ANALISIS KONSISTENSI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DI KOTA PADANG : KASUS BIDANG BINA MARGA DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA PADANG I. Pendahuluan 1.1. Latar Belakang. Pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan UU Nomor 32 tahun 2004 pengganti UU Nomor 22 tahun 1999 menjelaskan pemberian otonomi daerah bertujuan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah
Kota
Padang
dalam
rangka
meningkatkan
kesejahteraan
masyarakatnya berupaya melaksanakan pembangunan di segala bidang, salah satunya adalah pembangunan infrastruktur. Infrastruktur dalam lingkup pekerjaan umum diantaranya adalah infrastruktur jalan dan jembatan, sebagai prasarana distribusi lalu-lintas barang dan manusia maupun sebagai prasarana pembentuk struktur ruang wilayah. Pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan mempunyai peran vital dalam mewujudkan pemenuhan hak dasar rakyat seperti pangan, sandang, papan, rasa aman, pendidikan, kesehatan dan lain-lain. Infrastruktur jalan dan jembatan juga memiliki keterkaitan terhadap proses pertumbuhan ekonomi suatu wilayah atau region. Hal tersebut dapat ditunjukkan dengan indikasi bahwa wilayah yang memiliki kelengkapan sistem infrastruktur jalan dan jembatan yang berfungsi lebih baik dibandingkan dengan wilayah lainnya mempunyai tingkat kesejahteraan sosial dan kualitas lingkungan serta pertumbuhan ekonomi yang lebih baik pula. Untuk itulah pemerintah berkomitmen mengutamakan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan karena peran dan konstribusinya terhadap pertumbuhan
ekonomi
sangat
besar.
Karena
pentingnya
pembangunan
infrastruktur jalan dan jembatan yang pada akhirnya bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, maka harus disikapi dengan serius perencanaan dan penganggarannya. Perencanaan dan penganggaran merupakan dua hal yang erat kaitannya.
Agar perencanaan dan penganggaran bersifat realistik dan tepat sasaran maka perlu didukung oleh Peraturan Pemerintah yang menjabarkan konsep dan ketentuan lebih rinci mengenai kerangka rencana dan anggaran. Yang terjadi selama ini menunjukkan bahwa perencana cenderung mengabaikan dokumen-dokumen dalam perencanaan dan penganggaran serta tidak adanya keterkaitan antar dokumen. Permasalahan berikutnya adalah masih sangat dirasakan “ego
sektoral” antara para aparat pemerintah dalam
melaksanakan kegiatan pembangunan. Masing-masing dinas dan instansi cenderung mengatakan tugas dan fungsinyalah yang terpenting dalam kegiatan pembangunan. Permasalahan tersebut menyebabkan koordinasi dalam penyusunan rencana dan pelaksanaan pembangunan menjadi sulit dilakukan. Akibat selanjutnya adalah kurang optimalnya pelaksanaan proses pembangunan dan bahkan sasaran yang dituju dapat tidak terlaksana sama sekali. Oleh sebab itu, dirasa perlu melakukan penelitian tentang “Analisis Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran di Kota Padang : Kasus Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang”. 1.2. Perumusan Masalah Perumusan masalah yang diarahkan sebagai berikut : 1. Bagaimana
konsistensi
Dokumen
Perencanaan
dengan
Dokumen
Penganggaran dan apa penyebabnya bila terjadi ketidakkonsistenan? 2. Bagaimana kinerja Bidang Bina Marga Dinas PU Kota Padang? 3. Implikasi kebijakan apa yang sebaiknya dilakukan : - agar antara program dan kegiatan dalam perencanaan dan dalam penganggaran tetap konsisten dijalankan sehingga target dan tujuan yang telah ditetapkan tercapai serta ? - agar kinerja Bidang Bina Marga dapat dipertahankan/ditingkatkan? 1.3 Tujuan Penelitian Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk : 1. Menganalisis konsistensi Dokumen Perencanaan dengan Dokumen
Penganggaran dan penyebabnya apabila terjadi ketidakkonsistenan; 2. Menganalisis kinerja Bidang Bina Marga Dinas PU Kota Padang. 3. Merumuskan kebijakan yang sebaiknya dilakukan : - agar antara program dan kegiatan dalam perencanaan dan dalam penganggaran tetap konsisten dijalankan sehingga target dan tujuan yang telah ditetapkan tercapai. - agar kinerja Bidang Bina Marga dapat dipertahankan/ditingkatkan. II. TINJAUAN PUSTAKA 2.1. Konsep Perencanaan Pembangunan 2.1.1. Perencanaan Pembangunan Daerah Berdasarkan UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), “Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia”. Sedangkan “Pembangunan Nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara”. Perencanaan secara umum dapat diartikan sebagai usaha menentukan cara terbaik guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. SPPN 2004 menetapkan ada lima dokumen perencanaan pembangunan yang perlu disusun oleh badan perencana, baik pada tingkat nasional maupun tingkat daerah, yaitu : a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional/Daerah (RPJPN/D) adalah dokumen perencanaan jangka panjang untuk periode selama 20 tahun. Bersifat umum dan menyeluruh seperti visi dan misi daerah serta arah pembangunan jangka panjang. RPJP ini selanjutnya dijadikan dasar dalam penyusunan RPJM dan dokumen perencanaan lainnya yang terkait. b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional/Daerah (RPJMN/D) adalah dokumen perencanaan jangka menengah untuk periode 5 tahun ke depan yang berisikan jabaran lebih kongkrit dari visi dan misi presiden
(pada tingkat nasional) atau visi dan misi kepala daerah (untuk tingkat provinsi, kabupaten, dan kota). c. Rencana Strategis (Renstra), lazim disebut sebagai Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) yang berisikan jabaran dari visi dan misi kepala SKPD yang diturunkan dari visi dan misi Kepala Daerah. Renstra SKPD lebih rinci sampai ke kegiatan karena ruang lingkupnya lebih kecil, yaitu sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dari institusi bersangkutan. Renstra SKPD merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 tahun. d. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) / Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan rencana jabaran dari RPJM yang berisikan kebijakan, program, dan kegiatan untuk 1 tahun (annual planning) sesuai dengan sumber daya yang tersedia pada tahun bersangkutan, khususnya dana. RKPD selanjutnya dijadikan dasar untuk penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). e. Rencana Kerja Institusi (Renja) atau Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) juga merupakan rencana tahunan bersifat operasional yang isinya merupakan jabaran dari Renstra yang dibuat oleh masing-masing SKPD sesuai dengan tupoksinya. 2.1.2. Musrenbang dan Forum SKPD Untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang berfungsi
sebagai
dokumen
perencanaan
tahunan,
Pemerintah
Daerah
menyelenggarakan forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang, mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, hingga kabupaten/kota, termasuk penyelenggaraan Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (Forum SKPD) di tingkat kabupaten. Musrenbang adalah forum multi-pihak terbuka yang secara bersama mengindentifikasi dan menentukan prioritas kebijakan pembangunan masyarakat. Kegiatan ini berfungsi sebagai proses negosiasi, rekonsiliasi, dan harmonisasi
perbedaan antara pemerintah dan pemangku kepentingan non pemerintah, sekaligus mencapai konsensus bersama mengenai prioritas kegiatan pembangunan berikut anggarannya. Selain itu pada tingkat kecamatan dan kabupaten/kota terdapat pula kegiatan serupa yang disebut Forum SKPD, yang membahas sektor-sektor spesifik seperti kesehatan, dan pendidikan. Kegiatan ini memungkinkan setiap SKPD memadukan program-program mereka dengan perspektif dan prioritas masyarakat. Hasil dari Musrenbang kecamatan menjadi bahan diskusi pada Forum SKPD, dan hasilnya kemudian dibawa ke Musrenbang kabupaten/kota untuk dibahas lebih lanjut. 2.1.3. Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan Pembangunan Keterkaitan antara perencanaan pembangunan nasional dan daerah terdapat pada setiap tingkatan perencanaan. Adanya otonomi dengan memberi kewenangan luas kepada Kepala Daerah memerlukan koordinasi dan pengaturan untuk lebih mengharmoniskan dan menyelaraskan pembangunan, baik pembangunan nasional, pembangunan daerah maupun pembangunan antar daerah. Hubungan antara rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek diperlihatkan oleh gambar 2.1. berikut : Gambar 2.1 Hubungan Antara Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Jangka Menengah, dan Jangka Pendek Kementrian Lembaga
Pemerintah
Pemerintah
SKPD
Jangka Panjang
Jangka Menengah
Jangka Pendek
2.2 Konsep Anggaran Menurut Mardiasmo (2002), anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial, sedangkan penganggaran adalah proses atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran. Sistem anggaran kinerja pada dasarnya merupakan sistem yang mencakup kegiatan penyusunan program dan tolok ukur kinerja sebagai instrumen untuk mencapai tujuan dan sasaran program. Penetapan sistem anggaran kinerja dalam penyusunan anggaran dimulai dengan perumusan program dan penyusunan struktur organisasi pemerintah yang sesuai dengan program tersebut. Kegiatan tersebut mencakup pula penentuan unit kerja yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program, serta penentuan indikator kinerja yang digunakan sebagai tolok ukur dalam mencapai tujuan program yang telah ditetapkan. 2.3 Keterkaitan Antara Perencanaan dan Penganggaran. Perencanaan dapat dikatakan sebagai suatu upaya institusi publik untuk membuat arah kebijakan pembangunan yang harus dilakukan di sebuah wilayah baik negara atau daerah dengan didasarkan keunggulan dan kelemahan yang dimiliki oleh wilayah tersebut. Sedangkan anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial, sedangkan penganggaran adalah proses atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran. Perencanaan dan penganggaran merupakan proses yang terintegrasi, oleh karenanya output dari perencanaan adalah penganggaran. Perumusan program di dalam perencanaan pada akhirnya berimplikasi pada besarnya kebutuhan anggaran yang harus disediakan, sehingga keberhasilan penggunaan anggaran dimulai dari perencanaannya.
2.4 Prosedur Penyusunan Anggaran Daerah dan Indonesia Penyusunan APBD dimulai dari penentuan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal oleh Pemerintah. Dokumen ini disampaikan kepada DPR untuk dibahas sebagai pembicaraan pendahuluan penyusunan Rancangan APBN. Sedangkan di tingkat daerah, penyusunan APBD diawali oleh Pemerintah Daerah dengan menyusun Kebijakan Umum APBD (KUA) sejalan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). KUA disampaikan kepada DPRD untuk dibahas sebagi pembicaraan pendahuluan Rancangan APBD. Setelah kesepakatan antara Pemerintah dengan DPR atau Pemerintah Daerah dengan DPRD pada pembicaraan pendahuluan, Pemerintah bersama Wakil Rakyat menyusun Kebijakan Umum dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebagai dasar bagi tiap unit kerja untuk penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA). Adapun sinkronisasi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD berdasarkan UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 25 Tahun 2004, UU No. 32 Tahun 2004, dan UU No. 33 Tahun 2004 diperlihatkan oleh gambar 2.2. berikut : Gambar 2.2 Penyusunan Rancangan Perda tentang APBD RPJMD
RPJM
RENSTRA
Dibahas bersama DPRD
RKPD (1 tahun)
RENJA SKPD
KUA
PPAS
NOTA KESEPAKATAN PIMPINAN DPRD DG KDH
RKP (1 tahun)
RKA SKPD (1 tahun)
2.5. Konsep Konsistensi Konsistensi adalah terjemahan dari kata consistency yang berasal dari kata consistent yang mengandung pengertian : always behaving in the same way, having the same opinion, standard, etc (oxford english dictionary). Dalam hal ini konsisten adalah terhadap rencana dan anggaran yang telah disepakati dalam dokumen perencanaan dan penganggaran. Bahkan pengertian konsisten tidak sebatas itu, konsistensi antara aturan main dengan pelaksanaan , janji dengan implementasi, peraturan yang lebih tinggi dengan peraturan yang lebih rendah, dan tidak ada perlakuan diskriminatif dalam berbagai bidang. Namun dalam hal ini perencanaan yang konsisten terjadi apabila terdapat kesinambungan program dan kegiatan dan sinkronisasi dan sinergitas setiap program dan kegiatan. III. METODOLOGI PENELITIAN 3.1 Jenis dan Teknik Pengumpulan Data 3.1.1 Jenis Data Dalam penelitian ini ada dua jenis data yang digunakan, yaitu data sekunder dan data primer. Data sekunder adalah data yang dikeluarkan oleh dinas/instansi terkait. Sedangkan data primer diperoleh melalui wawancara dengan pejabat yang terkait dalam proses penyusunan perencanaan dan penganggaran, serta kinerja Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang.
