APLIKASI PRODUK IJARAH PADA PEMBIAYAAN MULTIJASA DI BMT UBASYADA – CIPUTAT SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi Untuk Memenuhi Syarat–syarat Mencapai Gelar Sarjana Komunikasi Islam (S.Kom.I)
Dhea Rizkia NIM: 109053000028
KONSENTRASI MANAJEMEN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH PROGRAM STUDI MANAJEMEN DAKWAH FAKULTAS ILMU DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 2013 M/1434 H
ABSTRAK
Dhea Rizkia. Aplikasi Produk Ijarah Pada Pembiayaan Multijasa Di BMT Ubasyada-Ciputat. Program Studi Manajemen Dakwah, Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Di bawah Bimbingan H. Mulkanasir, BA., SPd., MM. Dalam kehidupan masih banyak orang yang belum berkecukupan dari segi ekonomi. Contohnya saja kebanyakan orang tidak bisa membeli sesuatu baik irtu barang, rumah, dan lain-lain dengan secara tunai sehingga membeli dengan cara angsuran atau menyewa merupakan alternatif yang dapat dipilih. Hal ini yang menarik bagi penulis untuk dibahas, di BMT Ubasyada tersedia beragam kredit atau pembiayaan yang bisa dipilih sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Salah satunya adalah produk pembiayaan multijasa ijarah yang mana aplikasi sewa menyewa untuk mendapatkan akan manfaat atas suatu jasa. Tujuan dari penelitian ini adalah tentu saja untuk mengetahui bagaimana Aplikasi Produk Ijarah Pada Pembiayaan Multijasa yang diterapkan dipraktekkan di BMT Ubasyada. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu penulis melakukan analisis terhadap data-data informasi yang berdasarkan fakta yang diperoleh dilapangan baik itu melalui wawancara ataupun sumber-sumber data lainnya yang terdapat pada BMT Ubasyada. Hasil analisis penelitian ini menyimpulkan bahwa pembiayaan multijasa merupakan salah satu produk pembiayaan konsumtif dalam memenuhi kebutuhan akan manfaat atas suatu jasa, pembiayaan multijasa juga berpedoman dengan fatwa DSN-MUI dan aplikasi dalam prakteknya produk pembiayaan multijasa menggunakan dua akad yakni akad wakalah dan akad ijarah. Dengan demikian hasil penelitian ini mudah-mudahan dapat berguna bagi masyarakat yang membutuhkan pembiayaan, dan bagi BMT Ubasyada bisa lebih mengembangkan produk-produk pembiayaan lainnya. Kata kunci: Aplikasi, Produk Ijarah dan Pembiayaan Multijasa.
Jakarta, April 2013.
Dhea Rizkia
ii
KATA PENGANTAR
Dengan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah dilimpah kan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan tugas penyusunan skripsi ini. Shalawat serta salam tak lupa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW rasul paling mulia dan penutup para Nabi, serta iringan doa untuk para keluarganya, sahabat dan para pengikutnya. Dalam melakukan penelitian ini, penulis sangat terbantu oleh partisipasi dari banyak pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dan atas bantuannya, motivasi serta masukan terhadap penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada: 1.
Dr. Arif Subhan, MA, selaku Dekan Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. Pudek I Drs. Wahidin Saputra, MA. Pudek II Drs. H. Mahmud Jalal, MA. Pudek III Drs. Study Rijal LK, MA.
2.
Drs. Cecep Castrawijaya, MA, selaku ketua Jurusan Manajemen Dakwah, Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.
3.
H. Mulkanasir,BA.,S.Pd.,MM, selaku sekretaris Jurusan Manajemen Dakwah, sekaligus selaku dosen pembimbing yang telah banyak meluangkan waktunya untuk memberikan nasihat dan arahan kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat
iii
diselesaikan dengan baik. Semoga Allah SWT selalu memberikan rahmat dan perlindungannya. 4.
Teristimewa untuk kedua orangtuaku tercinta, Ayahanda Ammari dan Ibunda Rohyani yang telah memberikan kasih saying dengan besar hati mendidik dan menanamkan nilai-nilai kehidupan serta selalu menginspirasikan penulis sehingga dapat menyelesaikan bangku perkuliahan hingga akhir.
5.
Abang, Mbo, dan adikku tercinta, Chumaidi, Mujahidin, Afiyati, Chirunnisa, Zidni Fahman dan Bisri Mustofa yang telah memberikan semangat untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, dan keponakan-keponakanku yang telah memberikan keceriaan.
6.
Segenap TIM PENGUJI Sidang Munaqasyah, Bapak Noor Bekti Negoro,M.Si. Bapak Drs. Cecep Castrawijaya, MA, Drs. Wahidin Saputra, MA dan Drs. Sugiarto, MA. Yang telah member masukan dan saran kepada penulis sehingga skripsi diselesaikan dengan baik.
7.
Seluruh Dosen Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang selama ini telah memberikan ilmup engetahuan yang berlimpah, semoga ilmu yang telah diberikan bermanfaat bagi penulis.
8.
Pihak BMT Ubasyada Ciputat danseluruh stafnya. Yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan risetdalam penyusunan skripsi ini, khususnya kepada bapak Acep Rusdan selaku manager BMT yang telah meluangkan waktunya untuk penulis dalam mendapatkan data-data yang diperlukan.
9.
Pimpinan serta staf Perpustakaan Utama UIN, serta Perpustakaan Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi Syarif Hidayatullah Jakarta. Yang telah iv
membantu penulis dalam melengkapi literature guna mendukung penulisan skripsi ini. 10. My Best Friend. Dawam, Muthi’ah, Essa, Atiah, Tari, Ida, Tiara, Kamila dan yang lainnya (maaf tidak dapat disebutkan semua) yang selama ini telah memberikan inspirasi, support, bantuannya dalam menyelesaikan skripsi ini. 11. Untuk Muhammad Daniel Reza yang selalu setia menemani dan memberi support kepada penulis dalam mengerjakan skripsi ini sampaiselesai. 12. Semua teman-teman Manajemen Dakwah, Konsentrasi Lembaga Keuangan Syariah Angkatan 2009 kebersamaan dan dukungannya selama penulis menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih penulis ucapkan kepada semua pihak yang telah banyak membantu, baik dalam bentuk dukungan, semangat dalam menyelesaikan tugas ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua kalangan.
Jakarta, Mei 2013.
Dhea Rizkia
v
DAFTAR ISI
LEMBAR PERNYATAAN ................................................................................ i ABSTRAK ........................................................................................................... ii KATA PENGANTAR ......................................................................................... iii DAFTAR ISI ........................................................................................................ vi DAFTAR TABEL ............................................................................................... viii DAFTAR GAMBAR ........................................................................................... ix
BAB I
PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah .......................................................... 1 B. Pembatasan dan Perumusan Masalah...................................... 6 C. Tujuandan Manfaat Penelitian ................................................ 7 D. Review Kajian Terdahulu ....................................................... 8 E. Metodologi Penelitian ............................................................. 9 F. Sistematika Penulisan ............................................................. 13
BAB II
LANDASAN TEORI A. Ijarah ....................................................................................... 15 1. Pengertian Ijarah dan Landasan Hukumnya ...................... 15 2. Rukun dan Syarat Ijarah .................................................... 20 3. Macam-macam dan Sistem Transaksi Ijarah ..................... 23 4. KetentuanObjekIjarah ........................................................ 27 5. Ketentuan Fikih Muamalah Mengenai Ijarah .................... 28 B. Pembiayaan Multijasa ............................................................. 31 1. Pengertian Pembiayaan Multijasa...................................... 31 2. Dasar Hukum Pembiayaan Multijasa ................................ 33 3. Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majlis Ulama Indonesia Pembiayaan Multijasa........................................................ 34
vi
BAB III
GAMBARAN UMUM BMT UBASYADA CIPUTAT A. Sejarah Singkat BMT Ubasyada ............................................. 36 B. Visi, Misi, Maksud dan Tujuan ............................................... 37 C. Struktur Organisasi ................................................................. 38 D. Produk dan Layanan ................................................................ 44
BAB IV
TEMUAN LAPANGAN DAN ANALISIS A. Produk Pembiayaan Multijasa Pada BMT Ubasyada ............. 49 B. Aplikasi Produk Pembiayaan Multijasa di BMT Ubasyada.. . 53 C. Penggunaan Akad Ijarah dalam Aplikasi Pembiayaan Multijasa dar iSegi Fikih Muamalah ....................................................... 59
BAB V
PENUTUP A. Kesimpulan ............................................................................. 62 B. Saran ........................................................................................ 63
DAFTAR PUSTAKA .......................................................................................... 65 LAMPIRAN Surat Permohonan menjadi Dosen Pembimbing Surat Pengantar Penelitian/Wawancara di BMT Ubasyada SuratKeteranganRisetdari BMT Ubasyada Contoh Akad Perjanjian Pembiayaan Multijasa Formulir Pendaftaran Pembiayaan Multijasa Daftar Wawancara dengan Pihak BMT Ubasyada Daftar Wawancara dengan Nasabah Pembiayaan Multijasa
vii
DAFTAR TABEL
1. Tabel Data Perkembangan Karyawan 2. Tabel Data Jumlah Anggota BMT Ubasyada
viii
DAFTAR GAMBAR
1. Skema Transaksi Ijarah dengan Obyek Manfaat Barang 2. Skema Transaksi Ijarah dengan Obyek Manfaat Tenaga/Jasa 3. Skema Ijarah 4. Struktur Organisasi BMT Ubasyada 5. Skema Pembiayaan Multijasa
ix
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah Islam sebagai agama yang sempurna, memberikan bimbingan terhadap ummatnya dengan begitu lengkap dan luas, tuntunan dalam beribadah, bekerja, bermuamalat, bahkan dalam sikap dan perilaku (akhlak), dan perlu kita garis bawahi bahwa Islam merupakan agama Rahmatan Lil ‘Alamin, memberikan kebaikan bagi seluruh alam. Islam memiliki sistem ekonomi yang secara fundamental berbeda dari sistem ekonomi lainnya. Ia memiliki akar dalam syariat yang membentuk pandangan dunia, sekaligus sasaran-sasaran dan strategi (maqasid asysyariah) yang berbeda dari sistem-sistem sekuler yang menguasai dunia saat ini. Sasaran-sasaran yang dikehendaki Islam secara mendasar bukan materil. Mereka didasarkan atas konsep-konsep Islam sendiri tentang kebahagiaan manusia (falah) dan kehidupan yang baik (hayatun thayyibah), dimana sangat menekankan aspek persaudaraan (ukhuwah), keadilan sosial-ekonomi dan kebutuhan-kebutuhan spiritual manusia. Hal ini karena adanya kepercayaan bahwa ummat manusia memiliki hamba-Nya yang tidak akan mendapatkan kebahagiaan dan ketentraman batin, kecuali jika kebahagiaan telah dicapai melalui pemenuhan kebutuhankebutuhan materil dan spiritual. Tujuan-tujuan syariat mengandung semua
1
2
yang diperlukan manusia untuk merealisasikan falah dan hayatun dalam batas-batas syariat.1 Sistem ekonomi Islam merupakan suatu rahmat yang tak ternilai bagi ummat manusia. Jika dilaksanakan secara sempurna sesuai dengan ajarannya, akan menjadi sarana yang dapat memberikan kepuasan bagi setiap kebutuhan masyarakat. Sistem ini akan menjadi sarana yang sangat berguna, adil dan rasional bagi kemajuan ekonomi masyarakat. Karena sistem ini mempunyai hubungan yang erat dengan ajaran agama, ideology, dan budaya Islam sehingga tidak boleh dipisahkan dari landasan agama. Banyak sekali keuntungan yang akan dipetik masyarakat apabila mengadopsi sistem ini secara keseluruhan dalam konteks yang lebih luas. Salah
satu
wujud
perkembangan
masyarakat
adalah
adanya
pengembangan dari dari lembaga-lembaga pembiayaan pada masyarakat tersebut, baik dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Sejalan dengan semakin meningkatnya kegiatan pengembangan nasional, dengan sendirinya peran serta pihak swasta dalam pelaksanaan pembangunan tersebut semakin meningkat pula. Keadaan tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung akan menuntut lebih aktif kegiatan dalam bidang pembiayaan. Dalam kehidupan bermuamalah, Islam mengatur banyak hal mulai dari persoalan hak atau hukum sampai pada urusan ekonomi. Seperti kita ketahui bahwa kegiatan perekonomian merupakan suatu kebutuhan yang tidak terelakan. Salah satu indikator sehat atau tidaknya perekonomian suatu negara 1
adalah
Lembaga
Keuangan/Perbankan.
Lembaga
Keuangan
M. Umar Chapra, Islam dan Tantangan Ekonomi (ter) Ikhwan Abidin dari Judul Asli Islam dan Ecconomic Challenge, (Jakarta: Gema Insani Press , 2000) cet 1, h. 7.
3
merupakan lembaga yang mewadahi aktifitas ekonomi yang meliputi pengelolaan investasi, simpanan dan pembiayaan. Mengingat betapa pentingnya keberadaan Lembaga Keuangan bagi suatu negara, maka saat ini banyak muncul bank-bank, baik itu bank umum maupun bank perkreditan rakyat (BPR) dan lembaga keuangan non-bank. Dengan adanya lembaga keuangan tersebut, maka perekonomian rakyat yang dapat ditingkatkan terutama pada rakyat kurang mampu yang sangat memerlukan pembiayaan/kredit, baik itu pemenuhan kebutuhan konsumtif ataupun untuk mengembangkan usaha. Oleh karena itu, untuk memperluas jangkauan fasilitas pembiayaan kepada pengusaha kecil tersebut, maka dibutuhkan lembaga keuangan yang dapat menjangkau pengusaha kecil dan tidak memberatkan mereka. Dalam perkembangan bank umum, prakasa masyarakat sangat penting. Dari prakasa masyarakat tersebut, sebelum adanya Legalisasi Syariah, telah berkembang Lembaga Keuangan Syariah yang bernama Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) atau Baitul at Tamwil (BT) yang diseponsori oleh gerakan Muhamadiyah. BMT adalah lembaga keuangan mikro yang dalam operasionalnya dengan menggunakan prinsip bagi hasil, menumbuh kembangkan bisnis usaha mikro dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin. Lembaga ini ditumbuhkan atas prakarsa dan modal awal dari tokoh-tokoh masyarakat setempat dengan berlandaskan pada sistem ekonomi syariah.
