ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA TESIS
PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA
Oleh:
RAHARJO YUSUF WIBISONO, S.H. NIM. 031314153057
PROGRAM MAGISTER HUKUM PASCA SARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA SURABAYA 2015
TESIS
PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA…
RAHARJO YUSUF W
ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA TESIS
PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA
Oleh:
RAHARJO YUSUF WIBISONO, S.H. NIM. 031314153057
PROGRAM MAGISTER HUKUM PASCA SARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA SURABAYA 2015
TESIS
PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA…
RAHARJO YUSUF W
ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
TESIS
PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA…
RAHARJO YUSUF W
ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
KATA PENGANTAR Puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah S.W.T., atas nikmat, rizky, serta kuasa-Nya tesis ini dapat terselesaikan. Tesis ini mengemukakan tentang proses pembuktian atas tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana yang terdapat dalam KUHP. Tesis ini dikemukakan untuk memberikan pemahaman atas kemampuan berpikir dalam memahami proses pembuktian dalam menangani perkara pidana pemalsuan surat sebagaimana yang terdapat dalam KUHP. Dalam penulisannya pun tak luput dari kesempurnaan sehingga penulis mengaharapkan adanya saran maupun kritikan atas penulisan dalam tesis ini. Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada pembimbing penulis, yakni Bapak Bambang Suheryadi, S.H., M.H., yang telah dengan sabar membimbing penulis dalam menyelesaikan tesis ini. Selain itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada : 1. Rektor dan Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah berkenan menerima penulis dalam menimba ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Airlangga; 2. Para Dosen Pengajar Magister Hukum Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah memberikan bekal ilmu hukum bagi penulis guna mengaplikasikan dalam dunia praktis; 3. Kepala Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang telah berkenan memberikan izin kepada penulis untuk melanjutkan studi magister hukum di Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Airlangga; 4. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur yang telah memberikan izin serta dispensasi waktu kepada penulis dalam menyelesaikan tugas-tugas perkuliahan; 5. Kepada kedua Orang Tua Penulis yang telah memberikan doa dan restunya kepada Penulis sehingga telah terselesaikannya misi akademis ini; 6. Kepada Isteri dan Anak-anak-ku tercinta yang telah rela tersita waktunya karena kesibukan penulis menyelesaikan studi dan tesis;
TESIS
PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA…
RAHARJO YUSUF W
ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 7. Tak lupa pula saya sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang turut serta membantu penulis dalam menyelesaikan studi ini hingga tesis ini terselesaikan. ABSTRAKSI Tindak pidana pemalsuan surat memiliki karakteristik yang berbeda dalam setiap rumusan unsur deliknya karena rumusan unsur delik tidak hanya diatur dalam KUHP melainkan dapat pula diatur diluar KUHP. Dalam rangkaian rumusan unsur delik tindak pidana pemalsuan surat baik yang terdapat didalam KUHP maupun diluar KUHP, tidak diatur secara legalitas mengenai beban pembuktian dalam rumusan unsur delik. Beban pembuktian yang dimaksud adalah harus adanya bukti asli yang dipalsu. Dalam menangani tindak pidana pemalsuan surat baik yang diatur didalam KUHP maupun diluar KUHP, baik Penyidik, Jaksa, Hakim, maupun Advokat diharuskan memahami dengan baik rumusan delik yang terkandung dalam rumusan unsur delik pemalsuan baik yang diatur didalam KUHP maupun diluar KUHP. penelitian ini, menggunakan metode pendekatan perundangundangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Penelitian ini mengedepankan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach) karena didasarkan pada pengaturan hukum pembuktian dalam tindak pidana pemalsuan. Penelitian ini tertuju pada penelitian kepustakaan terutama bidang hukum yang berarti akan menelaah dan mengkaji bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Katakunci : tindak pidana, pemalsuan surat, pembuktian
TESIS
PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA…
RAHARJO YUSUF W
ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
ABSTRACT Criminal offense of forgery has different characteristics in each formula element of the offense because the formulation of the elements of the offense are not only regulated in the Criminal Code but can also be set outside of the Criminal Code. In a series of criminal offenses formulation of the elements of the offense of forgery either contained within or outside of the Criminal Code of the Criminal Code, are not dealt with the legality of the burden of proof in the formulation of the elements of the offense. The burden of proof in question is to be genuine forged evidence. In addressing the crime of forgery either regulated under the Criminal Code or outside the Criminal Code, a good investigator, prosecutor, judge, and Advocate is required to better understand the formulation of the offense contained in the formulation of the elements of the offense of counterfeiting both regulated under the Criminal Code and outside the Criminal Code. This study, using the approach of legislation (statute approach) and the conceptual approach (conceptual approach). This study emphasizes the approach legislation (statute approach) because it is based on the setting rules of evidence in a criminal act of forgery. This study focused on the research literature, especially the field of law which means it will examine and assess the primary legal materials, secondary and tertiary. Keywords: crime, forgery, evidence
