ANALISIS PENANGGULANGAN KEJAHATAN PEMALSUAN SURAT KEPUTUSAN MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL (Studi di Wilayah Hukum Polda Lampung) (Jurnal)

ANALISIS PENANGGULANGAN KEJAHATAN PEMALSUAN SURAT KEPUTUSAN MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL (Studi di Wilayah Hukum Polda Lampung)

(Jurnal)

Oleh Rizki Juliansyah

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG BANDAR LAMPUNG 2016

ABSTRAK ANALISIS PENANGGULANGAN KEJAHATAN PEMALSUAN SURAT KEPUTUSAN MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL (Studi di Wilayah Hukum Polda Lampung) Oleh Rizky Juliansyah, Heni Siswanto, Dona Raisa Monica (Email: [email protected] )

Penempatan pegawai dan mutasi tidak luput dengan tekanan konflik kepentingan, sehingga PNS dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sering mengalami permasalahan dikarenakan bertugas di suatu wilayah yang cukup jauh dari kediamannya atau seorang PNS mendapatkan wilayah tugas yang berbeda dari suami atau isterinya sehingga banyak PNS yang mengajukan permohonan mutasi untuk dapat pindah tugas. Banyaknya pengajuan mutasi oleh PNS tersebut ternyata menjadi suatu peluang bagi suatu oknum untuk meraup keuntungan dengan membuat Surat Keputusan (SK) mutasi palsu. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah upaya penanggulangan kejahatan pemalsuan Surat Keputusan Mutasi PNS pada wilayah hukum Polda Lampung? (2) Apakah faktor-faktor penghambat dalam menanggulangi kejahatan pemalsuan Surat Keputusan Mutasi PNS (Studi di Wilayah Hukum Polda Lampung)? Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan, bahwa (1) Penanggulangan kejahatan pemalsuan surat keterangan mutasi PNS dilakukan melalui upaya non penal merupakan kegiatan menjaga kemungkinan akan terjadinya tindak pidana (onrecht in potentie) Kepolisian melakukan sosialisasi kepada Pegawai Negeri Sipil melalui Binmas salah satu tim khusus dari kepolisian untuk melakukan sosialisasi mengenai sanksi pemalsuan surat keterangan. Serta upaya penal sebagai bentuk upaya penanggulangan kejahatan pemalsuan surat keterangan mutasi PNS yang secara tegas dilakukan oleh kepolisian adalah dengan mengusut kasus yang terjadi sampai selesai. (2) Faktor-faktor penghambat dalam menanggulangi kejahatan pemalsuan surat keputusan mutasi PNS yaitu substansi hukum yang kurang memadai, kinerja aparat penegak hukum yang belum dimaksimalkan, tidak memadainya sarana dan fasilitas, rendahnya kesadaran masyarakat dan pelaku pemalsuan SK mutasi PNS tersebut dengan cara sembunyisembunyi bahkan bekerja sama dengan oknum dari intansi terkait pengurusan administrasi kepegawaian, sehingga sulit untuk diditeksi keberadaannya. Kata Kunci: Penanggulangan Kejahatan, Pemalsuan SK Mutasi, Pegawai Negeri Sipil

ABSTRACT CRIME PREVENTION ANALYSIS ON THE FORGERY OF MUTATION DECREE OF CIVIL SERVANTS (Study in Polda Lampung) By Rizky Juliansyah, Heni Siswanto, Dona Raisa Monica (Email: [email protected] )

Staffing and the mutation does not escape the pressure of a conflict of interest, so that civil servants in carrying out its duties and functions often encounter problems due to duty in an area which is quite far from his residence or a PNS gain territory different tasks of the husband or wife. As a result many civil servants apply for mutation. That problem turned out to be an opportunity for a person to profit by making false mutation decree. The problems of this study are: (1) How efforts in crime prevention on the false mutation decree of civil servant on the the jurisdiction of Polda Lampung? (2) Whether the inhibiting facrors for the crime prevention on the false mutation decree of civil servant (Study in Polda Lampung)? This research conducted using juridical approach normative and juridical empirical. Data collection procedures done with the study of literature and field studies. Based on the results of research and discussions can be inferred (1) Crime prevention on the false mutation decree of civil servant conducted through the efforts of non penal which is activity to maintain the possibility of criminal acts (onrecht in potentie). Police conduct socialization to the Civil Service through Binmas one special team of police to disseminate information on the sanctions forgery of mutation decree. (2) The inhibiting facrors for the crime prevention on the false mutation decree of civil servant are are inadequate legal substance, the performance of law enforcement officers who have not maximized, inadequate infrastructure and facilities, the lack of public awareness and counterfeiting SK PNS mutation in a way clandestinely even cooperated with officers from related institutions of administration personnel, making it difficult to track down. Keywords: Crime Prevention, Forgery of Mutation Decree, Civil Servant

