laba dalam jumlah tertentu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari tujuh kelompok klausul yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban dari kedua belah pihak, terdapat dua kelompok yang tidak sesuai dengan asas (Al Musawah): yaitu kelompok klausul tentang Jumlah Pembiayaan, Bentuk Pembiayaan, Tujuan Pembiayaan dan Batas Waktu Pembiayaan, di dalam pasal tentang jumlah Pembiayaan seharusnya mencantumkan proses negoisasi antara kedua belah pihak, dan dalam batas waktu memasukkan secara jelas batas dalam bentuk rentang (minimal-maksimal) dan kelompok klausul tentang Affirmative Covenant yang berisi akumulasi kewajiban nasabah, seharusnya mencantumkan tentang denda tunggakan harus berdasar kesepakatan kedua belah pihak dan tercantum dalam akad pembiayaan. Kata kunci: akad pembiayaan, Al Musawah, Murabahah
PERWUJUDAN ASAS AL MUSAWAH DALAM AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA PERBANKAN SYARIAH Wicaksana Wahyu Prasetya1, Bambang Winarno2, Abdul Rachmad Budiono3 Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email :
[email protected] Abstraksi Akad Pembiayaan Murabahah merupakan produk yang dikeluarkan oleh bank yang menggunakan prinsip Syariah dalam operasionalnya, yang dalam kurun waktu singkat mampu menjadi produk pembiayaan yang digemari masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan identifikasi, mendeskripsikan dan analisis perwujudan asas Al Musawah dalam Akad pembiayaan Murabahah di perbankan Syariah, maka penelitian ini jenis penelitian normatif yang menggunakan pendekatan Statute Approach dan Conceptual approach. Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati antara pihak bank dan nasabah. Dalam Murabahah, penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian ia mengisyaratkan akan
Abstract Murabahah Covenant is a product issued by banks that use Sharia principles in their operations, which in a short span of time to become a popular public financing products. This research aims at identifying, describing and analyzing the realization of the Al Musawah principle of Murabahah financing in Islamic banking, this study is the type of research that uses the approach Statute Normative Approach and Conceptual approach. Murabahah is a sale and purchase of goods at home with the added advantage that agreed between the bank and the customer. In Murabahah, the seller said the purchase price of the goods to the
1
Mahasiswa Fakultas Hukum; Program Studi Magister Kenotariatan. 2 Pembimbing Utama. Hukum Ekonomi 3 Pembimbing Kedua. Hukum Perburuhan dan Hukum Islam 1
buyer, then hinted he would return in a certain amount. The results showed that of the seven groups of clauses in which there are rights and obligations of both sides, there are two groups that do not comply with the principle (Al Musawah): the group of clause about Total Financing, Financing Forms, Purpose Financing and Financing Deadline, in the article about the amount of financing should include negotiation process between the two sides, and the deadline to enter is clearly a limit in the form of range (minimummaximum) and the clause on Affirmative Covenant containing the accumulation of customer obligations, should include penalties on arrears should be based agreement of the parties and specified in the financing agreement. Keyword: Financing contract, Al Musawah, Murabahah
konvensional di Indonesia, ada bank syariahnya,
contohnya:
BNI
Syari’ah, Syari’ah Mandiri, dan lainlain. Pembentukan bank syariah semula memang banyak diragukan, karena (a) banyak yang menganggap bahwa sistem perbankan bebas bunga (interest free) adalah suatu yang tidak lazim dan tidak mungkin dilakukan; (b) adanya pertanyaan tentang
bagaimana
bank
akan
membiayai operasinya. Tetapi dilain pihak, bank Islam adalah satu alternatif sistem ekonomi
Islam,
yang
dapat
menentramkan para penganut agama A. PENDAHULUAN
Islam, karena dapat menjalankan
A.1 Latar Belakang Bank
kebutuhan mereka di dunia tanpa
syari’ah
melanggar aturan (syariat) yang ada
merupakan usaha
dalam Al- Qur’an dan Hadits4.
pokoknya memberikan kredit dan
Beberapa produk pembiayaan dari
jasa-jasa lain
lalu lintas
Bank Syariah yang sering digunakan
pembayaran serta peredaran uang
adalah Murabahah, Mudharabah dan
yang beroperasi disesuaikan dengan
Musyarakah.
