Ir. Antonius Tonny Budiono, MM Pimpin Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

Edisi IV 2016

Ir. Antonius Tonny Budiono, MM

Pimpin Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

KOLOM

REDAKSI

DIRJEN BARU HARAPAN BARU

P

ada bulan Mei 2016 yang lalu, tepatnya hari Senin, 16 Mei 2016, merupakan hari istimewa bagi Direktor Jenderal Perhubungan Laut. Pada hari itu Menteri Perhubungan Ignasius Jonan melantik Ir. Antonius Tonny Budiono, MM sebagngai Direktur Jenderal Perhubungan Laut definitif menggantikan DR. Umar Aris, SH, MM, MH, yang selama tiga bulan lebih menjabat sebagai pelaksana tugas. Dengan dilantiknya Dirjen Perhubungan Laut yang definitif tentunya membawa harapan baru. Dengan harapan roda organisasi beserta program-program pembangunan sektor transportasi laut dapat berala lebih maksimal, sesuai dengan target-target yang telah ditetapkan. Dengan adanya Dirjen Perhubungan Laut yang definitif juga diharapkan pelayanan terhadap masyarakat semakin meningkat. Apalagi bertepatan dengan menjelang Bulan Ramadhan dan Angkutan Lebaran 2016 yang membutuhkan kesiapsiagaan seluruh moda transportasi, termasuk moda transportasi laut. Kapasitas dan kapabilitas Ir. Antonius Tonny Budiono, MM sebagai Dirjen Perhubungan Laut sudah tidak diragukan lagi. Pejabat karir yang telah lama mengabdi di Kementerian Perhubung­ an ini memiliki prestasi kerja yang mumpuni, terutama pada saat menjabat sebagai Direktur Kenavigasian dengan mengukir kisah sukses, berhasil menemukan kotak hitam atau black box pesawat Air Asia QZ8501 yang jatuh di perairan Bangka-Belitung akhir Desember 2014 lalu. Kini, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan memberikan keper­ ca­yaan kepadanya sebagai Direktur Jenderal Perhubungan Laut untuk mengukir kisah sukses serupa dalam memberikan pelayanan terbaik kepada bangsa dan negara melalui sektor transportasi laut yang full regulated dan bersentuhan langsung dengan dunia internasional. Apa­lagi Presiden Joko Widodo telah mendeklarasikan bahwa sektor ma­ritim sebagai tulang punggung pertumbuhan ekonomi nasional dan peningkatan kesejahteraan rakyat dengan konsep Nawa Cita-nya. Pada edisi kali ini juga disajikan banyak berita menarik seperti peresmian pelabuhan-pelabuhan yang di kawasan timur Indonesia oleh Presiden Jokow Widodo seperti Pelabuhan Wasior di Pepua Barat dan 5 pelabuhan di Maluku Utara yaitu Pelabuhan Tobelo, Pelabuhan Galela, Pelabuhan Tutu Kembong, Pelabuhan Wonreli, dan Pelabuhan Pulau Teor. Pembangunan infrastruktur pelabuhan tersebut bertujuan untuk menghubungkan antarpulau, antarprovinsi, dan antarkabupaten di seluruh Indonesia. Selain itu, sebagai wujud Kementerian Per­hubungan dalam mengimplementasi program Tol Laut. Di edisi ini juga diberitakan tentang kegiatan Marpolex 2016 yang diselenggarakan di Banten. Selain itu ada juga berita tentang penyelesaian kontrak pembangunan dan keel laying 20 kapal kelas 1 Direktorat Kenavigasian, peluncuran Sistem Informasi Manajemen Lalu Lintas Angkutan Laut (SIMLALA), pembukaan gerai izin bersama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), dan berita-berita lainnya. Bambang

2

MEDIA INTERNAL DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

SUSUNAN PENGURUS Penanggung Jawab

Direktur Jenderal Perhubungan Laut Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

Pengarah

Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Direktur Kepelabuhanan Direktur Perkapalan dan Kepelautan Direktur Kenavigasian Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai

Redaktur Pelaksana Kepala Bagian Organisasi dan Hubungan Masyarakat

Redaktur Kepala Sub Bagian Hubungan Masyarakat

Penyunting/Editor Silo Darmono

Staf Redaksi Presti Febriana Kandi Tri Astuti Deni Wisnu Anggoro Erawati Laura T. Amelia Achmad Sopandji

Desain Grafis & Fotografer Tim Desain Grafis Indi Astono Syahroni

Sekretariat Rustam Hidayat

Alamat Redaksi Gedung Karya Lt. 14, Kementerian Perhubungan Jl. Medan Merdeka Barat No. 8, Jakarta 10110 Telp/Fax. 021. 3450982, 3811308 ext. 5136 e-mail : [email protected]

Ditjen Hubla Gelar Latihan Marpolex 2016 di Banten

Halaman 6

Mempercepat Pelayanan dengan Fasilitas SIMLALA Halaman 11

Ditkappel Melaksanakan Workshop Persiapan Sidang MEPC ke-16

Halaman 13

PT Dumas Selesaikan Pembangunan Satu Unit Kapal Perintis Edisi IV 2016

Halaman 16

WASIOR, PELABUHAN DI TITIK TERLUAR TOL LAUT

K

ementerian Perhubungan (Ke­­­menhub) telah meram­ pung­ kan pembangunan fa­ sili­ tas Pelabuhan Wasior, Kabupa­ ten Teluk Wondama, Papua Barat. Pelabuhan yang menjadi titik terluar tol laut tersebut telah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada 5 April 2016 lalu. Pembangunan pelabuhan ini untuk mendukung konektivitas moda transportasi laut dan menggerakkan roda perekonomian di Provinsi Pa­

Edisi IV 2016

3

pua Barat. Pengembangan pelabuhan tersebut dibangun secara multiyears dari dana APBN Kementerian Perhubungan tahun anggaran 2005-2015 dengan nilai investasi sekitar Rp79 miliar. Dalam sambutan peresmian, Pre­­siden Jokowi mengemukakan Pe­la­buhan Wasior merupakan salah satu pelabuhan yang menjadi bagian dari tol laut yang berfungsi menghubungkan seluruh kabupaten di tanah air.

