Analisis Penatausahaan Anggaran Belanja Pada Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Kalimantan Timur Dedi Priansyah (
[email protected]) Fakultas Ekonomi Universitas Mulawarman Lewi Malisan Fakultas Ekonomi Universitas Mulawarman Dwi Risma Deviyanti Fakultas Ekonomi Universitas Mulawarman Abstrak Titik awal dari masalah adalah bagaimana arus perkembangan pengeluaran dari aktivitas operasi pada pemerintah Kalimantan Timur untuk tahun fiskal 2012 anggaran?. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan apakah penggunaan BKKBN administrasi pengeluaran sesuai berdasarkan Pernyataan dengan peraturan menteri dalam negeri No 55 Tahun 2008. Alat analisis yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini peraturan menteri dalam negeri No 55 Tahun 2008. Dimana analisis ini digunakan untuk menentukan kecenderungan format dengan membandingkan angka untuk pos yang sama dari laporan berturut-turut dan mengidentifikasi variabel yang mempengaruhi perubahan pos tersebut. Hipotesis penulis dianggap diduga bahwa analisis belanja administrasi pada BKKBN tidak berjalan sempurna sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri No 55 Tahun 2008. Dari hasil penelitian ini penelitian yang saya lakukan pada pemerintah BKKBN menunjukkan bahwa ada laporan perbedaan bentuk di bawah aturan peraturan menteri dalam negeri No 55 Tahun 2008 dibandingkan dengan BKKBN format laporan. Perbedaan ini disebabkan karena perusahaan tidak sepenuhnya menggunakan format peraturan menteri dalam negeri No 55 Tahun 2008 seperti umum, buku besar, buku besar pengeluaran kas, bias buku, anak buku pajak pertambahan nilai pajak dan laba, mendaftar SPD, SPP, SPM dan akuntabilitas laporan pengeluaran. Jadi dari uraian di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa hipotesis diterima. Saya berharap bisa mengelola Pemerintah Kota Samarinda, keuangan provinsi dengan sebaik-baiknya, sehingga orang bahkan dapat merasakan dampak dari anggaran belanja di daerah.
Abstract The starting point of the problem is how to developments expenditure inflows from operating activities on the government of east Kalimantan for fiscal year 2012 budget?. The purpose of this study was to determine whether BKKBN use administration expenditure in accordance based on the Statement with regulations interior minister No. 55 of 2008. The analytical tool used by the author in this study regulatory interior minister No. 55 Year 2008. Where this analysis is used to determine the tendency of the format by comparing the figures for the same heading from successive reports and identify the variables that affect the change of those headings. The hypothesis of the author is presumed alleged that the analysis of administration expenditure on BKKBN not run perfectly in accordance with regulations interior minister No. 55 of 2008. From the results of this study the research I do on the government of BKKBN showed that there is a discrepancy report form under the rules regulations interior minister No. 55 of 2008 compared to
the report format BKKBN. This difference is caused because the company did not fully use the format regulations interior minister No. 55 of 2008 like a general, ledger, cash disbursements ledger, bias ledger, subsidiary ledger value added tax and income tax, register SPD, SPP, SPM and accountability report spending. So from the discussion above, the writer can conclude that the hypothesis was accepted. I wish can manage the City Government of Samarinda, the provincial financial as well as possible, so that people can even feel the impact of the expenditure budgeting in the area. Key words: Regulation Interior Minister, Format Report, I.
Pendahuluan A. Latar Belakang
Sehubungan dengan semakin arifnya para pelaku dalam pengambilan keputusan ekonomi serta ditunjang perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat, maka peran akuntansi sebagai informasi keuangan menjadi sangat penting dalam kehidupan perekonomian, khususnya dalam bidang pemerintahan. Dalam kerangka sistem penyelenggaraan pemerintahan terlihat bahwa sistem pengelolaan keuangan, pada dasarnya merupakan sub sistem dari sistem pemerintahan itu sendiri. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UndangUndang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Pemerintah Pusat dan Daerah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Misi utama dari kedua Undang-Undang tersebut bukan hanya pada keinginan untuk melimpahkan kewenangan dan pembiayaan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah, tetapi yang lebih penting adalah keinginan untuk meningkat efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya keuangan daerah dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu semangat disentralisasi, demokratisasi, transparansi dan akuntabilitas B. Perumusan Masalah Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka yang menjadi rumusan permasalahan dalam penulisan ini adalah, Apakah Penatausahaan Belanja Pada BKKBN periode tahun 2012 Telah Sesuai Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah periode tahun 2012? C. Tujuan Penelitian Adapun yang menjadi tujuan dari penulisan ini : 1. Untuk Mengetahui tingkat akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Instansi BKKBN Provinsi Kalimantan Timur. 2. Untuk mengetahui pelaksanaan penatausahaan pada BKKBN Provinsi Kalimantan Timur.
