Akhmad muftizar Yunidar PENGARUH KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA DAN SARANA KERJA TERHADAP IMPLEMENTASI KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK DI KECAMATAN INDRALAYA KABUPATEN OGAN ILIR PROVINSI SUMATERA SELATAN
AKHMAD MUFTIZAR YUNIDAR
ABSTRACT Public services, especially data collection and recording of data in e-KTP Indralaya district office based on observations made by the author, in practice there are still many obstacles encountered. This prompted the authors to conduct the study, entitled ”Effect of Quality of Human Resources and Facilities Implementation Working tehadap Electronic Identity Card in District Indralaya Ogan Ilir in South Sumatra Province”. This study aimed to clarify the effect of each independent variable quality of human resources and the means of working towards the implementation of e-KTP cards in District Indralaya. The data in this study were collected by the method of observation and questionnaires distributed to respondents. Analysis of the data using the Person's Product Moment using SPSS version 20. The results of this study indicate that there is positive and significant effect of the variable quality of human resources and means of working towards the implementation of e-KTP cards in District Indralaya. Keywords : Quality of Human Resources, Facility Work, Implementation of e-KTP Card
Akhmad muftizar Yunidar PENDAHULUAN Latar Belakang Indonesia pada saat ini tengah mengalami perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara secara fundamental menuju ke sistem kepemerintahan yang demokratis transparan serta meletakkan supremasi hukum. Perubahan yang tengah dialami tersebut memberikan peluang bagi penataan berbagai segi kehidupan berbangsa dan bernegara, dimana kepentingan masyarakat dapat kembali diletakkan pada posisi sentral. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin pesat saat ini sangatlah memungkinkan masyarakat untuk bisa mengakses informasi apa saja yang mereka butuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Sistem teknologi dan informasi juga berdampak kepada lembaga publik seperti pemerintah daerah. Sistem pemerintahan daerah sekarang ini sudah mulai diintegrasikan dalam suatu teknologi yang akam membantu masyarakat dalam mengakses informasi secara akurat, transparan serta accountable. Sebagai contoh adalah penerapan e-government. Penerapan e-government berdasarkan pada Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government, dilakukan untuk membentuk jaringan sistem manajemen dan proses kerja instansi pemerintah secara terpadu dan merupakan salah satu infrastruktur penting dalam pemerintahan. Pemanfaatan teknologi informasi tersebut meliputi pengolahan data, pengelolaan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronik. Berdasarkan penerapan e-government dilaksanakan Progam Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau electronic-KTP (e-KTP), merupakan salah satu progam pemerintah yang melayani dokumentasi kependudukan yang terintegrasi, yang bertujuan memudahkan masyarakat secara keseluruhan selaku subjek dari progam tersebut. Penerapan e-KTP dilatarbelakangi oleh sistem pembuatan KTP konventional di Indonesia yang memungkinkan seseorang dapat memiliki lebih dari satu KTP, disebabkan belum adanya basis sistem pelayanan terpadu yang menghimpun data penduduk dari seluruh Indonesia. e-KTP merupakan dokumen kependudukan yang memuat sistem keamanan dan pengendalian, baik dari sisi administrasi ataupun teknologi informasi dengan berbasis pada database kependudukan nasional. Hal ini sesuai dengan amanat Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan diperkuat dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2009 tentang Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional Jo Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009. e-KTP adalah Kartu Tanda Penduduk yang dibuat secara elektronik, dalam artian baik dari segi fisik maupun penggunaannya berfungsi secara komputerisasi.
Akhmad muftizar Yunidar Penggunaan chip pada Kartu Tanda Penduduk Elektronik merupakan teknologi berbasis prosessor. Kepala Bidang Sistem Elektronika Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi BPPT Mohammad Mustafa Sarinanto mengatakan, e-KTP sudah berbasis kartu pintar karena menggunakan chip, seperti kartu kredit keluaran baru yang memuat data besar. Chip e-KTP berbasis mikroprosesor dengan memori 8 (delapan) kilobytes yang tak ubahnya komputer kecil penyimpan data serta memiliki kemampuan memprosesnya. Chip tersebut memuat biodata pemegang e-KTP, termasuk tanda tangan digital, pasfoto, serta sidik jari, yang dengan alat pembaca kartu, bisa terhubung ke data center nasional secara terenkripsi dan diproses dengan sistem pengelola kunci (key management system). Untuk memenuhi hal tersebut, maka pemerintah harus lebih responsif dan akuntabel guna memberikan pelayanan prima dan dapat memuaskan masyarakat. Maka pelayanan publik dapat ditafsirkan sebagai tanggung jawab pemerintah atas kegiatan yang ditujukan untuk kepentingan masyarakat yang mengandung adanya unsur-unsur perhatian dan kesediaan serta kesiapan dari pelaksanan pelayanan tersebut. Dengan demikian aparat pemerintah tentunya lebih meningkatkan keterampilan atau keahlian dan semangat yang tinggi sebagai pelayan publik, sehingga pelayanan dapat secara maksimal dan memberikan kepuasan bagi masyarakat. Kecamatan Indralaya merupakan ibu kota Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan memiliki luas wilayah 77,65 Km2 yang terbagi ke dalam 17 Desa dan 3 Kelurahan. Jumlah penduduk Kecamatan Indralaya berdasarkan sensus penduduk tahun 2012 berjumlah 45.521 jiwa terdiri dari laki-laki sebanyak 22.809 jiwa dan perempuan sebanyak 22.712 jiwa dengan kepala keluarga sebanyak 11.417 kepala keluarga dan kepadatan penduduk mencapai 450 jiwa per km2. Dengan keragaman masyarakatnya yang tentu memiliki latar belakang pekerjaan berbeda, pencatatan status kependudukan dan kepemilikan KTP menjadi hal yang sangat penting. Implementasi program e-KTP di Kecamatan Indralaya menjadi wujud peran serta pemerintah daerah dalam mengembangkan konsep e-government. Data yang diperoleh dari kantor Kecamatan Indralaya, pembuatan e-KTP dilakukan berdasarkan pengajuan permohonan tertulis kepada camat dengan menggunakan formulir yang disediakan, dilampiri persyaratan surat pengantar dari kepala desa. Melalui prosedur dan persyaratan seseorang berhak memiliki e-KTP, namun kenyatannya masih banyak yang telah memenuhi persyaratan tetapi belum memiliki e-KTP. Selanjutnya, informasi yang diperoleh dari Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir melalui Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, pada April 2012 proses perekaman data kependudukan pada program e-KTP di Kabupaten Ogan Ilir sudah mencapai 100 persen dari target 472.500 wajib e-KTP. Akan tetapi dalam realisasinya, pelayanan terhadap pendaftaran e-KTP tidak berjalan sebagaimana
Akhmad muftizar Yunidar mestinya. Hal ini akhirnya juga berimplikasi pada semakin mundurnya target pemerintah untuk menyelesaikan perekaman data penduduk yang seharusnya rampung di awal tahun 2012. Pelayanan publik khususnya pendataan dan perekaman data e-KTP di kantor Kecamatan Indralaya berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh penulis, dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai kendala yang dihadapi. Pertama, faktor kualitas pegawai (SDM) kecamatan. Dari hasil pengamatan terlihat bahwa 1) tidak sedikit pegawai kecamatan yang tidak menaati waktu kerja, terlihat dari rata-rata pegawai yang hadir pada pukul 08.30 WIB dan pulang lebih awal, sekitar pukul 14.30 WIB kantor kecamatan terlihat sudah sepi; 2) pegawai kecamatan cenderung kurang inisiatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, terlihat dari lambatnya respon petugas pelayanan terhadap masyarakat yang membutuhkan informasi atau layanan untuk dapat melakukan pendataan dan perekaman data e-KTP; dan 3) kurangnya pemahaman pegawai dalam penggunaan dan penggelolaan data dalam pembuatan e-KTP, terlihat dari proses pendataan dan perekaman data e-KTP rata-rata membutuhkan waktu tiga puluh menit untuk setiap orang yang mendaftar. Kedua, faktor kualitas dan kuantitas sarana kantor kecamatan. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa 1) terbatasnya jumlah komputer dan alat perekam (scanner sidik jari dan retina mata), terlihat dari antrian panjang masyarakat yang akan mengurus e-KTP; 2) fasilitas fisik kantor kecamatan kurang memadai, terlihat dari ukuran ruang tempat pelayanan, tempat tunggu dan jumlah kursi tidak mencukupi bagi masyarakat yang akan mengurus e-KTP. Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti memfokuskan perhatian pada pelaksanaan program e-KTP di Kecamatan Indralaya dan apa sajakah faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi program tersebut, dengan melakukan penelitian berjudul Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia dan Sarana Kerja Tehadap Implementasi Kartu Tanda Penduduk Elektronik di Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan. Identifikasi Masalah Dari latar belakang masalah di atas, dapat diidentifikasikan permasalahan yang berhubungan dengan implementasi e-KTP di Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan sebagai berikut : 1. Kualitas SDM dari tingkat kedisiplinan dan inisiatif kurang baik, sehingga mempengaruhi pencapaian visi dan misi organisasi dan kualitas pelayanan dalam implementasi e-KTP di Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan. 2. Kualitas dan kuantitas sarana pendukung kurang memadai, sehingga mempengaruhi kualitas pelayanan dalam implementasi e-KTP di Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan.