FASILITAS PELABUHAN WASIOR Luas lahan Dermaga Trestle I Trestle II Causeway I Causeway II Gudang Faceline Dermaga Menampung Kapal Fasilitas Darat

: 55.718 meter persegi : 174×10 meter persegi : 48×8 meter persegi : 47×8 meter persegi : 160×6 meter persegi : 127×8 meter persegi : 15×40 meter persegi : -10 mLWS : 3.500 DWT : Kantor, Terminal Penumpang, Pos Jaga, Rumah Pompa, Genset, dan Lapangan penumpukan seluas 10.000 meter persegi.

Fasilitas Pelabuhan Tobelo Dermaga General Kargo : 174 meter Dermaga Peti Kemas : 170 meter Dermaga Penumpang : 135 meter Menampung Kapal : 1.000 DWT – 10.000 DWT Fasilitas Darat : Lapangan penumpukan (3 hektare), gudang (300 meter per segi), dan Terminal penumpang (125 meter per segi).

Tahun ini, Pelabuhan Wasior baru dilewati satu rute dari tiga rute tol laut dan diharapkan dilewati 6 rute tahun depan. Tarif tiket kapal di tol laut ini, presiden mengutarakan nantinya dapat disubsidi. Dengan begitu masyarakat dapat menggunakannya. Selain untuk angkutan penumpang, Jokowi menga­ takan pelabuhan juga untuk mempermudah angkutan barang. Namun, keberadaan pelabuhan di beberapa lokasi tidak serta merta menurunkan harga barang-barang, karena untuk pengangkutan barang masih memerlukan konektivitas dengan moda transportasi lainnya. Hal itu sangat tergantung dengan sarana infrastruktur yang dimiliki. Jokowi memberikan gambaran di Papua, Merauke telah ada pelabuhan, sehingga barang dari mana pun sudah bisa tiba di Merauke. Namun, untuk melanjutkan pengirim­an kebutuhan masyarakat atau logistik ke wilayah Pegunungan Tengah masih diperlukan jalan darat. “Harga bensin hingga Rp60 ribu, semen Rp800 ribu karena jalan darat tidak ada. Tahun ini jalan darat bisa tembus,” katanya. Presiden mengatakan jalan darat juga tengah diba­ ngun dari Manokwari-Wendesi-Wasior dan hanya tersisa 30 km yang belum terselesaikan. Tahun depan, kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat berkomitmen mengerjakannya. Presiden menjelaskan bahwa konektivitas antar kota-kabupaten dan juga lintas moda transportasi akan menjadikan harga barang-barang menjadi sama di semua tempat. Menteri Perhubungan Ignasius Jonan mengatakan Pelabuhan Wasior semula dibangun untuk menjadi pelabuhan rakyat. Sejak tahun 2010 diperbaiki hingga tahun lalu dan kini telah menjadi pelabuhan yang memiliki fasilitas cukup baik. “Pelabuhan Wasior merupakan pelabuhan yang pen­ ting untuk melayani wilayah di sekitar Kabupaten Teluk Wondama dan telah menjadi bagian dari kapal tol laut,” kata Menhub. silo

4

Fasilitas Pelabuhan Galela Dermaga : 80 meter Menampung Kapal : 1.000 DWT Fasilitas Darat : Lapangan penumpukan dan terminal penumpang seluas 150 meter per segi. Fasilitas Pelabuhan Tutu Kembong Dermaga : 70 meter Menampung Kapal : 1.000 DWT Fasilitas Darat : Lapangan penumpukan (176 meter per segi), gudang (100 meter per segi), dan terminal penumpang (150 meter per segi). Fasilitas Pelabuhan Teor Dermaga : 70 meter Menampung Kapal : 1000 DWT - 1300 DWT Fasilitas Darat : Lapangan penumpukan, gudan, dan terminal penumpang. Fasilitas Pelabuhan Wonreli Dermaga : 120 meter Menampung Kapal : 2.000 DWT Fasilitas Darat : Lapangan penumpukan barang (2.000 meter per segi), gudang, dan terminal penumpang (300 meter per segi).

KRONOLOGIS PEMBANGUNAN PELABUHAN GALELA TAHUN KEGIATAN PEMBANGUNAN FASILITAS PELABUHAN 2008 Talud dan urugan tanah (50x60)m2, causeway (17x6)m2 2009 Dermaga (50x8)m2 TP baja dia. 45,72 cm, trestle (26x6) m2 + pelebaran 16 m2 2010 Pemancangan 14 titi (45,72 cm), pekerjaan pemancangan 14 titik (45,72 cm), pemasangan selimut tiang pancang dan beton isian tiang pada dermaga 2011 lanjutan Pembangunan dermaga TP baja 45,72 cm (50x8) m2 2013 Pembangunan kantor pelabuhan, pembangunan gedung serbaguna/terminal 150 m2, pembangunan gudang pelabuhan 300 m2, Pek, talud dan reklamasi (50x60) m2 2014 - Dermaga (30x8) m2 - Pekerjaan Gedung Serbaguna (12x8) m2 2015 -Pembangunan Causeway (17x6) m2 - Pembangunan Trestle (26x6) m2 + Pelebaran 30 m2 - Pekerjaan Kubus Beton (1x1x1) m3 sebanyak 28 unit