4
Secara legal formal BMT sebagai lembaga keuangan mikro berbentuk badan hukum koperasi dan secara operasional BMT mengadaptasi sistem perbankan syariah. Kehadiran BMT adalah untuk membantu masyarakat kalangan menengah kebawah yang tidak terjangkau oleh bank. Firman Allah SWT dalam Al-Qur’an Al-Maidah (5) ayat 2 :
“Dan tolong-menolong lah dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan janganlah tolong menolong dalam (mengerjakan) dosa dan pelanggaran. ” (Al-Maidah : 5) BMT Ubasyada adalah koperasi yang termasuk kedalam Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yang berlokasi di Jalan Dewi Sartika, Gg. Nangka no 02 RT 01/10 Ciputat, Tangerang Selatan.Koperasi ini merupakan lembaga keuangan swadaya masyarakat yang bergerak dalam kegiatan simpan pinjam dan kegiatan pendukung lainnya. Wilayah kerja BMT Ubasyada meliputi kecamatan Ciputat, Jakarta Selatan. Tujuan utama BMT Ubasyada adalah pemeberdayaan masyarakat khususnya yang berada di strata sosial ekonomi menengah kebawah. Untuk mencapai tujuan tersebut BMT Ubasyada melakukan berbagai kegiatan diantaranya pelatihan, mengembangkan organisasai dan jaringan masyarakat lokal untuk mengadvokasikan kepentingan bersama. BMT Ubasyada membentuk Unit Usaha dan Jasa pada tanggal 15 Maret 2007 dengan usaha perdananya yaitu bergerak dibidang jual beli motor
5
baru dan bekas. Seiring berjalannya waktu, KSU Ubasyada melebarkan sayap dalam kegiatan jasa dan usaha. Unit usaha dan jasa tersebut sangat potensial untuk dikembangkan. Salah satu unit usaha yang dikembangkan selanjutanya adalah
produk
pembiayaan
multijasa
dimana
produk
ini
secara
operasionalnya menggunakan akad ijarah. Pembiayaan multijasa ini dikeluarkan untuk memberikan solusi kepada lembaga keuangan syariah. Melihat dana sosial (maal) yang ada tidak mencukupi dan tidak memungkinkan menggunakan akad qardhul hasan karena dana yang ada adalah dana yang harus memberikan bagi hasil untuk penyimpan dana, maka dapat menggunakan akad ijarah sebagai solusi. Pembiayaan multijasa adalah sewa menyewa atas manfaat suatu barang atau jasa antara pemilik objek sewa dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan berupa sewa atau upah bagi pemilik objek sewa. Karena didasarkan pada akad ijarah multijasa disini BMT mendapat ujrah (upah) dari pembiayaan yang disalurkan. Unsur yang disewakan yaitu pemanfaatan atas tenaga orangnya, yang kemudian mendapatkan ujrah (imbalan). Atau dengan kata lain pembiayaan dengan prinsip sewa atas hak guna atau manfaat. Saat ini prosentase pada pembiayaan multijasa di BMT Ubasyada masih sangat kecil dan sasaran utamanya ditujukan untuk pembiayaan konsumtif. Ketika seseorang melakukan pengajuan atas suatu pembiayaan, seperti halnya pembiayaan multijasa maka pihak BMT memberikan kepercayaan penuh kepada nasabah untuk mempergunakannya sesuai dengan tujuan dan kepentingannya. Hal ini akan menjadi masalah apabila realisasinya
6
banyak nasabah yang mempergunakan dana tersebut untuk keperluan lain diluar dari kepentingan awal dan akad yang digunakan tidak sesuai, seperti hanya sebuah rekayasa kesepakatan. Berdasarkan
uraian
diatas,
maka
penulis
bermaksud
untuk
mengadakan penelitian lebih dalam tentang masalah tersebut dengan judul skripsi “Aplikasi Produk Ijarah Pada Pembiayaan Multijasa Di BMT Ubasyada - Ciputat. ”
B. Pembatasan dan Perumusan Masalah 1. Pembatasan Masalah Bertolak dari latar belakang masalah tersebut, yang tentu akan sangat luas jika masalah tersebut secara keseluruhan dibahas dalam penulisan skripsi ini dan juga karena keterbatasan pengetahuan penulis, maka untuk memperjelas arah permasalahan agar tidak melebar luas dan untuk menghindari terjadinya over-lapping antara ide dan konsep. Maka penulis dalam penelitian ini membatasi masalahnya pada beberapa hal : a.
Penelitian ini dibatasi pada Aplikasi produk ijarah pada pembiayaan multijasa di BMT Ubasyada
b.
Penelitian ini dibatasi pada pembiayaan multijasa di BMT Ubasyada
2. Perumusan Masalah a.
Bagaimana produk pembiayaan multijasa pada BMT Ubasyada?
b.
Bagaimana aplikasi Ijarah dalam pembiayaan multijasa di BMT Ubasyada?
7
c.
Bagaimana akad Ijarah yang digunakan dalam pembiayaan multijasa di BMT Ubasyada dari segi fikih muamalah?
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 1. Tujuan Penelitian a. Untuk mengetahui produk pembiayaan multijasa pada BMT Ubasyada b. Untuk mengetahui aplikasi Ijarah dalam pembiayaan multijasa di BMT Ubasyada c. Untuk mengetahui kesesuaian antara akad Ijarah dengan pembiayaan multijasa di BMT Ubasyada 2. Manfaat Penelitian a. Bagi Penulis, dapat menambah wawasan keilmuan tentang perbankan syariah dan non bank lebih dalam, khususnya mengenai permasalahan di atas. b. Bagi praktisi, dapat menjadi bahan pemikiran dalam membuat keputusan dan kebijakan dalam penentuan akad kerja sama dengan bank atau non bank lainnya. c. Bagi akademisi, penelitian ini menambah khazanah ilmu pengetahuan dan sebagai bahan referensi bagi mahasiswa, staf pengajar dan lainnya. d. Bagi masyarakat, memberikan informasi tentang sistem dan teknik penerapan pembiayaan multijasa.
8
D. Review Kajian Terdahulu 1. “Analisa Terhadap Aplikasi Pembiayaan Ijarah Multijasa Pada BMT AlMunawarah.” Skripsi ini disusun oleh Indah Deliyani, Konsentrasi Perbankan Syariah, Prodi Muamalat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2008. Skripsi ini membahas tentang analisis terhadap aplikasi ijarah multijasa dengan menggunakan metode kualitatif fempiris. Dan penelitian ini menghasilkan bahwa pembiayaan multijasa adalah pembiayaan dalam memenuhi kebutuhan akan manfaat atas suatu jasa, dalam prakteknya produk pembiayaan ijarah multijasa menggunakan dua akad yaitu akad ijarah dan akad wakalah. 2. “Konsep dan Aplikasi Ijarah dan IMBT (Studi Kasus di BPRS Harta Insan Karimah).” Skripsi ini disusun oleh Puspita Sari Juniati, Konsentarasi Perbankan Syariah, Prodi Muamalat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2006. Skripsi ini membahas tentang bagaimana konsep ijarah dan IMBT di BPRS, dengan menggunakan gabungan penelitian kepustakaan dan observasi langsung. Penelitian ini menghasilkan bahwa BPRS Harta Insan Karimah melakukan penuhan syarat-syarat tertentu sebelum memenuhi pembiayaan. 3. “Konsep Ijarah Terhadap Jasa Pelayanan Pada Koperasi Maju Bersama Kec. Bekasi Selatan Kab. Bekasi.” Skripsi ini disusun oleh Zahruddien, Konsentrasi Perbankan Syariah, Prodi Muamalat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2007.
9
Penelitian ini menyimpulkan bahwa masih kurangnya pemahaman para pelaku di koperasi maju bersama terhadap perekonomian syariah yang juga mempunyai kontrak (akad) yang lebih transparan seperti ijarah sehingga masih menggunakan bunga dalam aktivitasnya. 4. “Konsep Ijarah dan Aplikasinya dalam Pembiayaan Multijasa Pada BPRS Wakalumi.” Skripsi ini disusun oleh Senly Alfian, Konsertasi Perbankan Syariah, Prodi Muamalat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2009. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam prakteknya BPRS Wakalumi produk iB Multijasa menggunakan akad wakalah dan akad ijarah, dimana BPRS memberikan jasa dalam memenuhi kebutuhan nasabahnya dengan memberikan kuasa kepada pihak ketiga. Melihat dari skripsi-skripsi yang terdahulu belum banyak pemahaman yang diterima oleh nasabah maka dari itu penulis mengangkat judul skripsi tetang “Aplikasi Produk Ijarah Pada Pembiayaan Multijasa Di BMT Ubasyada – Ciputat.” Yang membedakan skripsi penulis dengan skripsiskripsi terdahulu ialah dalam penelitian skripsi ini penulis lebih menekankan atau fokus membahas tentang aplikasi produk ijarah pada pembiayaan multijasa jasa sedangkan pada skripsi-skripsi yang sudah ada selain aplikasi juga mengangkat tentang konsep dan lain-lain.
E. Metododologi Penelitian 1. Jenis Penelitian Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif dan penelitian
ini
menggunakan
pendekatan
deskriptif
yaitu
untuk
10
menggambarkan sifat suatu keadaan yang sementara berjalan pada saat penelitian dilakukan.2 Karena data yang dianalisis tidak untuk menerima atau menolak hipotesis, melainkan berupa deskriptif dari gejala-gejala yang diamati. Penelitian ini bersifat deskriptif analysis, yakni penelitian yang melakukan pengujian terhadap data informasi yang berdasarkan pada fakta yang diperoleh di lapangan,3 yaitu dokumen Produk Ijarah Pembiayaan Multijasa BMT Ubasyada Ciputat. Menurut Husain Umar berpendapat metode deskriptif
bertujuan untuk menggambarkan sifat sesuatu yang
tengah berlangsung pada saat riset dilakukan dan memeriksa sebab-sebab dari gejala tertentu.4 2. Jenis Data Penelitian Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kualitatif, yakni berupa data tulisan atau dokumen yang mendukung penelitian ini dan terdiri dari dua jenis sumber data, yaitu: a. Data Primer Adalah data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara pihak yang bersangkutan dan observasi dengan pihak BMT Ubasyada serta dokumentasi tentang produk ijarah pada pembiayaan multijasa
2
Consuelo G. Sevilla, dkk, penerjemah, Alimuddin Tuwu, Pengantar Metode Penelitian, (Jakarata: Penerbit Universitas Indonesia, 1993) h. 71. 3 Suharsimi, Arikunto, Manajemen Penelitian, Cet. II, (Bandung: PT. Rineka Cipta, 1993) h. 309. 4 Husain Umar, Metodelogi Penelitian untuk Skripsi, dan Tesis Bisnis, (Jakarta: Rajawali Press, 2004), h. 22.
11
b. Data Skunder Merupakan data yang diperoleh dari literature-literature kepustakaan yang berkaitan dengan materi yang akan dibahas, baik itu berupa buku-buku, jurnal, surat kabar atau dari sumber lain yang berhubungan tentang ijarah dan berhubungan tentang perbankan syariah. Dalam pengumpulan data penelitian, disini penulis mencari data dari buku-buku, atau tulisan serta dokumen yang mendukung penelitian ini. 3. Teknik Pengumpulan Data Untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan judul penelitian ini, penulis menggunakan beberapa metode pengumpulan data antara lain: a. Riset Kepustakaan (Library Research) Dalam riset kepustakaan ini penulis, membaca dan mempelajari segala bentuk tulisan baik buku, artikel, majalah, koran dan informasi tertulis lainnya yang berhubungan dengan teori-teori konsep aplikasi ijarah dari segi fikih muamalah dan pembiayaan multijasa. b. Riset Lapangan (Field Research) Riset lapangan ini bertujuan untuk memperoleh data-data lain yang mendukung penelitian ini dengan melakukan peninjauan langsung ke lokasi BMT Ubasyada, yaitu dengan cara: 1) Interview, yaitu melakukan wawancara dengan pihak tertentu yang berkompeten untuk mendukung penelitian ini.
12
2) Dokumentasi, yaitu mengumpulkan data laporan yang didapat dari pihak yang bersangkutan yang berkaitan dengan penelitian ini. 4. Objek dan Subjek Penelitian a. Objek Penelitian Objek pada penelitian ini adalah Aplikasi Produk Ijarah Pada Pembiayaan Multijasa di BMT Ubasyada. b. Subjek Penelitian Yang menjadi subjek penelitian pada skripsi ini adalah BMT Ubasyada, Jl. Dewi Sartika Gg. Nangka RT 01/10 No. 2 Kode Pos 15411 Ciputat, Tangerang. 5. Metode Analisis Data Setelah data diperoleh, penulis melakukan klasifikasi dari temuan yang didapat. Kemudian melakukan analisis dari hasil temuan dan teori sehingga penulis dapat menyimpulkan penelitian ini berdasarkan hasil analisis temuan yang telah dilakukan kemudian dideskripsikan. Adapun langkah-langkah pengolahan data adalah sebagai berikut : a. Penelaahan seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber yaitu wawancara, pengamatan, dokumetasi, gambar foto dan lain sebagainya. b. Mereduksi data yang dilakukan dengan jalan membuat abstraksi yang merupakan usaha membuat rangkuman inti. c. Penyusunan-penyusunan dalam satuan-satuan, pertama satuan itu harus mengarah pada satu pengertian atau tindakan yang diperlukan peneliti, dan kedusatuan-satuan itu harus dapat disatukan.
13
d. Kategori, yaitu penyusunan kategori yang dalam hal ini salah satu tumpukan dan seperangkat tumpukan yang telah disusun atas dasar pikiran intuisi, pendapat atau kriteria tertentu. e. Pemeriksaan keabsahan data, yaitu pemeriksaan data yang di dapat secara keseluruhan untuk memastikan apakah sudah valid atau masih ada yang dilakukan pengulangan atau revisi. (Lexi J. Moleong, 2001: 190-193). 6. Teknik Penulisan Dalam penulisan skripsi ini mengacu pada Buku Pedoman Karya Ilmiah (Skripsi, Tesis, dan disertasi) yang diterbitkan oleh Tim Penulis CEQDA (Center For Quality Development and Assurance) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2007.