3.1.2 Teknik Pengumpulan Data Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan, dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut : a. Kajian Dokumen ·
Peraturan
perundang-undangan
tentang
perencanaan
dan
penganggaran, digunakan untuk mengetahui bagaimana aturan penyusunan perencanaan dan penganggaran yang berlaku. ·
Dokumen tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Kebijakan Umum dan Arah APBD, Perda tentang APBD Kota Padang, Peraturan Walikota Padang tentang penjabaran APBD Kota Padang, Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang, Laporan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas PU, Laporan Realisasi APBD Kota Padang digunakan sebagai bahan analisis perbandingan antara peraturan yang berlaku dengan realita yang telah dilaksanakan, serta membandingkan antara dokumen perencanaan dengan dokumen anggaran.
·
Studi perpustakaan dan referensi yang berhubungan dengan penelitian,
digunakan
sebagai
sarana
untuk
menganalisis
permasalahan. b. Wawancara mendalam Pengumpulan data juga dilakukan dengan wawancara atau interview dan berdiskusi langsung dengan narasumber yang terkait dalam penelitian ini. Akan ada beberapa jenis responden dalam wawancara ini yang akan dikelompokkan
berdasarkan
kedudukan
dalam
jabatan
dinas
yaitu
BAPPEDA, DPKA, Dinas PU, anggota DPRD. Tujuan yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan proses penyusunan perencanaan dan penganggaran serta kinerja Bidang Bina Marga Dinas PU.
3.2 Metoda Analisis Data .1 Metoda
Analisis
Konsistensi
Dengan
Matrik
Konsolidasi
Perencanaan dan Penganggaran (MKPP) Analisis konsistensi yang diformulasikan dengan Matrik Konsolidasi Perencanaan
dan
Penganggaran
(MKPP)
merupakan
alat
bantu
untuk
mengkonsolidasi dokumen perencanaan dan penganggaran secara menyeluruh. MKPP ini dapat disusun dengan membandingkan antara 2 (dua) dokumen perencanaan, yaitu melalui integrasi antara dokumen-dokumen berikut ini : 1. Integrasi RPJMD dengan Renstra SKPD, 2. Integrasi Renstra SKPD dengan Rencana Kerja SKPD, 3. Integrasi RPJMD dengan RKPD, 4. Integrasi RKPD dengan PPAS, 5. Integrasi PPAS dengan APBD. Pengukuran konsistensi perencanaan dapat disederhanakan seperti tertera pada tabel 3.1 dibawah ini. Tabel 3.1 Pengukuran Konsistensi Perencanaan No.
Program dan kegiatan
Penilaian konsistensi
Dokumen A
Dokumen B
1
Ada
Ada
➔
Konsisten
2
Ada
Tidak Ada
➔
Tidak konsisten
3
Tidak Ada
Ada
➔
Tidak konsisten
Konsistensi program dan kegiatan diukur melalui perbandingan jumlah program konsisten dengan jumlah program dan kegiatan keseluruhan.
Untuk konsistensi dokumen PPAS dan APBD, selain konsistensi program
dan kegiatan, juga dilakukan konsistensi anggaran. Konsistensi anggaran dilakukan terhadap program dan kegiatan yang telah konsisten berdasarkan indikator konsistensi tersebut diatas. Konsistensi anggaran dihitung berdasarkan perbandingan alokasi anggaran pada APBD dengan alokasi anggaran perencanaan pada PPAS. Hal ini dapat dilihat pada gambar 3.1. di bawah ini : Gambar 3.1 Flowchart Analisis Konsistensi Dokumen PPAS dengan APBD PPAS
Nomenklatur
Program dan Kegiatan
APBD
Program dan Kegiatan
Analisis Penyebabnya
.2 Metoda Deskriptif Untuk Mengetahui
Implikasi Kebijakan
Penyebab Terjadinya Ketidakkonsistenan Dan Kinerja Bidang Bina Marga Analisis deskriptif dilakukan dengan menganalisis hasil wawancara yang diperoleh tentang penyebab terjadinya ketidakkonsistenan tersebut dengan cara membuat deskripsi mengenai fakta-fakta fenomena yang diselidiki. Sedangkan untuk kinerja Bidang Bina Marga selain dengan menganalisis hasil wawancara, juga dilakukan dengan menganalisis dokumen anggaran dengan dokumen tentang realisasi APBD dan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas PU Kota Padang. IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 4.1 Analisis Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran Pada Bidang Bina Marga Dinas PU Kota Padang 4.1.1 Analisis Antara Dokumen RPJMD Kota Padang Tahun 2009-2014 dengan Renstra Dinas PU Kota Padang Tahun 2009-2014.
RPJMD memberikan gambaran kepada seluruh stakeholder mengenai perkiraan pencapaian kondisi yang diharapkan lima tahun ke depan. Sebagai upaya untuk mempertegas dan memperinci perencanaan lima tahun tiap-tiap fungsi pemerintahan, RPJMD Kota Padang dijabarkan ke dalam program di dalam Renstra SKPD. Renstra SKPD merupakan fungsi pemerintahan yang menjadi tanggung jawab sebuah unit kerja daerah yang disusun berpedoman pada tugas pokok dan fungsi masing-masing unit kerja. Renstra SKPD disusun dengan menggunakan RPJM Daerah sebagai acuan dan harus dilakukan melalui koordinasi antara unit kerja yang bersangkutan dengan Bappeda. Adapun matrik konsolidasi dokumen RPJMD Kota Padang Tahun 2009-2014 dengan Renstra Dinas PU Tahun 2009-2014 yang disusun untuk melihat sejauhmana konsistensi program-program antara kedua dokumen tersebut adalah sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 4.1 di bawah ini :
Tabel 4.1 Analisa Matrik Konsolidasi Dokumen RPJMD Kota Padang Tahun 2009-2014 dengan Renstra Dinas PU Tahun 2009-2014. Program Yang Konsisten RPJMD Kota Padang Tahun 2009-2014 Renstra Dinas PU Tahun 2009-2014 Misi : Mewujudkan Kota Padang yang Aman
1. Program pembangunan jalan dan jembatan a. Perencanaan pembangunan jembatan, b. Pembukaan dan pengkrekelan jalan, Sasaran : Berkembangnya permukiman skala besar, prasarana c. Perencanaan peningkatan jalan, d. Penggantian jembatan dan pembuatan duiker, dan sarana penunjang e. Supervisi pembangunan jembatan dan Strategi Pembangunan : pembuatan duiker, Penyediaan fasilitas umum, prasarana jalan dan f. Infrastuktur jalan (DAK), perhubungan g. Rehabilitasi dan pembangunan trotoar, h. Peningkatan jalan (Debt Sweep), Program Prioritas : i. Supervisi peningkatan (Debt Sweep), 1. Program Pembangunan Jalan & Jembatan j. Supervisi infrastruktur jalan (DAK) Tahun 2009 Rp 17.988.740.000,Tahun 2010 Rp 9.057.840.000,2. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Tahun 2011 Rp 12.192.190.000,Jembatan. Tahun 2012 Rp 14.000.000.000,a. Perencanaan Rehabilitasi/pemeliharaan jalan, Tahun 2013 Rp 14.000.000.000,b. Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan, Tahun 2014 Rp 14.000.000.000,c. Operasional dan pemeliharaan rutin jalan dan 2. Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan. jembatan 3. Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan. Tahun 2009 Rp 3.799.370.000,a. Inspeksi kondisi jalan. Tahun 2010 Rp 14.035.390.000,-
Tahun 2011 Rp 12.238.020.000,Tahun 2012 Rp 12.500.000.000,Tahun 2013 Rp 13.000.000.000,Tahun 2014 Rp 14.000.000.000,3. Program Inspeksi Jalan dan Jembatan Tahun 2009 Rp 0,Tahun 2010 Rp 0,Tahun 2011 Rp 0,Tahun 2012 Rp 49.250.000,Tahun 2013 Rp 49.500.000,Tahun 2014 Rp 55.000.000,4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan Tahun 2009 Rp 1.500.000.000,Tahun 2010 Rp 252.000.000,Tahun 2011 Rp 100.000.000,Tahun 2012 Rp 200.000.000,Tahun 2013 Rp 200.000.000,Tahun 2014 Rp 200.000.000,-
b. Inspeksi kondisi jembatan 4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan. a. Pengadaan alat-alat berat.
Program Yang Tidak Konsisten RPJMD Kota Padang Tahun 2009-2014 Renstra Dinas PU Tahun 2009-2014 -
1. Program Pembangunan Sistem Informasi / Database Jalan dan Jembatan. a. Pemutakhiran data. Sumber : 1. RPJMD Kota Padang Tahun 2009-2014, 2. Renstra Dinas PU Tahun 2009-2014
Pada matrik di atas terlihat bahwa di dalam dokumen RPJMD Kota Padang Tahun 2009-2014 program telah disusun dengan target biaya pertahunnya. Pada Renstra Dinas PU ada empat program (80%) yang konsisten dan satu program (20%) yang tidak konsisten dengan RPJMD. Tabel 4.2 Program Bidang Bina Marga dalam RPJMD Kota Padang Tahun 2009-2014 dan Program Bidang Bina Marga pada Renstra Dinas PU Tahun 2009-2014. Status Program 1. Konsisten 2. Tidak Konsisten a. Ada di RPJMD, tidak ada di Renstra SKPD b. Ada di Renstra SKPD, tidak ada di RPJMD Jumlah
RPJMD Jumlah % Program 4 100,00 4
100,00
Renstra SKPD Jumlah % Program 4 80,00 1 5
20,00 100,00
Sumber : Data diolah. Program Pembangunan Sistem Informasi/Database Jalan dan Jembatan pada Renstra Dinas PU sebenarnya merupakan program pendukung dari program-program sebelumnya. 4.1.2 Analisis Antara Dokumen RPJMD Tahun 2009-2014 dengan RKPD
Kota Padang Tahun 2009 dan 2010. Dalam UU Nomor 25 Tahun 2004 Pasal 5 ayat (2) dinyatakan bahwa “RPJM Daerah merupakan visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umumn, dan program SKPD, lintas SKPD, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif”. Sedangkan ayat (3) menjelaskan bahwa “RKPD merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu pada RKP, memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat”. Matrik konsolidasi dokumen RPJMD Tahun 2009-2014 dengan RKPD Kota Padang Tahun 2009 dan 2010 dapat dilihat pada tabel di bawah :
Tabel 4.3 Analisa Matrik Konsolidasi Dokumen RPJMD Kota Padang Tahun 2009-2014 dengan RKPD Kota Padang Tahun 2009 dan 2010. RKPD Kota Padang
RPJMD Kota Padang Tahun 2009-2014 Misi : Mewujudkan Kota Padang yang Aman Sasaran : Berkembangnya permukiman skala besar, prasarana dan sarana penunjang Strategi Pembangunan : Penyediaan fasilitas umum, prasarana jalan dan perhubungan Program Prioritas : 1. Program Pembangunan Jalan & Jembatan Tahun 2009 Rp 17.988.740.000,Tahun 2010 Rp 9.057.840.000,Tahun 2011 Rp 12.192.190.000,Tahun 2012 Rp 14.000.000.000,Tahun 2013 Rp 14.000.000.000,Tahun 2014 Rp 14.000.000.000,2. Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan & jembatan Tahun 2009 Rp 3.799.370.000,Tahun 2010 Rp 14.035.390.000,Tahun 2011 Rp 12.238.020.000,Tahun 2012 Rp 12.500.000.000,Tahun 2013 Rp 13.000.000.000,Tahun 2014 Rp 14.000.000.000,3. Program Inspeksi Jalan dan Jembatan Tahun 2012 Rp 49.250.000,Tahun 2013 Rp 49.500.000,Tahun 2014 Rp 55.000.000,4. Program Peningkatan Sarana & Prasarana Kebinamargaan Tahun 2009 Rp 1.500.000.000,Tahun 2010 Rp 252.000.000,Tahun 2011 Rp 100.000.000,Tahun 2012 Rp 200.000.000,Tahun 2013 Rp 200.000.000,Tahun 2014 Rp 200.000.000,Sumber : 1. RPJMD Kota Padang Tahun 2009-2014, 2. RKPD Kota Padang Tahun 2009 dan 2010.
