Ada Peran Wapres Budiono

Pendiri BERLIN SIAHAAN

Surat Kabar Umum nEDISI 054 THN III SENIN 3 - 16 JUNI 2013

Pemimpin Redaksi JENRI, SH

1

nHARGA: @Rp 3.500,-

Luar Jawa + Ongkos Kirim

Informasi Aspirasi Rakyat

E-mail: [email protected]

HOTLINE PASANG IKLAN DAN PENGADUAN KANTOR REDAKSI 021-3190 2301 - 0813 1533 8511

nEDISI 055 THN III SENIN 3 - 16 JUNI 2013

Anggaran Rp2,02 Triliun

Diduga Mark-up Pembangunan Jalan Layang Non-Tol Casablanca Jakarta, METROPOLITAN POS, Anggaran Rp2,02 Triliun pembangunan Jalan Layang Non-Tol Casablanca di duga Mark-up. Pasalnya beberapa item pekerjaan termasuk pekerjaan teknologi tinggi, sehingga penetapan kerja satuan sesuka hati, seperti, pengadaan pemasangan “pot bearing’ yang harganya tidak masuk

Bersambung Hal 15........Diduga

Dugaan Korupsi Toilet Dinas Kebersihan

Foke Bakal Diperiksa Kejagung Jakarta, METROPOLITAN POS, Mantan Kepala Dinas Kebersihan DKI Jakarta, Eko Bharuna, belum diperiksa juga, terkait dugaan kasus korupsi pengadaan mobil toilet VVIP besar dan kecil Dinas Kebersihan Pemerintah Provinsi DKI senilai Rp 5,3 miliar masih disidik Kejaksaan Agung (Kejagung). Jaksa Muda Pidana Khusus, Andhi Nirwanto mengatakan terus memeriksa saksi yang terkait dengan kasus tersebut. Namun, Kejagung belum memberi penegasan apakah akan memeriksa mantan Gubernur DKI Fauzi Bowo alias Foke sebagai Bersambung Hal 15........Foke

kasus bailout Bank Century

Profil Karina Ranau

Bisa Jatuh ke Arya SEJAK namanya mencuat karena aksi gebrak meja sambil mengatakan “Demi tuhan,” Arya Wiguna mulai banyak dikenal orang. Namun entah kenapa ketenarannya tersebut dimanfaatkan Arya untuk mendekati para wanita. Vitalia Sesha, Dewi Sanca dan Rosnita Putri Permata merupakan wanita yang pernah didekati Arya. Sayangnya ketiga perempuan tersebut tidak termakan rayuan gombal yang dilancarkan Arya. Berbeda dari ketiganya, Karina Ranau membiarkan Arya bermain dengan

Ada Peran Wapres Budiono Jakarta, Metropolitan Pos

Pak Boediono pastilah ada dalam pemberian FPJP. Selaku Gubernur Bank Indonesia yang tentunya tahu, tentu mengerti soal pemberian FPJP

K

Bersambung Hal 15 ........Bisa Jatuh

Tokoh Masyarakat Peduli Adat Samosir

Tongam Sitinjak ST Anggota DPRD Kab. Samosir Mengundurkan Diri

Pangururan, METROPOLITAN POS, Tokoh Masyarakat Peduli Adat Samosir, Polmen Naibaho, mengatakan, mantan Ketua DPRD Kabupaten Samosir, Tongam Sitinjak ST mengundurkan diri dari anggota DPRD Kab. Samosir, sekaligus dari Partai Hanura sejak Rabu, 29 Mei 2013. Bersambung Hal 14........Tongam

Natala Sumedha, SE Ak bersama Tatan Bustanul Arifin Spd

Resmi Dilantik Anggota DPRD Karawang Pengganti Antar Waktu Karawang, METROPOLITAN POS, Natala Sumedha SE Ak, menggantikan Karda Wiranata SH dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), dan Tatan Bustanul Arifin Spd menggantikan Hj. Nurlatifah dari Partai Bulan Bintang (PBB) resmi dilantik sebagai anggota DPRD Karawang Pengganti Antar Waktu (PAW) Rabu (29/5). Prosesi pelantikan dan pengambilan sumpah jabatannya sebagai Anggota DPRD dilakukan oleh

Bersambung Hal 15........Resmi Dilantik

Terkait Peliputan Pungli Uji KIR

Pejabat UPT Balai PKB Ujung Menteng Bersama Security Dilapor ke Polres Jaktim Jakarta, METROPOLITAN POS, Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Pengujian Kenderaan Bermotor (PKB) Ujung Menteng, Jakarta Timur, M Soleh Thaher SSos, dan Humas UPT Balai PKB, Zulkarnaen bersama Security, Yono, dilaporkan ke Polres Jakarta Timur terkait UU Pers No 40 tahun 1999 tentang Pers.

Gibson Sibarani (47) wartawan Metropolitan Pos, telah melaporkan Kepala UPT Balai PKB Ujung Menteng, Jakarta Timur, M Soleh Thaher SSos, dan Humas UPT Balai PKB, Zulkarnaen bersama Security, Yono ke Polres Jakarta Timur dengan laporan Polisi No Pol 763/K/V/2013/RJT pada tanggal

omisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendapat beberapa dokumen dari mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait penyidikan kasus bailout Bank Century. Dokumen-dokumen itu merupakan dokumen penting, yang belum pernah terungkap sebelumnya di publik. Selain dokumen, Abraham mengungkapkan, bahwa pihaknya mendapat keterangan menjanjikan dari Sri Mulyani. Bahkan bernilai sempurna untuk membongkar kasus Century lebih luas. Terutama untuk menyeret Wakil Presiden, Boediono yang dikabarkan ikut berandil dalam penggelontoran dana talangan sebesar Rp 6,7 triliun tersebut. “Tapi keterangan ini akan menjadi keterangan yang sangat berguna kalau didukung keterangan tersangka Budi Mulya,” kata Abraham kepada wartawan. Sebelumnya, Abraham juga menegaskan adanya peran Wakil Presiden Boediono dalam pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) ke Bank Century pada 2008. Selaku Gubernur Bank Indonesia saat itu, katanya, Boediono tentu Bersambung Hal 15........Budiono

BPN Kota Administrasi Jakut

Serahkan 1.250 Sertifikat Prona ke Warga

Bersambung Hal 15........Pejabat

Diduga Drs Priyono MSi Palsukan Perusahaan Pelaksana

Kejagung Usut Tuntas Korupsi APBD 2009 di BLK Las Condet Jaktim Jakarta, METROPOLITAN POS, Perusahaan di palsukan pejabat dan direkayasa sebagai pelaksana proyek untuk pembangunan pagar gapura BLK Las Condet Jakarta Timur, dalam APBD tahun 2009 sebesar Rp800 juta. Mantan Kepala UPT BLK Las Condet Jakarta Timur, Drs Priyono MSi diduga korupsi anggaran proyek pembangunan pagar gapura BLK Las Condet Jakarta Timur dalam APBD tahun 2009 sebesar Rp800 juta dengan bersekongkol memalsukan dan merekayasa perusahaan PT Paradang Putrabadi, jalan Gunung Sahari Ancol Ampera V No 41 Jakarta Utara sebBersambung Hal 14........Kejagung

Drs. Dwi Christianto MM, Kasie Pendaftaran Tanah dan Hak Tanah Kantor BPN Jakut Jakarta, METROPOLITAN POS, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Administrasi Jakarta Utara serahkan 1.250 sertifikat tanah ke warga Sunter Agung Kecamatan tanjung Priuk dengan Prodak Nasional (Prona). Bersambung Hal 15........BPN Kota

2

REDAKSI

EDISI 055 THN III SENIN 3 - 16 JUNI 2013

STASIUN DIPERCANTIK Untuk kenyamanan penumpang Comuter Line sejumlah stasiun kereta dipercantik dengan dengan membangun gerbang elektronikrencana tarif progresif Kereta Rel Listrik atau KRL serta penerapan e-ticketing penuh tanpa pembatasan jam yang rencananya akan diterapkan tangal 1 Juni 2013 ditunda hingga bulan Juli karena masih kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat sehingga penumpang masih banyak yang belum bisa menggunakannya.

Diterbitkan Oleh PT Sukses Parna Sejahtera SK MENHUM & HAM RI : Nomor : AHU-0016178.AH.01.09. Tahun 2011

Penasehat Hukum Drs. Jatenangan Manalu SE MM H.Hum, Hotman Sitorus SH MH, Paulus Subandi SH MH, Poltak Siringoringo SH MH., Sabar Siahaan SH. Ferdinan Montorori SH.MH., Abang Nur Yasin SH, Pendiri Jenri, Berlin Siahaan, Robert N Pemimpin Umum/Pemimpin Perusahaan Berlin Siahaan. Pemimpin Redaksi Jenri, SH Redaktur Pelaksana Firdaus Panjaitan Redaktur Jamadin, Laris Naibaho Manager Pemasaran Hasadungan Siregar Sekretaris Redaksi Mula Tua, Andhika Cipta Labora. Bagian Keuangan Juliana Dewan Redaksi Jenri, SH, Peris, Parel N, Laris Naibaho, SH Tumbur Limbong, Pa’bona, Andar Sitanggang, Posman Sijabat. Staf Redaksi Jhonni T. Tampubolon, Husein Irawan, Bambang Sutaji, Bhenry Natal, Agung Mangaristua, Dewi K Putriani, Ekson H, Halomoan Hutapea, Hermawan S, Mulyadi, Sungkunan S, Lasma S, Denny Siahaan.

Litbang Onasis, Jonni, Robert N, Marlon N SE., Tony N SE., Parel Naibaho, Anton. S STAF AHLI William Satar, SH (Budaya, Pariwisata & HAKI) Layout Tatema Marunduri, Aditya Bagian Sirkulasi Mulatua, Rinaldi Josua Penasehat Andar Situmorang SH ML, Jack Monang Napitupulu, Perdi Sitanggang, Kol. (Pur) Drs. Lauasa M. Hutagalung, H. Sitanggang

Alamat Redaksi : Jl. Kramat Raya No 1 Blok B Gedung Paseban, Jakarta Pusat 10450 Telp. 021-51393635, 31902301 Fax. 021- 31902301 E-mail: [email protected]

REKENING BANK : BANK BCA REK NO : 0948118320 BANK BRI REK NO 086201003057507 A.N: JENRI SITANGGANG

TARIF IKLAN Iklan Kuping Ukuran Standart Iklan Warna Ukuran 3R Iklan Warna Ukuran 4R Photo Iklan Kolom Ukuran Standart Iklan 1 Halaman Penuh Warna Iklan 1/2 Halaman Warna Iklan ¼ Halaman Warna Iklan 3/4 Halaman Warna

= = = = = = = =

RP 500.000,RP 1.000.000,RP 2.000.000,RP 50.000,RP 24.000.000,RP 12.000.000,RP 6.000.000,RP 3.000.000,-

DIBUTUHKAN PERWAKILAN, BIRO DAN WARTAWAN : 1. Depok 2. Ciamis 3. Tasikmalaya 4. Banjar 5. Sumedang 6. Majalengka 7. Cianjur 8. Subang 9. Provinsi Jabar 10. Provinsi Jawa Timur

11. Denpasar 12. Nusa Tenggara 13. Kalimantan Timur 14. Kalimantan Selatan 15. Sumatera Utara 16. Sumatera Barat 17. Sumatera Selatan 18. Lampung 19. Sulawesi

Bagi anda yang berminat Hubungi Kantor Redaksi JURISMAN SITANGGANG : 081315338511

Catatan kritis untuk kurikulum 2013 M ENTERI Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh pernah mengibaratkan pro-kontra Kurikulum 2013 seperti pertandingan sepak bola. “Ibarat pertandingan sepak bola, mereka yang menolak kurikulum baru itu penonton, sedangkan pemain dan wasit dapat menerimanya,” katanya dalam sebuah pertemuan dengan guru PGRI se-Jatim. Ibarat Mendikbud itu agaknya benar, karena para guru, anggota profesi keguruan, dan praktisi/pengamat pendidikan yang sudah menyimak kurikulum baru itu umumnya dapat menerima. Jika para guru umumnya dapat menerima, karena beban yang ditanggung selama ini justru menjadi ringan dengan adanya kurikulum baru itu, maka para praktisi/pengamat menerimanya dengan catatan. Catatan itu antara lain datang dari pengamat pendidikan Darmaningtyas yang juga merupakan salah satu anggota tim perumus Kurikulum 2013 yang ditunjuk Mendikbud. “Kurikulum 2013 itu sendiri bukan sesuatu yang baru, karena merupakan kombinasi dari cara belajar siswa aktif (CBSA) dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP),” ucapnya di Sidoarjo (14/5). Dalam forum kajian ilmiah bertajuk “Arah Pendidikan Nasional di Era Global” yang diselenggarakan Dewan Pendidikan Jawa Timur, ia menjelaskan CBSA dulu gagal, karena masyarakat belum siap. “CBSA itu mengajarkan murid bersikap kritis, tapi orang tua belum siap. Ketika murid bersikap kritis, seringkali justru memicu benturan dengan orang tua yang masih bersikap konservatif,” ungkapnya. Hal yang sama, menurut dia, juga melingkupi penerapan Kurikulum 2013 yang sebenarnya lebih disebabkan oleh ketidaksiapan guru, karena mayoritas guru baru memahami KTSP, tapi tiba-tiba ada rencana perubahan menjadi Kurikulum 2013. “Karena itu, perlu waktu agar semuanya siap, saya kira hal itu lebih baik daripada nanti ada masalah baru,” tutur pria yang akrab dipanggil Tyas itu. Catatan yang tidak berbeda juga datang dari Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Jawa Timur yang meminta penundaan pelaksanaan Kurikulum 2013 hingga tahun ajaran 2014/2015. “Para pengajar belum tersentuh dengan kurikulum baru (2013). Guru yang mata pelajarannya hilang atau disatukan butuh waktu untuk penyesuaian dengan penerapan

kurikulum tersebut,” ujar Ketua PGRI Jatim, Ichwan Sumadi, di Surabaya (2/5). Bercermin dari pelaksanaan UN (Ujian Nasional) 2013 yang karut marut, PGRI mengusulkan ke Kemendikbud untuk dua hal yakni prioritas pemberdayaan guru dan menghapus UN. Hal yang sama juga dikemukakan pengamat pendidikan yang pernah menjadi anggota Dewan Pendidikan Jatim, Prof Daniel M. Rosyid. Bahkan, secara ekstrem, ia mengibaratkan bahwa kebutuhan utama bukan perubahan kurikulum, tapi perubahan guru dan budaya belajar. “Guru harus profesional, jangan diintervensi birokrat pendidikan dan wali murid, tapi pembinaannya dilakukan oleh organisasi profesi guru. Budaya belajar juga dikembangkan dengan membangun budaya membaca yang sehat, pengalaman dan praktik diskusi kelas, budaya menulis, lalu beri kesempatan luas untuk berbicara,” tukasnya. Ujian Nasional Catatan kedua terkait Kurikulum 2013 adalah sistem evaluasi melalui ujian nasional (UN) yang justru dinilai terlalu kognitif, padahal Kurikulum 2013 sendiri menampung tiga aspek (kognitif, perilaku, keterampilan). “Saya setuju UN, sepanjang tidak dimaksudkan untuk penentu kelulusan, tapi hanya sebagai alat pemetaan kualitas dan hanya menjadi milik pemerintah. Kalau kurikulum baru diterapkan, tapi evaluasinya menggunakan UN berarti ada inkonsistensi,” kata pengamat pendidikan Darmaningtyas. Sebagai alat pemetaan, pelaksanaan UN tidak mesti di ujung (kelas akhir), tapi bisa di tahun kedua. Pelaksanaannya juga tidak harus tiap tahun, tapi bisa dua tahun sekali. “Hasilnya, sekolah yang nilai hasil UN-nya rendah, justru harus didukung dengan dukungan anggaran dan program. Pada tingkat tertentu, akan terjadi pemerataan kualitas pendidikan. Kalau seperti sekarang, hasil UN justru memicu kesenjangan antara sekolah maju dan sekolah pinggiran. Yang menjadi korban adalah sekolah pinggiran,” tandasnya. Dengan cara itu, pendidikan akan berkontribusi dalam terciptanya ketahanan nasional dan ketahanan sosial. Kalau pendidikan hanya memicu kesenjangan, maka akan muncul kecemburuan dan hilangnya solidaritas antara si kaya dan si miskin. Hal senada juga disampaikan peneliti JPIP dan Wakil Sekretaris Dewan Pendidikan Jatim, Nur Hidayat. “Perhatian terhadap UN membuat pemerintah lalai memenuhi kebutuhan hak asasi manusia di bidang pendidikan dan mengabaikan

peningkatan kualitas guru,” ujarnya. Menurut dia, rapat kerja nasional (rakernas) Depdiknas pada 15-17 Juli 2003 menetapkan sekolah sebagai penyelenggara UAN (UN) mulai 2004 dan Depdiknas hanya memberikan pedoman dan beberapa materi soal UAN/UN yang harus diujikan sekolah sesuai dengan standar nasional dan tidak ada lagi UAN/UN ulangan. “Maksud pemberian wewenang kepada sekolah itu adalah mutu lulusan sekolah meningkat melalui pemberian soal UAN/UN. Ujian sekolah pun tidak lagi berupa soal pilihan ganda, tapi jawaban tertulis (esai),” ucapnya, menegaskan. Ketetapan/keputusan lain, Depdiknas membentuk Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) yang bertugas menilai pelaksanaan UAN/UN di sekolah. Jika sekolah tidak serius melaksanakan UAN, maka akreditasi sekolah dinyatakan rendah. “Keputusan untuk mengembalikan UAN / UN ke sekolah dan pemerintah hanya melakukan pemantauan mutu UAN/UN di sekolah tersebut, sebenarnya amat sejalan dengan semangat desentralisasi pendidikan dan UU Sisdiknas,” tuturnya. Saat ini, semangat itu ada lagi. Ada usulan UN dilaksanakan di tingkat daerah, ada juga usulan UN meniru UKG dengan “UN online” (daring). Semangat itu diyakini akan mengembalikan pelaksanaan UN yang otonom dan akuntabel serta menjauhkan dari praktik tidak terpuji (bocor). Ketika dikon irmasi tentang perubahan UN dalam Kurikulum 2013, staf khusus Mendikbud, Sukemi, menegaskan bahwa UN pasti akan berubah, karena unsur penilaian dalam Kurikulum 2013 juga berubah. “Tapi, tentu tidak serta merta, karena Kurikulum 2013 diterapkan bertahap dan siswa yang menerima Kurikulum 2013 untuk pertama kalinya baru kelas satu SD, SMP, dan SMA. Jadi, kurikulum baru itu akan benarbenar berlaku untuk semuanya dalam kurun tiga tahun,” katanya. Terkait bentuk perubahan UN itu, ia menambahkan Kemdikbud berencana menggelar Konvensi Nasional tentang sistem pendidikan. “Nanti, semuanya akan dibicarakan, termasuk UN itu,” tukasnya. Agaknya, Konvensi Nasional Pendidikan akan dapat menjadi jawaban untuk menyempurnakan posisi Kurikulum 2013, termasuk jika penyempurnaan itu memerlukan waktu (penundaan setahun) dan evaluasi UN, sebab Kurikulum 2013 harus menjadi “kado” bagi bangsa ini. **

Departemen Perhubungan: Manarsar DH Sibuea Koordinator Liputan Polda Metro Jaya: Mulyawan, Yasir Han Korlip Departemen Hukum & HAM: Mabes Polri: Mangampu S, A. Hasiholan, Michael Situmorang, Binsar Sinaga Biro Jakarta Pusat: Mulyawan, Susmito Pengadilan Jakarta Pusat: Lambok Gurning, SH, DPRD DKI Jakarta: Nur Mochammad Biro Jakarta Barat: Juli Ostar H, SH, Khairuddin S Biro Jakarta Selatan: Hotdiman Biro Jakarta Utara: Peris (Koordinator) Biro Jakarta Timur: Maruli S, Parulian Siregar Perwakilan Bekasi: Nikson Sibuea (Kepala), Gibson Sibarani (Koordinator Pengadilan Bekasi) Biro Depok : Janrifandy L Perwakilan Banten: Mangiring Sijabat Biro Kabupaten Tangerang: Tumbur Limbong (Kepala), G. Harry Simbolon, Alden Robertus Simbolon, Nara N Biro Kotamadya Tangerang: Erwin Sinaga (Koordinator). Biro Kotamadya Tangerang Selatan: Pa’bona Marbun (Kepala), Biro Bogor : Jhon Stg Biro Kerawang: Novi Andre Putra Perwakilan Sumatera Utara: Cipta Labora Biro Samosir: Polmen Naibaho, Hamonangan Simbolon, Sudianto Situmorang. Biro Pekanbaru: Biro Batam: Junael Marbun, Robinson Lbn Batu Biro Karimun: Rahotan Siahaan Perwakilan Jawa Barat: TM. Harianja SH. (Kepala). Biro Bandung : M. Saragih, Usman Situngkir Biro Bandung Barat : S. Sitanggang (Kepala). Biro Bandung Cimahi : Perwakilan Kalimantan Barat: . PERCETAKAN : CV. Grazia Indah (Isi diluar tanggungjawab percetakan).

METROPOLITAN


Sejak Awal Jokowi Merasa Ada yang Ingin Memakzulkan Dari awal Jokowi sudah merasa akan ada yang memakzulkan.