Akhmad muftizar Yunidar Perumusan Masalah Dari identifikasi masalah di atas, selanjutnya peneliti merumuskan pada permasalahan sebagai berikut: 1. Apakah kualitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap implementasi e-KTP di Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan? 2. Apakah sarana kerja berpengaruh terhadap implementasi e-KTP di Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan? 3. Apakah kualitas sumber daya manusia dan sarana kerja secara bersama-sama berpengaruh terhadap implementasi e-KTP di Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan? Tujuan Penelitian 1. Menjelaskan pengaruh kualitas sumber daya manusia terhadap implementasi eKTP di Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan. 2. Menjelaskan pengaruh sarana kerja terhadap implementasi e-KTP di Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan. 3. Menjelaskan pengaruh kualitas sumber daya manusia dan sarana kerja secara bersama-sama terhadap implementasi e-KTP di Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan Manfaat Penelitian Manfaat Teoritis Penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah pengetahuan dalam studi Ilmu Pemerintahan dan pembangunan bidang pelayanan publik khususnya terkait dengan implementasi program e-KTP. Manfaat Praktis Sebagai informasi dan bahan pertimbangan terhadap permasalahan dalam implementasi program e-KTP, khususnya di Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan. KAJIAN TEORI Konsep e-Government Dalam rangka membangun e-government di institusi pemerintahan, secara formal e-government telah dimulai sejak tahun 2003 saat diterbitkannya Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government. Secara tegas, Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 merumuskan bahwa tujuan pengembangan e-government merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan kepemerintahan yang berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien. Instruksi
Akhmad muftizar Yunidar Presiden Nomor 3 Tahun 2003 menyatakan bahwa pengembangan e-government diarahkan untuk mencapai 4 (empat) tujuan, yaitu : 1. Pembentukan jaringan informasi dan transaksi pelayaan publik yang memiliki kualitas dan lingkup yang dapat memuaskan masyarakat luas serta dapat terjangkau di seluruh wilayah Indonesia pada setiap saat serta tidak dibatasi oleh sekat waktu dan dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat. 2. Pembentukan hubungan interaktif dengan dunia usaha untuk meningkatkan perkembangan perekonomian nasional dan memperkuat kemampuan menghadapi perubahan dan persaingan perdagangan internasional. 3. Pembentukan mekanisme dan saluran komunikasi dengan lembaga-lembaga negara serta penyediaan fasilitas dialog publik bagi masyarakat agar dapat berpartisipasi dalam merumuskan kebijakan Negara 4. Pembentukan sistem manajemen, proses kerja yang transparan dan efisien serta memeperlancar transaksi dan layanan antar lembaga pemerintah daerah otonom. Dalam perkembangannya, sebagian besar pengembangan e-government yang ada pada saat ini masih berfokus pada penyediaan web site dan layanan informasi saja, sehingga mendorong munculnya anggapan bahwa suatu instansi pemerintah sudah menerapkan e-government ketika sudah memiliki web site. Penerapan egovernment tidak hanya menampilkan informasi pemerintahan melalui web site semata, namun diharapkan adanya tranformasi hubungan antara pemerintah dengan seluruh stakeholder yang semula menggunakan media konvensional digantikan dengan media elektronik (internet). Seifert dan Bonham (dalam Indrajit, 2003) menyatakan, konsep dari egovernment adalah menciptakan interaksi yang ramah, nyaman, transparan dan murah antara 1) pemerintah dan masyarakat (G2C-government to citizens), 2) pemerintah dan perusahaan bisnis (G2B-government to business enterprises), dan 3) hubungan antar pemerintah (G2G-inter-agency relationship).
Sumber: Indrajit (2006)
Akhmad muftizar Yunidar Gambar 2.1 Diagram Interaksi dalam e-Government 1. Government to citizens (G2C), merupakan aplikasi pengembangan e-government yang paling umum, dimana pemerintah membangun dan menerapkan berbagai portofolio teknologi informasi untuk memudahkan masyarakat dalam memperoleh informasi. Tujuan utamanya adalah mendekatkan pemerintah dengan masyarakat melalui akses yang beragam agar masyarakat dapat dengan mudah menjangkau pemerintahnya untuk pemenuhan berbagai kebutuhan pelayanan sehari-hari. Sebagaimana yang diterapkan pada Departemen Agama dengan membuka situs pendaftaran bagi masyarakat yang berminat untuk menjalankan ibadah haji ditahun-tahun tertentu sehingga pemerintah dapat mempersiapkan kuota haji dan bentuk pelayanan perjalanan yang sesuai. 2. Government to Business (G2B), salah satu tugas utama dari sebuah pemerintahan adalah membentuk sebuah lingkungan bisnis yang kondusif agar roda perekonomian sebuah negara dapat berjalan sebagaimana mestinya. Dalam melakukan aktivitas sehari-harinya, entity bisnis perusahaan swasta membutuhkan data dan informasi dari pemerintah. Terbentuknya relasi yang baik antara pemerintah dengan kalangan bisnis memperlancar para praktisi bisnis dalam menjalankan roda perusahaannya, namun lebih jauh lagi banyak hal yang dapat menguntungkan pemerintah jika terjadi relasi interaksi yang baik dan efektif dengan pihak swasta. Contohnya para perusahaan wajib pajak dapat dengan mudah menjalankan aplikasi berbasis web untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayarkan dan melakukan pembayaran melalui internet, proses lelang proyek-proyek pemerintahan yang melibatkan sejumlah pihak swasta dapat dlakukan melalui situs web mulai dari proses pengumuman sampai dengan mekanisme pelaksanaan tender itu sendiri yang berakhir dengan pengumuman pemenang tender. 3. Government to Government (G2G), meningkatnya kebutuhan bagi negara-negera untuk saling berkomunikasi secara lebih intens dari hari kehari tidak hanya berkisar ada hal-hal yang berbau diplomasi semata, namun lebih jauh lagi untuk memperlancar kerjasama antar pelaku bisnis dan perusahaan-perusahaan negara seperti pemerintah daerah dengan instansi-instansi terkait dalam melakukan kegiatan pembangunan. Berbagai penerapan G2G yang telah berlangsung seperti hubungan administrasi antara kantor-kantor pemerintah dengan mempergunakan situs web baik ditingkat kementrian sampai pada pemerintah daerah. a. Konsep e-KTP Definisi Kartu Tanda Penduduk Elektronik selanjutnya disingkat e-KTP dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
Akhmad muftizar Yunidar adalah dokumen kependudukan yang memuat sistem keamanan atau pengendalian baik dari sisi administrasi ataupun teknologiinformasi dengan berbasis pada database kependudukan nasional. e-KTP merupakan KTP yang berlaku secara nasional, dinyatakan secara jelas dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP Berbasis Nomor Induk Kependudukan. Dengan demikian e-KTP mempermudah masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dari lembaga pemerintah dan swasta, karena tidak lagi memerlukan KTP setempat. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional, pasal 1 ayat (9) dijelaskan bahwa KTP berbasis NIK secara nasional yang selanjutnya disebut KTP Elektronik adalah KTP yang memiliki spesifikasi dan format KTP Nasional dengan sistem pengamanan khusus yang berlaku sebagai identitas resmi yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota. Jadi yang dimaksud dengan e-KTP ialah Kartu Tanda Penduduk yang dibuat secara elektronik yang berfungsi secara komputerisasi dan memiliki spesifikasi dan format KTP Nasional yang dilindungi dengan sistem pengamanan khusus sebagai identitas resmi penduduk yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota. METODE PENELITIAN Rancangan Penelitian Metode penelitian adalah tuntutan kerja penelitian agar penelitiant ersebut memenuhi tujuan penelitian yang telah ditentukan. Dalam penelitian kita memerlukan data, yaitu suatu cara kerja yang menjadi pedoman penelitian. Menurut Masri Singarimbun dan Sofyan Effendi (1998: 4) penelitian dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) tipe, yaitu penelitian penjajagan (eksploratif), penelitian penjelasan (eksplanatori), dan penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan datadata dan bertujuan untuk memecahkan masalah secara sistematis dan factual mengenai fakta-fakta dan sifat populasi. Rancangan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan pendekatan eksplanatori, yakni suatu metode penelitian menggunakan perspektif pendekatan kuantitatif dengan tipe eksplanatori yang akan digunakan untuk menjelaskan apakah ada pengaruh antara kualitas SDM, sarana kerja terhadap implementasi e-KTP. Ruang Lingkup Penelitian Penelitian dilakukan di kantor Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan. Masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah
Akhmad muftizar Yunidar pengaruh kualitas SDM dan sarana kerja terhadap implementasi e-KTP di Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel Menurut Sugiyono (2009: 115) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Sampel menurut Sugiyono (2009: 116) adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sedangkan menurut Arikunto (2010: 173) populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Sampel menurut Arikunto (2010: 174) adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Apabila subjeknya kurang dari 100 lebih baik diambil semua sehingga penelitian merupakan penelitian populasi. Populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan pegawai yang ada pada kantor Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir yang berjumlah 34 orang. Dengan demikian sampel penelitian adalah seluruh pegawai kantor Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir yang berjumlah 34 orang, sebagaimana diperlihatkan pada Tabel 3.1. Tabel 3.1 Jumlah Sampel Penelitian No.
