Analisis Hubungan Penghindaran Pajak, Moderasi Dewan Komisaris dan Komite Audit Terhadap Biaya Utang

Analisis Hubungan Penghindaran Pajak, Moderasi Dewan Komisaris dan Komite Audit Terhadap Biaya Utang Meira Sosroraharjo Program Ekstensi Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia [email protected]

ABSTRAK Skripsi ini menguji hubungan antara penghindaran pajak dengan biaya utang dan juga menganalisis pengaruh Dewan Komisaris dan Komite Audit terhadap hubungan penghindaran pajak dan biaya utang pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2010−2011, sebanyak 54 perusahaan (108 sampel data) dengan menggunakan model data panel. Hasil dari penelitian ini membuktikan terdapat hubungan negatif antara penghindaran pajak dengan biaya utang pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2010−2011. Selain itu, penelitian ini juga membuktikan bahwa keberadaan Dewan Komisaris tidak dapat memperkuat hubungan negatif antara penghindaran pajak dan biaya utang sedangkan keberadaan Komite Audit tidak mempengaruhi hubungan antara penghindaran pajak dan biaya utang. Kata Kunci

: Penghindaran Pajak; Biaya Utang; Dewan Komisaris; Komite Audit

Analyzing The Relation of Tax Avoidance, Moderating Board of Commissioners and Audit Committee on Cost of Debt ABSTRACT This thesis examines the relation of tax avoidance on cost of debt and analyzing the impact of Board of Commissioners and Audit Committee on the relation of tax avoidance and cost of debt on manufacturing company in BEI in 2010−2011 a total of 54 companies (108 data samples) using a data model panel. The results of this research prove there is a negative relationship between tax avoidance and costs of debt on companies listed on the Stock Exchange in 2010-2011. In addition, this study also proves that the existence of the Board of Commissioners cannot strengthen the negative relationship between tax avoidance and the cost of debt, while the existence of the Audit Committee does not affect the relationship between tax avoidance and the cost of debt. Key Word

: Tax Avoidanc; Cost of Debt; Board of Commissioners; Audit Committee

1. Pendahuluan Perusahaan yang menggunakan utang memiliki nilai perusahaan yang lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan yang tidak berutang karena adanya tax shield (pengurang pajak) yang dapat menghemat pembayaran pajak (Modigliani dan Miller (1958) dalam Masri, 2012). Brealey (2008) menyatakan bahwa perusahaan akan meningkatkan utang manakala penghematan pajak lebih besar daripada pengorbanannya, dan penggunaan utang tersebut akan berhenti manakala terjadi keseimbangan antara penghematan dan pengorbanan akibat penggunaan utang tersebut. Tax avoidance merupakan manipulasi penghasilan secara legal

Analisis hubungan..., Meira Sosroraharjo, FE UI, 2013

yang masih sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan untuk memperkecil jumlah pajak terutang sedangkan tax evasion adalah manipulasi secara illegal untuk memperkecil jumlah pajak terutang (Barr (1977) dalam Lim, 2011). Praktek tax avoidance biasanya memanfaatkan kelemahan-kelemahan hukum pajak namun tidak melanggar hukum perpajakan. Graham dan Tucker (2006) dan Lim (2010) menyatakan bahwa penghindaran pajak, dalam upaya meminimalkan pajak seperti tax shelters dan tax avoidance,bersifat substitusi terhadap penggunaan utang. DeAngelo dan Masulis (1980) dalam Lim (2011) menyatakan bahwa tingkat utang berhubungan negatif dengan tax avoidance. Perusahaan yang melakukan tax avoidance akan mengurangi penggunaan utang, mengurangi biaya dan resiko kebangkrutan, meningkatkan kualitas kredit, menurunkan resiko kegagalan membayar utang dan dampaknya akan mengurangi biaya utang. Hal tersebut mendukung trade off theory, yaitu menyeimbangkan manfaat (perlindungan pajak) dan pengorbanan (bunga) yang timbul sebagai akibat penggunaan utang oleh perusahaan, dimana tax avoidance akan mengurangi biaya utang (cost of debt). Dalam pandangan agency, tax avoidance akan mengurangi transparansi perusahaan karena adanya unsur kerahasiaan dalam tax avoidance. Tax avoidance dapat menyebabkan konflik kepentingan antara manajemen dan kreditur karena adanya information asymmetry dan masalah moral hazard (Lim, 2011). Menurut Desai dan Dharmapala (2009), perusahaan yang diatur dengan baik, yaitu perusahaan yang diindikasikan memiliki tata kelola perusahaan yang baik, dapat memberikan efek yang baik dari tax avoidance terhadap nilai perusahaan. Penerapan tata kelola perusahaan yang baik merupakan hal yang diperlukan untuk mengatasi konflik tersebut. Salah satu komponen dalam tata kelola perusahaan adalah Dewan Komisaris. Pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris diharapkan dapat menciptakan tata kelola perusahaan yang baik. Dalam menjalankan tugasnya, Dewan Komisaris membentuk beberapa komite. Salah satunya adalah Komite Audit. Komite Audit dibentuk oleh Dewan Komisaris untuk melakukan tugas pengawasan terhadap sistem pengendalian intenal perusahaan, pembuatan laporan keuangan dan tata kelola perusahaan. Keberadaan Komite Audit diharapkan dapat membuat tata kelola perusahaan menjadi lebih baik sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan dan selanjutnya dapat menurunkan biaya utang. Kualitas dari tata kelola perusahaan diperkirakan memberikan kontribusi pada proses penciptaan nilai secara keseluruhan (Shleifer dan Vishiny (1997) dalam Lim, 2011). Menurut Bhojraj dan Sengupta (2003), tata kelola perusahaan memiliki hubungan positif dengan peringkat obligasi