Tahun 2009 Program Pembangunan :
Tahun 2010 Program Pembangunan :
1. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan, Rp 14.738.500.000,- 1. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan, Rp 3.350.000.000,a. Perencanaan pembangunan jembatan, Rp 85.000.000,b. Perencanaan pembukaan & pengkrekelan jalan, Rp 78.500.000,a. Perencanaan pembangunan jembatan, Rp 250.000.000,c. Pembukaan dan pengkrekelan jalan, Rp 4.500.000.000,b. Pembukaan dan pengkrekelan jalan, Rp 150.000.000,d. Perencanaan peningkatan jalan , Rp 75.000.000,c. Perencanaan peningkatan jalan, Rp 165.000.000,e. Peningkatan jalan, Rp 5.000.000.000,d. Penggantian jembatan dan pembuatan duiker, Rp f. Penggantian jembatan dan pembuatan duiker, Rp 5.000.000.000,250.000.000,e. Supervisi pembangunan jembatan dan pembuatan duiker, 2. Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, Rp 65.000.000,Rp 14.655.000.000,f. Infrastruktur jalan (DAK), Rp 1.000.000.000,a. Perencanaan rehabilitasi pemeliharaan jalan, Rp 75.000.000,g. Rehabilitasi dan pembangunan trotoar, Rp 100.000.000,b. Rehabilitasi pemeliharaan jalan, Rp 5.000.000.000,h. Peningkatan jalan, Rp 1.250.000.000,c. Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jembatan, Rp 80.000.000,i. Supervisi peningkatan jalan, Rp 60.000.000,d. Rehabilitasi pemeliharaan jembatan, Rp 4.500.000.000,j. Supervisi infrastruktur jalan (DAK), Rp 60.000.000,e. Operasional dan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan, Rp 5.000.000.000,2. Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, Rp 1.665.359.000,3. Program Peningkatan Sistem Informasi /Database Jalan dan a. Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jalan, Rp 70.000.000,Jembatan, Rp 85.500.000,b. Rehabilitasi pemeliharaan jalan, Rp 1.000.000.000,a. Penyusunan data informasi jalan & jembatan, Rp c. Operasional dan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan, 85.500.000,Rp 595.359.000,4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan, 3. Program Pembangunan Sistem Informasi/Database Jalan Rp 8.500.000.000,dan Jembatan, Rp 50.000.000,a. Pengadaan alat-alat berat, Rp 5.000.000.000,a. Update data infrastruktur jalan dan jembatan, Rp b. Pengadaan kendaraan operasional, Rp 3.500.000.000,50.000.000,4.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan, Rp 1.000.000.000,a. Pengadaan alat-alat berat, Rp 1.000.000.000,-
Pada matrik di atas dapat dilihat bahwa dalam RPJMD Kota Padang Tahun 2009-2014 program yang disusun bersifat kualitatif. Di dalam dokumen tersebut dinyatakan bahwa kebijakan strategis diarahkan dalam kerangka memenuhi kebutuhan dasar rakyat dan pelayanan publik (basic needs and public services) yang terkait dengan penyediaan fasilitas umum, prasarana jalan dan perhubungan. Pada dokumen RKPD Kota Padang Tahun 2009 dan 2010, sudah ada program-program yang akan dilaksanakan disertai dengan kegiatan dari masing-masing program berikut anggarannya. Semua program yang direncanakan telah mengacu kepada program-program yang terdapat pada RPJMD. 4.1.3 Analisis Antara Dokumen Renstra Dinas PU Tahun 2009-2014 dengan Rencana Kerja Dinas PU Tahun 2009 dan 2010. Renstra SKPD merupakan rencana lima tahun ke depan yang merupakan pedoman dan arahan dalam upaya mencapai sasaran–sasaran pembangunan yang ditetapkan. Dengan Renstra SKPD maka masing-masing bidang dan bagian di SKPD mempunyai acuan tentang arah pembangunan ke-PU-an di daerah. Arahan ini tentu saja masih harus dijabarkan dan dirinci lebih lanjut menjadi rencana tahunan, agar skala prioritas program dan kegiatan menjadi lebih konkrit dalam bentuk Rencana Kerja SKPD. Matrik konsolidasi dokumen Renstra Dinas PU Kota Padang Tahun 2009-2014 dengan Rencana Kerja Dinas PU Tahun 2009 dan 2010 pada Bidang Bina Marga disusun untuk melihat sejauh mana konsistensi program-program antara dokumen tersebut sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 4.4 di bawah ini :
Tabel 4.4 Analisa Matrik Konsolidasi Dokumen Renstra Dinas PU Kota Padang Tahun 2009-2014 dengan Renja Dinas PU Tahun 2009 dan 2010. Renstra Dinas PU Tahun 2009-2014
Renja Dinas PU Tahun 2009 Program dan Kegiatan
1. Program pembangunan jalan dan jembatan a. Perencanaan pembangunan jembatan, b. Pembukaan dan pengkrekelan jalan, c. Perencanaan peningkatan jalan, d. Penggantian jembatan dan pembuatan duiker, e. Supervisi pembangunan jembatan dan pembuatan duiker, f. Infrastuktur jalan (DAK), g. Rehabilitasi dan pembangunan trotoar, h. Peningkatan jalan (Debt Swept), i. Supervisi peningkatan (Debt Swept), j. Supervisi infrastruktur jalan (DAK)
1. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan a. Perencanaan pembangunan jembatan, b. Pembukaan dan pengkrekelan jalan, c. Perencanaan peningkatan jalan, d. Penggantian jembatan dan pembuatan duiker, e. Supervisi pembangunan jembatan dan pembuatan duiker, f. Infrastuktur jalan (DAK), g. Rehabilitasi dan pembangunan trotoar, h. Peningkatan jalan (Debt Swept), i. Supervisi peningkatan (Debt Swept), j. Supervisi infrastruktur jalan (DAK)
2. Program Rehabilitasi /Pemeliharaan Jalan dan Jembatan. a. Perencanaan Rehabilitasi /pemeliharaan jembatan, b. Rehabilitasi/pemeliharaan jalan, c. Operasional dan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan.
2. Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan a. Rehabilitasi/pemeliharaan jalan, b. Perencanaan Rehabilitasi /pemeliharaan jembatan, c. Operasional dan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan.
3. Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan. a. Inspeksi kondisi jalan. b. Inspeksi kondisi jembatan
3. Program Pembangunan Sistem Informasi / Data base Jalan dan Jembatan. a. Pemutakhiran data.
4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan. a. Pengadaan alat-alat berat.
4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan. a. Pengadaan alat-alat berat.
5. Program Pembangunan Sistem Informasi / Data base Jalan dan Jembatan. a. Pemutakhiran data. Sumber : 1. Renstra Dinas PU Tahun 2009-2014, dan 2. Renja Dinas PU Tahun 2009 dan 2010.
Renja Dinas PU Tahun 2010 Anggara (Jutaan Rp)
Program dan Kegiatan
17.576,891. Program Pembangunan Jalan dan 130,98 Jembatan 144,40 a. Perencanaan pembangunan jembatan, 38,26 b. Perencanaan pembukaan dan pengkrekelan jalan, 2.598,95 c. Perencanaan peningkatan jalan, 30,00 d. Penggantian jembatan dan pembuatan 9.081,05 duiker (dana pendamping), 229,60 e. Infrastruktur jalan (DAK), 5.248,65 f. Infrastruktur jalan (DAK) luncuran, 35,00 g. Pembukaan jalan baru (Debt Swept) 40,00 2. Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 1.519,05 a. Perencanaan rehabilitasi / pemeliharaan 771,31 jalan, 43,58 b. Rehabilitasi / pemeliharaan jalan, c. Operasional dan pemeliharaan jalan dan 704,17 jembatan. 3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan 250,00 250,00 a. Operasional dan pemeliharaan peralatan ke-PU-an. 2.000,00 2.000,00
Anggaran (Jutaan Rp)
9.055,94 200,00 100,00 150,00 527,750, 4.515,16 1.025,58 2.537,45 3.485,40 50,00 1.935,40 1.500,00 125,00 125,00
Dari tabel di atas terlihat bahwa pada Renja Dinas PU telah disusun program-program yang disertai dengan kegiatan-kegiatan dari tiap program. Untuk setiap kegiatan telah direncanakan anggarannya. Semua program dan kegiatan yang ada di dalam Renstra Dinas PU telah terakomodir pada Renja Dinas PU. 4.1.4 Analisis Antara Dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas PU dengan RKPD Kota Padang Tahun 2009 dan 2010. RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang merupakan kompilasi kritis atas Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan kurun waktu satu tahun. Dokumen RKPD disusun sebagai landasan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). RKPD Kota Padang Tahun 2009 dan Tahun 2010 merupakan dokumen perencanaan tahunan dan merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Padang tahun pertama dan kedua, yang memuat rancangan kerangka ekonomi makro, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan indikatif, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun melalui partisipasi masyarakat dan mengacu pada RKPD Propinsi. Adapun matrik konsolidasi dokumen Renja Dinas PU Tahun 2009 dan 2010 dengan RKPD Kota Padang Tahun 2009 dan 2010 terkait Bidang Bina Marga yang disusun untuk melihat sejauh mana konsistensi program-program antara kedua dokumen tersebut. Hal ini dapat dilihat pada tabel 5.4 dan 5.5 dibawah ini :
Tabel 4.5 Analisa Matrik Konsolidasi Dokumen Renja Dinas PU dengan RKPD Kota Padang Tahun 2009 Renja Dinas PU Tahun 2009 Program dan Kegiatan 1. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan a. Perencanaan pembangunan jembatan, b. Pembukaan dan pengkrekelan jalan, c. Perencanaan peningkatan jalan, d. Penggantian jembatan dan pembuatan duiker, e. Supervisi pembangunan jembatan dan pembuatan duiker, f. Infrastuktur jalan (DAK), g. Rehabilitasi dan pembangunan trotoar, h. Peningkatan jalan (Debt Swept), i. Supervisi peningkatan (Debt Swept), j. Supervisi infrastruktur jalan (DAK) 2. Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan &Jembatan a. Rehabilitasi/pemeliharaan jalan, b. Perencanaan Rehabilitasi /pemeliharaan jembatan, c. Operasional dan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan. 3. Program Pembangunan Sistem Informasi / Data base Jalan dan Jembatan. a. Pemutakhiran data. 4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan. a. Pengadaan alat-alat berat. Sumber : 1. Renja Dinas PU Tahun 2009, 2. RKPD Kota Padang Tahun 2009.