Edisi IV 2016

PAGU DIPA (RP. X 1.000) 3.000.000 4.357.700 1.986.000 10.000.000 6.150.000 5.000.000 5.000.000

LIMA PELABUHAN MALUKU UTARA DIRESMIKAN

S

etelah meresmikan Pelabuh­ an Wasior di Papua Barat, hari be­rikutnya yakni 6 April 2016 Presiden Jokowi didampingi oleh Menteri Perhubungan Ignasius Jonan dan Plt. Dirjen Perhubungan Laut Umar Aris, Presiden Jokowi meresmikan Pelabuhan Tobelo, Pelabuhan Galela, Pelabuhan Tutu Kembong, Pelabuhan Wonreli, dan Pelabuhan Pulau Teor yang tersebar di Provinsi Maluku Utara. Peresmian kelima pelabuhan yang biaya pembangunannya mencapai Rp450,04 miliar tersebut dipusatkan di Pelabuhan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara. Presiden dalam sambutannya menegaskan tentang upaya pemerintah mempercepat pembangunan yang bertitik tolak pada tiga hal pokok, yaitu deregulasi atau penyederhanaan perizinan, pembangunan infrastruktur, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Pembangunan infrastruktur pe­la­­buh­an bertujuan untuk menghubungkan antarpulau, antarprovinsi, dan antarkabupaten di seluruh Indonesia. Program tol laut yang su­ dah terlaksana sejak tahun lalu, menyediakan tiga unit kapal yang secara reguler singgah di pelabuhan-pelabuhan besar dan akan ditambah lagi frekuensinya, pada tahun ini. Usai meresmikan pelabuhan yang ditandai dengan penekanan tombol sirine dan penandatanganan prasasti, Presiden beserta Ibu Negara, didampingi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Menpupera) Basuki Hadimuljono, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, dan sejumlah pejabat Provinsi Maluku Utara selanjutnya meninjau fasi­ litas Pelabuhan Tobelo. Dalam kesempatan itu, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan mengatakan, mulai akhir April 2016, kapal Tol Laut akan singgah di Pelabuhan Tobelo. silo Edisi IV 2016

5

PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PELA­BUHAN BERTUJUAN UNTUK MENGHUBUNGKAN ANTARPULAU, ANTARPROVINSI, DAN ANTARKABUPATEN DI SELURUH INDONESIA.

DITJEN HUBLA GELAR LATIHAN MARPOLEX 2016 DI BANTEN

D

irektorat Jenderal Perhu­ bungan Laut (Ditjen Hubla) Kementerian Perhubungan akan menggelar latihan penanggulangan pencemaran di laut tahun 2016 atau National Marine Pollu­ tion Exercise (Marpolex) 2016 yang pelaksanaannya akan dilaksanakan pada 23-27 Mei 2016 mendatang. Latihan ini upaya dalam mewujudkan kesiapan dan kesiagaan dalam penanggulangan tumpahan minyak di laut sekaligus menjaga kelestarian lingkungan perairan. Kegiatan National Marpolex 2016 ini bertujuan untuk menguji coba dan mengevaluasi prosedur penanggulangan tumpahan minyak baik dalam skala lokal, daerah, dan nasio­ nal, serta melatih dan meningkatkan kerjasama dan kapabilitas dalam ope­ rasi pengamatan, pengamanan, pencarian dan pertolongan, pemadaman

kebakaran, penanggulangan tumpahan minyak, penanggulangan dampak tumpahan minyak di laut. Kegiatan rutin yang diselenggarakan setiap dua tahun tersebut merupakan kegiatan latihan gabungan antar instansi atau mitra kerja yang juga mempunyai tugas dan fungsi di kawasan perairan dan pelabuhan se­perti Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), PT. Pelindo, Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS), TNI AL, POLAIR, Kesehatan Pelabuhan, SKK Migas, dan instansi terkait lainnya. Pelaksanaan National Marpolex 2016 merupakan implementasi dari amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan

6

Edisi IV 2016

Lingkungan Maritim dan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2006 tentang Penanggulangan Keadaan Darurat Tumpahan Minyak di Laut, Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 58 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Pencemaran di Perairan dan Pelabuhan, dan Keputusan Menteri Perhubungan No. KP 355 Tahun 2008 tentang Pembentukan Pusat Komando dan Pengendali Nasional Operasi Penanggulangan Keadaan Darurat Tumpahan Minyak di Laut (Puskodalnas). Berdasarkan Peraturan Pre­siden Nomor 109 Tahun 2006 telah ditetapkan bahwa Menteri Perhubungan selaku Ketua Tim Nasio­nal Penanggulangan Keadaan Darurat Tumpahan Minyak di Laut Tingkatan Tier 3. Tier 1 adalah kategorisasi pe­ nanggulangan keadaan darurat tum­ pahan minyak yang terjadi di dalam