dan berhubungan negatif dengan yield obligasi. Turly dan Zaman (2004) menemukan adanya hubungan positif antara eksistensi Komite Audit dengan kualitas laporan keuangan dan kinerja perusahaan yang akhirnya meningkatkan nilai perusahaan dimata stakeholders dan menurunkan biaya utang. Terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan, seperti penelitian yang dilakukan oleh Graham dan Tucker (2006). Graham dan Tucker (2006) menyatakan bahwa tax shelters dan tax avoidance memiliki hubungan substitusi dengan debt, dimana perusahaan mengunakan sedikit utang ketika melakukan tax shelters. Selain itu juga terdapat penelitian yang dilakukan oleh Lim (2011), yang menyatakan bahwa tax avoidance berhubungan negatif terhadap cost of debt. Dalam penelitiannya, Lim (2011) menggunakan variabel moderasi yaitu institutional ownership. Hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa institutional ownership dapat memperkuat hubungan negatif antara tax avoidance dan cost of debt karena kepemilikan institusional dapat memonitor kinerja manajemen, debt holders, dan pemegang saham. Di Indonesia juga terdapat penelitian mengenai pengaruh penghindaran pajak terhadap biaya utang yang dilakukan Sartika (2012). Dalam penelitiannya tersebut Sartika (2012) menggunakan kepemilikan institusional sebagai variabel moderasi dengan hasil bahwa kepemilikan institusional tidak memperkuat hubungan negatif antara tax avoidance dengan cost of debt. Periode waktu yang digunakan dalam penelitiannya tersebut terdapat perubahan tax rate sehingga terdapat tax rate yang berbeda. Hal tersebut menyebabkan menurunnya tax avoidance di perusahaan-perusahaan manufaktur. Selain Sartika, juga terdapat penelitian yang dilakukan oleh Masri (2012). Hasil penelitian Masri (2012) berbeda dengan hasil penelitian yang lainnya karena hasil penelitiannya tersebut menyatakan bahwa pengaruh tax avoidance terhadap cost of debt adalah positif. Dalam penelitiannya, Masri (2012) menggunakan variabel modersi berupa reformasi perpajakan dan kepemilikan keluarga. Masri (2012) menyatakan bahwa perubahan tarif pajak memperkuat hubungan negatif antara tax avoidance dengan cost of debt sedangkan struktur kepemilikan keluarga menunjukkan bahwa perusahaan keluarga justru memperkuat hubungan positif antara tax avoidance dengan cost of debt. Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya yang hasilnya masih belum konsisten, penelitian ini ingin meneliti kembali mengenai pengaruh penghindaran pajak terhadap biaya utang dengan menggunakan variabel moderasi berupa Dewan Komisaris dan Komite Audit untuk mengisi research gap dari penelitian-penelitian sebelumnya. Dewan Komisaris dan Komite Audit digunakan sebagai variabel moderasi karena keduanya merupakan elemen dari


tata kelola perusahaan yang belum digunakan dalam penelitian sebelumnya dan diharapkan dapat memperkecil konflik kepentingan antara manajemen dan kreditur yang disebabkan adanya information asymmetry dan masalah moral hazard. Selain itu, dalam penelitian ini peneliti menggunakan periode data yang memiliki tarif pajak yang sama yaitu tahun 2010−2011, sesuai dengan saran dari Sartika (2012). 2. Tinjauan Teoritis dan Pengembangan Hipotesis 2.1

Pajak Pajak menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan

Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesarbesarnya kemakmuran rakyat. Manajemen Pajak dapat didefinisikan sebagai sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan (Lumbantoruan (1996) dalam Suandy, 2008). Tujuan manajemen pajak dapat dicapai melalui fungsi-fungsi manajemen pajak, yaitu perencanaan pajak, pelaksanaan kewajiban perpajakan dan pengendalian pajak. Tujuan dari perencanaan pajak pada dasarnya adalah untuk meminimalkan beban pajak yang terutang oleh wajib pajak tanpa melanggar ketentuan dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Suatu perencanaan pajak yang tepat akan menghasilkan beban pajak yang minimal penghematan pajak (tax saving) dan atau penghindaran pajak (tax avoidance). Menurut Darussalam (2009), tax avoidance adalah suatu skema transaksi yang ditujukan untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan (loophole) ketentuan perpajakan suatu negara sehingga ahli pajak menyatakan legal karena tidak melanggar peraturan perpajakan. 2.2

Trade Off Theory Model trade off merupakan pengembangan dari teori Modigliani Miller. Modigliani

Miller (1958) dalam Brealey (2008) menyatakan bahwa penggunaan utang (leverage) akan meningkatkan nilai perusahaan karena biaya bunga utang adalah biaya yang mengurangi pembayaran pajak (tax deductibleexpense). Trade off theory menyatakan bahwa perusahaan menyeimbangkan manfaat dari pendanaan dengan utang, suku bunga dan biaya kebangkrutan yang tinggi (Frank dan Goyal, 2007). Teori ini juga menjelaskan bahwa peningkatan utang akan mampu meningkatkan nilai perusahaan sebab adanya pembayaran bunga yang dapat


dikurangkan dari perhitungan pajak (tax deductable), selama posisi utang dalam struktur modal masih berada di bawah target struktur modal yang optimal. 2.3

Agency Theory Jensen dan Meckling (1976) dalam Godfrey (2010) menjelaskan bahwa hubungan

agensi terjadi ketika satu orang atau lebih (principal) mempekerjakan orang lain (agent) untuk memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan. Principal adalah pemilik modal, pemegang saham atau investor. Agent adalah manajemen yang mengelola perusahaan. Menurut Meisser, et al., (2006) menyatakan bahwa hubungan keagenan ini mengakibatkan dua permasalahan yaitu, informasi asimetris (information asymmetry) dan konflik kepentingan (conflict of interest). Informasi asimetri adalah keadaan dimana informasi yang diberikan kepada principal berbeda dengan yang diberikan kepada agent. Konflik kepentingan (conflict of interest) terjadi akibat ketidaksamaan tujuan, dimana manajemen tidak selalu bertindak sesuai dengan kepentingan pemilik. Pihak manajemen termotivasi untuk memaksimalkan fee kontraktual yang diterima. Salah satu cara yang digunakan untuk mengurangi masalah akibat dari agency problem yaitu dengan menerapkan corporate governance. Dengan menerapkan corporate governance diharapkan dapat mengurangi dorongan manajemen untuk melakukan tindakan manipulasi, sehingga kinerja yang dilaporkan merefleksikan keadaan ekonomi yang sebenarnya dari perusahaan (Jensen, 1993). 2.4

Tata Kelola Perusahaan Tata kelola perusahaan adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara

pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan (Cadbury Committee of United Kingdom, 2008). Organ perusahaan, yang terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris dan Direksi, mempunyai peran penting dalam pelaksanaan Good Corporate Governance secara efektif (Komite NasionalKebijakan Governance, 2006). 2.5

Dewan Komisaris Dewan Komisaris merupakan inti dari Corporate Governance yang ditugaskan untuk

menjamin pelaksanaan strategi perusahaan, mengawasi manajemen dalam mengelola perusahaan, serta mewajibkan terlaksananya akuntabilitas (Zehnder, 2000). Menurut pedoman umum Good Corporate Governance Indonesia, jumlah anggota Dewan Komisaris harus disesuaikan dengan kompleksitas perusahaan dengan tetap memperhatikan efektivitas dalam


pengambilan keputusan. Dalam suatu perusahaan, jumlah Dewan Direksi dan Dewan Komisaris berbeda-beda. Ukuran Dewan Komisaris akan berdampak pula terhadap kualitas keputusan dan kebijakan yang telah dibuat dalam rangka mengefektifkan pencapaian tujuan organisasi (Syakhroza, 2004). 2.6

Komite Audit Menurut Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor

IX.I.5 Tahun 2012 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris. Setiap perusahaan publik di Indonesia diwajibkan untuk memiliki Komite Audit. Komite Audit diwajibkan untuk bertindak secara independen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. 2.7

