinisikan kebijakan publik dengan

kewajiban membayar retribusi di pasar

sederhana dan menyebut “is whatever

Kemuning kota Pontianak.

government dicides to do or not to do”.

4. Masih minimnya tingkat pengawasan

dalam

Winarno

(2002:78)

Chandler dan Plano (1982) dalam Winarno

yang ditetapkan dalam struktur birokrasi

(2002;89),

kebijakan

pada implementasi kebijakan Retribusi

pemanfaatan

Pelayanan Pasar di pasar Kemuning

sumber daya yang ada untuk memecahkan

kota Pontianak.

masalah publik atau pemerintah. Chandler

yang

publik

strategis

adalah terhadap

Fokus penelitian dalam penelitian

& Plano lalu membedakannya atas empat

ini: “Implementasi Peraturan Daerah Kota

bentuk, yakni regulatory, redistributive,

Pontianak nomor 4 tahun 2005 tentang

distributive, dan constituent.

retribusi

pelayanan

pasar

di

Pasar

Sementara,

Dye

(1981)

dalam

Kemuning Kota Pontianak”. Berdasarkan

Wibowo (2004:34), mengatakan bahwa

pembatasan

maka

kebijakan publik adalah “apapun yang

peneliti melakukan perumusan masalah

dipilih pemerintah untuk dilakukan atau

yang nantinya akan memberikan gambaran

tidak

pada pembahasan dalam penelitian ini:

mengatakan

“Bagaimana

Peraturan

adalah rangkaian pilihan yang saling

Daerah Kota Pontianak nomor 4 tahun

berhubungan yang dibuat oleh lembaga

2005 tentang Retribusi Pelayanan Pasar di

atau pejabat pemerintah pada bidang-

pasar Kemuning kota Pontianak?”

bidang

masalah

tersebut,

implementasi

dilakukan”.

Dunn

bahwa

yang

(1998:56),

kebijakan

menyangkut

publik

tugas 4



pemerintahan

seperti

pertahanan

masalah yang harus diselesaikan dengan

keamanan, energi, kesehatan, pendidikan,

pembuatan

kesejahteraan

identifikasi tersebut dilakukanlah formulasi

masyarakat,

kriminalitas,

perkotaan dan lainnya.

adalah

bahwa

kwenangan

pembuatan

Berdasarkan

kebijakan. Kebijakan disusun berdasarkan

Sedangkan Nasucha (2004:119), mengatakan

kebijakan.

alternatif-alternatif tindakan dan partisan.

kebijakan

publik

Setelah alternatif tindakan dan partisipan

pemerintah

dalam

disusun, maka proses adopsi dilakukan

kebijakan

yang

dengan memilih alternatif terbaik dengan

suatu

digunakan ke dalam perangkat peraturan

memperhatikan

hukum. Kebijakan tersebut bertujuan untuk

partisipan, proses dan muatan kebijakan.

menyerap

dinamika

sosial

syarat

pelaksanaan,

dalam

Tahap

masyarakat, yang akan dijadikan acuan

implementasi

perumusan

kebijakan terkait dengan pihak-pihak yang

kebijakan

agar

tercipta

hubungan sosial yang harmonis.

selanjutnya kebijakan.

adalah

Implementasi

terlibat, tindakan yang dilakukan dan

Dari beberapa definisi kebijakan

dampak terhadap muatan kebijakan itu

publik di atas, dapat dikatakan bahwa

sendiri. Setelah implementasi kebijakan

kebijakan publik yaitu :

dilakukan,

1. Keputusan atau aksi bersama yang

dilaksanakan. Pertanyaan yang timbul

dibuat oleh pemilik wewenang

dalam

evaluasi

evaluasi

kebijakan

antara

lain

harus

adalah:

2. Berorientasi pada kepentingan publik

bagaimana kebijakan, siapa yang terlibat,

dengan dipertimbangkan secara matang

apa konsekuensi implementasi dan apakah

terlebih dahulu baik buruknya dampak

ada

yang ditimbulkan.

mengubah kebijakan tersebut.

tuntutan

untuk

mencabut

atau

3. Untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. 4. Aksi

pemerintah

2. mengatasi

Menurut George C. Edward III

masalah dengan memperhatikan untuk

dalam Subarsono (2006:90), keberhasilan

siapa,

implementasi kebijakan akan ditentukan

untuk

dalam

Konsep Implementasi Kebijakan

apa,

kapan,

dan

bagaimana?. Sebuah

oleh banyaknya variabel atau faktor-faktor kebijakan

publik

akan

yang saling berhubungan satu sama lain.

disusun berdasarkan sebuah proses sebagai

Ada empat faktor yang mempengaruhi

berikut: identifikasi, formulasi, adopsi,

keberhasilan atau kegagalan implementasi

implementasi dan evaluasi. Dalam proses

kebijakan, yakni :

identifikasi, pemerintah merasakan adanya

a) Komunikasi

5 SURYONO, NIM E01107098 Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP UNTAN


Komunikasi

sangat

keberhasilan

pencapaian

implementasi

menentukan tujuan

kebijakan

Menurut

Edward

(dalam

Agustino,

dari

(2006:152), hal-hal penting dalam variabel

publik.