RKPD Tahun 2009 Anggaran (Jutaan Rp)
Program dan Kegiatan
17.576,89 1. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan, 130,98 a. Perencanaan pembangunan jembatan 144,40 b. Perencanaan pembukaan & pengkrekelan jalan 38,26 c. Pembukaan dan pengkrekelan jalan 2.598,95 d. Perencanaan peningkatan jalan 30,00 e. Peningkatan jalan 9.081,05 f. Penggantian jembatan dan pembuatan duiker 229,60 2. Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 5.248,65 a. Perencanaan rehabilitasi pemeliharaan jalan 35,00 b. Rehabilitasi pemeliharaan jalan 40,00 c. Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jembatan 1.519,05 d. Rehabilitasi pemeliharaan jembatan e. Operasional dan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan 771,31 43,58 3. Program Peningkatan Sistem Informasi /Database Jalan 704,17 dan Jembatan a. Penyusunan data informasi jalan & jembatan 250,00 4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 250,00 Kebinamargaan a. Pengadaan alat-alat berat b. Pengadaan kendaraan operasional 2.000,00 2.000,00
Anggaran (Jutaan Rp) 14.738,50 85,00 78,50 4.500,00 75,00 5.000,00 5.000,00 14.655,00 75,00 5.000,00 80,00 4.500,00 5.000,00 85,50 85,50 8.500,00 5.000,00 3.500,00
Tabel 4.6 Analisa Matrik Konsolidasi Dokumen Renja Dinas PU dengan RKPD Kota Padang Tahun 2010 Renja Dinas PU Tahun 2010 Program dan Kegiatan 1. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan a. Perencanaan pembangunan jembatan, b. Perencanaan pembukaan dan pengkrekelan jalan, c. Perencanaan peningkatan jalan, d. Penggantian jembatan dan pembuatan duiker (dana pendamping), e. Infrastruktur jalan (DAK), f. Infrastruktur jalan (DAK) luncuran, g. Pembukaan jalan baru (Debt Swept) 2. Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan a. Perencanaan rehabilitasi / pemeliharaan jalan, b. Rehabilitasi / pemeliharaan jalan, c. Operasional dan pemeliharaan jalan dan jembatan. 3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan a. Operasional dan pemeliharaan peralatan ke-PU-an.
RKPD Tahun 2010 Anggaran (Jutaan Rp)
Program dan Kegiatan
9.055,941. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 200,00 a. Perencanaan pembangunan jembatan 100,00 b. Pembukaan dan pengkrekelan jalan 150,00 c. Perencanaan peningkatan jalan d. Penggantian jembatan dan pembuatan duiker 527,75 e. Supervisi pembangunan jembatan dan pembuatan duiker 4.515,16 f. Infrastruktur jalan (DAK) 1.025,58 g. Rehabilitasi dan pembangunan trotoar 2.537,45 h. Peningkatan jalan i. Supervisi peningkatan jalan j. Supervisi infrastruktur jalan (DAK) 3.485,40 50,002. Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 1.935,40 a. Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jalan 1.500,000 b. Rehabilitasi pemeliharaan jalan c. Operasional dan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan 125,00 125,00
3.
Program Pembangunan Sistem Informasi/Database Jalan dan Jembatan a. Update data infrastruktur jalan dan jembatan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan Pengadaan alat-alat berat
Anggaran (Jutaan Rp) 3.350,00 250,00 150,00 165,00 250,00 65,00 1.000,00 100,00 1.250,00 60,00 60,00 1.665,36 70,00 1.000,00 595,36 50,00 50,00
4.
Sumber : 1. Renja Dinas PU Tahun 2010, 2. RKPD Kota Padang Tahun 2010.
1.000,00 1.000,00
Dari kedua tabel di atas terlihat antara program dan kegiatan di dalam Renja Dinas PU dan RKPD Kota Padang tahun 2009 dan 2010 ada ketidakkonsistenan satu dengan lainnya. Di dalam Renja Dinas PU tahun 2009 terdapat 15 kegiatan sedangkan di dalam RKPD terdapat 14 kegiatan dan hanya 10 kegiatan yang konsisten. Sedangkan dalam Renja Dinas PU tahun 2010 terdapat 3 program dengan 11 kegiatan sedangkan di dalam RKPD terdapat 4 program dengan 15 kegiatan dan hanya 3 program dengan 7 kegiatan yang konsisten. Tabel 4.7 Jumlah Kegiatan Renja Dinas PU Kota Padang dan Kegiatan RKPD Kota Padang Tahun Anggaran 2009 dan 2010. Status Kegiatan 1. Konsisten 2. Tidak konsisten : a. Ada di Renja Dinas PU, tdk ada di RKPD b. Tidak ada di Renja Dinas PU, ada di RKPD Jumlah
Status Kegiatan
Renja Dinas PU Tahun 2009 Jumlah % Kegiatan
RKPD Tahun 2009 Jumlah % Kegiatan
10
66,67
10
71,43
5 15
33,33 100,00
4 14
28,57 100,00
Renja Dinas PU Tahun 2010 Jumlah % Kegiatan
1. Konsisten 7 2. Tidak konsisten : a. Ada di Renja Dinas PU, tdk ada di RKPD 4 b. Tidak ada di Renja Dinas PU, ada di RKPD Jumlah 11 Sumber : 1. Renja Dinas PU Tahun 2009 dan 2010, 2. RKPD Kota Padang Tahun 2009 dan 2010. (Data diolah)
RKPD Tahun 2010 Jumlah % Kegiatan
63,64
7
46,67
36,36 100,00
8 15
53,33 100,00
Ketidakkonsistenan yang terjadi disebabkan karena pada saat penyusunan program dan kegiatan RKPD dilakukan hanya dengan menyaring hasil dari musrenbang kota. Indikatornya adalah program prioritas pada RPJMD tanpa memperhitungkan kemampuan keuangan daerah.
4.1.5 Analisis Antara Dokumen RKPD Kota Padang dengan PPAS Kota Padang Tahun 2009 dan Tahun 2010. Matrik konsolidasi dokumen RKPD dengan PPAS Kota Padang Tahun 2009 dan 2010 ditunjukkan pada tabel berikut : Tabel 4.8 Analisa Matrik Konsolidasi Dokumen RKPD dengan PPAS Kota Padang Tahun 2009. RKPD Kota Padang Tahun 2009 Program Pembangunan :
PPAS Kota Padang Tahun 2009
Program Pembangunan : 1. Pembangunan Jalan dan Jembatan 1. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan, Rp 17.576.880.000,Rp 14.738.500.000,a. Perencanaan Pembangunan Jembatan, a. Perencanaan pembangunan jembatan, Rp 130.975.000,Rp 85.0000.000,b. Pembukaan dan Pengkrekelan Jalan, b. Perencanaan Pembukaan & Pengkrekelan Rp 144.400.000,Jalan, Rp 78.500.000,c. Perencanaan Peningkatan Jalan, c. Pembukaan dan Pengkrekelan Jjalan, Rp Rp 38.255.000,4.500.000.000,d. Pembangunan Jembatan dan d. Perencanaan Peningkatan Jalan, Pembuatan Duiker (Debt Swept), Rp 5.000.000.000,Rp 2.598.950.000,e. Penggantian jembatan dan pembuatan duiker, e. Supervisi Pembangunan Jembatan dan Rp 5.000.000.000,Pembuatan Duiker, Rp 30.000.000,f. Infrastruktur Jalan (DAK), 2. Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, Rp 14.655.000.000,Rp 9.081.050.000,a. Perencanaan Rehabilitasi Pemeliharaan g. Rehabilitasi dan Pembangunan Jalan, Rp 75.000.000,Trotoar, Rp 229.600.000,b. Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan, h. Peningkatan Jalan, Rp 5.000.000.000,Rp 5.248.650.000,c. Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan i. Supervisi Peningkatan Jalan, jembatan, Rp 80.000.000,Rp 35.000.000,d. Rehabilitasi Pemeliharaan Jembatan, j. Supervisi Infrastruktur Jalan, Rp 4.500.000.000,Rp 40.000.000,e. Operasional dan pemeliharaan rutin jalan 2. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan dan jembatan, Rp 5.000.000.000,Jembatan, Rp 1.519.053.136,a. Perencanaan Rehabilitasi 3. Program Peningkatan Sistem Informasi /Pemeliharaan Jembatan, /Database Jalan dan Jembatan, Rp 43.575.000,Rp 85.500.000,b. Rehabilitasi /Pemeliharaan Jalan, a. Penyusunan Data Informasi Jalan dan Rp 771.311.176,Jembatan, Rp 85.500.000,c. Operasional dan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan, Rp 4. Program Peningkatan Sarana dan 704.166.960,Prasarana Kebinamargaan, Rp 8.500.000.000,3. Pembangunan Sistem Informasi / Data a. Pengadaan alat-alat berat, Base jalan dan Jembata, Rp Rp 5.000.000.000,250.000.000,a. Pemutakhiran Data, Rp b. Pengadaan Kendaraan Operasional, Rp 3.500.000.000,250.000.000,4. Peningkatan Sarana dan Prasarana
Kebinamargaan, Rp 2.000.000.000,a. Pengadaan Alat-alat Berat, Rp 2.000.000.000,Sumber : 1. RKPD Kota Padang Tahun 2009, 2. PPAS Kota Padang Tahun 2009.
Tabel 4.9. Analisa Matrik Konsolidasi Dokumen RKPD dengan PPAS Kota Padang Tahun 2010. RKPD Kota Padang Tahun 2010
PPAS Kota Padang Tahun 2010
Program Pembangunan :
Program Pembangunan :
1. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan, Rp3.350.000.000,a. Perencanaan pembangunan jembatan, Rp 250.000.000,-
1. Pembangunan Jalan dan Jembatan, Rp 9.057.838.423,a. Perencanaan Pembangunan Jembatan, Rp 200.000.000,-
b.
Pembukaan dan pengkrekelan jalan, Rp 150.000.000,-
b.
Pembukaan dan Pengkrekelan Jalan, Rp 100.000.000,-
c.
Perencanaan peningkatan jalan, Rp 165.000.000,-
c.
Perencanaan Peningkatan Jalan, Rp 150.000.000,-
d.
Penggantian jembatan dan pembuatan duiker, Rp 250.000.000,-
d.
e.
Supervisi Pembangunan Jembatan dan Pembuatan Duiker, Rp 65.000.000,-
Pembangunan Jembatan dan Pembuatan Duiker (Debt Swept), Rp 527.750.000,-
e.
Infrastruktur jalan (DAK), Rp 1.000.000.000,-
Infrastruktur Jalan (DAK), Rp 4.517.161.434,-
f.
Rehabilitasi dan Pembangunan Trotoar, Rp 100.000.000,-
Pembukaan Jalan Baru (Debt Swept), Rp 2.538.250.000,-
g.
Infrastruktur Jalan (DAK Luncuran), Rp 1.024.676.989,-
f. g. h.
Peningkatan Jalan, Rp 1.250.000.000,-
i.
Supervisi Peningkatan Jalan, Rp 60.000.000,-
j.
Supervisi Infrastruktur Jalan, Rp 60.000.000,-
2. Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, Rp 1.665.359.000,a. Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jalan, Rp 70.000.000,-
2. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, Rp 14.048.588.300,a. Perencanaan Rehabilitasi /Pemeliharaan Jalan, Rp 50.000.000,b.
Rehabilitasi /Pemeliharaan Jalan, Rp 1.879.894.300,-
c.
Operasional dan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan, Rp 2.000.000.000,-
b.
Rehabilitasi pemeliharaan jalan, Rp 1.000.000.000,-
d.
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan (Dana DPDF & PPD), Rp 9.862.274.000,-
c.
Operasional dan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan, Rp 595.359.000,-
e.
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan (Pendamping Dana DPDF dan PPD), Rp 256.420.000,-
3.
Program Pembangunan Sistem Informasi/ Database Jalan dan Jembatan, Rp 50.000.000,a. Update Data Infrastruktur Jalan dan Jembatan, Rp 50.000.000,-
3. Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan, Rp 202.000.000,a. Operasional dan Pemeliharaan Peralatan ke-PU-an, Rp 202.000.000,-
4.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan, Rp 1.000.000.000,a. Pengadaan alat-alat berat, Rp 1.000.000.000,Sumber : 1. RKPD Kota Padang Tahun 2010, 2. PPAS Kota Padang Tahun 2010.