Pengembangan Hipotesis Lim (2011) menyatakan bahwa tax avoidance berhubungan negatif dengan cost of

debt. Perusahaan yang melakukan tax avoidance akan mengurangi penggunaan utang, mengurangi biaya dan resiko kebangkrutan, meningkatkan kualitas kredit, menurunkan resiko kegagalan membayar utang dan dampaknya akan mengurangi biaya utang. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Graham dan Tucker (2006), perusahaan menggunakan utang lebih sedikit ketika mereka terlibat dalam penghindaran pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Sartika (2012) menyatakan bahwa tax avoidance dan cost of debt memiliki hubungan negatif. Perusahaan yang melakukan tax avoidance memiliki cost of debt yang rendah. Berdasarkan penjelasan tersebut, penelitian ini mengambil hipotesis sebagai berikut: H1 :Penghindaran pajak berhubungan negatif dengan biaya utang Dalam agency theory, terdapat konflik kepentingan antara manajemen dan kreditur karena adanya information asymmetry dan masalah moral hazard. Selain itu, tax avoidance akan mengurangi transparansi dan membuka peluang bagi manajemen untuk bertindak oportunistik. Keberadaan good corporate governance diharapkan dapat memperkecil masalah tersebut. Salah satu elemen corporate governance adalah adanya Dewan Komisaris. Penelitian yang

dilakukan Anderson et al. (2003) membuktikan bahwa cost of debt

berhubungan negatif dengan ukuran Dewan Komisaris. Peivy (2009) menyatakan bahwa ukuran Dewan Komisaris berpengaruh negatif terhadap biaya utang. Hal tersebut dikarenakan ukuran Dewan Komisaris merupakan faktor yang dipertimbangkan oleh investor dalam menilai tingkat suku bunga utang, semakin rendah tingkat suku bunga utang maka semakin rendah biaya utang.


Keberadaan Dewan Komisaris memiliki hubungan negatif dengan cost of debt dan selanjutnya diharapkan dapat memperkuat hubungan negatif antara tax avoidance dengan cost of debt dengan mengurangi tindakan oportunistik yang dilakukan oleh manajemen terkait dengan tax avoidance. Berdasarkan penjelasan tersebut, penelitian ini mengambil hipotesis sebagai berikut: H2 :Ukuran Dewan Komisaris dapat memperkuat hubungan negatif antara penghindaran pajak dengan biaya utang. Bhojraj dan Sengupta (2003) menyatakan bahwa tata kelola perusahaan memiliki hubungan positif dengan peringkat obligasi dan berhubungan negatif dengan yield obligasi, yang akan menyebabkan biaya utang yang semakin kecil. Penelitian yang dilakukan Anderson et al. (2003) membuktikan bahwa cost of debt behubungan negatif dengan ukuran Komite Audit. Dalam rangka tindakan monitoring, debtholders mempertimbangkan keefektifan pengawasan atas Komite Audit sebagai sumber jaminan atas integritas nilai dalam laporan keuangan. Keberadaan Komite Audit dapat mengurangi biaya utang dan selanjutnya diharapkan dapat memperkuat hubungan negatif antara tax avoidance dengan cost of debt dengan mengurangi agency problem sehingga dapat menurunkan tindakan oportunistik yang dilakukan oleh manajemen terkait dengan tax avoidance. Berdasarkan penjelasan tersebut, penelitian ini mengambil hipotesis sebagai berikut: H3 :Ukuran Komite audit dapat memperkuat hubungan negatif antara penghindaran pajak dengan biaya utang. 3. Metode Penelitian 3.1

Data dan Sampel Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa laporan

keuangan atau laporan tahunan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2010– 2011. Sampel perusahaan yang digunakan dalam penelitian ini memiliki kriteria sebagai berikut: Perusahaan manufaktur yang terdaftar selama periode 2010–2011, Perusahaan memiliki akhir tahun buku 31 Desember, Perusahaan memiliki pendapatan positif, Perusahaan mempublikasikan laporan keuangan dengan satuan mata uang Rupiah, Perusahaan tidak memiliki kompensasi pajak, Perusahaan memiliki data laporan keuangan, laporan tahunan dan data-data lainnya yang lengkap sesuai dengan sampel penelitian ini. 3.2

Model Penelitian Penulis menggunakan model berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Lim (2011).


CODit = α i + α2TAit + α3KAPit + α4Sizeit + α5Ageit

(3.1)

Selain itu, penulis juga menggunakan model berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Lim (2011) dengan menambahkan variabel moderasi Dewan Komisaris dan Komite Audit. CODit = α i + α2TAit + α3DKit + α4KAit+ α5TA*DKit + α6TA*KAit + α7KAPit + α8Sizeit + α9Ageit

(3.2)

Keterangan : α

: Konstanta

COD : Biaya Utang TA

: Tax Avoidance/ penghindaran pajak

DK

: Ukuran Dewan Komisaris

KA

: Ukuran Komite Audit

KAP

: Dummy atas auditor perusahaan jika perusahaan diaudit oleh KAP big 4 maka diberi angka 1 dan angka 0 untuk non-big 4

Size

: Natural logaritma dari total aset perusahaan

Age

: Umur perusahaan dari mulai go public

3.3

Variabel dan Operasionalisasi Variabel

3.3.1

Variabel Dependen Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah biaya utang. Biaya

utang dihitung dengan cara membagi beban bunga dengan rata-rata pinjaman jangka pendek dan jangka panjang (Lim, 2011). 3.3.2

Variabel Independen Dalam penelitian ini, variabel independen yang digunakan adalah penghindaran pajak.

Penghindaran pajak diukur berdasarkan pengukuran yang digunakan dalam penelitian Lim (2011) yaitu menggunakan komponen book tax difference yang telah dikurangi dengan komponen manajemen laba. Langkah pertama mencari discretionary accrual yaitu dengan mencari total accrual. Total akrual dihitung dari besarnya net income dikurangi cash flow operation Setelah mendapatkan total akrual, maka Accrualsit/Assetsit-1= α(1/Assetsit-1) + β1it{(∆REVit− ∆ARit)/Assetsit-1}+ β2it(PPEit/Assets it-1)+β3itROAit+ eit Accrualsit : Total akrual dari perusahaan i ditahun t ∆REVit

: Selisih pendapatan dari perusahaan i ditahun t dengan tahun t-1

∆ARit

: Selisih piutang dari perusahaan i ditahun t dengan tahun t-1

PPEit

: Property, plant dan equipment dari perusahaan i ditahun t


(3.3)

ROAit

: NIit/ Total Asetit

eit

: Nilai residu dari perusahaan i ditahun t Langkah kedua adalah memisahkan komponen book tax difference yang tidak

disebabkan dari manajemen laba dan mengidentifikasikan komponen tax avoidance. BTDit = b1DAit + µ + eit

(3.4)

TAit = µ + eit

(3.5)

Keterangan : BTDit : Book tax difference, yaitu (laba komersil - laba pajak)/ total aset tahun t-1 DAit