disposisi, yakni pengangkatan birokrat dan

Implementasi yang efektif terjadi apabila

insentif.

para pembuat keputusan sudah mengetahui

melaksanakan

apa yang akan mereka kerjakan. Terdapat

faktor penentu dalam keberhasilan suatu

tiga indikator yang dapat digunakan dalam

kebijakan.

mengukur

keberhasilan

variabel

Sikap

implementor

tugasnya

dalam

juga

menjadi

d) Struktur birokrasi

komunikasi, yaitu transmisi, kejelasan

Struktur

informasi, dan konsistensi informasi yang

mengimplementasikan kebijakan memiliki

disampaikan.

pengaruh

b) Sumber Daya

organisasi

yang

yang

signifikan

bertugas

terhadap

implemtasi kebijakan. Salah satu aspek

Sumberdaya adalah faktor penting untuk

struktur yang penting dari setiap organisasi

implementasi

berjalan

adalah adanya prosedur operasi yang

dengan efektif, tanpa adanya sumberdaya

standar (standart operating procedures atau

kebijakan hanya akan menjadi kertas dan

SOP).

kebijakan

agar

dokumen saja. Menurut Edward (dalam Agustino, 2006:151) indikator sumber

3.

Bagan Alur Kerangka Pikir

daya yakni terdiri dari yaitu staff yang cukup (jumlah dan mutu), informasi yang dibutuhkan,

kewenangan

dan

Peraturan Daerah Kota Pontianak nomor 4 tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Pasar

fasilitas/Sarana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan. Selanjutnya Edward III (dalam Widodo, 2008:98) mengemukanan bahwa “faktor sumberdaya

ini

mempunyai

peranan

penting dalam implementasi kebijakan”. Sumberdaya yang dimaksud meliputi: a. Sumber Daya Manusia b. Sumber Daya Anggaran c. Sumber

Daya

Informasi

dan

Kewenangan c) Disposisi (kecenderungan atau tingkah laku) Disposisi adalah watak dan karakteristik

Identifikasi Masalah dalam implementasi kebijakan - Komunikasi yang belum optimal - Minimnya ketersediaan sumber daya manusia dan sarana prasarana - Kurangnya ketegasan petugas guna meningkatkan kesadaran wajib retribusi - Minimnya pengawasan berdasarkan struktur birokrasi Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan Menurut George C. Edward III - Komunikasi - Sumber Daya - Disposisi (sikap birokrasi dan pelaksana) - Struktur birokrasi Terlaksananya Implementasi Peraturan Daerah Kota Pontianak nomor 4 tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Pasar dengan baik

yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, dan sifat demokratis.



logis, analisis logika, induksi, deduksi, analogi, komparasi dan sebagainya.

C. METODE PENELITIAN

Jenis

penelitian

ini

adalah

deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang mengungkapkan

fenomena

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

berkaitan

dengan implementasi kebijakan Retibusi

Untuk mengetahui implementasi

Pelayanan Pasar di Pasar Kemuning kota

kebijakan Peraturan Daerah nomor 4 tahun

pontianak sebagai kajian untuk meneliti


faktor-faktor yang berpengaruh dalam

Pasar Kemuning Kota Pontianak, peneliti

proses implementasi kebijakan tersebut,

melakukan penelitian secara mendalam

kemudian

suatu

tentang faktor-faktor yang mempengaruhi

paparan hasil penelitian untuk diambil

implementasi menurut George C. Edward

kesimpulan sesuai dengan hasil temuan di

III,

lapangan. Informan penelitian terdiri dari

disposisi, dan struktur birokrasi. Oleh

subjek sekunder dan subjek utama, yang

karena

mana subjek sekunder dalam penelitian ini

pembahasannya sebagai berikut :

yaitu Kepala Badan Pasar Kemuning dan

Komunikasi

Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah

Peraturan Daerah nomor 4 tahun 2005

Pengelolaan

tentang Retribusi Pelayanan Pasar di

menjelaskan

pasar

dalam

tradisional

Kota

Pontianak. Sedangkan subjek utama dalam

yaitu

komunikasi,

itu

sumber

penelitian

dalam

daya,

melakukan

implementasi

Pasar Kemuning Kota Pontianak

penelitian ini yaitu Pedagang di Pasar

Komunikasi

sangat

Kemuning sebanyak 5 pedagang. Objek

keberhasilan

dalam penelitian ini yakni terkait dengan

implementasi kebiajkan publik. Adapun

hasil implementasi Perda Kota Pontianak

yang menjadi aktor komunikasi terkait

No 4 Tahun 2005 tentang Retribusi

penyampaian segala bentuk informasi baik

Pelayanan

berupa

Kemuning

Pasar

di

dalam

kawasan

Pasar

pencapaian

menentukan

aturan

tujuan

maupun

dari

prosedur

mendukung

pelaksanaan kebijakan berdasarkan hasil

peningkatkan PAD Kota Pontianak. Teknik

wawancara dengan ibu Lisdawati, S.IP

pengumpulan berupa observasi, pedoman

selaku

wawancara,

Untuk

Perindustrian Perdagangan Koperasi dan

menganalisis data yang telah diperoleh

UKM Kota Pontianak, bahwa pihak dari

digunakan pendekatan Analisis Kualitatif,

Disperindagkop dan UKM merupakan

yang dasarnya menggunakan pemikiran

pihak yang berwenang untuk memberikan

dan

dokumentasi.