D. Manfaat Penelitian
Adapun manfaat penelitian dari penulisan laporan ini adalah sebagai berikut : 1. Untuk memberikan informasi mengenai sistem informasi, alokasi, dan penggunaan prosedur penatausahaan. 2. Sebagai bahan referensi untuk menambah wawasan dan pengetahuan serta dapat dijadikan bahan penelitian selanjutnya. 3. Untuk memberikan informasi mengenai bagaimana BKKBN mengelola penatausahaan dengan baik, agar mampu mengambil kebijakan yang lebih baik dalam pengelolaan keuangan daerah dimasa mendatang. II. Tinjauan Teoretis A. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Berdasarkan salinan keputusan yang ditetapkan tanggal 1 Desember 2008 oleh Menteri Dalam Negeri H. Mardiyanto. Permendagri Nomor 55 Tahun 2008 merupakan penyempurnaan terbaru dari pasal 86 Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah dan pasal 184 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah yang menyatakan pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran, bendahara penerimaan/bendahara pengeluaran, dan orang atau badan yang menerima atau mengausai uang/barang/kekayaan daerah wajib menyelenggarakan penatausaha sesuai dengan peraturaan perundang-undangan. Pejabat yang menandatangani dan/mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari pengguna surat bukti dimaksud. Pada setiap SKPD sebagai pengguna anggaran terdapat Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD) yang tugasnya melakukan verifikasi, akuntansi, dan penyusunan laporan keuangan. Untuk mendukung kelancaran tugas bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran dapat dibantu oleh pembantu bendahara. Pembantu bendahara penerimaan melaksanakan fungsi sebagai kasir atau pembuat dokumen penerimaan. Pembantu bendahara pengeluaran melaksanakan fungsi sebagai kasir, pembuat dokumen pengeluaran uang, atau pengurusan gaji. Dalam rangka terselenggaranya penyusunan laporan keuangan yang memenuhi asas tertib, transparansi, akuntabilitas, konsistensi, komparabilitas, akurat, dapat dipercaya dan mudah dimengerti, perlu disusun sistem dan prosedur penyusunan APBD, perubahan APBD, penatausahaan keuangan daerah dan perhitungan APBD yang terstandarisasi. Untuk itu diperlukan pedoman dalam pelaksanaannya yang terbaru yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008. Untuk dapat mengatur keuangan daerah diperlukan adanya penyusunan anggaran yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Adapun definisi Anggaran Pendapatan Daerah dan Keuangan Daerah yang terdapat dalam Permendagri Nomor 59 Tahun 2007(2007:2) yaitu :
“Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD, adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang diterapkan berdasarkan Peraturan Daerah mengenai APBD”. Setelah anggaran tersusun, maka langkah selanjutnya adalah merealisasikan anggaran tersebut dengan melalui pembelanjaan. Pembelanjaan merupakan suatu bagian yang penting dari kehidupan ekonomi suatu bangsa. Dalam penyelenggaraan pemerintahan secara rutin cukup banyak menggunakan sumber dana yang berasal dari pajak, pendapatan asli daerah atau dana perimbangan yang pada dsaranya dikelola secara ketat oleh pemerintah daerah dan berdasarkan APBD yang telah disetujui. Dalam Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 dijelaskan definisi Belanja Daerah (2007:7) adalah”kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih”. B. Penatausahaan Belanja Akuntansi keuangan daerah merupakan bagian dari akuntansi sektor publik. Keuangan daerah dikelola melalui manajemen keuangan daerah. Oleh karena itu manajemen keuangan daerah (Halim, 2002: 20) adalah ‘Pengorganisasian dan pengelolaan sumber-sumber daya atau kekayaan yang ada pada suatu daerah untuk mencapai tujuan yang dikehendak daerah tersebut”. Alat untuk melaksanakan manajemen keuangan daerah disebut dengan tata usaha daerah. Menurut Mamesah (1995 : 15) seperti yang dikutip oleh Halim (2002 : 20) “tata usaha daerah terbagi menjadi 2 (dua) kelompok yaitu tata usaha umum, menyangkut kegiatan dokumentasi, dan tata usaha keuangan yang pada intinya adalah tata buku yang merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dibidang keuangan berdasarkan prinsip-prinsip, standar-standar tertentu serta prosedur-prosedur tertentu sehingga dapat memberikan informasi dibidang keuangan”. Pengertian Penatausahaan dalam Modul Penatausahaan Belanja SKPD Bagi PPK-SKPD (2008 : 3) yaitu “segenap rangkaian aktifitas menghimpun, mencatat, mengolah, mengganda, mengirim dan menyimpan keterangan-keterangan yang diperlukan dalam setiap organisasi”. Dalam melaksanakantugas pokok dan fungsi (Tupoksi) dari SKPD, maka dilakukan pengeluaran-pengeluaran kas/dana anggaran daerah, yang biasa disebut belanja daerah. Belanja daerah dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan, dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu dapat dilaksanakan bersaam antara pemerintah dan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundangundangan. Berikut prinsip belanja daerah yang menyangkut pengeluaran keuangan dalam modul penatausahaan belanja SKPD (Hafidz Tanjung : 7) adalah sebagai berikut:
a. Hemat, tidak mewah, efisien dan sesuai kebutuhan teknis yang diisyaratkan dan sesuai dengan data basis instansi. b. Efektif, terarah dan terkendali sesuai dengan rencaan program, kegiatan, dan fungsi unit organisasi. c. standarisasi komponen kegiatan dan harga satuannya untuk menyusun perhitungan alokasi biaya.