F. Sistematika Penulisan Untuk lebih mudah memahami pembahasan dan penulisan dalam skripsi ini, maka penulis membaginya dalam lima bab, pada masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab, yang secara garis besar sebagai berikut: BAB I
PENDAHULUAN Bab ini memuat latar belakang, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metodologi penelitian dan sistematika penulisan. Dari bab ini dapat diketahui batasan dan rumusan masalah yang relevan untuk dikaji serta tujuan dan manfaat yang hendak dicapai. Disamping itu pula dapat dilihat
14
secara sekilas tentang metode dan pendekatan apa yang digunakan dalam skripsi ini serta sistematika penulisannya. BAB II
LANDASAN TEORI Bab ini membahas teori tentang ijarah dan pembiayaan multijasa serta ketentuan fikih muamalah mengenai Ijarah.
BAB III GAMBARAN
UMUM
BMT
UBASYADA
CIPUTAT-
TANGERANG Pada bab III, penulis membahas tentang gambaran umum BMT Ubasyada Ciputat. BAB IV APLIKASI
PRODUK
IJARAH
PADA
PEMBIAYAAN
MULTIJASA DI BMT UBASYADA - CIPUTAT Pada bab ini akan membahas bagaimana Aplikasi Produk Ijarah Pada Pembiayan Multijasa di BMT Ubasyada Ciputat. BAB V
PENUTUP Bab ini akan memuat intisari atau kesimpulan dari seluruh pembahasan
yang
menjadi
fokus
kajian,
menyampaikan saran-saran yang diperlukan.
penulis
juga
BAB II LANDASAN TEORI
A. Ijarah Pengertian Ijarah dan Landasan Hukumnya
1.
a. Pengertian Ijarah Ijarah menurut etimologi berarti upah, sewa, jasa, dan imbalan.1 Secara bahasa berasal dari kata al-ajru yang berarti al’iwadhu (ganti), oleh karena itu, al-tsawab (pahala) dinamai al-ajru (upah). Dalam bahasa arab al-ijarah diartikan sebagai suatu jenis akaf untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian jumlah uang.2 Menurut terminologi/istilah Ijarah adalah akad sewa menyewa dengan mengambil manfaat sesuatu dari orang lain dengan membayar sesuatu dengan perjanjian yang telah ditentukan dengan syarat-syarat.3 Istilah para Ulama berbeda-beda mendefinisikan ijarah, antara lain sebagai berikut: 1) Menurut mazhab Hanafi, sebagaimana yang dikutip oleh M. Ali Hasan bahwa ijarah adalah:
“Transaksi terhadap suatu manfaat dengan imbalan”4 1
AH. Azharuddin Lathif, Fiqih Muamalah, (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2005), h. 120. Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, (terj) oleh H. Kamaluddin A. Marzuki, (Bandung: AlMa’arif, 1997), cet ke VII, Jilid XIII, h. 15. 3 Al-Imam Taqiyuddin Abu Bakar Al-Husni, Kifayatul Akhyar Fii Alli Ghayatil Ikhtishaar, (terj) oleh Ahmad Zaidun dan A. Ma’ruf Asrori, (Surabaya : PT. Bina Ilmu, 1997), cet. Ke-1. H. 183. 4 M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004), cet 2 ed. 1, h. 227. 2
15
16
2) Menurut Malikiyah, sebagaimana yang dikutip oleh M. Ali Hasan bahwa ijarah adalah:
“Nama bagi akad-akad untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan untuk sebagian yang dapat dipindahkan”.5 Ulama Malikiyah sebagaiman dikutip oleh Wahbah Al-Zuhaili, mendefinisikan ijarah : memberikan kepemilikan manfaat barang yang mubah dan dalam kurun waktu tertentu dengan ongkos sewaan. Definisi ini juga terdapat dalam Mazhab Hanabilah.6 3) Menurut Muhammad Al-Syarbini Al-Khatib, sebagaimana yang dikutip oleh Hendi Suhendi bahwa ijarah adalah:
“Pemilikan manfaat dengan adanya imbalan dan syaratsyarat.”7 Dari definisi Ulama bisa diketahui, bahwa jual beli barang tidak termasuk dalam ijarah, karena ijarah adalah jual beli manfaat barang. Adapun dengan kata manfaat bisa diketahui bahwa tidak boleh menyewa barang yang tidak ada manfaatnya, atau manfaat yang tidak ada gunanya, seperti menyewa seorang penjual barang, padahal ia tidak pandai promosi.
5
Ibid Wahbah Al-Zuhaili, Fiqih Muamalah Perbankan Syariah Kapita Selekta (terj) Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu, (Jakarta: TIM Counterpart PT. BMI Tbk, 1999), h. 57. 7 Hendi Suhendi, M. Si, Fiqih Muamalah membahas Ekonomi Islam Kedudukan Harta, Hak Milik, Jual Beli, Bunga Bank dan Riba, Musyarakah, Ijarah, Koperasi, Asuransi,Etika Bisnis dan Lain-lain, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007), Edisi Ketiga, h. 114-115. 6
17
Berdasarkan definisi tiga mazhab, ijarah adalah jual beli manfaat, maka mayoritas ulama melarang menyewa pepohonan untuk mendapatkan buahnya, karena buah dari pohon tersebut tidak termasun benda juga, sedangkan ijarah adalah jual beli manfaat barang bukan jual beli barang.8 Dalam buku apa dan bagaimana Bank Islam, disebutkan bahwa ijarah adalah pemberian kesempatan kepada penyewa untuk mengambil kemanfaatan dari barang sewaan untuk jangka waktu tertentu dengan imbalan yang besarnya telah disepakati bersama.9 Dalam ekonomi Islam Ijarah adalah akad/kontrak pengambilan manfaat dari barang atau jasa orang lain yang diketahui dengan upah dan waktunya yang diganti dengan suatu penggantian yang sesuai dengan kesepakatan.10 Pada dasarnya, ijarah didefinisikan sebagai hak untuk memanfaatkan barang jasa dengan membayar imbalan tertentu, menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 09 /DSN-MUI/IV/2000, ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.11 Dengan demikian, dalam akad ijarah tidak ada perubahan kepemilikan, tetapi
8
Ibid Karnaen Permata Atmaja dan Muhammad Syafi’I Antonio, Apa dan Bagaimana Bank Islam, (Yogyakarta: Dana Bakti prima Yasa, 1992), cet Ke-1, h. 29. 10 M. Ali Hasan, Berbagai Transaksi dalam Islam (Fiqih Muamalah), h. 236. 11 Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 09/DSN-MUI/IV/2000, Tentang Pembiayaan Ijarah, ed. 1, 2001, DSN-MUI, BI, h. 55. 9
18
hanya perpindahan hak guna saja dari yang menyewakan kepada penyewa.12 Disini penulis mengambil kesimpulan Ijarah adalah akad atau perjanjian sewa-menyewa dan adanya perpindahan hak guna antara pemilik objek sewa dengan penyewa. b. Landasan Hukum Dasar-dasar hukum ijarah adalah Al-Qur’an, As-Sunnah, dan Al-Ijma’ serta landasan hukum operasional lainnya. 1) Dasar hukum ijarah dalam Al-Qur’an adalah : Al-Qur’an Surat Al-Qashash Ayat 26 :
Salah seorang di antara perempuan Yang berdua itu berkata: "Wahai ayah, ambilah Dia memjadi orang upahan (mengembala kambing kita), Sesungguhnya sebaik-baik orang Yang ayah ambil bekerja ialah orang Yang Kuat, lagi amanah". (Al-Qashash: 26) 2) Dasar hukum ijarah dalam As-Sunnah adalah :
12
Muhammad, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah, (Yogyakarta : UPP AMP YKPN, t.th), h. 147-148
19
Artinya: “Berikanlah olehmu upah orang sewaan sebelum keringatnya mengering ” (HR. Abu Hurairah, yang diriwayatkan oleh Asbu Ya’lu dalam musnadnya juga hadits Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam sunannya, serta Hadits Jabir dalam Mu’jam Shogir karya Thabrany).13 Juga hadist berbunyi :
“Bekamlah kamu, kemudian berikanlah olehmu upahnya kepada tukang bekam itu” (Riwayat Bukhari dan Muslim).14 3) Landasan hukum ijarah dalam ijma’ adalah : Hampir semua ulama ahli fiqih sepakat bahwa ijarah disyariatka
dalam
Islam.
Adapun
golongan
yang
tidak
menyepakatinya seperti Abu Bakar Al-Asham, Ismail bin Aliah, Hasan Bashrial Qasyani, Nashrawi, dan Ibnu Kaisar, beralasan bahwa ijarah adalah jual beli manfaat, yang tidak dapat dipegang (tidak ada) sesuatu yang tidak ada, tidak dapat dikategorikan jual beli, dalam menjawab pandangan ulama yang tidak penyepakati ijarah tersebut, Ibnu Rusyd berpendapat bahwa manfaat walaupun tidak terbentu,
13
Imam Ibnu Hajar Al-Asqajani, Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, (Mesir : Darus Salam, 1059, juz ke-3) h. 4. 14 Hendi Suhendi, M. Si, Fiqih Muamalah membahas Ekonomi Islam Kedudukan Harta, Hak Milik, Jual Beli, Bunga Bank dan Riba, Musyarakah, Ijarah, Koperasi, Asuransi,Etika Bisnis dan Lain-lain, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007), Edisi Ketiga, h. 116.
20
dapat dijadikan sebagai alat pembayaran sewa atau jasa menurut kebiasaan (adat).15 Selain itu pula, ada yang mengatakan bahwa ijma perkara ijarah kembali kepada nash Al-Qur’an dan As-Sunnah Nabi, karena sewa-menyewa ini dibutuhkan oleh manusia, seperti hal nya jual beli, dan ketika jual beli barang diperbolehkan maka boleh juga hukumnya untuk menyewakan manfaatnya. 4) Landasan hukum ijarah dalam operasionalnya adalah : a) UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah b) Lampiran 6. SK BI No. 32/34/SK Tgl 12/05/99 Dir BI Tentang Prinsip-prinsip Kegiatan Usaha Perbankan Syariah c) Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 09/DSN-MUI/IV/2000, Tentang Pembiayaan Ijarah 2.
Rukun dan Syarat Ijarah Rukun dan syarat Ijarah menurut AH. Azharuddin Lathif dapat dijelaskan sebagai berikut :16 a. Rukun Ijarah Dalam Islam yang termasuk rukun ijarah adalah : 1) Yang menyewakan dan yang mempersewakan harus memenuhi syarat sebagai berikut: berakal, dengan kehendak sendiri (bukan dipaksa), keadaan keduanya tidak bersifat mubazir, baligh (sampai sedikitnya berumur 15 tahun) 15
Ibnu Rusyd, Bidayatul Al-Mujtahid wa Nihayah Al-Muqtashid, juz 11, h. 218, sebagaimana dikutip dalam Rahmat Syafi’I, Fiqih Muamalah, (Bandung : Pustaka Setia, 2004), cet Ke-11, h. 123. 16 AH. Azharuddin Lathif, Fiqih Muamalah, (Ciputat : UIN Jakarta Press, 2005), cet 1, h. 122-124.
21
2) Sewa, disyaratkan keadaan sewa diketahui dalam beberapa hal yaitu jenisnya, kadarnya, dan sifatnya. 3) Syarat manfaat : a) Manfaat yang berharga. Adakalanya karena sedikit manfaat, mengakibatkan manfaat itu menjadi tidak berharga seperti menyewa mangga untuk dicium baunya, sebab mangga adalah barang untuk dimakan. b) Keadaan
manfaat
dapat
diberikan
oleh
orang
yang
mempersewakan. c) Diketahui kadarnya, dengan jangka waktu seperti menyewa rumah satu bulan atau satu tahun. b. Syarat Ijarah Syarat sahnya ijarah berkaitan erat dengan syarat yang harus ada pada pelaku transaksi, barang, tempat transaksi, ongkos sewa dan keadaan transaksi itu sendiri. Diantaranya syarat-syarat itu adalah : 1) Untuk kedua orang yang berakad (al-muta’aqidain), menurut ulama Syafi’iyah dan Hanabilah, disyaratkan telah baligh dan berakal. Oleh sebab itu, apabila orang yang belum atau tidak berakal, seperti anak kecil dan orang gila, menyewakan harta mereka atau diri mereka (sebagai buruh), menurut mereka ijarahnya tidak sah. 2) Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad ijarah. Apabila salah seorang diantaranya terpaksa melakukan akda itu, maka akadnya tidak sah.
22
3) Manfaat yang menjadi objek ijarah harus diketahui secara sempurna, sehingga tidak muncul perselisihan dikemudian hari. 4) Objek itu boleh diserahkan dan dipergunakan secara langsung dan tidak cacat. Oleh sebab itu, para ulama fiqih bersepakat menyatakan bahwa tidak boleh menyewakan sesuatu yang tidak boleh diserahkan dan dimanfaatkan langsung oleh penyewa. 5) Objek ijarah itu sesuatu yang dihalalkan oleh syara’. Oleh sebab itu, para ulama fiqih bersepakat menyatakan tidak boleh menyewa seseorang untuk mengajarkan ilmu sihir, menyewa seseorang untuk membunuh orang lain (pembunuh bayaran). 6) Yang disewakan itu bukan suatu kewajiban bagi penyewa. 7) Objek ijarah itu merupakan sesuatu yang biasa disewakan, seperti rumah, mobil, dan hewan tunggangan 8) Upah/sewa dalam akad ijarah harus jelas, tertentu dan sesuatu yang bernilai harta. Ulama Hanafiyah upah/sewa itu tidak sejenis dengan manfaat yang disewa. Akan tetapi jumhur ulama tidak menyetujui syarat ini, karena menurut mereka antara sewa dengan manfaat yang disewakan boleh sejenis. 9) Objek sewa-menyewa haruslah dipenuhi dipenuhi (dilaksanakan) baik secara riil atau formil karena itu segolongan fuqaha tidak membenarkan
penyewaan
barang-barang
pengikut
tanpa
induknya, karena hal itu tidak dapat dipenuhi. 10) Uang sewa itu haruslah bernilai dan jelas.17 17
Hamzah Ya’kub, Fiqih Muamalah Kode Etik Dagang Menurut Islam, Pola Pembinaan Hidup dalam Berekonomi, (Bandung : CV. Diponegoro, 1992), cet II, h. 322-323.