Sub Bagian/Seksi
Jumlah Pegawai
1
Perencanaan dan Pelaporan
5
2
Keuangan
4
3
Umum
10
4
Pemerintahan
7
5
Ketentraman dan Ketertiban
4
6
Pemberdayaan Masyarakat
4
Total
34
Sumber dan Metode Pengumpulan Data Sumber Data Arikunto (2010: 107) menyatakan bahwa sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Sumber data dapat diperoleh secara langsung (data primer) maupun tidak langsung (data sekunder). Data primer adalah data yang bersumber langsung dari pemberi data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2009: 225). Data primer dapat diperoleh dengan menggunakan pengamatan, menggunakan
Akhmad muftizar Yunidar kuesioner dan wawancara. Sumber data primer diperoleh dari orang atau informan yang dianggap mempunyai informasi kunci, pelaku atau orang yang terlibat langsung dengan fenomena yang hendak diteliti. Data sekunder adalah merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2009: 225). Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari studi kepustakaan dan dokumentasi yang berasal dari literatur, peraturan dan dokumen mengenai implementasi e-KTP di Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan. Metode Pengumpulan Data Metode pengumpulan data adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data penelitian. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berupa: 1. Penelitian lapangan, penelitian yang dilakukan dengan mengadakan peninjauan langsung terhadap obyek yang diteliti, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah: a. Pengamatan (observasi) Mengadakan pengamatan secara langsung terhadap kegiatan dan keadaan di lokasi penelitian guna memperoleh data dan informasi mengenai subyek penelitian. b. Wawancara (interview) Merupakan proses keterangan atau data yang diperlukan dengan cara tanya jawab langsung kepada pegawai kantor Kecamatan Indralaya. c. Angket (kuesioner) Merupakan teknik pengambilan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada sampel penelitian, daftar pertanyaan atau pernyataan menggunakan metode tertutup yang berisi tentang variabel kualitas SDM, sarana kerja dan implementasi e-KTP. 2. Penelitian kepustakaan (dokumentasi) Teknik pengumpulan data (dilakukan dengan mencatat dokumen-dokumen yang berhubungan dengan variabel penelitian). Penelitian yang dilakukan dengan mencari dan mengumpulkan data yang diperlukan dari berbagai buku, jurnal, catatan-catatan dan literatur-literatur yang lain. Definisi Operasional Definisi operasional digunakan untuk menentukan indikator dan sub indikator variabel. Definisi operasional variabel dalam penelitian ini adalah:
Akhmad muftizar Yunidar Tabel 3.2 Matriks Operasional Variabel No. 1.
Variabel Kualitas SDM
Indikator Tingkat pengetahuan dalam pelaksanaan tugas Sikap dalam pelaksanaan tugas
1)
2) 1) 2) 3) 4)
Keterampilan dalam pelaksanaan tugas
1) 2) 3) 4)
2.
Sarana kerja
Peralatan kerja
1) 2) 3)
Perlengkapan kerja
1) 2) 3)
Perlengkapan bantu
1) 2) 3)
Butir Memiliki tingkat pendidikan dan pengalaman sesuai tugas dan fungsi. Memiliki pengetahuan mengenai pelaksanaan pekerjaan. Jujur, selaras antara pikiran, perkataan dan perbuatan. Memiliki rasa tanggungjawab terhadap tugas pekerjaan. Memiliki kedisiplinan yang tinggi. Mendahulukan kepentingan umum. Memiliki keterampilan yang tepat dalam pelaksanan tugas. Pernah mengikuti kursus sesuai tugas dan fungsi. Pernah mengikuti pelatihan sesuai tugas dan fungsi. Pernah mengikuti penataran sesuai tugas dan fungsi. Kondisi peralatan kerja baik. Jumlah peralatan kerja sesuai kebutuhan. Peralatan kerja dapat digunakan sesuai fungsi. Kondisi perlengkapan kerja baik. Perlengkapan kerja sesuai kebutuhan. Perlengkapan kerja dapat digunakan sesuai fungsi. Kondisi perlengkapan bantu baik. Perlengkapan bantu sesuai kebutuhan. Perlengkapan bantu dapat digunakan sesuai fungsi.
Akhmad muftizar Yunidar
No. 3.
Variabel Implementasi e-KTP
Indikator Transparansi Akuntabilitas Kondisional Partisipatif
1) 2) 1) 2) 1) 2) 1) 2)
Kesamaan hak Keseimbangan hak dan kewajiban
1) 2) 1) 2)
Butir Pelayanan bersifat terbuka. Pelayanan mudah diperoleh. Kesesuaian sistem pelayanan. Kesesuaian aturan pelayanan. Dilaksanakan tepat waktu. Dilaksanakan tepat sasaran. Tanggap terhadap aspirasi masyarakat. Tanggap terhadap kebutuhan pengguna layanan. Bersikap adil dalam pelayanan. Tidak bertindak diskriminatif. Dilaksanakan sesuai tugas. Dilaksanakan sesuai tanggungjawab.
Desain Penelitian Desain penelitian merupakan rancangan penelitian yang digunakan sebagai pedoman dalam melakukan proses penelitian. Desain penelitian akan berguna bagi semua pihak yang terlibat dalam proses penelitian, karena langkah dalam melakukan penelitian mengacu kepada desain penelitian yang telah dibuat. Adapun desain penelitian yang dipergunakan untuk mengetahui pengaruh kualitas SDM dan sarana kerja terhadap implementasi e-KTP di Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana diperlihatkan pada Gambar 3.1 berikut. Kualitas SDM (X1)
X1 ® Y Implementasi e-KTP di Kecamatan Indralaya (Y)
X1 + X2 ® Y
Sarana Kerja (X2)
X2 ® Y
Gambar 3.1 Desain Penelitian
Akhmad muftizar Yunidar Hipotesis Penelitian Hipotesis penelitian adalah jawaban sementara terhadap masalah yang lebih lanjut perlu diuji kebenarannya. Adapun hipotesis dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Hipotesis pertama Ho : tidak terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara kualitas SDM terhadap implementasi e-KTP di Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan. Ha1 : terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara kualitas SDM terhadap implementasi e-KTP di Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan. 2. Hipotesis kedua Ho : tidak terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara sarana kerja terhadap implementasi e-KTP di Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan. Ha2 : terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara sarana kerja terhadap implementasi e-KTP di Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan. 3. Hipotesis ketiga Ho : tidak terdapat pengaruh yang positif dan signifikan secara bersama-sama antara kualitas SDM dan sarana kerja secara bersama-sama mempengaruhi implementasi e-KTP di Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan. Ha3 : terdapat pengaruh yang positif dan signifikan secara bersama-sama antara kualitas SDM dan sarana kerja secara bersama-sama mempengaruhi implementasi e-KTP di Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan. Teknik Analisis Data Uji Validitas dan Reliabilitas Uji instrumen penelitian, dalam hal ini adalah daftar pertanyaan dalam angket, merupakan tahapan penting dalam proses pelaksanaan penelitian di lapangan. Pengujian instrumen dilakukan untuk mengetahui apakah instrumen penelitian dapat mengukur apa yang diukur dan seberapa jauh instrumen penelitian tersebut dapat dipercaya atau diandalkan sebagai sumber data penelitian. Kedua penyajian tersebut yakni uji validitas dan uji reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan program SPSS. Dimana suatu data dikatakan reliabel jika nilai cronbach alpha lebih besar dari 0,6. Apabila hasil hitung lebih besar dibandingkan dengan tabel pada 0,05, maka data yang ada dinyatakan valid dan reliabel.
Akhmad muftizar Yunidar Uji Asumsi Klasik Uji asumsi klasik dilakukan untuk memperoleh hasil yang tidak bias. Dalam penelitian ini digunakan 3 (tiga) pengujian, yaitu uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas dan uji normalitas. 1. Uji Multikolinieritas Menurut Santoso (2004:203) uji multikolinieritas digunakan untuk menguji apakah ada korelasi antara variabel independen. Dengan demikian dapat diketahui variabel independen (kualitas SDM dan sarana kerja) tidak saling berkaitan. Metode yang digunakan dalam uji ini ialah Variance Inflation Factor (VIF), apabila nilai VIF < 5 maka dapat disimpulkan tidak terjadi gelajala multikolinearitas. 2. Uji Heteroskedastisitas Metode ini digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain, jika terdapat perbedaan varians, maka dijumpai gejala heteroskedastisitas (Santoso, 2004:208). Dalam penelitian ini uji heteroskedastisitas menggunakan uji Glejser yaitu dengan meregresi semua variabel bebas terhadap nilai absolut residual hasil persamaan regresi. Bila nilai signifikansi (Sig) < 0,05 maka persamaan regresi bersifat heteroskedastisitas dan sebaliknya (Sig) > 0,05 menunjukkan regresi bersifat homoskedastisitas. 3. Uji Normalitas Bertujuan untuk menguji apakah model regresi, variable terikat, dan variabel bebas mempunyai distribusi normal atau tidak. Uji normalitas menggunakan Kolmogorov-Smirnov Test. Santoso (2004:212) menyatakan bahwa data dikatakan berdistribusi normal apabila nilai Asymptotic Significance > 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan jika signifikansi (Sig) < 0,05 menunjukkan distribusi tidak normal, sebaliknya (Sig) > 0,05 menunjukkan distribusi normal. Pengujian Hipotesis Hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini berkaitan dengan ada atau tidak pengaruh dari variabel independen (kualitas SDM dan sarana kerja) terhadap variabel dependen (implementasi e-KTP) dengan menggunakan analisis regresi. 1. Analisis regresi linier sederhana Analisis regresi linier sederhana digunakan untuk menguji hipotesis pengaruh variabel independen (X1 dan X2) secara terpisah terhadap variabel dependen (Y). Model analisis regresi linier sederhana dirumuskan sebagai berikut: Y = a + bX Dimana : Y : variabel dependen (implementasi e-KTP) a : konstanta b : koefisien regresi
Akhmad muftizar Yunidar X : variabel independen (kualitas SDM dan sarana kerja) Pengujian pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara terpisah dilakukan dengan membandingkan nilai t hitung dengan t tabel. Penentuan t tabel menggunakan tingkat signifikan 5% dan df=n-2, dengan kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut. 1) Jika thitung > ttabel : Ho ditolak (terdapat pengaruh positif dan signifikan) 2) Jika thitung < ttabel : Ho diterima (tidak terdapat pengaruh positif dan signifikan) 2. Analisis regresi linier berganda Analisis regresi linier berganda digunakan untuk menguji hipotesis pengaruh variabel independen (X1 dan X2) secara bersama-sama terhadap variabel dependen (Y). Model analisis regresi linier berganda dirumuskan sebagai berikut: Y = a + b1X1 + b2X2 Dimana : Y : variabel dependen (implementasi e-KTP) a : konstanta b1 dan b2 : koefisien regresi X1 dan X2 : variabel independen (kualitas SDM dan sarana kerja) Pengujian pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara bersama-sama dilakukan dengan membandingkan nilai F hitung dengan F tabel. Penentuan F tabel menggunakan tingkat signifikan 5% dan df=n-2, dengan kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut. 1. Jika Fhitung > Ftabel : Ho ditolak (terdapat pengaruh positif dan signifikan) 2. Jika Fhitung < Ftabel : Ho diterima (tidak terdapat pengaruh positif dan signifikan) HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Analisis Data Uji Validitas danReliabilitas 1. Uji Validitas Uji validitas digunakan untuk menguji sejauh mana ketepatan alat pengukur dapat mengungkapkan konsep gejala atau kejadian yang diukur. Item pertanyaan yang digunakan pada angket dinyatakan valid apabila korelasi (r) masing-masing variabel lebih besar dari 0,3. Item pada angket dengan r hitung lebih kecil dari 0,3 (tidak valid) akan disingkirkan karena dapat menyebabkan kesalahan dalam proses pengukuran selanjutnya.