d. sumber dana yang jelas dan tidak boleh terjadi tumpang tindih pengeluaran. e. Mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri. Belanja dapat dibedakan menjadi 2(dua) menurut modul penatausahaan belanja SKPD (depdagri: 19) yaitu : a. Belanja Tidak Langsung. Merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja tidak langsung dibagi menurut jensi belanja yang terdiri dari belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan bantuan yang tidak terduga. b. Belanja Langsung. Merupakan belanja yang dianggarkan yang terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja langsung dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal. Untuk mengelola keuangan, maka diperlukan suatu unit yang tugasnya menjaga kas dari tindakan penyelewengan dan mengelola sesuai dengan sistem dan prosedur yang berlaku.
C. Kerangka Konsep a. Model Penelitian
ANALISIS PENATAUSAHAAN ANGGARAN BELANJA PADA BKKBN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
KANTOR BKKBN
KONSEP TEORI
PROVINSI KALTIM RUMUSAN MASALAH :
Apakah BKKBN menggunakan Penatausahaan Belanja sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008?
HIPOTESIS :
Diduga bahwa analisis penatausahaan belanja pada BKKBN belum berjalan sempurna sesuai dengan Permendagri Nomor 55 9Tahun 2008. Gambar Model penelitian
HASIL PENELITIAN
D. Pengembangan Hipotesis
Berdasarkan pada uraian sebelumnya, maka dapatlah dikemukakan hipotesis sebagai berikut : “Diduga bahwa Penatausahaan Belanja Pada BKKBN Provinsi Kalimantan Timur belum berjalan sempurna sesuai dengan Permendagri Nomor 55 Tahun 2008 tentang pedoman pengelolaan keuangan dan belanja daerah”.
III.
METODE PENELITIAN
A. Definisi Operasional Untuk memperoleh gambaran secara jelas dan terperinci mengenai indikator-indikator dalam obyek penelitian maka dalam definisi operasional ini akan diberikan uraian-uraian sehubungan dengan judul penulisan tentang Analisis Penatausahaan Pada BKKBN Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang pengelolaan keuangan daerah. Kantor Instansi BKKBN Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda meliputi 2 (dua) instansi kota yaitu, Samarinda, dan Balikpapan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Instansi BKKBN Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda, dibantu langsung oleh BKKBN Pusat secara vertikal dan Departemen Kesehatan Provinsi secara horizontal. Untuk itu beberapa pengertian yang menyangkut sistem dan prosedur penatausahaan akuntansi pada Instansi BKKBN provinsi Kalimantan Timur, yaitu: Analisis adalah suatu penelitian dengan menghimpun berdasarkan data-data bukti objek yang didapatkan. Penatausahaan adalah aktifitas dari menghimpun, mencatat, ,mengolah, mengganda, mengirim, dan menyimpan keterangan-keterangan yang diperlukan oleh suatu instansi,organisasi & perusahaan terkait. Belanja adalah aktifitas rutin setiap instansi pemerintahan sesuai dengan anggaran di setiap periode untuk menunjang kelancaran program-program pemerintah yang sudah ditetapkan. Analisis penatausahaan belanja Pada BKKBN adalah metode dan pedoman penyelenggaraan administrasi belanja keuangan daerah untuk melaksanakan fungsi-fungsi pengeluaran keuangan pada BKKBN Provinsi Kalimantan Timur.
B. Jenis dan Sumber Data
Adapun rincian data yang diperlukan dalam pelaksanaan penelitian ini antara lain : 1. Sejarah singkat Instansi BKKBN Provinsi Kalimantan Timur. 2. Struktur Pemerintahan Instansi BKKBN Provinsi Kalimantan timur 2012. 3. Catatan-catatan dalam Penatausahaan Belanja pada BKKBN 2012. 4. Dokumen-dokumen & buku-buku yang berkaitan dengan penatausahaan BKKBN seperti RKA, DPA, SPM, SP2D, BKU, & buku pembantu 2012. C. Metode Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian dari penulisan skripsi ini, digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut : 1. Penelitian yang digunakan menggunakan penelitian berdasarkan hasil divisi keuangan BKKBN.