23
Macam-macam dan Sistem Transaksi Ijarah
3.
a. Macam-macam Ijarah Menurut ahli fiqih, dilihat dari segi objeknya akad ijarah dibagi menjadi dua macam, yaitu ijarah yang bersifat manfaat dan ijarah yang bersifat pekerjaan.18 1) Ijarah manfaat benda atau barang (manafi’ al-a’yan) seperti sewamenyewa tokoh, rumah, kendaraan dan pakaian. Apabila manfaat itu merupakan manfaat yang dibolehkan syara’ yang untuk dipergunakan, maka para ulama fiqih sepakat menyatakan boleh dijadikan objek sewa menyewa. Bentuk ijarah ini mirip dengan leasing (sewa) pada bisnis konvensional, pihak yang menyewa disebut
musta’jir
muajjir/mu’jir
dan
dan
pihak
biaya
yang
disebut
menyewakan ujrah.
Ijarah
disebut manfaat
benda/barang dibagi menjadi tiga macam:19 a) Ijarah benda yang tidak bergerak (uqar), yaitu mencangkup benda-benda yang tidak dapat dimanfaatkan kecuali dengan menggunakannya seperti sewa rumah untuk ditempati. b) Ijarah kendaraan baik tradisional maupun modern. c) Ijarah barang-barang yang bisa dipindah-pindahkan seperti baju, perabot dan tenda. 2) Sedangkan Ijarah yang berupa manfaat manusia merupakan ijarah yang objeknya adalah pekerjaan atau jasa seseorang, pihak yang mempekerjakan disebut musta’jir, pihak pekerja disebut ajir dan 18
Muhammad, Kebijakan Fiskal dan Moneter dalam Ekonomi Islam, (Jakarta : PT. Salemba Emban Patria, 2004), h. 113. 19 AH. Azharuddin Lathif, Fiqih Muamalah, h. 125.
24
upah yang dibayarkan disebut ujrah. Seperti buruh bangunan, tukang jahit, dan dokter. Ijarah jenis ini dibagi menjadi dua macam: a) Ijarah manfaat manusia bersifat umum (musytarok) artinya pekerjaan atau jasa seseorang disewa manfaatnya oleh banyak penyewa, misalnya jasa dokter yang dapat disewa jasanya oleh banyak orang dalam jangka waktu tertentu. b) Ijarah manfaat manusia yang bersifat khusus (al-khas), yaitu seseorang yang disewa tenaga atau keahliannya untuk waktu tertentu, misalnya pembantu rumah tangga. b. Sistem Transaksi Ijarah Seperti yang telah dijelaskan pada pengertian ijarah, yakni dimana sistem transaksi ini adalah sistem yang menggunakan akad (kontrak) dalam suatu pengertian manfaat. Kontrak atau perjanjian adalah akad yang secara harfiah berarti ikatan atau kewajiban, maksudnya mengadakan ikatan untuk persetujuan atau ikatan untuk memberi dan menerima bersama-bersama dalam salah satu waktu. Artinya ikatan itu menimbulkan sesuatu yang harus dipenuhi, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 1:
“Wahai orang-orang Yang beriman, penuhi serta sempurnakanlah perjanjian-perjanjian. Dihalalkan bagi kamu (memakan) binatang-binatang ternak (dan sebagainya), kecuali apa yang akan dibacakan (tentang haramnya) kepada kamu.” (AlMaidah: 1)
25
Selanjutnya mengenai pelaksanaan transaksi ijarah ini, haruslah memperhatikan dalil maka fuqaha merumuskan rukun sewamenyewa itu terjadi dan sah apabila ijab dan qabul, baik dalam bentuk perkataan maupun dalam bentuk pernyataan lain yang menunjukan adanya persetujuan kedua belah pihak dalam melakukan sewamenyewa.20 Secara umum timbulnya ijarah disebabkan oleh adanya kebutuhan akan barang atau manfaat barang oleh nasabah yang tidak memiliki kemampuan keuangan. Dengan kata lain apabila nasabah memiliki kemampuan keuangan maka pemenuhan kebutuhan barang atau manfaat barang akan dilakukan langsung oleh nasabah kepada pemilik barang (produsen) tanpa bank syariah.21 Dengan demikian, prektik ijarah yang terjadi pada aktivitas perbankan syariah, secara teknis merupakan perubahan cara pembayaran sewa dari tunai di muka (bank dengan pemilik barang) menjadi anggsuran (bank dengan nasabah) dan atau pengunduran periode waktu pembayaran disesuaikan dengan kemampuan nasabah atas biaya sewa yang telah dibayarkan di muka (oleh bank). Pendapatan yang diterima dari transaksi ijarah disebut ujrah. Al-Ujrah ialah imbalan yang diperjanjikan dan dibayar oleh pengguna manfaat sebagai imbalan atas manfaat yang diterimanya, penulis menjelaskan transaksi ijarah dapat dilihat dari gambar di bawah ini.
20 21
224.
Hamzah Ya’kub, Fiqih Muamalah, h. 320. Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah, (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), Edisi. 1 h.
26
Gambar : 1 Skema Transaksi Ijarah dengan Obyek Manfaat Barang Pengembalian Barang saat Akhir Masa Akad
1. Akad Ijarah Musta’jir
Mu’ajjir
2. Pembayaran Ujrah 3. Pengalihan Hak Guna Barang Sumber : Buku Panduan Transaksi Perbankan Syariah.
Gambar : 2 Skema Transaksi Ijarah dengan Obyek Manfaat Tenaga/Jasa Pembayaran Tunai Mu’tajjir
Musta’jir
Pengalihan Hak Guna Tenaga Sumber : Buku Panduan Transaksi Perbankan Syariah. Keterangan: (Gambar 1) 1) Akad ijarah di lakukan oleh musta’jir (penyewa) kepada mu’ajir (pemilik barang) untuk membicarakan perihal, spesifikasi harga, jangka waktu penyewaan atas barang yang akan disewa. 2) Pembayaran ijarah dilakukan oleh musta’jir sebagai penyewa barang kepada mu’ajir sebagai pemilik barang.
27
3) Mua’jir menyerahkan barang kepada musta’jir untuk digunakan dan diambil manfaatnya. 4) Setelah berakhir masa sewa maka musta’jir mengembalikan barang yang telah digunakan kepada mu’ajir. Keterangan: (Gambar 2). 1) Akad ijarah dilakukan oleh musta’jir (penyewa) kepada mu’ajir (pemilik barang) untuk membicarakan perihal, spesifikasi harga, jangka waktu penyewaan atas barang yang akan disewa. 2) Musta’jir melakukan pembayaran secara tunai kepada mu’ajir. 3) Kemudian menyerahkan pengalihan penggunaan hak guna tenaga kepada mu’ajir.22 4. Ketentuan Objek Ijarah Sebagaimana yang tercantum dalam fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 terdapat ketentuan-ketentuan mengenai objek ijarah, yaitu : a. Objek ijarah adalah manfaat dari penggunaan barang atau jasa. b. Manfaat barang harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak. c. Pemenuhan manfaat harus yang bersifat dibolehkan. d. Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syariah.
22
Sunarto, Zulkifli, Panduan Transaksi Perbankan Syariah, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2003), h. 44.
28
e. Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan ketidaktahuan (jahalah) yang akan mengakibatkan sengketa. 5.
Ketentuan Fikih Muamalah Mengenai Ijarah a.
Menurut Syaikh Asy-Syairazy sebagaimana dikutip dalam bukunya Al-Muhadzdzab (jilid 1, h. 394) menyatakan “Boleh melakukan akad ijarah (sewa-menyewa) atas manfaat yang dibolehkan karena keperluan terhadap manfaat sama dengan keperluan terhadap benda. Oleh karena jual beli atas benda dibolehkan, maka sudah seharusnya boleh pula akad ijarah atau manfaat”.
b.
Menurut Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 dapat diuraikan sebagai berikut: 1) Rukun dan Syarat Ijarah a) Sighat ijarah, yaitu ijab dan qabul berupa pernyataan kedua belah pihak yang berkontrak, baik secara verbal atau dalam bentuk lain. b) Pihak-pihak yang berakad (berkontrak), terdiri atas pemberi sewa/pemberi jasa, dan penyewa atau pengguna jasa. c) Obyek akad Ijarah, yaitu : (1) Manfaat barang dan sewa; atau (2) Manfaat jasa dan upah. 2) Ketentuan Obyek Ijarah a) Obyek ijarah adalah manfaat dari penggunaan barang atau jasa.
29
b) Manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak. c) Manfaat barang atau jasa harus yang bersifat dibolehkan (tidak diharamkan). d) Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syariah. e) Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan
jahalah
(ketidaktahuan)
yang
akan
mengakibatkan sengketa. f) Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik. g) Sewa atau upah adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar nasabah
kepada
lembaga
keuangan
syariah
sebagai
pembayaran manfaat. Sesuatu yang dapat dijadikan harga (tsaman) dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa atau upah dalam ijarah. h) Pembayaran sewa atau upah boleh berbentuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang sama dengan obyek kontrak. i) Kelenturan (flexibility) dalam menentukan sewa atau upah dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat dan jarak. 3) Kewajiban Lembaga Keuangan Syariah dan Nasabah dalam Pembiayaan Ijarah
30
a) Kewajiban lembaga keuangan syariah sebagai pemberi manfaat barang atau jasa : (1) Menyediakan barang yang disewakan atau jasa yang diberikan. (2) Menanggung biaya pemeliharaan barang. (3) Menjamin bila tidak terdapat cacat pada barang yang disewakan. b) Kewajiban nasabah sebagai penerima manfaat barang atau jasa : (1) Membayar sewa atau upah dan bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan barang serta menggunakannya sesuai akad (kontrak). (2) Menanggung biaya pemeliharaan barang yang bersifat ringan (tidak materil). (3) Jika barang yang disewa rusak, bukan karena pelanggaran dari penggunaan yang dibolehkan, juga bukan karena kelalaian pihak penerima manfaat dalam menjaganya, ia tidak bertanggung jawab atas kerusakan tersebut. 4) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. Dalam pembiayaan ijarah, lembaga keuangan syariah dapat memperoleh ujrah. Ujrah adalah imbalan yang diberikan atau
31
yang diminta atas suatu pekerjaan yang dilakukan.23 Dalam ujrah disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa-menyewa maupun dalam upah-mengupah.24 Dapat dijelaskan dalam skema ijarah sebagai berikut: Gambar : 3 Skema Ijarah
Menyewa Jasa BANK
NASABAH Bayar Cicilan
Sumber : Buku Panduan Transaksi Perbankan Syariah. Keterangan: (Gambar 3). 1.
Nasabah mengajukan Pembiayaan Ijarah ke bank.
2.
Bank memberi atau menyewa barang yang diinginkan oleh nasabah sebagai obyek ijarah dari supplier/pemilik.
3.
Setelah dicapai kesepakatan antara nasabah dan bank mengenai barang objek, tarif, periode, dan biaya, maka akad ijarah ditandatangani. Nasabah diwajibkan menyerahkan jaminan yang dimiliki.
B. Pembiayaan Multijasa 1.
Pengertian Pembiayaan Multijasa
23
Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah, (Jakarta: Raja Garafindo Persada, 2008), Edisi Kedua, h. 110. 24 Hendi Suhendi, M. Si, Fiqih Muamalah membahas Ekonomi Islam Kedudukan Harta, Hak Milik, Jual Beli, Bunga Bank dan Riba, Musyarakah, Ijarah, Koperasi, Asuransi,Etika Bisnis dan Lain-lain, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007), Edisi Ketiga, h. 118.
32
Pembiayaan multijasa adalah pembiayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan syariah, baik perbankan atau non perbankan kepada nasabah dalam memperoleh manfaat atas suatu jasa.25 Pembiayaan multijasa merupakan fasilitator pinjaman yang diberikan oleh lembaga keuangan syariah, dalam hal ini BMT kepada pihak-pihak yang memerlukan
dana
(deficit
unit).
Dalam
hal
masyarakat
yang
membutuhkan dana yang diperoleh dari masyarakat pula, yaitu masyarakat yang menitipkan uangnya atau dana yang ada di lembaga keuangan syariah. Multijasa terdiri dari dua kata, yaitu multi yang berarti banyak, bermacan-macam dan jasa yang berarti perbuatan yang berguna atau bernilai bagi orang lain, manfaat. Jadi multijasa adalah suatu perbuatan atau manfaat yang bermacam-macam gunanya bagi orang lain. Pembiayaan multijasa adalah sewa-menyewa atas manfaat suatu barang atau jasa antar pemilik obyek sewa dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan berupa sewa atau upah bagi pemilik obyek sewa. Aturan mengenai pembiayaan multijasa ini berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 44/DSN-MUI/VII/2004. Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 44/DSN-MUI/VII/2004 ini dikeluarkan atas permohonan dari Bank Rakyat Indonesia tanggal 28 April 2004 dan hasil rapat pleno DSN-MUI tanggal 11 Agustus 2004 berdasarkan pertimbangan bahwa LKS perlu merespon kebutuhan masyarakat yang berkaitan dengan jasa. 25
Serambi Indonesia, Hukum Transaksi Pembiayaan Multijasa, artikel diakses pada 4 September 2008 dari www.serambi news.com.
33
2.
Dasar Hukum Pembiayaan Multijasa a. Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 233:
“Dan jika kamu hendak beri anak-anak kamu menyusu kepada orang lain,maka tidak ada salahnya bagi kamu apabila kamu serahkan (upah) Yang kamu mahu beri itu Dengan cara Yang patut. dan bertaqwalah kamu kepada Allah, serta ketahuilah, Sesungguhnya Allah sentiasa melihat akan apa jua Yang kamu lakukan.” (Al-Baqarah : 233) b. Hadist Riwayat Abdul Ar-Razzaq dan Abu Hurairah dan Abu Said AlKhudry Nabi SAW Bersabda : “Barangsiapa yang mempekerjakan pekerja, beritahukanlah upahnya.” c. Dasar Operasional Pembiayaan Multijasa berdasarkan Fatwa DSNMUI No. 44/DSN-MUI/VIII/2004 yaitu : 1) Fatwa DSN No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah 2) Fatwa DSN No. 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang Kafalah 3) Hasil Rapat Pleno DSN-MUI, Hari Rabu, 24 Jumadil Akhir 1325 H/11 Agustus 2004
34
4) Surat dari BRI Syariah No. B. 02-DPS/UUS/04/2004 perihal permohonan Fatwa DSN tentang Pembiayaan Multijasa 3.