lembaga
keuangan
yang
dalam
Murabahah adalah jual beli
prinsip-prinsip syari’ah. Walaupun
Bank
barang pada harga asal dengan
Syariah
tambahan
merupakan lembaga keuangan yang relatif baru dalam dunia perbankan, namun
mengalami
4
keuntungan
yang
M. Luthfi Hamidi, Jejakjejak Ekonomi Syariah,Senayan Abadi Publishing, Jakarta, 2003, hlm. 6.
perkembangan
yang cukup signifikan pada lima tahun terakhir. Sebagian bank-bank
2
disepakati antara pihak bank dan
harus
nasabah. Dalam Murabahah, penjual
secara prinsip menjadi milik bank.
menyebutkan
harga
pembelian
dilakukan
setelah
barang
Data yang ditampilkan oleh
barang kepada pembeli, kemudian ia
Bank
Indonesia
pada
bulan
mengisyaratkan akan laba dalam
September 2012 nampak bahwa dari
jumlah tertentu.
sisi jumlah bank-nya, terdapat hanya
Pada perjanjian Murabahah,
3 (tiga) bank umum syariah pada
bank membiayai pembelian barang
tahun 2006 menjadi 11 (sebelas)
yang dibutuhkan oleh nasabahnya
pada
dari
kemudian
jumlah kantor 249 pada tahun 2006
menjualnya kepada nasabah dengan
menjadi 1650 pada September 2012.5
harga yang ditambah keuntungan
Adapun
atau
Transaksi
pembiayaan yang diberikan oleh
Murabahah merupakan pembiayaan
Bank Umum Syariah dan Unit Usaha
mayoritas dari total penyaluran dana
Syariah mulai tahun 2006 nampak
bank syariah, hingga ada kesan
terjadi trend kenaikan yang cukup
bahwa semua transaksi penyaluran
signifikan.
pemasok,
di
mark
dan
up.
dana “diMurabahahkan”.
September
2010,
tentang
dengan
komposisi
Pada mudharabah dari 4.062
Namun, ada kalanya bank
milyar menjadi 11.359 milyar (naik 3
syariah tidak mau repot dengan
(tiga) kali lipat); musyarakah
langkah-langkah pembelian barang
2.335 milyar menjadi 24.481 milyar
(berposisi sebagai sebagai penjual),
(naik
sehingga digunakanlah akad wakalah
Murabahah
untuk memberikan kuasa kepada
menjadi 77.153 milyar (naik 6
nasabah
(enam) kali lipat); salam kosong;
untuk
membeli
barang
10
(sepuluh dari
dari
kali
lipat);
12.624
milyar
istishna’ 337 milyar menjadi 361
tersebut. Terhadap praktek ini, Majelis
milyar; ijarah 836 milyar menjadi
Ulama Indonesia dalam fatwanya
6.054 milyar; (naik 7 (tujuh) kali
menetapkan bahwa jika bank hendak
5
Fathurahman Djamil (et.al) dalam Bagya Agung Prabowo; Aspek Hukum Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah; UII Press; Yogyakarta; 2012; hlm. 48-50.
mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, maka akad jual beli Murabahah
3
lipat); qard 250 milyar menjadi
undang Hukum Perdata (disingkat
10.949 milyar (naik 44 (empat puluh
KUHPer)
empat) kali lipat); sampai September
kebebasan
2012.6;
adalah
personalitas, dan asas itikad baik;
kenaikan yang lipatannya paling
dalam hukum adat mengenal asas
tinggi ada pada pembiayaan qard,
terang, tunai dan riil, maka dalam
tetapi
hukum Islam juga mengenal asas-
Kesimpulannya
dari
diberikan
jumlah dalam
uang
yang
yang
mengenal
berkontrak,
asas asas
asas hukum perjanjian:7
pembiayaan
1. Al Hurriyah (kebebasan) 2. Al Musawah (persamaan atau kesetaraan) 3. Al ‘Adalah (keadilan) 4. Ar Ridha (kerelaan) 5. Ash Shidiq (kebenaran dan kejujuran) 6. Al Kitabah (tertulis)
Murabahah yang tertinggi, yaitu 77.153 milyar. Hal yang demikian itu dapat dimengerti, karena qard merupakan pembiayaan yang tanpa imbalan, tapi pasti jumlah pinjamannya tidak besar dan tentu saja ini digemari oleh
Di antara 6 (enam) asas-asas
peminjam. Dengan demikian akad
hukum perjanjian pada hukum Islam