Akhmad muftizar Yunidar
Pearson Correlation X-1 Sig. (2tailed) N
X1
Tabel 5.36 Validitas Variabel Kualitas SDM X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8
X9
,304
,524 ,372 ,396
,472 ,244 ,329
,639
,542 ,343
,080
,001 ,030 ,020
,005 ,164 ,057
,000
,001 ,047
34
34
34
34
X10
34
34 34 34 34 34 Tidak Keterangan Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Sumber: pengolahan data primer (2014)
X-1 1
34
Tabel 5.36 di atas merupakan penyederhanaan bentuk tabulasi hasil pengujian validitas variabel kualitas SDM (X-1) yang dilakukan dengan bantuan program SPSS versi 20. Hasil pengujian validitas untuk variabel kualitas SDM (X-1) menunjukkan bahwa dari 10 (sepuluh) item pernyataan, 9 (sembilan) item dinyatakan valid, dengan r hitung lebih besar dari 0,3, yaitu pertanyaan angket nomor 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9,dan 10. Sedangkan satu item yaitu pertanyaan angket nomor empat dinyatakan tidak valid karena r hitung lebih kecil dari 0,3 (output data terlampir). Adapun penyederhanaan bentuk tabulasi hasil uji validitas variabel sarana kerja (X-2) diperlihatkan pada Tabel 5.37 menunjukkan bahwa 9 (sembilan) item pernyataan variabel sarana kerja (X-2), seluruhnya dinyatakan valid (output data terlampir).
X1
Tabel 5.37 Validitas Variabel Sarana Kerja X2 X3 X4 X5 X6 X7
X8
X9
Pearson ,532 ,615 ,316 ,608 ,446 ,557 ,441 ,581 ,544 Correlation XSig. (22 ,001 ,000 ,069 ,000 ,008 ,001 ,009 ,000 ,001 tailed) N 34 34 34 34 34 34 34 34 34 Keterangan Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Sumber: pengolahan data primer (2014)
X-2 1
34
Sedangkan penyederhanaan bentuk tabulasi hasil uji validitas variabel implementasi e-KTP (Y) diperlihatkan padaTabel 5.38 berikut:
Akhmad muftizar Yunidar Tabel 5.38 Validitas Variabel Implementasi e-KTP Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y
Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N Keteangan Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N
Y6
Y
,619
,345
,521
,555
,129
,471
1
,000 34
,045 34
,002 34
,001 34
,468 34 Tidak Valid Y11
,005 34
34
Valid
Valid
Valid
Valid
Y7
Y8
Y9
Y10
Y
,482
,565
,593
1
,098 ,002 34 34 Tidak Keteangan Valid Valid Valid Sumber: pengolahan data primer (2014)
,004 34
,000 34
,000 34
34
,005 34
,288
Y12
,516
Y
,470
Valid
Valid
Valid
Valid
Tabel di atas menunjukkan bahwa dari 12 (dua belas) item pernyataan variabel implementasi e-KTP (Y), 10 (sepuluh) item dinyatakan valid, sedangkan 2 item tidak valid (output data terlampir). Berdasarkan hasil uji validitas maka dapat disimpulkan bahwa dari 31 item pernyataan yang digunakan dalam angket, sebanyak 28 item pernyataan dinyatakan valid dan selanjutnya akan digunakan sebagai instrumen penelitian. 2. Uji Reliabilitas Pengujian reliabilitas yang digunakan untuk menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan. Pengujian dan pencarian nilai reliabilitas menggunakan program SPSS versi 20, dengan metode alpha cronbach. Adapun penyederhanaan bentuk tabulasi hasil uji reliabilitas variabel kualitas SDM (X-1), variabel sarana kerja (X-2) dan variabel implementasi e-KTP (Y) diperlihatkan padaTabel 5.39 berikut: Tabel 5.39 Reliabilitas Variabel Penelitian Variable Cronbach's Alpha N of Items X-1 ,494 9 X-2 ,654 9 Y ,719 10 Sumber: pengolahan data primer (2014)
Akhmad muftizar Yunidar Tabel di atas menunjukkan bahwa hasil uji reliabilitas variabel kualitas SDM (X-1) yang terdiri dari 9 (sembilan) item pernyataaan bernilai 0,494 dan dapat diartikan bahwa pernyataan angket kurang baik untuk digunakan sebagai instrumen penelitian. Variabel sarana kerja (X-2) yang terdiri dari 9 (sembilan) item pernyataaan bernilai 0,654 dan dapat diartikan bahwa pernyataan angket cukup baik sebagai instrumen penelitian. Sedangkan variabel implementasi e-KTP (Y) yang terdiri dari 12 (dua belas) item pernyataan bernilai 0,719 dan dapat diartikan bahwa pernyataan angket baik untuk digunakan sebagai instrumen penelitian (output data data terlampir). Uji Asumsi Klasik 1. Uji Multikolinieritas Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui apakah terjadi korelasi yang kuat di antara variabel-variabel independen yang diikutsertakan dalam pembentukan model. Pengujian multikolinearitas menggunakan program SPSS versi 20, dengan metode Variance Inflation Factor (VIF). Bila nilai VIF < 5 maka dapat disimpulkan tidak terjadi gelajala multikolinearitas. Adapun penyederhanaan bentuk tabulasi hasil uji multikolinearitas sebagaimana diperlihatkan pada Tabel 5.40 berikut: Tabel 5.40 Pengujian Variance Inflation Factor Model Collinearity Statistics Tolerance VIF X-1 ,906 1,103 1 X-2 ,906 1,103 a. Dependent Variable: Y Sumber: pengolahan data primer (2014) Tabel di atas menunjukkan bahwa nilai VIF dari variabel kualitas SDM (X-1) dan variabel sarana kerja (X-2) adalah 1,103 dan lebih kecil dari 5. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa di antara variabel independen tersebut tidak terjadi multikolinearitas pada model regresi linier. 2. Uji Heteroskedastisitas Uji Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Pengujian heteroskedastisitas menggunakan program SPSS versi 20, dengan metode uji Glejser. Bila nilai signifikansi (Sig) < 0,05 maka persamaan regresi bersifat heteroskedastisitas dan sebaliknya (Sig) > 0,05 menunjukkan regresi bersifat homoskedastisitas. Adapun penyederhanaan bentuk tabulasi hasil uji heteroskedastisitas sebagaimana diperlihatkan pada Tabel 5.41 menunjukkan bahwa tidak ada gangguan
Akhmad muftizar Yunidar heteroskedastisitas yang terjadi dalam proses estimasi parameter model penduga, dimana tidak ada nilai t-hitung yang signifikan atau nilai signifikan (Sig) lebih dari 0,05. Jadi secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa tidak ada masalah heteroskedastisitas. Tabel 5.41 Pengujian Absolute Residual Model Unstandardized Standardized t Sig. Coefficients Coefficients B Std. Error Beta (Constant) -10,423 11,243 -,927 ,361 1 X-1 ,218 ,262 ,151 ,831 ,412 X-2 ,121 ,123 ,178 ,981 ,334 a. Dependent Variable: Y_Abs Sumber: pengolahan data primer (2014) 3. Uji Normalitas Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi, variable dependen, dan variabel independen mempunyai distribusi normal atau tidak. Pengujian normalitas menggunakan program SPSS versi 20, dengan metode uji Kolmogorov -Smirnov. Bila nilai Asymptotic Significance > 0,05 maka data dikatakan berdistribusi normal. Adapun penyederhanaan bentuk tabulasi hasil uji normalitas sebagaimana diperlihatkan pada Tabel 5.42 berikut: Tabel 5.42 Pengujian Asymptotic Significance Unstandardized Residual N 34 Mean 0E-7 Normal Parametersa,b Std. 4,81167131 Deviation Absolute ,089 Most Extreme Positive ,084 Differences Negative -,089 Kolmogorov-Smirnov Z ,518 Asymp. Sig. (2-tailed) ,951 a. Test distribution is Normal. b. Calculated from data. Sumber: pengolahan data primer (2014)