: Discretionaty acrual dari perusahaan i ditahun t

µ

: Avarege value of residual

TAit

: Penghindaran pajak dari perusahaan i ditahun t

eit

: deviation from average residual µ

3.3.3 Variabel Moderasi Variabel moderasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Dewan Komisaris Dewan Komisaris merupakan ukuran dari jumlah Dewan Komisaris yang ada dalam perusahaan, baik komisaris independen ataupun bukan komisaris independen (Peivy, 2009). Ukuran Dewan Komisaris ialah jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris (Annisa dan Kurniasih, 2012). 2. Komie Audit Komite Audit merupakan ukuran dari jumlah anggota Komite Audit yang ada dalam perusahaan (Anderson et al, 2003). Annisa dan Kurniasih (2012), menggunakan jumlah anggota Komite Audit sebagai kualitas dari Komite Audit. 3.3.4

Variabel Kontrol Variabel kontrol yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kualitas Auditor Pengukuran kualitas auditor dinilai berdasarkan apakah auditor tersebut termasuk kedalam kategori KAP big 4 atau tidak (Sartika, 2012). Variabel kualitas auditor ini merupakan variabel dummy. Jika auditor termasuk ke dalam kategori KAP big 4 maka diberi angka 1 dan diberi angka 0 untuk yang tidak termasuk KAP big 4. Laporan keuangan yang diaudit oleh auditor KAP big 4 lebih berkualitas daripada yang diaudit oleh KAP non-big 4 (Annisa dan Kurniasih, 2012). Perusahaan yang termasuk dalam kategori big 4 diprediksikan akan membuat biaya utang yang rendah (Lim, 2011). KAP big 4 memiliki hubungan negatif dengan cost of debt (Sartika, 2012).


2. Ukuran perusahaan Lim (2011), Sartika (2012) dan Masri (2012) menyatakan ukuran perusahaan adalah natural logaritma dari total aset. Semakin besar ukuran perusahaan maka akan menyebabkan biaya utang yang semakin rendah karena memiliki risiko yang lebih rendah (Carey (1993) dalam Lim, 2011). Rahadi (2010) menyatakan bahwa semakin besar ukuran perusahaan maka semakin besar kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban di masa depan sehingga berhubungan negatif dengan cost of debt . 3. Umur Perusahaan Umur perusahaan merupakan ukuran seberapa lama perusahaan melakukan go public (Lim, 2011). Sartika (2012) dan Masri (2012) menyatakan ukuran perusahaan adalah lamanya perusahaan berada dalam BEI. Umur perusahaan memiliki hubungan negatif dengan biaya utang (Sartika, 2012). Semakin lama perusahaan berada dalam BEI diprediksikan akan menyebabkan biaya utang yang semakin menurun karena perusahaan yang lebih lama melakukan go public memilki tingkat risiko yang lebih rendah (Lim, 2011). 3.4

Teknik Pengujian Data dalam penelitian ini dianalisis dengan statistik deskriptif, uji beda rata-rata, uji

korelasi, uji asumsi klasik dan data panel. Data panel merupakan data gabungan antara cross section dan time series. Disebut data panel karena penelitian ini menggunakan sampel banyak perusahaan dengan rentang waktu tertentu. 4. Analisis dan Pembahasan Penelitian 4.1

Hasil Pemilihan Sampel Dari hasil seleksi sampel diperoleh jumlah sampel sebanyak 108 perusahaan. Sampel

perusahaan yang dikeluarkan dalam penelitian ini meliputi: perusahaan memiliki akhir tahun buku 31 Desember sebanyak 4 perusahaan, perusahaan tidak memiliki pendapatan positif sebanyak 58 perusahaan, perusahaan tidak mempublikasikan laporan keuangan dengan satuan mata uang Rupiah sebanyak 14 perusahaan, perusahaan memiliki kompensasi pajak sebanyak 30 perusahaan, perusahaan tidak memiliki data laporan keuangan, laporan tahunan dan datadata lainnya yang lengkap sesuai dengan sampel penelitian ini sebanyak 38 perusahaan. 4.2

Statistik Deskriptif Berdasarkan hasil pengujian statistik deskriptif pada tabel 1, COD memiliki nilai rata-

rata sebesar 0.094694. Hal tersebut menunjukan bahwa rata-rata perusahaan memiliki biaya bunga sebesar 9.4% dari rata-rata total utang. Nilai BTD (Book Tax Difference) memiliki nilai rata-rata atau mean sebesar -16,152,470,515. Hal tersebut menunjukan bahwa rata-rata


perusahaan memiliki laba komersil yang lebih rendah dari laba pajak. Nilai rata-rata dari TA (Tax Avoidance) atau penghindaran pajak adalah sebesar -0.013619. Nilai rata-rata dari DK adalah sebesar 4.324074 dimana hal tersebut menunjukan bahwa rata-rata perusahaan memiliki anggota Dewan Komisaris sebanyak 4 orang. Nilai rata-rata dari KA adalah sebesar 3.064815. Hal tersebut menunjukan rata-rata perusahaan memiliki anggota Komite Audit sebanyak 3. Perusahaan yang menggunakan KAP big 4 sebanyak 48 perusahaan dan yang menggunakan KAP non-big 4 sebanyak 60 perusahaan. Nilai rata-rata dari size perusahaan adalah sebesar 4,560,000,000,000. Nilai rata-rata dari age perusahaan adalah sebesar 17.03185. Hal tersebut menunjukan bahwa perusahaan rata-rata telah berada dalam Bursa Efek Indonesia selama 17 tahun. Tabel 4.1 Statistik Deskriptif Variabel

Mean

Median

Maximum

Minimum

Std. Dev.

0.094694

0.088

0.331

0.004

0.060824

-16,152

-1,871

372,979

-595,255

108,369

TA

-0.013619

-0.003

0.051056

-0.21085

0.043243

DK

4.324074

4

10

2

1.843547

KA

3.064815

3

5

2

0.342425

KAP

0.444444

0

1

0

0.499221

SIZE*

4,560,000

1,200,000

52,900,000

67,300

8,860,000

COD BTD*

17.03185 17.665 30.25 0.75 5.949297 AGE *Dalam Jutaan Rupiah COD = biaya utang yang diukur dengan membagi biaya bunga dengan rata-rata utang jangka pendek dan jangka panjang, BTD = Book Tax different yaitu laba komersil dikurangi laba pajak, TA = penghindaran pajak yang diukur dengan menggunakan proksi Lim (2011), DK = jumlah anggota Dewan Komisaris, KA = jumlah anggota Komite Audit, KAP = variabel dummy auditor eksternal diberi nilai 1 untuk KAP big 4 dan 0 untuk non-big 4, SIZE = ukuran perusahaan yang diukur dengan total aset, AGE = umur perusahaan yang diukur dengan seberapa lama perusahaan berada dalam BEI.