1

I. PENDAHULUAN Aparatur Sipil Negara saat ini dikenal dengan istilah Pegawai Negeri Sipil (PNS). PNS memiliki kedudukan dan peranan yang sangat penting karena PNS merupakan unsur aparatur negara untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan dalam rangka usaha mencapai tujuan nasional. Namun, dalam penempatan pegawai dan mutasi tidak luput dengan tekanan konflik kepentingan, sehingga PNS dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sering mengalami permasalahan dikarenakan bertugas di suatu wilayah yang cukup jauh dari kediamannya atau seorang PNS mendapatkan wilayah tugas yang berbeda dari suami atau isterinya sehingga banyak PNS yang mengajukan permohonan mutasi untuk dapat pindah tugas.1 Mutasi dirumuskan dalam UndangUndang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian yaitu merupakan pemindahan, dan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam pangkat dan jabatan-jabatan tertentu, yang didasarkan atas prinsip profesionalisme sesuai dengan kompetensi, prestasi kerja, dan jenjang pangkat yang telah ditetapkan untuk jabatan itu serta syarat-syarat lainnya tanpa membedakan jenis kelamin, suku, agama, ras atau golongan. Mutasi PNS adalah pemindahan pegawai

dari atau ke instansi di lingkungan Pemerintahan meliputi: 1. Pemindahan antar Kabupaten / Kota dalam satu Propinsi; 2. Pemindahan dari Kabupaten / Kota ke Propinsi atau sebaliknya; 3. Pemindahan antar Kabupaten kota luar Propinsi; 4. Pemindahan dari Kabupaten / Kota atau Propinsi ke Pusat atau sebaliknya; 5. Pemindahan antar unit kerja dalam satu instansi.2 Pemalsuan SK mutasi merupakan tindak pidana yang cukup meresahkan, karena niat pelaku yang terencana dan tersusun rapi sehingga sulit untuk dilacak. Hal inilah yang membuat pemalsuan diatur dan termasuk suatu tindakan pidana. Tindak pidana pemalsuan pada umumnya dilakukan oleh pelaku yang memiliki kewenangan dalam suatu kumpulan masyarakat, lembaga atau instansi dan organisasi pemerintahan. Pemalsuan terhadap tulisan/surat terjadi apabila isinya atas surat itu yang tidak benar digambarkan sebagai benar.3 Hal itu dapat dilakukan oleh pelaku dengan cara menghapus, mengurangi, menambah, maupun merubah angka atau kata-kata yang tertera pada surat yang dipalsukannya. Ketentuan mengenai pemalsuan tersebut dinyatakan dalam Pasal 263 KUHP Ayat (1) tentang Pemalsuan dan Pasal 264 KUHP Ayat (1) tentang Pemalsuan 2

1

Sutarmo, Netralisasi Pegawai Negeri Sipil sebagai Aparatur Negara dalam Sistem Pemerintahan di Indonesia, Diakses dari https://lppmunigresblog.files.wordpress.com Pada tanggal 25 Juli 2015 Pukul 19.00 WIB.

Adami Chazawi, Kejahatan terhadap Pemalsuan, Jakarta: Rajawali Pers, 2000, hlm. 3. 3 H.A.K. Moch. Anwar, Hukum Pidana di Bidang Ekonomi, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990,hlm. 128.