Kepala

Bidang

Pasar

Dinas



segala bentuk penyampaian informasi dari

Selanjutnya Disperindagkop dan UKM

kebijakan ini, sedangkan yang menjadi

melakukan penyampaian kepada UPTD

sasaran dalam komunikasi ini yaitu adalah

dan

pedagang yakni sebagai wajib retribusi.

kebijakan tersebut, yang mana dalam

Terdapat

tiga

indikator

pedagang

terkait

implementasi

yang

penyampaian tersebut dilakukan dengan

digunakan dalam mengukur keberhasilan

cara mensosialisasikan kebijakan tersebut

variabel komunikasi, yaitu:

secara lisan maupun tertulis. Informasi

a) Transmisi

secara

lisan

ini

dilakukan

dengan

Proses penyampaian informasi yang

pengadaan sebuah forum diskusi terkait

dimaksud adalah bagaimana cara dalam

dengan hal-hal yang diatur atau ditetapkan

penyampaian informasi dari pihak pembuat

dalam kebijakan tersebut. Penyampaian

kebijakan dengan pihak pelaksana. Hal ini

informasi seperti yang dijelaskan tersebut

penting karena penyaluran komunikasi

dianggap lebih efektif karena didalamnya

yang baik akan dapat menghasilkan suatu

akan terdapat sebuah pemahaman yang

implementasi yang baik pula. Seringkali

sejalan

yang terjadi dalam penyaluran komunikasi

bersama. Selain itu, dalam diskusi tersebut

adalah adanya salah pengertian antara

juga akan dihasilkan sebuah temuan-

pembuat

temuan baru terkait kebutuhan pedagang.

kebijakan

implementernya. Pontianak

yang

dengan

Pemerintah membuat

Kota kebijakan

dan

bisa

dimengerti

secara

b) Kejelasan Informasi Komunikasi

yang

diterima

oleh

retribusi pasar dan juga menyampaikan

pelaksana kebijakan haruslah jelas dan

informasi kebijakan tersebut melalui 2

tidak membingungkan. Hasil wawancara

(dua) cara yaitu dengan lisan dan tertulis.

penulis dengan ibu Lisdawati, S.IP selaku

Informasi

penulis

Kepala Bidang Pasar Dinas Perindustrian

maksud adalah berupa pertemuan dengan

Perdagangan Koperasi dan UKM Kota

tim dari Pemerintah Kota Pontianak yang

Pontianak berhubungan dengan kejelasan

mana

informasi

berupa

kebijakan

lisan

tersebut

yang

dirumuskan,

yang

diterima

mengenai

kemudian kebijakan tersebut disampaikan

pemungutan retribusi pasar, menyatakan

sebagaimana yang telah ditetapkan sebagai

bahwa Informasi yang diterima semuanya

kebijakan kepada instansi terkait yakni

sudah jelas karena informasi disampaikan

Disperindagkop

yang

dengan draf aturan yang ada, baik itu

notabanenya merupakan memang instansi

terkait dengan besarnya retribusi yang

yang membidangi urusan pasar yang

harus dibayarkan oleh pedagang maupun

merupakan bagian perdagangan dan ukm.

aturan-aturan terkait sanksi yang diberikan

dan

UKM



serta kewajiban-kewajiban lainnya yang

informasi tentang kebijakan tetap konsisten

harus dilakukan oleh pedagang.

karena isi kebijakan tersebut belum pernah

Hasil wawancara dengan beberapa pedagang yaitu : 1) bapak Bambang (40)

berubah

sehingga

informasi

yang

disampaikan pun juga tidak berubah.

pedagang sayur dan rempah pada los blok

Sedangkan

terkait

A; 2) ibu Chotijah (38) pedagang ayam

informasi

potong pada los blok B; 3) bapak Rudi (43)

berkenaan dengan seperti aturan-aturan

pedagang ikan pada blok C; dan 4) bapak

maupun kewajiban-kewajiban pedagang

Mattamin (49) pedagang sayur/pedagang

serta tugas-tugas uptd, hasil wawancara

kaki lima, sebagaimana wawancara yang

dengan ibu Lisdawati, S.IP selaku Kepala

telah dilakukan kepada para pedagang

Bidang

tersebut disimpulkan pula bahwa Informasi


yang didapat sudah jelas karena ada aturan

Pontianak menyatakan bahwa informasi

secara tertulis yang diberikan oleh pihak

akan tetap konsisten selama aturan tersebut

dinas.

