ARTI PENTING PEMERINTAH DESA DALAM PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG DESA Oleh : Dr. Eko Prasetyanto PP., M.Si., MA* A. Pendahuluan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memiliki arti dan makna tersendiri bagi Bangsa Indonesia. Bukan saja karena Undang-Undang ini adalah Undang-Undang pertama tentang Desa yang secara komprehensif mengatur persoalan-persoalan kewilayahan, kemasyarakatan dan permerintahan yang ada di Desa maupun dalam hubungannya dengan penyelenggaraan pemerintahan di atasnya, namun terlebih dari itu Undang-Undang Desa ini menjadi regulasi yang sangat ditunggu, memberi harapan bagi Desa dan mampu menjadi “magnet” bagi semua pemangku kepentingan untuk kembali “memperhatikan” arti penting Desa dalam format negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemahaman Desa secara utuh dalam tatanan kenegaraan adalah sangat penting. Mengapa hal ini sangat penting ? Karena ada beberapa alasan, Pertama secara historis, jelas bahwa sejarah menunjukkan sebelum tata pemerintahan di atasnya ada, Desa itu lebih dulu ada. Oleh karena itu sebaiknya Desa harus menjadi landasan dan bagian dari tata pengaturan pemerintahan sesudahnya. Desa yang memiliki tata pemerintahan yang lebih tua, seharusnya diberdayakan untuk menjadi ujung tombak dalam setiap penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Secara filosofis, menurut pendapat Prof. Mr J de Louter, seorang ahli tata negara Belanda dan F. Laceulle dalam suatu laporannya, menyatakan bahwa bangunan hukum Desa merupakan fundamen bagi tatanegara Indonesia (Sutardjo, 1984: 39). Artinya bahwa kemajuan bangsa dan negara Indonesia sebenarnya juga terletak di Desa. Hal ini tentu saja tidak berlebihan manakala diperhatikan secara seksama bahwa semua sumberdaya itu sebenarnya berpusat di Desa, baik SDM maupun sumberdaya manusia. *Direktur Evaluasi Perkembangan Desa, Ditjen Bina Pemdes, Kemendagri
1
Secara eksplisit dan implisit, tujuan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, adalah untuk mewujudkan Desa yang maju, mandiri dan sejahtera tanpa harus kehilangan jati dirinya. Aspek-aspek penting yang diatur antara lain mengenai penataan desa, kewenangan desa, penyelenggaraan pemerintahan, hak dan kewajiban desa dan masyarakat desa, pembangunan desa dan pembangunan kawasan perdesaan, kekhususan Desa Adat,
dan sebagainya. Oleh karena itu,
Undang-Undang Desa memiliki posisi yang sangat strategis dalam kerangka pembangunan bangsa dan negara. untuk
kebaikan)
Undang-Undang
Dalam konteks politik par exellence (politik ini
dapat
dipandang
sebagai
solusi
dan
keberpihakan atas problematika yang dihadapi negara dalam menjawab persoalan kemiskinan, pengangguran, pendidikkan yang rendah, kesehatan yang buruk dan berbagai persoalan sosial lainnya, baik langsung maupun tidak langsung. Undang-Undang tentang Desa juga mengakomodir keberagaman Desa dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote yang saat ini jumlahnya kurang lebih 74.754 Desa (berdasarkan Permendagri 54 Tahun 2015 tentang Kode dan data Wilayah Administrasi Pemerintahan). Memperhatikan keberagaman ini maka Pertama, design Undang-undang tentang Desa mendasarkan
pada
kombinasi antara hak asal-usul dan adat-istiadat setempat (self governing
community), dan sekaligus memberi kewenangan kepada Desa untuk mengatur dan
mengurus
penyelenggaraan
pemerintahan,
pelaksanaan
pembangunan,
pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa (local self
government). Kedua, disain kelembagaan pemerintahan Desa merupakan kombinasi antara default village dan optional village yang sesuai dengan keragaman lokal. Dengan pengaturan seperti ini, terkandung makna bahwa Undang-Undang Desa mengakomodir berbagai kepentingan lokalitas, regionalitas, dalam tata aturan Negara Kesatuan Republik Indonesia sekaligus
dalam rangka mempercepat
menjawab persoalan masyarakat yang ada berdasarkan prioritas kebutuhan dalam menghadapi era kesejagatan yang tidak terelakkan lagi. Hal ini penting untuk dipahami oleh semua pihak karena majunya Desa juga akan sangat menentukan majunya pemerintahan di atasnya.