dokumentasi riset
D. Jangkauan Penelitian Kegiatan Penelitian dilakukan pada Instansi BKKBN (Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional) Provinsi Kalimantan Timur yang beralamat di jalan M.T.Haryono Kecamatan Samarinda Ulu. Ini merupakan penelitian yang bersifat global, artinya bahwa penelitian yang dilakukan mengenai keseluruhan dari aktivitas penatausahaan belanjanya. Pelaporan keuangan dengan penatausahaan belanjanya menyajikan informasi yang mendukung kebijakan dan keputusan Instansi BKKBN dimasa depan terkait RKA(Rancangan Anggaran Kerja) periode 2011 mendatang. Sehingga cukup penting untuk menganalisis penatausahaan belanjanya secara menyeluruh.
E. Analisis Data
Dalam suatu penelitian diperlukan suatu alat analisis sebagai unsur terpenting dimana penentuan atas alat analisis dilakukan secara tepat agar permasalahan yang dihadapi dapat diukur dan dipecahkan. Untuk menguji kebenaran hipotesis, maka metode analisa yang digunakan adalah analisis komparatif, yaitu membandingkan antara teori analisis penatausahaan belanja dengan hasil penelitian dari BKKBN tentang penatausahaan belanja satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Alat analisis yang akan digunakan adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah yang sudah disempurnakan. Alat Analisis : 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Buku Kas Umum (BKU) Buku Pembantu Pengeluaran Kas Buku pembantu Panjar Buku Pembantu PPN dan PPh Register SPD, SPP, dan SPM Laporan Pertanggungjawaban Belanja
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. Gambaran Umum Instansi a. Penataan SKPD BKKBN Rumusan BKKBN : Visi : ”Seluruh Keluarga Ikut KB” Misi : ”Mewujudkan keluarga kecil bahagia sejahtera” Tujuan : ”untuk meningkatkan keterpaduan dan peran serta masyarakat, pembinaan keluarga dan pengaturan kehamilan dengan memperhatikan agama, kondisi perkembangan sosial ekonomi dan budaya, serta tata nilai yang hidup dalam masyarakat”. Sasaran : ”Seluruh Warga yang memiliki keluarga dan berdomisili di Negara Kesatuan Republik Indonesia” Berikut disajikan tabel format dibawah :
Tabel 4.4. Format Buku Kas Umum BKKBN Prov. Kaltim
BUKU KAS UMUM SKPD
:
Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran
:
Bendahara Penerimaan / Bendahara Pengeluaran
: Halaman : …………… …
No. Urut 1
Tanggal
Kode Rekening
2
3
Uraian
Penerimaan Pengeluaran (Rp) (Rp)
4
5
6
Jumlah Rp
Rp
Jumlah bulan / tanggal
Rp
Rp
Jumlah sampai bulan lalu/tanggal
Rp
Rp
Jumlah semua s/d bulan/tangggal Sisa kas Pada hari ini tanggal …………………………., 20…. Oleh kami didapat kas Rp …………………….. Terbilang …………………………………………………………………… ………………. Terdiri dari: a. Tunai
Rp
Rp
b. Saldo Bank
Rp
c. Surat berharga
Rp ……………………, tanggal ………………………. Mengetahui,
Penggunaan Anggaran / Kuasa Penggunaan Anggaran
Bendahara Penerimaan / Bendahara Pengeluaran
(Tanda tangan)
(Tanda tangan)
(Nama lengkap)
(Nama lengkap)
(NIP.)
(NIP.)
*) Coret yang tidak perlu
Tabel 4.5. Format Buku Kas Pembantu BKKBN Prov. Kaltim BUKU KAS PENERIMAAN HARIAN PEMBANTU SKPD Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran
Bendahara Penerimaan Pembantu Halaman :…… No. Urut
Tanggal
Uraian
Penerimaan (Rp)
Pengeluaran (Rp)
Saldo
1
2
3
4
5
6
Jumlah ……………………, tanggal …………………. Mengetahui, Penggunaan Anggaran / Kuasa Penggunaan Anggaran
Bendahara Penerimaan / Bendahara Pengeluaran
(Tanda tangan)
(Tanda tangan)
(Nama lengkap)
(Nama lengkap)
(NIP.)
(NIP.)
Tabel 4.6. Format Buku Pembantu Panjar BKKBN Prov. Kaltim BUKU PANJAR SKPD
:
Kepala SKPD
:
Bendahara Pengeluaran
: Halaman : …………
No. Urut
Tannggal
Uraian
Ref.
Penerimaan (Rp)
Pengeluaran (Rp)
Saldo (Rp)
1
2
3
4
5
6
7
Jumlah ……………………, tanggal …………… Mengetahui,
Mengetahui,
Penggunaan Anggaran / Kuasa Penggunaan Anggaran
Bendahara Pengeluaran
(Tanda tangan)
(Tanda tangan)
(Nama lengkap)
(Nama lengkap)
(NIP.)