Akhmad muftizar Yunidar Tabel 5.42 di atas menunjukkan bahwa Asymptotic Significance lebih besar dari 0,05 maka data dikatakan berdistribusi normal. Uji Hipotesis 1. Uji hipotesis pengaruh kualitas SDM terhadap implementasi e-KTP Regresi linier sederhana digunakan untuk mengetahui pengaruh dari variabel independen (kualitas SDM) terhadap variabel dependen (implementasi e-KTP). Adapun hasil perhitungan Model Summary diperlihatkan pada Tabel 5.43 berikut:
Model
Tabel 5.43 Output Model Summary X1 Terhadap Y R R Square Adjusted R Square
1 ,232a ,054 a. Predictors: (Constant), X-1 Sumber: pengolahan data primer (2014)
,024
Std. Error of the Estimate 5,75862
Tabel di atas menunjukkan bahwa nilai R (koefisien korelasi) yaitu 0,232, artinya terdapat hubungan dengan arah posisitf antara kualitas SDM dan implementasi e-KTP. Sedangkan R Square bernilai 0,054, artinya kualitas SDM memberikan kontribusi sebesar 5,4% terhadap implementasi e-KTP. Sisanya sebesar 94,6% merupakan faktor-faktor lain (selain kualitas SDM) yang mempengaruhi implementasi e-KTP di Kecamatan Indralaya. Hasil perhitungan Coefficients sebagaimana diperlihatkan pada Tabel 5.44 menunjukkan bahwa konstanta “a” bernilai 16,380 dan koefisien regresi ”b” bernilai 0,641, maka rumusan untuk mengetahui kekuatan dan arah hubungan antara variabel kualitas SDM terhadap variabel implementasi e-KTP adalah Y = 16,380 + 0,641X. Tabel 5.44 Output Coefficients X1 Terhadap Y Model Unstandardized Standardized t Sig. Coefficients Coefficients B Std. Error Beta (Constant) 16,380 21,384 ,766 ,449 1 X-1 ,641 ,475 ,232 1,349 ,187 a. Dependent Variable: Y Sumber: pengolahan data primer (2014) Untuk menguji signifikansi pengaruh variabel kualitas SDM terhadap variabel implementasi e-KTP dilakukan dengan membandingkan nilai thitung dan ttabel. Berdasarkan Tabel 5.44, terlihat bahwa nilai ”thitung” adalah 1,349 dan ”ttabel” adalah 2,037
Akhmad muftizar Yunidar (distribusi t dengan = 0,05 dan dk = n – 2). Dengan demikian kriteria pengambilan keputusan yang berlaku adalah Ho diterima, dimana thitung (1,349) < ttabel (2,037) dan hipotesis yang berlaku adalah tidak terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara kualitas SDM terhadap implementasi e-KTP di Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan. 2. Uji hipotesis pengaruh sarana kerja terhadap implementasi e-KTP Regresi linier sederhana digunakan untuk mengetahui pengaruh dari variabel independen (sarana kerja) terhadap variabel dependen (implementasi e-KTP). Adapun hasil perhitungan Model Summary diperlihatkan pada Tabel 5.45 berikut:
Model
Tabel 5.45 Output Model Summary X2 Terhadap Y R R Square Adjusted R Square
1 ,561a ,315 a. Predictors: (Constant), X-2 Sumber: pengolahan data primer (2014)
,293
Std. Error of the Estimate 4,90065
Tabel di atas menunjukkan bahwa nilai R (koefisien korelasi) yaitu 0,561, artinya terdapat hubungan dengan arah posisitf antara sarana kerja dan implementasi e-KTP. Sedangkan R Square bernilai 0,315, artinya sarana kerja memberikan kontribusi sebesar 31,5% terhadap implementasi e-KTP. Sisanya sebesar 68,5% merupakan faktor-faktor lain (selain sarana kerja) yang mempengaruhi implementasi e-KTP di Kecamatan Indralaya. Hasil perhitungan Coefficients diperlihatkan pada Tabel 5.46 berikut: Tabel 5.46 Output Coefficients X2 Terhadap Y Model Unstandardized Standardized t Sig. Coefficients Coefficients B Std. Error Beta (Constant) 19,142 6,850 2,795 ,009 1 X-2 ,728 ,190 ,561 3,834 ,001 a. Dependent Variable: Y Sumber: pengolahan data primer (2014) Tabel di atas menunjukkan bahwa konstanta “a” bernilai 19,142 dan koefisien regresi ”b” bernilai 0,728, maka rumusan untuk mengetahui kekuatan dan arah
Akhmad muftizar Yunidar hubungan antara variabel sarana kerja terhadap variabel implementasi e-KTP adalah Y = 19,142 + 0,728X. Untuk menguji signifikansi pengaruh variabel sarana kerja terhadap variabel implementasi e-KTP dilakukan dengan membandingkan nilai thitung dan ttabel. Berdasarkan Tabel 5.46, terlihat bahwa nilai ”thitung” adalah 3,834 dan ”ttabel” adalah 2,037 (distribusi t dengan = 0,05 dan dk = n – 2). Dengan demikian kriteria pengambilan keputusan yang berlaku adalah Ho ditolak, dimana thitung (3,834) > ttabel (2,037) dan hipotesis yang berlaku adalah terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara sarana kerja terhadap implementasi e-KTP di Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan. 3. Pengaruh kualitas SDM dan sarana kerja terhadap implementasi e-KTP Regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh dari variabel independen (kualitas SDM dan sarana kerja) terhadap variabel dependen (implementasi e-KTP) secara bersama-sama. Perhitungan regresi linier berganda menggunakan program SPSS versi 20. Model yang dipergunakan adalah model analisis regresi linier, sedangkan untuk mengetahui keberartian persamaan regresi dilihat dari tabulasi model Anova. Adapun hasil perhitungan Model Summary diperlihatkan pada Tabel 5.43 berikut: Tabel 5.47 Output Model Summary X1 dan X2 Terhadap Y Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 ,565a ,319 ,275 4,96446 a. Predictors: (Constant), X-1, X-2 Sumber: pengolahan data primer (2014) Tabel di atas menunjukkan bahwa nilai R (koefisien korelasi) yaitu 0,565, artinya terdapat hubungan dengan arah posisitf antara kualitas SDM, sarana kerja dan implementasi e-KTP. Sedangkan R Square bernilai 0,319, artinya kualitas SDM dan sarana kerja memberikan kontribusi sebesar 31,9% terhadap implementasi e-KTP. Dengan demikian implementasi e-KTP dipengaruhi oleh faktor-faktor lain (selain kualitas SDM dan sarana kerja) sebesar 68,1%. Hasil perhitungan Coefficients diperlihatkan pada Tabel 5.44 berikut:
Akhmad muftizar Yunidar Tabel 5.48 Output Coefficients X1 dan X2 Terhadap Y Model Unstandardized Standardized t Coefficients Coefficients B Std. Error Beta (Constant) 11,821 18,482 ,640 1 X-1 ,184 ,430 ,067 ,427 X-2 ,701 ,202 ,541 3,472 a. Dependent Variable: Y Sumber: pengolahan data primer (2014)
Sig.
,527 ,672 ,002
Tabel di atas menunjukkan bahwa konstanta “a” bernilai 11,821. Koefisien regresi ”b1” bernilai 0,184 dan Koefisien regresi ”b2” bernilai 0,701. Maka rumusan untuk mengetahui kekuatan dan arah hubungan antara variabel kualitas SDM dan sarana kerja terhadap variabel implementasi e-KTP adalah: Y = 11,821 + 0,184X1 + 0,701X2 Sedangkan hasil perhitungan signifikansi secara simultan (Anova) sebagaimana diperlihatkan pada Tabel 5.45 berikut: Tabel 5.49 Output Anova Model Sum of df Mean Squares Square Regression 357,537 2 178,768 1 Residual 764,022 31 24,646 Total 1121,559 33 a. Dependent Variable: Y b. Predictors: (Constant), X-1, X-2 Sumber: pengolahan data primer (2014)
F 7,253
Sig. ,003b
Tabel di atas menunjukkan bahwa nilai F sebesar 7,253 sedangkan Ftabel adalah 3,276. Dengan demikian kriteria pengambilan keputusan yang berlaku adalah Ho ditolak, dimana Fhitung (7,253) > Ftabel (3,276) dengan = 0,05 dan dk = n – 2. Hipotesis yang berlaku adalah terdapat pengaruh yang positif dan signifikan secara bersamasama antara kualitas SDM dan sarana kerja secara bersama-sama mempengaruhi implementasi e-KTP di Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan.