Jakarta, Metropolitan Pos AUH sebelum wacana interpelasi dewan digelar terkait Kartu Jakarta Sehat (KJS), Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo telah memprediksi ada pihak-pihak yang akan memakzulkan dirinya. Terlebih, masalah Kartu Jakarta Sehat (KJS) tersebut telah diselesaikan di tingkat komisi. “Dari awal kalau saya sudah merasa akan ada yang memakzulkan. Untuk apa urusan kecil teknis seperti itu harus interpelasi,” kata Jokowi, di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan, Selasa (28/5). Ia pun tidak ambil pusing jika memang ada pihak-pihak yang ingin memakzulkannya. Jokowi juga mengaku tidak ada persiapan khusus dalam menghadapi wacana pemakzulan dirinya. “Untuk apa siapin amunisi. Dihadapi senang-senang saja. Kalau sampe impeachment ya senang saja. Jangan dipikirkan,” ujarnya. Sementara terkait dengan kemunduran tiga dari lima fraksi yang mengajukan hak interpelasi, Jokowi menilai rasional. Karena memang permasalahan KJS sudah dapat dis-

J

elesaikan di tingkat komisi. “Saya kira mereka rasional artinya hanya hal teknis dan bisa diselesaikan di tingkat komisi. Tapi kalau yang lain ada pemakzulan atau impeachment ya itu beda soal,” ucapnya. Seperti diketahui sebanyak 32 anggota DPRD DKI Jakarta dari lima fraksi menandatangani hak interpelasi terkait program KJS. Namun delapan di antarannya menarik kembali haknya tersebut. Sehingga saat ini hanya ada dua fraksi saja yang masih akan menggunakan hak interpelasi yakni Fraksi Demokrat dan Fraksi PAN-PKB. Hak interpelasi ini muncul lantaran adanya 16 rumah sakit yang mundur dari program KJS karena ketidaksanggupan. Namun setelah diberi penjelasan, akhirnya ke-16 rumah sakit tersebut mau kembali melayani pasien KJS, meski dengan beberapa syarat. DPRD DKI Digeruduk Sementara itu puluhan massa yang tergabung dalam grup Facebook, Jokowi Presidenku dan Komite Aksi Jaminan Sosial berunjuk rasa di gedung Dewan Perwakilan

LINTAS BERITA

Abunawas Raih Gelar DOKTOR

Rakyat Daerah (DPRD) DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, menuntut 32 anggota DPRD DKI yang mengusung hak interpelasi agar Hak interpelasi dewan kepada Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, terkait Kartu Jakarta Sehat (KJS) tidak dihentikan. Massa pendukung juga mengajak warga Jakarta tidak memilih partai politik dari ke 32 anggota dewan pada Pemilihan Umum Legislatif pada tahun 2014 mendatang. Para pengunjuk rasa akhirnya diterima Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI, Igo Ilham, serta sejumlah anggota di antaranya Merry Hotma Sirait dan Dwi Rio Sambodo. Ketua Admin Grup Media Sosial Facebook Jokowi Presidenku, Sihol Manullang mengatakan, puluhan anggota DPRD DKI yang mengusulkan hak interpelasi agar tidak menarik usulan hak interpelasi tersebut. Pasalnya, penarikan usulan merupakan tindakan muna ik yang dilakukan para anggota dewan kepada warga ibu kota. “Kami imbau jangan pernah mencabut tanda tangan itu. Tolong sampaikan tuntutan ini kepada anggota dewan yang menandatangani hak interpelasi,” kata Sihol, Selasa (28/5). Ia menegaskan, pendukung Jokowi akan berkampanye kepada warga ibu kota agar tidak memilih partai politik maupun anggota dewan yang mencalonkan diri pada Pemilu Legislatif 2014. “Kami juga akan laporkan ke KPK dengan berbagai data yang dimiliki di antaranya rumah, mobil dan istri muda mereka,” tukasnya. Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI, Igo Ilham menegaskan, permasalahan hak interpelasi muncul akibat perubahan sistem layanan kesehatan bagi sebanyak 4,7 juta warga Jakarta. Perubahan sistem tersebut mengakibatkan tarif pembayaran pasien Kartu Jakarta Sehat (KJS) berubah pula. “Silakan berdemo di Kementerian Kesehatan untuk minta tarif INA CBG’s yang menjadi sistem pembayaran pasien KJS diubah. Tapi, seluruh aspirasi Anda akan disampaikan kepada pimpinan dewan,” ujar politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut.  Jenri

Utang JLNT Tunggu Rekomendasi BPKP

Drs. Rukun Santoso,MM,M.Si

Jakarta, Metropolitan Pos Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI tidak akan gegabah membayar utang kepada PT Istaka Karya selaku kontraktor pembangunan Jalan Layang Non Tol (JLNT) Kampungmelayu-Tanahabang. Pemprov DKI baru akan melunasi utangnya dengan kontraktor setelah proyek itu dilanjutkan dan adanya rekomendasi dari BPKP. “Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan (BPKP) meminta kepada Pemprov DKI agar tidak membayar utang kepada Istaka Karya sebesar Rp 24 miliar atas pengerjaan isik dari bulan Januari hingga April 2013,” ujar Basuki T Purnama, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Senin (27/5). Ia mengatakan, permasalahan utang pembangunan JLNT Kampungmelayu-Tanahabang belum selesai sebelum BPKP mengeluarkan rekomendasi. “Nah kalau sudah ada instruksi untuk bayar, maka kami bisa masuk,” katanya. Namun, Mantan Bupati Belitung Timur ini meminta PT Istaka Karya melanjutkan proses pembangunan JLNT Kampungmelayu-Tanahabang yang terhenti itu. “Pemprov DKI jamin pembayaran utang segera dilaksanakan. Kami tidak tahu apakah pembangunan tepat waktu atau tidak. Pokoknya selesai audit, langsung bayar. Pasti itu,” jaminnya. Sekadar diketahui, pembangunan JLNT KampungmelayuTanahabang telah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI 2013 pada pos anggaran Dinas Pekerjaan Umum (PU) DKI sebesar Rp 101,5 miliar. Dana tersebut dialokasikan untuk membiayai sejumlah paket pekerjaan di antaranya, pembangunan jalan layang paket KH Mas Mansyur sebesar Rp 64 miliar, paket Casablanca Rp 2 miliar, paket Jl Prof Dr Satrio Rp 21,5 miliar, anggaran pembangunan ramp on off barat Rp 1,5 miliar, dan ramp on off timur Rp 12,5 miliar.  NRM

Jakarta, METROPOLITAN POS, Pertarungan Calon Legislatif (Caleg) tahun 2014 nanti tinggalmenunggu DCS dan DCT. Namun para caleg sudah mempersiapkan diri jauh sebelumnya. Tidak terkecuali Caleg dari Partai Hanura, Drs.Rukun Santoso,MM,M. Si, Daerah Pemilihan (Dapil) 8 Keca-

Dukungan Terus Mengalir Tak Terbendung

matan Pancoran, Tebet, Pasar Minggu dan Jakasarsa, Jakarta Selatan. Menurut Ketua Rukun Santoso Community Center (RCC) yang juga Anggota DPRD DKI Jakarta, Rukun Santoso, dukungan terus mengalir,walaupun target akan mencapai 10 ribu korlap hingga Desember mendatang,”malah dukungan membludak hingga sampai bulan ini sudah 12 ribu korlap,” kata Rukun. Rukun mengatakan suara setiap

3

caleg setidaknya 40 ribu, tetapi ini masih perkiraan , karena penghitungan resmi belum keluar dari KPU,yang penting hitungan berapapun kita harus menhomati kepeutusan dari KPU, agar semua caleg dapat mempersiapkan diri,” tambah Rukun. Sementara itu, pendukung RCC ,Hj. Maswani,selama 6 tahun mengikutinya, tidak sedikit bantuan mengalir, bahwa dalam mengurus tanah mendapat bantuan,” sudah tahun 30 tanah saya hilang diambil orang, berkat bantuan Rukun tanah sudah kembali,” Kata Maswani. Maswani berharap kepada pendukung harus lebih serius untuk memenangkan suara Rukun di wilayah, agar pada tahun 2014 mendatang dapat duduk kembali menjadi anggota DPRD DKI Jakarta, kepada yang sudah pernah dibantu jangan pula akan kebaikan seseorang. Sedangkan menurut Ikah Atikah pendukung dari RT.10/10 Kebon Baru, Kec.Tebet, Jakarta Selatan, sanagat sempati dengan Hanura, sehingga nanti saat pencalegkan akan memberikan dukungan kepada Rukun Santoso agar dapat melangkah kembali menjadi Anggota DPRD DKI Jakarta, pada tahun 2014 mendatang.

 NRM

Jakarta, METROPOLITAN POS Pengalaman kerja di Pemda DKI Jakarta tidak membuat putus asa mengejar jenjang pendidikan yang lebih tinggi, walaupun memasuki usia 50 tahun , Abunawas,SH,MSi, masih semangat kuliah Pascasarjana di Universitas Jayabaya,Jakarta. Menurut Abunawas selama kuliah Pascasarjana di Jayabaya, Dr.H.Rudi Yacob,SE,MM, selaku Direktur Pascasarjana selalu memberikan banyak dorongan agar secepatnya menyelesaikan pendidikan,begitu pula Prof.Dr.Teguh Prasetyo,SH,MSi, sealaku penguji yang banyak memberikan saran dan masukan dalam penulisan. Abunawas mengatakan dalam menyelesaikan Disertasi berjudul “Tanggung jawab Hukum Dalam Penggunaan Barang Milik Daerah” dihadapan Promotor/Tim Penguji dalam Rapat Ujian Terbuka Promosi DOKTOR. Tim penguji memberikan pertanyaan-pertanyaan hingga dijawab dengan baik yang hasilnya cukup memuaskan dengan gelar DOKTOR ke 51 Universitas Jayabaya. Lebih lanjut , Abunawas berharap walaupun dalam Disertasi jauh dari sempurna, setidaknya dapat memberikan manfaat kepada semua pihak yang akan memperdalam ilmu hukum pada umumnya. Serta diperlukan adanya pengaturan yang lebih harmonis antara Perundang-Undangan dan Peraturan Pemerintah untuk membagi kewenangan dan tanggung jawab Kepala Daerah, Pengelola barang daerah, pengguna barang dan pejabat yang ditunjuk untuk mrenghindari berbagai kesalahan dalam pengelolaan atau penggunaan barang milik daerah sehingga tidak terjadi kerugian yang timbul. Kepala Daerah perlu menetapkan kebijakan dalam bentuk Peraturan Gubernur untuk mrengatur pejabat yang berhak dan berwenang untuk menandatangani perjanjian/kontrak dalam penggunaan barang milikdaerah yang berupa tanah dan bangunan.  NRM

Pejabat di Jajaran Reskrimum Polda Metro Dimutasi Jakarta, METROPOLITAN POS, Sejumlah pejabat fungsi operasional di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya dimutasi. Selain Direktur Reserse Kriminal Umum Kombes Toni Harmanto, sejumlah Kepala Subdit di direktorat tersebut diganti. Di dalam Surat Telegram Kapolri bernomor ST/119/V/2013 tertanggal 30 Mei 2013, Wakil Direktur Reskrimum Polda Metro Jaya AKBP Nico A inta diganti oleh AKBP Daniel Bolly Tifaona, yang sebelumnya menjabat Kasubdit Keamanan Negara (Kamneg) Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Nico diangkat dalam jabatan baru sebagai Kapolresta Medan. AKBP Riky Haznul yang sebelumnya menjabat sebagai Kasubdit Harda Ditreskrimum Polda Metro Jaya, diangkat dalam jabatan baru sebagai Kapolres Magetan. AKBP Helmy Santika, Kasubdit Umum Polda Metro Jaya menjabat sebagai Kapolres Lampung Utara. Kemudian, Kabagbinopsnal Ditreskrimum AKBP Abdul Karim diangkat dalam jabatan baru sebagai Kapolres Kutai Kartanegara. Selain itu, Kasat Brimob Polda Metro Jaya Kombes Imam Margono juga diganti. Penggantinya adalah Kombes Heny Sulistiya Arianta. Direktur Sabhara Polda Metro Jaya Kombes Priyo Mujihad diganti oleh Kombes Marolop Manik. Sementara Direktur Binmas Polda Metro Jaya Kombes Yosi Haryoso diganti oleh Kombes Pol Edi Sumitro Tambunan. Selanjutnya, Kombes Pol Hari Harnowo Kabid Propam Polda Metro Jaya dimutasikan ke Kabagbinetika Rowabprof Divpropam Polri, digantikan Kombes Pol Lukman Wahyu Haryanto. Kombes Pol Rudy Herdi Sampurno Kabiddokes Polda Metro Jaya diganti Kombes Pol Hariyanto. Kombes Imam Sayuti Kabidkum Polda Metro Jaya diangkat jadi Dirshabara Polda Jatim dan posisinya digantikan Kombes Pol Kadarusman. Direktur Polair Polda Metro Jaya Kombes Edison Sitorus Dirpolair diganti Kombes Makhruzi Rahman. Selanjutnya, AKBP Aris Munandar selaku Dirtahti Polda Metro Jaya diganti oleh AKBP Barnabas Imam Setiyono. Wakil Direktur Narkoba Polda Metro Jaya AKBP Albertus Rachmad Wibowo diangkat jadi Kasubdit V Ditipideksus Bareskrim Polri. Kasubdit Psikotropika Ditnarkoba Polda Metro Jaya AKBP Johanson Simamora diangkat jadi Kapolres Kepulauan Seribu, menggantikan AKBP Djuwito Purnomo. Sejumlah Wakapolres di wilayah hukum Polda Metro Jaya juga diganti, seperti AKBP Widodo, Wakapolres Jakbar diganti AKBP Hirbak Wahyu Setiawan. Kemudian AKBP Hudit Wahyudi, Wakapolres Metro Tangerang diganti AKBP Sigit Widodo. Sementara Wakapolres Bekasi Kota AKBP Hero Henrianto Bachtiar diangkat dalam jabatan baru sebagai Dirpolair Polda Sulut.  Muliyawan

4

METROPOLITAN


LINTAS BERITA

Hardi : Pejabat Jangan saling Lempar Kesalahan Jakarta, METROPOLITAN POS, Masalah sampah di Jakarta dapat diantisipasi, karena sebagai Pemimpin harus dapat bertanggung jawab, karena harus bisa memonitor kegiatan yang ada di Sudin, tidak sembarangan menunjuk dan ketika orang tidak siap,jangan menayalahkan orang lain, karena anggaran di wilayah ada di 44 Kecamatan yang sudah direalisasikan melalui proses tender, hanya pejabat Kecamatan yang tahu kemepuan pengusaha apakah abalabal. Ketika ada masalah sampah menumpuk di wilayah sebagai pejabat harus bertanggungjawab, jangan melempar ke pihak ketiga, apalagi sebagai Dinas Kebersihan harus dapat memonitor kegiatan yang ada di wilayah. Hal ini dikatakan Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, Hardi,SE, saat ditemui di ruang kerja fraksi Demokrat DPRD DKI Jakarta, baru lalu. Menurutnya. Apapun kegiatan sampah yang ada di wilayah menjadi tanggungjawab Sudin , termasuk sampah yang selalu menunpuk di kali. Hardi mengatakan ke depan Komisi D akan bepikir untuk bisa membagi tugas seperti Dinas Perumahan dan Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta,sehingga ketika ada pembuatan jalan sepanjang 3 meter menjadi tanggungjawab Dinas Perumahan dan jalan lebih dari 3 meter menjadi tanggungjawab Dinas PU,” jangan jalan 3 atau 3 meter lebih tetap di Dinas PU,” kata Hardi. Begitu pula menurut Hardi, sampah yang ada di kali, sampah keluarga, sampah di wilayah menjadi tanggungjawab Suku Dinas Kebersihkan, tetapi kalau di pilah-pilah akan mudah melemparkan tanggungjawab,”sampah di kali manapun itu sudah menjadi tanggungjawab Suku Dinas,” tamabah Hardi. Lebih lanjut, Hardi berharap ke depan semua baik Dinas maupun Suku Dinas tidak memilah-milah pekerja yang akan akhirnya terjadi tumpang tindih, karena yang seharusnya dikerja Sudin PU, tetapi dikerjakan Sudin Perumahan, sehingga akan berdampak kepada Dinasnya yang tidak bisa memonitor di Sudin. Hal ini harus ditegaskan nanti dalam rapat kerja Komisi agar job masing-masing dinas jelas mendelegasikan kebijakan di Wilayah.  NRM

MRT Dikerjakan Akhir Tahun Jakarta, Metropolitan Pos. PT Mass Rapid Transit (MRT) segera mengerjakan konstruksi awal (ground breaking) sebelum akhir 2013. “Konstruksi MRT Jakarta akan dimulai Oktober atau sebelum akhir tahun, bisa aja besok,” ujar Dono Boestami, Direktur Utama PT MRT, dalam diskusi “Membangun Sistem Transportasi Jakarta Baru”. Rencananya, pembangunan akan dimulai saat setahun kepemimpinan Joko Widodo (Jokowi) dan Basuki Tjahja Purnama (Ahok) sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta. Nantinya, pembangunan dimulai pada bagian tersulit terlebih dahulu, yaitu jalur bawah tanah. Lalu terdapat 13 stasiun yang akan dibangun, tujuh stasiun melayang (elevated), dan enam stasiun underground. Diketahui bahwa PT MRT Jakarta akan membangun pembangunanMRT tahap pertama dari Lebak Bulus-Bundaran Hotel Indonesia. Proyek tersebut akan memakan biaya 139 miliar Yen atau sekitar Rp 9 triliun, dengan penyelesaian proyek pada 2017.  Jamadin

Samsat di Jakarta Kekurangan Stok STNK Persediaan blanko baru ada dalam waktu beberapa bulan ke depan. Jakarta, Metropolitan Pos. lanko Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) di semua Kantor Samsat wilayah hukum Polda Metro Jaya mengalami kekurangan stok. Saat ini warga yang ingin mengurus STNK menerima blanko pengganti yang dibubuhi stempel Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan tanda tangan pengesahan dari pejabat setempat sebagai STNK sementara. Kepala Bidang Humas Kepolisian Daerah Metro Jaya, Komisaris Besar Rikwanto, yang dikon irmasi membenarkan hal tersebut. “Semua Samsat kekurangan stok,” kata Rikwanto. Rikwanto mengatakan, blanko sementara itu tetap memiliki fungsi sama seperti biasanya. Ia memperkirakan persediaan blanko baru ada dalam waktu beberapa bulan ke depan. “Kira-kira tiga sampai enam bulan sudah ada buat masyarakat,” ujar Rikwanto. Secara terpisah, Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Chryshnanda Dwi Laksana mengatakan, material blanko itu tengah dalam proses pengadaan yang dilakukan di Korps Lalu Lintas (Korlantas) Mabes Polri. “Kita memang material itu ada suatu proses pengadaan yang dilakukan di Korlantas,” ujar Chryshnanda.

B

Ia menjamin tetap memberikan solusi agar masyarakat tidak dirugikan dengan hal itu. Meski menggunakan blanko sementara, menurutnya, fungsinya tetap sama untuk legitimasi keabsahan kendaraan bermotor dan pengoperasionalan kendaraan. “Jadi bukan soal materialnya saja,” kata Chryshnanda. Stok kosong Sementara itu, Kepala Unit Samsat Jakarta Timur Ajun Komisaris Nyoman Yogi mengatakan bahwa stok blanko STNK untuk perpanjangan pajak 5 tahunan di Samsat Jakarta Timur mengalami kekosongan sejak sebulan lalu. Ia mengatakan, petugas kepolisian memberi stempel khusus sebagai tanda bukti pengurusan dan berlaku sementara sebagai bukti STNK resmi bagi warga yang tidak mendapatkan blanko. “Fungsi registrasi dan identi ikasi kendaraan bermotor tetap berjalan, kata Yogi sebagaimana dikutip Tribunnews. Menurut Yogi, stempel itu berlaku juga sebagai STNK resmi. Yogi menjelaskan, pada saat material blanko STNK resmi sudah datang, pihaknya akan langsung mencetaknya dan diberikan ke masyarakat untuk mengganti stempel SKPD yang ada.  Jamadin

Jakarta Tourism Expo (JTE)

Dorong Wisatawan Berkunjung Ke Jakarta Jakarta, METROPOLITAN POS, Guna menarik wisatawan nusantara berkunjung ke Ibukota Jakarta, Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan DKI Jakarta meggelar Jakarta Tourism Expo yang sengaja dilaksanakan di wilayah Manado, Sulawesi Utara pada 30 Mei hingga 2 Juni 2013, dengan menggandeng 34 pelaku usaha industri pariwisata dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM), agar wisatawan dari Sulawesi Utara mengetahui dan sosialisasi tempat wisata Ibukota Jakarta, sehingga tergerak dan mengunjungi tempat wisata-wisata yang berada di Ibukota Jakarta. Menurut Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta, Arie Budhiman mengatakan, acara yang digelar di Menado Town Square II, akan ditawarkan berbagai paket perjalanan wisata ke Jakar-

tayang sangat menarik. “Paket yang tersedia sangat beragam dan leksibel, sehingga masyarakat tinggal memilih sesuai dengan keinginan dan kemampuan keuangan mereka,” ujarnya. Lanjutnya, melalui JTE 2013 pihaknya berharap masyarakat di Manado dan daerah lainnya di Sulut, bisa lebih nyaman berwisata ke Jakarta dengan biaya yang lebih terjangkau. Paket wisata yang ditawarkan untuk berkunjung ke Jakarta didukung penuh dari para pelaku industri usaha pariwisata Jakarta yang terdiri dari pemilik Hotel berbintang, jasa biro perjalanan, objek wisata, pusat perbelanjaan dan maskapai penerbangan yang membuka jaringan dan usaha di Ibukota Jakarta.  Mulyawan

PD. Pasar Jaya dan PT. Magna Tera Abaikan Kesepakatan Jakarta, METROPOLITAN POS, Ratusan Warga Kelurahan Cikini, Jakarta Pusat, mendatangi gedung DPRD DKI Jakarta, untuk meminta penjelasan membangun pasar Cikini tanpa adanya koordinasi kepada warga. Pasalnya. PT.Magnatera dan PD.Pasar Jaya telah arogan memecah belah warga dan dengan sengaja dikondisikan peristiwa agar warga Cikini tidak merasa tenang. Pemgangunan pasar Cikini yang semula sejak tahun 1962 warga mempunyai akses jalan (fasum) kurang lebih 8 meter, tetapi pada kenyataan pihak Pt.Magnatera tidak melakukan koordinasi dengan tokoh masyarakat hingga akses jalan dibagi dua dan dip agar dengan bantuan Gondang Cs yang sudah menjadi warga Bekasi. Menurut Koordinator warga RW.1 RT.13,14,15 dan 16 Cikini,Madong Hutabarat, warga sangat keberatan dengan akses jalan dibagi dua, bahkan pada tanggal 29 Nopember 2012 dimotori Gondang dan Faisal melanjutkan pembuatan pagar,padahal Made selaku Direktur Area 3 PD. Pasar Jaya berjanji menindak lanjuti pembuatan pagar yang diperkuat secara lisan oleh Direktur Utama PD. Pasar Jaya, Jangga Lubis, untuk menghentikan pembuatan pagar di lokasi Pasar Cikini,”kenyataannya jenjang waktu tanggal 30 Nopember sampai 29 Desember 2012, janji PD. Pasar Jaya tidak pernah dilaksanakan,” kata Madong. Modang mengatakan sepakatan yang telah

dibuat pada tanggal 15 Agustus 2008 sangat jelas selama pembangunan dan pemanfaatan lahan tempat Penampungan Sementara (TPS) yang berlokasi di lahan PD. Pasara Jaya yang berlokasi di sebelah Utara Pasar Cikini Ampiun ada akses jalan yang disediakan untuk warga di sekitar proyek pembangunan Pasar Cikini Ampiun dengan lebar jalan kurang lebih 4 meter. Serta jalan masuk dari depan ditetapkan sesuai dengan hasil peninjauan bersama antara warga dengan PD. Pasar Jaya dan 5 buah kios TPS di ujung pintu masuk sebelah kanan dimundurkan 1 meter,”tiba-tiba wraga dari Bekasi mempengaruhi, padahal hubungan pedagang dan pembangunan Pasar Cikini harmunis,” tambah Madong. Peninjauan bersama menurut Madong,sesuai gambar dan kebutuhan yang disetujuioleh PD. Pasar Jaya, apabila pembangunan Pasar Cikini Ampiun hasil peremajaan telah selesai, maka semua pedagang penghuni TPS harus segera pindah ke bangunan baru serta mengosongkan TPS untuk dibongkar, sehingga akses jalan menjadi 4,8 meter. Lebih lanjut, Madong Hutabarat berharap dalam pertemuan dengan Komisi B DPRD DKI Jakarta dapat memberikan solusi agar antara Warga, PD. Pasar Jaya dan PT. Magna Tera tidak merasa dirugikan, yang penting pihak janji PT. Magna Tera membantu perbaikan fasos/fasum berupa perbaikan Masjid, Mushola, MCK dan lainnya. Agar akses jalan tetap seperti semula untuk memudahkan masuk kendaraan pemadam kebakaran.  NRM

POLITIK & HUKUM


BPK: Banyak Anomali di Kasus Hambalang Jakarta, Metropolitan Pos

P

enghitungan kerugian negara karena kasus Hambalang belum selesai. Namun, banyak anomali yang benar-benar di luar dugaan BADAN Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan penyimpangan-penyimpangan pada kasus pembangunan kompleks olahraga terpadu di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Berbagai penyimpangan itu dinilai amat mengejutkan, tetapi BPK belum bisa mengumumkannya. Ketua BPK Hadi Poernomo, di Jakarta, Se-

lasa (28/5), mengatakan, penghitungan kerugian negara karena kasus Hambalang belum selesai. Namun, banyak anomali yang benarbenar di luar dugaan. “Hanya saja, sekarang belum bisa dibuka, sebab laporan belum disampaikan kepada DPR,” tuturnya. Ditanya tentang kemungkinan pemeriksaan lanjutan terhadap pejabat Kementerian Keuangan, Hadi mengatakan, proses yang dilakukan belum selesai. Anomali baru itu yang akan kami telusuri. Namun, belum saatnya diungkapkan karena ada kode etik. Anomali itu akan mengagetkan. Apakah anomali itu terkait penyaluran dana ke berbagai pihak atau tersangka baru, ia menjawab pasti ada. Hadi mengatakan,

terdapat dua pekerjaan yang saat ini sedang dilakukan BPK, yakni investigasi kasus Hambalang dan penghitungan kerugian negara. Hingga saat ini, BPK telah memeriksa hampir 100 orang untuk dimintai keterangan, yang berasal dari pemerintah, DPR, dan pengusaha. Meski demikian, Hadi mengatakan, nama-nama mereka belum bisa disebutkan. Soal status mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng, menurut Hadi, BPK adalah pemeriksa. “Kewenangan penahanan ada pada penyidik, apakah dari Komisi Pemberantasan Korupsi, Polri, atau Kejaksaan Agung. Tak ada hubungan penghitungan kerugian dengan penahanan,” ujarnya.  Jenri