belum ada perubahan, dan ketika terjadi Berdasarkan

hasil

wawancara

lain

Pasar

sebuah

yang

informasidisampaikan

Dinas

perubahan

Perindustrian

informasi

tersebut penulis menyimpulkan bahwa

disampaikan

informasi yang diterima dari pembuat

kewajiban serta tugas-tugas dari uptd, kami

kebijakan kepelaksana kebijakan dan yang

selaku

menerima kebijakan tersebut sudah sangat

menyampaikan dan selanjutnya informasi

jelas. karena selain penyampain melalui

tersebut tidak akan ada perubahan.

tim

juga

semua

pelaksanaan

ketentuan

kebijakan

untuk

retribusi

pasar

terkait

hal-hal

yang

pelaksana

Berdasarkan tersebut

penulis

akan

hasil dapat

aturan,

segera

wawancara menyimpulkan

tercantum dalam Perda Nomor 4 Tahun

bahwa informasi yang disampaikan oleh

2005 tentang retribusi pasar.

pembuat

c) Konsistensi

Informasi

yang

disampaikan Terkait

kebijakan

kepada

pelaksan

kebijakan sudah konsisten, karena belum mengalami perubahan.

konsistensi

informasi

Berdasarkan

hasil

wawancara

peraturan daerah nomor 4 tahun 2005

terkait tiga indikator komunikasi di atas

tentang retribusi pasar yang disampaikan,

maka

hasil wawancara dengan ibu Lisdawati,

komunikasi yang dilakukan sudah berjalan

S.IP selaku Kepala Bidang Pasar Dinas

dengan

Perindustrian Perdagangan Koperasi &

komunikasi dilakukan secara musyawarah

UKM Kota Pontianak menyatakan bahwa

dan sesuai dengan aturan yang ditetapkan

dapat

baik,

disimpulkan

karena

bahwa

mekanisme



dan informasi yang disampaikan dapat

sumber daya yang akan mendukung dalam

diterima secara jelas serta tetap konsisten.

implementasi kebijakan peraturan daerah

Namun

dalam

kota Pontianak nomor 4 tahun 2005

komunikasi juga harus dilakukan secara

tentang retribusi pasar, beliau menyatakan

terus menerus dalam periode tertentu, hal

bahwa unsur sumber daya manusia, unsur

ini

menutup

sarana dan prasana yang memadai dan

kemungkinan akan terjadi perubahan atau

mencukupi, dan unsur-unsur pendukung

pergantian

yang

selain itu tentu akan menjadi penentu

melakukan aktifitas di pasar kemuning,

tingkat keberhasilan penerapan kebijakan

sehingga dalam hal ini perlu adanya

ini.

menurut

penulis,

dikarenakan

tidak

daftar

penyampaian

pedagang

informasi

agar

Adapun indicator yang terkandung

pedagang yang baru tersebut mengetahui

dalam sumber daya yang merupakan salah

ketentuan-ketentuan terkait retribusi pasar

satu

dan aturan-aturan lainnya berhubungan

implementasi kebijakan yakni terdiri dari

aktifitas berdagang di pasar kemuning.

beberapa elemen, yaitu sebagai berikut :

Sumber

a.

Daya

dalam

kembali

implementasi

faktor

yang

mempengaruhi

Staf yang cukup (jumlah dan


mutu)


Sumber daya yang utama dalam implementasi kebijakan adalah staf. Hasil

Pasar Kemuning Kota Pontianak Dalam

suatu

kebijakan

faktor


sumber daya juga menjadi hal utama yang

selaku

harus diperhatikan dalam implementasi


kebijakan. Dalam hal ini sumber daya yang

UKM Kota Pontianak mengenai staf

dimaksud

cukup,

menyatakan bahwa Staf yang ada sekarang

informasi, wewenang dan juga fasilitas

kami rasakan masih kurang, khususnya di

atau sarana dan prasarana yang mendukung

pasar Kemuning kami masih merasa

jalannya

implementasi

kurang petugas penagih retribusi yang

peraturan daerah nomor 4 tahun 2005

hanya berjumlah 1 orang, sedangkan

tentang retribusi pasar di pasar Kemuning

petugas bagian kebersihan dan keamanan

Kota

pasar itu tidak ada.

adalah

staf

pelaksanaan

Pontianak.

yang

Sebagaimana

hasil

wawancara dengan ibu Lisdawati, S.IP selaku

Kepala

Bidang

Pasar

Kepala

Dari

hasil

Bidang

Pasar

wawancara

Dinas

tersebut

Dinas

dapat simpulkan bahwa sumber daya


khusus staf di pasar kemuning kota

UKM Kota Pontianak terkait unsur-unsur

pontianak masih terdapat kekurangan. 10



Kekurangan tenaga tersebut terjadi pada

Pada umumnya, kewenangan harus

petugas yang bergerak di bidang penagihan

bersifat

retribusi/kolektor, sedangkan di bidang lain

dilaksanakan.