Fatwa DSN-MUI Pembiayaan Multijasa Menurut Fatwa DSN-MUI, Pembiayaan Multijasa adalah pembiayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan syariah kepada nasabah dalam memperoleh manfaat atas suatu jasa. DSN-MUI memandang perlu Menetapkan membuat fatwa tentang pembiayaan multijasa sebagai pedoman pelaksanaan transaksi tersebut agar sesuai dengan prinsip syariah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat yang berkaitan dengan jasa. Fatwa ini ditetapkan dari Hasil Rapat Pleno DSN-MUI pada tanggal 11 Agustus 2004 dan dibuat karena datangnya surat permohonan dari Bank Rakyat Indonesiapada tanggal 28 April 2004 dan dari Bank Danamon. Fatwa ini substansi dari Fatwa DSN-MUI No. 09/DSNMUI/IV/2000 tentang pembiayaan ijarah dan No. 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan Kafalah. Dalam Fatwa No. 44/DSN-MUI/VII/2000 tentang pembiayaan multijasa, terdapat beberapa ketentuan, yaitu sebagai berikut : a. Ketentuan Umum 1) Pembiayaan
Multijasa
hukumnya
boleh
(jaiz)
dengan
menggunakan akad ijarah atau kafalah. 2) Dalam hal Lembaga Keuangan Syariah menggunakan akad ijarah, maka harus mengikuti semua ketentuan yang ada dalam Fatwa Ijarah.
35
3) Dalam hal Lembaga Keuangan Syariah menggunakan akad kafalah, maka harus mengikuti semua ketentuan yang ada dalam Fatwa Kafalah. 4) Dalam kedua pembiayaan multijasa tersebut, lembaga keuangan syariah dapat memperoleh imbalan jasa (ujrah) atau fee. 5) Besar ujrah atau fee harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk prosentase. b. Penyelesaia Perselisihan Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau terjadi
perselisihan
di
antara
kedua
belah
pihak,
maka
penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tecapai kesepakatan melalui musyawarah. c. Ketentuan Penutup Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan dirubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
BAB III GAMBARAN UMUM BMT UBASYADA CIPUTAT A. Sejarah Singkat Dilatar belakangi keinginan yang besar untuk berperan serta dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat strata ekonomi lemah, sekelompok pemuda yang tergabung dalam jamaah pengajian malam Kamis dengan mayoritas berprofesi sebagai pedagang kecil (PK-5) memiliki gagasan untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha yang sedang dijalankan, khususnya dalam segi permodalan serta cara penyediaan dana untuk perjuangan dakwah amar ma’ruf nahi mungkar, karena dakwah tanpa didukung oleh dana atau ekonomi yang kuat akan sulit tercapai. Dengan pemikiran tersebut diatas, maka pada tanggal 04 Agustus 1999 terbentuklah Usaha Bersama As-Syuhada yang lebih dikenal dengan sebutan “UBASYADA” yang pada awalnya didirikan oleh 22 (dua puluh dua) anggota pendiri yang berhasil mengumpulkan modal awal sebesar 2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).1 Pada tanggal 05 Maret 2003, UBASYADA yang merupakan lembaga usaha berbadan hukum koperasi yang menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan usahanya telah disahkan Menteri Koperasi dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Pembinaan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia dengan Nomor 518y/7/ BH/ Dis. KUK dengan nama Koperasi Serba Usaha UBASYADA yang beralamat di
1
Profil Lembaga Keuangan Mikro Syariah, BMT Ubasyada
36
37
Jalan Dewi Sartika Gg. Nangka Cimanggis No. 2 RT 001/010 Desa Ciputat, Kecamatan Ciputat, Tangerang Selatan, Provinsi Banten (021 7424651). Seiring
perkembangannya,
UBASYADA
boleh
dikatakan
berkembang dengan maju dan cukup menggembirakan. Hal ini dapat diketahui dari jumlah anggota yang tercatat saat ini 5.785 (data tahun 2010) anggota yang terdiri dari anggota penuh dan anggota muda dengan jumlah dana yang berhasil dihimpun UBASYADA hingga saat ini adalah sebesar ± Rp 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah).
B. Visi dan Misi, Maksud dan Tujuan 1. Visi dan Misi Visi dan misi KSU UBASYADA adalah menegakkan syariat Islam dalam sector perekonomian dan membangun masyarakat ekonomi (pedagang) yang islami. 2. Maksud Adapun maksud didirikannya KSU UBASYADA adalah sebagai alat bantu atau sarana dalam menegakkan syariat Islam pada sektor perekonomian. 3. Tujuan Tujuan
utama
KSU
UBASYADA
adalah
untuk
memberdayakan dan meningkatkan ekonomi umat Islam.2
2
Ibid
membangun,
38
4.
Struktur Organisasi Struktur Organisasi BMT Ubasyada mulai dari kekuasaan tertinggi adalah Rapat Anggota Tahunan (RAT), Pengurus, Manager dan lain-lain. Dapat dijelaskan dalam gambar berikut ini :3 Gambar : 4 Struktur Organisasi BMT Ubasyada
RAT
PENGURUS
DPS dan MANAJEMEN
MANAGER Ka. UNIT SIMPAN PINJAM BAG. PEMBIAYAAN
BAG. TABUNGAN
DEBT COLLECTOR SURVEYOR
COLLECTOR BAG. ADMINISTRASI
Ka. UNIT USAHA BAG. PENGADAAN BAG. ADMINISTRASI SURVEYOR/COLLECTOR Ka. KEUANGAN PEMBUKUAN KASIR
3
Dokumen Data Struktur Kepengurusan dan Keanggotaan BMT Ubasyada
39
1.
Kepengurusan Pengurus merupakan pemegang kekuasaan atau mandataris dari Rapat Anggota dan bertindak sebagai pelakasana dari keputusan dan kebijakan yang dihasilkan dan ditetapkan oleh Rapat Anggota. Pengurus juga bertindak sebagai kontrol dari seluruh aktivitas manajemen yang dilaksanakan
di
KSU
UBASYADA
sebagaimana
fungsi
dan
kewenangannya sebagai pengurus, adapun pertanggung jawabannya atas seluruh tugas dan kewajibannya dilaporkan pada Rapat Anggota. Berdasarkan keputusan Rapat Anggota Tahunan (RAT) pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2006 telah dipilih melalui proses pemilihan yang demokratis oleh Rapat Anggota, ditetapkan susunan kepengurusan Koperasi Serba Usaha Ubasyada periode 2006-2010 sebagai berikut ; Ketua
: Anang Abdul Manan
Sekretaris
: Dudung Abdul Wahab
Bendahara
: Rokim Nurhakim
Namun pada tanggal 01 Oktober 2009 Bapak Dudung Abdul Wahab mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Sekretaris dengan alasan bahwa usaha Mie Bakso yang baru dirintisnya membutuhkan keseriusan waktu, tenaga dan pikirannya. Oleh karena itu, pada tanggal 9 Oktober dilaksanakan Rapat Anggota Luar Biasa, yang salah satu keputusannya adala menerima pengunduran diri Bapak Dudung Abdul Wahab dari Jabatan Sekretaris Badan Pengurus dan memilih serta menetapkan Bapak Dedi untuk
40
menjabat Sekretaris Badan Pengurus sampai akhir periode kepenguruan 2006-2010. 2.
Dewan Pengawas Syariah dan Manajemen Sebagai organisasi atau lembaga yang menjalankan pola syariah, maka telah menjadi keharusan adanya Dewan Pengurus Syariah (DPS). Pada pelaksanaannya disatukan dengan Pengawas Manajemen menjadi Dewan Pengawas Syariah dan Manajemen agar lebih efektif dalam menjalankan tugas pengawasannya. Tugas inti dari Dewan Pengawas Syariah dan Manajemen adalah mengawasi seluruh kegiatan dan aktivitas UBASYADA agar tidak menyimpang dari prinsip-prinsip syariah dan ketentuan-ketentuan Manajemen. Berdasarkan prinsip keputusan Rapat Anggota Luar Biasa pada hari Senin tanggal 8 Mei 2006 telah ditetapkan dan disahkan susunan Dewan Pengawas Syariah dan Manajemen KSU UBASYADA periode 20062010 sebagai berikut: Ketua
: Ustadz Miftahudin, MA
Anggota
: Drs. Sudarso
Anggota
: Dadang Romansyah, SE. Ak
41
3.
Kepengelolaan Sebagai bentuk pelaksanaan manajemen, fungsi staffing menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Penempatan dengan rekruitmen karyawan atau pegawai diputuskan pada komite personalia dengan melihat pada kebutuhan dan sumber daya yang dibutuhkan. Tabel 2.1 DATA PERKEMBANGAN KARYAWAN NO
JABATAN
TAHUN
TAHUN
2009
2010
1.
Manager
1
1
2.
Kabag Operasional
1
1
3.
Kabag Marketing
0
0
4.
Financing Area Supervisor
0
0
5.
Account
Officer 0
0
Supervisor 6.
Accounting
1
1
7.
Teller
1
1
8.
Kasir
1
1
9.
ADMP
2
2
10.
Financing
Area 1
2
Officer 0
0
Coordinator 11.
Account Koordinator
12.
Financing Area Officer
15
13
13.
Account Officer
1
1
14.
Office Boy
1
1
JUMLAH
25
24
Sumber : File Dokumen Data Perkembangan Anggota dan Karyawan.
42
4.
Keanggotaan Keanggotaan Koperasi Serba Usaha UBASYADA dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan.Ini dapat diartikan bahwa KSU UBASYADA terus mendapat kepercayaan masyarakat.4 Keanggotaan dalam KSU UBASYADA terbagi kedalam empat kriteria yaitu Anggota Penuh, Calon Anggota, Anggota Muda (Anggota Luar Biasa) dan Anggota Kehormatan. a. Anggota Penuh Yaitu seorang (anggota muda) yang mengajukan lamaran untuk menjadi anggota penuh KSU Ubasyada, telah memenuhi seluruh persyaratan keanggotaan koperasi sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga atau peraturan khusus koperasi, dan dikabulkan permohonannya untuk menjadi anggota penuh. b. Calon Anggota Yaitu seorang (anggota muda) yang mengajukan lamaran untuk menjadi Anggota Penuh KSU Ubasyada, namun belum dapat melunasi Simpanan Pokok yang ditetapkan Koperasi dan belum tercatat dalam buku anggota koperasi sebagimana tercantum dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi, dan dikabulkann permohonannya untuk menjadi Calon Anggota. Calon Anggota tidak dicantumkan dalam buku daftar anggota, dan dalam
4
Ibid
43
waktu 3 (tiga) bulan harus sudah diputuskan diterima atau ditolak menjadi Anggota Penuh KSU Ubasyada. c. Anggota Muda (Anggota Luar Biasa) Yaitu mereka yang ingin mendapatkan pelayanan dan menjadi anggota koperasi, namun tidak sepenuhnya dapat memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan AD dan ART atau peraturan khusus koperasi. Ketentuan ini memberi peluang bagi penduduk Indonesia bukan warga Negara dapat menjadi Anggota Luar Biasa dari suatu Koperasi sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. d. Anggota Kehormatan Yaitu seseorang yang kedudukannya diminta oleh pengurus untuk menjadi Anggota Kehormatan Koperasi. Tabel 2.2 Data Jumlah Anggota BMT UBASYADA No
Jenis Anggota
Tahun 2009
Tahun 2010
1.
Anggota Penuh
21
23
2.
Calon Anggota
4.297
5.762
Jumlah
4.318
5.785
Sumber : File Dokumen Data Perkembangan Anggota dan Karyawan. 5.
Pendidikan dan Pelatihan KSU UBASYADA sangat menyadari bahwa pendidikan dan pelatihan sangat perlu untuk dilaksanakan, karena dengan hal tersebut
44
kualitas dan profesionalisme pengurus dan karyawan dapat terus ditingkatkan sehingga produktivitas kerja diharapkan akan lebih baik. Pada tahun 2010 KSU UBASYADA mengikuti pelatihanpelatiahan, seperti : a. Pelatihan tentang Pembiayaan Bermasalah yang diadakan oleh Forum Silaturahmi Koperasi Syariah Tangerang Selatan. b. Pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh Inkopsyah. c. Pengajian rutin Mingguan. d. Seminar tentang Properti Syariah. e. Pembelian satu paket Ensiklopedi Alquran Hadist. f. Pencerahan Motivasi dari Dewan Pengawas Syariah.
5.
Produk dan Layanan 1. Produk Pendanaan Koperasi Serba Usaha UBASYADA menghimpun dana dari anggota dan calon anggota dalam bentuk :5 a.
Tabungan Wadiah Yad Dhamanah Simpanan anggota pada koperasi dengan akad wadiah/titipan dan simpanan tersebut dapat digunakan oleh koperasi untuk kegiatan usaha koperasi, dengan ketentuan penyimpan tidak mendapatkan bagi hasil atas penyimpanan dananya, tetapi koperasi dapat memberikan kompensasi dengan imbalan bonus/hadiah yang
5
Dokumentasi Produk dan Layanan BMT Ubasyada, Ciputat.
45
nominalnya ditentukan berdasarkan kebijakan dan kemampuan koperasi. Jenis-jenis tabungan Wadiah Yad Dhamanah : 1) Tabungan Anggota Ubasyada (TABASYA) 2) Tabungan Aqiqah dan Qurban (TANQIQU) 3) Tabungan Hari Raya Idul Fitri (THIRAFI) 4) Tabungan Pendidikan Produk tabungan pada koperasi Ubasyada menggunakan akad wadiah (titipan), adapun produk tabungan tersebut terdiri dari TABASYA, TANQIQU, dan THIRAFI. b.