Dari dua tabel di atas menunjukkan bahwa di dalam dokumen RKPD tahun 2009 dan 2010 telah disusun program-program yang akan dilaksanakna pada tahun bersangkutan. Program tersebut dilengkapi dengan rincian kegiatan beserta anggarannya. Demikian juga dengan dokumen PPAS, program-program yang direncanakan telah disertai dengan kegiatan dan anggarannya. Dalam dokumen PPAS kegiatan telah disusun dengan target biaya pertahunnya. Pada dokumen PPAS tahun 2009, untuk program tingkat konsistensinya dengan RKPD adalah 100%, sedangkan untuk kegiatan tingkat konsistensinya adalah 60% (9 kegiatan). Sedangkan pada dokumen tahun 2010, ada 8 kegiatan (61,54%) yang konsisten dengan RKPD sedangkan 5 kegiatan (38,46%) lagi tidak konsisten. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada tabel berikut ini : Tabel 4.10 Program dan Kegiatan Bidang Bina Marga dalam RKPD dan PPAS Tahun 2009 dan 2010. Status Program 1. Konsisten 2. Tidak Konsisten a. Ada di RKPD, tidak ada di PPAS. b. Ada di PPAS, tidak ada di RKPD. Jumlah Status Kegiatan 1. Konsisten 2. Tidak Konsisten a. Ada di RKPD, tidak ada di PPAS. b. Ada di PPAS, tidak ada di RKPD. Jumlah
RKPD Tahun 2009 Jumlah % Kegiatan 9 69,23
PPAS Tahun 2009 Jumlah % Kegiatan 9 60,00
4 30,77 13 100,00 RKPD Tahun 2010 Jumlah % Kegiatan 8 53,33
6 40,00 15 100,00 PPAS Tahun 2010 Jumlah % Kegiatan 8 61,54
7 15
46,67 100,00
5 13
38,46 100,00
Sumber : Data diolah. Ketidakkonsistenan pada program dan kegiatan yang ada dalam RKPD dengan PPAS terjadi karena a) Saat penyusunan program dan kegiatan RKPD dilakukan hanya dengan menyaring hasil dari musrenbang kota tanpa memperhitungkan kemampuan keuangan daerah, b) Informasi anggaran dari Pemerintah Provinsi maupun Pusat terlambat diterima, sehingga kegiatan ini tidak tercantum dalam dokumen RKPD.
4.1.6 Analisis Antara Dokumen PPAS dengan APBD Kota Padang Tahun 2009 dan 2010. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) merupakan progam prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam menyusun RKA SKPD. PPAS yang telah disepakati oleh Pemerintah Daerah dan DPRD selanjutnya dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD pada masing-masing SKPD. RKA SKPD dari seluruh dinas setelah dikompilasi akan disusun menjadi Raperda APBD. Setelah melalui tahapan pembahasan dan persetujuan dengan DPRD, Raperda APBD ditetapkan menjadi Perda APBD setelah sebelumnya dievaluasi oleh pemerintah atasan, dalam hal ini Raperda APBD Kota Padang dievaluasi oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Matrik konsolidasi dokumen PPAS dengan APBD Kota Padang Tahun 2009
dan
2010
yang
disusun
untuk
melihat
sejauhmana
konsitensi
program-program antara kedua dokumen tersebut adalah sebagimana ditunjukkan pada tabel di bawah ini :
Tabel 4.11 Analisa Matrik Konsolidasi Dokumen PPAS Kota Padang Tahun 2009 dengan APBD Kota Padang Tahun 2009. PPAS Kota Padang Tahun 2009 Program dan Kegiatan 1. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan, a. Perencanaan Pembangunan Jembatan b. Pembukaan dan Pengkrekelan Jalan c. Perencanaan Peningkatan Jalan d. Pembangunan Jembatan dan Pembuatan Duiker (Debt Swept) e. Supervisi Pembangunan Jembatan dan Pembuatan Duiker f. Infrastruktur Jalan (DAK) g. Rehabilitasi dan Pembangunan Trotoar h. Peningkatan Jalan i. Supervisi Peningkatan Jalan j. Supervisi Infrastruktur Jalan (DAK) 2. Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, a. Perencanaan Rehabilitasi /Pemeliharaan Jembatan b. Rehabilitasi /Pemeliharaan Jalan c. Operasional dan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan 3. Program Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan - Pemutakhiran Data 4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan - Pengadaan Alat-Alat Berat Sumber : 1. PPAS Kota Padang Tahun 2009,
APBD Kota Padang Tahun 2009 Anggaran (Jutaan Rp)
Program dan Kegiatan
17.576,89 1. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan, 130,98 a. Perencanaan Pembangunan Jembatan 144,40 b. Pembukaan dan Pengkrekelan Jalan 38,26 c. Perencanaan Peningkatan Jalan d. Pembangunan Jembatan dan Pembuatan Duiker (Debt 2.598,95 Swept) 30,00 e. Supervisi Pembangunan Jembatan dan Pembuatan 9.081,05 Duiker 229,60 f. Infrastruktur Jalan (DAK) 5.248,65 g. Rehabilitasi dan Pembangunan Trotoar 35,00 h. Peningkatan Jalan 40,00 i. Supervisi Peningkatan Jalan j. Supervisi Infrastruktur Jalan (DAK) 1.519,05 k. Pembukaan Jalan Baru (Debt Swept) 43,58 771,31 2. Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, a. Perencanaan Rehabilitasi /Pemeliharaan Jembatan 704,17 b. Rehabilitasi /Pemeliharaan Jalan c. Operasional dan Pemeliharaan Rutin Jalan dan 250,00 Jembatan 250,00 3. Program Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan 2.000,00 - Pemutakhiran Data 2.000,00 4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan - Pengadaan Alat-Alat Berat
Anggaran (Jutaan Rp) 17.988,74 130,07 144,40 37,57 2.598,95 28,67 9.286,57 226,68 5.023,00 33,84 38,54 440,43 3.767,65 43,27 2.715,37 1.009,00 178,67 178,67 1.500,00 1.500,00
2. APBD Kota Padang Tahun 2009.
Tabel 4.12 Analisa Matrik Konsolidasi Dokumen PPAS Kota Padang Tahun 2010 dengan APBD Kota Padang Tahun 2010. PPAS Kota Padang Tahun 2010 Program dan Kegiatan 1. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan, a. Perencanaan Pembangunan Jembatan b. Pembukaan dan Pengkrekelan Jalan c. Perencanaan Peningkatan Jalan d. Pembangunan Jembatan dan Pembuatan Duiker (Debt Swept) e. Infrastruktur Jalan (DAK) f. Pembukaan Jalan Baru (Debt Swept) g. Infrastruktur Jalan (DAK Luncuran) 2. Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, a. Perencanaan Rehabilitasi /Pemeliharaan Jalan b. Rehabilitasi /Pemeliharaan Jalan c. Operasional dan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan d. Rehabilitasi /Pemeliharaan Jalan (Dana DPDF dan PPD) e. Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan (Pendamping Dana DPDF dan PPD) 3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
APBD Kota Padang Tahun 2010 Anggaran (Jutaan Rp)
Program dan Kegiatan
9.057,84 1. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan, 200,00 a. Perencanaan Pembangunan Jembatan b. Perencanaan Pembukaan dan Pengkrekelan 100,00 Jalan 150,00 c. Perencanaan Peningkatan Jalan d. Pembangunan Jembatan dan Pembuatan 527,75 Duiker (Debt Swept) 4.517,16 2.538,25 e. Infrastruktur Jalan (DAK) 1.024,68 f. Pembuatan Jalan Baru (Debt Swept) g. Infrastruktur Jalan (DAK Luncuran) 14.048,59 2. Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan 50,00 Jembatan, a. Perencanaan Rehabilitasi /Pemeliharaan Jalan 1. 879,89 b. Rehabilitasi /Pemeliharaan Jalan c. Operasional dan Pemeliharaan Rutin Jalan dan 2.000,00 Jembatan d. Rehabilitasi Jalan dan Jembatan (Dana DPDF 9.862,27 dan PPD) 256,42 e. Rehabilitasi Jalan dan Jembatan (Pendamping Dana DPDF dan PPD) 202,00 3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 202,00
Anggaran (Jutaan Rp) 9.057,84 200,00 100,00 150,00 527,75 4.517,16 2.538,25 1.024,68 14.035,39 50,00 1.879,89 2.200,00 9.862,27 43,23 252,00
- Operasional dan Pemeliharaan Peralatan ke-PU-an. Sumber : 1. PPAS Kota Padang Tahun 2010, 2. APBD Kota Padang Tahun 2010.
Kebinamargaan - Pengadaan Alat-Alat Berat
252,00
Dari tabel 4.11 di atas dapat dilihat bahwa pada dokumen PPAS Tahun 2009 terdapat 4 program dengan 15 kegiatan. Sementara pada dokumen APBD Tahun 2009 juga terdapat 4 program yang sama dengan 16 kegiatan. Jadi untuk program, tingkat konsistensinya 100%, sedangkan untuk kegiatan ada 15 kegiatan (93,75%) yang konsisten dan ada 1 kegiatan (6,25%) yang tidak konsisten dengan PPAS. Sedangkan pada dokumen PPAS Tahun 2010 terdapat 3 program dengan 13 kegiatan. Demikian juga pada dokumen APBD Tahun 2010, tapi ada 2 kegiatan yang tidak konsisten dengan PPAS. Jadi untuk program tingkat konsistennya adalah 100% dan untuk kegiatan 11 kegiatan (84,62%) yang konsisten dan 2 kegiatan (15,38%) yang tidak konsisten dengan PPAS. Tabel 4.13
Kegiatan Bidang Bina Marga dalam PPAS dan dalam APBD Tahun 2009 dan 2010. Status Kegiatan
1. Konsisten 2. Tidak Konsisten a. Ada di PPAS, tidak ada di APBD b. Ada di APBD, tidak ada di PPAS Jumlah Status Kegiatan 1. Konsisten 2. Tidak Konsisten a. Ada di PPAS, tidak ada di APBD b. Ada di APBD, tidak ada di PPAS Jumlah
PPAS Tahun 2009 Jumlah % Kegiatan
APBD Tahun 2009 Jumlah % Kegiatan
15
100,00
15
93,75
-
-
1
6,25
15
100,00
16
100,00
PPAS Tahun 2010 Jumlah % Kegiatan
APBD Tahun 2010 Jumlah % Kegiatan
11
84,62
11
84,62
2 -
15,38 -
2
15,38
13
100,00
13
100,00
Sumber : Data diolah. Dari kegiatan-kegiatan yang konsisten pada dokumen PPAS dan APBD Tahun 2009 dan 2010, terdapat ketidakkonsistenan dalam penganggaran budget. Berdasarkan budget yang telah dianggarkan dalam dokumen PPAS dan APBD
akan dihitung deviasinya. Hal ini dapat dilihat pada tabel 4.14 di bawah ini : Tabel 4.14 Deviasi Budget per Kegiatan Dokumen PPAS dan APBD Kota Padang Tahun 2009 Kegiatan Yang Konsisten a.
Perencanaan Pembangunan Jembatan
b.
Pembukaan dan Pengkrekelan Jalan
c.
Perencanaan Peningkatan Jalan
d.
Pembangunan Jembatan dan Pembuatan Duiker (Debt Swept)
e.
Supervisi Pembangunan Jembatan dan Pembuatan Duiker Infrastruktur Jalan (DAK)
f.
Infrastruktur Jalan (DAK)
g.
Rehabilitasi dan Pembangunan Trotoar
PPAS (Rp) 130.975.000
APBD (Rp)
Deviasi Jumlah (Rp)
%
130.069.400
(905.600)
(0,69)
144.400.000
-
0,00
37.572.000
(683.000)
(1,79)
2.598.950.000
-
0,00
30.000.000
28.672.200
(1.327.800)
(4,43)
9.081.050.000
9.286.574.400
205.524.400
2,26
229.600.000
226.684.600
(2.915.400)
(1,27)
5.248.650.000
5.023.001.500
(225.648.500)
(4,30)
35.000.000
33.842.300
(1.157.700)
(3,31)
40.000.000
38.542.100
(1.457.900)
(3,64)
144.400.000 38.255.000 2.598.950.000
h.
Peningkatan Jalan
i.
Supervisi Peningkatan Jalan
j.
Supervisi Infrastruktur Jalan (DAK)
43.575.000
43.272.100
(302.900)
(0,70)
771.311.176
2.715.371.500
1.944.060.324
252,05
Perencanaan Rehabilitasi /Pemeliharaan Jembatan
704.166.960
1.009.002.736
304.835.776
43,29
Rehabilitasi /Pemeliharaan Jalan
250.000.000
178.672.100
(71.327.900)
(28,53)
(500.000.000)
(25,00)
k. l.
m. Operasional dan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan n.
Pemutakhiran Data
o.
Pengadaan Alat-Alat Berat
2.000.000.000
1.500.000.000
Sumber : 1. PPAS Kota Padang Tahun 2009, 2. APBD Kota Padang Tahun 2009 (Data diolah).