Laksana: “Pemimpin Harus Turun Kelapangan, Blusukan ,” Jakarta, METROPOLITAN POS, Banyak Calon Legislatif yang mendaftar pada pemilu Legislatif yang akan datang dari 12 Parpol yang terdaftar lolos di KPU membuat persaingan antar Caleg baik dengan Parpol yang sama ataupun Parpol lainnya, sehingga terasa ketatnya para caleg melenggang ke Senayan maupun ke Kebon Sirih menjadi anggota DPRD DKI Jakarta. Salah satu Caleg dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) daerah pemilihan Jakarta Pusat dengan nomor urut 10, Laksana warga asli Tanah Tinggi yang berjuang membela tanah kelahirannya agar terlihat bagus dan rapi selalu memikirkan bagaimana caranya wilayah Tanah Tinggi dan Kecamatan Johar Baru, aman, nyaman dan asri serta tertib tanpa ada tawuran warga. Ditemui Tim Koran Metropolitan Pos terlihat Laksana sedang mengumpulkan warga untuk memperbaiki jalan setapak MHT yang terlihat hancur diplester dan dibuatkan lis agar terlihat bagus dan bersih, seluruh RW 11 jalan setapak akan diperbaiki Laksana, kelak semua jalan setapak se Kecamatan Johar Baru akan diperbaikinya. “Semua jalan setapak akan kita perbaiki agar kelihatan cantik dan tidak bolong-bolong, dan ini dikerjakan oleh seluruh warga per RW tiap Sabtu dan Minggu, sehingga warga merasakan hasilnya wilayah jadi bagus,” kata Laksana dilokasi perbaikan jalan. Lanjutnya, kalau mau jadi pemimpin kudu mau turun ke lapangan, berbaur sama warga, sehingga warga tahu dan kenal pemimpinnya, begitu pula dengan warganya biar tahu pemimpin itu jangan dibelakang meja aja,” kata Laksana yang menjabat Bendahara PKB DKI Jakarta. Laksana mencontohkan, jika ia terpilih menjadi Anggota DPRD DKI, maka yang aia kerjakan adalah membangun wilayahnya Tanah Tinggi seluruh Kecamatan Johar Baru, kemudian ke Kecamatan lain di Jakarta Pusat. Misalnya perbaikan saluran, tatap muka dengan warga, silaturahim agar jangan ada lagi tawuran, perbaikan daerah kumuh dan sebagainya, yang penting jadi dulu,” kata Laksana. “Ane mohon doanye, semoga ane lolos dari Caleg PKB dan jadi anggota DPRD DKI, pasti ane gak lupa ama warga ane Tanah Tinggi serta seluruh warga Kecamatan Johar Baru, semoge ade warga asli jadi wakil di DPRD dKI Jakarta,” harap Laksana.  Mulyawan

Antasari Gugat Polri Usut SMS Gelap Nasrudin Jakarta, Metropolitan Pos Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Antasari Azhar meminta Badan Reserse Kriminal Polri mengusut kasus Short Message Services (SMS) gelap almarhum Nasrudin Zulkarnaen, Direktur PT Putra Rajawali Banjaran. Antasari sebagai pemohon telah melayangkan gugatan praperadilan terhadap Polri ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. “Pak Antasari mengajukan praperadilan karena laporannya ke Polri LP/555/VIII/2011/Bareskrim tanggal 25 Agustus 2011, hingga hari ini tidak ditindak lanjuti,” ujar kuasa kukum Antasari, Kurniawan Adi Nugroho. Adi mengaku tidak mengetahui pasti alasan Polri tidak menindaklanjuti laporan tersebut. Padahal, menurut Adi, SMS itu juga tidak dapat dibuktikan jaksa penuntut umum dalam persidangan. “Di persidangan tahun 2009, jelas terbukti tidak

ada komunikasi apapun antara semua nomor HP Antasari dengan nomor HP Nasrudin,” terangnya. SMS itu disebut dikirim Antasari setelah Nasrudin memergoki Antasari berduaan dengan Rani Juliani di Hotel Gran Mahakam, Jakarta. Selain itu, saksi ahli di bidang IT Agung Harsoyo, menduga ancaman pesan singkat itu tidak dikirirm dari telepon genggam Antasari, tapi dikirim melalui alat teknologi informasi atau jaringan internet lain. Adapun SMS yang disebut dikirim oleh Antasari itu berisi, “Maaf mas, masalah ini cukup kita berdua saja yang tahu. Kalau sampai ter-blow up, tahu konsekuensinya.” Antasari dihukum 18 tahun penjara atas kasus pembunuhan Direktur PT Putra Rajawali Banjaran Nasrudin Zulkarnaen. Pengusutan kasus SMS gelap ini pun diharapkan dapat dijadikan bukti baru atau novum.  Jenri

5

LINTAS BERITA

291 Kepala Daerah & 1.221 Aparatur Negara Terjerat Korupsi Jakarta, Metropolitan Pos Sepanjang sembilan tahun atau selama 2004-2013, tercatat 291 kepala daerah baik Gubernur, Bupati serta Walikota terjerat korupsi. Sedang untuk aparatur negara tercatat ada 1.221 orang. “Ini data dari Kemendagri. Saya pikir ini adalah data yang valid. Memang kita harus melakukan pembenahan serius kalau tidak ingin Pilkada kita melahirkan pemimpinpemimpin koruptor,” ujar Wamenkumham Denny Indrayana. Dari 291 kepala daerah baik gubernur maupun walikota atau bupati yang tersandung korupsi, terdiri atas gubernur 21 orang, wakil gubernur 7 orang, bupati 156 orang, Wabup 46 orang, walikota 41 orang, dan wakil walikota 20 orang. Sedang untuk 1.221 orang aparatur negara yang terkait korupsi terdiri dari 185 orang yang statusnya tersangka, 112 terdakwa, 877 terpidana, dan saksi 44 orang. Menurut Denny, tren korupsi saat ini harus diimbangi dengan alat pemberantasan korupsi yang juga cukup baik, seperti salah satunya kehadiran KPK. “Dulu koruptor itu banyak sekali, tapi KPK belum berdiri. Ibarat nelayan mau tangkap ikan alatnya masih lemah sehingga saat menjaring hanya sedikit,” terangnya. Beruntung saat ini Indonesia sudah memiliki KPK dan PPATK. “Mereka punya kecepatan dalam beraksi. Sehingga ada ruang untuk optimis,” jelas Denny.  Red

Indonesia Butuh Pemimpin Tegas dan Berintegritas Jakarta, Metropolitan Pos Cendikiawan Anies Baswedan menyatakan, untuk mengatasi berbagai problem yang besar Indonesia membutuhkan pemimpin yang tegas dan berintegritas. “Berintegritas itu syarat mutlak. Tegas Ɵdak akan bermanfaat jika Ɵdak mempunyai integritas,” tutur Anies Bawesdan di sela talkshow Membangun Future Leaders Indonesia Melalui Pendidikan di Hotel SanƟka, Jakarta, Kamis (30/5/2013). Ditegaskan Anies, sosok pemimpin Ɵdak harus bisa menyelesaikan semua masalah yang ada di negara ini. Tidak ada satupun pemimpin yang bisa menyelesaikan berbagai masalah di negara ini. “Jadi pemimpin harus bisa menggerakkan, mau terlibat dan turun tangan. Itu bisa diperoleh kalau pemimpinnya mempunyai integritas,” kata penggagas Gerakan Indonesia Mengajar ini. Ia mengaku menyambut baik rencana sejumlah partai poliƟk untuk menggelar konvensi untuk memilih yang berkualitas.  Peris

234 Anggota DPR Bolos di Paripurna Jakarta, Metropolitan Pos Sebanyak 234 anggota DPR bolos pada sidang paripurna pertama masa sidang IV 2012-2013. Anggota DPR baru masuk setelah reses sejak 2 minggu lalu. Adapun rincian anggota yang hadir adalah F-PD 95 anggota hadir, F-Golkar 57 anggota hadir, F-PDIP 54 anggota hadir, F-PKS 35 anggota hadir, F-PAN 27 anggota hadir, F-PPP 20 anggota hadir, F-PKB 11 anggota hadir, F-Gerindra 17 anggota hadir, dan F-Hanura 10 anggota hadir. Sehingga, total yang hadir hanya 326 dan bolos 234 anggota. Agenda sidang paripurna yang dip-

impin Wakil Ketua Sohibul Imam adalah tanggapan pemerintah terhadap pandanggan fraksi-fraksi mengenai pokok-pokok pembicaraan pendahuluan RAPBN 2014. Lalu, laporan Komisi XI DPR mengenai persetujuan terhadap perpaanjangan masa keanggotaan Badana Supervisi BI 2010-2013. Laporan Komisi I DPR mengenai perpanjangan masa keangggotaan KPI pusat 2010-2013. Pengambilan keputusan terhadap persetujuan penghapusan piutang secara bersyarat pada 5 PDAM penanggung utang.  Jenri

6

PENDIDIKAN & IPTEK


Wakil Bupati Karimun

Buka Pembekalan Amdal Lingkungan Hidup Karimun, METROPOLITAN POS, Wakil Bupati Karimun, H. Aunur Ra iq meminta Komisi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) teliti dalam mengesahkan dokumen lingkungan yang diajukan setiap perusahaan untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan hidup. ”Dokumen Amdal yang lemah sehingga berdampak pada kerusakan lingkungan akan memiliki konsekuensi hukum. Karena itu, komisi yang melakukan penilaian harus teliti dalam mengesahkan dokumen Amdal yang diajukan perusahaan,” kata dia dalam kegiatan penyuluhan untuk Tim Teknis Komisi Amdal yang diselenggarakan Badan Lingkungan Hidup Karimun di Hotel Aston Tanjung Balai Karimun, Rabu. Aunur Ra iq mengatakan, pembahasan dan pengesahan dokumen Amdal harus dilakukan secara detil sehingga pelaksanaannya benar-benar memperhatikan kelestarian lingkungan hidup. “Karimun sedang gencar-gencarnya mengembangkan investasi di kawasan perdagangan bebas (free trade zone/FTZ). Birokrasi perizinan juga kita permudah sehingga investor berminat menanamkan modalnya, namun masalah lingkungan bisa menjadi masalah serius kalau Amdal yang diterbitkan tidak dikaji secara mendalam,” katanya. Dia mengatakan, penerbitan dan pengesahan dokumen Amdal sudah menjadi kewenangan pemerintah daerah sebagai implementasi dari otonomi daerah sesuai

S

RBKFC Karimun Ikut Turnamen Lomba Mancing Internasional 2013 Karimun, METROPOLITAN POS, Tim Restu Bumi Karimun Fishing Cummunity ( RBKFC ) Kabupaten Karimun mengikuti turnamen lomba mancing Internasional Batam Fishing Community yang diadakan oleh harian Tribun Batam bekerjasama dengan Batam Fishing Club berlokasi di pulang Abang Kota Batam. Yudi Arrisandi selaku ketua RBKFC ketika di kon irmasi media MP mengatakan, anggota yang di berangkatkan untuk mengikuti lomba tersebut ber jumlah 10 orang yang terbagi dalam dua kelompok, untuk tim yang mengikuti lomba mancing di laut sebanyak 4 orang terdiri dari Yudi Arrisandi, Zaky Kumara, Sugianto dan Bahindra sedangkan untuk anggota yang 6 orang lagi di ikutsertakan mengikuti lomba mancing di kolam Kota Batam Biaya yang dikeluarkan untuk mengikuti lomba mancing di laut satu tim sebesar Rp.2 juta sedangkan untuk lomba mancing di kolam perorangnya dikenakan biaya Rp.150 ribu. Lanjut Yudi, tujuan RBKFC mengikuti lomba mancing ini untuk membawa nama Karimun agar lebih dikenal oleh Negara luar dan mensosialisasikan komunitas RBKFC yang baru berdiri 2 bulan dengan jumlah anggota sebanyak 53 orang dan tidak menutup kemungkinan untuk kedepannya jumlah anggotanya akan bertambah banyak. Dikatakan Yudi lagi RBKFC ini tidak membatasi jumlah anggota, tidak memandang dari kalangan bawah maupun atas dan tidak memandang usia baik dari anak-anak maupun orang dewasa. Syarat untuk menjadi anggota silakan datang langsung kekantor secretariat RBKFC yang beralamat di kolam pemancingan Restu Bumi Kelurahan Teluk Uma Kecamatan Tebing, ujar Yudi. Wakil Bupati Karimun H.Aunur Ra iq melalui sekretaris Pembina RBKFC, Triowiramon yang akrab di panggil Amon via handphone seluler mengatakan, sebelumnya mengucapkan selamat bertanding untuk tim RBKFC dan yang terpenting sekali tetap menjaga keselamatan selama dalam mengikuti perlombaan memancing ini disamping mengharapkan kemenangan untuk mengharumkan nama Kabupaten Karimun Ra iq mengharapkan agar tim yang akan dikirim untuk mengikuti ajang perlombaan nantinya dapat memperkenalkan nama Karimun dimata dunia Internasional pada ajang perlombaan mancing yang diikuti para pesertanya dari sejumlah Negara ini. Jika nanti kemenangan tidak kita dapatkan, tetapi misi untuk memperkenalkan nama Karimun dimata dunia luar dari even ini harus dapat dilakukan dan jikapun kita tidak memperoleh kemenangan, jadikan kekalahan ini sebagai pengalaman untuk dapat lebih maju kedepannya, ungkap Ra iq.  Rahotan

amanat UU No32/2004 tentang Pemerintah Daerah. “Namun demikian, dokumen Amdal yang diterbitkan harus mengacu pada peraturan untuk mencegah sanksi hukum, baik kepada pihak perusahaan maupun pihak yang menerbitkan dokumen tersebut,” katanya. Dia mengakui tidak semua kegiatan pembangunan berdampak positif bagi lingkungan, namun tugas Komisi Amdal untuk memperkecil dampak tersebut ketika membahas sebuah kerangka Amdal yang diajukan perusahaan. “Pengembangan industri di FTZ pasti ada dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan. Dampak tersebut harus diminimalisir, misalnya pemulihan lingkungan dengan penghijauan atau pemberian kompensasi terhadap warga masyarakat,” tuturnya. Secara terpisah, Ketua Komisi C DPRD Karimun Rocky Marciano Bawole juga mengingatkan agar tim teknis atau SKPD terkait tidak asal menerbitkan izin lingkungan. “Masalah lingkungan harus menjadi perhatian serius. Rekomendasi DPRD agar usaha pengolahan aspal di Kecamatan Tebing ditutup merupakan salah satu contoh kegiatan perusahaan yang tidak memperhatikan lingkungan dan masyarakat,” katanya. Rocky juga mengatakan setiap dokumen Amdal yang diajukan perusahaan harus diteliti dengan melibatkan semua komponen masyarakat. “Kami mendukung pembangunan, tapi harus berorientasi pada kelestarian lingkungan,” tambah Rocky.  Rahotan

Bersama FK-PKBM Karimun

Disdik Karimun Buka Pelatihan Kewirausahaan Karimun, METROPOLITAN POS, Dinas Pendidikan Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau mendorong pelaksanaan pelatihan kewirausahaan dengan melibatkan lembaga pendidikan nonformal, salah satunya Forum Komunikasi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (FK-PKBM). Panitia pelatihan las dan tata boga, Nyimas Novi Ujiani yang sekaligus ketua Forum Komunikasi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat ( FK-PKBM ), mengatakan, adapun maksud dan tujuan pelatihan ini, memberikan pemahaman dasar, informasi dan strategi serta pendampingan dalam bidang kewirausahaan yang handal di Kabupaten Karimun, kedua sasaran peserta perwakilan masing-masing kelurahan/desa dilingkungan kecamatan meral, Tebing dan Meral Barat yang masuk kategori anak putus sekolah, keluarga miskin dan pemberdayaan perempuan rata-rata usia produktif 18-40 tahun dan yang terakhir mendorong semangat para peserta pelatihan agar ikut ambil bagian dalam persoalan Penananggulan kemiskinan sehingga nantinya masing-masing peserta telah dapat tercipta lapangan kerja secara man-

diri dikelurahan dan desa masing-masing baik dilingkungan kecamatan Meral, Tebing dan Meral Barat. Pelaksanaan pelatihan ini akan dilaksanakan selama 80 jam dan pelaksanaannya di dua tempat, untuk pelatihan pengelasan di SMK 1 Karimun dan untuk tata boga bertempat di PKBM Sinar Bangsa Center, ungkap Novi panggilan akrabnya. Kepala Dinas Pendidikan Sudarmadi dalam sambutannya sekaligus membuka acara pelatihan kewirausahaan mengatakan, salah satu upaya kita mendorong tumbuhnya usahawan muda yaitu pelatihan kewirausahaan yangi dilaksanakan FK-PKBM, lembaga pendidikan nonformal seperti FK-PKBM adalah mitra dalam melaksanakan berbagai program, termasuk pelatihan kewirausahaan. Kita yang punya program, mereka yang menyelenggarakan sehingga diharapkan hasilnya tepat sasaran,” katanya. Menurut Sudarmadi lagi, pelatihan kewirausahaan dilaksanakan Dinas Pendidikan, namun “follow up” tentu dilakukan oleh dinas terkait yaitu Dinas Tenaga Kerja. Kalau soal penempatan mereka ke dunia kerja, tentu tugasnya

Dinas Tenaga Kerja, kami hanya melaksanakan pelatihannya saja. Pelatihan yang dilaksanakan FK-PKBM, yaitu keterampilan las dasar untuk 20 pemuda utusan 16 kelurahan/desa di Kecamatan Meral, Meral Barat dan Tebing, serta 20 pemudi untuk keterampilan tata boga. Kami juga telah menggelar pelatihan desain gra is menggunakan software autocad bagi pemuda di Kundur beberapa waktu lalu. Selanjutnya, kami juga akan menggelar pelatihan sablon untuk Kecamatan Karimun,” ucapnya.  Rahotan

Berlangsung Meriah

Peresmian dan Pembukaan Turnamen Bola Volly Kamhar Cup 1 Karimun, METROPOLITAN POS, Telah sekian lama bahkan bertahun-tahun tidak pernah mengadakan turnamen bola voly di Kelurahan Harjosari Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun, pada tahun ini kembali kelurahan Harjosari melaksanakan turnamen Kamhar Cup I dan sekaligus peresmian lapangan bola voly yang baru saja selesai dibangun. Cabang olahraga ini kembali di gelar mengingat semakin banyaknya peminat bola voly yang berbakat serta berpotensi di harjosari mulai dari anak-anak, remaja maupun orang dewasa baik laki-laki mau[un perempuan. Hadir dalam pembukaan turnamen bola voly kamhar cup I, camat tebing Syahruddin yang sekaligus membuka acara tersebut, lurah Harjosari Rosnah, seluruh RW dan RT se Harjosari, tokoh masyarakat, tokoh agama dan masyarakat kelurahan Harjosari. Ketua panitia pelaksana turnamen bola voly, Joko Wicaksono dalam laporanya mengatakan, tujuan diadakan kegiatan turnamen ini adalah untuk meningkatkan prestasi dibidang olahraga bola voly di kelurahan Harjosari dan khususnya untuk di Kecamatan Tebing serta untuk

memajukan para generasi muda dalam meningkatkan kreativitas serta kualitas sumber daya manusia khususnya dibidang olah raga serta meningkatkan perekonimian pada masyarakat kelurahan Harjosari.. Turnamen bola voly ini di ikuti sebanyak 19 tim yang ada di kelurahan Harjosari , untuk tim putra 11 tim dan putri 8 tim, selain itu pertandingan ini di bagi dalam dua pool yakni pool A dan pool B dan system yang di pakai dalam pertandingan ini mengunakan system gugur. Lanjut Joko pelaksanaan turnamen bola voly kamhar cup ke I tahun ini mulai pelaksanaannya pada tanggal 25 mei 2013 yang mana pertandingan tersebut hanya dipertandingkan pada hari sabtu dan hari minggu saja. Bagi team yang berhasil meraih juara telah kita siapkan hadiah mulai dari uang pembinaan sampai dengan piala. Untuk juara I sebesar 1 juta di tambah piala tetap dan piala bergilir, juara II sebesar 750 ribu dan piala, juara III sebesar 500 ribu dan piala dan untuk juara harapan I akan diberikan 300 ribu ditambah piagam. Untuk biaya pendaftaran putra dan putri per tim 25 ribu. Camat Tebing dalam sambutanya sekaligus

membuka turnamen bola volly kamhar cup I mengatakan sangat bangga dengan panitia dan masyarakat harjosari yang sangat antusias untuk meningkatkan olahraga bola volly di harjosari ini, dengan turnamen ini dapat bersilaturahmi antara satu dengan yang lainnya yang tidak pernah bertemu akhirnya bisa bertemu, dalam berolahraga ini harus menjaga sportivitas dalam berolahraga. Melihat semakin banyaknya pemain bola volly yang berbakat yang di gali melalui turnamen tingkat RT se harjosari ini serta menjaga kekompakkan masyarakat setempat, Saya merasa bangga dengan masyarakat harjosari, karena sangat membantu,mendukung dan bersamangat tinggi dalam pelaksanaan open turnamen bola volly kamhar cup I ini. Dengan berolahraga dapat mengurangi halhal yang negativ, seperti kenakalan-kenakalan remaja yang sering kita dengar dan sering kita baca di koran-koran penangkapan narkoba dan obat terlarang yang datang dari Malaysia. Jadi marilah kita sama-sama berolahraga agar badan kita tetap sahat. jauhkanlah dari narkoba seperti yang digalakkan oleh wakil bupati,Ucap Syahriddin.  Rahotan

POLITIK & HUKUM


Zulkarnaen dan Dendy Divonis Berat Jakarta, Metropolitan Pos

D

alam menjatuhkan vonis, majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta mempertimbangkan hal-hal yang dianggap memberatkan dan meringankan bagi terdakwa kasus dugaan korupsi proyek laboratorium dan Al Quran Kementerian Agama, Zulkarnaen Djabar, serta putranya, Dendy Prasetya. MENURUT majelis hakim, salah satu hal yang memberatkan hukuman Zulkarnaen dan Dendy karena perbuatan keduanya yang mengorupsi proyek penggandaan Al Quran di Kemenag itu telah melukai perasaan umat Islam. “Perbuatan terdakwa I (Zulkarnaen) dan terdakwa II (Dendy) telah melukai perasaan umat Islam, mengingat perbuatan terdakwa I (Zulkaranaen) dan terdakwa II (Dendy) berkaitan dengan pengadaan penggandaan kitab suci Al Quran,” kata Ketua Majelis Hakim Tipikor A iantara membacakan putusan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis (30/5). Hakim A iantara melanjutkan, perbuatan terdakwa I dan terdakwa II dapat menghambat pemenuhan kebutuhan Al Quran yang sangat dibutuhkan umat Islam. Perbuatan ini dianggap dapat menghambat peningkatan beribadah, keimanan, dan ketakwaan umat Islam. “Tentunya dapat menghambat peningkatan beribadah, keimanan, dan ketakwaan umat Islam terhadap Allah SWT,” ucap A iantara.