2
B. Permasalahan Pada
hakekatnya
penyelenggaraan
ada
3
(tiga)
kelompok
Pemerintahan,pelaksanaan
permasalahan
pembangunan,
dalam
pembinaan
kemasyarakatasn dan pemberdayaan masyarakat yaitu permasalahan kewilayahan, kemasyarakatan dan pemerintahan. Permasalahan kewilayahan, yang sering dihadapi oleh Pemerintah Desa saat ini antara lain adalah masalah penetapan dan penegasan batas desa, pemekaran desa, perencanaan pengembangan wilayah desa dan perencanaan pembangunan kawasan
perdesaan,
kemasyarakatan
yang
lingkungan dihadapi
dan antara
sebagainya. lain
Sedangkan
adalah
persoalan
permasalahan kemiskinan,
pengangguran, pendidikan yang rendah, kesehatan yang buruk, keterwakilan perempuan, perlindungan anak, dan sebagainya. Selanjutnya untuk permasalahan Pemerintahan dapat dikelompokkan dalam permasalahan kewenangan, keuangan, kelembagaan dan personil. Permasalahan kewilayahan ke depan akan menjadi sangat penting untuk diperhatikan, karena dengan meningkatnya intensitas pembangunan serta anggaran yang masuk ke Desa, bukan tidak mungkin bahwa masalah batas Desa akan menjadi persoalan yang sangat krusial. Batas Desa yang masih didasarkan pada batas alam sedikit demi sedikit harus ditata sedemikian rupa sehingga Desa memiliki batas Desa yang berdasarkan pada titik ordinat dan menggunakan pilar batas Desa Tipe D. Demikian juga dengan masalah pemekaran, kalau tidak dikendalikan bukan tidak mungkin Desa akan menjadi obyek kepentingan berbagai pihak. Selanjutnya yang perlu diperhatikan dalam masalah kewilayahan adalah masalah perencanaan pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan, dimana dalam ketentuan perundangundangan ada kewajiban Kepala Desa untuk membuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKP Desa), sebagai landasan bagi Pemerintah Desa dalam membuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa). Oleh karena itu, persoalan penguasaan pengetahuan mengenai tata cara pembuatan RPJM Desa, RKP Desa, dan APB Desa serta penguasaan mengenai penetapan skala prioritas pembangunan yang
3
dibutuhkan Desa dalam hubungannya dengan arah kebijakan pembangunan daerah adalah menjadi suatu permasalahan yang perlu diselesaikan. Sedangkan masyarakat,
untuk
antara
permasalahan
lain
terdapat
kemasyarakatan
permasalahan
dan
pemberdayaan
kemiskinan,
pengangguran,
pendidikkan yang rendah dan kesehatan yang buruk. Data menunjukkan bahwa persentase dan jumlah penduduk miskin secara bertahap terus mengalami penurunan, namun demikian Tahun 2014 masih ada 27,3 juta penduduk miskin yang perlu dientaskan (10,47%). Demikian juga dengan pengangguran yang ada di Desa, perlu dicermati penyebab maupun cara mengatasinya, apakah pengangguran yang ada bersifat friksional (frictional unemployment), pengangguran struktural (structural
unemployment), atau pengangguran siklis (cyclical unemployment). Selanjutnya dibidang Pemerintahan, permasalahan saat ini antara lain adalah permasalahan ketidakjelasan urusan yang menjadi kewenangan pemerintah Desa. Akibatnya, Pemerintah Desa mengalami kesulitan dalam mengoptimalkan tugas dan fungsinya, khususnya dalam mengembangkan sumber-sumber pendapatan aslinya. Dalam bidang keuangan persoalannya adalah bagaimana menggali dan mengelola keuangan, sedangkan dibidang kelembagaan permasalahan yang dihadapi seperti pembentukan organisasi yang gemuk, hubungan antar lembaga Desa yang kurang harmonis, kekurangan aparat yang kompeten, dan sebagainya. Pertanyaannya sekarang, strategi apa yang diperlukan untuk untuk mengatasi permasalahan-permasalahan
di
pelaksanaan
pembinaan
pembangunan,
atas
agar
penyelenggaraan
kemasyarakatan
dan
pemerintahan, pemberdayaan
masyarakat dapat berjalan dengan baik dan berkelanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ?
C. Strategi Penguatan Pemerintahan Desa Memperhatikan permasalahan-permasalahan di atas, hal ini perlu dijawab dengan mendukung penuh semangat Bapak Presiden dan Wakil Presiden yaitu Kerja, Kerja dan Kerja yang dilakukan dengan rasa optimis bahwa kita pasti bias maju dan sejajar dengan bangsa-bangsa yang maju lainnya. Pepatah mengatakan “Tidak ada permasalahan yang tidak dapat diselesaikan...”... “kalau ada kemauan pasti ada 4
jalan”. Berkaitan dengan ini,
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa
berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri telah siap untuk mengawal penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam rangka mewujudkan Kementerian Dalam Negeri sebagai “Poros Pemerintahan”. Saat ini, Ditjen Bina Pemdes telah melakukan pelatihan dan bintek dalam rangka menyiapkan SDM, khususnya aparat Pemerintah Desa, untuk meningkatkan kemampuan (cognitif), ketrampilan (psycho-motorik) dan sikap (attitude) . Untuk tahun 2015 telah dilatih 300-an Master of Trainer dari berbagai komponen, lembaga dan Provinsi serta telah dilakukan Training of Trainers untuk 2500-an pelatih dari Kabupaten/Kota bahkan sekarang dalam proses pelatihan untuk 222000 aparat Pemerintah Desa serta 14000 aparat Kecamatan. Hal ini sangat penting dilakukan dalam rangka mengawal pelakasanaan Undang-Undang Desa agar berhasil guna dan berdaya guna dalam mengatur dan mengurus penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan
pembangunan,
pembinaan
kemasyarakatan
dan
pemberdayaan
masyarakat. Selanjutnya, pengetahuan dan ketrampilan yang diberikan dalam pelatihan
tersebut
mencakup
manajemen
Pemdes,
Perdes,
Perencanaan
Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Desa. Pemahaman yang ditekankan selain pengelolaan keuangan Desa adalah cara dan mekanisme dalam perencanaan pembangunan, seperti dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa). Berbagai penyiapan pengetahuan dan ketrampilan ini perlu karena aparat Pemerintah Desa selain sebagai regulator, motivator, garda terdepan atau ujung tombak dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di desanya, juga sebagai agent of change bagi kemajuan, kemandirian dan kesejahteraan desanya.
5
6