Dari tabel 4.14 dapat dilihat bahwa : ·
Terdapat 13,33% atau 2 (dua) kegiatan yang konsisten anggarannya antara PPAS dan APBD.
·
Untuk tingkat deviasi budget < 10% ada 60,00% atau 9 (sembilan) kegiatan.
·
Untuk tingkat deviasi budget < 50% ada 20,00% atau 3 (tiga) kegiatan, dan
·
Untuk tingkat deviasi budget > 50% ada 6,67% atau 1 (satu) kegiatan.
Tabel 4.15 Deviasi Budget per Kegiatan Dokumen PPAS dan APBD Kota Padang Tahun 2010 PPAS (Rp)
Kegiatan Yang Konsisten a.
Perencanaan Pembangunan Jembatan
b.
Perencanaan Peningkatan Jalan
c.
Pembangunan Jembatan dan Pembuatan Duiker (Debt Swept)
200.000.000 150.000.000 527.750.000 4.517.161.434
APBD (Rp)
Deviasi Jumlah (Rp)
%
200.000.000
-
0,00
150.000.000
-
0,00
-
0,00
527.750.000 4.517.161.434
-
2.538.250.000
-
1.024.676.989
-
0,00
d.
Infrastruktur Jalan (DAK)
e.
Pembukaan Jalan Baru (Debt Swept)
f.
Infrastruktur Jalan (DAK Luncuran)
50.000.000
50.000.000
-
0,00
g.
Perencanaan Rehabilitasi /Pemeliharaan Jalan
1. 879.894.300
1.879.894.300
-
0,00
h.
Rehabilitasi /Pemeliharaan Jalan
2.000.000.000
2.200.000.000
200.000.000
10,00
i.
Operasional dan Pemeliharaan 9.862.274.000 Rutin Jalan dan Jembatan
9.862.274.000
-
0,00
j.
Rehabilitasi Jalan dan Jembatan (Dana DPDF dan PPD)
43.225.000
(213.195.900)
(83,14)
2.538.250.000 1.024.676.989
256.420.000
k.
Rehabilitasi Jalan dan Jembatan (Pendamping Dana DPDF dan PPD) Sumber : 1. PPAS Kota Padang Tahun 2010, 2. APBD Kota Padang Tahun 2010. (Data diolah).
Dari tabel 4.15 dapat dilihat bahwa : ·
Terdapat 81,82% atau 9 (sembilan) kegiatan yang konsisten
0,00 0,00
anggarannya antara PPAS dan APBD. ·
Untuk tingkat deviasi budget < 50% ada 9,09% atau 1 (satu) kegiatan, dan
·
Untuk tingkat deviasi budget > 50% ada 9,09% atau 1 (satu) kegiatan.
Terjadinya ketidakkonsistenan kegiatan yang terdapat dalam PPAS dengan kegiatan pada APBD disebabkan karena beberapa hal, antara lain (a) tidak tertampungnya kegiatan yang diusulkan dalam RKPD dan PPAS, (b) Sejalan dengan perkembangan pembangunan, kegiatan semula yang ada dalam PPAS ternyata tidak diperlukan pada saat itu, (c) Anggaran dari Pemerintah Provinsi maupun Pusat terlambat diterima informasinya, bukan pada awal penyusunan perencanaan tetapi pada saat proses penyusunan PPAS atau APBD. 4.1.7 Kesimpulan Analisis Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran Bidang Bina Marga Dinas PU Kota Padang Atas dasar analisis yang telah dilakukan terhadap dokumen perencanaan dan penganggaran Tahun 2009, maka dapat dilihat rendahnya tingkat konsistensi antara dokumen perencanaan (Renja Dinas PU, dan PPAS) dengan dokumen penganggaran (APBD) karena naik turunnya jumlah anggaran kegiatan. Ketidakkonsistensi
juga
ditunjukkan
dengan
munculnya
kegiatan
yang
sebelumnya tidak ada dalam dokumen perencanaan namun tiba-tiba muncul di dalam APBD. Gambaran di atas dapat dilihat pada tabel 4.16 di bawah ini : Tabel 4.16 Program dan Kegiatan Bidang Bina Marga Dinas PU Kota Padang Tahun 2009 No. 1
Program dan Kegiatan Pembangunan Jalan dan Jembatan a. Perencanaan Pembangunan Jembatan b. Pembukaan dan Pengkrekelan Jalan c. Perencanaan Peningkatan Jalan d. Peningkatan Jalan (Debt Swept) e. Pembangunan Jembatan dan Pembuatan Duiker (Debt Swept) f. Supervisi Pembangunan Jembatan dan
Pagu Anggaran Tahun 2009 Renja PPAS APBD (Juta Rp) (Juta Rp) (Juta Rp) 17.576,89 130,98 144,40 38,26 5.248,65
17.576,87 130,97 144,40 38,25 5.248,65
17.988,72 130,07 144,40 37,57 5.023,00
2.598,95
2.598,95
2.598,95
30,00
30,00
28,67
Pembuatan Duiker g. Infrastruktur Jalan (DAK) h. Rehabilitasi dan Pembangunan Trotoar i. Supervisi Peningkatan Jalan (Debt Swept) j. Supervisi Infrastruktur Jalan (DAK) k. Pembuatan Jalan Baru (Debt Swept) Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan a. Rehabilitasi /Pemeliharaan Jalan b. Perencanaan Rehabilitasi /Pemeliharaan Jembatan c. Operasional dan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Pembangunan Sistem Informasi / Data Base jalan dan Jembatan - Pemutakhiran Data Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
9.081,05 229,60 35,00 40,00 1.519,05 771,31
9.081,05 229,60 35,00 40,00 1.519,05 771,31
9.286,57 226,68 33,84 38,54 440,43 3.767,64 2.715,37
43,57
43,57
43,27
704,17
704,17
1.009,00
250,00 250,00
250,00 250,00
178,67 178,67
2.000,00 2.000,00 - Pengadaan Alat-alat Berat 2.000,00 2.000,00 Sumber : 1. Renja Dinas PU Tahun 2009, 2. PPAS Tahun 2009, 3. APBD Tahun 2009.
1.500,00 1.500,00
2
3 4
Sementara berdasarkan analisis yang telah dilakukan terhadap dokumen perencanaan
dan
penganggaran
Tahun
2010,
maka
dapat
dilihat
ketidakkonsistensi antara dokumen perencanaan dengan dokumen anggaran. Ketidakkonsistensi
dapat
dilihat
pada
jumlah
anggaran
kegiatan
yang
berubah-ubah. Ketidakkonsistensi selanjutnya terjadi pada kegiatan yang sebelumnya ada dalam dokumen Renja tetapi tidak muncul dalam dokumen PPAS atau APBD dan sebaliknya, munculnya kegiatan baru pada PPAS atau APBD yang mulanya tidak ada pada Renja. Untuk memperjelas gambaran di atas ditunjukkan oleh tabel berikut ini : Tabel 4.17
No.
Program dan Kegiatan Bidang Bina Marga Dinas PU Kota Padang Tahun 2010 Program dan Kegiatan
Pagu Anggaran Tahun 2010 APBD Renja PPAS (Juta Rp)
1
Pembangunan Jalan dan Jembatan a. Perencanaan Pembangunan Jembatan b. Perencanaan Pembukaan dan Pengkrekelan Jalan c. Pembukaan dan Pengkrekelan Jalan d. Perencanaan Peningkatan Jalan e. Pembangunan Jembatan dan Pembuatan Duiker (Debt Swept) f. Infrastruktur Jalan (DAK)
(Juta Rp)
(Juta Rp)
9.057,94 200,00
9.057,84 200,00
9.057,84 200,00
100,00 150,00
100,00 150,00
100,00 150,00
527,75 4.517,16
527,75 4.517,16
527,75 4.517,16
2
3
g. Pembukaan Jalan Baru (Debt Swept) h. Infrastruktur Jalan (DAK Luncuran) Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan a. Perencanaan Rehabilitasi /Pemeliharaan Jalan b. Rehabilitasi /Pemeliharaan Jalan c. Operasional dan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan d. Rehabilitasi /Pemeliharaan Jalan (Dana DPDF dan PPD) e. Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan (Pendamping Dana DPDF dan PPD) Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan - Operasional dan Pemeliharaan Peralatan ke-PU-an
2.537,45 1.025,58
2.538,25 1.024,68
2.538,25 1.024,68
3.485,40
28.083,96
14.035,38
50,00 1.935,40
50,00 1.879,89
50,00 1.879,89
1.500,00
2.000,00
2.200,00
9.862,27
9.862,27
-
256,42
43,22
125,00
202,00
252,00
125,00
202,00
252,00
-
Sumber : 1. Renja Dinas PU Kota Padang Tahun 2010, 2. PPAS Kota Padang Tahun 2010 3. APBD Kota Padang Tahun 2010.
4.2 Analisis Temuan Wawancara Mendalam Ada dua jenis responden dalam wawancara ini yang dikelompokkan berdasarkan kedudukan dalam jabatan dinas, yaitu : (1) Aparat Pemerintah Daerah (2) Anggota DPRD. Tujuan yang akan dicapai adalah mengetahui proses penyusunan perencanaan dan penganggaran serta kinerja dari Bidang Bina Marga Dinas PU Kota Padang. 4.2.1 Wawancara Dengan Aparat Pemerintah Daerah Untuk mendapatkan informasi tentang proses penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran serta kinerja Bidang Bina Marga dilakukan wawancara kepada pejabat dan staf di instansi yang terkait dengan penyusunan perencanaan dan penganggaran serta kinerja dari Bidang Bina Marga. Ada tiga instansi utama yang diwawancarai, yaitu Bappeda, Dinas Pekerjaan Umum, dan Dinas Pengelola Keuangan dan Aset (DPKA). Responden di Bappeda menjelaskan proses penyusunan perencanaan sesuai dengan pedoman yang ada (Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional).
