Adapt Asia yang diimplementasikan oleh Yayasan Transformasi Kebijakan Publik

Memperkuat Kelembagaan Pemerintah Daerah Dalam Rangka Mengintegrasikan Adaptasi Perubahan Iklim kedalam Rencana Pembangunan Daerah di Kabupaten Gorontalo Proyek ICCTF/Adapt Asia yang diimplementasikan oleh Yayasan Transformasi Kebijakan Publik

Capaian Proyek

Kajian kerentanan yang dilakukan sebelumnya oleh DNPI di tahun 2014 juga hanya menganalisa kerentanan di tingkat Provinsi, belum ada analisa spesifik tingkat Kabupaten Gorontalo. Selain itu, belum ada analisa proyeksi iklim dan resiko iklim. Sementara analisa ini penting untuk menyusun pilihan dan scenario adaptasi perubahan iklim di tingkat Kabupaten.

Salah satu proyek yang terpilih pada saat Call for Proposal 2015 ialah: “Memperkuat Kelembagaan Pemerintah Daerah Dalam Rangka Mengintegrasikan Adaptasi Perubahan Iklim kedalam Rencana Pembangunan Daerah di Kabupaten Gorontalo”. Proyek ini dilaksanakan oleh Yayasan Transformasi Kebijakan Publik (“Transformasi”), dan merupakan salah satu proyek yang sukses.

Selama implementasi proyek, Transformasi mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah Kabupaten Gorontalo melalui pembentukan Kelompok Kerja Adaptasi Perubahan Iklim (POKJAAPI). POKJA-API bekerjasama dengan Transformasi dalam menyusun Kajian Kerentanan dan Resiko Iklim Kabupaten Gorontalo sampai tingkat desa, menyusun Strategi dan Rencana Aksi Adaptasi Perubahan Iklim serta mengintegrasikannya ke dalam RPJMD 20162021, RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) 2017, Rencana Kerja (Renja) 2017, dan RKA (Rencana Kerja dan Anggaran) 2017, dan rencana kerja beserta dokumen pemerintah daerah terkait lainnya.

Kabupaten Gorontalo dipilih sebagai lokasi proyek karena merupakan salah satu Kabupaten paling rentan terhadap dampak perubahan iklim berdasarkan Kajian DNPI 2014 dan RAN API namun memiliki kapasitas yang rendah. Namun, Transformasi telah mengidentifikasi beberapa peluang, diantaranya: Kabupaten ini baru saja menyelenggarakan pemilihan kepala daerah, dan Bupati & Wakil Bupati terpilih tersebut harus mempersiapkan RPJMD, Transformasi juga mencatat bahwa Bupati terpilih merupakan seorang akademisi yang memiliki latar belakang ilmu lingkungan dan memiliki ketertarikan terhadap isu konservasi lingkungan hidup. Oleh sebab itu, dianggap akan lebih mudah untuk berdiskusi mengenai pengarusutamaan perubahan iklim ke dalam rencana pembangunan daerah Kabupaten Gorontalo. Kendala utama yang teridentifikasi dalam pelaksanaan proyek utamanya adalah: (1) di dalam UU No 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, Perubahan Iklim bukan merupakan urusan yang dibagi/diserahkan kepada Pemda Kab/Kota; (2) Permendagri No 13/2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, tidak ada nomenklatur program/kegiatan dan anggaran yang bisa menjadi dasar bagi Pemda untuk mengalokasikan dana dari APBD bagi program/ kegiatan terkait adaptasi perubahan iklim. Namun, kendala tersebut dapat dijembatani dengan mengacu pada RPJMN 2015-2019 pada BUKU II terkait Pembangunan Lintas Bidang, dimana isu perubahan iklim memberikan mandat kepada pemda untuk mengintegrasikan strategi API ke dalam perencanaan pembangunan daerah.

Infosheet Program Indonesia Climate Change Trust Fund - Transformasi

SK Pokja APi Kabupaten Gorontalo & suasana rapat koordinasi Pokja-API Kabupaten Gorontalo

2

daerah dipresentasikan dalam acara tersebut. Bupati Gorontalo merupakan salah satu pembicara dalam sesi tersebut dan beliau juga memberikan presentasi tentang “Menguatkan Kemitraan Aksi Daerah dan Adaptasi Perubahan Iklim”.