atau di luar Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan (DLKP) dan Daerah Lingkungan Kerja Pela­ buhan (DLKR) Pelabuhan, atau unit pengusahaan minyak dan gas bumi atau unit kegiatan lain, yang mampu ditangani oleh sarana, prasarana dan personel yang tersedia pada pela­ buhan atau unit pengusahaan minyak dan gas bumi atau unit kegiatan lain. “Salah satu contoh kejadian pen­ cemaran yang ditangani oleh Tier 1 yaitu kasus tumpahan minyak akibat bocornya Subsea Hose PT. JOB PPEJ di Tuban tahun 2015,” kata Kepala Bagian Organisasi dan Humas Ditjen Hubla Bambang Sutrisna. Sementara Tier 2 adalah ka­te­ gorisasi penanggulangan keadaan darurat tumpahan minyak yang terjadi di dalam atau di luar DLKP dan DLKR Pelabuhan, atau unit peng­ usahaan minyak dan gas bumi atau unit kegiatan lain, yang tidak mampu ditangani oleh sarana, prasarana dan personel yang tersedia pada pela­ buhan atau unit pengusahaan minyak dan gas bumi atau unit kegiatan lain berdasarkan tingkatan Tier 1. Sedangkan Tier 3 adalah ka­ tegorisasi penanggulangan keadaan darurat tumpahan minyak yang terEdisi IV 2016

jadi di dalam atau di luar DLKP dan DLKR Pelabuhan atau unit pengusahaan minyak dan gas bumi atau unit kegiatan lain, yang tidak mampu ditangani oleh sarana, prasarana dan personel yang tersedia di suatu wilayah berdasarkan tingkatan Tier 2, atau menyebar melintasi batas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun contoh kejadian yang pernah ditangani oleh Tier 3 yaitu kasus penanggulangan pencemaran akibat meledaknya Montara Wellhead Platform di Perairan Australia serta kasus penanggulangan pencemaran dari kapal MT. Alyarmouk di Per­ airan Selat Singapura akibat tubrukan dengan kapal MV. Sinar Kapuas. Selain National Marpolex, Kementerian Perhubungan juga terlibat dalam kegiatan Regional Marpolex yang dilaksanakan setiap dua tahun sekali namun dilaksanakan secara bergantian dengan National Marpolex. Pada prinsipnya, National Mar­ polex dilaksanakan untuk memastikan kesiapsiagaan seluruh potensi dan aset penanggulangan pencemaran di laut baik level lokal, daerah, dan nasional, sedangkan Regional Marpolex untuk memastikan koordinasi dan

7

kerjasama jika ada pencemaran lintas batas Negara sebagai implementasi perjanjian kerjasama Sulawesi Sea MoU antara Indonesia, Filipina, dan Malaysia. Latihan pertama Regional Mar­ polex telah dilaksanakan pada tahun 1986 bertempat di Davao, Filipina, dan terakhir dilaksanakan di Perairan Cebu, Filipina pada Mei 2015. Saat itu Kementerian Perhubungan me­ ngirimkan lima kapal Negara Kelas I dari lim) Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai serta 200 orang personel yang merupakan perwakilan dari Tim Nasional, Tim Daerah, dan Tim Lokal penanggulangan tumpahan mi­ nyak di laut. Sedangkan untuk tahun 2017 mendatang, rencananya Regional Marpolex akan dilaksanakan di Bali, Indonesia. Rencananya akan dihadiri oleh perwakilan dari Indonesia (Ditjen Hubla), Phillipine (Phil­ lipine Coast Guard), Malaysia (Ma­ rine Department of Malaysia), Ob­ server Japan Coast Guard ( JCG) dan China Marine Safety Agency (MSA). Sebagai rangkaian dari Regional Marpolex 2017 akan dilaksanakan Planning and Signing Conference di Manila, Filipina pada bulan September 2016. Presti

IR. ANTONIUS TONNY BUDIONO, MM

PIMPIN DIREKTORAT JENDERAL P

I

r. Antonius Tonny Budiono, MM, diangkat sebagai Direktur Jenderal Perhubungan Laut (Dirjen Hubla) Kementerian Perhubungan, setelah sekitar 3 bulan dipimpin oleh Pelaksana Tugas DR. Umar Aris, SH, MM, MH. Upacara pelantikan dipimpin langsung oleh Menteri Perhubungan Ignasius Jonan pada Senin (16/5/2016). Setelah melalui serangkaian pro­ses assessment, Tonny yang la­ hir di Pekalongan 13 Juli 1958 di­ per­ caya untuk menjabat sebagai Di­ rektur Jenderal Perhubungan La­ ut yang baru. Pada tahun 2015, be­liau diangkat sebagai Staf Ahli Bidang Logistik, Multimoda, dan Ke­ se­ la­ matan Transportasi dengan tugas memberi telaahan kepada Men­ te­ ri Perhubungan dalam bidang logistik, multimoda, dan keselamatan sehingga perannya begitu besar untuk ikut berkontribusi memajukan sektor transportasi di Indonesia. Selain itu, Tonny Budiono juga pernah menjabat sebagai Direktur Pelabuhan dan Pengerukan (2015)