Majelis hakim menjatuhkan vonis 15 tahun penjara ditambah denda Rp 300 juta subsider 1 bulan kurungan untuk Zulkarnaen, dan hukuman 8 tahun penjara ditambah denda Rp 300 juta subsider 1 bulan kurungan untuk putranya, Dendy Prasetya. Ayah dan anak ini dianggap terbukti melakukan tindak pidana korupsi terkait proyek pengadaan laboratorium dan Al Quran di Kemenag. Menurut majelis hakim, Zulkarnaen yang juga politikus Partai Golkar itu bersama-sama dengan Dendy dan Ketua Generasi Muda Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong Fahd El Fouz telah mengintervensi pejabat Kemenag untuk memenangkan PT Batu Karya Mas sebagai pelaksana proyek pengadaan laboratorium komputer madrasah tsanawiyah tahun anggaran 2011. Atas jasanya membantu pemenangan PT Batu Karya Mas ini, Zulkarnaen menerima hadiah berupa uang Rp 4,7 miliar. Adapun Fahd merupakan terpidana kasus korupsi Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID) yang menjadi saksi dalam perkara ini. Selain itu, Zulkarnaen terbukti bersamasama Dendy dan Fahd kembali mengintervensi pejabat Kemenag untuk memenangkan PT Adhi Aksara Abadi Indonesia (A3I) dalam tender proyek penggandaan Al Quran tahun anggaran 2011 di Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. Modus yang sama juga dilakukan untuk memenangkan PT Sinergi Pustaka Indonesia dalam tender proyek penggandaan Al Quran tahun anggaran 2012. Dari proyek Al Quran 2011 dan 2012 ini, Zulkarnaen mendapatkan imbalan senilai Rp 9,2 miliar. Menurut hakim, Zulkarnaen juga mendapatkan hadiah uang Rp 400 juta karena telah berhasil memperjuangkan dan menyetu-

jui anggaran APBN-P 2011 untuk Kemenag. Saat itu Zulkarnaen adalah anggota Badan Anggaran DPR. Dengan demikian, menurut hakim, total uang yang diperoleh Zulkarnaen dan Dendy mencapai Rp 14,3 miliar. Selain dianggap melukai perasaan umat Islam, perbuatan Zulkarnaen dan Dendy ini pun dianggap tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas tindak pidana korupsi. Zulkarnaen dipandang memanfaatkan jabatannya selaku anggota DPR untuk melakukan tindak pidana korupsi. Majelis hakim juga menilai, perbuatan Zulkarnaen dan putranya itu telah merenggut hak dan hak ekonomi masyarakat karena anggaran yang telah ditetapkan tidak sepenuhnya digunakan untuk kepentingan masyarakat. “Terdakwa I (Zulkarnaen) yang merupakan anggota DPR RI dan public ϔigure justru tak menunjukkan teladan yang baik dalam masyarakat, dan tidak mengakui perbuatannya,” kata hakim A iantara. Sementara Dendy, katanya, telah memanfaatkan kekuasaan ayahnya selaku anggota DPR untuk mencari keuntungan pribadi. “Perbuatan terdakwa I dan terdakwa II telah mencederai dan mencoreng lembaga DPR RI dan lembaga Kementerian Agama RI sehingga mengurangi tingkat kepercayaan terhadap kedua lembaga itu,” ujar hakim. Atas putusan ini, baik Zulkarnaen maupun Dendy akan mengajukan banding. Keduanya menyatakan tidak dapat menerima putusan majelis hakim tersebut. “Secara tegas saya katakan tidak menerima, tidak sependapat, dan saya nyatakan banding,” kata Zulkarnaen. Sementara tim jaksa penuntut umum KPK menyatakan akan pikir-pikir apakah banding atau tidak.  Jenri

Digugat Nasabah

CCTV Transaksi ATM BCA Dibuka di Pengadilan Jakarta, METROPOLITAN POS, CCTV transaksi di ATM BCA Tamini Square dibuka di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus). Hal ini untuk membuktikan gugatan nasabah BCA Kemala Atmojo kepada pihak bank atas tudingan gagal transaksi tetapi tetap dipotong saldo. Kemala menghadirkan saksi ahli IT yang sehari-hari sebagai praktisi teknologi informasi, Gidal. Dalam sidang itu, diputar rekaman CCTV ATM BCA di Tamini Square, Jakarta Timur tertanggal 13 Agustus 2012. Rekaman berdurasi kisaran dua menit itu menunjukkan proses transaksi seorang pria dengan mengenakan kemeja kotak-kotak berwarna biru gelap. Adapun wajahnya tidak tampak. Pria tersebut datang di ATM pukul 12.18 WIB dan berada di kamar ATM sekitar satu menit kemudian. Di akhir tayangan, video berhenti dengan menunjukkan tulisan yang mirip dengan struk pengambilan tunai di ATM. Namun di struk transaksi yang tercetak pukul 12.11 WIB. Atas perbedaan ini, Gidal pun memberikan analisa yang menyangsikan validitas CCTV itu. “Saya yakin rekaman ini tidak asli karena

jam di CCTV dan di struk berbeda dan jam dalam tayangan CCTV tidak ada tulisan struk,” papar Gidal dalam sidang terbuka di PN Jakpus, Jalan Gajah Mada, Jakarta Pusat, Senin (27/5). Sidang yang berjalan kurang lebih 20 menit itu berjalan cukup serius. Saksi ahli dicecar oleh kedua belah pihak terkait validitas CCTV tersebut. Bahkan majelis hakim menegur para pihak karena melontarkan pertanyaan tidak tertib. “Jangan seperti debat kusir,” kata ketua majelis hakim Purnomo Eddie menegur para pihak. Dalam kesempatan itu, salah satu kuasa hukum BCA, Anggiat, meminta rekaman CCTV diputar kembali. Pada menit tertentu, CCTV diminta berhenti. Dalam posisi pause itu, tampak sosok pria dalam rekaman yang berhasil menarik tunai dari mesin ATM. Namun Anggiat hanya melihat dan tidak melontarkan pertanyaan kepada ahli. Pihak BCA menyatakan rekaman CCTV itu menguatkan Kemala berhasil melakukan 2 kali transaksi dengan masing-masing penarikan tunai sebesar Rp 1,25 juta pada tanggal 13 Agustus 2012. “Dari situ terbukti bahwa gugatan itu keliru. Jelas-jelas ada uang yang keluar dari ATM,” ujar Anggiat.

Gugatan ini dilayangkan akibat peristiwa transaksi pada 13 Agustus 2012 di Tamini Squere. Kemala merasa tidak mengambil uang sejumlah uang seperti tertulis dalam struk transaksi sebesar Rp 1,25 juta. Kemala pun menggugat BCA sebesar Rp 5,2 miliar. Sidang tersebut ditunda hingga 10 Juni 2013.  Jenri

7

LINTAS BERITA

KPK Gagal Jemput Paksa Darin Jakarta, Metropolitan Pos Tim penyidik KPK gagal menjemput paksa Darin Mumtazah untuk diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap impor daging sapi yang melibatkan mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Luth i Hasan Ishaaq. Darin tidak ditemukan di kediamannya di kawasan Cipinang Cempedak, Jakarta Timur, Kamis (30/5/2013). Menurut Juru Bicara KPK Johan Budi, Darin yang diduga istri siri tersangka Luth i Hasan Ishaaq itu tidak dapat lagi diperiksa di tahap penyidikan KPK karena berkas perkara Luth i sudah dilimpahkan ke tahap penuntutan per hari ini. Oleh karena itu, Darin akan diperiksa dalam persidangan nantinya. “Karena berkas sudah naik, Darin tidak jadi diperiksa di penyidikan, tapi nanti Darin akan dihadirkan di pengadilan sebagai saksi untuk memberikan keterangan,” kata Johan di Jakarta. Johan menuturkan, penyidik KPK tadi pagi mendatangi kediaman Darin dengan membawa surat panggilan sekaligus penjemputan. Namun, Darin tidak ditemukan di rumahnya. Tim penyidik pun, lanjut Johan, menemui ketua rukun tetangga (RT) setempat untuk diminta menjadi saksi bahwa penyidik sudah tiga kali memanggil Darin lengkap dengan surat panggilannya. “Penyidik menemui ketua RT untuk menyaksikan penyidik memanggil Darin dengan surat panggilan sebagai saksi tersangka LHI (Luth i Hasan Ishaaq),” ujar Johan. KPK memeriksa Darin sebagai saksi karena dianggap tahu seputar aset-aset Luth i. Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto mengungkapkan, KPK akan mencari tahu peran Darin dengan memeriksa gadis itu. Bambang mengaku belum memperoleh informasi apakah Darin menerima aliran dana Luth i atau namanya digunakan untuk pengalihan aset Luth i. KPK menjerat Luth i dengan pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU) setelah menetapkan dia sebagai tersangka kasus dugaan korupsi kuota impor daging sapi. Terkait penyidikan kasus TPPU, KPK memeriksa orang dekat Luth i, mulai dari istrinya, Sutiana Astika, dan Lusi Tiarani Agustine, hingga tangan kanannya, Ahmad Zaky. KPK juga dua kali memanggil Darin, tetapi ia tidak hadir. Berdasarkan catatan Kompas.com, Darin pertama kali dipanggil KPK pada 12 April 2013. Saat itu, Darin dipanggil sebagai saksi bersamaan dengan dua istri Luth i, yaitu Sutiana Astika dan Lusi Tiarani Agustine. Karena tidak hadir, KPK pun menjadwalkan kembali pemanggilan Darin pada 17 Mei 2013. Namun, pelajar di salah satu sekolah menengah kejuruan itu kembali tidak memenuhi panggilan pemeriksaan KPK.  Yasirhan

Laporan M Nuh Terkait Dugaan Korupsi Wamendikbud Jakarta, METROPOLITAN POS, Komisi Pemberantasan Korupsi memperjelas isi laporan yang disampaikan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan M Nuh pada Rabu (29/5) malam. Juru Bicara KPK Johan Budi mengatakan, M Nuh menyampaikan hasil investigasi Inspektorat Jenderal Kemendikbud mengenai adanya dugaan penyimpangan anggaran di lingkungan Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Wamendikbud). “Bahwa Pak Menteri justru menyampaikan hasil tentang adanya dugaan penyimpangan di lingkungan Wamen. Justru Pak Menteri minta KPK laporkan hasil analisisnya, klari ikasi, karena ini sudah ramai diberitakan,” kata Johan di Jakarta, Jumat (30/5). Namun, Johan tidak menyebut nama Wamendikbud yang dimaksud. Informasi yang

beredar, penyimpangan anggaran itu salah satunya melibatkan Wamendikbud Bidang Kebudayaan Wiendu Nuryanti. Perusahaan pemenang lelang di Ditjen Kebudayaan disebut-sebut milik Wiendu. Saat melaporkan temuan ini semalam, kata Johan, Mendikbud diterima Ketua KPK Abraham Samad serta Deputi Pengaduan Masyarakat dan Pengawasan Internal KPK. Johan melanjutkan, KPK akan menindaklanjuti laporan tersebut dengan melakukan penelaahan. Mengenai cepat atau lambatnya penelaahan ini akan dilakukan, Johan mengatakan, hal itu tidak bergantung kepada siapa pihak yang melaporkan. “Cepat lambatnya sebuah laporan di KPK itu bukan ditentukan siapa yang melapor, tapi ditentukan isi laporan itu, apakah laporan itu valid atau tidak, apakah mengandung unsur tindak pidana korupsi atau tidak,” ungkap Johan.

Temuan Itjen Kemendikbud Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemendikbud yang dipimpin mantan pimpinan KPK Haryono Umar menemukan berbagai penyimpangan dalam penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2012 di Direktorat Jenderal Kebudayaan. APBNP 2012 di Ditjen Kebudayaan mencapai Rp 700 miliar. Investigasi yang dilakukan sejak tahun 2012 itu menemukan adanya penggelembungan dana dari beberapa mata kegiatan di luar batas kewajaran. Auditor juga menemukan adanya intervensi pejabat pada sejumlah lelang kegiatan di Ditjen Kebudayaan yang melibatkanevent organizer (EO). Wamendikbud dan beberapa pejabat, tambahnya, sudah dimintai keterangan terkait kasus ini. Maralus, Inspektur III Bidang Pendidikan Tinggi, menambahkan, kejanggalan an-

tara lain ditemukan pada proyek terkait buku, pengadaan benda seni, serta pelaksanaan acara kebudayaan. Itjen Kemendikbud juga sedang menginvestigasi pelaksanaan World Culture Forum 2013 yang akan diadakan pada November mendatang. Wamendikbud Wiendu saat dihubungi Kompas beberapa waktu lalu membantah keterlibatannya dalam lelang kegiatan di Kemendikbud tersebut. “Saya pribadi tidak punya EO. Jika yang dimaksud adalah Stuppa, itu bukan EO. Stuppa adalah yayasan yang dibentuk oleh beberapa dosen UGM. Areanya di bidang pariwisata, kegiatannya selama ini menyusun masterplan, pelatihan, dan kajian pariwisata,” kata Wiendu. Ia menambahkan, semua kegiatan yang bersumber pada APBN ada peraturannya dan pengawasannya.  Jamadin

8

INVESTIGASI


Seluruh Staf Redaksi / Karyawan

Seluruh Staf / Karyawan

Biro Umum Pemda DKI Jakarta Mengucapkan Turut Berduka Cita Atas Meninggalnya

Diana Br Siallagan (78 tahun) Op Novandri Sinaga Ibu Tercinta Rudi Sinaga Br Simbolon Meninggal di Bekasi, Kamis, 30 Mei 2013 Dikebumikan di TPU Pematang Siantar, Sumut, Senin, 3 Juni 2013

Berlin Siahaan Pemimpin Umum / Perusahaan

Ttd Jenri Sitanggang SH

Mengucapkan Turut Berduka Cita Atas Meninggalnya

Diana Br Siallagan (78 tahun) Op Novandri Sinaga Ibu Tercinta Rudi Sinaga Br Simbolon Meninggal di Bekasi, Kamis, 30 Mei 2013 Dikebumikan di TPU Pematang Siantar, Sumut, Senin, 3 Juni 2013 Ttd

Peris Sitanggang

Pemimpin Redaksi

Koordinator

Maruli Sinaga (Kebag Rumah Tangga Biro Umum Pemda DKI Jakarta)

Seluruh Rekan Rekan

Seluruh Staf / Karyawan

PT Sitio Tio Jakarta Mengucapkan Turut Berduka Cita Atas Meninggalnya

Mardani Rawa Sari Jakarta Mengucapkan Turut Berduka Cita Atas Meninggalnya



Ttd

Ttd

Perdi Sitanggang

Mangampu Simanjuntak Cs

Direktur Utama

INVESTIGASI


Anis Matta Disebut Terima Miliaran Rupiah Jakarta, METROPOLITAN POS, Tersangka pembobol Bank Jabar Banten, Yudi Setiawan, membeberkan ke mana saja uangnya mengalir. Di antaranya, dia mengaku menyerahkan duit Rp 8,82 miliar untuk Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera Anis Matta-kini menjabat Presiden PKS. Menurut Yudi, dana yang diberikan melalui Ahmad Fathanah untuk memuluskan proyek yang akan digarapnya di sejumlah kementerian. “Pemberian uang kepada Anis melalui Fathanah untuk alokasi anggaran yang merupakan jatah PKS,” kata Yudi kepada wartawan, Rabu pekan lalu. Dia melanjutkan, “Jatah anggaran itu sudah dikomunikasikan dulu dengan Luth i Hasan Ishaaq.” Luth i juga menjadi tersangka kasus suap izin impor daging sapi. Setelah ditahan KPK pada akhir Januari lalu, Luth i mundur sebagai Presiden PKS dan digantikan Anis Matta. Catatan Yudi menyebutkan, duit untuk Anis ditransfer melalui Fathanah sebanyak tujuh kali pada 21-29 September 2012. Jumlah paling kecil Rp 600 juta dan terbanyak Rp 1,74 miliar. Sumber Tempo di Komisi Pemberantasan Korupsi menyebutkan duit itu tak langsung mengalir ke Anis. Fathanah diduga memberikan duit itu melalui Saldi Matta, adik Anis. Karena itulah, kata sumber ini, komisi antikorupsi pada 7 Mei lalu memeriksa Saldi. Sebelumnya, Yudi mengatakan Luth i pernah menemuinya di kantornya di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, untuk membicarakan target pencarian dana Rp 2 triliun untuk PKS. Target itu direncanakan didapat melalui penggarapan proyek di tiga kementerian. Merasa didukung petinggi PKS, Yudi-kini mendekam di Lembaga Pemasyarakatan Teluk Dalam, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, karena tersangkut korupsi proyek di Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Kuala-mengikuti tender. Saat itulah, kata Yudi, para petinggi PKS mulai meminta duit. Salah satunya, melalui Fathanah, Yudi pernah memberikan US$ 30 ribu yang akan diserahkan kepada Anis. Duit itu rencananya digunakan untuk mengisi kas partai yang tengah kosong.

Pengacara Fathanah, Ahmad Rozi, pada Jumat pekan lalu mengatakan kliennya belum bercerita tentang duit yang diberikan untuk Anis. Sedangkan Saldi, setelah diperiksa KPK, mengaku pernah menerima Rp 50 juta dari Fathanah. “Dikirim ke rekening pribadi karena dia utang Rp 50 juta,” kata Saldi, yang mengaku dekat dengan Fathanah. Saldi membantah jika disebut menjadi perantara Anis untuk menerima duit dari Fathanah. Kuasa hukum Luth i, M. Assegaf, mengaku belum menanyakan ihwal keterkaitan itu kepada kliennya. “Perlu diketahui, banyak informasi yang justru kami tanyakan setelah mendapat informasi dari wartawan, seperti yang Anda tanyakan,” katanya kemarin. Anis Matta juga mengelak. Dia menganggap pernyataan Yudi tak benar. “Saya bahkan tak kenal siapa itu Yudi. Semua itu tidak benar,” katanya Jumat pekan lalu. Anis yakin Yudi tak pernah memberikan sumbangan untuk partainya. Anis mengaku sudah menjelaskan soal tuduhan Yudi itu kepada penyidik KPK. (Tim).

Irjen Djoko Dapat Rp 30 M dari Budi Susanto dan Rp 21M dari Primkoppol Jakarta, METROPOLITAN POS, Terdakwa perkara korupsi dan pencucian uang Irjen Pol Djoko Susilo disebut menerima Rp 30 miliar dari Direktur Utama PT Citra Mandiri Metalindo Abadi (CMMA) Budi Susanto, pelaksana dari proyek pengadaan driving simulator kendaraan roda dua dan empat di Korlantas Polri tahun 2011. Hal itu, diungkapkan mantan Kepala Primkoppol Polri, AKBP Teddy Rusmawan ketika bersaksi untuk terdakwa Irjen Pol Djoko Susilo di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Selasa (28/5) lalu. “Yang Rp 30 miliar sesuai cerita Budi Susanto. Jadi, menerima Rp 47 miliar diambil terdakwa (Djoko Susilo) Rp 30 miliar,” kata Teddy dihadapan majelis hakim. Atas dasar itulah, kata Teddy, Budi mengatakan bahwa terdakwaDjoko Susilo adalah rampok. Sebab, kerap meminta uang. Teddy selaku Ketua Panitia Lelang pengadaan simulator mengatakan bahwa anggaran untuk pengadaan simulator roda dua tahun 2011 sebesar Rp 58 miliar. Tetapi, yang diterima oleh CMMA sebesar Rp 47 miliar karena dipotong pajak dan sebagainya. Selain menerima uang Rp 30 miliar, Djoko Susilo selaku Kakorlantas diungkapkannya pernah mendapat komitmen berupa beberapa buah mobil. Di antaranya, Mazda, Lexus seri 3500 dan seri 2700 dari Budi Susanto pada tahun 2011. Djoko juga disebut sering meminjam uang dalam jumlah yang banyak ke Prima Koperasi Polri (Primkoppol) hingga jumlahnya mencapai Rp 21 miliar. “Peminjaman uang seluruhnya 21 M,” jelas Teddy. Dari uang yang dipinjam Djoko tersebut, diduga mengalir ke Badan Anggaran (Banggar) DPR RI dan beberapa anggota dewan. Sebab, Teddy mengaku selaku ketua Primkoppol pernah mengeluarkan uang Rp 4 miliar yang merupakan bagian dari Rp 21 miliar. Di mana, uang tersebut diberikan kepada Nazaruddin karena ditagih jatah atas proyek pengadaan simulator tahun 2010.  Tim

Polisi Tahan Anggota DPRD Membawa Shabu Lampung, METROPOLITAN POS, Kepolisian Resor Lampung Selatan, Provinsi Lampung menahan Anggota DPRD Kota Bandarlampung Endang Asnawi bin Jino bersama dua rekannya karena kedapatan membawa narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,65 gram saat hendak menyeberang melalui Pelabuhan Bakauheni. Kapolres Lampung Selatan, AKBP Bayu Aji mengungkapkan di Kalianda, Senin, dua tersangka lainnya itu yakni Marsofni bin Abdullah dan Bustoni Akbar bin Akbar yang tertangkap saat akan menyeberang mengendarai mobil Pajero Sport BE 711 R warna putih dan Marsofni sebagai sopir pada Sabtu (25/5) sekitar pukul 19.00 WIB. Saat pemeriksaan, kata dia, satu paket shabu-shabu dalam plastik warga bening yang ditemukan di dalam topi Marsofni selain itu pihaknya juga menemukan se-

pucuk senjata api jenis FN merk Walther dengan tiga butir peluru, sepucuk “air soft gun” serta dua buah pisau. Kapolres menjelaskan ketiga tersangka tersebut yakni Marsofni merupakan warga Jalan Gatot Subroto Kota Bandarlampung Kelurahan Sukaraja Kecamatan Bumiwaras Kota Bandarlampung. Bustoni Akbar warga Kampung Rawa Laut Kelurahan Panjang Selatan Kota Bandarlampung serta Endang Asnawi warga Jalan Yos Sudarso Kelurahan Sukaraja Kota Bandarlampung. “Ketiga tersangka saat ini sedang kami tahan untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut,” kata dia saat ungkap perkara di Mapolres Lampung Selatan. Namun, saat ungkap kasus tersebut pihak kepolisian tidak menghadirkan tersangka Anggota Dewan dari Fraksi Partai Demokrat itu dengan alasan kondisi kes-

ehatannya tidak mendukung atau sedang sakit. Kapolres menambahkan, para tersangka telah melanggar Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Pasal 112 ayat 1 dalam hal perbuatan menanam, memelihara, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dengan ancaman pidana penjara seumur hidup atau paling singkat empat tahun paling lama 12 tahun serta denda maksimum Rp800 juta dan paling banyak satu miliar rupiah. Selain itu, pasal 127 ayat 1 karena telah melawan hukum menggunakan narkotika golongan I jenis shabu dengan pidana penjara paling lama empat tahun. Ke tiga tersangka berdasarkan hasil tes urine positif menggunakan shabu-shabu.  Red

Dewan Masjid: Ceramah Tak Boleh Pakai Toa Bekasi, METROPOLITAN POS, Wakil Ketua Umum Harian Dewan Masjid Indonesia, KH Masdar Farid Masudi mengatakan sedang mewacanakan kegiatan ceramah yang tidak perlu diperdengarkan hingga ke luar area masjid. “Kami (Dewan Masjid Indonesia) sedang berwacana untuk tidak memperdengarkan ceramah ke luar masjid,” kata Masdar dalam acara Tabligh Akbar bertema Khawarij dan Dajjal Sala i, Wahabi Amalan Sunnah yang dianggap Bidah di Masjid, Al Ikhlas, Mekarsari, Bekasi Timur, Ahad 26 Mei 2013. Menurut Masdar, masjid diperbolehkan menggunakan pengeras suara. Alat itu sebaiknya hanya untuk kegiatan tertentu, seperti memperdengarkan adzan. “Kalau adzan kan mengajak untuk solat, jadi boleh,” katanya. Namun pada saat ceramah, atau mem-

beri tausiyah, menurutnya, pengeras suara itu, hanya perlu di dalam masjid saja, tidak sampai diperdengarkan ke luar masjid, hingga lingkungan di sekitar masjid mendengar ceramah itu. “Masjid ada loudspeaker boleh, tapi hanya untuk di dalam saja. Jangan diperdengarkan di luar. Kan ganggu,” katanya. Ceramah yang diperdengarkan melalui pengeras suara itu, menurut Masdar, hanya diperlukan bagi orang yang datang ke masjid. Sedangkan lingkungan sekitar belum tentu perlu mendengar tausiyah atau ceramah itu. “Orang yang datang (ke masjid) itu kan artinya dia butuh tausiyah, kalo orang luar masjid kan antah berantah dan tidak jelas, apa dia butuh atau tidak,” katanya berargumen. Selain itu, suara ceramah yang keras dan biasanya memakan waktu lama itu juga berpotensi mengganggu ketenangan

9

masyarakat sekitar. Masdar berpendapat belum tentu lingkungan sekitar menyukai isi ceramah itu, atau lingkungan sekitar adalah orang berbeda agama. “Belum tentu juga dia (lingkungan sekitar) sepaham dengan khotbah yang berapi-api itu,” lanjutnya. Menurutnya, apabila memang ada yang mau mendengarkan tausiyah atau pembacaan ayat suci Al Quran, maka sebaiknya orang itu datang ke masjid. Selain dapat mengusik ketenangan lingkungan sekitar atas suara ceramah itu, menurut Masdar, informasi yang disampaikan dalam ceramah atau khotbah Islam akan terlalu membuka rahasia dan aturanaturan agama Islam. “Kalau diperdengarkan itu kan seperti kita ditelanjangi. Orang jadi tahu semua informasi baik dan buruk kita,” katanya.  Nikson/ Gibson