seperti kebersihan pasar memang tidak

otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana

disediakan

dalam

petugas

khusus

untuk

menangani kebersihan.

formal

agar

kebijakan dapat

Kewenangan

melaksanakan

merupakan

kebijakan

yang

ditetapkan. Hasil wawancara dengan ibu

Pada petugas penagih, secara rinci

Lisdawati, S.IP selaku Kepala Bidang

dalam wawancara tersebut dijelaskan juga

Pasar Dinas Perindustrian Perdagangan

bahwa hanya terdapat 1 petugas yang

Koperasi

bertugas melakukan penagihan retribusi.

menyatakan bahwa kewenangannya disini

b.

meningkatkan pendapatan retribusi pasar.

Informasi yang dibutuhkan

dan

UKM

Kota

Pontianak

Informasi merupakan sumber penting

Wewenang para pelaksana kebijakan

dalam pelaksaan kebijakan, ketersediaan

pemungutan retribusi pasar adalah dapat

informasi yang cukup sangat mendukung

meningkatkan

pelaksanaan kebijakan. Hasil wawancara

termasuk


pendapatan asli daerah juga meningkat.

Bidang

d.

Pasar

Dinas

Perindustrian


pendapatan

retrribusi

retribusi

pasar,

sehingga

Sarana yang dibutuhkan Dalam

implementasi

kebijakan

Pontianak menyatakan bahwa pelaksanaan

retribusi pelayanan pasar ini memerlukan

pemungutan retribusi pasar sudah sesuai

sarana

dengan apa yang ada dalam perda. Beliau

kendaraan dinas untuk menjalankan tugas

menambahkan bahwa Kami menjalankan

pelaksana dengan baik. Hasil wawancara

tugas dalam pemungutan retribusi sesuai


dengan apa yang sudah diatur jadi saya

Bidang

pikir semua itu sudah jelas.


Sesuai dengan pernyataan diatas dapat penulis simpulkan bahwa informasi mengenai

pelaksanaan

dan

prasarana

Pasar

seperti

Dinas

kantor,

Perindustrian

Pontianak menyatakan bahwa Fasilitas yang didapat hanya honor bagi penagih.

pemungutan

Berdasarkan hasil wawancara penulis

retribusi sudah sangat jelas, begitu pula

menyimpulkan bahwa sarana dan prasara

personil-personil yang terlibat didalamnya

yang disediakan oleh pemerintah didalam

harus melaksanakan tanggungjawab sesuai

pengimplementasian kebijakan peraturan

dengan aturan yang telah dikeluarkan.

daerah nomor 4 tahun 2005 tentang retribusi

c.

Kewenangan

pelayanan

berpengaruh

terhadap

pasar

ini

sangat

jalannya

proses 11



pelaksanaan pemungutan retribusi pasar

pasar dan pelaksana tersebut bekerja sesuai

yang dilakukan oleh implementer karena

dengan tugasnya.

dengan fasilitas yang mencukupi maka

Berdasarkan

hasil

wawancara

implementer juga dapat bekerja dengan

tersebut, penulis menyimpulkan bahwa

baik. Sarana yang disediakan adalah honor

aparat

diperuntukkan untuk staf/penagih retribusi

pemungutan

Disposisi

komitmen

(Sikap

Birokrasi

dan

pelaksana

yang

retribusi dalam

melaksanakan

pasar

memiliki

melaksanakan

tugas

implementasi

mereka sesuai dengan tugas dan wewenang


serta ketetapan yang terdapat pada Perda


kota pontianak nomor 4 tahun 2005


tentang retribusi pelayanan pasar.

Pelaksana)

dalam

Disposisi karakteristik

adalah yang

watak

dan

Kejujuran aparatur pelaksana

oleh

Kejujuran adalah suatu sikap yang

implementer, seperti komitmen, kejujuran,

mutlak dimiliki oleh seorang implementer,

dan sifat demokratis. Apabila implementer

karena

memiliki

maka

melaksanakan kebijakan maka akan hilang

pelaksana akan menjalankan tugas dengan

kepercayaan dari pembuat kebijakan dan

baik seperti yang diinginkan oleh pembuat

masyarakat terhadap pelaksana kebijakan.

kebijakan. Ketika implementer memiliki

Berkenaan dengan kejujuran yang wajib

sikap yang berbeda dengan pembuat

dimiliki

kebijakan,


disposisi

maka

dimilik

b.

yang

proses

baik,

implementasi

tanpa

para

di

implementer,

a.

Komitmen aparatur pelaksana


Komitmen dari aparatur pelaksana

UKM Kota Pontianak menyatakan bahwa

berjalannya

dapat

Dinas

petugas memang harus memiliki sifat jujur

tersebut

sesuai

diinginkan.