(NIP.)
Tabel 4.7. Format Buku Pembantu PPN/PPH BKKBN Prov. Kaltim BUKU PAJAK PPN /PPH SKPD
:
Kepala SKPD
:
Bendahara Pengeluaran
: Halaman : …
No.
Tanggal Uraian
Penerimaan
Pengeluaran
Saldo (Rp)
Urut 1
(Rp) 2
3
(Rp) 4
5
6
Jumlah ……………………, tanggal ………………. Mengetahui,
Mengetahui,
Penggunaan Anggaran / Kuasa Penggunaan Anggaran
Bendahara Pengeluaran
(Tanda tangan)
(Tanda tangan)
(Nama lengkap)
(Nama lengkap)
(NIP.)
(NIP.)
Tabel 4.8. Format Buku Register SP2D BKKBN Prov. Kaltim REGISTER SP2D
Halaman : …
Nomor SP2D No. Urut
1
Tangga l
2
U P
G U
T U
LS Gaj i 3
Barang&Jas a
Jumlah SP2D (Rp) Uraia n
U P
G U
LS TU
Gaji
4
Barang&Jas a
5
Jumla h ……, tanggal …. Mengetahui, Kuasa Bendahara Umum Daerah (Tanda tangan) (Nama lengkap) (NIP.)
Tabel 4.9. Format Buku Register SPM BKKBN Prov. Kaltim REGISTER SPM-UP / SPM-GU / SPM-TU / SPM-LS
Halaman : …
Nomor SPM No. Urut
Tanggal
Jumlah SPM (Rp) LS
Uraian
UP GU TU Gaji Barang&Jasa 1
2
3
LS UP GU TU Gaji Barang&Jasa
4
5
Jumlah ………………, tanggal ………. Mengetahui,
Mengetahui,
Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran
PPK-SKPD
(Tanda tangan)
(Tanda tangan)
(Nama lengkap)
(Nama lengkap)
(NIP.)
(NIP.)
Tabel 4.10. Format Buku Register SPP BKKBN Prov. Kaltim REGISTER SPP-UP / SPP-GU / SPP-TU / SPP-LS
Halaman : …
Nomor SPP No. Urut
Tangga l
LS UP GU
1
Jumlah SPP (Rp)
T U
2
Gaj i 3
LS
Uraian U P
Barang&Jas a
G U
4
T U
Gaj i
Barang&Jas a
5
Jumla h ……………, tanggal ………. Mengetahui,
Mengetahui,
Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran
PPK-SKPD
(Tanda tangan)
(Tanda tangan)
(Nama lengkap)
(Nama lengkap)
(NIP.)
(NIP.)
Tabel 4.11. Format Penatausahaan LPJ Bendahara Pengeluaran BKKBN
IV. Pembahasan
A. Prosedur a. Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran Laporan Realisasi Anggaran untuk tahun yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2012 disusun berdasarkan data dari kegiatan Monitoring dan Evaluasi SPJ yang dilakukan oleh Bagian Keuangan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Kalimantan Timur di setiap SKPD. LRA disusun berdasarkan dokumen sumber SPJ dari masing-masing SKPD. LRA tidak dihasilkan dari rekonsilIasi LRA SKPD, karena SKPD belum membuat Laporan Realisasi Anggaran sesuai SAP. b. Penyusunan Neraca BKKBN Provinsi Kalimantan Timur per 31 Desember 2012 Neraca BKKBN Provinsi Kalimantan Timur seharusnya merupakan kompilasi laporan keuangan SKPD. Namun dalam penyusunan Neraca Pemerintah Daerah per 31 Desember 2012, data yang digunakan hanya berasal dari daftar inventaris SKPD. Laporan Neraca yang sesuai dengan SAP belum disusun oleh SKPD pada Tahun Anggaran 2012. c. Penyusunan Laporan Arus Kas BKKBN Provinsi Kalimantan Timur Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2012 Laporan Arus Kas (LAK) BKKBN Provinsi Kalimantan Timur disusun berdasarkan rekonsiliasi Bagian Keuangan dengan BUD. Laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan/ Pengeluaran SKPD atas penggunaan uang persediaan tidak digunakan sebagai dasar penyusunan LAK karena tidak dibuat oleh SKPD. B. Personalia Penyelenggaraan sistem akuntansi dan pelaporan yang sesuai dengan SAP baik di tingkat SKPKD maupun SKPD belum dapat berjalan lancar karena keterbatasan sumber daya manusia. Tenaga pembukuan yang selama ini bertugas belum memiliki kompetensi yang memadai karena belum mendapatkann pelatihan dan sertifikasi system penatausahaan belanja berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008.