2

Surat. Hal yang menyebabkan hukuman tindak pidana pemalsuan surat diperberat sebagaimana Pasal 264 KUHP terletak pada faktor surat. Surat-surat tertentu yang menjadi objek kejahatan adalah surat-surat yang mengandung kepercayaan yang lebih besar akan kebenaran isinya. Surat-surat itu mempunyai derajat kebenaran yang lebih tinggi daripada surat-surat biasa atau surat lainnya. Kebenaran akan isi dari macam-macam surat itulah yang menyebabkan diperberat 4 ancaman pidananya. Salah satu kasus pemalsuan SK yang terjadi di Provinsi Lampung ini dilaporkan kepada Polda Lampung pada 28 Januari 2015. Karena kepala Disdik Bandar Lampung juga telah melaporkan ke Polresta Bandar Lampung, maka kasusnya ditarik ke Polda Lampung. Kasus ini terjadi dimana PNS mengusulkan perpindahan tugas dari pemerintah kabupaten (Pemkab) ke pemerintah kota (Pemkot). Dari usulan itu, para PNS dimanfaatkan untuk mengeluarkan SK bodong atau SK palsu. Dengan bermodal SK palsu ini, mereka kemudian pindah tugas. Terhadap terjadinya pemalsuan tersebut diduga tidak terlepas dari adanya kelalaian pemerintah daerah dalam hal ini BKD (Badan Kepegawaian Daerah) yang meloloskan SK palsu tersebut sehingga para PNS dapat dimutasi. Hasil penyidikan sejak penangkapan tersangka Agus di Jl. Sukardi Hamdani, Bandar Lampung, Jumat 6 Februari 2015 lalu, diketahui bahwa

para PNS yang akan pindah tugas meminta bantuan Agus di BKD Bandar Lampung yang telah dimutasikan ke Sekretariat Korpri Bandar Lampung. Para PNS yang ingin mutasi dari pemkab ke Pemkot Bandar Lampung ini meminta Agus untuk mengurus SK gubernur Lampung, SK wali kota Bandar Lampung, dan surat perintah tugas (SPT) dari kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Bandar Lampung. Untuk pengurusan SK, Agus meminta uang yang jumlahnya bervariasi. Kasus tersebut diketahui ketika seorang PNS asal Lampung Timur dengan membawa SK gubernur, SK walikota, dan SPT kepala Disdik Bandar Lampung untuk melaksanakan tugas baru di Bandar Lampung. Dari hasil penyidikan di Disdik, ternyata nomor SK tersebut tidak terdaftar di buku register BKD Bandar Lampung. Kemudian, SK gubernur dicek di BKD Lampung. Ternyata nomor tersebut juga tidak terdaftar di buku register sehingga diduga palsu. Selanjutnya, 14 PNS lainnya yang mengurus kepindahan tempat tugasnya melalui Agus bermunculan. Dari hasil pengecekan, SK gubernur, SK walikota, dan SPT kepala Disdik tidak terdaftar di BKD.5 Karena banyaknya kasus-kasus tentang SK bodong, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti dalam bentuk skripsi yang berjudul “Analisis Penanggulangan Kejahatan Pemalsuan Surat Keputusan Mutasi Pegawai Negeri

4

Siti Maryam, Tindak Pidana Pemalsuan Surat, Diakses dari http://sitimaryamnia. blogspot.com/2012/02/tindak-pidanapemalsuan-surat.html Pada tanggal 25 Juli 2015 Pukul 19.20 WIB.

5

http://www.radarlampung.co.id/read/beritautama/77861-sk-bodong-gangguketenangan-oedin Diakses Pada Tanggal 6 Juni 2015

3

Sipil (Studi di Wilayah Hukum Polda Lampung)”. Adapun permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah: 1) Bagaimanakah upaya penanggulangan kejahatan pemalsuan Surat Keputusan Mutasi PNS pada wilayah hukum Polda Lampung ? 2) Apakah faktor-faktor penghambat dalam menanggulangi kejahatan pemalsuan Surat Keputusan Mutasi PNS (Studi di Wilayah Hukum Polda Lampung) ? Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. II. PEMBAHASAN A. Upaya Penanggulangan Kejahatan Pemalsuan Surat Keputusan Mutasi PNS Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pemalsuan surat keputusan mutasi PNS, telah diatur di dalam KUHP, ancaman pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana pemalsuan surat keputusan mutasi PNS diatur sebagai mana yang tercantum dalam Pasal 263 Ayat (l) dan ayat (2) KUHP yang berbunyi sebagai berikut : a. Barang siapa membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti dari sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan

kerugian, karna pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama 6 tahun. b. Di pidana dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah asli, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian. Selanjutnya, di dalam Pasal 264 KUHP ditegaskan bahwa: 1. Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun, jika dilakukan terhadap: a. akta-akta otentik; b. surat hutang atau sertifikat hutang dari sesuatu negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum; c. surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dari suatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai: d. talon, tanda bukti dividen atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3, atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu; e. surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan; 2. Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian. Berdasarkan wawancara dengan Teguh Nugroho6, definisi dokumen 6