Tabungan Mudharabah Simpanan anggota koperasi dengan akad Mudharabah Al Muthlaqah yang diperlakukan sebagai investasi anggota untuk dimanfaatkan secara produktif dalam bentuk pembiayaan kepada anggota, calon anggota dan masyarakat secara profesional dengan ketentuan penyimpanan dananya sesuai nisbah (proporsi bagi hasil) yang disepakati pada saat pembukaan rekening. Simpanan
Mudharabah
Berjangka
Investasi
(Investasi
Syariah) yakni Simpanan anggota pada koperasi dengan akad Mudharabah Al Muthlaqah yang penyetoran dilakukan sekali dan penarikannya hana dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan koperasi, dengan ketentuan penyimpan mendapatkan bagi hasil atas penyimpanan dananya
46
sesuai nisbah (proporsi bagi hasil) yang disepakati di awal perjanjian. Jenis-jenis Simpanan Mudharabah Berjangka : 1) Simpanan Berjangka 3 Bulan 2) Simpanan Berjangka 6 Bulan 3) Simpanan Berjangka 12 Bulan 2.
Produk Pembiayaan Produk-produk pembiayaan yang ditawarkan Koperasi Serba Usaha Ubasyada dalam rangka memenuhi kebutuhan anggota dan calon anggota, sebagai berikut : a.
Produk Pedagang Mikro Adalah program pembiayaan yang diberikan Koperasi Serba Usaha Ubasyada untuk para pengusaha mikro yang mempunyai modal usaha (asset) maksimal Rp 10.000.000,-. Pembiayaan pedagang mikro menggunakan akad murabahah, akad Mudharabah dan akad Musyarakah. Plafon untuk pembiayaan mikro ini maksimal Rp 5.000.000,-.
b.
Pembiayaan Pedagang Kecil Adalah program pembiayaan yang diberikan Koperasi Ubasyada untuk para pengusaha kecil yang modal usaha (asset) maksimal
Rp
25.000.000,-.
Pembiayaan
pedagang
kecil
menggunakan akad Murabahah, akad Mudharabah dan akad
47
Musyarakah. Plafon untuk pembiayaan kecil ini maksimal Rp 10.000.000,-. c.
Pembiayaan Belanja Ringan Adalah program pembiayaan yang diberikan Koperasi Ubasyada untuk kebutuhan yang sifatnya konsumtif seperi perlengkapan rumah tangga, dan lain-lain. Pembiayaan belanja ringan menggunakan akad Murabahah. Plafon untuk pembiayaan belanja ringan ini maksimal Rp 3.000.000,00-.
d.
Pembiayaan Multijasa Adalah program pembiayaan yang diberikan Koperasi Ubasyada untuk anggota dan calon anggota koperasi yang sifatnya menyewakan fasilitas seperti fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, sewa toko/kios, dll. Pembiayaan multijasa menggunakan akad Ijarah dan Ijarah Muntahiya bi Tamlik. Plafon untuk pembiayaan ini multi jasa ini maksimal Rp 10.000.000,-
e.
Pembiayaan Cepat Adalah program pembiayaan yang diberikan Koperasi Ubasyada untuk anggota dan calon anggota koperasi yang membutuhkan penambahan modal kerja segera. Menggunakan akad Murabahah dengan plafon maksimal Rp 2.000.000,-.
f.
Pinjaman Tabarru’ Adalah program pinjaman yang diberikan Koperasi Ubasyada untuk anggota dan calon anggota koperasi yang tidak mampu/dhuafa dengan ketentuan berlaku. Pembiayaan tabarru’ menggunakan akad
48
Qardh Al Hasan yaitu pinjaman tanpa margin atau bagi hasil, pengembalian sesuai dengan jumlah pinjaman. Plafon pinjaman tabarru’ maksimal Rp 1.000.000,-.
BAB IV TEMUAN LAPANGAN DAN ANALISIS A. Produk Pembiayaan Multijasa Pada BMT Ubasyada 1. Sebab-Sebab Adanya Produk Pembiayaan Multijasa BMT Ubasyada meluncurkan pembiayaan multijasa dengan akad ijarah ini dikarenakan banyaknya permintaan masyarakat itu sendiri, yang memang sebelumnya produk ijarah tersebut merupakan produk yang baru dikenal oleh masyarakat maka dari itu masih banyak nasabah yang belum memahami bagaimana aplikasi produk ijarah itu sendiri. Pembiayaan multijasa adalah salah satu produk pembiayaan yang bersifat konsumtif dalam rangka merespon kebutuhan masyarakat akan jasa, biasanya untuk jasa seperti pendidikan, sewa ruko/kios, pernikahan, sewa fasilitas kesehatan dan jasa-jasa lainnya.1 Sumber dana dari pembiayaan multijasa ini berasal dari beberapa pihak yaitu dari para nasabah, dari funding atau dana tabungan, dari anggota BMT sendiri (anggota penuh BMT), dan dari pembiayaan yang lain seperti perbankan, partisipasi modal berbagi hasil dan investasi khusus. Jenis produk ini adalah pembiayaan konsumtif yang berjangka panjang dan jangka pendek sesuai dengan permintaan nasabah, yakni sekitar 10 bulan, 12 bulan, 18 bulan dan 24 bulan.2
1 2
Acep Rusdan, Manager BMT Ubasyada, Wawancara Pribadi, Ciputat 21 Maret 2013. Ibid
49
50
Alasan BMT Ubasyada mengeluarkan produk multijasa ini adalah : a. Melihat kebutuhan masyarakat, dalam hal ini BMT menilai seiring berjalannya waktu banyak kebutuhan masyarakat (nasabah) untuk mengajukan pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan akan jasa-jasa seperti pendidikan, pernikahan, sewa ruko/kios, sewa fasilitas kesehatan dan jasa-jasa lainnya. b. Dikeluarkan peraturan tentang pembiayaan multijasa baik berupa fatwa tentang pembiayaan multijasa, maupun peraturan lainnya. 2. Syarat-syarat Pembiayaan Multijasa di BMT Ubasyada Persyaratan yang dimaksud adalah semua hal yang harus dipenuhi bagi nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan pada BMT, apabila persyaratan tersebut tidak dipenuhi maka akan berakibat permohonan yang diajukan nasabah akan ditolak oleh BMT. Persyaratan yang diajukan oleh BMT Ubasyada kepada calon nasabah pembiayaan multijasa adalah sebagai berikut :3 a. Harus menjadi anggota terlebih dahulu. b. Mengisi form permohonan pembiayaan. c. Fotokopi KTP suami dan istri calon nasabah. d. Fotokopi kartu keluarga dan surat nikah e. Survei tempat calon nasabah, setelah itu dianalisa, apakah permohonan nasabah tersebut diterima ataupun ditolak. f. Surat keterangan domisili. g. Surat keterangan belum nikah (bagi yang belum).
3
Ibid
51
h. Surat persetujuan suami dan istri penjamin. i. Melengkapi jaminan beserta dokumen-dokumen yang mendukung. j. Setelah semua persyaratan terkumpul maka nanti calon nasabah akan dikonfirmasi lagi. 3. Contoh Kasus Pembiayaan Multijasa Pada BMT Ubasyada Awal tahun ajaran baru ibu Suryati membutuhkan dana untuk mendaftarkan anaknya ke SLTP Negeri, untuk kebutuhannya itu ibu Suryati datang ke BMT Ubasyada untuk mengajukan pembiayaan, berdasarkan tujuan penggunaan yang diajukan calon nasabah maka pihak BMT menawarkan produk pembiayaan multijasa. Setelah melengkapi persyaratan yang diajukan oleh BMT dan disertai pula oleh bukti pembayaran dan kedua belah pihak telah menyepakati maka BMT membuat akad ijarah multijasa sebagai berikut : a. b. c. d. e. f. g.
Plafon Pembiayaan Margin/Mark-up Jangka Waktu Biaya Administrasi Cara Angsuran Angsuran Pokok Ijarah Angsuran Ujrah (fee)
Rp. 5.000.000 Rp. 1.500.000 10 Bulan Rp. 107.000 Bulanan/10x Angsuran Rp. 500.000 Rp. 150.000
Berdasarkan contoh diatas, maka dapat dilihat proses pembiayaan multijasa di BMT Ubasyada yaitu : 1) Saat nasabah yang membutuhkan dana dan mendatangi BMT Ubasyada untuk mengajukan pembiayaan dan mengisi formulir pembiayaan, melengkapi syarat-syarat serta ketentuan pembiayaan
52
seperti fotokopi KTP, fotokopi KK, dan lain-lain. Akan tetapi satu hal yang harus diperhatikan calon nasabah adalah bukti dari pihak-pihak yang terkait dengan kebutuhan nasabah misalnya jika seorang calon nasabah ingin mengajukan pembiayaan untuk pendidikan maka harus dilengkapi dengan bukti baik brosur dan slip pembayaran uang sekolah atau yang lainnya.4 2) Setelah diadakan uji kelayakan atau setelah dianalisis bagi nasabah tersebut, dan pihak BMT menyetujuinya maka kedua belah pihak mengadakan suatu akad dan melakukan pencairan dana. Prosedur dan proses pencairan dana dari BMT kepada nasabah biasanya tidak memerlukan waktu lama maksimal dua minggu, berdasarkan pengakuan dari nasabah pembiayaan multijasa bahwa alasan saya mengajukan pembiayaan multijasa di BMT Ubasyada karena memang saya mengetahui proses dan prosedur pembiayaan di BMT Ubasyada cukup cepat dan mudah, jadi untuk pembiayaan multijasa ini kira-kira 2 minggu saya sudah memperoleh pencairan dana.5 4. Analisis Pembiayaan Multijasa Dari awal diluncurkannya produk pembiayaan multijasa di BMT Ubasyada, belum begitu mengalami perkembangan yang signifikan, hal ini diperkuat dengan data yang diperoleh penulis dari laporan piutang
2013. 2013.
4
Yeni Ulfah, Bagian Adminstrasi Pembiayaan, Wawancara Pribadi, Ciputat 21 Maret
5
Wawancara Pribadi dengan Suryati, Nasabah Pembiayaan Multijasa, Ciputat, 03 April
53
ijarah kepada usaha mikro kecil dan menengah BMT Ubasyada tahun 2011.6 Hal ini mengindikasikan bahwa belum banyak masyarakat yang mengetahui tentang adanya pembiayaan multijasa di BMT Ubasyada, menurut Acep Rusdan selaku manager BMT Ubasyada jumlah nasabah yang telah bergabung menjadi nasabah pembiayaan multijasa hingga akhir tahun 2011 baru sekitar 21 orang.7 Menurutnya ada beberapa kendala yang menyebabkan belum berkembang pesat pada pembiayaan multijasa di BMT Ubasyada, diantaranya : a. Orientasi penyaluran pembiayaan pada BMT Ubasyada lebih terfokus pada pembiayaan produktif (modal kerja). b. Pembiayaan multijasa di BMT Ubasyada masih terbilang baru, dibandingkan dengan pembiayaan-pembiayaan yang lain. Sehingga masih dalam tahap memperkenalkan produk ini kepada masyarakat.
B. Aplikasi Ijarah dalam Pembiayaan Multijasa di BMT Ubasyada Dalam skim pembiayaan multijasa di BMT Ubasyada menggunakan akad ijarah, yaitu hak pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa. Nasabah memberikan imbalan sebagai kompensasi atas pelayanan berupa pembayaran yang dilakukan oleh BMT dalam rangka memenuhi kebutuhan nasabah akan jasa
6 7
Laporan Piutang Ijarah BMT Ubasyada Tahun 2011. (Terlampir) Acep Rusdan, Manager BMT Ubasyada, Wawancara Pribadi, Ciputat 21 Maret 2013.
54
kepada pihak ketiga. Setelah itu nasabah membayar kepada BMT dengan cara mengangsur atau sekaligus sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian.8 Angsuran yang disepakati pada tahap awal pembiayaan tidak akan berubah selama jangka waktu pembiayaan. Dengan demikian, angsuran pembiayaan multijasa ini besarnya tetap kendati terjadi fluktuasi suku bunga di pasar konvensional. Adapun penetapan ujrah keuntungan bagi BMT dilakukan berdasarkan kesepakatan antara BMT dengan nasabah. BMT menerapkan margin keuntungan khususnya terhadap produkproduk pembiayaan yang berbasis Natural Certainty Contracts (NCC), yakni akad bisnis yang memberikan kepastian pembayaran, bagi dari segi jumlah maupun waktu, seperti pembiayaan murabahah dan ijarah. Secara teknis, yang dimaksud dengan margin keuntungan adalah prosentase tertentu yang diterapkan pertahun perhitungan margin keuntungan secara harian maka jumlah hari dalam setahun diterapkan 360 hari, perhitungan margin keuntungan secara bulanan, maka setahun diterapkan 12 bulan.9 Dalam aplikasinya, BMT Ubasyada pada pembiayaan multijasa ini melakukan dua kali akad. Yaitu akad wakalah dan akad ijarah pada pembiayaan
multijasa.
Wakalah
dalam
terminology
“pemberian
kewenangan/kuasa kepada pihak lain tentang apa yang harus dilakukan dan ia (pemberi kuasa) secara syar’i menjadi pengganti pemberi kuasa selama batas waktu yang ditentukan.”10 Akad wakalah pada pembiayaan multijasa disini artinya BMT tidak membayar sendiri manfaat akan jasa yang nasabah
8
Anang Abdul Manan, Ketua BMT Ubasyada, Ciputat 26 Maret 2013. Adiwarman Karim, Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 279. 10 Ah. Azharuddin Lathif, Fiqih Muamalah, h. 171. 9
55
butuhkan. BMT Ubasyada hanya memberikan sejumlah uang dan menyerahkan kuasa kepada nasabah untuk membayar atau membeli jasa manfaat yang nasabah ajukan. Dengan demikian nasabah sendiri yang melakukan jasa pembayaran. Dalam kontrak akad wakalah, menyatakan dalam beberapa hal, yaitu : 1. BMT Ubasyada sebagai pihak yang mewakilkan kepada nasabah. 2. Nasabah sebagai pihak yang mewakili BMT Ubasyada. 3. BMT memberikan sejumlah uang kepada nasabah sekaligus memberikan kuasa penuh kepada nasabah untuk membayar kepada pihak ketiga sebagaimana yang dinyatakan dalam surat keterangan dan bukti-bukti yang terlampir. 4. Nasabah menerima sejumlah uang dan kuasa yang diberikan untuk membayar kebutuhannya sesuai dengan keterangan diatas. 5. Nasabah bersedia menyerahkan bukti-bukti pembayaran. 6. Nasabah tidak diperkenankan menggunakan uang tersebut untuk keperluan diluar kesepakatan. Setelah bukti-bukti sudah diserahkan oleh nasabah kepada pihak BMT, maka dibuat akad ijarah. Dalam hal ini menyatakan BMT memberikan jasanya untuk memenuhi kebutuhan nasabah. Pada akad ini mencantumkan beberapa pasal, yaitu :11 a. Pasal 1. Pada pasal ini berisi tentang perjanjian ijarah yang dilandasi dengan ketaqwaan kepada Allah SWT, saling percaya, amanah, atas dasar Ukhuwah Islamiyah dan tanggung jawab. 11
Acep Rusdan, Manager BMT Ubasyada, Wawancara Pribadi, Ciputat 21 Maret 2013.