dan Direktur Kenavigasian (2012 – 2015). Dedikasinya yang begitu besar di sektor perhubungan laut menjadikannya dipercaya untuk menjadi seorang kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut khususnya di bidang kenavigasian, di mana tercatat Tonny pernah menjadi Kepala Distrik Navigasi Kelas I Samarinda (2010 – 2012), dan Kepala Distrik Navigasi Kelas I Surabaya (2009 – 2010). Setelah lulus dari Universitas Gajah Mada Yogyakarta, jurusan Teknik Geodesi, pria berusia 58 tahun ini mengawali karirnya di Kementerian Perhubungan pada tahun 1986. Dalam bekerja Tonny selalu berpegang teguh pada prinsip kompeten, profesionalisme, dan kejujuran. Tahun 1999, beliau menyelesaikan program pascasarjana di Universitas Pancasila untuk gelas Master Manajemen dan berhasil menjadi lulusan terbaik sehingga menyandang predikat Cum Laude. Saat kejadian jatuhnya pesawat Air Asia QZ8501 di perairan perairan Selat Karimata menjelang akhir tahun 2014 lalu, Tonny Budiono, yang bertindak selaku Koordinator Tim Operasi SAR di Kapal KN Jadayat berhasil menemukan black box (kotak hitam) pesawat AirAsia QZ8501. Hal tersebut merupakan pencapaian besar yang mendapat ap­ resiasi dari berbagai pihak. Di balik proses pencarian yang terbilang tak mudah, Tonny menyebut keberhasilan tim menemukan kotak hitam merupakan kerja keras dan dibantu oleh “tangan Tuhan” atau atas kehendak Sang Maha Kuasa. Di luar karir profesionalnya se­ bagai Pagawai Negeri Sipil (PNS), saat ini Tonny Budiono menjabat se­bagai Komisaris Utama PT. Prima

8

Edisi IV 2016

Terminal Peti Kemas (anak perusahaan PT. Pelindo I). Tonny juga pernah mengikuti beberapa pendidikan dan pelatihan internasional, di antaranya Hydro­

AL PERHUBUNGAN LAUT

graphic Survey di Tokyo, Jepang dan Technical Aids to Navigation di Houston, Amerika Serikat, serta telah mengikuti pendidikan di Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhanas) seEdisi IV 2016

lama 7,5 bulan. Selain dikenal sebagai pribadi yang religius, Tonny Budiono juga begitu dekat dengan keluarga dan menganggap keluarga sebagai pendu-

9

kung utama karirnya. Beliau memiliki seorang istri bernama Dra. Sri Laksmani dan dikaruniai 2 orang anak bernama Marinda Anggana Putri dan Hadi Prabowo. Silo

DIREKTORAT KPLP LAKUKAN PENGUATAN 32 PPNS DITJEN HUBLA

S

ebanyak 32 Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Unit Pe­laksana Teknis Ditjen Perhubungan Laut (Hubla) se-Aceh men­ dapatkan penguatan berbagai hal menyangkut penyidikan dan pemberkasan perkara. Acara yang digelar oleh Direktorat Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) Ditjen Hubla Kementerian Perhubungan tersebut digelar selama empat hari di Banda Aceh, Nanggroe Aceh Darussalam. Direktur KPLP Capt. Karolus G Sengadji mengemukakan mereka dibekali pengetahuan komperhensif menyangkut penyidikan berbagai tindak pelanggaran dalam undang – undang. Karenanya, pembicara tak hanya dari Kemenhub, tetapi juga dari Polri, Kejaksaan dan pengadilan. “Dengan beragamnya narasumber terkait, maka kami harapkan pengetahuan PPNS menjadi lebih luas lagi, termasuk dalam mena­ngani perkara-perkara tergolong baru dan kontemporer,” kata Capt. Karolus dalam pengarahannya, Kamis (7/4/2016). Dengan semakin luas kemampuan penyidian tersebut, dia me­negaskan maka PPNS semestinya lebih kompeten dan tangguh lagi dalam menyelesaikan perkaraperkara sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku. “Bapak Menteri Perhu­ bung­ an dan Bapak Dirjen Perhu­bungan Laut selalu menegaskan kepada kita bahwa kita harus berani, tangguh dan berkarakter dalam mene­ gakkan aspek regulasi,” ujar Capt. Karolus Se­ngadji. Era

10

Edisi IV 2016

S

MEMPERCEPAT PELAYANAN DENGAN FASILITAS SIMLALA

ekretaris Jendral Kementerian Perhu­ bungan (Sekjen Kemenhub) Ir. Sugihardjo, M.Si meresmikan commer­ cial loun­ching Sistem Informasi Ma­najemen Lalu Lintas Angkutan Laut (SIMLALA) yang Ditjen Perhubungan Laut di Jakarta pada Senin (4/4/2016). Dengan sistem baru ini, proses pengurusan berbagai perizinan akan bisa lebih ce­ pat dari sebelumnya. Selain itu, masyarakat yang membutuhkan perizinan juga tidak perlu lagi harus datang untuk mendaftar dan mengurus langsung. “Dengan SIMLALA, membuat simpel pelayanan izin di bidang Kelautan. Fitur-fiturnya diantaranya, la­yanan publik dan monitoring progres layanan,” kata Sekjen. Sekjen Kemenhub mengungkapkan, ujicoba SIMLALA sudah dilakukan sejak 2011 dan terus dievaluasi, hingga akhirnya dapat dilaunching pada 2016 ini. SIMLALA sudah bersifat full online. Artinya sudah bisa dikerjakan prosesnya secara langsung oleh user atau applicant. Dengan cara seperti itu, maka tidak boleh sembarang input data. Proses aplikasi IT, tidak akan berjalan efektif bila hanya menyentuh software saja tanpa menyentuh brand awareness, culture set, dan the man behind the gun. Untuk itu, sebelum peluncuran SIMLALA, dilakukan bimbingan tekniis (bimtek). Hal tersebut dilakukan sebagai upaya untuk pengenalan dini teknologi informa-