4.3

Uji Beda Rata-rata Uji beda rata-rata yang digunakan adalah independent samplet-test. Pembagian

kelompok untuk uji beda rata-rata menggunakan nilai median, yaitu kelompok bawah untuk nilai yang berada di bawah nilai median sedangkan kelompok atas adalah nilai yang berada di atas atau sama dengan nilai median. Pada tabel 4.2 nilai rata-rata biaya utang kelompok penghindaran pajak di bawah nilai median sebesar 0.1002 dan kelompok penghindaran pajak di atas nilai median sebesar 0.0890. Nilai p-value 0.3408 > 0.05 maka H0 diterima yang berarti mean biaya utang kelompok penghindaran pajak di bawah nilai median sama dengan kelompok penghindaran pajak di atas nilai median. Sehingga tidak ada perbedaan rata-rata


nilai biaya utang antara kelompok penghindaran pajak di bawah nilai median dengan di atas nilai median. Tabel 4.2 Hasil Uji Beda Rata-rata Independen T-Test Variabel TA

Kelompok diBawah Median 0.1002

Kelompok diatas Median 0.0890

Sig. 0.3408

DK

0.1038

0.0861

0.1325

KA SIZE

0.3095 0.1051 0.1124

0.0906 0.0842 0.0769

Kelompok NON BIG 4 0.1112

Kelompok BIG 4 0.0739

AGE Variabel KAP

0.0000 0.0740 0.0021 Sig. 0.0012

TA = penghindaran pajak yang diukur dengan menggunakan proksi Lim (2011), DK = jumlah anggota Dewan Komisaris, KA = jumlah anggota Komite Audit, KAP = variabel dummy auditor eksternal diberi nilai 1 untuk KAP big 4 dan 0 untuk non-big 4, SIZE = ukuran perusahaan yang diukur dengan total aset, AGE = umur perusahaan yang diukur dengan seberapa lama perusahaan berada dalam BEI.

Nilai rata-rata biaya utang kelompok jumlah Dewan Komisaris di bawah nilai median sebesar 0.1038 dan kelompok jumlah Dewan Komisaris di atas nilai median sebesar 0.0861. Nilai p-value 0.1325 > 0.05 maka H0 diterima yang berarti mean biaya utang kelompok jumlah Dewan Komisaris di bawah nilai median sama dengan kelompok jumlah Dewan Komisaris di atas nilai median. Sehingga tidak ada perbedaan rata-rata nilai biaya utang antara kelompok jumlah Dewan Komisaris di bawah nilai median dengan di atas nilai median. Nilai rata-rata biaya utang kelompok jumlah Komite Audit di bawah nilai median sebesar 0.3095 dan kelompok jumlah Komite Audit di atas nilai median sebesar 0.0906. Nilai p-value 0.000 < 0.05 maka H0 ditolak yang berarti mean biaya utang kelompok jumlah Komite Audit di bawah nilai median tidak sama dengan kelompok jumlah Komite Audit di atas nilai median. Sehingga ada perbedaan rata-rata nilai biaya utang antara kelompok jumlah Komite Audit di bawah nilai median dengan di atas nilai median. Perusahaan yang berada dalam kelompok jumlah Komite Audit di bawah nilai median memiliki biaya utang yang lebih tinggi daripada kelompok jumlah Komite Audit di atas nilai median. Anderson et al. (2003) manyatakan biaya utang behubungan negatif dengan ukuran Komite Audit karena debtholders mempertimbangkan keefektifan pengawasan atas Komite Audit sebagai sumber jaminan atas integritas nilai dalam laporan keuangan. Nilai rata-rata biaya utang kelompok ukuran perusahaan di bawah nilai median sebesar 0.1051 dan kelompok ukuran perusahaan di atas nilai median sebesar 0.0842. Nilai pvalue 0.0006 < 0.05 maka H0 ditolak yang berarti mean biaya utang kelompok ukuran


perusahaan di bawah nilai median tidak sama dengan kelompok ukuran perusahaan di atas nilai median. Sehingga ada perbedaan rata-rata nilai biaya utang antara kelompok ukuran perusahaan di bawah nilai median dengan di atas nilai median. Perusahaan yang berada dalam kelompok ukuran perusahaan di bawah nilai median memiliki biaya utang yang lebih tinggi daripada kelompok ukuran perusahaan di atas nilai median. Semakin besar ukuran perusahaan maka akan menyebabkan biaya utang yang semakin rendah karena memiliki risiko yang lebih rendah (Lim, 2011). Nilai rata-rata biaya utang kelompok umur di bawah nilai median sebesar 0.1124 dan kelompok umur di atas nilai median sebesar 0.0769. Nilai p-value 0.0021 < 0.05 maka H0 ditolak yang berarti mean biaya utang kelompok umur di bawah nilai median tidak sama dengan kelompok umur di atas nilai median. Sehingga ada perbedaan rata-rata nilai biaya utang antara kelompok umur di bawah nilai median dengan di atas nilai median. Perusahaan yang berada dalam kelompok umur di bawah nilai median memiliki biaya utang yang lebih tinggi daripada kelompok umur di atas nilai median. Perusahaan yang lebih lama melakukan go public memilki tingkat risiko yang lebih rendah (Lim, 2011). Nilai rata-rata biaya utang kelompok KAP non-big 4 0.1112 dan kelompok KAP big 4 sebesar 0.0739. Nilai p-value 0.0012 < 0.05 maka H0 ditolak yang berarti mean biaya utang kelompok KAP non-big 4 di bawah nilai median tidak sama dengan kelompok KAP big 4 di atas nilai median. Sehingga ada perbedaan rata-rata nilai biaya utang antara kelompok KAP non-big 4 dengan KAP big 4. Perusahaan yang diaudit oleh KAP non-big 4 memiliki biaya utang yang lebih tinggi daripada KAP big 4. Laporan keuangan yang diaudit oleh auditor KAP big 4 lebih berkualitas daripada yang diaudit oleh KAP non-big 4 sehingga menyebabkan biaya utang yang semakin menurun (Annisa dan Kurniasih, 2012). 4.4

Uji Korelasi Uji korelasi sederhana (bivariate correlation) digunakan untuk mengetahui ada atau

tidaknya hubungan anatara dua variabel. Berdasarkan hasil uji korelasi bivariat, variabel COD dangan TA memiliki nilai Pearson Correlation sebesar -0.528 dan nilai signifikansi sebesar 0.001 < α, sehingga terima H0. Artinya penghindaran pajak mempunyai hubungan negatif signifikan terhadap biaya utang. Sartika (2012) menyatakan bahwa tax avoidance dan cost of debt memiliki hubungan negatif. Perusahaan yang melakukan tax avoidance memiliki cost of debt yang rendah. Variabel COD dangan DK memiliki nilai Pearson Correlation sebesar -0.298 dengan signifikansi sebesar 0.001 pada α = 1%, sehingga terima H0. Hal tersebut menunjukan bahwa Dewan Komisaris mempunyai hubungan negatif signifikan terhadap biaya utang. Hal tersebut