C. Pencatatan dan Pelaporan Dalam menyelenggarakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan di tingkat SKPKD, Sub-bagian Pembukuan telah mengimplementasikan aplikasi (software) keuangan daerah yaitu Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA). Aplikasi ini menggunakan SP2D dan SPJ sebagai dokumen sumber pencatatan transaksi-transaksi keuangan (input penjurnalan), menggolongkannya berdasarkan akun-akun yang telah didefinisikan sebelumnya (posting), dan menyajikannya dalam bentuk laporan keuangan sebagai output. Di tingkat SKPD seperti BKKBN Provinsi Kalimantan Timur, implementasi aplikasi keuangan daerah belum dilakukan, tetapi akan menjadi proyeksi di masa yang akan datang.
D. Pengawasan a. Pengawasan Melekat Di Setiap SKPD, pengawasan melekat diselenggarakan oleh pengguna anggaran dalam hal ini pimpinan SKPD. Penatausahaan keuangan yang belum tertib sebagaimana diuraikan dalam hasil pemeriksaan dan pelaporan keuangan yang belum sesuai SAP menunjukkan masih belum memadainya pengawasan yang dilakukan oleh pengguna anggaran atas anggaran yang berada di bawah pengelolaannya. b. Pengawasan Intern Badan Pengawasan Daerah (Bawasda) menyelenggarakan pengawasan atas pelaksanaan APBD di lingkungan SKPD. Sampai saat ini, fungsi yang berjalan adalah pengawasan kegiatan yaitu melakukan pemeriksaan atas kegiatan berdasarkan penagihan yang diajukan rekanan sebelum dana atas kegiatan tersebut dicairkan. Atas kegiatan yang prestasinya sesuai dengan penagihan, diberikan rekomendasi agar Bagian Keuangan mencairkan dana kegiatan yang bersangkutan. Akan tetapi, fungsi pengawasan regular belum dapat berjalan lancar karena keterbatasan sumber daya aparatur yang ditunjukkan dari laporan hasil pemeriksaan reguler dan tujuan tertentu yang lingkupnya masih terbatas di beberapa SKPD. E. Penganggaran beberapa Belanja Daerah pada APBD Tahun 2012 tidak tertib Penganggaran merupakan proses penyusunan rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah terkait dengan pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah yang dibahas dan disetujui Pemerintah Provinsi dan DPRD Provinsi yang kemudian ditetapkan dengan peraturan daerah. Untuk menjamin agar penyusunan anggaran dalam hal ini APBD dapat disusun dan dilaksanakan dengan baik dan benar, maka diatur landasan administratif dalam pengelolaan anggaran daerah yang mengatur antara lain prosedur dan teknis pengganggaran yang harus diikuti secara tertib dan taat azas.
F. Pengendalian realisasi beberapa Anggaran Belanja Daerah Tahun 2012 dilaksanakan tidak memadai
Dalam merealisasikan anggaran belanja daerah, pemerintah daerah dalam hal ini pengguna anggaran harus melaksanakan dengan tertib, taat pada peraturan perundangundangan yang berlaku, serta memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah yang efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan. Pengelolaan keuangan yang tertib dan taat pada ketentuan berarti bahwa dalam merealisasikan anggaran selalu memperhatikan peruntukan/tujuan dan kecukupan anggaran belanja yang bersangkutan atau tidak melebihi plafon yang telah ditetapkan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku. Selain itu, dalam pelaksanaan anggaran harus dikelola dengan penuh tanggung jawab yaitu harus didukung dengan bukti-bukti yang lengkap dan sah. G. Pengklasifikasian, Pengendalian, dan Pengakuan Kas Dilakukan dengan Tidak Tertib Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan. Saldo Kas yang dimaksud merupakan saldo kas di Kas Daerah, Kas di Bendaharawan Pengeluaran (sisa uang muka) dan Kas di Bendaharawan Penerimaan (penerimaan pendapatan yang belum disetor ke rekening Kas Umum Daerah). Karena kas merupakan aset daerah yang paling likuid/lancar, maka tingkat risiko kehilangan sangat besar sehingga diperlukan pengendalian yang cukup memadai. Untuk itu perlu adanya pengelolaan kas yaitu antara lain dengan menetapkan prosedur penerimaan, pengeluaran dan penatausahaan yang memadai sehingga bias menjamin kehandalan pengamanan aset daerah yang berupa kas tersebut. H. Format Laporan Pertanggungjawaban Bendahara pengeluaran PPKD Bendahara pengeluaran PPKD menyampaikan pertanggung-jawaban atas pengelolaan fungsi kebendaharaan yang berada dalam tanggung jawabnya setiap tanggal 10 bulan berikutnya. Pertangungjawaban disampaikan kepada PPKD. Dalam melakukan pertanggungjawaban tersebut, dokumen yang disampaikan adalah Surat Pertanggungjawaban (SP J). Dokumen SP J tersebut dilampirkan dengan: 1. Buku Kas Umum (BKU) - bendahara pengeluaran PPKD 2. Ringkasan pengeluaran per rincian obyek - bendahara pengeluaran PPKD yang disertai dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah atas pengeluaran dari setiap rincian obyek yang tercantum dalam ringkasan pengeluaran per rincian obyek dimaksud. Disamping laporan pertanggungjawaban diatas Bendahara Pengeluaran PPKD membuat Register untuk SPP yang diajukan serta SPM dan SP2D yang telah diterbitkan. Berikut disajikan Contoh Dokumen Pertanggungjawaban SKPD berdasarkan Sesuai Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah :
Namun dalam prakteknya format penatausahaan pada BKKBN Provinsi Kalimantan Timur berbeda dengan yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008. Dari sisi bentuk dan pengisian mengalami perbedaan hal ini tentu saja mengindikasikan bahwa BKKBN Provinsi Kalimantan TImur belum sepenuhnya menerapkan Penatausahaan Belanja berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008.