Akhmad muftizar Yunidar Pembahasan Menurut Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang ditertibkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini berarti Kartu Tanda Penduduk merupakan salah satu dokumen kependudukan yang wajib dimiliki oleh setiap masyarakat guna terciptakan tertib administrasi dimana setiap instansi pelaksana pelayanan publik wajib melaksanakan urusan administrasi kependudukan serta perlu menerapkan dan menjalankan prinsip-prinsip good governance dalam pelayanan yang akan diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Sebagaimana dinyatakan salah seorang pegawai Kecamatan Indralaya bahwa ”Upaya kami sebagai salah satu pimpinan di kecamatan untuk melayani masyarakat kita fokuskan pada kedisiplinan. Kedisiplinan menunjang segala-galanya pekerjaan kita. Jadi kepala-kepala bagian dikecamatan sudah terbagi tupoksi masing-masing untuk pelayanan kepada masyarakat” (18 Februari 2014). Ketersediaan sumber daya yang memadai menjadi salah satu syarat bagi keberhasilan implementasi e-KTP. Sumber daya yang dimaksud di sini, dapat berupa sumber daya manusia dan peralatan. Sumber daya menjadi mesin penggerak bagi bekerjanya sebuah program. Sumber daya menjadi energi bagi terlaksananya suatu program. Tanpa sumber daya yang mencukupi, mustahil program dapat dilaksanakan dengan baik. Keberadaan sumber daya manusia di dalam suatu organisasi baik itu pemerintahan maupun swasta memegang peranan sangat penting. Tenaga kerja memiliki potensi yang besar dalam usaha menjalankan aktivitas organisasi. Dimana potensi setiap sumber daya manusia yang ada dalam organisasi harus dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk mencapai tujuan orgaisasi dan mampu memberikan kinerja yang maksimal. Pegawai Negeri Sipil sebagai aparatur pemerintahan merupakan aset utama dalam suatu instansi pemerintah, dalam menjalankan kerja pemerintahan yang baik dan efisien, sesuai dengan bidang kemampuan yang dimiliki oleh setiap aparatur pemerintahan yang ada. Kemampuan pegawai dalam bekerja yang merujuk pada kualitas pegawai pemerintahan perlu untuk disesuaikan dengan bidang kerja dan tanggungjawabnya, sehingga setiap aparatur dapat melaksanakan tugas dan kewajiban yang diembannya dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Perkembangan e-Government yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong pegawai untuk meningkatkan kemampuannya agar lebih berkompetensi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sehingga terwujudnya aparatur pemerintahan yang berkualitas dan profesional. Aparatur yang berkualitas dan profesional merupakan kunci utama dalam meningkatkan kualitas
Akhmad muftizar Yunidar pelayanan publik. Aparatur yang berkualitas adalah aparatur yang memberikan pelayanan secara profesional dengan mengedepankan tujuan implementasi e-KTP di Kecamatan Indralaya yang berdasarkan tugas pokok pegawai tersebut. Untuk membentuk sumber daya manusia yang berkualitas, maka instansi pemerintahan terkait khususnya dalam mengimplementasikan e-KTP, antara lain Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil perlu melakukan pendidikan dan latihan atau kursus-kursus pendidikan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kerja serta akuntabilitas pegawai dalam bidang pelayanan publik. Profesionalisme aparatur pemerintah sangatlah dituntut dalam implementasi e-KTP, khususnya di Kecamatan Indralaya. Dalam usaha mewujudkan profesionalisme aparatur pemerintahan diperlukan pendidikan dan pelatihan yang tidak mudah, artinya diperlukan proses belajar yang dilakukan secara terus-menerus oleh setiap pegawai pemerintahan. Kondisi yang sama terjadi pada implementasi e-KTP di Kecamatan Indralaya, dimana dalam melaksanakan kebijakan pendataan dan pembuatan e-KTP dibutuhkan peranan sumber daya manusia yang berkualitas. Sebagaimana diketahui bahwa Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau aparatur pemerintahan, sebagai abdi masyarakat memiliki kewajiban memberikan pelayanan umum secara baik, ramah, dan profesional yang memuasakan bagi publik atau masyarakat, khususnya dalam mengimplementasikan kebijakan e-KTP. Aparatur dalam implementasi kebijakan e-KTP di Kecamatan Indralaya mempunyai peran yang sangat penting, dimana peralatan atau sarana kerja yang digunakan dalam pendataan dan pembuatan e-KTP menggunakan alat-alat yang berbasis teknologi komputer. Dengan demikan aparatur yang memiliki keahlian, pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan dalam mengoperasikan komputer baik hardware dan software dapat menunjang keberhasilan dari kebijakan e-KTP di Kecamatan Indralaya. Pelaksanaan kebijakan pembuatan e-KTP di Kecamatan Indralaya sangat membutuhkan aparatur yang ahli dalam bidang teknologi informasi (TI) untuk mengoperasionalkan dan mengaplikasikan data-data yang tersimpan dalam komputer. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Indralaya, diperoleh informasi bahwa ”Pegawai sudah diberikan pelatihan untuk mengoperasionalkan alat-alat yang digunakan dalam proses perekaman e-KTP. Hal ini dilakukan agar pada saat proses perekaman e-KTP, petugas pelaksana dapat mengoperasionalkan komputer dengan baik sehingga pelayanan perekaman e-KTP dapat berjalan baik” (18 Februari 2014). Pelatihan yang dilakukan, sebagaimana pernyataan di atas, menujukkan bahwa pengembangan pengetahuan dan keterampilan pegawai telah dilakukan dengan cara memberikan pelatihan dalam mengoperasionalkan komputer dan peralatan perekaman data kependudukan. Pelatihan yang dilakukan bertujuan untuk
Akhmad muftizar Yunidar memberikan keterampilan dan menyesuaikan proses kerja pegawai terhadap perkembangan teknologi dan informasi. Pelatihan yang dilakukan dalam usaha mengembangkan kualitas sumber daya manusia yang telah dilakukan memberikan pelatihan secara khusus pada pegawai agar dapat menyukseskan kebijakan perintah dalam mengimplementasikan e-KTP, dan pada akhirnya menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan profesional dalam pengoperasionalkan alat-alat perekaman e-KTP. Pelatihan yang diterima pegawai Kecamatan Indralaya dalam pelaksana pembuatan e-KTP hanya mengenai cara mengoperasikan software pada sistem komputer. Pegawai Kecamatan Indralaya tidak mendapatkan pelatihan mengenai hardware komputer yang dipakai dalam proses pembuatan e-KTP. Pemahaman hardware ini sebenarnya penting, karena apabila komputer dan alat-alat penunjang lainnya mengalami gangguan, error atau rusak, maka pegawai atau petugas dapat melakukan pemeriksaan dan perbaikan secara mandiri. Sehingga peralatan e-KTP yang mengalami gangguang atau rusak tidak perlu menunggu teknisi yang akan memperbaikinnya, dikirim ke Jakarta untuk perbaiki ataupun ditukarkan dengan alat yang lain. Sebagaimana dinyatakan Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Indralaya kepada peneliti bahwa ”Aparatur kami memiliki kendala dalam melakukan proses perekaman e-KTP yang dikarenakan beberapa alat mengalami kerusakan dan tidak terpakai sampai menunggu perbaikan atau ditukar dengan alat yang berfungsi dari pemerintah pusat” (18 Februari 2014). Keterbatasan kemampuan pegawai atau petugas dalam memperbaiki peralatan yang digunakan pada proses perekan data e-KTP merupakan bukti bahwa sumber daya manusia di Kecamatan Indralaya masih memiliki kekurangan, khususnya dalam bidang hardware komputer. Sedangkan hardware komputer berkaitan erat dengan perekaman data kepandudukan, dimana dalam usaha menghubungkan setiap peralatan e-KTP dengan komputer diperlukan koneksi secara terpisah. Kerusakan yang terjadi pada hardware peralatan rekam data e-KTP menjadi faktor penghambat yang dapat mengurangi efektivitas kerja dan memperlambat waktu kerja dalam pelayanan proses rekam data e-KTP. Kualitas sumber daya manusia sangat mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan e-KTP, khususnya pada proses perekaman data kependudukan e-KTP. Sumber daya manusia yang diperlukan di Kecamatan Indralaya adalah aparatur yang mempunyai keahlian dalam bidang teknik informatika, khususnya komputer sehingga mampu mengoperasikan peralatan perekaman data e-KTP baik dari segi software maupun hardware. Sedangkan pegawai yang bertugas dalam pelayanan rekam data eKTP di Kecamatan Indralaya tidak ada seorang teknisi yang mempuyai tugas dan fungsi melakukan perawatan dan perbaikan bila terjadi kerusakan pada peralatan rekam data e-KTP, yang sewaktu-waktu dapat terjadi pada saat berjalannya proses
Akhmad muftizar Yunidar perekaman data kependudukan. Dengan demikian proses perekaman data e-KTP dapat berjalan dengan lebih baik, cepat dan lancar. Hasil penelitian yang menunjukkan bahwa pemerintah telah memersiapkan dengan matang segala sesuatu yang diperlukan dalam mengimplementasikan e-KTP. Kecamatan Indralaya memiliki keseriusan untuk melaksanakan program ini. Keseriusan itu bisa dilihat dari kemauan untuk menyediakan sumber daya manusia dan tempat yang memadai untuk mendukung pelaksanaan program e-KTP. Berdasarkan data tanggapan responden terhadap kualitas SDM pelaksana implementasi e-KTP di Kecamatan Indralaya diketahui bahwa tingkat pengetahuan pegawai dalam hal kesesuaian pendidikan, pengalam pegawai dan pengetahuan pegawai dalam pelaksanaan pekerjaan telah sesuai dengan yang jenis pekerjaan dan tanggungjawab untuk melaksanakan pelayanan e-KTP. Sikap pegawai Kecamatan Indralaya dalam pelaksanaan pendataan dan perekaman data e-KTP dinilai oleh responden sangat baik, dimana pegawai kecamatan melaksanakan tugas dan tanggungjawab pekerjaan dengan jujur, selaras antara pikiran, perkataan dan perbuatan serta disiplin dan memiliki rasa tanggungjawab terhadap tugas pekerjaan. Dalam aspek keterampilan dalam pelaksanaan tugas, pegawai Kantor Kecamatan Indralaya telah menunjukkan keterampilan yang sangat baik dalam melaksanakan pelayanan e-KTP. Hal ini dikarenakan pegawai yang bersangkutan telah mendapatkan kursus, pelatihan dan penataran yang meningkatkan pemahaman terhadap proses kerja dalam mengimplementasikan e-KTP. Berdasarkan pada tanggapan responden mengenai implementasi e-KTP di Kecamatan Indralaya diketahui bahwa akuntabilitas yang dilakukan oleh pegawai sudah baik, dimana pegawai menjalankan peraturan yang diharuskan dan memahami keterbukaan dalam memberikan pelayanan. Kemauan atau keinginan para pegawai untuk membantu dan memberikan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kemampuan untuk membantu masyarakat berupa informasi atau memberikan pelayanan dengan cepat dan tanggap pada dasarnya sudah dilaksanakan dengan baik oleh para pegawai kecamatan Indralaya, akan tetapi dalam memberikan pelayanan eKTP tersebut perlu ditingkatkan lagi kualitasnya. Pelayanan yang dilakukan terhadap masyarakat telah dilakukan dengan tepat, sesuai waktu dan tempat yang ditetapkan untuk proses pelayanan e-KTP. Salah satu faktor yang mempengaruhi efektifitas implementasi kebijakan yaitu sikap implementor atau aparatur, jika aparatur setuju dengan bagian-bagian isi dari kebijakan yang akan di jalankan maka mereka akan melaksanakan dengan senang hati tetapi jika pandangan mereka berbeda dengan pembuat kebijakan maka proses implementasi akan mengalami banyak masalah dan tidak tercapainya program yang telah dibuat. Sikap pelaksana kebijakan dalam melaksanakan kebijakan mengenai e-KTP dapat dilihat melalui tingkat kepatuhan pelaksana dan pemberian upah kepada