Hasil

retribusi diberikan buku tagihan dengan


daftar list pedagang yang dibuat secara

selaku

Dinas

rekap, setiap pedagang membayar retribusi


maka petugas penarik retribusi langsung

UKM Kota Pontianak mengenai komitmen

mencatat pembayaran retribusi pedagang

aparat

pada hari itu dibuku tagihan dan begitu

dengan

kebijakan

menunjang

Pasar

Hasil

selaku

kebijakan

Bidang

dalam

kebijakan juga menjadi tidak efektif.

sebuah

Kepala

kejujuran

apa

yang

Kepala

pelaksana

Bidang

Pasar

menyatakan

bahwa

Komitmen itu memang perlu dimiliki oleh

pada

saat

menagih,

petugas

penarik

juga pada hari selanjutnya.

pelaksana dalam pemungutan retribusi 12 SURYONO, NIM E01107098 Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP UNTAN


Selanjutnya

hasil

wawancara

setiap aparat pelaksana mutlak memiliki

dengan kolektor, menyatakan bahwa Kami

sifat

hanya bertugas menagih retribusi dari

tugasnya serta dapat menerima dengan

pedagang dan hasilnya langsung kami

lapang dada hasil pemungutan retribusi

kepada pihak dinas.

walaupun tidak mencapai target, tapi

Dari

hasil

wawancara

tersebut

demokratis

dalam

menjalankan

pelaksana juga harus mengingat bahwa

penulis dapat simpulkan bahwa apabila

wewenangnya

kolektor selesai malakukan penagihan

pendapatan retribusi pasar.

kepedagang-pedagang, hasilnya langsung

Struktur Birokrasi dalam implementasi

diserahkan kepada pihak dinas khususnya


bidang pasar disperindagkop dan ukm.


c.


Sifat

demokratis

dari

aparat

Menurut

pelaksana Sifat

yaitu

demokratis

yang

penulis

keempat

Edward

yang

meningkatkan

III,

variabel

mempengaruhi

maksud adalah sifat aparat pelaksana untuk

keberhasilan

dapat menerima segala kebijakan yang ada

publik adalah struktur birokrasi. Dalam

serta melaksanakannya sesuai tugasnya

penelitian ini, struktur yang dimaksud

masing-masing dan juga dapat menerima

adalah struktur pengelola dan prosedur

hasil-hasil yang telah dicapai.

kerja untuk mengatur tata aliran pekerjaan

Berkenaan dengan sifat demokratis

implementasi

tingkat

dalam pelaksanaan kebijakan, adapun yang

tersebut, Hasil wawancara dengan ibu

menjadi indikatornya yaitu:

Lisdawati, S.IP selaku Kepala Bidang

a. Struktur

Pasar Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi

dan

UKM

Kota

Pontianak

kebijakan

Dalam

penelitian

ini

penulis

maksudkan adalah struktur pengelola dari

menyatakan bahwa petugas melakukan

implementasi

pemungutan retribusi pasar sudah bekerja

Pontianak nomor

dengan baik dan sesuai dengan tugasnya

retribusi pelayanan pasar ini. Dari hasil

masing-masing, sedangkan masalah hasil


tagihan dapat diterima dengan lapang dada

selaku

karena pedagang juga tidak bisa dikerasi


jadi sedikit atau banyaknya hasil tagihan

UKM Kota Pontianak terkait struktur

harus diterima.

organisasi dalam implementasi kebijakan

Berdasarkan

hasil

wawancara

tersebut, penulis menyimpulkan bahwa

peraturan

Kepala

daerah

kota

4 tahun 2005 tentang

Bidang

Pasar

Dinas

retribusi pelayanan pasar ini disesuaikan dengan

struktur

yang

dibuat

oleh 13



Disperindagkop dan Ukm kota Pontianak

mengumpulkan

dan bagan organisasi pasar Kemuning kota

diserahkan kepada pihak Disperindagkop

Pontianak

dan UKM khususnya bidang Pasar.

dan

berjalan

sebagaimana

hasil

pungutan

dan

tupoksi tugas masing-masing bidang yang ditetapkan

dalam

struktur

organisasi

tersebut.

E. PENUTUP

b. Prosedur Prosedur merupakan cara atau alur kerja.

Dalam

penelitian

penulis

Berdasarkan hasil penelitian pada

maksudkan adalah cara atau alur kerja para

yang telah diuraikan penulis pada bab-bab

pelaksana yang melaksanakan kegiatan-

sebelumnya

kegiatan pada tiap harinya sesuai dengan

penelitian tentang implementasi Peraturan

standar yang ditetapkan. Hasil wawancara

Daerah nomor 4 tahun 2005 tentang


Retribusi

Bidang

Kemuning Kota Pontianak, khususnya

Pasar

Dinas

ini

a) Kesimpulan

Perindustrian

yang

merupakan

Pelayanan

di

membahas

Pontianak menyatakan bahwa

mempengaruhi kebijakan menurut George

kerjanya

sesuai

dengan

Perda

Kota

faktor-faktor

Pasar

Perdagangan Koperasi dan UKM Kota prosedur

terkait

Pasar

hasil

yang

C. Edward III maka penelitian ini dapat

Pontianak tentang Retribusi pelayanan

disimpulkan sebagai berikut :

pasar, segala bentuk mekanisme yang

1. Secara garis besar komunikasi yang

dijalankan tetap mengacu pada apa saja

dilakukan

yang dibutuhkan dan ditetapkan dalam


kebijakan retribusi pasar.