Hasil wawancara dengan Teguh Nugroho selaku KASUBDIT 1 KAMNEG DITRESKRIMUM Kesatuan Polda

4

yang dipalsukan disini adalah umum yaitu surat yang tertulis atau tercetak yang dapat dipakai sebagai bukti keterangan (termasuk surat keputusan Mutasi PNS). Kemudian yang diartikan dengan surat adalah segala surat, baik yang ditulis dengan tangan, dicetak, maupun ditulis memakai mesin tik, dan lain-lainnya. Surat yang dipalsukan itu harus surat yang: 1. dapat menimbulkan sesuatu hak 2. dapat menerbitkan suatu perjanjian (misalnya surat perjanjian piutang, perjanjian jual beli, perjanjian sewa, dan sebagainya); 3. dapat menerbitkan suatu pembebasan hutang (kuitansi atau surat semacam itu) Adapun bentuk-bentuk pemalsuan surat itu dilakukan dengan cara: 1. membuat surat palsu: membuat isinya bukan semestinya (tidak benar). 2. memalsu surat: mengubah surat sedemikian rupa sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli. Caranya bermacam-macam, tidak senantiasa surat itu diganti dengan yang lain, dapat pula dengan cara mengurangkan, menambah atau merubah sesuatu dari surat itu. 3. memalsu tanda tangan juga termasuk pengertian memalsu surat. 4. penempelan foto orang lain dari pemegang yang berhak. 5. surat yang digunakan sebagai keterangan bagi suatu perbuatan atau peristiwa.

Unsur-unsur pidana dari tindak pidana pemalsuan surat selain yang disebut di atas adalah: 1. pada waktu memalsukan surat itu harus dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat itu seolah-olah asli dan tidak dipalsukan; 2. penggunaannya harus dapat mendatangkan kerugian. Kata “dapat” maksudnya tidak perlu kerugian itu betul-betul ada, baru kemungkinan saja akan adanya kerugian itu sudah cukup; 3. yang dihukum menurut pasal ini tidak saja yang memalsukan, tetapi juga sengaja menggunakan surat palsu. Sengaja maksudnya bahwa orang yang menggunakan itu harus mengetahui benar-benar bahwa surat yang ia gunakan itu palsu. Jika ia tidak tahu akan hal itu, ia tidak dihukum. Sudah dianggap “mempergunakan” misalnya menyerahkan surat itu kepada orang lain yang harus mempergunakan lebih lanjut atau menyerahkan surat itu di tempat dimana surat tersebut harus dibutuhkan. 4. dalam hal menggunakan surat palsu harus pula dibuktikan bahwa orang itu bertindak seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, demikian pula perbuatan itu harus dapat mendatangkan kerugian. Berdasarkan wawancara dengan Ronald Putra7, mengatakan bahwa setiap SK Mutasi yang asli memiliki nomor registrasi surat yang terdaftar di buku register kantor BKD Kota 7

Lampung, tanggal 8 Februari 2016 Pukul 10:00 WIB.

Hasil wawancara dengan Ronad Putra selaku Kasubit Mutasi, tanggal 1 Februari 2016 puku 10.00 WIB.

5

Bandar Lampung maupun BKD Provinsi Lampung, sehingga SK Mutasi yang palsu dapat dicek dengan memeriksa apakah nomor register surat terdaftar atau tidak. Dalam hal terungkapnya kasus pemalsuan SK mutasi PNS yaitu ketika seorang PNS asal Lampung Timur membawa SK Gubernur Lampung, SK Walikota Bandar Lampung dan SPT Kadisdik Kota Bandar Lampung untuk melaksanakan tugas di tempat baru di Bandar Lampung namun ternyata tidak terdaftar di buku register kantor BKD Kota Bandar Lampung maupun BKD Provinsi Lampung yang ternyata dibuat oleh pelaku M. Agus Hermawan. M. Agus Hermawan merupakan PNS yang pernah bertugas di BKD Kota Bandar Lampung di bagian mutasi pegawai sehingga mengetahui proses mutasi pegawai. Berdasarkan wawancara dengan Erna Dewi8, Kepolisian sebagai salah satu aparat penegak hukum berperan melakukan upaya penanggulangan terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan surat keterangan mutasi PNS demi menciptakan suasana aman dan tenteram dalam hal ini dengan cara penerapan hukum pidana (criminal law appliaction), pencegahan tanpa pidana (prevention without punishment) dengan mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan. Berdasarkan wawancara Teguh Nugroho9, 8