Target proyek ini adalah mengintegrasikan Strategi API ke dalam RPJMD sesuai instruksi dalam surat pengantar Bappenas kepada Bupati Gorontalo. Pada pelaksanaannya, proyek ini berhasil melebihi target yang telah ditetapkan sebelumnya. Selain terintegrasi dalam RPJMD, Strategi API juga terintegrasi pada rencana kerja pemda, rencana kerja dan anggaran 2017.

Pada tahap akhir proyek, Pemerintah Kabupaten Gorontalo telah berhasil mengintegrasikan adaptasi perubahan iklim ke dalam rencana pembangunan daerah termasuk RPJMD 2016-2021, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2017, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RENJA SKPD dan RKA) 2017. RPJMD merupakan payung yang dapat mengintegrasikan adaptasi perubahan iklim kedalam rencana pembangunan. Pasal adaptasi perubahan iklim dalam RPJMD merupakan alasan kuat untuk mengintegrasikan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim kedalam rencana pembangunan daerah dan khususnya dalam alokasi anggaran. Terdapat 19 program terkait adaptasi perubahan iklim yang melibatkan 9 Dinas/Badan: Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup, BPBD, Dinas Perhubungan, Dinas Pendidikan & Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum yang memiliki anggaran sebesar 53,9 milyar Rupiah dari total anggaran 500 milyar Rupiah atau sekitar 10.5% dari total RAPBD.

Selama proyek berlangsung, kegiatan diseminasi mengenai keberhasilan bantuan teknis telah dilakukan dalam beberapa acara yaitu: (i) Proyek ini dipresentasikan dalam “Diskusi Pojok Iklim KLHK” pada 2 November 2016. Dalam acara tersebut Bupati Gorontalo memaparkan keberhasilan Gorontalo dalam mengarusutamakan adaptasi perubahan iklim kedalam RPJMD; (ii) Kesuksesan proyek ini juga mengantarkan Bupati Gorontalo untuk memaparkan proyek ini dalam COP-22 di Marrakech Maroko dalam sesi “Empowering Innovation and Enhancing Climate Change Action for Sustainable Development”. Beliau merupakan satu-stunya Kepala Daerah tingkat II di Indonesia yang terlibat dalam COP 22 UNFCCC; (iii) Partisipasi dalam “Indonesia Climate Week 2016” yang diadakan oleh KLHK bekerjasama dengan Indonesia Climate Alliance (ICA), dimana sukses dari Kabupaten Gorontalo dalam mengintegrasikan adaptasi perubahan iklim kedalam rencana pembangunan

RPJMD 2016 – 2021 dan RKPD 2017


3

Alokasi Dana APBD 2017 Untuk Kegiatan Perubahan Iklim Berdasarkan APBD Kab Gorontalo: No

Nama Program

SKPD

Anggaran (Rupiah)

1

Prog Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun

Dinas Pendidikan

8.415.169.600,00

2

Prog Pengembangan Lingkungan Sehat

Dinas Kesehatan

1.621.728.500,00

3

Prog Pencegahan & Penanggulangan Penyakit Menular

Dinas Kesehatan

2.520.243.000,00

4

Prog Rehabilitasi Jalan & Jembatan

Dinas PU

34.230.150.000,00

5

Prog Pengembangan, Pengelolaan, & Konservasi Sungai, Danau & Sumber Air lainnya

Dinas PU

371.400.000,00

6

Prog Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum & Air Limbah

Dinas PU

8.408.500.000,00

7

Prog Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong

BPBD

300.000.000,00

8

Prog Pembangunan Turap/Talud/Bronjong

BPBD

654.400.000,00

9

Prog Pencegahan Dini & Penanggulangan Korban Bencana Alam

BPBD

886.710.875,00

10

Prog Pengembangan Perumahan

Dinas Perumahan & KP

11

Prog Pengembangan Kinerja Pengelolaan Sampah

Dinas LH & SDA

2.158.907.028,00

12

Prog Pengendalian Pencemaran & Perusahan Lingkungan Hidup

Dinas LH & SDA

210.000.000,00

13

Prog Perlindungan & Konservasi Sumber Daya Alam

Dinas LH & SDA

58.500.000,00

14

Prog Rehabilitasi & Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam

Dinas LH & SDA

150.000.000,00

15

Prog Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

Dinas LH & SDA

2.287.300.000,00

16

Prog Peningkatan Pelayanan Angkutan (Uji Emisi)