Mirip Politikus PDIP

Wabup Bogor Dalang Penyebar Video Mesum Bogor, METROPOLITAN POS,

Hingga kini Polda Jabar masih mendalami motif penyebaran video asusila mirip Wakil Ketua DPRD Jabar Rudi Harsa Tanaya. Lebih kurang ada 10 saksi yang dimintai keterangan termasuk Wakil Bupati Bogor Karyawan Fathurachman. Diduga video itu tersebar sebagai bentuk balas dendam. Benarkah Karyawan dendam terhadap Rudi? “Kalau kita lakukan pemeriksaan berdasarkan fakta. Motif dendam dan persaingan itu bukanlah kapasitas kami,” kata Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Martinus Sitompul, di Mapolda Jabar, Kamis (23/5). Martinus memastikan bahwa Karyawan merupakan orang yang menyuruh pembuatan dan penyebaran video tersebut. “Dari beberapa keterangan saksi memang mengarah bahwa yang menyuruh adalah Karyawan,” tegasnya. Karyawan hingga kini belum bisa dimintai keterangan. Pada pemanggilan pertama Kamis ini oleh Polda Jabar Karyawan mangkir lantaran sedang berada di luar kota. Polda Jabar pun berencana melakukan pemanggilan terhadap Karyawan pekan depan. Karyawan menurut dia, ditetapkan sebagai tersangka dengan dugaan melanggar pasal 29 UU No 44 tahun 2008 tentang pornogra i, Junto pasal 55 ayat 1 KUHPidana tentang mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan suatu perbuatan. Kini Polda Jabar membidik empat orang yang akan dipanggil, yakni L, E, J dan I. Keempat orang ini disangkakan terlibat dalam kasus ini. Informasi yang dihimpun, kuat dugaan motif pembuatan dan penyebaran video intim mirip Rudi Harsa ini karena bermoti kan balas dendam dalam persaingan politik. Karyawan yang pada saat itu merupakan Ketua LSM Kampar diduga sakit hati karena dijegal saat mencalonkan menjadi Ketua DPC PDIP di Bogor. Begitu juga saat mencalonkan diri menjadi Cawabup dalam partai yang sama. Akhirnya pada Februari 2010 itu di Wisma Nova di Kawasan Lembang Kabupaten Bandung Barat dibuatlah video intim. Karyawan menyewa L wanita yang mengaku sebagai mahasiswi IPB dan masuk dalam Keluarga Mahasiswa Rakyat Jabar. L dibayar Rp 100 juta untuk membuat video asusila. Di situlah terjadilah pembuatan video intim dengan menggunakan video dari ponsel milik L dan disebarkannya di dunia maya.  Tim

10

EKONOMI


LINTAS BERITA

Dituding Ceroboh, Pemerintah Bela Freeport Jakarta, Metropolitan Pos, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membantah kalau PT Freeport melakukan kecerobohan yang menyebabkan tambang di Big Gossan, Timika runtuh. Susilo Siswoutomo, Wakil Menteri ESDM, menjelaskan runtuhnya tambang untuk pelatihan pekerja Freeport, akibat usia tambang yang sudah tua. “Unsur kelalaian ya gimana. Itu berkilo-kilo meter sudah dipakai 15 tahun, ya musibah,” ujar Susilo, Selasa (28/5/2013). Susilo menambahkan, musibah tersebut akibat bencana alam tanpa campur tangan dari Freeport. “Ini fenomena alam saja karena di terowongan itu banyak air,” katanya. Susilo menjelaskan, saat ini tim investigasi independen sedang menyelidiki susunan bebatuan dan tanah yang bisa mengakibatkan runtuhnya tambang. Sedangkan pihak Freeport juga sedang menyelidiki kembali terowongan-terowongan untuk para pekerja tersebut, apakah masih layak dipakai atau tidak. “Tim satu investigatif, yang satu lagi timnya untuk pencegahan. setelah dinyatakan oke baru beropreasi lagi,” jelas Susilo. Insiden runtuhnya atap terowongan tambang bawah tanah Big Gossan Mil 74 Distrik Tembagapura, Selasa (14/5/2013), menimpa ruang kelas 11 QMS Underground, memerangkap 38 orang di ruangan tersebut.  Tim

DPR Setujui Hapus Utang Lima PDAM dengan Total Rp 1 Triliun Jakarta, Metropolitan Pos,

Dari 68 itu, 39 sudah diputuskan Kemenkeu dihapuskan bunga dan dendanya dan 24 dihapus presiden. Lima PDAM karena diatas Rp 100 miliar dibawa ke Komisi XI DPR

D

ewan Perwakilan Rakyat akhirnya menyetujui penghapusan piutang secara bersyarat kepada lima Perusahan Daerah Air Minum (PDAM). Total piutang berupa bunga dan denda lima PDAM itu mencapai Rp 1 triliun. Pengambilan keputusan tersebut dilakukan dalam rapat paripurna di Gedung Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (28/5/2013). Sebelumnya, pengambilan keputusan sempat ditunda karena beberapa anggota Dewan mempertanyakan penghapusan piutang. Lima PDAM yang memiliki utang, yakni PDAM Kota Semarang sebesar Rp 238,13 miliar, PDAM Kabupaten Tangerang Rp 272,512 miliar, PDAM Kabupaten Kota Bandung Rp 252,73 miliar, PDAM Palembang Rp 160,16 miliar, dan PDAM Kota Makassar Rp 121,3 miliar. Wakil Ketua DPR yang memimpin rapat Sohibul Iman mengatakan, pascapenolakan dari anggota Dewan dalam sidang paripurna sebelumnya, sudah dilakukan rapat konsultasi antara pimpinan DPR, pimpinan fraksi, pimpinan Banggar, Komisi V dan Komisi XI. Hasilnya, piutang lima PDAM itu memang harus dihapus. Anggota Komisi XI Achsanul Qosasih menjelaskan, penghapusan piutang negara di lima PDAM sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 Tentang Pembendaharaan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara. “Kalau penghapusan piutang di bawah Rp 10 miliar cukup oleh Menteri Keuangan. Kalau antara Rp 10 miliar sampai Rp 100 miliar oleh presiden. Di atas Rp 100 miliar baru dibawa ke parlemen,” kata Achsanul. Achsanul mengatakan, sebelum diajukan ke Komisi XI, pemerintah telah melakukan pemeriksaan oleh Komite Kebijakan. Awalnya, kata dia, ada 175 PDAM yang secara struktur inansialnya tidak sehat akibat rekening dana investasi (RDI). “Dari 175 PDAM itu, 115 mengajukan ke Kemenkeu untuk direstrukturisasi. Sisanya enggak mengajukan. Dari 115 itu, ada 68 yang diproses Kemenkeu, sisanya dikembalikan. Dari 68 itu, 39 sudah diputuskan Ke-

menkeu dihapuskan bunga dan dendanya dan 24 dihapus presiden. Lima PDAM karena diatas Rp 100 miliar dibawa ke Komisi XI DPR,” papar dia. Politisi Partai Demokrat itu menambahkan, hasil telaah pihaknya, bunga dan denda lima PDAM itu memang harus dihapus untuk penyehatan perusahaan. Ia memberi contoh tunggakan bunga dan denda PDAM Kota Semarang yang sampai tiga kali pinjaman pokok. “Kami mengambil keputusan karena rata-rata (bunga dan denda) sudah tiga, empat kali dari pokok, memberatkan. Artinya secara inansial sudah tidak sehat. Mereka tidak bisa mencari investor sehingga yang dikorbankan masyarakat sekitar,” pungkasnya. Politisi PPP Dimyati Natakusuma mengatakan, DPR seharusnya tidak melegitimasi kesalahan pengelolaan keuangan pemerintah. Seharusnya, kata dia, pemerintah menghapus piutang secara berkala dan jangan membiarkan piutang sampai diatas Rp 100 miliar kemudian membawa ke DPR. “Sekarang kita (DPR) melegitimasi sekitar Rp 1 trilun karena dianggap (penghapusan piutang) diatas Rp 100 miliar harus melalui DPR. Padahal, pemerintah bisa menghapuskan sendiri secara bertahap, tidak usah sekaligus.Ke depan jangan lagi terjadi penghapusan (oleh DPR). Ini kegagalan keuangan negara,” kata Dimyati.  Red

Pemerintah Dicecar Soal Perlambatan Ekonomi Jakarta, Metropolitan Pos, Anggota Komisi XI dari Fraksi Partai Golkar Melchias Markus Mekeng menilai pemerintah kurang berusaha untuk menjaga pertumbuhan perekonomian negara, sehingga pertumbuhan ekonomi nasional mengalami perlambatan dari semula 6,8 persen menjadi 6,5 persen, dan kini menjadi 6,2 persen. “Saya rasa pemerintah ini tidak konsisten, mengapa pertumbuhan ekonomi kita malah diturunkan. Apalagi ini hanya karena alasan anggaran subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang jebol,” kata Melchias saat rapat kerja di Komisi XI DPR Jakarta, Selasa (28/5/2013). Melchi menganggap bahwa alasan pemerintah menurunkan target pertumbuhan perekonomian Indonesia dinilai tidak realistis. Seharusnya, bila pemerintah semula menargetkan pertumbuhan ekonomi 6,8 persen, seharusnya perlambatan tidak terlalu jauh, yaitu menjadi hanya 6,5 persen, bukan 6,2 persen. “Berarti ekonomi kita jelek. Pemerintah dianggap tidak konsisten karena sebelumnya

gembar gembor soal ekonomi kita baik, masyarakat sejahtera, bahkan menjadi salah satu yang terbaik di Asia,” tambahnya. Menanggapi pernyataan tersebut, Menteri Keuangan Chatib Basri menjawab bahwa target pertumbuhan perekonomian ini disebabkan karena pengaruh krisis global yang belum pulih. Di dalam negeri, ekspor hingga penerimaan pajak juga belum membaik. “Kalau kami datang dengan target tidak realistis, maka akan menimbulkan persepsi bahwa pemerintah tidak bisa memegang kendali perekonomian. Jadi kami datang dengan angka yang sudah kredibel,” tambahnya. Chatib masih mempertahankan target pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun ini hanya akan mencapai 6,2 persen sepanjang tahun. Sebab, meski targetnya di level itu, angka riilnya hanya sebesar 6,02 persen. “Untuk bisa mengejar 6,2 persen saja perlu usaha keras. Ini yang paling masuk akal. Padahal angka riilnya 6,02 persen. Jadi kita perlu usaha keras,” tambahnya.  Tim

Harga BBM Naik, Jumlah Orang Miskin Naik Jadi 30 Juta Jakarta, Metropolitan Pos, Pemerintah mengatakan, jumlah orang miskin akan bertambah jika pemerintah jadi menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang direncanakan dilakukan pada pertengahan Juni mendatang. Menteri Perencaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Armida Alisjahbana mengatakan, jumlah orang miskin pada tahun ini akan naik dari 10,5 persen menjadi 12,1 persen. “Ada kenaikan angka kemiskinan sebesar 1,6 persen atas dampak kenaikan harga BBM bersubsidi ini,” kata Armida saat Rapat Kerja Pembahasan RAPBN 2013 di Komisi XI Jakarta, Senin (27/5). Armida menambahkan, jika saat ini jumlah penduduk mencapai 250 juta, maka jumlah orang miskin setelah kenaikan BBM menjadi 30,250 juta orang. Padahal sebelumnya, dengan asumsi harga bensin tetap Rp 4.500 per liter, tahun 2013 ini diprediksi angka kemiskinan hanya 26,250 juta. Dengan demikian, akibat kenaikan harga BBM bersubsidi tersebut, maka jumlah orang miskin baru mencapai 4 juta jiwa.

Di sisi lain, kenaikan harga BBM bersubsidi memang akan berdampak terhadap daya beli masyarakat. Daya beli akan terpukul akibat kenaikan sejumlah harga yang dipicu oleh meningkatnya biaya transportasi. Masalahnya, saat pembahasan angka kemiskinan ini, pemerintah sempat bingung menjelaskan jumlah angka kemiskinan akibat menaikkan harga BBM bersubsidi ini. Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) Anna Muawanah mengatakan, data angka kemiskinan akibat kenaikan harga BBM bersubsidi ini belum jelas. Sebab, pemerintah hanya menjelaskan hasil akhirnya. “Data itu diperoleh dari mana. Itu tentu saja akan mempengaruhi daftar penerima dana kompensasi kenaikan BBM bersubsidi ini,” kata Anna. Senada dengan Anna, Wakil Ketua Komisi XI DPR dari Fraksi Golkar Harry Azhar Aziz juga menjelaskan bahwa data angka kemiskinan tersebut belum jelas. Apalagi, jumlah penerima dana kompensasi ini sekitar 15,5 juta orang. “Data itu yang mengeluarkan siapa, survei dari mana, apakah Badan Pusat Statistik (BPS) atau dari mana,” kata Harry.  Tim

EKONOMI


Presiden Instruksikan Kementerian Hemat Anggaran

Jakarta, Metropolitan Pos,

P

emotongan anggaran dilakukan terhadap alokasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sepanjang tidak menghambat pencapaian target penerimaan, dan kinerja PNBP. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menginstruksikan agar kementerian atau lembaga bisa menghemat anggaran khususnya untuk anggaran di 2013. Hal ini untuk mengurangi dampak risiko iskal atas beban subsidi bahan bakar minyak (BBM). Instruksi tersebut tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2013 tentang langkahlangkah penghematan dan pengendalian belanja Kementerian Negara/Lembaga dalam rangka pelaksanaan APBN Tahun 2013, yang ditandatangani oleh Presiden SBY pada 17 Mei 2013. “Kami meminta Kementerian/Lembaga (K/L) melakukan pemblokiran mandiri terha-

dap rencana kerja dan anggaran masing-masing serta menyampaikannya kepada Kementerian Keuangan, untuk selanjutnya dilakukan pemblokiran dalam rangka pemotongan anggaran,” kata Presiden seperti dikutip dari laman Sekretariat Kabinet di Jakarta, Selasa (28/5). Dalam diktum ketiga Inpres No.7/2013 itu menyebutkan, pemotongan anggaran dilakukan terhadap kegiatan yang bersumber dari rupiah murni, dengan tidak mengurangi anggaran antara lain kebutuhan biaya tetap berupa belanja pegawai dan belanja barang operasional penyelenggaraan kantor, kebutuhan anggaran dalam rangka penyediaan dana rupiah murni pendamping, alokasi anggaran pendidikan, alokasi pinjaman dan hibah luar negeri, alokasi pinjaman dan hibah dalam negeri, alokasi Badan Layanan Umum (BLU) dan alokasi surat berharga Syariah Negara Project Base Sukuk (SBSN PBS). Pemotongan anggaran dilakukan terhadap alokasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sepanjang tidak menghambat pencapaian target penerimaan, dan kinerja PNBP. “Pemotongan dilakukan dengan mengop-

Daftar ‘Perang’ Antar Kubu di PKS

Jakarta, METROPOLITAN POS, Hingar-bingar yang melanda Partai Keadilan Sejahtera (PKS) hampir selalu disertai pertarungan dua kubu di dalam tubuh partai. Burhanuddin Muhtadi menyebut kubu ideologis dan pragmatis. Kubu ideologis, menurut Burhanuddin, beranggapan partai tak perlu besar-besar, cukup lolos electoral threshold, tapi tetap istiqomah. Sedangkan kubu pragmatis berkeinginan partai terus membesar dengan tujuan menegakkan syariah. ”Kubu ini lebih permisif, termasuk dalam penggalangan dana,” ujar Burhanuddin. Berikut gambaran beberapa kon lik dalam tubuh PKS Pencalonan Wiranto Sebagai Capres (2004) Sehari setelah Wiranto memenangi Konvensi Partai Golkar pada 21 April 2004, Murakib Aam PKS Hilmy Aminuddin, Sekjen PKS M. Anis Matta, dan petinggi lainnya menemui Wiranto guna menjajaki calon presiden. Sementara Presiden PKS Hidayat Nur Wahid, di kubu yang lain didekati Amien Rais. Akhirnya pada Majelis Syura sebanyak 70 persen mendukung Amien Rais, 20 persen memilih Wiranto. Sisanya abstain dan memilih Hamzah Haz. Bahkan pada sidang Majelis Syura April 2004, nama Hidayat Nur Wahid dipilih 197 daerah. Sedangkan Wiranto hanya didukung 37 daerah. Bagaimanapun hasil sidang Syura pada Juni 2004 itu menguatkan kubu Hidayat Nur Wahid. “Bukan kader PKS namanya kalau enggak patuh,” kata Hidayat ketika itu.  Tim

timalkan belanja barang non operasional non prioritas, anggaran yang diblokir, ouput cadangan, perjalanan dinas, honorarum dan biaya rapat, serta hasil optimalisasi atau sisa dana swakelola sebagai sumber pemenuhan pemotongan anggaran,” bunyi Inpres tersebut. Pemotongan anggaran juga dilakukan dengan memperhatikan realisasi anggaran belanja Kementerian Negara atau Lembaga sampai dengan saat dilakukannya pemtongan anggaran, kegiatan yang sudah terikat kontrak, pemenuhan kewajiban pemerintah yang bersifat in kracht, serta tunggakan yang tidak dapat ditunda. “Pemotongan anggaran harus dilakukan dengan tetap mengupayakan terpenuhinya pencapaian output atau outcame dari kegiatan atau program prioritas nasional,” tegas Presiden SBY dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2013 itu. Presiden juga menginstruksikan segera mengoptimalkan penyerapan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2013, khususnya terhadap program/kegiatan yang tidak dilakukan pemotongan anggaran.  Tim

Tersangka Kasus Aiptu Sitorus Dijemput Paksa Jakarta, METROPOLITAN POS, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigadir Jenderal Boy Ra li Amar mengatakan penyidik Kepolisian segera memanggil paksa Direktur Operasional PT Seno Adi Wijaya, Jimmi Lagesang, karena dua kali mangkir dari pemeriksaan sebagai tersangka kasus penimbunan bahan bakar minyak subsidi. Jimmi menjadi tersangka kasus penimbunan BBM ini bersama Ajun Inspektur Satu Labora Sitorus, anggota Polres Raja Ampat, Papua Barat. “Karena JL belum hadir, akan dijemput paksa,” kata Boy di kantornya, Senin, 27 Mei 2013. Boy mengatakan, pada pemanggilan pertama dan kedua, Jimmi tidak datang memenuhi pemeriksaan di Markas Kepolisian Daerah Papua. Sehingga, kata dia, pada pemanggilan ketiga disertai dengan membawa tersangka. Kasus penimbunan BBM Aiptu Sitorus ini diusut Polda Papua sejak Maret 2013 lalu. Bersamaan dengan itu, kasus pembalakan liar PT Rotua ikut diusut. Dalam kasus ini, Sitorus lagi-lagi dijadikan tersangka bersama Direktur Operasional PT Rotua, Immanuel Mamora. Belakangan, tim Badan Reserse dan Kriminal Polri menetapkan Sitorus sebagai tersangka pidana pencucian uang. Penyidik menduga ada uang mengalir ke rekening Sitorus yang diduga dari hasil kejahatan, pembalakan liar, dan penimbunan BBM bersubsidi. Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan transaksi mencurigakan di 60 rekening Sitorus selama lima tahun, 2007-2012, yakni mencapai Rp 1,5 triliun. Aliran dana di rekening Sitorus diduga berasal dari kedua perusahaan tersebut. Polisi pun sudah memblokir rekening Sitorus.  Jenri

11

LINTAS BERITA

Enam Kontraktor Migas Hengkang dari Indonesia Jakarta, Metropolitan Pos. Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang melakukan eksplorasi off shore di Indonesia akibat dry hole memastikan diri akan hengkang karena telah mengeluarkan dana cukup besar. Kepala SKK Migas, Rudi Rubiandini menjelaskan, ada enam KKKS minyak dan gas bumi (migas) yang melakukan kegiatan eksplorasi off shore hengkang dari Indonesia karena dry hole. AdapunDry holemerupakan pengeboran yang tidak menghasilkan gas dan minyak dalam jumlah atau kondisi untuk mendukung produksi komersial. “Masalahnya ada enam KKKS di laut dalam Indonesia timur dan mereka hengkang dari indonesia karena memberatkan,” ujar Rudi di Jakarta, Selasa (28/5). Rudi mengatakan, dari tujuh KKKS yang melakukan eksplorasi di laut dalam dengan nilai sebesar US$ 500 juta, hanya satu yang berhasil mendapatkan migas di wilayah tersebut. Sedangkan keenam lainnya dry hole dan memastikan diri untuk keluar dari usaha pengeboran di Indonesia. Menurut Rudi, KKKS yang berhasil menemukan gas di laut dalam tersebut ditaksir mencapai 2,3 TCF gas, atau setara dengan nilai uang US$ 14 miliar. Dengan demikikan uang yang dikeluarkan sebesar US$ 500 juta digantikan dengan keberhasilan penemuan gas sebesar US$ 14 miliar. “Karena itu hanya investor yang handal dan memiliki modal kuat mampu melakukan eksplorasi di laut dalam Indonesia,” ujarnya.  Tim

Digugat Pencabulan, Korban Potong ‘Burung’ Melawan Tangerang Selatan, METROPOLITAN POS, Korban potong “burung”, Abdul Muhyi, 21 tahun, akan menggugat pihak kepolisian. Muhyi keberatan jika ia dikenakan pasal pencabulan dan persetubuhan paksa terhadap Neng Nurhasanah, 22 tahun, yang telah ditetapkan sebagai tersangka pemotongan alat kelaminnya. “Atas dasar apa korban dikenakan pasal pencabulan atau persetubuhan paksa?” ujar kuasa hukum Abdul Muhyi, Zaenal Abidin, kepada wartawan. Menurut Zaenal, dalam kasus ini, kliennya jelas menjadi korban penganiayaan dan “pembunuhan” masa depan. “Pelaku sudah ‘membunuh’ masa depan Abdul Muhyi. Secara psikologis, hidupnya sudah hancur,” katanya. Sejauh ini, kepolisian baru menerima dan mendengarkan laporan dari tersangka. Sedangkan dari sisi korban belum sama sekali. “Polisi harus mencari motif di balik pemotongan alat kelamin ini,” katanya. Menurut dia, Abdul Muhyi tidak melakukan pencabulan terhadap Neng Nurhasanah. “Pencabulan apa? Usia tersangka saja bukan anak-anak lagi, bahkan lebih tua dari korban,” kata Zaenal. Untuk tuduhan pemaksaan bersetubuh, Zaenal meneruskan, itu juga tidak berdasar. “Kalau dipaksa, mengapa Neng tidak berteriak atau melawan? Bukankah lokasi yang mereka kunjungi adalah keramaian?” katanya. Adapun polisi telah menetapkan Neng Nurhasanah sebagai tersangka pemotongan alat kelamin Abdul Muhyi, 21 tahun. Sial pula bagi Muhyi. Sudah “burung” hilang, ia juga terancam dipidana karena melakukan persetubuhan paksa dan pencabulan.  Pa’Bona

12

INVESTIGASI


LINTAS BERITA

LSM Pakar Laporkan Kepala BLKPI Bersama Panitia ke Kejati DKI Jakarta, METROPOLITAN POS, LSM Pakar laporkan Kepala BLKPI bersama panitia ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta diduga korupsi anggaran APBD. Mantan Kepala BLKPI, Hj Kartini yang sekarang Plh, Tjeje Hidayat, Spd MM, bersama Panitia pengadaan barang jasa BLKPI Pasa Rebo, Agus, resmi dilaporkan oleh Lembaga Swadaya Masyarkat Pemantau Kinerja Aparatur & Rekanan (LSM-PAKAR) dalam kegiatan pbd TAHUN 2012. Pengadaan alat perkakas mesin tehnik pendingin dengan kode Rekening: 5.2.3.11.08, anggaran sebesar Rp490.250.000,- dan panitia lelang menetapkan PT.MP sebagai pemenang dengan harga penawaran sebesar Rp 464.000.000,- namun hasil investigasi LSM PAKAR di pasar tentang barang alat perkakas tehnik pendingin sungguh jauh panggang dari api. Ketua umum LSM PAKAR , Jimmy Simanjuntak menjelaskan kepada Metropolitan Pos, bahwa pihak panitia Agus Permadi dan ii diduga sengaja melakukan penghematan anggaran yang telah dituangkan dalam Kepres No 80 Tahun 2003 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Harga dipasaran ke tiga jenis alat perkakas mesin tehnik pendingin tersebut berjumlah 30 unit berkisar Rp 221.000.000,- sehinnga keuntungan yang diperoleh pihak rekanan penyedia barang dan jasa tersebut mencapai Rp 243 juta.  Jenri