Responden N menyatakan : “Proses penyusunan perencanaan sampai dengan penganggaran pada prinsipnya sudah mengacu dan berpedoman pada ketentuan yang berlaku, namun substansi yang ada belum seperti yang diharapkan oleh peraturan tersebut”. Pernyataan ini disebabkan oleh rentang waktu yang singkat dalam proses penyusunannya. Disamping itu juga di dalam penyusunan perencanaan sampai dengan penganggaran dipengaruhi kemampuan keuangan daerah yang terbatas serta adanya unsur politis. Sedangkan mengenai pentingnya keterkaitan antara dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, KUA, PPAS) dan dokumen penganggaran (APBD), responden M menyatakan : “Keterkaitan antara dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran sangat penting agar program yang sudah direncanakan atau diprioritaskan di dalam RPJMD dapat dijabarkan/direalisasikan anggarannya”. Mengenai munculnya kegiatan baru pada APBD, responden Q menyatakan : “Di dalam APBD kadang-kadang terdapat kegiatan yang tiba-tiba muncul padahal tidak diusulkan oleh Dinas PU atau tidak ada di dalam dokumen perencanaan sebelumnya. Hal ini disebabkan adanya aspirasi anggota Dewan dan ketika berhadapan dengan program Pusat dan Provinsi”. Responden H (Dinas PU) menyatakan : “Semua proses penyusunan perencanaan telah melalui tahapan musrenbang kecamatan dan kota. Kemudian di lingkungan Dinas PU, penyusunan perencanaan diserahkan pada masing-masing bidang yang selanjutnya dikompilasi menjadi perencanaan dinas”. Responden
juga
mengeluhkan
mengenai
keterbatasan
jumlah
staf
perencanaan di dinas. Hal ini juga menjadi penyebab perencanaan yang kurang matang. 4.2.2 Wawancara Dengan Anggota DPRD Dari informasi dan dokumen yang dapat dikumpulkan, proses penyusunan perencanaan dan penganggaran Tahun 2009 dan 2010 telah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah sampai dengan pada tahap tersusunnya APBD. Namun demikian mengenai substansi dokumen perencanaan diakui oleh Responden S, masih belum sesuai dengan apa yang tercantum dalam peraturan yang mengaturnya. Demikian juga fungsi Forum SKPD dan Musrenbang belum sesuai dengan aturan yang berlaku : “Saya melihat forum SKPD maupun musrenbang bukan membicarakan program tetapi lebih pada protes-protes SKPD pada anggaran yang akan disusun, sehingga tidak berjalan sebagaimana mestinya. Di samping itu juga kapasitas anggota dewan yang berbeda-beda serta dengan mekanisme anggaran yang ada sebagian anggota dewan tidak terlalu paham dan kemudian terjebak pada penyampaian aspirasi” (Responden S). Ketidakterkaitan
antara
dokumen
perencanaan
dengan
dokumen
penganggaran seperti adanya kegiatan yang sebelumnya tidak ada dalam PPAS tetapi kemudian muncul di APBD diakui oleh responden anggota DPRD. Hal itu tidak dipermasalahkan sepanjang kegiatan tersebut sangat mendesak dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Disamping itu ketidakkonsistenan menurut responden juga disebabkan adanya pemahaman yang berbeda antara eksekutif dan legislatif. Selanjutnya, berdasarkan agenda pembahasan RAPBD Pemerintah Kota Padang tidak mengagendakan pembahasan RAPBD dengan masyarakat (public hearing), sementara DPRD melakukan penyerapan aspirasi dengan melakukan kunjungan ke lapangan dan dengan menerima aduan dari masyarakat. 4.3 Faktor-faktor Penyebab Ketidakkonsistensi Antara Perencanaan dan Penganggaran Dari pembahasan analisis konsistensi perencanaan dan penganggaran di atas, maka dapat diketahui penyebab ketidakkonsistensi antara dokumen perencanaan dan penganggaran, yaitu : 1. Intervensi DPRD yang terlalu kuat Anggota DPRD sering mengusulkan kegiatan baru pada saat rapat Panitia Khusus (Pansus), yang mana kegiatan itu tidak tercantum di dalam dokumen
perencanaan yang sebelumnya sehingga menyimpang dari program dan kegiatan yang diusulkan oleh SKPD. 2. Rendahnya pelaksanaan konsep transparansi dan akuntabilitas oleh Pemerintah Daerah dan DPRD. Transparansi dimaksudkan sebagai manajemen terbuka bagi berbagai kalangan masyarakat untuk membuka akses, memperoleh informasi sekaligus mengontrol. Transparansi terkait dengan akuntabilitas dalam arti bahwa keterbukaan dengan sendirinya merupakan kondisi yang menuntut pengelola, dalam hal ini Pemerintah Daerah, untuk mempertanggung-jawabkan apa yang dilakukannya. 3. Belum adanya Kerangka Penganggaran Jangka Menengah (KPJM) Membuat KPJM untuk menjamin terwujudnya pembangunan yang berkesinambungan dan mengurangi bahkan menghilangkan pengaruh faktor kepentingan dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran. Dengan adanya KPJM ini akan membantu Pemerintah Daerah mencapai stabilitas ekonomi makro, menjaga keberlangsungan dan tingkat pelayanan publik, serta kepastian penyediaan sumberdaya. 4. Informasi jumlah anggaran yang akan diterima dari Pemerintah Pusat maupun anggaran bantuan dari Pemerintah Provinsi diterima setelah proses perencanaan dilakukan dan proses penganggaran sedang dalam proses pembahasan APBD. 5. Penjabaran RPJMD ke RKPD, Renstra SKPD ke Renja SKPD, RKPD ke ke PPAS sampai dengan PPAS ke APBD kurang ada kesinambungan. Hal ini disebabkan karena tenaga perencana di SKPD terbatas baik dari segi kuantitas maupun kualitas, sehingga usulan kegiatan ada yang sifatnya copy paste dari kegiatan tahun lalu dan kurang visioner. Selain itu, hal ini juga disebabkan karena kurang disiplinnya para perencana untuk selalu mempedomani dokumen perencanaan sebelumnya. Dari uraian di atas mengenai faktor-faktor penyebab ketidakkonsistensi
antara Perencanaan dan Penganggaran, ternyata di dalam penelitian ini juga ditemukan
adanya
unsur
ketidaktaatan
jadwal
pelaksanaan
penyusunan
Perencanaan dan Penganggaran. Hal ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini :
Tabel 4.18 Jadwal Kegiatan Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Kota Padang Tahun 2009 dan 2010 Pemerintah Kota Padang Uraian Kegiatan
No RPJMD 1.
2.
3.
Penetapan Perda No. 09 Tahun 2009 tentang Rencana 15 Juli 2009 Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Padang Tahun 2009-2014 RKPD · Penetapan Peraturan Walikota Padang No. 08A Tahun 29 Mei 2008 2008 tentang RKPD Kota Padang Tahun 2009, · Penetapan Peraturan Walikota Padang No. 19 Tahun 16 Juli 2009 2009 tentang RKPD Kota Padang Tahun 2010 KUA · ·
4.
PPAS · ·
5.
APBD · ·
Aturan Yang Mengatur Dasar Hukum
Tanggal
Tanggal
· ·
UU No. 25 Tahun 2004 tentang SPPN 3 (tiga) bulan setelah PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kepala Daerah dilantik
·
UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Akhir bulan Mei 2008 antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Akhir bulan Mei 2009 Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
·
Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kota Padang 22 Desember 2008 dengan DPRD Kota Padang tentang KUA TA.2009 9 November 2009 Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kota Padang dengan DPRD Kota Padang tentang KUA TA.2010.
·
Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kota Padang 22 Desember 2008 dengan DPRD Kota Padang tentang KUA TA.2009 9 November 2009 Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kota Padang dengan DPRD Kota Padang tentang KUA TA.2010.
·
Penetapan Perda Kota Padang No. 01 Tahun 2009 18 Feb 2009 tentang APBD TA 2009, Penetapan Perda Kota Padang No. 01 Tahun 2010 29 Januari 2010 tentang APBD TA 2010.
·
·
·
·
PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Paling lambat Daerah, bulan Juli 2008, Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Paling lambat Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman bulan Juli 2009. Pengelolaan Keuangan Daerah.
akhir
PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Paling lambat Daerah, bulan Juli 2008, Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Paling lambat Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman bulan Juli 2009. Pengelolaan Keuangan Daerah
akhir
akhir
akhir
PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan 1 (satu) tahun sebelum Daerah, TA. yang bersangkutan Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas dilaksanakan. Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
Sumber : 1. RPJMD Kota Padang Tahun 2009-2014, 2. RKPD Kota Padang Tahun 2009 dan 2010, 3. KUA Kota Padang Tahun 2009-2010, 4. PPAS Kota Padang Tahun 2009 dan 2010, 5. APBD Kota Padang Tahun 2009-2010, 6. UU No. 25 Tahun 2004 tentang SPPN, 7. UU No. 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, 8. PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, 9. Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
43
4.4 Analisis Kinerja Bidang Bina Marga Kota Padang 4.4.1 Jalan Peningkatan prasarana jalan dan jembatan merupakan kebutuhan utama dalam mendukung aktifitas perkotaan. Panjang jalan kota di Kota Padang selama kurun waktu 5 tahun terakhir (periode 2005-2010) menunjukkan perkembangan yang cukup pesat, yaitu terjadi pertambahan total panjang jalan sekitar 598,98 Km (63,53%) dari 942,84 km pada tahun 2005 menjadi 1.541,82 km pada tahun 2010. Tahun 2005 jumlah panjang jalan dalam kondisi baik sepanjang 564,88 km. Hingga tahun 2010 panjang jalan dalam kondisi baik telah mencapai 865,87 km atau dibandingkan dengan tahun 2005 telah terjadi peningkatan sebesar 53,28%. Akan tetapi bila ditinjau dari rasio panjang jalan dalam kondisi baik terhadap jumlah panjang jalan secara keseluruhan terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2005 sebelumnya ada 59,91% jalan dalam kondisi baik kemudian terus menurun di tahun 2010 sebesar 56,16%. Kondisi ini disebabkan semakin bertambahnya panjang jalan secara keseluruhan namun tidak diikuti dengan kualitas jalan yang memadai. Tabel 4.19 Persentase Kondisi Jalan Baik Tahun 2005 - 2010 URAIAN Panjang jalan kondisi baik (Km) Panjang jalan kondisi sedang (Km) Panjang jalan kondisi buruk (Km) Panjang jalan keseluruhannya (Km) Kondisi jalan baik (%)
2005
2006
2007
2008
2009
2010
564,88
564,88
567,28
563,92
865,87
865,87
271,72
271,72
271.72
271,72
551,35
551,35
106,24 106,24 942,84
942,84
59,91 59,91 Sumber: Dinas PU Kota Padang (Data Diolah).
107,34 946,34 59,94
117,65 953,29 59,16
124,60
124,60
1.541,82 1.541,82 56,16
56,16
Kualitas jalan yang semakin menurun ini disebabkan oleh beberapa hal, yaitu : 1) Tonase kendaraan yang melintasi jalan melebihi batas maksimal kapasitas jalan , 2) Tingginya tingkat kemacetan di jalan, 3) Umur jalan biasanya hanya berkisar lima tahun, dan 4) Minimnya anggaran untuk rehabilitasi ( Word to PDF Converter - Unregistered ) http://www.Word-to-PDF-Converter.net
44
/pemeliharaan jalan dan jembatan. 4.4.2 Jembatan Jumlah jembatan pada tahun 2005 ada 163 buah dengan jumlah panjang sekitar 7.385,00 m’. Pada tahun 2008 sampai dengan 2010 jumlahnya berkurang menjadi 151 buah dengan jumlah panjang 3.719 m’. Sedangkan jembatan yang berstatus jembatan kota berjumlah 98 buah dengan jumlah panjang 1.993,50 m’ (tabel 4.7). Berkurangnya jumlah jembatan ini disebabkan karena ada jembatan yang hanyut tersapu banjir dan ada jembatan-jembatan yang sudah rusak tapi tidak bisa diperbaiki karena teknik penanganannya tergolong rumit dan membutuhkan biaya yang besar sehingga akhirnya jembatan ini tidak difungsikan lagi. Untuk mengetahui kondisi jembatan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini : Tabel 4.20 Jumlah Jembatan Kota di Kota Padang Menurut Jenis dan Kondisinya Tahun 2008-2010 No
Jenis Jembatan
Kondisi Jalur LL
Kondisi Konstruksi
Jumlah (buah)
BS
B
S
Br
B
S
Br
1
Jembatan Gantung
13
2
7
4
-
3
7
3
2
Jembatan Rangka Baja
16
-
13
-
3
15
-
1
3
Jembatan Leger INP
11
-
4
3
4
4
3
4
4
Jembatan Beton
58
-
55
1
2
55
1
2
Total 98 2 79 8 9 77 11 Sumber: Dinas PU Kota Padang Keterangan : Kondisi Jalur Lalu Lintas : BS = Baik Sekali (dapat dilalui kendaraan dengan kec. > 60 km/jam). B = Baik (tidak berlubang, dapat dilalui kendaraan dengan kec. 40-60 km/jam). S = Sedang (agak berlubang, dapat dilalui kendaraan dengan kec. 20-40 km/jam). Br = Buruk (banyak lubang, dapat dilalui kendaraan dengan kec. 10-20 km/jam). K = Kritis ( parah, dapat dilalui kendaraan dengan kec. < 10 km/jam). Kondisi Konstruksi : B = Baik (mantap). S = Sedang (belum ada penurunan). Br = Buruk (sudah terjadi penurunan). K = Kritis (penurunan sudah mengarah ambruk).