Dinas Perhubungan

1.064.750.000,00

17

Prog Peningkatan Ketahanan Pangan

Dinas Ketahanan Pangan

18

Prog Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan

Dinas Pertanian

9.485.625.000,00

19

Prog Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan

Dinas Pertanian

309.830.000,00 TOTAL

14.209.800.000,00

827.345.000,00

53.940.209.003,00

Belanja langsung: Rp. 722.277.534.685 Belanja tidak langsung: Rp. 508.966.462.729 x 10% = 50.896.646.279 Realisasi pada kegiatan adaptasi perubahan iklim sebesar Rp. 53.940.209.003 atau 10,5 %.

merupakan sosialisai mengenai pencapaian pengarusutamaan adaptasi perubahan iklim kepada kebupaten-kabupaten lain tersebut. Pertemuan ini juga dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri dan KLHK untuk mengamati bagaimana mengarus-utamakan perubahan iklim ke dalam rencana pembangunan daerah. Dalam pertemuan ini dilakukan Penandatanganan Komitmen Bersama Sinergi Kebijakan Adaptasi Perubahan Iklim yang dilakukan oleh para kepala Bappeda se-Provinsi Gorontalo.

Keberhasilan ini menginspirasi pemerintah daerah lainnya untuk melakukan upaya yang sama. Bupati Gorontalo, Nelson Pomalingo menyelenggarakan acara “Konsultasi Kebijakan API dengan Pemerintah Provinsi Gorontalo & Pemkab/Pemkot Se-Provinsi Gorontalo” yang diadakan tanggal 7 Februari 2017 di Gorontalo, dan dihadiri oleh Gubernur Gorontalo dan Bupati/Walikota dan Kepala Bappeda se-Prov Gorontalo. Pada acara tersebut Bupati Gorontalo mempresentasikan kebijakan pemerintah Kabupaten Gorontalo mengenai perubahan iklim, dan sekaligus


4

Penandatanganan Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah se-Provinsi Gorontalo disaksikan oleh Bappeda Provinsi Gorontalo, Transfsormasi, Kemendagri dan KLHK 08/02/2017.

Kegiatan Sosialisasi kebijakan adaptasi perubahan iklim oleh Bupati Kabupaten Gorontalo, Transformasi & BMKG stasiun Jalaludin Gorontalo 09/02/2017

Saat ini Kemendagri sedang merevisi Permendagri No 13/2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dimana akan memasukkan urusan Perubahan Iklim menjadi nomenklatur program/kegiatan dan anggaran baru sehingga bisa menjadi acuan pemda untuk mengalokasikan anggaran program/kegiatan perubahan iklim dari APBD mereka.

Belum adanya petunjuk dalam pengintegrasian adaptasi perubahan iklim ke dalam RPJMD akan merupakan kendala dalam implementasi komitmen tersebut. Dalam hal Kabupaten Gorontalo, kesuksesan proyek dicapai salah satunya karena dukungan penuh dari pemerintah daerah, khususnya Bupati yang memiliki latar belakang konservasi lingkungan hidup, dan bantuan dari ICCTF/Transformasi. Disamping itu,


5

Inisiatif Pemerintah Pusat Dalam Mengarusutamakan Pertimbangan Mengenai Perubahan Iklim Kedalam Rencana Pembangunan

Perlunya untuk mengarusutamakan pertimbangan mengenai perubahan iklim ke dalam rencana pembangunan telah diatur dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), 2015-2019. Beberapa kementerian dan lembaga telah mengeluarkan kebijakan dan pedoman teknis sebagai panduan daerah dalam merencanakan dan menganggarkan kegiatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Pada tingkat operasional, perlu ada sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan pusat dengan daerah khususnya terkait pembagian urusan pemerintah konkuren (pusat, daerah tingkat I dan II).