56
b. Pasal 2. Pasal ini membahas tentang harga yang disewakan. Biaya yang diberikan oleh BMT diperuntukan untuk apa oleh nasabah. c. Pasal 3. Pasal ini membahas mengenai jasa atau tempat yang disewakan oleh BMT kepada nasabah. d. Pasal 4. Pasal ini mengenai nasabah mengakui dengan ini mempunyai hutang kepada BMT. e. Pasal 5. Pasal ini membahas tentang nasabah membayar hutang tersebut kepada BMT dengan jangka waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. f. Pasal 6. Pasal ini membahas tentang cara dan jumlah pembayaran, berapa jumlah tiap angsuran yang dibayarkan oleh nasabah dan bagaimana caranya. Bisa secara langsung datang ke BMT dan dana dijemput oleh petugas yang menangani pembiayaan dari BMT. g. Pasal 7. Pasal ini mengenai tentang pembayaran hutang tersebut sesuai dengan tanggal jatuh tempo setiap bulannya. h. Pasal 8. Pasal ini berisi tentang biaya administrasi yang dibebankan pada nasabah tersebut. i. Pasal 9. Pasal ini Berisikan tentang jaminan pembiayaan. Jaminan ini untuk menjaga amanah dimana spesifkasi bentuk jaminan dilampirkan. j. Pasal 10. Pasal ini berisi tentang nasabah memberikan izin, hak, dan kuasa kepada BMT untuk menyita atau menjual harta benda yang dijadikan jaminan/anggunan oleh nasabah pada pasal 9, apabila nasabah tidak dapat membayar hutang tersebut.
57
k. Pasal 11. Pasal ini mambahas tentang segala biaya yang timbul akibat dari proses penyitaan barang jaminan sampai penjualan barang jaminan sepenuhnya menjadi tanggung jawab nasabah. l. Pasal 12. Pasal ini mengenai penyelesaian. Dalam hal ini ahli waris nasabah mengetahui dan menyetujui isi akad ijarah ini serta ikut bertanggung jawab atas hutang yang harus dibayar anggota ke BMT. Dalam penjelasan diatas, maka dapat dilihat dari hasil penelitian. Dalam prakteknya, pembiayaan multijasa pada BMT Ubasyada melakukan dua kali akad aitu akad wakalah dan akad ijarah. Gambar : 5 Skema Pembiayaan Multijasa 1. Pengajuan Pembiayaan
Nasabah
2. Akad Wakalah
BMT
3. Pembayaran Tunai Pihak Ketiga 4. Akad Ijarah
Sumber : Wawancara Manager BMT Ubasyada. Keterangan : 1. Nasabah yang datang ke BMT Ubasyada untuk mengajukan permohonan pembiayaan dengan memberikan spesifikasi jasa apa yang dibutuhkan,
58
dan melengkapi seluruh persyaratan kelengkapan yang ditentukan oleh BMT Ubasyad. 2. Setelah terjadi kesepakatan, maka pihak BMT memberikan uang tunai kepada nasabah dalam rangka memenuhi kebutuhan nasabah akan jasa, dengan menggunakan akad wakalah. Dalam hal ini BMT menjadi pihak yang mewakilkan. 3. Setelah memperoleh dana dari pihak BMT selanjutnya nasabah membayar uang tunai kepada pihak ketiga (sekolah, rumah sakit, ruko, dan lain-lain). Dalam hal ini nasabah menjadi pihak yang diwakilkan oleh BMT. 4. Nasabah melakukan akad ijarah dengan pihak BMT sesuai dengan jasa yang telah diterimanya yaitu pemenuhan kebutuhan akan jasa, sebagai imbalannya BMT mendapatkan upah atas jasa tersebut berupa margin keuntungan. Berdasarkan skema transaksi pembiayaan multijasa diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa pada aplikasinya BMT Ubasyada melakukan dua kali akad, yaitu:12 a. Akad wakalah yang terjadi antara BMT dengan nasabah dengan cara BMT memberikan sejumlah uang tunai dalam rangka memenuhi kebutuhan nasabah tersebut. b. Akad ijarah yang terjadi antara BMT dengan nasabah dimana BMT berhak mendapatkan ujrah/imbalan atas jasanya yang memenuhi kebutuhan nasabah.
12
Ibid.
59
Mengenai penggunaan akad wakalah pada aplikasinya, penulis melihat hai ini sebagai kecendrungan bahwa : Pertama, terbatasnya kemampuan BMT dalam rangka mengembangkan produk pembiayaan multijasa, hal ini diperkuat juga dari praktek yang penulis temukan dilapangan bahwa sistem operasional transaksi yang berhubungan dengan pembiayaan ijarah multijasa masih tercampur sistem pada pembiayaan murabahah, mengingat bahwa jumlah pembiayaan di BMT didominasikan oleh pembiayaan murabahah. Kedua, Belum adanya jaringan kerja sama yang luas dari pihak BMT dengan pihak-pihak yang dapat bermitra untuk pembiayaan multijasa ini, seperti lembaga pendidikan, dan pihak-pihak lainnya yang berkepentingan. Selain itu, penggunaan akad wakalah sebenarnya belum tepat jika digabungkan dengan akad ijarah yang mana dalam hal ini objeknya adalah manfaat atas jasa karena jika BMT sebagai pihak yang mewakilkan kepada nasabah untuk pembayaran kebutuhan jasa pendidikan, maka secara logika BMT lah yang mempunyai kebutuhan akan jasa pendidikan tersebut. Untuk itu akad yang tepat diterapkan adalah akad ijarah saja. Akan tetapi karena keterbatasan dan kendala yang ada sehingga memungkinkan BMT untuk menerapkan akad wakalah dalam skim pembiayaan multijasa tersebut. C. Penggunaan Akad Ijarah dalam Aplikasi Pembiayaan Multijasa dari Segi Fikih Muamalah Penggunaan akad ijarah dalam pembiayaan multijasa didasarkan pada fatwa DSN-MUI No. 44/DSN-MUI/VIII/2004 dalam ketentuan umum poin 2 yang berbunyi dalam lembaga keuangan syariah menggunakan akad ijarah,
60
maka harus mengikuti semua ketentuan, yang ada dalam fatwa ijarah.13 Dalam pembiayaan multijasa semua rukun dan syarat yang ada pada pada akad ijarah telah terpenuhi yaitu: orang yang berakad, sewa/imbalan, manfaat dan shigat (ijab dan qabul). Akad ijarah yang diterapkan oleh BMT Ubasyada yaitu ijarah dengan prinsip sewa-menyewa. Hal ini menurut Anang Abdul Manan, didasarkan pada mekanisme pembiayaan multijasa. Dimana BMT sebagai pihak yang telah memberikan jasanya dalam memenuhi kebutuhan nasabah akan jasa. Nasabah atau musta’jir (penerima upah), sedangkan BMT mu’ajjir (pihak pemberi upah) dan untuk itu BMT berhak atas imbalan sebagai upahnya (ujrah).14 Akad ijarah dalam pengertian sewa-menyewa digunakan untuk objek transaksi berupa barang yang tidak habis dipakai atau barang yang apabila telah habis masa sewanya dapat dikembalikan kepada pemiliknya seperti kantor, fasilitar rumah sakit, ruko, kendaraan, dan lain-lain. Sedangkan akad ijarah
dalam
pengertian
upah-mengupah
digunakan
untuk
objek
pekerjaan/jasa yaitu akad untuk melakukan pekerjaan tertentu dengan pembayaran seperti upah pekerjaan menyemir sepatu, upah menjadi pembantu rumah tangga, upah tukang kebun, upah karyawan yang bekerja pada perusahaan, dan lain-lain.15 Dalam Fatwa DSN-MUI No. 44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang pembiayaan multijasa, yang menjadi dasar dalam pelaksanaan akad ijarah
13
Fatwa DSN-MUI No. 44/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Pembiayaan Multijasa. (Terlampir) 14 Anang Abdul Manan, Ketua BMT Ubasyada, 26 Maret 2013. 15 Ibid
61
pada pembiayaan multijasa memang tidak menjelaskan akad bentuk dari prinsip ijarah yang dapat diterapkan apakah sewa-menyewa atau upahmengupah. Akan tetapi secara praktek yang berlaku dilapangan bahwa nasabah yang datang untuk mengajukan pembiayaan ke BMT umumnya memang didasarkan atas alasan bahwa nasabah tersebut tidak mempunyai dana memadai untuk melunasi atau membayar keperluannya tersebut. Dan jika nasabah mampu membayar maka tentu ia akan langsung membayar sendiri keperluannya, tidak perlu repot-repot meminta BMT menjadi mu’ajir untuk melunasi atau membayar kebutuhannya tersebut yang justru membuat nasabah membayar lebih untuk ujrah yang harus diberikan kepada pihak BMT. Berdasarkan menelaah masalah tersebut penulis menyimpulkan bahwa akad ijarah yang tepat dalam pembiayaan multijasa adalah akad ijarah dengan prinsip sewa-menyewa, bukanlah prinsip upah-mengupah. Karena upahmengupah dapat diterapkan jika nasabah terlebih dahulu memiliki uang kontan akan tetapi pada realisasinya hal ini tentu kurang tepat.
BAB V PENUTUP A. Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dan didukung dengan teori-teori yang dijadikan landasan dalam memahami permasalahanpermasalahan maka penulis mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut: 1. Produk pembiayaan multijasa di BMT Ubasyada adalah Produk Pembiayaan BMT yang dapat memenuhi kebutuhan nasabah mulai dari sewa fasilitas sampai dengan jasa pendidikan. Sehubungan dengan banyaknya permintaan nasabah untuk memenuhi kebutuhan yang konsumtif maka dikeluarkan pembiayaan yang mendukung terlaksananya kebutuhan masyarakat. Pembiayaan multijasa merupakan salah satu jenis pembiayaan konsumtif dalam memenuhi kebutuhan akan manfaat atas suatu jasa, seperti jasa pendidikan, sewa kios/ruko, kesehatan dan lainlain. 2. Dalam prakteknya, produk pembiayaan multijasa menggunakan dua akad yaitu akad ijarah dan wakalah, artinya BMT Ubasyada memberikan jasa dalam memenuhi kebutuhan para nasabah dan memberikan kuasa kepada nasabah untuk membayar kepada pihak kepihak ketiga. Sehingga antara BMT dan pihak ketiga tidak terjadi transaksi apapun, praktek pembiayaan ini cenderung sama dengan pembiayaan lainnya yang ada di BMT, sedangkan prosedur yang diterapkan BMT dalam pembiayaan multijasa ini cukup mudah sehingga memberikan kemudahan kepada nasabahnya.
62
63
3. Dalam penelitian ini penggunaan akad ijarah pada pembiayaan multijasa berpedoman dengan DSN-MUI yang tercantum dalam fatwa No. 44/DSN-MUI/VIII/2004 yang menjelaskan bahwa akad yang dapat digunakan adalah akad ijarah atau kafalah. Dalam aplikasinya di BMT Ubasyada, akad ijarah yang diikuti dengan akad wakalah tidak tepat karena objek pada akad ijarah disini adalah sewa jasa sedangkan pada aplikasinya di BMT Ubasyada yang dipakai adalah uang seperti yang sudah dijelaskan diatas.
B. Saran Setelah penjelasan-penjelasan diatas, maka penulis memberikan beberapa saran, sebagai berikut: 1. Pada pembiayaan multijasa, akad yang tepat dan sesuai adalah akad ijarah, tanpa harus disertai dengan akad wakalah dari BMT kepada nasabah untuk membayarkannya kepada pihak ketiga, karena dalam hal ini tidak jelasakan objek yang diwakilkan. 2. BMT Ubasyada hendaknya lebih memperluas jaringan kelembagalembaga yang terkait, misalnya lembaga pendidikan, lembaga kesehatan, dan
lembaga-lembaga
lainnya.
Sehingga
dapat
mempermudah
dalammelakukan transaksidengan lembaga tersebut, dalam rangka memenuhi kebutuhan nasabah pembiayaan multijasa. Dan BMT Ubasyadah arus lebih focus dalam mensosialisasikan produk pembiayaan multijasa ini. Ujrah pada pembiayaan multijasa maksimal 10 % disesuaikan dengan system konvensional.
64
3. Bagi nasabah yang menjadi nasabah pembiayaan multijasa khususnya bagi nasabah yang melakukan pembiayaan pendidikan hendaknya diharuskan melampirkan bukti/kwitansi atas pembayaran biaya-biaya sekolah secara berkala, hal ini untuk meminimalisir nasabah dalam menggunakan dana tersebut untuk kebutuhan-kebutuhan lainnya diluar perjanjian. 4. Untuk menunjang aplikasi pembiayaan multijasa di BMT Ubasyada harus dibuat system dan pembukuan yang memadai khususnya untuk pembiayaan multijasa. 5. Dewan Syariah Nasional hendaknya lebih mensosialisasikan semua fatwanya kepada ke semua pihak, baik LKS maupun masyarakat luas agar tidak ada kerancuan dalam memahami sebuah akad di bank syariah.