I. Permasalahan dan Kelemahan Penatausahaan Belanja BKKBN Provinsi Kalimantan Timur Tanpa mengurangi keberhasilan yang telah dicapai oleh Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Kalimantan Timur, dari hasil pemeriksaan atas sistem pembukuan dan penyusunan Laporan Keuangan Pertanggungajawaban serta pelaksanaannya yang diselenggarakan oleh Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Kalimantan Timur yang diuji, menunjukkan adanya kelemahan dalam pelaksanaan Penatausahaan Laporan Belanja yang terdiri dari unsur organisasi, kebijakan, prosedur, personalia, perencanaan, pembukuan/pencatatan, pelaporan, format, dan pengawasan. 1.
Kelebihan dan Kekurangan berdasarkan Permendagri No 55 Thn 2008 Berdasarkan hasil perbandingan penggunaan LPJ Penatausahaan berdasarkan Permendagri No 55 Thn 2008 dapat diketahui kelebihan serta kekurangannya. Terdapat beberapa hal yang penting dipahami dan didiskusikan lebih jauh tentang pengaturan fungsi dan kewajiban bendahara dalam Permendagri 55/2008, terdapat kelebihan diantaranya: a. Mempertegas fungsi bendahara, yang bisa disingkat 5M, yakni menerima, menyimpan, membayarkan/menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan. Hal ini bermakna bahwa penatausahaan atas uang/kas yang dipegang oleh bendahara merupakan suatu keharusan. Bendahara tidak melaksanakan fungsi akuntansi, tetapi hanya “sampai” ke penatausahaan saja. b. Hak bendahara untuk menolak “perintah” kepala SKPD (PA) untuk melakukan pembayaran apabila tidak ada rekening yang tercantum dalam DPA-SKPD dipertegas dalam Permendagri 55/2008 ini. Hal ini sesuai dengan yang diatur dalam UU No.1/2004 bahwa tanggung jawab bendahara terhadap uang yang dipegangnya merupakan tanggung jawab pribadi. Artinya, jika terjadi salah bayar/tidak sesuai dengan rekening dalam DPASKPD, maka bendahara harus membayar dengan uang pribadinya. Oleh karena bendahara adalah pejabat fungsional, maka kepala SKPD (PA) selaku pejabat struktural “tidak boleh” memberikan “perintah struktural” kepada bendahara. c. Surat pertanggungjawaban (SPJ). SPJ adalah pertanggungjawaban yang dibuat oleh bendahara dan dibagi ke dalam dua jenis, yakni pertanggungjawaban fungsional dan pertanggungjawaban administratif. Pertanggungjawaban fungsional disampaikan oleh bendahara kepada BUD (Bendahara Umum Daerah), sementara pertanggungjawaban administratif disampaikan oleh bendahara kepada kepala SKPD selaku pengguna anggaran (PA). Dengan demikian, SPJ buka pertanggungjawaban yang dibuat oleh pengguna anggaran (PA).