Pontianak sudah cukup baik dan

Dalam wawancara tersebut, Beliau menambahkan

pula

Perindustrian

berjalan secara lancar karena informasi

prosedur

yang disampaikan tidak mengalami

penarikan retribusi dikatakan pemungutan

perubahan dari ketentuan yang telah

dilakukan langsung dilapangan yakni di

diatur.

pasar Kemuning

oleh petugas penagih

menutup kemungkinan akan terjadi

yang telah ditunjuk oleh bidang pasar

kesalah pemahaman pedagang dalam

Disperindagkop dan UKM kota Pontianak.

menanggapi informasi yang diterima,

Kolektor

retribusi

karena komunikasi yang dilakukan

langsung kepada para pedagang yang ada

hanya ketika ada informasi-informasi

di pasar Kemuning kota Pontianak, setelah

baru yang perlu disampaikan maupun

melakukan penarikan selanjutnya kolektor

disepakati

tersebut

terkait

Dinas

menarik

Namun

demikian,

dengan

tidak

musyawarah. 14



Komunikasi dijalankan dengan 2 cara

kejujuran dalam menjalankan tugas

yaitu lisan yaitu secara musyawarah

tetap dijunjung tinggi, serta sifat

bersama pedagang, sedangkan kedua

demogratis yang ditunjukkan dengan

secara tulisan yaitu dengan berupa

mendengarkan keinginan dan keluhan

pengumuman, selebaran, dan lainnya

para pedagang.

terkait perda dan aturan lainnya. 2. Pada

implementasi

perda

4. Struktur birokrasi dalam implementasi

retribusi

kebijakan yang dikembangkan George

pelayanan pasar ini, dapat dinilai

C. Edward III mempunyai 2 unsur

bahwa

cukup

yaitu struktur dan prosedur. Struktur

memenuhi seperti pada sumberdaya

birokrasi disesuaikan pada struktur

manusia dirasakan dan disadari pula

organisai pada Disperindagkop dan

masih kurang, khususnya pada petugas

UKM.

penagih yang hanya memiliki 1 orang

retribusi

petugas. Sedangkan unsur sarana yang

dikhususkan pada bidang retribusi

diberikan, pihak disperindagkop dan

disperindagkop

ukm

pontianak.

sumberdaya

hanya

belum

memfasilitasi

petugas

Dalam

implementasi

pelayanan

pasar,

dan

ukm

Sehingga

perda lebih

kota dalam

dengan buku tagihan yang berupa list

prosedurnya itu disesuaikan dengan

wajib retribusi, dan petugas hanya

aturan-aturan dan ketentuan yang telah

mendapatkan honor sebagai upah kerja

ditetapkan berdasarkan job description

penagihan.

dari masing-masing bidang.

3. Disposisi

(sikap

pelaksana)

birokrasi

dalam

dan

implementasi

b) Implikasi

kebijakan yang dikembangkan George

Manfaat yang diharapkan dengan

C. Edward III terdapat 3 indikator yaitu

dilakukannya penelitian ini adalah sebagai

komitmen,

input atau masukan bagi pemerintah kota

kejujuran,

dan

sifat

demogratis aparatur pelaksana. Secara

Pontianak

umum aparatur pelaksana baik itu


Dinas

UKM

Perindustrian

Perdagangan

khususnya

Kota

bagi

Pontianak

Dinas

guna

Koperasi dan UKM maupun aparatur

mengoptimalkan implementasi Peraturan

pelaksana

penagih

Daerah Kota Pontianak nomor 4 tahun

mempunyai kecenderungan sikap yang


cukup baik ketika menjalankan tugas

Pasar

sebagai

kebijakan.

sebagaimana merupakan salah satu sumber

Komitmen terhadap kewajiban dan

Pendapatan Asli Daerah ini dan sebagai

yakni

petugas

implementor

Kemuning

Kota

Pontianak



bahan

untuk

saling

kontrol

terhadap

pelaksanaannya dilapangan.

minimal

2

orang

petugas

yang

melakukan pemungutan retribusi secara

Selain itu peneliti juga berharap

bergantian, dan dapat mengantisifasi

apabila penelitian ini dapat dijadikan

jika

terjadi

salah

satu

sebagai landasan teori, referensi, dan

berhalangan

untuk

melaksanakan

tempat berpijak bagi peneliti yang lainnya

tugasnya agar kinerja pemungutan

yang ingin meneliti dengan tema yang

berjalan

masih berkaitan dengan penelitian ini

secara teratur. Tentunya melakukan

dimasa yang akan datang.