dikarenakan ukuran Dewan Komisaris merupakan faktor yang dipertimbangkan oleh investor dalam menilai tingkat suku bunga utang (Peivy, 2009). Hasil pengujian korelasi untuk variabel COD dengan KA sebesar -0.380 dengan nilai signifikansi sebesar 0.000 pada α = 1% menunjukan bahwa variabel Komite Audit memiliki hubungan negatif signifikan dengan biaya utang. Sehingga apabila semakin besar Komite Audit berarti semakin kecil biaya utang. Variabel COD dangan KAP memiliki nilai Pearson Correlation sebesar 0.306 yang berarti auditor eksternal memiliki hubungan negatif dengan biaya utang. Nilai signifikasi anatara variabel COD dengan KAP adalah sebesar 0.001 pada α = 1% sehingga auditor eksternal memiliki hubungan negatif signifikan terhadap biaya utang. Perusahaan yang menggunakan jasa auditor eksternal yang termasuk kedalam kategori big 4 memiliki biaya utang yang lebih rendah. Perusahaan yang termasuk dalam kategori big 4 memiliki kualitas laporan keuangan yang lebih baik sehingga akan menyebabkan biaya utang yang rendah (Lim, 2011). Nilai kolerasi anatara variabel COD dengan SIZE adalah sebesar -0.126 dengan signifikansi sebesar 0.096. Hal tersebut menunjukan bahwa ukuran perusahaan tidak memiliki hubungan negatif signifikan dengan biaya utang. Jadi debtholders tidak mempertimbangkan besarnya ukuran perusahaan dalam penentuan biaya utang. Variabel COD dangan AGE memiliki nilai Pearson Correlation sebesar -0.460 dengan signifikasi sebesar 0.000 sehingga umur perusahaan mempunyai hubungan negatif signifikan terhadap biaya utang. Semakin lama perusahaan melakukan go public memilki tingkat risiko yang lebih rendah (Lim, 2011). 4.5

Pengujian Asumsi Klasik Dari hasil pengujian normalitas dengan menggunakan uji Skewness menunjukan

bahwa nilai dari setiap variabel berada antara -2 dan 2 sehingga dapat dikatakan bahwa semua data dari setiap variabel berdistribusi normal. Untuk hasil pengujian multikolinearitas semua variabel independen memiliki nilai correlation matrix kurang dari 0.8, sehingga tidak terdapat masalah multikolinearitas. Hasil uji heterokedastisitas memiliki nilai Pro.Chi-Square sebesar 0.4981. Nilai Pro. Chi-Square 0.4981 > 0.05, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada heterokedastisitas yang berarti seluruh residual atau error memiliki varian yang sama untuk seluruh pengamatan atas variabel independen. Hasil uji autokorelasi memiliki nilai DurbinWatson sebesar 1.997283. Nilai tersebut berada diantara 1.54 dan 2.46 sehingga dapat disimpukan bahwa data tidak mengandung autokorelasi. 4.6

Uji Pemilihan Model Data Panel Hasil uji Chow untuk model penelitian biaya utang tanpa moderasi menunjukan nilai

p-value lebih kecil dibandingkan dengan nilai α yaitu 0.0000 < 0.05, sehingga diambil


keputusan untuk menolak H0 yang artinya bahwa persamaan tidak dapat dimodelkan dengan pooled least square. Berdasarkan hasil pengujian Hausman untuk model biaya utang tanpa moderasi, nilai probabilitas adalah sebesar 0.0026 < 0.05 sehingga dapat disimpulkan bahwa metode pengujian yang dilakukan adalah dengan menggunakan fixed effect model. Nilai p-value untuk model kedua lebih kecil dibandingkan dengan nilai α yaitu 0.0000 < 0.05, sehingga diambil keputusan untuk menolak H0 yang artinya bahwa persamaan tidak dapat dimodelkan dengan pooled least square. Berdasarkan hasil pengujian Hausman untuk model biaya utang dengan moderasi, nilai probabilitas adalah sebesar 0.0001 < 0.05 sehingga dapat disimpulkan bahwa metode pengujian yang dilakukan adalah dengan menggunakan fixed effect model. 4.7

Pengujian Model Penelitian

4.7.1 Uji Signifikasi Serentak (Uji F) Pengujian dilakukan untuk mengetahui apakah variabel independen secara keseluruhan mempengaruhi variabel dependen. Pada tabel 4.3 nilai Prob (F-statistic) adalah sebesar 0.000. Nilai tersebut lebih kecil dari 0.05 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel independen yaitu penghindaran pajak, KAP, ukuran perusahaan dan umur perusahaan secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen yaitu biaya utang. Tabel 4.3 Hasil Regresi Model Biaya Utang Tanpa Moderasi CODit = α i + α2TAit + α3KAPit + α4Sizeit + α5Ageit Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob. 1 tailed

C TA

0.206666 -0.565261

0.105585 0.130191

1.957344 -4.341786

0.0265*** 0.0000***

KAP

-0.032302

0.010538

-3.065415

0.0014***

SIZE

-0.002522

0.003915

-0.644062

0.2605***

AGE

-0.002034

0.000946

-2.150187

0.0169***

R-squared

0.409561

Adjusted R-squared

0.386631

Prob(F-statistic)

0.000000

COD = biaya utang yang diukur dengan membagi biaya bunga dengan rata-rata utang jangka pendek dan jangka panjang, TA = penghindaran pajak yang diukur dengan menggunakan proksi Lim (2011), KAP = variabel dummy auditor eksternal diberi nilai 1 untuk KAP big 4 dan 0 untuk non-big 4, SIZE = ukuran perusahaan yang diukur dengan natural logaritma dari total aset, AGE = umur perusahaan yang diukur dengan seberapa lama perusahaan berada dalam BEI. *signifikan 10%, **signifikan 5%, ***signifikan 1%

Pada tabel 4.4 nilai Prob (F-statistic) untuk model biaya utang dengan moderasi adalah sebesar 0.000. Nilai tersebut lebih kecil dari 0.05 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel independen yaitu penghindaran pajak, Dewan Komisaris, moderasi Dewan Komisaris, Komite


Audit, moderasi Komite Audit, KAP, ukuran perusahaan dan umur perusahaan secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen. Tabel 4.4 Hasil Regresi Model Biaya Utang Dengan Moderasi CODit = α i + α2TAit + α3DKit + α4KAit+ α5TA*DKit + α6TA*KAit + α7KAPit + α8Sizeit + α9Ageit Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob. 1 tailed

C

0.330065

0.118769

2.779056

0.0032***

TA

-1.01902

0.507296

-2.00873

0.0236***

DK

0.000581

0.002967

0.195997

0.4225***

KA?