Permendagri No.54 tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, belum mencantumkan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim sebagai bagian dari penelaahan untuk rencana pembangunan berkelanjutan dalam penyusunan RPJMD. dan Peremendagri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Pemerintah daerah perlu menyadari adanya perubahan kebijakan perubahan iklim ditingkat pusat ini, khususnya kebutuhan untuk mengarusutamakan pertimbangan perubahan iklim (mitigasi dan adaptasi) kedalam rencana pembangunan daerah agar kebijakan perubahan iklim dapat disinkronisasikan kedalam pembangunan baik nasional maupun daerah. Penting bagi pemerintah daerah khususnya yang akan menyusun RPJMD, untuk memahami instrumen kebijakan terkait pengarusutamaan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

Saat ini sedang dirancang Peraturan Pemerintah tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren (RPP PUPK) yang telah memasukan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim sebagai bagian dari urusan konkuren. sebagai turunan dari UU No 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah dimana perubahan iklim telah diusulkan menjadi bagian dari urusan pemerintahan daerah bidang lingkungan hidup. Pengesahan RPP PUPK ini akan berpengaruh besar pada pelaksanaan kebijakan perubahan iklim di daerah khususnya terkait aspek perencanaan dan penganggaran.

Hal ini khususnya seiring dengan diadakannya pemilihan 101 kepala daerah baik gubernur dan bupati/walikota secara serentak pada 15 Februari 2017 lalu. Pemerintahan baru yang dipimpin oleh gubernur dan bupati/walikota yang baru terpilih ini harus mempersiapkan RPJMD dan mereka diharapkan mampu untuk mengintegrasikan dan mengarusutamakan pertimbangan perubahan iklim kedalam rencana pembangunan daerah termasuk memasukan anggaran yang diperlukan untuk hal tersebut ke dalam rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Kementerian Dalam Negeri saat ini juga sedang melakukan harmonisasi antara Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) dengan kebijakan kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian (K/L) terkait perubahan iklim. Hal ini akan mendorong kesinambungan perencanaan pembangunan nasional dan daerah termasuk penganggaran untuk kegiatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Beberapa Permendagri yang akan diamandemen meliputi


6

Langkah Ke Depan Agenda pertemuan sementara meliputi: (i) Sambutan Bappenas mengenai pengarusutamaan pertimbangan perubahan iklim ke dalam RPJMN 2016-2020; (ii) Sambutan USAID/ICCTF tentang pengelolaan dan penyaluran dana untuk membiayai kegiatan-kegiatan terkait perubahan iklim dan sesuai dengan rencana pendanaan pemerintah Indonesia; (iii) Sambutan Kementerian Dalam Negeri mengenai pengarusutamaan pertimbangan perubahan iklim kedalam rencana pembangunan daerah; (iv) Sambutan Transformasi mengenai kemitraan dengan pemerintah daerah. Selain hal tersebut diatas, akan dilakukan paparan yang akan mencakup hal berikut: (i) Presentasi akademisi tentang dampak perubahan iklim di Indonesia dengan skenarion iklim global; (ii) Presentasi dari Bupati Gorontalo tentang kebijakan adaptasi perubahan iklim di Kabupaten Gorontalo; (iii) Presentasi dari kepala daerah lainnya tentang kebijakan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di daerahnya; (iv) Presentasi oleh Transformasi tentang pembelajaran dari pendampingan teknis dalam mengarusutamakan API di Kabupaten Gorontalo. Presentasi bimbingan teknis akan mencakup: (i) Sosialisasi RPP PUPK, Permendagri 54/2010, dan Permendagri No. 13/2006 oleh Kemendagri; (ii) Sosialisasi Permen LHK No.33/2016 yang akan dipresentasikan oleh KLHK; dan (iii) Sosialisasi Modul-modul Pengarusutamaan Perubahan Iklim dalam Perencanaan Pembangunan Daerah yang akan dipaparkan Sekretariat RAN-API dan Sekretariat RAN-GRK.