dengan upaya

Hasil Wawancara dengan Erna Dewi selaku Dosen Pada Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, tanggal 10 Februari 2016 Pukul 12.30 WIB. 9 Hasil wawancara dengan Teguh Nugroho selaku KASUBDIT 1 KAMNEG

penanggulangan yang diberikan oleh instansi-instansi di atas terdiri dari 2 (dua) upaya, yaitu non penal dan upaya penal. 1.

Upaya Non Penal

Sistem peradilan pidana pemidanaan itu bukanlah merupakan tujuan akhir dan bukan pula merupakan satusatunya cara untuk mencapai tujuan pidana atau tujuan sistem peradilan pidana. Banyak cara dapat ditempuh, dapat menggunakan hukum pidana maupun dengan cara diluar hukum pidana atau diluar peradilan. Upaya penaggulangan kejahatan lewat jalur non-penal lebih bersifat akan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah mengenai faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Penegakan hukum tidak hanya menyangkut tindakan-tindakan apabila telah terjadi tindak pidana atau adanya dugaan telah terjadi tindak pidana akan tetapi juga meliputi kegiatan menjaga kemungkinan akan terjadinya tindak pidana (onrecht in potentie) yang secara umum dapat disebut dengan prevensi dari kejahatan. 2.

Upaya Penal

Secara garis besar dapat di bedakan bahwa, upaya penanggulanan kejatan melalui jalur penal lebih menitik beratkan kepada sifat penindakan, pemberantasan dan penumpasan setelah kejahatan terjadi, sedangkan jalur non penal lebih menitikberatkan pada sifat pencegahan sebelum kejahatan terjadi. Berkaitan dengan upaya penindakan, maka tindakan penal adalah segala tindakan yang DITRESKRIMUM Kesatuan Polda Lampung, tanggal 8 Februari 2016 Pukul 10:00 WIB.

6

dilakukan oleh aparat penegak hukum dan pihak yang berkaitan dengan kejahatan yang dilakukan sesudah terjadi kejahatan. Menurut Ronald Putra10, cara yang paling efektif dilakukan sehubungan dengan upaya penanggulangan kejahatan pemalsuan SK Mutasi PNS adalah : a. Adanya kerjasama antara aparat pemerintah dan masyarakat dari semua pihak dalam ikut serta melaporkan jika mengetahui adanya oknum yang menawarkan jasa pemalsuan SK Mutasi PNS. b. Menyelenggarakan penyuluhan hukum di instansi pemerintahan yang menjelaskan mengenai sanksi apa yang akan diterima oleh oknum PNS yang menyalahgunakan kewenangannya. Berdasarkan uraian di atas penulis menganalisis bahwa upaya penanggulangan kejahatan pemalsuan Surat Keputusan mutasi PNS secara non penal yaitu sudah ada upaya non penal yang dilakukan oleh pihak kepolisian serta BKD yaitu dengan cara menghimbau agar pegawai di instansi BKD tidak melakukan penyalahgunaan wewenang pemalsuan SK mutasi dan melakukan kontroling pengecekan nomor surat bagi PNS yang mengaukan SK mutasi apakah sudah sesuai dengan yang terdaftar secara resmi di buku registrasi yang dimiliki oleh BKD. Selanjutnya penulis menganalisis bahwa upaya penal atau upaya penanggulangan kejahatan yang 10

Hasil wawancara dengan Ronad Putra selaku Kasubit Mutasi, tanggal 1 Februari 2016 puku 10.00 WIB.

lebih menitikberatkan pada sifat penindakan sesudah kejahatan terjadi, antara lain mencakup tindakan menyelidik, menyidik, menuntut serta memeriksa dan mengadili dengan berpedoman pada KUHAP dan KUHP serta perundangundangan lainya. B.