-0.03239

0.015837

-2.04546

0.0217***

TA*DK

-0.15143

0.068395

2.214124

0.0145***

TA*KA

0.028262

0.22316

0.126645

0.4497***

KAP

-0.03031

0.010485

-2.89049

0.0023***

SIZE

-0.00372

0.003935

-0.94422

0.1737***

AGE

-0.00163

0.000931

-1.74993

0.0416***

R-squared

0.471240

Adjusted R-squared

0.428512

0.000000 Prob(F-statistic) COD = biaya utang yang diukur dengan membagi biaya bunga dengan rata-rata utang jangka pendek dan jangka panjang, TA = penghindaran pajak yang diukur dengan menggunakan proksi Lim (2011), DK = jumlah anggota Dewan Komisaris, KA = jumlah anggota Komite Audit, KAP = variabel dummy auditor eksternal diberi nilai 1 untuk KAP big 4 dan 0 untuk non-big 4, SIZE = ukuran perusahaan yang diukur dengan natural logaritma dari total aset, AGE = umur perusahaan yang diukur dengan seberapa lama perusahaan berada dalam BEI. *signifikan 10%, **signifikan 5%, ***signifikan 1%

4.7.2 Uji Koefisien Determinasi (R2) Pengujian koefisien determinasi (R2) dilakukan untuk melihat seberapa besar kemampuan variabel-variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen dalam persamaan regresi. Pada tabel 4.3 dapat dilihat bahwa nilai R-square adalah sebesar 0.409561. Hasil ini menunjukan bahwa 40.95% variabel independen yaitu penghindaran pajak, KAP, ukuran perusahaan dan umur perusahaan dapat menjelaskan variabel biaya utang. Pada tabel 4.4 dapat dilihat bahwa nilai R-square untuk model biaya utang tanpa moderasi adalah sebesar 0.47124. Hasil ini menunjukan bahwa 47.12% variabel independen yaitu penghindaran pajak, Dewan Komisaris, moderasi Dewan Komisaris, Komite Audit, moderasi Komite Audit, KAP, ukuran perusahaan dan umur perusahaan dapat menjelaskan variabel biaya utang. 4.7.3

Uji Hipotesis

4.7.3.1 Penghindaran pajak berhubungan negatif dengan biaya utang Hasil regresi pada tabel 4.3 menunjukan nilai keofisien penghindaran pajak sebesar 0.565261 dengan nilai probabilitas sebesar 0.0000. Koefesian yang benilai negatif


menunjukan adanya hubungan negatif antara penghindaran pajak dengan biaya utang. Probabilitas yang kurang dari 5% menunjukan bahwa H1 diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penghindaran pajak berhubungan negatif signifikan terdahap biaya utang. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Lim (2011) dan Sartika (2012) yang menyatakan bahwa penghindaran pajak bersifat substitusi terhadap biaya utang. Semakin tinggi perusahaan melakukan penghindaran pajak maka semakin rendah biaya utang dimana hal tersebut sejalan dengan trade-off hipotesis (Lim 2011). Model regresi dikontrol oleh tiga variabel yaitu KAP, ukuran dan umur perusahaan. Hasil regresi pada tabel 4.3 menunjukan bahwa variabel KAP memiliki nilai koefisien sebesar -0.032302 dengan nilai probabilitas sebesar 0.0014. Koefesien yang benilai negatif menunjukan adanya hubungan negatif antara KAP dengan biaya utang. Probabilitas yang lebih kecil dari 5% menunjukan bahwa H1 diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa KAP memiliki hubungan negatif signifikan terdahap biaya utang. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Lim (2011), Sartika (2012), yang menyatakan bahwa auditor eksternal bersifat memiliki hubungan negatif terhadap biaya utang. Laporan keuangan yang diaudit oleh auditor KAP big 4 lebih berkualitas daripada yang diaudit oleh KAP non-big 4 (Annisa dan Kurniasih,2012). Nilai koefisien ukuran perusahaan sebesar -0.002522 dengan probabilitas sebesar 0.2605. Koefesien yang benilai negatif menunjukan adanya hubungan negatif antara ukuran perusahaan dengan biaya utang. Probabilitas lebih besar dari 5% menunjukan bahwa H1 ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ukuran perusahaan tidak memiliki hubungan yang signifikan terdahap biaya utang. Hal ini mungkin dikarenakan besarnya ukuran perusahaan tidak mengindikasikan besarnya kemampuan perusahan untuk membayar kewajiban dimasa depan sehingga tidak berpengaruh terhadap biaya utang. Umur perusahaan memiliki nilai koefisien sebesar -0.00163 dengan nilai probabilitas sebesar 0.0169. Koefesien yang benilai negatif menunjukan adanya hubungan negatif antara umur perusahaan dengan biaya utang. Probabilitas memiliki nilai yang lebih kecil dari 5% menunjukan bahwa H1 diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa umur perusahaan memiliki hubungan negatif signifikan terdahap biaya utang. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Sartika (2012). Umur perusahaan memiliki hubungan negatif dengan biaya utang yang karena perusahaan yang lebih lama melakukan go public memilki tingkat risiko yang lebih rendah. 4.7.3.2 Ukuran Dewan Komisaris dapat memperkuat hubungan negatif antara penghindaran pajak dengan biaya utang


Hasil regresi pada tabel 4.4 menunjukan nilai keofisien moderasi Dewan Komisaris sebesar -0.15143 dengan nilai probabilitas sebesar 0.0145 < 0.05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ukuran Dewan Komisaris tidak dapat memperkuat hubungan negatif antara penghindaran pajak dengan biaya utang. Hasil tersebut tidak sejalan dengan hasil yang diharapkan.

Hal

tersebut

dimungkinkan

karena

ukuran

Dewan

Komisaris

dapat

mempengaruhi keputusan manajemen dalam menentukan tindakan penggindaran pajak yang akan dilakukan terkait dengan biaya utang. Nilai koefisien variabel Dewan Komisaris sebesar 0.000581 dengan probabilitas sebesar 0.4225. Hasil tersebut menunjukan bahwa ukuran Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan yang signifikan terdahap biaya utang. Hal ini mungkin dikarenakan besarnya ukuran Dewan Komisaris tidak mengindikasikan tingginya tingkat pengawasan sehingga tidak berpengaruh terhadap biaya utang. 4.7.3.3 Ukuran Komite audit dapat memperkuat hubungan negatif antara penghindaran pajak dengan biaya utang. Hasil regresi pada tabel 4.4 menunjukan nilai keofisien moderasi Komite Audit sebesar 0.028262 dengan nilai probabilitas sebesar 0.4497. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ukuran Komite tidak mempengaruhi hubungan negatif antara penghindaran pajak dengan biaya utang. Hal ini mungkin dikarenakan jumlah rata-rata perusahaan memiliki anggota Komite Audit sebanyak 3 anggota hanya untuk memenuhi persyaratan yang dibuat oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sehingga tidak mempengaruhi keputusan yang di buat oleh manajemen mengenai tindakan penghindaran pajak yang dilakukan terkait dengan biaya utang. Jadi besar atau kecilnya jumlah komite audit tidak dapat mempengaruhi hubungan negatif antara penghindaran pajak dengan biaya utang. Nilai koefisien variabel Komite Audit sebesar -0.03239 dengan probabilitas sebesar 0.0217. Hasil tersebut menunjukan bahwa ukuran Komite Audit memiliki hubungan negatif signifikan terdahap biaya utang. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Anderson et al. (2003). Dalam rangka tindakan monitoring, debtholders mempertimbangkan keefektifan pengawasan atas Komite Audit sebagai sumber jaminan atas integritas nilai dalam laporan keuangan. 5. KESIMPULAN DAN SARAN 5.1