10
Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa untuk jembatan dengan kondisi jalur lalu lintas yang baik ada 82,65%, dan jembatan dengan kondisi konstruksi baik ( Word to PDF Converter - Unregistered ) http://www.Word-to-PDF-Converter.net
45
ada sekitar 78,57%. Untuk penanganan jembatan-jembatan yang ada, dilakukan pemeliharaan rutin yang bersifat temporer seperti penggantian kayu, overlay, pengecatan, pembersihan sendimen pada konstruksi jembatan, dan lain-lain sehingga jembatan tetap masih bisa dipakai. 4.4.3 Perkembangan Anggaran Bidang Bina Marga Dinas PU Kota Padang Perkembangan APBD dan anggaran Bidang Bina Marga di Kota Padang selama tahun 2008-2010 dapat dilihat pada tabel 5.21 di bawah ini : Tabel 4.21 Perkembangan Anggaran Bidang Bina Marga Dinas PU Kota Padang Tahun 2008-2010 TAHUN
2008
BELANJA APBD (Juta Rp)
1.010.677,26
REALISASI BELANJA APBD (Juta Rp)
ANGGARAN BIDANG BINA MARGA (Juta Rp)
881.727,53Total B. Pegawai B. Barang & Jasa B. Modal
2009
1.050.192,70
996.418,37Total B. Pegawai B. Barang & Jasa B. Modal
2010
1.185.934,73 1.100.368,16Total B. Pegawai B. Barang & Jasa
B. Modal Sumber : DPKA dan Dinas PU Kota Padang.
REALISASI ANGGARAN BIDANG BINA MARGA (Juta Rp)
36.894,14Total 679,17B. Pegawai 1.822,52B. Barang & Jasa
34.606,67 393,48 1.474,13
34.392,44B. Modal
32.739,06
23.510,36Total
16.215,48
552,35B. Pegawai 1.256,79B. Barang & Jasa
373,52 959,56
21.701,22B. Modal
14.882,40
23.345,23Total
21.558,93
721,29B. Pegawai 2.368,99B. Barang & Jasa 20.245,96B. Modal
Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah anggaran Bidang Bina Marga dari tahun ke tahun semakin menurun. Pada tahun 2008 sampai 2010 dibanding dengan APBD anggarannya berturut-turut hanya 3,65%, 2,24% dan 1,97%. Sedangkan rasio realisasi anggarannya adalah 3,92%, 1,63%, dan 1,96%. Bila dilihat dari rasio realisasi anggaran Bidang Bina Marga terhadap anggarannya sendiri, terjadi fluktuasi. Dibanding tahun 2008 realisasi anggaran turun pada ( Word to PDF Converter - Unregistered ) http://www.Word-to-PDF-Converter.net
477,71 2.107,81 18.973,41
46
tahun 2009, yaitu dari 93,80% menjadi 68,97%. Hal ini disebabkan karena terjadinya gempa pada tangggal 30 September sehingga ada kegiatan yang tidak selesai dan tidak jadi dilaksanakan. Kemudian pada tahun 2010 naik lagi menjadi 92,35. Jika dilihat secara rata-rata dalam periode tersebut realisasi anggaran mencapai angka 85,04%. Dari tabel di atas juga dapat dilihat bahwa persentase anggaran Bidang Bina Marga untuk belanja modal pada tahun 2008 sampai 2010 berturut-turut sebanyak 93,11%, 92,30%, dan 86,92%. Sedangkan persentase realisasi anggaran belanja modalnya berturut-turut 94,60%, 91,78%, dan 88,00%. Penurunan jumlah anggaran tersebut memberikan dampak negatif terhadap kinerja Bidang Bina Marga. Hal ini dapat dilihat dengan terjadinya penurunan kualitas jalan dan jembatan karena jumlah jalan dan jembatan yang harus direhabilitasi/dipelihara terus meningkat sedangkan anggaran yang tersedia sangat terbatas. Adapun sumber pembiayaan dari Bidang Bina Marga Dinas PU Kota Padang dapat ditunjukkan pada tabel berikut ini : Tabel 4.22 Sumber Pembiayaan Bidang Bina Marga Dinas PU Kota Padang Tahun 2008-2010 No.
Sumber Pembiayaan
Tahun 2008
Tahun 2009
Tahun 2010
1.
APBD
27.532.136.248,-
15.300.359.836,-
9.435.957.723,-
2.
DAK
9.362.000.000,-
8.210.000.000,-
4.047.000.000,-
3.
DPDF dan PPD Jumlah
-
-
36.894.136.248,-
23.510.359.836,-
9.862.274.000,23.345.231.723,-
Sumber : DPKA dan Dinas PU Kota Padang. Dari tabel 5.25 di atas dapat dijelaskan bahwa anggaran Bidang Bina Marga yang berasal dari APBD pada tahun 2008 sampai dengan 2010 berturut-turut sebesar 74,62%, 65,08%, dan 40,42%. Sedangkan sisanya masing-masing 25,38%, 34,92%, dan 59,58% berasal dari APBN (DAK, DPDF ( Word to PDF Converter - Unregistered ) http://www.Word-to-PDF-Converter.net
47
dan PPD). Dengan melihat angka-angka tersebut menunjukkan besarnya porsi anggaran yang berasal dari Pemerintah Pusat.
V. KESIMPULAN DAN SARAN 5.1 Kesimpulan Dari penelitian yang dilakukan maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut : 1. Konsistensi perencanaan dan penganggaran Bidang Bina Marga Dinas PU Kota Padang berdasarkan analisis konsistensi antar dokumen dengan
menggunakan
Matrik
Konsolidasi
Perencanaan
dan
Penganggaran untuk tahun 2009 tingkat konsistensinya masih rendah, sedangkan untuk tahun 2010 sudah mulai bagus. Hal ini ditunjukkan dengan masih ada kegiatan yang hilang timbul dari dokumen perencanaan dan penganggaran. Serta adanya fluktuasi anggaran dari kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan pada tahun tersebut. 2. Penyebab ketidakkonsistensi antara dokumen perencanaan dan penganggaran yaitu : a.
Intervensi DPRD yang terlalu kuat
b. Pelaksanaan konsep transparansi dan akuntabilitas yang rendah oleh Pemerintah Daerah dan DPRD. c. Belum adanya Kerangka Penganggaran Jangka Menengah (KPJM) d. Informasi jumlah anggaran yang akan diterima dari Pemerintah Pusat maupun anggaran bantuan dari Pemerintah Provinsi diterima setelah proses perencanaan dilakukan dan proses penganggaran sedang dalam proses pembahasan. e. Lemahnya kemampuan teknis SDM yang dimiliki daerah sehingga penjabaran RPJMD ke RKPD, Renstra SKPD ke Renja SKPD, RKPD ke KUA, KUA ke PPAS, maupun dari PPAS ke APBD kurang ada kesinambungan. ( Word to PDF Converter - Unregistered ) http://www.Word-to-PDF-Converter.net
48
3. Kinerja dari Bidang Bina Marga Dinas PU Kota Padang semakin menurun. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, hal ini tidak disebabkan
oleh
ketidakkonsistenan
antara
perencanaan
dan
penganggaran, tetapi lebih disebabkan karena terbatasnya anggaran Bidang Bina Marga. 5.2 Saran Terhadap beberapa persoalan yang ditemukan dari hasil penelitian untuk memperkecil ketidakkonsistensi antara perencanaan dan penganggaran Bidang Bina Marga, Pemerintah Kota Padang perlu mengambil langkah-langkah kebijakan, berupa : 1. Pemerintah Daerah dan DPRD harus meningkatan pelaksanaan konsep transparansi, Akuntabilitas Publik dan Participatory Budgeting, dan peningkatan komitmen untuk mempedomani dokumen perencanaan yang sudah dibuat sebelumnya. 2. Peningkatan pengetahuan dan pemahaman tentang pendekatan penyusunan
APBD
bagi
Eksekutif
dengan
Legislatif
untuk
menemukan titik temu yang sama mengenai perencanaan dan penganggaran. 3. Membuat Kerangka Penganggaran Jangka Menengah (KPJM) 4. Peningkatan Sumber Daya Perencana melalui Pelatihan dan Pendidikan Universitas. 5. Peningkatan intensitas informasi dan komunikasi dengan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi. 6. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pejabat fungsional perencana dan memberikan kemudahan dalam memberikan status fungsional bagi para Perencana di Bappeda maupun SKPD. Untuk peningkatan kinerja Bidang Bina Marga Dinas PU Kota Padang, ( Word to PDF Converter - Unregistered ) http://www.Word-to-PDF-Converter.net
49
maka dapat direkomendasikan hal-hal berikut : 1. Realokasi Anggaran. 2. Peningkatan Kualitas Jalan dan Jembatan.
DAFTAR PUSTAKA BPS, 2009, “Padang Dalam Angka 2009”,
Kota Padang.
Usodo, Wisnu Graito 2008, “Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran di Kabupaten Temanggung : Kasus Program Wajib Belajar Sembilan Tahun”, Universitas Andalas (tidak dipublikasikan). Handra, Hefrizal, 2010, “MTEF di Indonesia”. Bahan Kuliah Keuangan Negara dan Daerah pada Program Studi PPn Universitas Andalas, Padang. http://www.pu.go.id/punetnew2010/indexa.asp?site_id=0202&noid=9 http://www.slideshare.net/DadangSolihin/anggaran-berbasis-kinerja-dalam-perenc anaan-dan-penganggaran-pembangunan http://uripsantoso.wordpress.com/2009/03/11/penganggaran-berbasis-kinerja/ Kbarek, Selfina, “Konsistensi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Jayapura” (http://www.unhas.ac.id/perpustakaan/digilib/gdl.php?mod= browse&op=read&id=--selfinakba-194) 21 Januari 2011 Kuncoro, Mudrajad, 2004, “Otonomi & Pembangunan Daerah”. Penerbit Erlangga, Jakarta. LGSP, Musrenbang sebagai Instrumen Efektif dalam Penganggaran Partisipatif. di(http://www.lgsp.or.id/publications/Index.cfm?fuseaction=index&showSt artNode=0&catID=14&cType=0&domainStartNode=23&docType=0&sho wall=Yes). 17 Februari 2011 Mardiasmo, 2002, “Akuntansi Sektor Publik”. Penerbit ANDI, Yogyakarta Mardiasmo, 2002, “Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah”. Penerbit ANDI, Yogyakarta ( Word to PDF Converter - Unregistered ) http://www.Word-to-PDF-Converter.net
50
Pemerintah Kota Padang, 2009, Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 01 Tahun 2009 Tentang APBD Kota Padang Tahun 2009. Pemerintah Kota Padang, 2009, Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 09 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang Tahun 2009. Pemerintah Kota Padang, 2009, Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang Tahun 2009-2014. Pemerintah Kota Padang, 2010, Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 01 Tahun 2010 Tentang APBD Kota Padang Tahun 2010. Pemerintah Kota Padang, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Padang Tahun 2009 dan 2010. Pemerintah Kota Padang, Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang Tahun 2009 dan 2010. Pemerintah Kota Padang, Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kota Padang Dengan Dewan Perwakilan Daerah Kota Padang Tentang Kebijakan Umum APBD (KUA) Kota Padang Tahun 2009 dan 2010. Pemerintah Kota Padang, Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kota Padang Dengan Dewan Perwakilan Daerah Kota Padang Tentang Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Padang Tahun 2009 dan 2010. Pemerintah Kota Padang, Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang Tahun 2009 dan 2010. Pemerintah Republik Indonesia, 2003, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Jakarta. Pemerintah Republik Indonesia, 2004, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Jakarta. Pemerintah Republik Indonesia, 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah, Jakarta. Pemerintah Republik Indonesia, 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Jakarta. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Jakarta. ( Word to PDF Converter - Unregistered ) http://www.Word-to-PDF-Converter.net
51
Pemerintah Republik Indonesia, 2007, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, Jakarta. Pemerintah Republik Indonesia, 2007, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Jakarta. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 01 Tahun 2009 Tentang APBD Kota Padang Tahun 2009. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 01 Tahun 2010 Tentang APBD Kota Padang Tahun 2010. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 04 Tahun 2010 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun 2009. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun 2010. Sjafrizal, 2009, “Teknik Praktis Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah”. Penerbit Baduose Media. Suryabrata, Sumadi, 2003, “Metodologi Penelitian”. Penerbit PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. Syahruddin, 2003, “Konsistensi Program Renstra dan Program Pembangunan dalam APBD”, Balitbang kerjasama PSK UNAND Padang. Toyamah, Nina dan Usman, Syaikhu, 2004, “Alokasi Anggaran Pendidikan di Era Otonomi : Implikasinya Terhadap Pengelolaan Pelayanan Pendidikan Dasar”, Lembaga Penelitian Smeru, Jakarta.
( Word to PDF Converter - Unregistered ) http://www.Word-to-PDF-Converter.net