Faktor-Faktor Penghambat dalam Menanggulangi Kejahatan Pemalsuan Surat Keputusan Mutasi PNS

Terdapat beberapa faktor-faktor penghambat bagi kepolisian dalam menanggulangi kejahatan pemalsuan surat keputusan mutasi PNS, yaitu antara lain: 1. Faktor Substansi Hukum Berdasarkan wawancara dengan Teguh Nugroho, praktek penyelenggaraan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi bertentangan antara kepastian hukum, seperti dalam penegakan hukum dalam upaya penanggulangan kejahatan pemalsuan surat keterangan mutasi PNS. Aturan hukum yang mengatur mengenai pemalsuan surat keterangan mutasi PNS perlu diatur lebih spesifik, sebab dalam hal sanksi yang diatur mengenai petasan tidak membedakan antara pemalsuan surat yang dilakukan oleh warga sipil dan pegawai negeri sipil. Tentu saja hal ini bertentangan dengan kepastian hukum dan keadilan. Suatu tindakan atau kebijakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum merupakan suatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan tersebut tidak bertentangan dengan hukum.

7

Berdasarkan hal tersebut penulis menganalisis bahwa dengan aturan yang terbatas ini, mengakibatkan masyarakat yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil tidak jera untuk melakukan upaya membuat surat keterangan mutasi PNS palsu apabila tidak dibentuk suatu aturan hukum yang mengatur mengenai sanksi yang jelas.

kinerjanya dalam upaya penanggulangan pemalsuan surat keterangan mutasi PNS, sebab unsur aparat penegak hukum itu sendiri merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan dalam upaya menanggulangi tindak pidana pemalsuan surat keterangan mutasi PNS. 3. Faktor Sarana dan Prasarana

2. Faktor Aparat Penegak Hukum Berdasarkan wawancara dengan Teguh Nugroho, suatu aturan akan sia-sia ketika diberlakukan jika dari sisi penegak hukumnya tidak menjalankan amanah dengan sebaikbaiknya. Hal yang tidak diharapkan dari peneggak hukum adalah ketika para pelaku pemalsu surat keterangan mutasi PNS memiliki seseorang dibelakangnya dari salah seorang penegak hukum untuk melindungi prakteknya. Hal itulah yang harusnya ditindak tegas dan harus diluruskan agar para penegak hukum bisa sejalan dengan perturan yang ada. Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam kerangka penegakan hukum dan implementasi penegakan hukum bahwa penegakan keadilan tanpa kebenaran adalah suatu kebejatan. Penegakan kebenaran tanpa kejujuran adalah suatu kemunafikan. Dalam rangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, terasa, terlihat serta harus diaktualisasikan. Berdasarkan analisis penulis, penulis sependapat bahwa aparat penegak hukum harus lebih meningkatkan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Teguh Nugroho, ada beberapa kendala dalam penanggulangan kejahatan pemalsuan surat keterangan mutasi PNS, salah satunya adalah keterbatasan dana operasional dalam melaksanakan penyelidikan terhadap surat-surat yang asli atau palsu. Sering kali dari pihak kepolisian susah untuk menjangkau surat-surat di dinas terkait yaitu di Badan Kepegawaian Daerah. Hal tersebut sering dimanfaatkan oleh para pelaku pemalsu surat keterangan mutasi untuk merauk keuntungan. Penulis berpendapat bahwa faktor sarana dan prasarana sangat penting dalam upaya penanggulangan kejahatan pemalsuan surat keterangan mutasi PNS. Berdasarkan analisis penulis, sarana dan prasarana yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup. Tanpa sarana dan fasilitas yang memadai, penegakan hukum tidak

dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan peranannya sebagaimana mestinya.

8

4. Faktor Masyarakat Berdasarkan hasil wawancara dengan Teguh Nugroho11, faktor-faktor penghambat bagi kepolisian dalam upaya penanggulangan kejahatan pemalsuan surat keterangan mutasi PNS adalah dengan cara sembunyisembunyi bahkan bekerja sama dengan oknum dari intansi terkait pengurusan administrasi kepegawaian, sehingga sulit untuk diditeksi keberadaannya. Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum, sebab penegakan hukum bersumber dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kepentingan masyarakat. Bagian yang terpenting dalam menentukan penegak hukum adalah kesadaran hukum masyarakat. Hal ini merupakan suatu faktor penghambat bagi upaya penanggulangan kejahatan pemalsuan surat keterangan mutasi PNS. Setiap warga masyarakat itu pasti mempunyai kesadaran hukum yakni kepatuhan hukum yang tinggi, sebagaimana diketahui kesadaran hukum sebenarnya merupakan proses yang mencakup pengetahuan hukum, dan prilaku hukum. Apabila kesadaran masyarakat dan kepatuhan pada hukum sudah tinggi, keadilan kenyamanan dalam bermasyarakat dan bernegara dapat berjalan sangat baik. Masyarakat merasa takut untuk melaporkan apabila mengetahui informasi penyedia jasa pembuat surat keterangan mutasi PNS palsu 11