Akhmad muftizar Yunidar para pelaksana kebijakan, jika pelaksana ingin efektif maka para pelaksana tidak hanya mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya. Keinginan dan kecenderungan sikap para pelaksana untuk melaksanakan secara sunguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan dapat diwujudkan. Sikap ini akan muncul diantara para pelaksana, sehingga yang diuntungkan tidak hanya organisasinya saja melainkan juga pribadi pelaksana tersebut. Sebagaimana pernyataan Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Indralaya berikut ”Kami telah berkerja keras dan semaksimal mungkin untuk mengejar target kekurangan jumlah data bagi para masyarakat yang belum melaksanakan perekaman e-KTP dan segala hal tentang peraturan atau tata cara perekaman e-KTP dilakukan dengan transparan tanpa ada pungutan biaya sama sekali” (18 Februari 2014). Kecenderungan perilaku atau karakteristik dari aparatur pelaksana berperan penting untuk mewujudkan implementasi kebijakan e-KTP. Dimana kejujuran dan komitmen yang tinggi sangat penting dimiliki oleh seluruh pegawai dalam melaksanakan suatu kebijakan. Kejujuran akan mengarahkan implementor untuk tetap berada dalam aturan atau program yang telah digariskan, sedangkan komitmen yang tinggi dari pelaksana kebijakan akan membuat mereka selalu antusias dalam melaksanakan tugas, wewenang, fungsi, dan tanggungjawab sebagaimana yang telah ditetapkan. Sikap pelaksana kebijakan dalam melaksanakan tugas pelayanan e-KTP dapat dilihat melalui komitmen, norma-norma atau aturan dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam proses kerjanya. jika pelaksanaan ingin efektif maka para pelaksana dituntut untuk tidak hanya mengetahui apa yang akan dilakukan, tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya. Sebagaimana hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Indralaya mengenai sikap pegawai kecamatan dalam melaksanakan pelayanan e-KTP mengungkapkan bahwa ”Sikap para aparatur pelaksana sudah baik sesuai dengan peraturan dan tupoksi yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat, mengenai mekanisme pelayanan perekaman eKTP” (18 Februari 2014). Hal senada dinyatakan salah seorang masyarakat yang telah selesai melakukan proses perekaman data, dinyatakan bahwa ”Para pegawai di kecamatan menunjukkan sikap sopan dan ramah. Terlihat bahwa warga yang datang ke sana selalu disapa terlebih dahulu” (18 Februari 2014). Ini menunjukan bahwa sikap merupakan salah satu dari budaya birokrasi, sikap ini merupakan kesepakatan individu tentang nilai-nilai bersama dalam kehidupan organisasi dan mengikat semua pelaksana kebijakan. Budaya birokrasi adalah semua ciri yang menunjukan kepribadian suatu organisasi yaitu keyakinan bersama, nilai-nilai dan perilaku-perilaku yang dianut oleh semua anggota organisasi. Sistem nilai yang diyakini oleh semua anggota organisasi, yang dipelajari, diterapkan dan dikembangkan secara berkesinambungan, berfungsi sebagai sistem perekat, dan
Akhmad muftizar Yunidar dapat dijadikan acuan berprilaku dalam organisasi untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Kemampuan petugas dan operator pelayanan e-KTP melaksanakan pelayanan jasa yang dijanjikan dengan tepat dan terpercaya. Transparansi pelayanan e-KTP di Kecamatan Indralaya tercermin dalam kesederhanaan, kejelasan, dan kepastian mengenai prosedur, biaya, serta sesuai dengan informasi yang diberikan, sehingga masyarakat merasa puas dengan pelayanan yang mereka terima. Keterampilan dan pengetahuan pegawai juga telah sesuai dengan yang dibutuhkan agar dapat memberikan pelayanan tertentu. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan berkaitan dengan akuntabilitas dan ketepatan waktu pelayanan e-KTP kepada masyarakat sudah baik, untuk selanjutnya perlu akuntabilitas dan ketepatan waktu pelayanan ditingkatkan lagi sehingga masyarakat bisa mendapatkan pelayanan yang prima. Pegawai kecamatan mempunyai pengetahuan yang cukup tentang persoalan pemerintahan terutama berkaitan dengan tugas dan fungsinya sebagai aparat pemerintah yang berkewajiban memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat serta sopan dan santun dalam memberikan pelayanan, sehingga masyarakat merasa diperhatikan dan diutamakan ketika melakukan urusan di Kantor Kecamatan Indralaya. Keseriusan dan ketulusan dalam melayani masyarakat, sikap tegas tapi penuh perhatian terhadap masyarakat akan memudahkan dalam melakukan hubungan yang baik serta memahami kebutuhan dan keinginan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan. Keseriusan dan ketulusan dalam melayani masyarakat, sikap tanggap terhadap aspirasi dan kebutuhan masyarakat dalam melakukan pelayanan e-KTP sudah cukup baik dilaksanakan oleh petugas dan operator e-KTP di Kantor Kecamatan Indralaya. Selain itu tanggapan responden menujukkan bahwa petugas dan operator eKTP di Kantor Kecamatan Indralaya tidak bertindak diskriminatif dalam pelayanan serta bersikap adil dalam pelayanan dan proses pendataan e-KTP. Petugas dan operator e-KTP telah berusaha memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, dengan melayani kepentingan masyarakat sesuai tugas dan tanggungjawabnya. Fasilitas berupa sarana dan peralatan pendukung kerja lain merupakan pendukung aparatur dalam menjalankan operasional kerja. Pelayanan yang ditunjang dengan peralatan dan perlengkapan yang memadai dapat menjadi modal yang dapat diwujudkan pada setiap program dan tujuan lembaga pemerintah kearah yang lebih baik. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang begitu pesat dan modern memperlihatkan bermunculnya berbagai jenis kegiatan berbasis pada teknologi, seperti dalam dunia Pemerintahan (e-Government), salah satunya adalah program pendataan kependudukan secara elektornik (e-KTP). Kartu Tanda Penduduk elektronik yang dibuat dengan sistem komputer yang mempuyai database terpusat, sehingga dalam implementasinya memerlukan fasilitas-
Akhmad muftizar Yunidar fasilitas penunjang agar dalam penggunaannya nanti diharapkan dapat berjalan lebih mudah, cepat dan akurat. Dalam usaha melaksanakan kebijakan e-KTP dengan sebaik-baiknya, Kantor Kecamatan Indralaya telah memiliki fasilitas penunjang, walaupun jumlahnya dianggap masih kurang memadai, sehingga mempermudah pelayanan kepada masyarakat yang akan menlakukan perekaman data e-KTP. Keberadaan sarana fisik yang penting dalam implementasi e-KTP, sebagai penunjang untuk melaksanakan perekaman data e-KTP tentunya harus didukung dengan adanya sumber daya manusia yang handal dan memahami penggunaan perangkat-perangkat sarana kerja tersebut secara efektif dan efisien. Selain itu fasilitas lain seperti bangunan kantor dan kondisi tempat pelayanan yang memungkinkan diperlukan untuk mendukung tercapainya target layanan publik yang diberikan. Secara umum sarana yang ada di Kantor Kecamatan Indralaya telah cukup memadai untuk mendukung pegawai dalam menjalankan pendataan data e-KTP maupun tugas dan tanggungjawab kerja pemerintahan lainnya. Dari hasil penelitian terlihat bahwa Kantor Kecamatan Indralaya masih memerlukan fasilitas yang lebih baik dan lengkap untuk mencapai efektivitas kerja pelayanan kepada masyarakat, khususnya dalam usaha memberikan pelayanan kepada masyarakat yang akan melakukan pendataan e-KTP. Sarana kerja berupa alat perekaman e-KTP yang dimiliki Kantor Kecamatan Indralaya sebanyak 2 set. Mengenai perangkat perekaman data e-KTP yang ada di Kantor Kecamatan Indralaya, Kapala Seksi Pemerintahan menyatakan bahwa “Peralatan perekaman eKTP yang diberikan oleh Disdukcapil sudah terpenuhi dan jumlah peralatan yang diterima oleh Kecamatan Indralaya berjumlah 2 set yang kemudian digunakan untuk melakukan perekaman data kependudukan sesuai dengan jadwal perekaman yang sudah ada” (18 Februari 2014). Proses perekaman data kependudukan yang dilakuakan terkadang mengalami kendala, dimana terjadi gangguan pada sistem hardware maupun software peralatan perekaman data e-KTP. Sedangkan petugas pelaksana tidak memiliki keahlian untuk melakukan perbaikan pada peralatan perekaman data e-KTP tersebut. Kerusakan atau gangguan teknis pada peralatan perekaman data e-KTP terjadi pada alat irish scanner (perekam retina mata) dan UPS. Untuk menindaklanjuti kendala tersebut, dilakukan pelaporan ke pemerintah pusat. Namun akibatnya jadwal dan target proses perekeman data e-KTP terganggu karena harus menunggu datangnya alat baru dari pemerintah pusat. Mengenai fasilitas tempat di Kantor Kecamatan Indralaya, sarana tempat tunggu bagi masyarakat yang akan melakukan pendataan sudah terbilang cukup memadai seperti jumlah kursi atau tempat duduk yang lebih dari cukup sehingga masyarakat yang hendak melakukan proses perekaman e-KTP dapat menunggu dengan rasa nyaman.