DAFTAR PUSTAKA
Al-Qur’an dan Hadits. Hasan, Ali, M, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004), cet 2 ed. 1. Al-Zuhaili, Wahbah, Fiqih Muamalah Perbankan Syariah Kapita Selekta (terj) Al-Fiqh Al-Islamiwa Adillatuhu, (Jakarta: TIM Counterpart PT. BMI Tbk, 1999). Arikunto, Suharsimin, Manajemen Penelitian, Cet. II, (Bandung: PT. Rineka Cipta, 1993). Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah, (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), Edisi. 1. Atmaja, Permata Karmaen dan Muhammad Syafi’I Antonio, Apa dan Bagaimana Bank Islam, (Yogyakarta: Dana Bakti prima Yasa, 1992), cet Ke-1. Azharuddin, Lathif. AH, Fiqih Muamalah, (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2005), cet. Ke-1. Dokumen-dokumen Data Kepengurusan, Keanggotaan dan Perkembangan Karyawan. Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 09/DSN-MUI/IV/2000, Tentang Pembiayaan Ijarah, ed. 1, 2001, DSN-MUI, BI. Fatwa DSN-MUI No. 44/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Pembiayaan Multijasa. Ibnu Hajar, Imam Al-Asqajani, Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, (Mesir : Darus Salam, 1059, juz ke-3). Karim, Adiwarman, Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004). Muhammad, Kebijakan Fiskal dan Moneter dalam Ekonomi Islam, (Jakarta : PT. Salemba Emban Patria, 2004). __________ Manajemen Pembiayaan Bank Syariah, (Yogyakarta : UPP AMP YKPN, t.th).
65
66
Rusyd, Ibnu, Bidayatul Al-Mujtahid wa Nihayah Al-Muqtashid, juz 11, h. 218, sebagaimana dikutip dalam Rahmat Syafi’I, Fiqih Muamalah, (Bandung : Pustaka Setia, 2004), cet Ke-11. Sabiq, Sayyid, Fikih Sunnah, (terj) oleh H. Kamaluddin A. Marzuki, (Bandung: Al-Ma’arif, 1997), cet ke VII, Jilid XIII. Sevilla, G. Consuelo, dkk, penerjemah, Alimuddin Tuwu, Pengantar Metode Penelitian, (Jakarata: Penerbit Universitas Indonesia, 1993). Serambi Indonesia, Hukum Transaksi Pembiayaan Multijasa, artikel diakses pada 4 September 2008 dari www.serambi news.com. Suhendi, Hendi M. Si, Fiqih Muamalah membahas Ekonomi Islam Kedudukan Harta, Hak Milik, Jual Beli, Bunga Bank dan Riba, Musyarakah, Ijarah, Koperasi, Asuransi,Etika Bisnis dan Lain-lain, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007), Edisi Ketiga. Taqiyuddin, Al-Imam Abu Bakar Al-Husni, Kifayatul Akhyar Fii Alli Ghayatil Ikhtishaar, (terj) oleh Ahmad Zaidundan A. Ma’ruf Asrori, (Surabaya : PT. Bina Ilmu, 1997), cet. Ke-1. Umar, Chapra. Muhammad, Islam dan Tantangan Ekonomi (ter) Ikhwan Abidin dari Judul Asli Islam dan Ecconomic Challenge, (Jakarta: Gema Insani Press , 2000) cet 1. Umar, Husain, Metodelogi Penelitian untuk Skripsi, dan Tesis Bisnis, (Jakarta: Rajawali Press, 2004). Wawancara Pribadi dengan Acep Rusdan, Manager BMT Ubasyada, Ciputat, 21 Maret 2013. Wawancara Pribadi dengan Yeni Ulfah, Bagian Adminstrasi Pembiayaan, Ciputat, 21 Maret 2013. Wawancara Pribadi dengan Acep Rusdan, Manager BMT Ubasyada, Ciputat, 26 Maret 2013. Wawancara Pribadi dengan Suryati, Nasabah Pembiayaan Multijasa, Ciputat, 03 April 2013. Ya’kub, Hamzah, Fiqih Muamalah Kode Etik Dagang Menurut Islam, Pola Pembinaan Hidup dalam Berekonomi, (Bandung : CV. Diponegoro, 1992), cet II.
67
Zulkifli, Sunarto, Panduan Transaksi Perbankan Syariah, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2003).
BERITA WAWANCARA
Nama
: Acep Rusdan
Jabatan
: Manager BMT Ubasyada
Tempat
: BMT Ubasyada
Tanggal
: 21 Maret 2013
1.
Apa itu produk pembiayaan multijasa? Pembiayaan multijasa adalah salah satu pembiayaan yang bersifat konsumtif dalam rangka merespon kebutuhan masyarakat akan jasa, biasanya untuk jasa pendidikan, sewa alat kesehatan, sewa kios dan lain-lain.
2.
Kapan pembiayaan multijasa resmi diluncurkan atau dikeluarkan di BMT Ubasyada? Pembiayaan belum lama dimunculkan, BMT Ubasyada memperkenalkan produk multijasa ketika itu pihak BMT menelaah terlebih dahulu masalah yang berhubungan dengan pembiayaan multijasa. Setelah banyak permintaan pada pembiayaan yang bersifat konsumtif ini maka dari itu baru lah BMT meluncurkan atau memperkenalkan ke masyarakat yang membutuhkan.
3.
Apa latar belakang diluncurkannya pembiayaan multijasa? Yang melatar belakangi BMT meluncurkan produk ini karena dengan seiring waktu berjalan, BMT melihat kebutuhan masyarakat (nasabah) untuk pembiayaan yang menyangkut kebutuhan akan jasa-jasa seperti pendidikan, sewa fasilitas Rumah Sakit, sewa kios, dan lain-lain.
4.
Berapa jumlah nasabah yang sudah bergabung dalam pembiayaan multijasa hingga saat ini? Jumlah nasabah yang sudah pernah melakukan pembiayaan multijasa di BMT Ubasyada hingga saat ini sekitar 20-30 nasabah.
5.
Apakah akad yang digunakan dalam pembiayaan multijasa di BMT Ubasyada? Akad yang digunakan dalam pembiayaan multijasa di BMT Ubasyada adalah akad wakalah dan akad ijarah yakni akad sewa-menyewa.
6.
Bagaimana BMT Ubasyada dalam menganalisis nasabah yang mengajukan pembiayaan multijasa? Mungkin pertama survey terlebih dahulu ke tempat calon nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan, setelah itu beberapa hari kemudian baru lah tau apakah permohonan pembiayaan diterima atau tidak.
7.
Bagaimana aplikasi produk ijarah multijasa di BMT Ubasyada? Pembiayaan multijasa di BMT Ubasyada masih terbilang produk yang baru dikeluarkan dibandingkan dengan produk-produk yang lain, BMT Ubasyada mengaplikasikan pembiayaan multijasa berdasarkan aturan Fatwa DSN-MUI No. 44/DSN-MUI/VIII/2004.
8.
Bagaimana prosedur bagi nasabah yang ingin mendapatkan pembiayaan multijasa? Prosedur yang diterapkan oleh BMT untuk mengajukan pembiayaan multijasa ini kurang lebih sama dengan pembiayaan murabahah yang ada di BMT. Pertama sebelum mengajukan pembiayaan nasabah harus di setujui
terlebih dahulu antara istri dan suami baru lah boleh mengajukan pinjaman ke BMT Ubasyada, kedua mengisi formulir pembiayaan dan melengkapi syarat-syarat serta ketentuan pembiayaan seperti fotocopy KTP suami-istri dan lain-lain, selanjutnya sekitar seminggu baru akan dicairkan dana pembiayaannya. 9.
Bagaimana cara pembayaran atau pelunasan nasabah pembiayaan multijasa? BMT
Ubasyada
memberikan
pilihan
untuk
mengangsur
pelunasan
pembiayaan dengan jangka pendek 2 bulan dan jangka panjang 6 bulan kepada nasabah dan cara membayarnya yaitu nasabah yang melakukan pembiayaan mengangsur dengan kolektor atau datang langsung ke BMT Ubasyada. 10. Bagaimana perkembangan pembiayaan multijasa pada awal peluncurannya sampai dengan sekarang? Sampai saat ini perkembangan pembiayaan multijasa belum begitu pesat karena produk ini merupakan produk yang belum lama diluncurkan dan belum banyak masyarakat yang mengetahui. 11. Apakah ada kendala yang menyebabkan belum berkembang? Tidak memungkiri dalam suatu lembaga pasti ada saja kendala baik dari internal maupun eksternal. 12. Bagaimana
prosentase
produk
ijarah
pada
pembiayaan
multijasa
dibandingkan dengan produk pembiayaan yang lain? Karena pembiayaan multijasa dibandingkan dengan pembiayaan lainnya relatif kecil, bisa dilihat dari nasabahnya yang jumlahnya masih sedikit maka
dari itu prosentase produk ijarah pada pembiayaan multijasa masih sangat kecil. 13. Apakah pembiayaan multijasa memberikan pengaruh terhadap pendapatan BMT Ubasyada? Kendalanya mungkin pertama dikarenakan lokasi BMT Ubasyada yang sangat dekat dengan pasar sehingga segmentasi untuk nasabah yang dibiayai masih difokuskan untuk modal kerja (produktif), dan untuk pembiayaan konsumtif masih relative kecil. Dan kedua dikarenakan pembiayaan multijasa ini sendiri masih terbilang baru sehingga BMT hingga saat ini masih memperkenalkan produkini ke masyarakat (nasabah) belum berkembang pesat. 14. Apakah ada kasus pembiayaan multijasa yang bermasalah? Dalam suatu lembaga pasti ada saja masalah, apalagi dalam pembiayaan akan tetapi disini lebih ke masalah kecil yang timbul. Dan pembiayaan yang bermasalh itu karena dari awalnya sudah ada kesalahan dari satu sama lain baik itu dari pihak BMT dan pihak nasabah. 15. Bagaimana cara penyelesaiannya terhadap pembiayaan multijasa yang bermasalah? Cara penyelesaiannya pertama tanya terlebih dahulu ke kolektor yang menagih angsuran pembiayaan tersebut ke nasabahnya yang bermasalah, kedua tegur nasabah yang bersangkutan, jika sudah ada alasan dari masingmasing barulah diselesaikan dengan musyawarah dengan atasan kedepannya harus bagaimana.
Penulis
(Dhea Rizkia)
Manager BMT Ubasyada
(Acep Rusdan)
BERITA WAWANCARA
Nama
: Anang Abdul Manan
Jabatan
: Ketua BMT Ubasyada
Tempat
: BMT Ubasyada
Tanggal
: 26 Maret 2013
1.
Apa itu produk pembiayaan multijasa? Produk pembiayaan multijasa adalah produk pembiayaan yang bersifat konsumtif yakni dalam memenuhi kebutuhan nasabah akan manfaat atas suatu jasa.
2.
Apa latar belakang diluncurkannya pembiayaan multijasa? Latar belakang diluncurkan pembiayaan multijasa karena banyaknya permintaan akan jasa dari masyarakat yang membutuhkan.
3.
Bagaimana perkembangan pembiayaan multijasa pada awal peluncurannya sampai dengan sekarang? Karena produk pembiayaan multijasa merupakan produk yang belum lama diluncurkan maka perkembangan sampai saat ini belum sangat signifikan.
4.
Berapa jumlah nasabah yang sudah bergabung dalam pembiayaan multijasa hingga saat ini? Jumlah nasabah yang bergabung dalam pembiayaan multijasa kurang lebih 20-30 nasabah.
5.
Apakah akad yang digunakan dalam pembiayaan multijasa di BMT Ubasyada? Akad yang digunakan dalam pembiayaan multijasa di BMT Ubasyada menggunakan dua kali akad akni akad wakalah dan akad ijarah.
6.
Bagaimana aplikasi produk ijarah multijasa di BMT Ubasyada? Aplikasi pada produk ijarah ini menggunakan akad wakalah dan akad ijarah, akan tetapi seharusnya dalam pembiayaan multijasa menurut fatwa DSNMUI lebih cocok menggunakan kafalah dan ijarah.
7.
Bagaimana prosedur bagi nasabah yang ingin mendapatkan pembiayaan multijasa? Prosedur yang dilakukan dalam memperoleh pembiayaan multijasa ini dengan cara terlebih dahulu menjadi nasabah di BMT Ubasyada setelah itu datang ke BMT dan diproses.
8.
Apakah pembiayaan multijasa ini berpengaruh terhadap pendapatan BMT Ubasyada? Ya, tidak menutup kemungkinan semua pembiayaan yang ada pada BMT Ubasyada berpengaruh pada pendapatan BMT.
Penulis
(Dhea Rizkia)
Ketua BMT Ubasyada
(Anang Abdul Manan)
BERITA WAWANCARA (NASABAH)
Nama
: Suryati
Pekerjaan
: Ibu Rumah Tangga
Tempat
: Rumah Nasabah
Tanggal
: 03 April 2013
1.
Apa yang anda ketahui tentang pembiayaan multijasa? Yang saya ketahui pembiayaan itu dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya yang mempunyai kebutuhan yang mendadak.
2.
Kenapa anda memilih menjadi nasabah pembiayaan multijasa? Yang saya butuhkan adalah untuk pendidikan anak bukan untuk usaha, maka dari itu saya mengajukan pembiayaan multijasa.
3.
Apakah anda memperoleh kemudahan dalam mendapatkan pembiayaan multijasa di BMT Ubasyada? Iya. Saya cukup mendapat kemudahan dalam mengajukan pembiayaan di BMT Ubasyada prosesnya pun cepat dan mudah.
4.
Bagaimana prosedur yang anda jalankan dalam memperoleh pembiayaan multijasa? Pertama saya datang ke BMT Ubasyada dan menjelaskan maksud dan tujuan saya ingin mengajukan pinjaman atau pembiayaan dari BMT Ubasyada untuk keperluan pendidikan anak saya.
5.
Bagaimana cara pembayaran atau pelunasan yang anda lakukan dalam pembiayaan multijasa? Saya membayar dan melunasi pinjaman atau pembiayaan itu dengan cara mengangsur melalui kolektor BMT Ubasyada dengan diberi jangka waktu 10 bulan.
6.
Apakah
anda
memahami
kontrak
perjanjian
sebelum
melakukan
penandatanganan perjanjian pembiayaan multijasa? Iya. Saya cukup memahami kontrak perjanjian yang telah disepakati antara saya pihak BMT. 7.
Apakah selama menjadi nasabah pembiayaan multijasa anda pernah melakukan wanprestasi (tunggakan)? Alhamdulillah, selama saya kontrak perjanjian pada pembiayaan atau pinjaman. Saya belum pernah menunggak selalu membayar tepat waktu.
Penulis
(Dhea Rizkia)
Nasabah
(Suryati)