Wakil Bupati Hadiri Upacara

Peringatan Hari Jadi Ke-63 Satpol PP Kabupaten Karimun Karimun, METROPOLITAN POS, Belum lama ini Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Karimun memperingati HUT ke-63 disejalankan dengan HUT Satuan Pelindung Masyarakat Ke-51 tahun 2013. Hadir dalam upacara tersebut seluruh SKPD dan FKPD. Bertindak sebagai Inspektur Upacara Wakil Bupati Karimun, H. Aunur Ra iq bertempat di Halaman Kantor Bupati Kabupaten Karimun. Ra iq dalam amanatnya menyampaikan, Satpol PP harus lebih meningkatkan profesionalisme dalam menjalankan kinerjanya. Maka dari itu perlu dilaksanakan pelatihan maupun pembinaan khusus, sehingga nanti terciptanya anggota Satpol PP yang berkualitas. Beliau katakana saat ini penunjang sarana dan prasarana untuk Satpol PP masih minim, oleh sebab itu harus mendapat perhatian serius, jika kekurangan tersebut terpenuhi satpol PP tentunya dalam menjalankan tugasnya tidak terjadi kendala atau hambatan. Lebih lanjut Ra iq katakan, Satpol PP Kabupaten Karimun masih ada berstatus tenaga kontrak dan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Jadi pada tahun 2014 mendatang akan dilakukan pendataan baik itu mengenai kesejahteraan anggota ataupun dalam pembinaan. Satpol PP Kabupaten Karimun setelah memperingati HUT ke-63 tahun lebih meningkat dalam penertiban, keamanan serta menjunjung tinggi dalam penegakan perda yang telah diamanatkan, tidak lupa disiplin juga harus diutamakan serta menjalin hubungan baik dengan instansi terkait ataupun kepada lapisan masyarakat.”Harapnya.  Rahotan

KPK Dalami ‘Proyek’ Lain Lutfi dengan Fathanah Jakarta, Metropolitan Pos,

Y

udi diduga memiliki kaitan dengan Fathanah. Untuk kasus BJB, misalnya, penyidik Kejaksaan Agung menduga ada uang korupsi dari penyaluran kredit bank tersebut yang mengalir ke Fathanah. KEDEKATAN mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Lut i Hasan Ishaaq dengan Ahmad Fathanah terus didalami Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KPKmenduga, kerja sama Luth i Hasan Ishaaq dengan Ahmad Fathanahtak hanya di proyek penambahan kuota impor sapi di Kementerian Pertanian. “Ternyata (kerja sama Luth i dan Fathanah) bukan hanya persoalan impor daging sapi. Ada berbagai proyek lain yang menurut Yudi Setiawan di media itu dikon irmasi berkaitan juga dengan Fathanah dan LHI, itu yang menarik,” kata Bambang di Jakarta, Senin (27/5/2013). Yudi adalah Direktur PT Cipta Inti Permindo (PT CIP), yang beberapa waktu lalu diminta keterangan KPK. Yudi adalah tersangka dalam dugaan kasus korupsi di Bank Jabar Banten (BJB) yang ditangani Kejaksaan Agung. Saat ini Yudi berada di tahanan Kepolisian Daerah Kalimantan Se-

latan, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan alat peraga dan sarana penunjang pendidikan di Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan. Pengadaan tersebut terjadi pada 2011. Bambang enggan merinci lebih jauh keterangan Yudi terkait dugaan kerja sama lain antara Luth i dan Fathanah. “Informasi yang dimiliki Yudi juga ada di tangan penyidik KPK, tapi saya minta maaf tidak bisa mengungkapkan apa saja yang dimiliki,” katanya. Saat didesak apakah kasus lain tersebut berkaitan dengan masalah pangan, Bambang meminta dugaan itu tak dibuka-buka dulu. “Jangan lah, kasihan, pemberi keterangannya kan prosesnya belum pro yustisia, jangan sampai dibuka-buka dulu,” tepis dia. Tapi, lanjut Bambang, sejauh ini terkait ketahanan pangan KPK baru menangani kasus proyek impor daging sapi. “Kalau (masih tahap) penyelidikan enggak boleh dibuka-buka,” tambahnya. Aliran dana Yudi ke Fathanah Dalam pemberitaan sebelumnya disebutkan Yudi diduga memiliki kaitan dengan Fathanah. Untuk kasus BJB, misalnya, penyidik Kejaksaan Agung menduga ada uang korupsi dari penyaluran kredit bank tersebut yang mengalir ke Fathanah. Aliran dana diduga berasal dari penyimpangan kredit dari BJB pada PT CIP. Menurut penyidik Kejaksaan Agung, aliran dana ke rek-

ening Fathanah berasal dari Yudi. Kasus dugaan korupsi BJB berawal saat BJB Cabang Surabaya menyalurkan kredit senilai Rp 55 miliar kepada PT CIP untuk pengadaan bahan baku pakan ikan. Dalam proyek ini, PT CIP bekerja sama dengan PT E Farm Bisnis Indonesia, anak usaha PT Sang Hyang Seri (Persero). PT CIP juga bekerja sama dengan sejumlah vendor, antara lain PT Radina Niaga Mulia, CV Nirwana Indah, dan PT Dana Simba. Sesuai mekanisme, kredit dari BJB dicairkan langsung ke perusahaan vendor. Namun, uang itu ternyata tidak dibelikan bahan baku pakan ikan, tetapi ditransfer kepada Yudi Setiawan. Proyek pengadaan bahan baku pakan ikan ini diduga hanya proyek iktif. Dari Yudi, dana mengalir kepada sejumlah pihak, antara lain PT Cipta Terang Abadi dan Ahmad Fathanah. Dari Fathanah, dana juga mengalir kepada sejumlah pihak lain. Kasus tersebut diduga melibatkan pula Komisaris PT Radina Niaga Mulia, Elda Devianne Adiningrat, yang juga pernah diperiksa sebagai saksi bagi Luth i dan Fathanah. Dalam kasus dugaan korupsi rekomendasi kuota impor daging sapi,KPK menetapkan Luth i dan Fathanah sebagai tersangka atas dugaan menerima pemberian hadiah atau janji dari dua direktur PT Indoguna Utama, Juard Effendi dan Arya Abdi Effendi. Kedua direktur PT Indoguna itu pun dijadikan tersangka KPK dan kini telah menjadi terdakwa di pengadilan tindak pidana korupsi untuk kasus ini.  Red

Wakil Bupati Karawang Hadiri

Peringatan hari wanita Soka Gakai Indonesia Sejawa Barat Karawang, METROPOLITAN POS, Sebagai wujud penghormatan dan penghargaan atas jasa-jasa kaum wanita, Wakil Bupati Karawang dr. Cellica Nurrachadiana hadiri dan mengisi acara Perayaan Hari Wanita Soka Gakai Indonesia seJawa Barat. Berlokasi di Plasa Mall Karawang Central Plasa (KCP) Minggu (26/5) dengan Tema “Kekuatan dibalik Kelembutan”. Narasumber acara Seminar TalkShow yaitu Istri Mantan Presiden Gusdur yaitu Hj. Sinta Nuriyah Wahid, Bupati Purwakarta H. Dedi Mulyadi, S.H. serta Wakil Bupati Dr. Cellica Nurrachadiana. Pada kesempatan tersebut Wakil Bupati dr.Cellica Nurrachadiana berkata dan mengajak kepada hadirin semua yang hadir untuk menjadi pelopor dan pemimpin ditiap level masing masing. Dan harus melibatkan peran serta perempuan. Karena kita disini tentunya berkat jasa orang tua kita dan dominannya adalah ibu, mulai dari mengandung dan mendidik sampai menjadikan kita sebagai

orang yang berguna bagi semua kalangan dan memiliki etika dan karakter untuk bisa menjalankan kehidupan, Ujarnya Wakil Bupati menambahkan, “kegiatan perayaan hari wanita dan seminar yang diselenggarakan oleh organisasi soka gakai tidak lain adalah merupakan wujud penghormatan dan penghargaan atas jasa-jasa kaum wanita/perempuan, agar senantiasa mengenang dan menyegarkan kembali ingatan kita akan pentingnya pemahaman dan penghayatan arti perjuangan dan kebangkitan kaum perempuan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam proses pembangunan” Ungkapnya Lebih lanjut, “kelembutan yang dimiliki oleh kaum perempuan sejatinya merupakan sebuah modal kekuatan yang harus dapat dimanfaatkan secara positif bagi perkembangan daerah, bangsa, negara, dan bahkan bagi kemajuan seluruh umat manusia. untuk itu, pada kesempatan ini, saya ber-

harap kepada seluruh jajaran organisasi soka gakai indonesia, untuk dapat terus senantiasa berperan aktif dalam upaya mengembangkan berbagai potensi yang dimiliki kaum perempuan yang ada di Indonesia. Dengan demikian, seluruh kaum perempuan yang ada di indonesia dapat semakin meningkatkan kualitas pribadinya, memiliki wawasan, pengetahuan dan keterampilan yang luas, serta mampu menjadi perempuan yang maju, cerdas dan terampil serta tidak kalah dengan wanita-wanita di negara lain” Ujarnya Sementara itu Hj Sinta Nuriah Wahid menyampaikan, “ibu memiliki peran sebagai pendidikan agama dan cinta kasih, karenanya harus ada pengakuan terhadap kaum perempuan, pemberdayaan perempuan bukan hanya berdasarkan pemikiran semata, tetapi mempunyai dasar teologis yang sangat kuat. Untuk itu kita harus bisa mengoptimalkan peran serta perempuan”. Ungkapnya.  Andri

Pemkab Karawang Resmikan

PT Dowa Thermotech dan PT Marugo Rubber Karawang, METROPOLITAN POS, Dunia Perindustrian di Kabupaten Karawang terus menunjukkan pertumbuhan yang pesat. Kali ini PT. Dowa Thermotech dan PT Marugo Rubber menjadikan Kabupaten Karawang sebagai lokasi untuk mendirikan pabrik baru. Peresmian kedua pabrik tersebut dihadiri secara langsung oleh Bupati Karawang, H. Ade Swara, Kamis(23/5). Bupati Ade Swara dalam kesempatan tersebut mengatakan, “dengan semakin meningkatnya jumlah investasi yang ditanamkan di kabupaten karawang tersebut, pemerintah daerah berharap kondisi tersebut dapat semakin meningkatkan keterkaitan dan keseimbangan antara pertumbuhan sektor industri yang maju, dengan berbagai sektor lainnya, dalam rangka memperkokoh struktur ekonomi kerakyatan. dalam artian, pertumbuhan sektor industri hendaknya dapat berjalan beriringan dengan pertumbuhan di sektor-sektor lainnya, khususnya sektor pertanian, perikanan, serta jasa dan perdagangan, yang selama ini telah menjadi tumpuan kehidupan masyarakat.” Ungkapnya Lebih lanjut Bupati berpendapat bahwa, “dengan banyaknya bertambahnya pabrik ataupun perusahaan yang menanamkan investasinya di Karawang Saat ini Karawang menjadi Kota Ramah Investasi Berskala Internasional kemudian sejalan dengan salah satu misi pembangu-

nan daerah Kabupaten yakni, “Penguatan Struktur Dan Kelembagaan Ekonomi Daerah” yang menitikberatkan pada pengembangan dan penguatan keterkaitan antar sektor perekonomian daerah yang berdaya saing secara regional dan internasional, dengan berbasis pada pengembangan keunggulan komparatif, kompetitif dan kooperatif dalam mendayagunakan potensi ekonomi lokal, terutama yang mengindahkan kearifan budaya lokal dan keseimbangan lingkungan hidup, maka tentunya pihak pemerintah daerah kabupaten karawang sedang berupaya mengembangkan potensinya, tidak hanya pada sektor pertanian sebagai sektor unggulan, akan tetapi juga melalui pengembangan industri sebagai penopang dominan untuk penguatan kapasitas perekonomian masyarakat.” Imbuhnya Bupati menghimbau kepada kedua pabrik yang sudah di resmikan ini PT Dowa Thermotech dan PT Marugo Rubber dengan diresmikannya pabrik baru ini, saya sangat berharap agar keberadaannya dapat semakin membuka lapangan kerja dan memberikan pengaruh positif terhadap pengurangan angka pengangguran, khususnya mereka yang merupakan tenaga kerja lokal asli Kabupaten Karawang. untuk itu, sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang “Penyelenggaraan Ketenagakerjaan”, kami atas nama pemerintah daerah berharap kedua pabrik ini dapat

menjadikan peraturan daerah tersebut sebagai pedoman dan acuan dalam setiap proses penerimaan tenaga kerja, khususnya terkait presentase tenaga kerja lokal asli karawang, tegasnya Selanjutnya himbauan Bupati mengenai Limbah dan untuk menjaga kelestarian Lingkungan Hidup, tidak dapat dipungkiri, pelaksanaan berbagai proses pembangunan khususnya dalam sektor industri di sisi lain telah menimbulkan ekses yang kurang menguntungkan khususnya bagi kelestarian lingkungan hidup. dalam hal ini masih terdapat perusahaan yang tidak memperhatikan dampak negatif dari pengelolaan limbah yang tidak sesuai dengan ketentuan. Atas dasar itu, Bupati berharap agar manajemen perusahaan yang berada di wilayah Kabupaten Karawang khususnya PT. Dowa Thermotech Indonesia dan PT Margo Rubber Indonesia dapat memperhatikan serta mengelola limbah dengan baik dan benar sehingga tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. namun, saya yakin dan percaya, jajaran manajemen PT. Dowa Thermotech Indonesia dan PT. Marugo Rubber Indonesia akan mampu memenuhi harapan tersebut dengan senantiasa peduli terhadap aspek kelestarian lingkungan hidup dalam setiap aktivitas bisnisnya. hal ini tentunya sejalan dengan salah satu misi pembangunan kabupaten karawang, yakni “Meningkatkan Daya Dukung Dan Daya Tampung Lingkungan Hidup”.  Andri

INVESTIGASI


Prabowo: Korupsi Capai Stadium Bahaya Indonesia dan Institut Madani Nusantara. Hadir ratusan orang dari kalangan akademisi. Prabowo menyinggung kepala daerah yang terjerat kasus korupsi sudah mencapai 200-an orang. Kemungkinan jumlah tersebut akan terus bertambah. “Jadi demokrasi

kita sedang dirusak,” kata dia. Mantan Danjen Kopassus itu juga menyinggung sikap koruptor yang terungkap kasus korupsinya. Konon, kata dia, koruptor sudah menyiapkan dana “pengamanan” untuk berjaga-jaga jika kasusnya terbongkar.  Red

Jaksa Agung Akan Eksaminasi 22 Kasus Korupsi di Sumbar

Praktik korupsi di Indonesia sudah mencapai stadium membahayakan. Jakarta, Metropolitan Pos, akal calon presiden Partai Gerindra, Prabowo Subianto, menilai praktik korupsi di Indonesia sudah mencapai stadium membahayakan. Sebanyak 25 persen APBN dikorupsi setiap tahun. Prabowo menyinggung kampanye kepala daerah yang harus mengeluarkan dana besar-besaran. Ia mengungkapkan, dana kampanye salah satu calon bupati dari Gerindra ketika ikut pilkada di suatu kabupaten di Jawa Tengah. Calon tersebut mengaku menghabiskan dana Rp 12

B

miliar. Ada lagi kepala desa terpilih yang sampai mengeluarkan Rp 3,5 miliar ketika kampanye. “Calon bupati dari partai saya itu dia kalah. Jadi yang menang (mengeluarkan) berapa miliar? Kira-kira bagaimana dia mengembalikan dana kampanye? Ini sistem yang kita bangun, yang akhirnya merongrong diri kita sendiri,” kata Prabowo di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Kamis (30/5). Prabowo saat itu berbicara dalam acara bedah buku karyanya berjudul Masa Depan Indonesia, Bunga Rampai Tantangan Bangsa yang digelar Asosiasi Dosen

Jakarta, Metropolitan Pos, Jaksa Agung Basrief Arief akan mengeksaminasi atau memeriksa putusan pengadilan atau hakim terhadap 22 kasus korupsi yang dihentikan oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat melalui Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Menurut Basrief, eksaminasi akan dilakukan untuk mengklari ikasi soal kebijakan Kejati Sumatera Barat, apakah sesuai dengan aturan hukum atau tidak. “Saya sudah meminta bantuan Jampidsus untuk melakukan evaluasi bila memungkinkan eksaminasi,” kata Basrief di Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (29/5). Saat ini, Basrief mengaku sudah mendapatkan laporan dari Kejati Sumatera Barat jika SP3 dikeluarkan setelah pendalaman terhadap 22 kasus korupsi itu selama tujuh bulan. “Dari laporan khusus dari sana, mereka (Kejati Sumbar) tujuh bulan evaluasi tunggakan perkara di sana. Dari 22 perkara yang dikaji, 22 tidak mencukupi alat buktinya. Tetapi Kejagung akan mengevaluasi satu per satu kasus yang di-SP3 itu,” paparnya. Dia juga memerintahkan, kepada semua Kejati agar segera menyelesaikan kasus-kasus yang sedang ditangani, sehingga tidak menumpuk. “Tidak saja di Sumbar, tapi di seluruh wilayah untuk melakukan penyelesaian kasus-kasus agar cepat selesai,” pungkas Basrief.  Jenri

13

LINTAS BERITA Modus Sumbangan Rp1.500.000,- Per Siswa

Kepsek SMA 3 Kota Bekasi Pungli Siswa Jaksa Harus Masuk Bekasi, METROPOLITAN POS, Modus Sumbangan Awal Tahun sebesar Rp1.500.000,-Per Siswa, Kepala sekolah SMA 3 Kota Bekasi melakukan pungutan liar ke siswa. Jaksa harus masuk untuk mengusut tuntas Kepsek SMA Negeri 3 Kota Bekasi, hal ini sangat disanyangkan orang tua siswa. Hal ini meresahkan siswa dan orang tua siswa di Kota Bekasi, sebelumnya juga orang tua siswa tidak setuju hal ini tetapi siswa ketakutan akibat perbuatan Kepsek tersebut. Menurut informasi orang tua, sebut Rahil, kepada Metropolitan Pos, anaknya nantinya dipermasalahkan atau di intimidasi oleh Kepsek SMA 3 Kota Bekasi. Pada hal alokasi anggaran sudah ada dari APBN/APBD untuk dana BOP bagi siswa SMA. Undang - undang No 17 tahun 2003 tentang Keuangan negara dan Undang Undang No 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara. Sementara, Kepala Sekolah SMA 3 Kota Bekasi, Heru, ketika di kon irmasi Metropolitan Pos, belum bisa menjelaskan hal tersebut berhubungan tidak pernah ditempat. Wakil Kepala sekolah SMA 3 Kota Bekasi, yang bukan wewenang menjawab tetapi masalah tersebut sumbangan awal tahun, itu persetujuan komite sekolah dan orangtua siswa. Menurutnya, sumbangan tersebut yang dipungut dari siswa dibuat untuk membangun kamar mandi.  Gibson

PT Rismar Daewoo Apparel Tidak Mematuhi UU Ketenagakerjaan RI

700 Karyawan PT Rismar Daewoo Apparel Demo Sudin Disnakertrans Jakut Jakarta, METROPOLITAN POS, PT Rismar Daewoo Apparel tidak mematuhi UU No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, 700 Karyawan PT Rismar Daewoo Apparel kontrak Demo Suku dinas Tenaga kerja dan transmigrasi Jakarta Utara, Selasa, (28/5). Sahroji, Ketua Pengurus Komisariat SBSI PT Rismar Daewoo Apparel , kepada Metropolitan Pos, mengatakan bahwa 700 karyawan mayoritas perempuan sudah bekerja kurang lebih 10 tahun sampai 20 tahun, dan ini sudah harus diangkat karyawan tetap bukan kontrak lagi, tetapi sampai sekarang masih diberlakukan kontrak dan tidak ada masa depan kami sebagai pekerja di perusahaan tersebut sehingga kami mengadakan aksi demo di Sudin Nakertrans Jakarta Utara. Adapun tuntutan kami ke PT Rismar Daewoo Apparel sesuai dengan UU No 13 tahun 2003 tentang ketenegakerjaan yang dilanggar managemen PT Rismar Daewoo Apparel sebagai berikut, agar seluruh pekerja PT Rismar Daewoo Apparel dipekerjakan kembali dengan status sebagai karyawan tetap sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang dipertegas oleh Kepala suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Utara, Pemerintah agar PT. Rismar Daewoo Apparel ditindak secara tegas sesuai dengan hukum yang berlaku, karena kebijakan perusahaan tersebut tidak mematuhi

hukum dan perundangan yang ada di Indonesia, menuntut agar Pemerintah bersikap tegas ke PT Rismar Daewoo Apparel untuk melaksanakan ketentuan ketenagakerjaan sesuai dengan hukum dan perundang-undangan, menuntut PT Rismar Daewoo Apparel untuk menghentikan praktek Union Busting dan PHK sepihak terhadap buruh yang sedang hamil dan cuti melahirkan di perusahaan, menuntut pihak brands untuk bertanggung jawab terhadap buruknya kondisi kerja dan tidak adanya kebebasan berorganisasi bagi pekerja PT.Rimar Daewoo Apparel. PT Rismar Daewoo Apparel berdiri sejak tahun 1992 merupakan anak perusahaan Daewoo Internasional Corporation yang dimiliki oleh Ki Seop Jeong selaku Direktur Perseroan, Mook Ho Chae Selaku Komisaris Perseroan denga anggota Direksi dan Komisaris Kong Byoung Sun, Jun Hoo Lee beralamat di Kawasan Berikat Nusantara JL Kalimantan Blok D 27 Cakung-Cilincing Jakarta 14140 Indonesia. PT Rismar Daewoo Apparel memproduksi pakaian untuk Brand H&M, JC Penny, Juvens, Milano,Protrend, Chaterine, Charming, Ellena, Ellen Tracy, Michael Kors, Aoki, Jones, Dressbarnd, C&A, Torrid, Calvin Klein, Eland. Setelah proses akuisisi di Pan Pasi ic pada tanggal 20 maret 2012, para pekerja di PT Rismar Daewoo Apparel tidak mendapatkan kondisi kerja yang

lebih baik, upah masih di tangguhkan, sistem kerja berubah menjadi kontrak dengan masa kerja nol dan di perparah terjadinya upaya pemberangusan serikat dengan melakukan PHK terhadap para pengurus serikat secara intensive menyuarakan perbaikan kondisi kerja di PT Rismar Daewoo Apparel. PT. Rismar Daewoo Apparel muncul sejak terjadinya pembahasan Perjanjian kerja bersama (PKB) untuk membahas sitem kerja kontrak di PT Rismar Daewoo Apparel. Serikat SBSI 1992 mengajukan pembahasan untuk melakukan perubahan system kerja kontark menjadi kerja tetap bagi seluruh pekerja di PT Rismar Daewoo Apparel . Desakan demo tersebut yang di ajukan serikat SBSI 1992 untuk melakukan perubahan status kerja kontrak menjadi pekerja kontrak telah dib alas oleh PT Rismar Daewoo Apparel dengan melakukan PHK sepihak pada tanggal 19 April 2013 terhadap 99 orang pekerja, termasuk seluruh pengurus serikat dan 10 orang pekerja yang sedang hamil. Pada tanggal 30 April 2013 Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Utara memberikan surat keputusan, bahwa pelaksanaan sistem pekerja kontrak di PT Rismar Daewoo Apparel tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga harus membatalkan pelaksanaan sistem kerja kontrak dan mempekerjakan kembali pekerja yang telah di PHK. ( Jenri).