Kesimpulan Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh penghindaran pajak

terhadap biaya utang pada perusahaan manufaktur yang terdaftar pada tahun 2010−2011


dengan jumlah sampel sebanyak 108 perusahaan. Dari hasil pengujian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa: 1. Penghindaran pajak berhubungan negatif signifikan terdahap biaya utang. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Lim (2011) dan Sartika (2012) yang menyatakan bahwa tax avoidance bersifat substitusi dengan cost of debt. Semakin tinggi perusahaan melakukan tax avoidance maka biaya utang akan semakin menurun. 2. Ukuran Dewan Komisaris tidak dapat memperkuat hubungan negatif antara penghindaran pajak dengan biaya utang. Hal tersebut dimungkinkan karena ukuran Dewan Komisaris dapat mempengaruhi keputusan manajemen dalam menentukan tindakan penggindaran pajak yang akan dilakukan terkait dengan biaya utang. Ukuran Komite tidak mempengaruhi hubungan negatif antara penghindaran pajak dengan biaya utang. Hal ini mungkin dikarenakan rata-rata perusahaan memiliki anggota Komite Audit sebanyak 3 anggota hanya sebagai formalitas untuk memenuhi persyaratan yang dibuat oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. 3. Ukuran Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan yang signifikan terhadap biaya utang sedangkan ukuran Komite Audit memiliki hubungan negatif signifikan terhadap biaya utang. 4. Variabel kontrol berupa ukuran perusahaan tidak memiliki hubungan yang signifikan terhadap biaya utang sedangkan dua variabel kontrol lainnya, yaitu KAP dan umur perusahaan memiliki hubungan negatif signifikan terhadap biaya utang. 5.2

Keterbatasan dan Saran Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan dan saran seperti:

1. Penelitian ini hanya menggunakan sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sehingga pengujian selanjutnya diharapkan menggunakan sampel perusahaan pada sektor tertentu selain dari manufaktur agar dapat melihat hubungan antara penghindaran pajak terhadap biaya utang pada sektor lainnya. 2. Periode waktu yang digunakan dalam penelitian hanya dua tahun yaitu tahun 2010−2011, memperpanjang periode penelitian agar dapat melihat pengaruh penghindaran pajak dan biaya utang dalam waktu yang cukup panjang. 3. Penilaian Dewan Komisaris dan Komite Audit hanya berdasarkan jumlah anggota penelitian selanjutnya diharapkan menambah beberapa penilaian lain dari Dewan Komisaris dan Komite Audit tidak hanya dari ukurannya saja, misalnya dengan menilai anggota independen, jumlah rapat dan pengalaman yang dimiliki baik oleh Dewan Komisaris ataupun Komite Audit.


DAFTAR PUSTAKA Akhmad Syakhroza.(2004). Model Komisaris untuk Efektifitas GCG di Indonesia, Usahawan No.05. Anderson, R.C., Mansi.S.A., & Reeb,D.M.(2003). Founding family ownership and the agency costs of debt. Journal of Financial Economics. Annisa, N.A, & Kurniasih. K. (2012). Pengaruh corporate governance terhadap tax avoidance. Jurnal Akuntansi & Auditing Vol. 8, 95-189. Bapepam-LK.Peraturan Nomor IX.I.5 Tahun 2012 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit. Brealey, Richard .A., Myers, Stewart .C, Allen, Franklin. (2008). Principles of Corporate Finance (8th ed.). Boston: McGraw-Hill/Irwin. Brojraj, S., & Sengupta, P. (2003). Effect of corporate governance on bond ratings and yields: The role of institutional investors and outside directors. Journal of Business 76, 455-477. Chen, S., Chen, X., Cheng, Q., & Shevlin, T. (2010). Are family firms more tax aggressive than non-family firms?. Journal of Financial Economics 95, 41-61. Desai, M.A. & Dharmapala, D. (2006). Corporate tax avoidance and high-powered incentives.Journal of Financial Economics, 79, 145-179. FCGI. (2001). Peranan Dewan Komisaris dan Komite Audit dalam PelaksanaanCorporate Governance (Tata Kelola Perusahaan). FCGI. Edisi ke-2. Fabozzi, F.J (2007). Bond markets, analysis, and strategies (ed. 8). New Jearsey: Prentice Hall. Frank, M., Lynch, L., & Rego, S. (2009). Tax reporting aggressiveness and its relation to aggressive financial reporting. The Accounting Review 84, 467-496. Frank, Z, Murray, and Goyal, K., Vidhan. (2007). Capital structure decisions: which factors are reliably important. Social Science Research Network (SSRN). Graham, J.R., & Tucker, A. (2006). Tax shelters and corporate debt policy. Journal of Financial Economics 81, 563-549. Godfrey, J., Hodgson, A., & Holmes, S. (2010). Accounting theory (7th ed). Australia: John Wiley & Sons Australia, Ltd. Gujarati, Damodar. (2009). Basic Econometrics (5th ed). New York: McGraw-Hill Book Co. Jansen, M. C. 1993. The modern industrial, exit and the failure of internal contol systems. The Journal of Finance, 48, 831-880. Juniarti, dan Agnes A.S. (2009). Pengaruh Good Corporate Governance: Voluntary Disclosure terhadap Biaya Hutang(Costs of Debt).Jurnal Akuntansi dan Keuangan, Vol. 11. Lim, YD. (2010). Tax avoidance and underleverage: Evidance from Korea. Working Papers, University of South Wales. Lim, YD. (2011). Tax avoidance, cost of debt and shareholder activism: Evidance from Korea. Journal of Banking and Finance 35, 456-470. Masri, Indah. (2012). Perilaku tax avoidance terhadap cost of debt dan cost of equity. Tesis FEUI. Nachrowi dan Usman.(2006). Penggunaan Teknik Ekonometri. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Peivy. (2009). Pengaruh corporate governance terhadap manajemen laba dan biaya hutang pada perusahaan non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Skripsi FEUI. Rahadi. (2010). Analisis pengaruh dan hubungan pengalaman dan independensi Dewan Komisaris terhadap cost of debt (Studi empiris perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia). Tesis FEUI. Sartika, Widya. (2012). Analisis hubungan penghindaran pajak terhadap biaya hutang dan kepemilikan institusional sebagai variabel pemoderasi. Skripsi FEUI. Suandy, Erly. (2008). Perencanaan Pajak. Jakarta: Salemba Empat. Turley, S. & Zaman, M. (2004). The Corporate Governance Effects of Audit Committees: an evaluation of the international evidence.Journal of Management and Governance, vol.8 (3), pp.305-332. Undang-undang No. 28 Tahun 2007 Ketentuan Umum Perpajakan. Undang-Undang Republik Indonesia No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT).


Analisis Hubungan Penghindaran Pajak, Moderasi Dewan Komisaris dan Komite Audit Terhadap Biaya Utang

Recommend Documents