TESIS
PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA…
RAHARJO YUSUF W
ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Lembaran Negara Nomor 127 Tahun 1958, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209 ; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843; Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Jaksa Agung Republik Indonesia dengan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor : 099/KMA/SKB/V/2010; Nomor : M.NH-35.UM.03.01 Tahun 2010; Nomor : Kep-059/A/JA/05/2010; Nomor : B/14/V/2010; Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : Per-036/A/JA/09/2011 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum; Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana
TESIS
PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA…
RAHARJO YUSUF W
ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
DAFTAR ISI
Halaman HALAMAN JUDUL ................................................................................................
i
LEMBAR PENGESAHAN ......................................................................................
ii
KATA PENGANTAR ..............................................................................................
iii
ABSTARKSI ............................................................................................................
iv
ABSTRACT..............................................................................................................
v
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN ........................................
vi
DAFTAR ISI ............................................................................................................ vii BAB I
PENDAHULUAN 1. Latarbelakang Penelitian .....................................................................
1
2. Rumusan Masalah ...............................................................................
6
3. Tujuan Penelitian.................................................................................
6
4. Manfaat Penelitian ..............................................................................
6
5. Metode Penelitian ...............................................................................
7
5.1. Tipe Penelitian..............................................................................
7
5.2. Pendekatan Penelitian ..................................................................
7
5.3. Sumber Bahan Hukum Penelitian ................................................
8
6. Tinjauan Pustaka .................................................................................
9
a. Pemalsuan ......................................................................................
9
b. Surat ............................................................................................... 10 c. Pemalsuan Surat ............................................................................. 12
TESIS
PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA…
RAHARJO YUSUF W
ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA d. Unsur-Unsur Pemalsuan Surat ........................................................ 12 e. Jenis-Jenis Delik Pemalsuan ........................................................... 15 7. Pertanggungjawaban Sistematika ........................................................ 17
BAB II
KARAKTERISTIK
TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT
DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA 1.
Filosofis Perbuatan Pidana Pemalsuan Surat Dalam Kitab UndangUndang Hukum Pidana ........................................................................ 19
2.
Bentuk Perbuatan Pidana Pemalsuan Surat Dalam Kitab UndangUndang Hukum Pidana ........................................................................ 29
BAB III HUKUM
PEMBUKTIAN
DALAM
MENANGANI
TINDAK
PIDANA PEMALSUAN SURAT DALAM KITAB UNDANGUNDANG HUKUM PIDANA 1.
Sistem Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana.................................. 40
2.
Sistem Pembuktian dalam Delik Pemalsuan Surat Di Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana .......................................................... 52
3.
Contoh Kasus Pembuktian Pemalsuan Surat ........................................ 60 3.1.Tahapan Penyidikan ...................................................................... 60 3.2.Tahapan Persidangan .................................................................... 62
BAB IV PENUTUP A. Kesimpulan ......................................................................................... 64 B. Saran ................................................................................................... 64 DAFTAR BACAAN
TESIS
PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA…
RAHARJO YUSUF W
ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
TESIS
PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA…
RAHARJO YUSUF W