Kader Golkar Bantah Terlibat Korupsi Simulator SIM Jakarta, Metropolitan Pos, Anggota Komisi III DPR Bambang Soesatyo membantah dirinya terlibat dalam kasus dugaan korupsi pengadaan simulator Surat Izin Mengemudi (SIM). Menurutnya, semua yang dituduhkan tidak memiliki dasar hukum dan ia siap memberikan penjelasan. “Itu kan bukan hal baru dan semua sudah saya bantah di hadapan penyidik saat menjadi saksi di KPK beberapa waktu yang lalu,” kata Bambang. Sebelumnya, kader Partai Golkar ini dituding hadir dalam pertemuan di se-

buah restoran Jepang, di kawasan Senayan, Jakarta oleh Ketua panita pengadaan proyek simulator ujian surat izin mengemudi (SIM) Ajun Komisaris Besar Polisi Teddy Rusmawan dalam persidangan di Tipikor, Selasa siang. Dalam kesaksiannya, Teddy juga menyampaikan ada empat kardus berisi uang yang diantarkannya kepada angora DPR, khususnya kelompok Banggar DPR. Teddy menyebut nama Anggota Komisi III DPR selain Nazaruddin yang menurutnya menerima dana tersebut yakni Bambang Soesatyo (Par-

tai Golkar), Aziz Syamsuddin (Partai Golkar), Desmond Mahesa (Partai Gerindra), dan Herman Heri (PDI Perjuangan). Menyikapi itu, Bambang menjawabnya ringan. Ia mengaku tak hadir dan meminta KPK memutar CCTV di tempat pertemuan dalam sidang berikutnya “Untuk pembuktiannya gampang. Pertemuan di cafe Plaza Senayan yang saya tidak pernah hadiri itu kan banyak CCTV. Diputar saja, nanti akan tampak jelas, ada atau tidak saya di sana,” ujarnya.  Tim

Uji KIR Asal-asalan, Pungli Marak Bekasi, METROPOLITAN POS, Uji KIR Kabupaten Bekasi asal- asalan, setiap kenderaan yang di uji kir lulus akibat pungli. Padahal pemerintah membuat uji isik kenderaan itu enam bulan sekali, agar kenyamanan dan keselamatan berkenderaan tetap terjaga tidak terjadi kecelakaan. Sementara Dinas Perhubungan Kabupaten Bekasi membuat uji kir menjadi ajang bisnis dan bersempatan menekan pemilik kenderaan. Kepala Dinas Pehubungan Kabupaten Bekasi, Drs Alisyabana MM, ketika dikon irmasi Metropolitan Pos, tidak pernah ada ditempat. Pemerintah Kabupaten Bekasi jelas - jelas menyediakan alat uji test dengan tujuh tahap, “ uji petik I.co.hc, itlift axle detector,sade sliptester,axle loat meter,headlinght tester, brake tester,spedometer tester. Pengadaan alat uji kir tersebut mubajir karena tidak dipergunakan dengan baik setiap untuk menguji kir kenderaan di kabupaten Bekasi, karena Dinas Perhubungan Kabupaten Bekasi tidak benarbenar menjalankan tugasnya dengan baik. Kardin anggota DPRD Kabupaten Bekasi saat dikon irmasi Metropolitan Pos, melalui selulernya selalu menjawab entar entar,  Gibson

14

SAMBUNGAN


Wisuda ke-37 Universitas Indraprasta PGRI

Wisuda 1017 Memberi Nuansa Kehidupan Generasi Membangun Indonesia Jakarta, METROPOLITAN POS, Berbahagialah kepada mereka para orang tua mahasiswa dan Mahasiswi, yang telah berhasil anaknya memperoleh gelar kesarjaannya, dari Universitas Unindra. Hal itu kita harus mendukungnya, karena para lulusan Univeritas Unindra, telah banyak memberikan nuansa kehidupan baru buat Pendidikan dimasa depannya. Sebab Unindra senantiasa, banyak melahirkan calon sarjana-sarjana baru. Universtas Indraprasta PGRI ini telah terkenal sebagai tempat lahirnya sarjana-sarjana baru,sehingga ,para orang tua sangat senang ,anaknya berhasil menjadi sarjana yang berguna bagi nusa dan bangsa. Hal itu telah dibuktikan bahwa pada tgl 25 Mei 2O13 yang baru

lalu, bertempat di Gedung Sasana Langgen Budoyo Taman Mini Indonesia Indah (TMII), telah berlangsung acara Wisuda Sarjana lulusan Unindra PGRI. Acara pelantikan Wisuda, berlangsung Saptu pagi dihadiri oleh Para pejabat kopertis 3 dan Pengurus YPLP,PGR juga Pengurus PPLP PT PGRI DKI Jakarta, serta dihadiri pula oleh Anggota Senat dan Pimpinan Universitas Indraprasta PGRI juga para Dewan Kurator Universitas Indraprasta PGRI dan dihadiri oleh para orang tua , wisudawan dan wisudawati termasuk para anggota keluarga besar Unindra lainnya. Pada acara pelantikan Wisuda Unindra yang ke 37 itu dihadiri pula oleh Rektor Unindra Prof.DR Soemaryoto

MPD, SPD dan seluruh sivitas aka- ter Pendidikan ,Program Magister Prof.DR Soemaryoto Mpd, Spd,lebih demika, bertempat di Gedung Sasono Pendidikan MIPA(S2) 82 orang ,Pro- lanjut mengatakan bahwa selama itu Budoyo TMII. gram Magisters PendidikanIPS (S2) guna menunjang kompetensi nbagi Adapun para mahasiswa yang 92 orang dan Program Magisters setiap lulusan ,penambahan dan peldiwisuda terdiri dari Fakultas ilmu Pendidikan Bahasa Indonesia (S2) 44 uasan wawasan harus senantiasa Pendidikan dan Pengetahuan Sosial orang dan Program Magisters Pendi- berlangsung secara terus menerus , (FIPPS) ,Program Studi Bimbingan dikan Bahasa Inggris (S2) 43 orang seperti pepatah mengatakan bahwa dan Konseling (SI) sebanyak 58 orang, sehingga jumlah seluruh wisudawan yang diciptakan oleh seorang Filsuf Program Studi Pendidikan Eknomi berjumlah sebanyak 1O17 orang . Dimana saya berada adalah sekolahku (SI) 65 orang juga Program Studi PenDalam kata sambutannya disebut- ,dengfan siapa saya bicara adalah gudidikan Sejarah (SI) 15 orang. Sedan- kan bahwa dalam era reformasi dan ruku, demikian ungkapamdan pepatah gkan Fakultas lainnya dari Fakultas globalisasi dewasa ini Universitas Un- dan uraianan serta makna yang sangat Tehnik , Matematika Dan Ipa (FT- indra PGRI beserta segenap sinitas bebarti,selanjutnya Rektor akhirnya MIPA) Program Studi Matematika 96 akademika dihadapkan pada tantan- ,menyarankan agar wisudawan henorang ,Program Studi Pendidikan Bi- gan multii dimensional yang salah sa- daknya setelah ia menjadi seorang ologi (SI) 18 orang dan Program Studi tunya adalah dapat meluluskan sarjana sarjana , jhadilah sarjana yang baik hai, Pendidikan Fisika (SI) 9 orang begitu- yang profesiuonal dari kompetitif se- bergiuna untuk nusa dan bangsa. pun Program Studi Tahnik Informasi cara global . Pada sisi lain ialah dalam Adapun acara wwisuda didahulu(SI) 142 orang dan Program Studi rangka menghadapi globalisasi tersebut ioleh lagu pidato dan smbutan serta Tehnik Industri (SI) 1O orang dan perlu mendapat prioritas peningkatan diiringilagu mars Unindra oleg siniProgram Studi Arsitektur 8 orang. kaulitas sumber daya manusia untuk tas akademika Universitas Undindra Dari lulusan Fakultas Bahasa segala bidang mutlak perlu mendapat membuat acara Wisuda semangkin dan Seni (FBS) Program Studi prioritas dalam penanganannya untuk meriah dan berjalan sukses,sehinga Pendidikan Bahasa Ing0gris (SI) itu setiap lulusan sarjana pendidikan diharapkan bahwa untuk dimasa 229 orang ,Program Studi Pendidi- harus menghayati benar tugas dan yang akan datang Unindra akan lebih kan Bahasa dan Sastra Indonesia kewajibannya sebagai seorang tenaga meningkatkan mutu pelajaran secara Jakarta, Metropolitan pos (SI) 66 orang juga lulusan Desain pendidik yang professional dan penuh konsekwen, menjadikan universitas Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Provinsi DKI Ja- Komunikasi Visual 4O orang ada- dedikasi dalam melaksanakan tugas. itu semngjkin maju dan disenagi oleh karta yang paling bertanggung jawab dalam dugaan Mark Up yang telah dilapor pun Program Pasca sarjana MegisSementara itu Rektor Unindra masayarakatnya.  Yasir Hans oleh LSM PAKAR ke pihak Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta pada tanggal 31-5-2013 ,dalam isi laporan tersebut dijelaskan bahwa pihak panitia telah melakukan dugaan KKN atau Mark Up dalam kegiatan pengadaan Jaminan Hidup untuk para warga Transmigrasi serta pengadaan Bibit ternak sapi dan ikan Tahun Anggaran 2011. Surat kon irmasi lsm pakar sudah dua kali dilayangkan namun pihak Dinas Jakarta, METROPOLITAN POS, Vera Aulia Siswi kelas 3 SMA Miftatull Janah itu Tenaga Kerja dan Transmigrsi melalui Priono salah satu panitia kegiatan terseSMA Miffatul Janah yang pada prinsipnya sekolah mendoakan agar semua teman-temanya lulus seratus but mengatakan Surat LSM PAKAR masi di ruangan Kepala Dinas dan belum ada SMA Swasta murni, berlokasi jalan Pisangan Lama persen. Sekolah itu memang sangat berprestasi dan sewaktu karena sibuk demikian keterangan Priono. Rawamangun Jakarta Timur, merupakan sekolah bi- luruh siswa dan siswinya mematuhi dan rajin belajar, Sesuai Peraturan Pemerintah dan Undang-undang yang berlaku Ketua Umum naan dari Depsos dan langsung memperoleh Dari Dek- sehingga Vera Aulia , mengharapkan agar iapun lulus . LSM PAKAR , Jimmy Simanjuntak , Mencoba melayang surat tentang temuan diknas itu, sebenarnya para siswa dan siswinya hingga Semoga pimpinan dan Direktur SMA Miffatul Jadugaan Mrk Up yang sudah disampaikan ke bagian penerima laporan Kejaksaan sampai dengan sekarang sangat mengharapkan ke lulu- nah Ibu Ria dan Kepala Sekolah Ibu IKa serta Latifah Tinngi DKI Jakarta pada tanggal 31 Mei 2013 bebarpa hari yang lalu. sannya dari sekolah tersebut,sampai kapan , ternyata serta Staf senan tiasa akan memperjuangkan anak diDalam inti laporan dugaan Mark Up tersebut pihak panitia pengadaan Jamibelum ditentukan, tanda kelulusan dari para siswa dan diknya semoga siswa dan siswinya lulus 1OO persen. nan Hidup serta pengadaan Bibit ternak dan ikan telah melakukan penipuan siswinya,sehinga para orang tua saangat mengharap- Sementara itu Orang tua murid dari Vera Aulia siswi terhadap para Transmigrasi , salah satu contoh di daerah Transmigrasi Desa kan kelulusan anak ,putra dan putrinya. Kelas 3 yang mengikuti ujian akhir tahun2O13 Yasir Pagar Agung Kepahiang Bengkulu Tahun Anggaran 2011 , anggaran yang telah Namun memang sangat diakuinya bahwa sekola- Hans, sangat mengharapkan agar Vera Aulia anaknya disediakan pemerintah untuk Pengadaan jaminan hidup untu 50 kepala keluarhannya itu , harus disertai penuh kesabarannya untuk itu lulus dari SMA Miftatul Janah yang dipimpin oleh ga sebesar Rp 235.781.000,- tetapi dana yang sampai kepada para Transmigrasi menunggu tanggal , kapan pengumumaman lulusan dari ibu Ria pemilik sekolahan dan Ibu Ika sebagai Kepala sesuai hasil pemantauan LSM PAKAR di Daerah tersebut ,dana yang disampaiSMA Miffatu ljanah tersebut, seperti contiohnya orang Sekolah dan Latifah serta seluruh Staf SMA,semoga , kan hanya sebesar Rp 156.000.000 , yang artinya setiap kepala keluarga (KK) hatua Vera Aulia Siwi SMA Mitffatul janah, masih menung- Vera Aulia dan kawan-kawanya lulus 1OO persen. Dan rus menerima dan sebesar Rp 6.215.700,- namun kenyataan yang disampaikan gu, hingga kapan, masih belum diberi tahu, klatanya. SMA Mifatul Janah akan memperoleh dukungan dan kepada warga trans tersebut hanya Rp 1.500.000,- . Tulisan ini diturunkan bukan berarti untuk perhatian serta bantuannya dari pemerintah sehingPeristiwa dugaan Mark Up tersebut terjadi bersamaan dalam Tahun angmencela atau mencaci sekolah SMA Mifatul Janah, ga SMA Mifatul Janah memperoleh tempat dimata garan 2011 antara lain , Langkoroni ,Kolaka ,Kab Muna ,Rejang lebong ,Sungai pada prinsipnya tulisan ini sengaja ditulis agar para masyarakat, agar dimasa yang akan datang Mifatul Besar Ketapang dan OKI Sumatera Selatan. orang tua siswa dan siswi lainnya turut bergembira Janah mendapat pembinaaan dan bimbingan langKetua Umum LSM –PAKAR Jimmy Simanjuntak mengatakan , bahwa Kepala dan semoga anaknya lulus. Verra Aulia Siwi SMA ke- sung dari negara , semoga Vera Aulia Siswi SMA yang Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta Kuasa Pengguna Anggaran PRIONO las 3 yang telah mengikuti ujian pun sangat meng- baru mengikuti ujian itu berhasil dengan baik, sukyang bertanggung jawab atas peristiwa dugaan Mark Up Proyek Jaminan Hidharapkan kelulusannya dari SMA Miffatul janah, ses buat SMA Miffatul Janah untuk dimasa yang akan up tersebut selain diperiksa oleh penegak hukum diharapkan agar Gubernur namun hingga kini masih belum tau kapan ada tanda- datang,penulis adalah orang tua siswa Vera Aulia, Jokowi Mencopot atau melelang jabatan kedua pejabat tersebut seperti yang  Yasir Hans tanda kelulusannya dari pihak sekolahan. dilakukan untuk para Camat dan Lurah demi mendukung Jakarta Baru.  Jenri

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta Dilaporkan

SMA Mifatul Janah Lulus 100 Persen

Dari halaman 1................. Tongam Sitinjak Dari halaman 1................... Kejagung Usut Tuntas Korupsi APBD 2009 di BLK Las Condet Polmen Naibaho menilai Tongam Sitinjak mantan Ketua DPRD Kab.Samosir, mengundurkan diri atas kegagalannya membangun masyarakat Kabupaten Samosir. Selain itu, Ketua Masyarakat Peduli Adat Samosir, akan mendesak Tipikor supaya mengusut tuntas Rumah dinas Camat Pangururan yang ditempati Tongam Sitinjak. Camat Pangururan, Lumongga Panggabean Spd. mengatakan, terkait segala pembiayaan operasional dan rutinitas setiap bulan Rumah Dinas tersebut untuk biaya listrik, telepon, Air, dan perawatan, sampai detik ini masih dibayarkan pihak Kecamatan Pangururan, yang dianggarkan dalam APBD Kabupaten Samosir sesuai dengan usulan Kecamatan. Mangihut Sinaga, Sekretaris DPRD Kab. Samosir, menjelaskan kepada Tokoh Masyarakat Peduli Adat Samosir, bahwa Kesekretariatan DPRD Kab. Samosir, juga setiap bulannya membayarkan biayabiaya Tunjangan Rumah Dinas Ketua Dewan yang dibiayai Negara. Op. Gabe Sitanggang, Tokoh Masyarakat Peduli Adat Samosir, kepada Metropolitan Pos, menduga mantan Ketua DPRD Kabupaten Samosir, Tongam Sitinjak ST, melakukan penyelewengan uang Negara, dan ini merupakan tindak pidana korupsi, soalnya uang Negara kurang lebih empat tahun anggarannya menguap sebesar Rp100 juta. Menurut Hamonangan Simbolon, Tokoh Masyarakat Peduli Adat Samosir, menjelaskan, mantan Ketua DPRD Kabupaten Samosir, Tongam Sitinjak, ipar kandung Bupati Samosir, Ir Mangindar Simbolon, harus diperiksa aparat penegak hukum, pasalnya diduga melakukan tindak pidana korupsi. Hamonangan, berharap, supaya Polres dan Kejaksaan Samosir mengusut tuntas kasus dugaan korupsi tersebut untuk menyikapi desakan Tokoh Masyarakat Peduli Adat Samosir.  Peris

pelaksana proyek tersebut, pada hal pemilik perusahaan tersebut tidak pernah melaksanakan proyek pembangunan pagar tersebut. Penagihannya pun telah direkayasa dengan memindahkan tagihan ke rekening bank tertentu. Menurut Ketua Umum LSM Pisod, Rekson Napitupulu, mengatakan kepada Metropolitan Pos, bahwa Direktur PT Paradang Putrabadi, Lince Neorita Napitupulu, mengaku tidak pernah melaksanakan kegiatan pembangunan proyek pagar gapura BLK Las Condet Jakarta Timur sebesar Rp800 juta dalam APBD tahun 2009, apalagi penagihan tidak pernah kami melakukan penagihan karena kami tidak pernah melaksanakan kegiatan tersebut, cetus, Rekson. Direktur PT Paradang Putrabadi, Lince Neorita Napitupulu, dalam surat somasinya

ke Kepala BLK Las Condet Jakarta Timur, Drs Priyono MSi, menyatakan bahwa telah terjadi pemalsuan tanda tangan dan data administrasi perusahaan. Selain itu surat kuasa direksi untuk membuka rekening Bank, surat penadatangan kontrak kerja pemborong pekerjaan pemeliharaan pagar lanjutan BLK Las Condet Jakarta Timur, surat penanda tangan kwitansi untuk penagihan pembayaran pekerjaan tersebut di rekayasa dan dimanipulasi. Menurut informasi rekanan kepada Metropolitan Pos, yang melakukan pemalsuan tandatangan disebut juga Suwarno sekaligus sebagai pelaksana kegiatan pemeliharaan pagar BLK Las Condet Jakarta Timur dalam APBD tahun 2009 sebesar Rp800 juta. Pada tanggal 9 Januari 1010, Suwarno mendatangi kantor

PT Paradang Putrabadi, untuk meminta maaf, dan pada berikutnya hari Senin, 11 Januari 2010 adiknya Suwarno, Sunarno beserta istrinya telah datang ke kantor PT Paradang Putrabadi, untuk menyelesaikan masalah tersebut, tetapi Direktur PT Paradang Putrabadi, Lince Neorita Napitupulu belum memenuhi permintaan tersebut sebelum persetujuan panitia atau Kuasa Pengguna Anggaran. Selain itu, Drs Priyono MSi, Kepala Bidang Penempatan tenaga kerja dan transmigrasi Dinas Tenaga kerja dan transmigrasi DKI Jakarta, dalam kegiatan APBD tahun 2012 anggaran sebesar Rp4M untuk penempatan transmigrasi ke kota lain tidak sesuai laporan yang dilaksanakan, dimana kegiatan tersebut telah dibuat penempatan transmigrasi 75 Kepala Keluarga ternyata

hanya 5 Kepala Keluarga yang dikirim ke daerah Kalimantan. Laporan pertanggungjawaban diduga direkayasa dan dimanipulasi sehingga uang Negara dapat ditagih seratus persen masuk ke kantong pejabat tersebut. Drs Priyono MSi Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta, ketika dihubungi melalui ponselnya menjelaskan, silahkan saja kon irmasi ke BLK Las Condet biar jelas semuanya, tukasnya. Kejaksaan Agung, Basrie Arief, segera perintahkan jaksa Agung Muda Intelijen Kejagung, Adjat Sudrajat, harus melakukan supervise penanganan korupsi mantan Kepala BLK Las Condet Jakarta Timur, Drs Priyono MSi, bersama kroninya, diduga korupsi APBD 2009 di BLKD Las Condet Jaktim.  Jenri

SAMBUNGAN


15

Dari halaman 1............................................................Pejabat UPT Balai PKB Ujung Menteng Bersama Security Dilapor ke Polres Jaktim Mei 2013 pukul 18.30 Wib dan laporan tersebut diterima dan ditindaklanjuti, Kanit “A” SPK Polres Jakarta Timur, AKP Widada, hal ini dilaporkan setelah ke jadian di TKP Balai PKB Ujung Menteng Jaktim. Berdasarkan laporan tersebut, wartawan dilarang melakukan peliputan di Balai PKB Ujung Menteng terkait adanya pungutan liar setiap melakukan Uji KIR pengujian kenderaan bermotor di Ujung menteng, jaktim. Gibson Sibarani melaporkan tentang kemerdekaan

Pers dijamin sebagai hak asasi warga Negara, terhadap Pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran, untuk menjamin kemerdekaan pers mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi, sesuai dengan UU Pers No 40 tahun 1999. Kronologis kejadian, menurut Gibson, ketika melakukan kon irmasi ke Kepala UPT Balai PKB Ujung Menteng, Jaktim, M Soleh Thaher S Sos terkait sumber Metropolitan

Pos, yang mengatakan bahwa UPT Balai PKB Ujung Menteng jaktim sarang pungli Uji KIR setiap kenderaan yang diuji, tiba tiba Humas UPT Balai PKB Ujung Menteng, Zulkarnaen dating dan bertemu wartawan Metropolitan Pos, tak lama kemudian Yono ngaku security UPT Balai PKB Ujung Menteng langsung menghambat dan mengahalangi wartawan tersebut dalam melakukan peliputan, dan security Yono berkata, “brengsek wartawan, babi wartawan”, sambil mendorong wartawan keluar.

Koalisi LSM Jakarta, akan mendesak Polres Jakarta Timur supaya menangkap security Yono bersama pejabat tersebut yang menyuruh security bertindak sebagai premanisme untuk membredel wartawan. Sekjend LSM Investigasi Fakta Hukum, Berlin Siahaan di gedung Polda Metro Jaya kepada wartawan mengatakan pembredelan wartawan harus ditindak tegas aparat penegak hukum, sesuai aturan UU Pers No 40 tahun 1999 pasal 4 dijelaskan kemerdekaan Pers di jamin sebagai hak asasi

Dari halaman 1........................................................................ Ada Peran Wapres Budiono mengerti soal pemberian FPJP tersebut. “Kalau peran, Pak Boediono pastilah ada dalam pemberian FPJP. Selaku Gubernur Bank Indonesia yang tentunya tahu, tentu mengerti soal pemberian FPJP,” kata Abraham. Hal itu juga disinyalir menjadi modal awal KPK mendalami keterlibatan Boediono. Pernyataan berbeda Sebelumnya Abraham juga mengatakan keterangan yang disampaikan Sri saat diperiksa di Amerika Serikat pada awal Mei lalu, berbeda dengan keterangan saat Sri diperiksa dalam proses penyelidikan kasus yang sama setahun sebelumnya. Abraham mengungkapkan pula ada sejumlah dokumen yang diserahkan Sri kepada KPK.