Akhmad muftizar Yunidar Berdasarkan tanggapan responden terhadap sarana kerja di Kecamatan Indralaya diketahui bahwa sarana kerja yang tersedia di rasa masih kurang baik. Sarana kerja tersebut terdiri dari komputer yang memiliki jaringan dan sistem e-KTP, mesin foto, mesin sidik jari dan mesin pembaca tanda tangan. Selama ini mesin yang tersedia untuk masing-masing keperluan hanya dua buah. Jumlah tersebut tidak sebanding dengan beban atau jumlah masyarakat wajib KTP yang akan dilayani. Dari hasil wawancara penulis dengan salah satu pegawai Kecamatan Indralaya diperoleh informasi bahwa ”Secara umum sarana dan prasarana kerja sudah memadai, meski ada beberapa fasilitas yang harus ditambahkan ataupun diganti karena sudah kurang baik” ( 18 Februari 2014). Sedangkan seorang opetator e-KTP memberikan informasi bahwa ”ruang pelayanan, sarana dan prasarana yang ada sudah baik. Untuk pengelolaan e-KTP, peralatannya memang hanya dua, tapi sesuai dengan ketentuan pembagian yang didasarkan pada jumlah penduduk di kecamatan ini” (18 Februari 2014). Informasi dari masyarakat yang dijumpai di Kantor Kecamatan Indralaya diperoleh pernyataan bahwa ”kondisi ruang pelayanan serta sarana dan prasarana yang ada di kantor kecamatan sudah cukup baik tetapi dalam hal ini tidak ada perkembangan sarana dan prasarananya. Harusnya dilakukan penambahan sarana dan prasarana yang baru agar dapat menunjang peningkatan pelayanan” (18 Februari 2014). Secara keseluruhan dari hasil wawancara dan dari hasil pengamatan penulis, bahwa di Kantor kecamatan mulai dari kondisi ruang pelayanan, penyediaan sarana dan prasarana yang dipakai oleh aparat sehari-hari cukup baik namun belum memadai. Hasil pengujian dan analisis data secara statistik dapat terlihat dengan jelas bahwa semua variabel bebas (kualitas SDM dan sarana kerja) berpengaruh terhadap variabel terikat (implementasi e-KTP). Pengaruh yang diberikan dua variabel bebas tersebut memiliki nilai positif, artinya semakin tinggi nilai kualitas SDM dan sarana kerja mengakibatkan semakin tinggi pula tingkat implementasi e-KTP. Sebagaimana hasil perhitungan regresi linier menunjukkan bahwa nilai kualitas SDM dan sarana kerja terbukti mempengaruhi implementasi e-KTP di Kecamatan Indralaya yang dirumuskan dengan Y = 11,821 + 0,184X1 + 0,701X2. Dimana bila kompetensi pegawai baik maka hasil pelayanan terhadap masyarakat dalam proses implementasi e-KTP akan baik. Selain itu bila ketersediaan sarana kerja berupa peralatan kerja, perlengkapan kerja dan perlengkapan bantu di Kantor Kecamatan Indralaya dalam kondisi baik dan jumlahnya cukup maka proses implementasi e-KTP akan berjalan dengan baik. Sedangkan Hasil uji signifikansi simultan kualitas SDM, sarana kerja dan implementasi e-KTP menunjukkan bahwa Fhitung (7,253) lebih besar dari Ftabel (3,276). Sehingga hipotesis penelitian membuktikan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan
Akhmad muftizar Yunidar signifikan antara kualitas SDM dan sarana kerja secara bersama-sama terhadap implementasi e-KTP di Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan. KESIMPULAN DAN SARA Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa: 1. Kualitas sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap implementasi e-KTP di Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan. 2. Sarana kerja berpengaruh terhadap implementasi e-KTP di Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan. 3. Kualitas sumber daya manusia dan sarana kerja berpengaruh secara bersama-sama terhadap implementasi e-KTP di Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan. Saran Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut: 1. Diharapkan pemerintah bisa lebih meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga pelayanan khususnya layanan dibidang administrasi kependudukan dapat berjalan lebih baik. Misalnya dilakukan dengan 1) memberikan pendidikan dan latihan bagi operator e-KTP dan 2) mengganti operator e-KTP dengan pegawai yang lebih berpengalaman dibidangnya. 2. Kendala yang dihadapi Kantor Kecamatan Indralaya adalah tentang sarana dan prasarana pelayanan e-KTP yang kurang memadai.
Akhmad muftizar Yunidar DAFTAR PUSTAKA Agustino, Leo. 2006. Politik dan Kebijakan Publik. Bandung: AIPI. Arikunto, Suharsimi. 2010. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: PT Rineka Cipta. Badudu, J. S, Zain S M, 2001. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. Batinggi, Ahmad. 1998. Manajemen Pelayanan Umum. Jakarta: STIA LAN Press. Direktorat Jenderal Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Januari 2013. Panduan Rapat Kordinasi Nasional Persiapan Penyerahan DP4 dan Pemantapan Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Dalam Rangka Mendukung Pemilu 2014. Indrajit, Richardus Eko. 2003. Jurnal: Perumusan Renstra dan Tahapan Implementasi Electronic Government untuk Pemerintah Daerah. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government. Islamy, M Irfan. 1997. Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara. Jakarta: Bumi Aksara. Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Lukman, Sampara. 2000. Manajemen Kualitas Pelayanan. Jakarta: STIA LAN Press. Lupiyoadi, Hamdani. 2006. Manajemen Pemasaran Jasa. Jakarta: Penerbit Salemba Empat. Martino. 2011. Jurnal Implementasi Kebijakan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (eKTP) di Kecamatan Gondokusuman Kota Yogyakarta. Masrin. 2013. Jurnal Studi Tentang Pelayanan Pembuatan KTP Elektronik (e-KTP) di Kantor Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda. Moenir, H.A.S. 2006. Manajemen Pelayanan Umum Indonesia. Jakarta: Bumi Aksara. Nazir. 2001, Metode Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia. Pasolong, Harbani. 2007. Teori Administrasi Publik. Bandung: Alfabeta. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional.
Akhmad muftizar Yunidar Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2011 tentang Standar Sarana dan Prasarana Kantor di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 126 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Taun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendokumentasian Hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Proyeksi Penduduk Di Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaporan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Purnama, Nursya'bani. 2006. Manajemen Kualitas, Perspektif Global. Yogyakarta: Ekonisia. Rahardjo, Budi. 2001. Artikel: Membangun e-Government. Ratminto. 2005. Manajemen Pelayanan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Setiawan, Guntur. 2004. Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan. Bandung: Remaja Rosdakarya Siagian, S.P. 2004. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Bumi Aksara. Sinambela, L.P. 2010. Reformasi Pelayanan Publik. Jakarta: Bumi Aksara. Subarsono, AG. 2006. Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta. Sunggono, Bambang. 1994. Hukum dan Kebijaksanaan Publik. Jakarta: Sinar Grafika. Tjiptono, Fandy dan Chandra, Gregorius. 2007. Service, Quality Satisfaction. Yogyakarta: Penerbit Andi. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Gasperz, Vincent. 1997. Manajemen Kualitas Dalam Industri Jasa. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
Akhmad muftizar Yunidar _______ 2006. Sistem Manajemen Kinerja Terintegrasi: Balanced. Scorecard dengan Six Zigma untuk Organisasi Bisnis dan Pemerintahan. Jakarta: PT Gramedia Pustaka. Wahab, Solichin Abdul. 2008. Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara. Jakarta: Bumi Aksara. Westra, Pariata dkk. 1991. Ensiklopedi Administrasi. Jakarta: Gunung Agung. Winarno, Budi. 2002. Teori dan Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta: Media Pressindo.