Edisi IV 2016

sinya. Selain itu juga dilakukan pengecekan kelengkap­ an dokumen, monitoring proses dan informasi prosedur, juga validitas dokumen. Layanan berbasis Tek­ nologi Informasi ini juga untuk mendukung penerapan aplikasi Inaportnet yang diberlakukan di 16 pelabuh­ an di seluruh Indonesia yang telah diluncurkan awal Maret 2016 lalu. “Sistem informasi ma­ najemen lalu lintas ang­kutan laut ini untuk memperkuat aplikasi Inaportnet yang telah diterapkan di 16 pelabuhan di seluruh Indonesia, terutama dalam penyediaan data,” kata Direktur Lalu Lintas Angkutan Laut Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Drs. Ridwan Setiawan, M.Si, M.Mar.E. Saat ini terdapat 12 fitur layanan SIMLala yang semuanya dapat memudahkan para pengguna jasa. Ke12 fitur layanan itu adalah: Layanan SIUPAL (PMA/ PMDN), SIOPSUS (PMA/PMDN), Spesifikasi kapal, Pembukaan kantor cabang, Rencana Pengoperasian Kapal(RPK) Liner, RPK Tramper, RPK Khusus, Pemberitahuan Keagenan Kapal Asing (PKKA), Penambahan pelabuhan, Penambahan muatan, Omisi dan deviasi, dan memonitor progres layanan. Sejak Januari hingga 1 April 2016, data cleansing SIMLALA menghasilkan RPK liner dan tramper sebanyak 3839 dan RPK Angkutan Laut Khusus sebanyak 1378. Laura

11

DITJEN HUBLA DAN KKP MEMBUKA GERAI PERIZINAN BERSAMA

D

irektorat Jenderal Perhu­ bungan Laut (Ditjen Hub­la) melalui Direktorat Per­kapal­an dan Kepelautan (Ditkapel) bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) membuka gerai per­izinan bersama di Pelabuhan Per­ikanan Samudera Kendari, Sulawesi Tenggara, mulai Selasa – Sabtu (19 – 23/4/2016). Direktur Perkapalan dan Kepelautan Sugeng Wibowo mengatakan, penyelenggaraan gerai perizinan bersama ini untuk melakukan pengukur­an ulang terhadap kapalkapal ikan yang beroperasi di wilayah tersebut. “Ini dalam rangka percepatan pelayanan publik di sektor transportasi khususnya bidang perhubungan laut,” kata Direktur Perkapalan dan Kepelautan. Pembukaan gerai perizinan ber­ sama tersebut digunakan untuk me­lakukan pengukuran ulang terhadap kapal-kapal penangkap ikan yang beroperasi di wilayah Sulawesi Tenggara, khususnya Kendari. Hasil peng­ukuran tersebut kemudian disahkan dengan Penerbitan Grosse Akta, Su­rat Tanda Kebanggaan Kapal, dan Surat Ukur. Untuk kepentingan itu, Ditkapel mengeluarkan surat keputusan No. 003/7/1/DK-19 Tentang Tata Cara Prosedur Pengesahan Daftar Ukur Hasil Pengukuran Ulang pada Kapal Penangkap Ikan. Selama tiga hari pelaksanaan ke­giatan pengukuran ulang kapal pe­nangkap ikan, ahli ukur kapal Ditjen Hubla telah mengukur ulang seba­nyak 100 kapal ikan. Dari jumlah itu, sekitar 19 kapal ikan sudah mengajukan pembetul­ an data dan penyesuaian dengan data di KKP. Sisa

Bagi yang belum melakukan pembetulan hingga pelayanan gerai bersama berakhir pada Sabtu 23 April 2016 mendatang, mereka dapat mendatang Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Kendari untuk mendapatkan layanan tersebut. Pandji

12

KAPAL-KAPAL IKAN YANG SUDAH DIUKUR ULANG DAN MENGAJUKAN PEMBETULAN DATA KAPAL: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Tiara Deli II Tiara Deli III Tiara Deli IV Subur 02 Anugerah 02 Tiara Indah 02 Anugerah 03 Sukma Jaya Bone People 3 Fatma Jaya 03

Edisi IV 2016

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

Asmedi MS Bone People 02 Setia Jaya 03 Setia Jaya 01 Hidup Setia Tiara Indah 02 Nafisah 01 Mato Angin 02 Mustika

DITKAPPEL MELAKSANAKAN WORKSHOP PERSIAPAN SIDANG MEPC KE-16

D

irektorat Perkapalan dan Kepelautan (Ditkappel) Dit­ jen Perhubungan Laut melaksanakan workshop persiapan bahan sidang ke-69 Marine En­viron­ ment Protection Committee (MEPC) Organisasi Maritim Interna­ sional (IMO) pada Jumat 8 April 2016. MEPC merupakan organ IMO, yang membidangi bidang pence­gah­ an pencemaran lingkungan maritim. Sidang ke-69 IMO MEPC ke 69 akan dilaksanakan di kantor pusat IMO di London, Inggris, 18-22 April 2016. Workshop diikuti oleh perwakilan dari kantor pusat Ditkappel, UPT Ditjen Hubla, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Per­ industrian, PT Biro Klasifikasi Indonesia (BKI). Indonesia sebagai anggota Dewan IMO kategori C berkomitmen Edisi IV 2016

untuk turut aktif menjaga kelestarian lingkungan maritim dengan mene­ rapkan aturan-aturan tentang pencegahan pencemaran lingkungan maritim baik aturan internasional yang dikeluarkan IMO maupun aturanaturan nasional. Dalam sambutan Direktur Per­ ka­palan dan Kepelautan Ir. Sugeng Wi­bowo, MM yang dibacakan oleh Kasubdit Pencegahan Pencemaran dan Manajemen Keselamatan Kapal dan Perlindungan Lingkungan Maritim Capt. Barlet, MM, menyatakan ber­ bagai aksi dan agenda dalam mencegah pencemaran lingkungan maritim telah dan akan terus dite­ rapkan. Pelaksanaan workshop ini sangat diapresiasi oleh Ketua Komite Kebijakan Publik dan juga selaku Utusan Khusus Menteri Perhubungan untuk IMO Dr. Laksamana (Pur) Marsetio MM. Pada sidang IMO MEPC,