d. Format buku kas umum. Permendagri 55/2008 memberikan format buku kas umum (BKU) dan buku-buku pembantunya. Buku pembantu BKU ini digunakan untuk merinci lebih jauh transaksi (atau perubahan kas) yang mempengaruhi saldo di BKU. BKU berbeda dengan buku jurnal umum (BJU) yang digunakan dalam akuntansi. e. Pertanggungjawaban bendahara bukan bagian dari pertanggungjawaban kepala SKPD (PA). Secara implisit dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban (SPJ) yang dibuat oleh bendahara bukanlah merupakan bagian dari peratnggungjawaban atas pelaksanaan APBD yang disampaikan oleh kepala SKPD (PA) kepada kepala daerah (selaku PKPKD). Pertanggungjawaban kepala SKPD selaku PA dan pengguna barang (PB) disampaikan dalam bentuk laporan keuangan, yang mencakup laporan realisasi anggaran (LRA), neraca, dan catatan atas laporan keuangan (CaLK). Sedangkan kekurangan dari penerapan LPJ Permendagri No 55 Tahun 2008 yaitu: 1. Diperlukan pelatihan bagi para bendahara dan pihak yang berkepentingan dalam penggunaannya. 2. Merubah kembali system yang lama sehingga membutuhkan waktu, tenaga dan biaya lagi. E. PENUTUP 5.1
Simpulan
Dengan melakukan analisa Penatausahaan Belanja berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 berlandaskan pada Permendagri 13 Tahun 2006, ditemukan tiga kelemahan dan permasalahan yang dapat diidentifikasikan dan diklasifikasikan pada Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Kalimantan Timur. Ketiga masalah dan kelemahan tersebut adalah sebagai berikut. 1. Penganggaran beberapa Belanja Daerah pada APBD Tahun 2012 tidak tertib. 2. Pengendalian realisasi beberapa Anggaran Belanja Daerah Tahun 2012 dilaksanakan tidak memadai. 3. Pengklasifikasian, Pengendalian, dan Pengakuan Kas Dilakukan dengan Tidak Tertib. 4. Format dan implementasi anggaran tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008. 5.2
Saran
Sebagai upaya mewujudkan suatu pengelolaan keuangan dan laporan pertanggungjawaban yang dinamis dan sesuai dengan azas umum pengelolaan keuangan daerah pada Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Kalimantan Timur beberapa hal yang direkomendasikan untuk memperbaiki sistem pengelolaan keuangan pada Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut. 1.
Meningkatkan pemahaman tentang pengelolaan keuangan daerah, baik melalui sosialisasi maupun bimbingan teknis lainnya, sehingga Tim Anggaran Pemerintah
2.
3. 4. 5. 6.
Provinsi, Tim Anggaran DPRD Provinsi, dan Pengguna Anggaran dapat melaksanakan penganggaran secara tepat. Pemberian sanksi, baik berupa teguran maupun sanksi lainnya, dan memerintahkan kepada para Kepala SKPD yang dalam hal ini Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Kalimantan Timur agar merealisasikan belanja yang telah definitif sebagaimana peruntukannya dan lebih tertib dalam menatausahakan pertanggungjawaban, serta memberikan pemahaman bagi para Kepala SKPD dan tenaga pembukuan di SKPD dalam bentuk pendidikan dan pelatihan tentang keuangan daerah yang relevan. Menerbitkan surat keputusan tentang penetapan rekening-rekening yang dimiliki dan digunakan oleh Kas Daerah dan SKPD. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Bendahara pengeluaran pembantu, Bendahara pengeluaran, serta tenaga pembukuan di SKPD agar memiliki kompetensi yang memadai di bidang pelaporan keuangan. Menegur dan memerintahkan kepala bagian keuangan untuk melakukan pengawasan secara lebih intensif atas personilnya. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi personil bagian keuangan agar memiliki kompetensi yang memadai di bidang pelaporan keuangan.
DAFTAR PUSTAKA
Baridwan, Zaki. 2004, Intermediate Accounting, Edisi 8, BPFE, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Donald E.Kieso, Jerry J. Weygandt dan Terry D. Warfield. 2001, Akuntansi Intermediate, Edisi kesepuluh, Erlangga, Jakarta. Eugenio Caperchione and Riccardo Mussari. 2000, Comparative Issues In Local Governmental Accounting, Klawer Academic Publishers, United States of America. Harold Bierman, Jr dan Robert J. Swierengo. 1987, Financial Accounting, An. Introduction, CBS College Publishing the Dryden Press, New York. Horngren, Sundem, dan Elliot. 1998, Pengantar Akuntansi Keuangan, Edisi Keenam, Erlangga, Jakarta. Jusuf, Al Haryono. 2003, Dasar-dasar Akuntansi, Edisi 6, YKPN, Yogyakarta. Mansun, Mohamad, dkk. 2006, Akuntansi Sektor Publik, Edisi Pertama, Bumi Aksara, Jakarta. M. Sadeli, Lili. 2000, Dasar – Dasar Akuntansi, Edisi Pertama, Bumi Aksara, Jakarta. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Suwardjono, 2002, Akuntansi Pengantar, Edisi Ketiga, BPFE, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. T. Gilarso. 2000, Pengantar Ilmu Ekonomi Bagian Makro, Cetakan Ketujuh, FE-UI, Jakarta. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, SAP(Standar Akuntansi Pemerintahan). Gede. Edy. Prasetya, Penyusunan&Analisis Laporan keuangan Pemerintah Daerah, Edisi Kesatu, 2005, ANDI, Yogyakarta. Tanjung, Abdul Hafiz, 2009,Penatausahaan&Akuntansi Keuangan Daerah, Edisi Kesatu, Salemba Empat, Jakarta.