Mengambil contoh sukses bantuan teknis di Kabupaten Gorontalo dan inisiatif dari Kementerian Dalam Negeri untuk mengarusutamakan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim ke dalam rencana pembangunan daerah, ICCTF saat ini mempertimbangkan untuk mendiseminasikan lebih lanjut kebutuhan untuk mengintegrasikan pertimbangan perubahan iklim kedalam RPJMD. ICCTF melalui Transformasi akan menggunakan momentum pilkada serentak di 101 kabupaten/kota untuk membantu pemerintah daerah yang baru dalam mengarusutamakan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim kedalam RPJMD dan dokumen-dokumen lainnya yang akan disusun. ICCTF (diwakili oleh Transformasi) akan memimpin inisiatif ini dan akan berkolaborasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Bappenas dalam pertemuan 2 hari. Pertemuan ini akan diadakan di Bulan Mei 2017 di Jakarta. Peserta pertemuan merupakan 101 Kepala Provinsi dan Kabupaten/ Kota beserta Bappeda dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah Tingkat I dan Tingkat II dari pemerintahan yang baru terpilih. Jumlah peserta diperkirakan sekitar 200 orang yang mewakili 101 pemerintahan baru. Tujuan pertemuan ini adalah: (i) Sosialisasi kebijakan pemerintah dalam dalam mengarusutamakan perubahan iklim (adaptasi dan mitigasi) kepada pemerintah daerah yang baru terpilih (adaptasi dan mitigasi) ke pemerintah daerah yang baru terpilih; (ii) Berbagi pembelajaran dari pemerintah daerah yang telah berhasil mengintegrasikan pertimbangan perubahan iklim kedalam rencana pembangunan sebagai inspirasi bagi daerah lainnya (kasus Gorontalo); dan (iii) Untuk mendorong komitmen kepala daerah yang baru terpilih untuk mengarusutamakan perubahan iklim dalam perencanaan pembangunan daerah


Pertimbangan pentingnya memberikan pelatihan untuk mengarusutamakan pertimbangan perubahan iklim kedalam rencana anggaran pemerintah daerah (RAPBD) khususnya bagi staf perwakilan dari 101 kabupaten/kota. Rencana ini membutuhkan diskusi lebih lanjut karena, jika dilakukan, akan menjadi tugas besar bagi seluruh institusi yang terkait.

7

PROFIL ICCTF

Lembaga Dana Perwalian Perubahan Iklim Indonesia (Indonesia Climate Change Trust Fund/ICCTF) merupakan satu-satunya lembaga dana perwalian di Indonesia untuk perubahan iklim yang dikelola oleh Pemerintah Indonesia. ICCTF didirikan pada tanggal 14 September 2009 dengan tujuan utama untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi koordinasi penanganan perubahan iklim di Indonesia sesuai dengan Rencana Aksi Nasional/Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN/RAD-GRK) dan Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim (RAN-API).

Indonesia Climate Change Trust Fund

Tujuan kelembagaan ICCTF adalah mengarusutamakan isu perubahan iklim ke dalam perencanaan pembangunan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota, serta mengimplementasikan kegiatan mitigasi dan adaptasi penurunan emisi GRK. Dengan mendorong dan menyalurkan sumber daya domestik dan pendanaan internasional ke proyek-proyek yang selaras dengan rencana pelaksanaan RAN/RAD-GRK, ICCTF mendukung target penurunan emisi Indonesia sebesar 29 persen dengan usaha sendiri dan 41 persen dengan bantuan internasional di tahun 2030. Dalam periode 2016-2018, ICCTF mendanai 18 program penanganan perubahan iklim di berbagai lokasi di Indonesia, sesuai dengan tiga fokus area lembaga, yaitu mitigasi berbasis lahan, energi, serta adaptasi dan peningkatan ketahanan. Dalam periode 2010-2016, program penanganan perubahan iklim yang telah didanai oleh ICCTF sebanyak 36 program. Mitra pelaksana kegiatan-kegiatan ICCTF tersebut adalah Kementerian/Lembaga, LSM, dan Universitas. Tahun 2017 ICCTF menyalurkan pendanaan ke 27 lembaga yang telah lulus seleksi proposal. 11 lembaga terpilih untuk program ICCTF-UKCCU, 12 proposal lembaga terpilih untuk program ICCTF-USAID Mitigasi Berbasis Lahan, dan 4 proposal lembaga terpilih untuk program ICCTF-USAID Adaptasi dan Ketahanan.

Informasi selengkapnya kunjungi www.icctf.or.id Narahubung: Adhi Fitri Dinastiar Communication Officer ([email protected]) (+6282 22 685 4874)


8

Adapt Asia yang diimplementasikan oleh Yayasan Transformasi Kebijakan Publik

Recommend Documents