13

Marsetio akan bertindak sebagai Ke­ tua Delegasi Indonesia. Bahan workshop ini telah disiapkan secara matang oleh tim yang di­ pimpin oleh Kasie Pence­ gahan Pen­cemaran dan Manajemen Keselamatan Kapal Barang dan Kontainer Capt. Cristiana Yustita dan anggo­tanya di antaranya Stepanus Risdiyanto, Wahyu Ardhiyanto, ST. MT., Dedy Erianto ST. dan Adib Zuhairi ST. serta dari para staf divisi statutori PT Biro Klasifikasi Indonesia. Salah satu peserta workshop dari KSOP Gresik dan juga anggota De­legasi IMO yang akan hadir pada sidang IMO MEPC ke 69 Ir. Junaidi, MM, menyebutkan bahwa beberapa bahan sidang IMO telah disiapkan bahan masukan yang nantinya akan disampaikan oleh delegasi Indonesia pada sidang IMO MEPC. Laura

DEWAN PENGUJI KEAHLIAN PELAUT MILIKI DUA SIMULATOR

D

ewan Penguji Keahlian Pe­ laut (DPKP) Direktorat Jen­deral Perhubungan La­ ut Kementerian Perhubungan kini telah memiliki berbagai peralatan penguji. Diantaranya adalah Full Mission Bridge Simulator seharga Rp69,9 miliar dan Engine Room Simulator seharga Rp54,02 miliar. Alat tersebut telah diresmikan penggunaannya oleh Direktur Perkapalan dan Kepelautan Ir. Sugeng Wibowo, MM mewakili Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Perhubung­ an Laut DR. Umar Aris, SH, MM, MH., pada 15 Maret 2016 lalu. DPKP wajib mengimprovisasi sistem pengujian pelaut melalui be­ r­ bagai terobosan. Tentu saja harus memperhatikan aspek integritas yang tinggi, objektivitas dan per­kembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Penggunaan simulator su­ dah menjadi kewajiban sesuai ama­­ nat Konvensi Standard of Training, Certification and Watch Keeping (STCW) 1978 dan amandemennya Regulasi I/12 yang diimplementasikan dengan PM 70 tahun 2013 pasal 16 baik dalam rangka diklat maupun pengujian atau assessment. Fungsi kegiatan Sistem Peng­ ujian Kompetensi Pelaut menggunakan Engine Room Simulator adalah agar para pelaut dapat di uji

secara lebih objektif terutama dalam mengimplementasikan Knowledge, Skill, dan Attitude yang telah diterima dari lembaga Diklat maupun dari pengalaman yang telah dialami. Dengan dukungan fasilitas ini, Umar Aris berharap menjadi momentum pengembangan DPKP secara kelembagaan yang mandiri.

DPKP MERUPAKAN SUATU LEMBAGA PENGUJIAN PELAUT YANG SECARA INDEPENDEN BERFUNGSI MEMASTIKAN BAHWA PELAUT SETELAH MELAKSANAKAN DIKLAT DAN PENGALAMAN MASA LAYAR TELAH MEMENUHI KOMPETENSI YANG DIPERSYARATKAN BAIK DARI SKILL, KNOWLEDGE, DAN ATTITUDE.

Hal ini sejalan kebijakan Peme­ rintah Indonesia untuk mewujudkan Negara Indonesia sebagai poros maritim dunia pada tahun 2019. Untuk itu, Dirjen menegaskan, perlu usaha keras bersama dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana serta sumber daya manusianya. Manfaatkan semua fasilitas

14

Edisi IV 2016

peng­ujian komprehensif secara mak­ simal. Dan terus menggali, da­ lam me­ ningkatkan ilmu pengetahuan mau­ pun teknologi, khususnya yang mendukung kemajuan dunia maritim. Selain itu, untuk membangun global knowledge diperlukan pengembangan kemampuan dalam segi bahasa internasional dan sistem teknologi informasi. Namun ke­se­muanya itu, akan menjadi tidak ber­manfaat tanpa pe­ nguatan dalam penilaian kepribadian, moral atau attitude yang baik. Kepala Bagian Organisasi dan Humas Ditjen Hubla Bambang Sutrisna mengatakan, pemerintah Indonesia telah meratifikasi STCW dengan Keputusan Presiden nomor 60 tahun 1986 tentang pengesahan International Convention on Standard of Training, Certification and Watch keeping for Seafarers 1978. Sesuai Konvensi STCW 1978 beserta Amandemennya pada Re­ gulasi I/6 yang telah di Implementasikan dengan Peraturan Menteri Nomor PM 70 tahun 2013 tentang Pendidikan dan Pelatihan, Sertifikasi serta Dinas Jaga Laut. pada pasal 10 bahwa penyelenggaraan dan pengawasan Ujian Keahlian Pelaut dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut. Untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya kemudian Dirjen Hubla membentuk Dewan Penguji Keahlian Pelaut (DPKP) dengan Surat Keputusan Dirjen Hubla No. HK.103/2/16/DJPL-13 tanggal 24 Desember 2013. “DPKP merupakan suatu lembaga pengujian pelaut yang secara independen berfungsi memastikan bahwa pelaut setelah melaksanakan diklat dan pengalaman masa layar telah memenuhi kompetensi yang dipersyaratkan baik dari segi kete­ rampilan (skill), ilmu pengetahuan (knowledge) dan cara berpikir (atti­ tude),” kata Bambang. Silo