Hasil wawancara dengan Teguh Nugroho selaku KASUBDIT 1 KAMNEG DITRESKRIMUM Kesatuan Polda Lampung, tanggal 8 September 2015 Pukul 10:00 WIB.

karena takut akan menanggung akibat negatifnya atau berdasarkan analisa penulis ada semacam perspektif yang berkembang ditengah-tengah masyarakat luas bahwa masyarakat itu sendiri ”malas berurusan dengan polisi’’ padahal dalam hal perlindungan saksi, korban dan pelapor ini Pemerintah Republik Indonesia sudah memberikan suatu bentuk perlindungan bagi pelapor atau saksi dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan korban. 5. Faktor Budaya Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum, semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka semakin mudah dalam penegakannya. Berdasarkan uraian di atas, maka faktor-faktor penghambat bagi kepolisian dalam upaya penanggulangan kejahatan pemalsuan surat keterangan PNS yaitu substansi hukum yang kurang memadai, rendahnya mentalitas aparat penegak hukum, tidak memadainya sarana dan fasilitas, rendahnya kesadaran masyarakat, sehingga pelaku pemalsuan surat keterangan mutasi PNS sulit unuk diditeksi keberadaannya. serta kebudayaan masyarakat yang masih kental.

9

III. Simpulan

DAFTAR PUSTAKA

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam penulisa skripsi ini, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

A. Literatur

1) Penanggulangan kejahatan pemalsuan surat keterangan mutasi PNS dilakukan melalui upaya non penal merupakan kegiatan menjaga kemungkinan akan terjadinya tindak pidana (onrecht in potentie) Kepolisian melakukan sosialisasi kepada Pegawai Negeri Sipil melalui Binmas salah satu tim khusus dari kepolisian untuk melakukan sosialisasi mengenai sanksi pemalsuan surat keterangan. Serta upaya penal sebagai bentuk upaya penanggulangan kejahatan pemalsuan surat keterangan mutasi PNS yang secara tegas dilakukan oleh kepolisian adalah dengan mengusut kasus yang terjadi sampai selesai. 2) Faktor-faktor penghambat dalam menanggulangi kejahatan pemalsuan surat keputusan mutasi PNS yaitu substansi hukum yang kurang memadai, kinerja aparat penegak hukum yang belum dimaksimalkan, tidak memadainya sarana dan fasilitas, rendahnya kesadaran masyarakat dan pelaku pemalsuan SK mutasi PNS tersebut dengan cara sembunyi-sembunyi bahkan bekerja sama dengan oknum dari intansi terkait pengurusan administrasi kepegawaian, sehingga sulit untuk diditeksi keberadaannya.

Anwar, H.A.K. Moch. 1990. Hukum Pidana di Bidang Ekonomi. Bandung: Citra Aditya Bakti. Chazawi, Adami. 2000. Kejahatan terhadap Pemalsuan. Jakarta: Rajawali Pers. B. Sumber Hukum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP) Jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 Tentang pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). C. Website http://www.radarlampung.co.id/read/ berita-utama/77861-sk-bodongganggu-ketenangan-oedin Diakses Pada Tanggal 6 Juni 2015 Siti Maryam, Tindak Pidana Pemalsuan Surat, Diakses dari http://sitimaryamnia. blogspot.com/ 2012/02/tindak-pidana-pemalsuansurat.html Pada tanggal 25 Juli 2015 Pukul 19.20 WIB. Sutarmo, Netralisasi Pegawai Negeri Sipil sebagai Aparatur Negara dalam Sistem Pemerintahan di Indonesia, Diakses dari https://lppmunigresblog.files.wordpr ess.com Pada tanggal 25 Juli 2015 Pukul 19.00 WIB.