regenerasi terhadap petugas pemungut

optimal

dan

petugas

berlangsung

retribusi sangatlah penting, karena c)

pengaruh

Saran Berdasarkan hasil penelitian, maka

usia

terhadap

juga

efektifitas

berpengaruh

kinerja

peneliti merekomendasikan beberapa saran

melakukan

terkait implementasi Peraturan Daerah

Selain

nomor 4 tahun 2005 tentang Retribusi

perlengkapan sarana aparatur pelaksana

Pelayanan Pasar di Pasar Kemuning Kota

yang dibutuhkan dalam melakukan

Pontianak, antara lain sebagai berikut :

pemungutan

1. Dalam

diperhatikan karena fasilitas penunjang

komunikasi

tentunya

perlu

pemungutan

dalam

retribusi.

menambah

petugas,

retribusi

untuk

informasi yang disampaikan sudar

retribusi sangat dibutuhkan agar kinerja

pernah

petugas tersebut dapat berjalan dengan

hal

ini

dilakukan agar jika terjadi pergantian pedagang

sebagai

pengguna

jasa

petugas

perlu

dilakukan secara berkala walaupun

diinformasikan,

para

juga

pemungutan

lancar. 3. Terkait

disposisi

perlu

melakukan

terhadap

petugas

pelayanan pasar, pedagang tersebut

pengawasan

bisa memahami terhadap aturan yang

pemungutan retribusi, karena tidak

telah

menutup kemungkinan akan terjadi

ditetapkan

bersama.

Selain

dan itu

disepakati perlu

juga

kecurangan atau penyimpangan dalam

dilakukan sosialisasi kepada para wajib

menjalankan

retribusi guna membangun kesadaran

langsung ke lapangan akan menjadi

dan mengingatkan kepada pedagang

upaya

akan pentingnya retribusi pelayanan

kecenderungan

pasar.

lapangan. Pengawasan dapat dilakukan

2. Terkait sumber daya, penambahan jumlah petugas pemungut retribusi,

tugasnya.

yang

tepat sikap

Pengawasan

guna

menilai

dari

petugas

dengan pendekatan-pendekatan kepada petugas

dan

pedagang

guna 16



mendapatkan informasi yang berkaitan dengan kinerja dan sikap birokrasi atau pelaksana kebijakan, sehingga akan mendapatkan

penilaian

bagaimana

tentang

sikap-sikap

ketika sedang menjalankan kebijakan. 4. Struktur birokrasi yang ada harus dan

sesuai

dengan

Job

Description dari masing-masing bidang begitu

juga

prosedur

yang

telah

ditetapkan harus berjalan sesuai dengan mekanisme yang sudah ada. Namun perubahan

struktur

birokrasi

dan

prosedur yang dijalankan tidak akan menutup kemungkinan akan dan harus dilakukan.

Tentunya

Dunn, William. 1998. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

yang

ditunjukkan pelaksana ataupun petugas

sejalan

Damsar. 1997. Sosiologi Ekonomi. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

perubahan

tersebut harus didasarkan pada situasi

Faisal, Sanapiah. 1999. Format-format Penelitian Sosial. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada Kartono, Kartini. 1980. Teori Kepribadian. Bandung: PT. Alumni. Meter, Donald S. Van and Carl E. Van Horn. 1975. The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework in Administration and Society. Beverly Hills: Sage Publication. Nugroho, R. D. 2004. Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi. Jakarta: PT. Gramedia. Sugiyono. 2007. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta

dan kondisi sesuai kebutuhan, sehingga struktur birokrasi dan prosedur yang dijalankan

akan

kebutuhan

yang

sejalan

dengan

didasarkan

pada

kondisi sebenarnya.

F. REFERENSI

1. Buku-Buku: Amirin, Tatang M. 1995. Menyusun Rencana Penelitian. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada Chaizi, Nasucha. 2004. Reformasi Administrasi Publik Teori dan Praktik. Jakarta: PT. Grasindo

Wahab, S Abdul. 1997. Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara. Jakarta: PT. Bumi Aksara Wibowo, Edi, dkk. 2004. Kebijakan Publik dan Budaya. Yogyakarta: YPAPI Winarno, Budi. 1996. Teori Kebijakan Publik. Jogjakarta: Gajah Mada Express Winarno, Budi. 2002. Teori dan Proses Kebijakan. Yogyakarta: PT. Media Pressindo . 1999. Analisis Kebijakan Publik Teori dan Aplikasinya. Malang: PT Danar Wijaya.

2. Literatur Browsing :



Bappeda Kota Pontianak. 2007. Kajian Penanganan Permasalahan Pedagang Informal di Kota Pontianak. http://bappeda.pontianakkota.go.id/dok/ BAB%20III%20kajian%20PKL.pdf. Diakses pada selasa, 29 juni 2010 jam 16.07

3. Literatur Perundang-undangan : .2005. Peraturan Daerah Kota Pontianak nomor 4 tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan pasar. Pontianak: Sekretariat Daerah Kota Pontianak


IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR DI KAWASAN PASAR KEMUNING KOTA PONTIANAK

Recommend Documents