DIREKTORAT KENAVIGASIAN SELESAIKAN PELETAKAN LUNAS 20 KAPAL

D

irektorat Kenavigasian Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan telah menyelesaikan pengadaan 20 kapal kenavigasian dengan sumber pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Penyelesaian pengadaan tersebut ditandai dengan peletakan lunas atau keel laying 3 kapal kelas 1 yang dilakukan di Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau dan di Gresik, Jawa Timur. Peletakan lunas kapal di Tanjung Balai Karimun sebanyak 2 kapal kelas 1 dilaksanakan di galangan kapal PT Multi Ocean Shipyard pada 30 April 2016. Sedangkan 1 kapal lagi diresmikan di galangan kapak PT Orela Shipyard Gresik, Jawa Timur pada 2 Mei 2016. Direktur Kenavigasian Ditjen Perhubungan Laut, Bambang Wiyanto, dalam laporannya mengatakan, kontrak pembangunannya sudah diselesaikan. Demikian pula 20 kapal sudah peletakan lunas sebagai pertanda dimulainya pembangunan kappa. Diharapkan penyelesaian pembangunan tepat waktu, bahkan didorong untuk lebih cepat dengan tetap menge­ de­pankan aspek kualitas. Penyelesaian kontrak dan dimulainya proses pembangunan tepat waktu tersebut merupakan bagian dari perintah Menteri Perhubungan dan Dirjen Perhubungan Laut. “Penyelesaiannya bisa sesuai target juga karena kerja keras dan cerdas tim Direktorat Kenavigasian bersama unsur – unsur lainnya di Kementerian Perhubungan. Mereka luar biasa. Bekerja sesuai target dan berbasis kepada kepa­ tuhan terhadap good and clean government,” kata Bambang. Keberhasilan penyelesaian kontrak dan peletakan lunas 20 kapal kenavigasian senilai Rp2,4 triliun tepat waktu tersebut mendapatkan dukungan serta arahan yang tiada Edisi IV 2016

henti dari Menteri Perhubungan dan Dirjen Perhubungan. Untuk selanjutnya, Direktorat Kenavigasian berencana membuat program pembangunan 20 kapal kenavigasian lagi dengan pendanaan dari investor luar negeri. Saat ini masih dalam proses pembahasan antar departemen, termasuk Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas. Ke-20 kapal kenavigasian yang ditawarkan kepada pihak asing tersebut terdiri dari 16 unit kapal kelas I dan 4 unit kapal induk perambuan atau mother vessel. “Bila program pembangunan 20 kapal kenavigasian tahap kedua telah selesai, dilanjutkan pembangunan 10 kapal kenavigasian lagi, sehingga total pembangunannya mencapai 50 unit,” kata Bambang. Pembangunan kapal-kapal kenavigasian tersebut dilakukan sebagian untuk mengganti kapal-kapal kenavigasian yang telah berumur tua. Sebagian besar kapalkapal yang ada sekarang telah berusia tua. Bahkan ada yang telah berusia di atas 40 tahun. Sehingga sudah tidak efektif dan efisien untuk bekerja karena biaya perawatannya sangat tinggi. Silo

15

PT DUMAS SELESAIKAN PEMBANGUNAN SATU UNIT KAPAL PERINTIS

D

irektorat Jenderal Perhu­ bungan Laut (Ditjen Hubla) Kementerian Perhubung­ an (Kemenhub) meresmikan penye­ lesaian pembangunan 1 unit kapal perintis tipe 750 DWT KM Sabuk Nusantara 58 di Galangan Kapal PT. Dumas Tanjung Perak Shipyard Surabaya pada Rabu 20 April 2016. Dalam sambutan Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Ditjen Hubla Drs. Ridwan Setiawan, M.Si, M.Mar.E yang dibacakan oleh Kepala Syahbandar Utama Pelabuhan Tanjung Perak Capt. Hari Setyobudi mengatakan, pembangunan kapal pe­ rintis KM Sabuk Nusantara 58 telah dimulai sejak ditanda-tanganinya per­ janjian kontrak kontrak antara PPK Pembangunan Kapal Perintis Kantor Pusat Direktorat Jenderal Per­hubungan Laut dengan Galang­ an Kapal PT. Dumas Tanjung Perak Shipyard pada tanggal pada tanggal 11 Agustus 2015 lalu. Program pengadaan kapal pe­ rintis merupakan salah satu langkah nyata Direktorat Jenderal Perhu­

bungan Laut dalam mengimplementasikan program nawacita pemerintah Jokowi-JK khususnya dalam meningkatkan konektivitas antar pulau serta memberikan pelayanan di bidang transportasi laut di daerah perbatasan yang masih terpencil, terluar dan belum berkembang. Sebanyak 100 unit kapal perintis pesanan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut saat ini sedang dalam tahapan pembangunan oleh beberapa galangan kapal di Indonesia, dimana salah satunya adalah di Galangan Ka-

16

Edisi IV 2016

pal PT. Dumas Tanjung Perak Shipyard Surabaya ini. Dengan diluncurkannya kapal ini, maka realisasi fisik pembangun­ an kapal sudah mencapai sektar 74 persen. Rencananya kapal perintis tipe 750 DWT ini akan ditempatkan di wilayah perairan yang melewati ketinggian gelombang rata-rata di atas 2 meter yang umumnya terdapat di wilayah Samudera Hindia dan Indonesia Bagian Tengah dan Timur. Silo