Namun, dia tidak merinci jenis, jumlah, dan isi dokumen tersebut. Pemeriksaan Sri Mulyani dilakukan di Kedutaan Besar RI di Washington DC, Amerika Serikat, pada awal Mei 2013. KPK memeriksa Sri Mulyani untuk mendalami perannya sebagai Menteri Keuangan yang saat itu memiliki otoritas mengucurkan dana talangan untuk Bank Century. Sebagai Menteri Keuangan saat itu, Sri Mulyani juga adalah Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan. Ketika masih menjadi Menteri Keuangan, Sri disebut pernah mengaku kepada Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) bahwa kegagalan Bank Century bukan disebabkan krisis. Sri Mulyani juga mengaku telah tertipu laporan status gagal sistemiknya Bank

Century. Pada 2012, Timwas Century sempat meminta Sri Mulyani turut dipanggil ke parlemen. Permintaan ini menyusul pernyataan Sri Mulyani bahwa dia telah melapor kepada JK soal bailout untuk Bank Century pada 21 November 2008, tak sampai 24 jam pengucuran dana itu. Namun, pernyataan Sri dibantah JK. Menurut JK, dia baru menerima informasi pengucuran dana talangan pada 25 November 2008. Pemeriksaan lain Selain memeriksa Sri, di Washington penyidik KPK juga meminta keterangan dari mantan Direktur Direktorat Pengaturan Perbankan Bank Indonesia, Wimboh Santoso. Beberapa saksi selain Sri dan Wimboh akan diperiksa KPK

untuk melengkapi berkas perkara skandal Bank Century dengan tersangka Budi Mulya. Dalam waktu dekat KPK menjadwalkan pemeriksaan satu mantan pejabat Bank Indonesia yang kini sedang berada di Australia. “Pejabat BI yang lagi sekolah di Australia. Bulan depan, atau minggu depan, penyidik berangkat,” ujar Abraham. Dalam kasus Bank Century, KPK menyatakan bahwa mantan Deputi Pengawasan Bank Indonesia Siti Chalimah Fadjriyah dan Budi Mulya merupakan pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban hukum. Namun, hingga kini, surat perintah penyidikan (sprindik) untuk Siti belum diterbitkan karena mempertimbangkan kondisi kesehatan Siti.  Tim

Dari halaman 1...................................................................... BPN Kota Administrasi Jakut Prodak Nasional (Prona) ini berupa pemberian sertiikat tanah dengan kemudahan kepada warga yang diserahkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Administrasi Jakarta Utara yang di tujukan bagi warga yang tidak mampu atau menengah kebawah. Drs.Dwi Christianto MM, Kasie Pendaftaran Tanah dan Hak Tanah Kantor BPN Jakut, kepada Metropolitan Pos, mengatakan, tahun ini di targetkan 1.250 serti ikat di berikan kepada warga Kelurahan Sunter, Kecamatan Tanjung Priuk Jakarta Utara secara mudah. Menurut Christianto, saat sosialisai pelayanan pertanahan dilaksanakan termasuk Prona

kepada warga RW 07 Sunter Agung Tanjung Priok sangat di senangi warga. Lanjutnya, warga di gratiskan dari biaya ukur, pendaftaran dan percetakan serti ikat tanah di danai dari APBN untuk biaya perolehan hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) tetap membayar sesuai dengan aturan, tetapi biaya BPHTB tetap mendapatkan potongan sebanyak 75 persen. “Sampai sekarang serti ikat Prona sudah selasai 200 serti ikat dan UMK 19 sertiikat”, Cetus, Christianto. Kerja sama yang baik dari tokoh masyarakat dengan Kantor Badan Pertanahan Nasional adalah untuk merpercepat penyelesain serti i-

Dari halaman 1......... Foke Bakal Diperiksa saksi dalam kasus ini, mengingat dugaan korupsi berlangsung saat Foke menjabat sebagai Gubernur DKI. Andhi mengatakan hal itu tergantung dari sikap jaksa penyidik. “Siapa yang dipanggil, keterangan apa yang akan digali, itu yang tahu penyidik,” kata Andhi kepada wartawan di Kejagung, Jalan Sultan Hasanuddin, Jakarta, Kamis (30/5). Sebelumnya Kejagung telah memeriksa dua PNS di Dinas Kebersihan Pemerintah Provinsi DKI sebagai saksi. Yakni Lely Marlina selaku anggota panitia lelang dan Ali Yudho Kisrianto selaku sekretaris panitia pengadaan. Kejagung juga telah mene-

tapkan dua tersangka dalam kasus ini. Yakni Kuasa Pengguna Anggaran Lubis Latief, dan Ketua Panitia Pengadaan Aryadi. Keduanya hingga kini belum ditahan masih aktif. Penetapan tersangka berdasarkan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan nomor 60 dan 61/F.2/Fd.1/04/2013. Hasil penyelidikan telah ditemukan alat bukti permulaan yang cukup tentang terjadinya tindak korupsi dengan indikasi mark up (penggelembungan) anggaran. Dalam pengadaan proyek tahun anggaran 2009 tersebut diduga telah menimbulkan kerugian negara sebesar Rp 5,3 miliar.  Jenri

kat Prona. Salah seorang tokoh masyarakat Sunter Agung, sebut, Sujono, mengatakan, bahwa program Prona ini yang dilaksanakan BPN Jakut sangat mendukung dan bagus serta menolong masyarakat warga RW 07 Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priuk, Jakarta Utara yang kebetulan mendapatkan jatah se-

banyak 300 bidang tanah. Sementara, Lurah Sunter Agung, Indria Hilmi, kepada Metropolitan Pos, mengatakan, dengan adanya Prona BPN Jakut tersebut sangat mendukung masyarakat melalui kelompok masyarakat bisa menjalankan program ini dengan selektif, dan berjalan lancar, itu harapan lurah kepada warga,  Muliyawan

warga Negara, terhadap pers tidak dikenakan penyensoran , pembredelan atau pelarangan penyiaran. Berlin Siahaan berharap Polisi harus menghukum pelaku pembredelan pers, sesuai UU No 40 tahun 1999 tentang Pers bab VIII Ketentuan Pidana pasal 18 dijelaskan, setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama

2 tahun denda paling banyak Rp500.000.000,-. Ditempat terpisah, Jimmy Simanjuntak, Ketua Umum LSM Pakar, menjelaskan, Polres Jakarta Timur, harus mengusut tuntas pejabat dan security tersebut bila Polres Jakarta Timur tidak mengusut tuntas koalisi LSM Jakarta akan mengadakan demo besar besaran di Polres dan melaporkan ke Polda Metro Jaya. Sementara, Kepala UPT Balai PKB Ujung Menteng, M Soleh Thaher S Sos tidak bisa dikon irmasi terkait pungli uji kir tersebut,  Jenri

Dari halaman 1................... Resmi Dilantik Ketua DPRD Karawang, H. Tono Bahtiar, dan dihadiri oleh Bupati Karawang, H. Ade Swara, M.H. beserta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah serta para pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang. Menyikapi pelantikan tersebut, Bupati Ade Swara mengucapkan selamat kepada Natala Sumedha SE, Ak dan Tatan Bustanil Ari in SPd yang telah dilantik sebagai PAW serta mengucapkan terima kasih kepada Karda Wiranata S.H dan Hj Nurlatifah atas peran sertanya sebagai anggota DPRD Kabupaten Karawang, selama ini. “Kami berharap Natala Sumedha SE Ak, dan Tatan Bustanul Ari in SPd dapat segera berpartisipasi dalam lingkungan baru ini, karena sebagai seorang anggota DPRD, harusnya tidak lagi mewakili satu kaum atau golongan saja, melainkan merupakan wakil bagi seluruh masyarakat Karawang dalam pemerintahan daerah,” jelasnya. Lebih lanjut, Bupati menuturkan bahwa perubahan susunan keanggotaan melalui PAW sebagai dinamika yang terjadi pada DPRD Karawang hendaknya tidak menjadi kendala, melainkan merupakan momentum untuk terus mengingatkan diri terhadap amanah yang diemban saat ini, yaitu tugas berat kita ber-

sama untuk mensejahterakan masyarakat Karawang. “Kami dan jajaran selaku eksekutif dan DPRD sebagai institusi legislatif tentunya tidak dapat bekerja sendiri, mari kita bersama-sama untuk kembali merapatkan barisan dan terus menjaga kebersamaan yang terjalin selama ini, sebesar-besarnya demi kepentingan masyarakat Karawang,” ungkapnya. Terkait dengan agenda penetapan Raperda, saya atas nama Pemerintah daerah memberikan apresiasi atas kinerja DPRD Kabupaten Karawang telah dapat menyelesaikan pembahasan Raperda tersebut. tentunya keberadaan perda tersebut akan menjadi pedoman dalam pengelolaan pertambangan mineral, pesisir dan laut di kabupaten karawang. selanjutnya, terkait dengan pembentukan pansus-pansus antara lain Pansus Pengelolaan Pertambangan, Mineral dan Pesisir Laut serta Pansus Raperda Izin Lokasi, saya atas nama Pemerintah daerah turut berharap keberadaan Pansus dapat memberikan masukan yang tepat bagi peningkatan kinerja pelayanan perijinan di Kabupaten Karawang, sebagai bagian dari upaya reformasi birokrasi yang diselenggarakan oleh seluruh jajaran pemerintahan daerah.  Andri

Dari halaman 1........... Diduga Mark-up Pembangunan Jalan Layang Non-Tol Casablanca masuk akal, juga expartion joint yang dimonopoli oleh satu perusahaan yaitu PT Magdatama. Diprediksi kurang lebih Rp150 M untuk 2 segmen pekerjaan yaitu, segmen Casablanca ke TPU Karet dan segmen Blok M ke Prapanca, sepanjang 7,8Km/30 m kurang lebih 1000 biji segmen. Mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi DKI Jakarta, Ery Basworo dan Agus Jendro diduga terlibat kasus tersebut. Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengatakan proyek jalan layang nontol Kampung Melayu-Tanah Abang-Casablanca di Jalan HR Rasuna Said-DR Satrio, Jakarta Selatan, segera dihentikan sementara waktu mulai Juni mendatang. Harus kami hentikan sekarang, kami belum tahu kan, nanti bayarnya pake apa. Kalau perintahkan kerja, duitnya dari mana?” ujarnya di Balai Kota, Jumat,(19/4) Proses pengerjaan proyek senilai Rp 2,02 triliun tersebut tersendat

selepas terjadinya peralihan kepemimpinan di lingkungan Pemerintahan DKI Jakarta, sementara pekerjaan belum selesai. Saya mau teliti, BPKP mau audit dulu, jangan-jangan kami teruskan salah, apakah boleh terus. Kalau terus anggarannya tidak ada bagaimana membayarnya?” ujarnya. Menurutnya, pengerjaan proyek tersebut seharusnya selesai pada akhir tahun lalu sesuai dengan buku anggaran Pemerintah DKI, namun ternyata masih menyisakan sejumlah pengerjaan. “Makanya kami mesti cek BPKP siapa yang mesti bayar, karena uang yang dianggarkan tahun lalu sudah selesai. Ini ada tambahan kerja harus dibayar, uangnya dari mana?” kata politikus Gerinda ini. Untuk memastikan proyek itu berlangsung tanpa cela hukum, lembaganya meminta dilakukan audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pemabanguan (BPKP). Meskipun setelah audit rampung, kata dia, tidak

serta merta Pemerintah DKI melanjutkan proyek tersebut. “Itu mesti cek dulu, kalau bisa terus, ya terus, kalau memang harus ditenderkan,” kata dia. “Kan itu bisa saja wanprestasi, kenapa itu tidak selesai di masa anggaran kemarin?” Mantan Bupati Belitong Timur ini menambahkan, un-

tuk memastikan proyek ini layak atau tidaknya dilanjutkan, ia meminta kedua lembaga pemeriksa keuangan itu memastikannya. “Kalau ternyata diteruskan dan menyalahi aturan, siapa yang bertanggung jawab? Kasihan Pak Gubernur kalau nanti kena,” kata dia.  Jenri

Dari halaman 1............. Bisa Jatuh ke Arya hatinya, ketika hubungan rumah tangga dengan Epy Kusnandar sedang tidak harmonis. Secara terang-terangan, Arya berkali-kali mengungkapkan perasaan cinta pada ibu satu anak itu. “Kang Arya sempat bilang suka sama saya. Itu beberapa kali. Itu pas saya bilang saya sudah punya suami, masih sampe sekarang bilang gitu,” ujar Karina ditemui di Takigawa, Kemang, Jakarta Selatan, Kamis (30/5). Parahnya, Karina membiarkan benih-benih cinta yang ditebar Arya masuk pada dirinya. Tentu saja, semakin lama

Karina membiarkan Arya ‘bermain’ dengan hatinya, ia tak menampik kalau bisa saja hal yang sama akan dirasakannya. “Itu soal waktu ya. Saat ini saya kan masih bersuami. Ya nggak tahu nanti, lihat saja kedepannya,” tandas Karina sambil tersenyum. Dari banyaknya wanita yang sudah didekati Arya. Apakah ucapan Adi Bing Slamet beberapa waktu lalu yang menyatakan kalau Arya merupakan the next Eyang Subur benar adanya? Lalu apakah petualangan cinta Arya akan berakhir di Karina? Kita tunggu saja.  Jenri

16

Silahkan Bergabung Bersama

nEDISI 055 THN III SENIN 3 - 16 JUNI 2013

Informasi Aspirasi Rakyat

HAL 16

SENIN 3 - 16 JUNI 2013

Alamat Redaksi : Jl. Kramat Raya No 1 Blok B Gedung Paseban, Jakarta Pusat 10450 Telp. 021-51393635, 31902301, Fax. 021- 31902301 HP: 0821 2219 5529 E-mail: [email protected]

Terkait Korupsi Anggaran Pembebasan Tanah dan Pembangunan Rumah Dinas

KPK Usut Tuntas Menteri Perhubungan

Jakarta, Metropolitan Pos,

Anggaran pembebasan tanah dan pembangunan rumah dinas yang di bangun oleh proyek Double Double Track (DDT) tahun 2006 Dirjend Perkereta Apian Kementerian Perhubungan diduga dikorupsi pejabat terkait.

K

ETUA Komisi Pemberantasan Korupsi, Abraham Samad, segera usut tuntas Menteri Perhubungan, EE Mangindaan, bersama pejabat lainnya, terkait korupsi anggaran pembebasan tanah dan pembangunan rumah dinas di Cipanang Lontar Kelurahan Cipinang, Kecamatan Pulo Gadung Jakarta Timur, tahun 2004, hingga saat ini pejabat Ditjend Perkereta Apian Kementerian Perhubungan belum tersangka hanya Yoyo Suleman, sebagai Pimpro proyek DDT Manggarai-Cikarang saja. Anggaran pembebasan tanah dan pembangunan rumah dinas yang di bangun oleh proyek Double Double Track (DDT) tahun 2006 Dirjend Perkereta Apian Kementerian Perhubungan diduga dikorupsi pejabat terkait. Pejabat Ditjend Perkereta Apian Kementerian Perhubungan harus di periksa penyidik KPK Abraham Samad Ketua KPK. Pembebasan tanah yang ada di Cipanang Lontar Kelurahan Cipinang, Kecamatan Pulo Gadung Jakarta Timur, tahun 2004, oleh Pimpro DDT dibayarkan biaya pembebasan tanah kepada Mia Cs warga Cipinang Lontar kurang lebih sebesar Rp7M. Sementara tanah warga milik Mia hanya seluas 173 meter dikali sebesar Rp702.000,- menjadi sebesar Rp109.301.400,- Sisa warga yang belum terbayar pada tahun 2004 dibayarkan kembali tahun 2010 lebih kurang 23 kepala keluarga (KK) oleh kuasa pengguna anggaran Ir Widodo tidak dibayarkan ganti rugi tanah dengan alasan tanah Negara berdasarkan sertifikat Perkereta Apian Kementerian Perhubungan. Sedangkan posisi yang 23 kepala keluarga tersebut berada di lokasi yang sama dengan warga yang lain tahun 2004. Berdasarkan hasil audit BPKP tahun 2002 sampai tahun 2005 tanah yang dibayarkan di Cipinang Lontar tahun 2004 tidak termasuk dalam kategori merugikan keuangan Negara. Sementara tanah yang 23 kepala keluarga tahun 2010 proyek DDT yang dibayarkan oleh kuasa pengguna anggaran hanya biaya ganti rugi bangunan saja. Untuk rumah dinas Perkereta Apian di Lokasi Kelender Baru, Cakung, Jakarta Timur, dan di Bekasi, yang dibangun pada tahun 2006 oleh Ir Yoyo Sulaeman selaku Pimpro DDT waktu itu, sampai saat ini tidak dihuni sedangkan bentuk bangunan sudah rusak kembali, sementara biaya untuk pembangunan rumah dinas tersebut satu unit dengan menelan biaya lebih kurang sebesar Rp99 juta dikali 20 unit, kurang lebih sebesar Rp2M. Selain itu bangunan Mushollah Alsuadah di samping rumah dinas yang dibangun di Klender Baru sudah diganti rugi pada tahun 2004, namun mushollah tersebut masih ada belum di eksekusi, dikampung Melayu satu rumah dinas yang dihuni oleh lebih kurang 10 Kepala Keluarga juga sudah dibayarkan ganti ruginya ke warga tersebut pada tahun 2004 dan tahun 2006, namun sampai sekarang rumah dinas tersebut belum di

eksekusi dan warga masih menempati. Di Kelurahan Manggarai Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, di Rw 10 RT 17 ada 3 bangunan belum dibebaskan atas nama Ujang Supena, justru pemilik rumah tersebut (Ujang) membikin kolam pemancingan di sebelah kanan rumahnya, anehnya berdekatan dengan kantor satuan kerja DDT yang berjarak kurang lebih 200 meter, pihak kuasa pengguna anggaran DDT seolah olah tidak perduli, pada hal rumah dan kolam tersebut berdekatan dengan kantor satuan kerja DDT di Manggarai Jakarta Selatan. Sementara, Ir Makjen Sinaga Mst, tahun 2012 sampai sekarang, Kuasa pengguna anggaran proyek Double double Track (DDT) Ditjend Perkereta Apian Kementerian Perhubungan belum bisa dikonfirmasi. Menurut informasi yang dihimpun Metropolitan Pos dari warga, menyebutkan rumah dinas tersebut ditandatangani SPK nya oleh Ir Yoyo Suleman selaku Pimpinan proyek waktu itu, dan diserah terimakan Kuasa pengguna anggaran akhir tahun 2006 ke Ir Yudodo. Ketika hal ini dikonfirmasi Metropolitan Pos, Humas Satuan Kerja Double Double Track, Ditjend Perkereta Apian, Kementerian Perhubungan, Syamsury, disposisi surat belum turun dari Ditjend Perkereta Apian Kementerian Perhubungan. Sementara, Kuasa Pengguna Anggaran Ir Makjen Sinaga ketika dihubungi tidak pernah ketemu dan ponselnya tidak pernah aktif. Cahyono, staf Kementerian Perhubungan, mengatakan, menyangkut surat konfirmasi belum bisa dijelaskan tapi sudah dilimpahkan ke Menteri. Tersangka Ir Yoyo Sulaeman terkait kasus pembebasan tanah dan rumah dinas Cipinang Lontar, Jakarta Timur, tidak dituangkan dalam dakwaan jaksa yang sudah ditangani kuasa hukum, Prof Suhandy SH MH MBA waktu penuntutan di pengadilan tahun 2007. Khusus pengauditan oleh BPKP yang di perintahkan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, tidak termasuk Bekasi dan Cikarang, sedangkan proyek Double Double Track tersebut satu DIP (Daftar Isian Proyek) satu Pimpro dan satu Kantor bayar yaitu Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) IV, jalan Ir Juanda, Jakarta Pusat, yang seharusnya juga diaudit oleh BPKP untuk melihat Negara dirugikan oleh Ir Yoyo Sulaeman selaku Pimpro waktu itu. q Jenri / Peris

BERLIN SIAHAAN Pemimpin Umum/Perusahaan

LSM Ancam Kejagung Langgar Inpres No 5 Tahun 2004

Belum Tersangka Pemborong, Pejabat Sudin Pertanian dan Kehutanan Jakbar Jakarta, METROPOLITAN POS, Lembaga Swa daya Masyarakat (LSM) Ancam Kejaksaan Agung (Kejagung) langgar Intruksi Presiden (Inpres) No 5 Tahun 2004, tentang percepatan pemberantasan korupsi, disini Kejagung malah membiarkan pejabat korupsi lebih hebat lagi. Kita lihat pejabatnya masih kasak kusuk masuk keluar kantor Sudin Pertanian dan Kehutanan Jakarta Barat. Hal ini disampaikan Sekjend LSM Investigasi Fakta Hukum, Berlin Siahaan kepada Metropolitan Pos, di Gedung Bundar Kejagung. LSM Investigasi Fakta Hukum mendesak Jaksa Agung, Basrief Arief melalui Jaksa Agung Muda Pidana Khusus, D Andhi Nirwanto, untuk mempercepat pemeriksaan Walikota Jakarta Barat, H Burhanuddin bersama Ir A Bambang Wisanggeni MM mantan Kepala Suku dinas (Sudin) Pertanian dan Kehutanan Jakarta Barat, Unang Kepala Seksi Tata Usaha, Bambang Muhirden Bendahara, Jufri Ketua Lelang, Syamsudin Sekretaris Lelang, bersama pemborongnya. Hingga berita ini diturunkan, Kejaksaan Agung RI belum menjadikan tersangka korupsi Ir A Bambang Wisanggeni MM mantan Kasudin Pertanian dan Kehutanan Jakarta Barat, Unang Kepala Seksi Tata Usaha, Bambang Muhirden Bendahara, Jufri Ketua Lelang, Syamsudin Sekretaris Lelang, bersama pemborongnya. Pejabat Sudin Pertanian dan Kehutanan Jakbar yang diduga melakukan persekongkolan korupsi uang Negara, dalam satu lokasi yang sama di Semanan, dari proyek APBD tahun 2009, untuk pembebasan lahan Sentra flora Semanan sebesar Rp9M, APBD tahun 20011 untuk pembangunan Sentra flora Semanan (kios) sebesar Rp6M, APBD tahun 2012 untuk pembangunan Sentra flora Semanan lanjutan (kios) sebesar Rp7M, hingga sekarang pembangunannya amburadul dan pemborongnya berganti ganti dan layak ditangkap Kejaksaan Agung RI. Menurut, laporan rekanan kepada Metropolitan Pos, bahwa proyek tersebut bermasalah sejak dilakukan pembebasan lahan diduga mark-up harganya. Syahroni, salah seorang warga, kepada Metropolitan Pos, mengatakan bahwa proyek tersebut pemborongnya bermasalah semua, pekerjaan hanya begini aja, “masak proyek puluhan miliaran hanya begini saja”lihat itu engsel pintu sudah rusak, ubin bangunan kelupas, pundasi melengkung, pintu pintu pada rusak, bahan bahan bangunan seperti barang rongsokan, saluran tidak ada pembuangannya, musholla sudah rusak, closet rusak, pemborong mana, ko gak diselesaikan sudah kabur? Pak proyek ini sudah 5 pemborongnya gonta ganti, yang pertama kerjain, pak Tobas, pak Tambunan, pak Tumbur, Pak Tobing, Pak Makmur, ungkapnya di lokasi proyek seamanan. Anehnya hingga saat ini kios Sentra Flora Seamanan terlantar dan terbengkalai. Kejaksaan Agung RI harus investigasi ke lapangan bersama BPK dan BPKP untuk mengaudit semua pekerjaan tersebut. Soalnya, uang negara di duga diselewengkan pejabatnya dengan kongkalikong pemborong. BPK dan BPKP harus turun ke lapangan untuk mengaudit semua proyek yang dikerjakan pemborong kios tersebut, hingga saat ini belum selesai dikerjakan, pada hal sudah habis masa kerja sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Ini harus diperiksa jadwal pekerjaan sesuai fakta integritas yang sudah ditandatangani dengan panitia ketua lelang. Proyek pembangunan kios tersebut dikerjakan pemborong tidak sesuai anggaran yang sudah diajukan di Rencana Anggaran Biaya (RAB), baik kualitas dan volume yang sudah ditentukan. Surat pertanggungjawaban dan laporan pertanggungjawaban di duga di rekayasa dan dimanipulasi dengan membuat bobot dan volume pekerjaan seratus persen untuk mencairkan tagihan. Selain itu pembangunan sarana dan prasarana sentra flora semanan dalam APBD tahun 2012 sebesar Rp5,5M dikerjakan tidak sesuai kualitas dan volume pekerjaan. Sementara, Kepala Suku Dinas Pertanian dan Kehutanan Jakarta Barat, Bayu Sari Hastuti, belum bisa dihubungi, sementara, Ir A Bambang Wisanggeni MM, mantan Kasudin Pertanian dan Kehutanan Jakbar sudah pindah ke Jakarta Timur untuk menghilangkan pidana korupsi. Unang Kepala Seksi Tata Usaha Sudin Pertanian dan Kehutanan Jakbar, diduga otak persekongkolan dan kongkalikong dengan pemborong, kata, LSM Investigasi Fakta Hukum, Berlin Siahaan kepada Metropolitan Pos. q Jenri / Jamadin

Ada Peran Wapres Budiono

Recommend Documents