Murabahah dari jumlah pemberian
tersebut dalam hal akad Murabahah
biayanya
asas
diteliti,
paling
menarik
apakah
dengan
untuk
al
musawah
demikian
jumlah
pentingnya, karena dari ke enam asas
pembiayaan yang tinggi tersebut
tersebut al musawah merupakan awal
akad
sudah
dari adanya asas-asas yang lain: ar
menerapkan asas-asas dalam prinsip
ridha atau kerelaan, al hurriyah atau
syariah yang terdapat pada klausul-
kebebasan seseorang untuk membuat
klausul akad maupun kesepakatan
menyetujui pembuatan perjanjian, al
pada
adalah atau adanya keadilan serta as
Murabahah
ini
prosedur
pemberian
pembiayaannya. Bagya mengemukakan
shidiq atau kebenaran dan kejujuran. Agung
Prabowo
tentang
asas-asas
Asas Musawah dalam akad atau
perjanjian
dapat
diartikan
akad Murabahah, seperti hukum
sebagai persamaan atau kesetaraan,
perjanjian dalam Kitab Undang-
dalam hukum kontrak menggunakan istilah
6
Bank Indonesia; Statistik Perbankan Syariah; September 2012; hlm. 18.
keseimbangan. 7
4
Op Cit. hlm. 53.
Asas
ini
merupakan pelaksanaan dari prinsip
pertukaran hak dan kewajiban yang
itikad baik, prinsip transaksi yang
berlangsung secara adil.8
dilandasi
oleh
kejujuran
dalam
Prosedur
pemberian
menentukan sesuatu hal, termasuk di
Murabahah
dalamnya dalam hal menentukan
informasi yang diberikan oleh pihak
“margin
karena
bank syariah melalui brosur-brosur
dalam
yang ada disediakan secara gratis di
penentuan margin pada dasarnya ada
kantor-kantor bank syariah setempat
perbedaan dalam angsuran antara 2
atau brosur yang dibuat oleh penjual
(dua) tahun dengan angsuran dengan
barang, para developer toko-toko
jangka waktu lebih dari 2 (dua) tahun
yang menjual barang yang dapat
(yang terjadi adalah pembayaran
dibeli secara angsuran.
keuntungan”
nantinya
akan
berakibat
angsuran lebih besar dari pada yang
dimulai
akad
Pada
seharusnya).
brosur
dengan
tersebut
dikemukakan bahwa konsumen dapat
Ruang lingkup dan daya kerja
membeli rumah atau barang tersebut
asas proporsionalitas tampak lebih
dengan pembayaran secara angsuran
dominan pada kontrak komersial.
di bank syariah. Penawaran bisa juga
Dengan asumsi dasar bahwa karakter
dilakukan
oleh
kontrak
dengan
mendatangi
komersial
menempatkan
penjual
barang kantor,
posisi para pihak pada kesetaraan,
perusahaan atau tempat-tempat kerja
maka
tujuan
para
pihak
yang
lain
(disebut
juga
para
elektronik, lap top misalnya atau
“kontraktan”) yang berorientasi pada
berbagai cara yang lain. Kalau ada
keuntungan bisnis akan terwujud,
calon nasabah yang berminat, maka
apabila terdapat pertukaran hak dan
bisa meminta informasi lebih detail
kewajiban yang fair (proporsional).
kepada
Asas proporsional tidak dilihat dari
penjual barang yang nanti akan dibeli
berkontrak
yang
membutuhkan
bagian
pemasaran
alat
pihak
konteks keseimbangan matematis, tetapi pada proses dan mekanisme 8
Agus Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian: Azas Proporsionalitas dalam Kontrak komersial, Yogyakarta: LBM, 2008, hlm. 70. 5
oleh pihak bank dan atau costumer
janji tentang harga barang yang
service bank syariah.
kemudian dibayar secara angsuran
Kemudian diwajibkan
calon
untuk
nasabah
telah pula memenuhi asas-asas yang
mengisi
ada pada hukum perjanjian Islam
application-form yang telah tersedia; setelah
disepakati
keuntungannya,
khususnya dalam perbankan syariah.
margin
Pada dasarnya ada 2 (dua)
ditandatanganilah
pendapat tentang standar kontrak.
akad Murabahah yang disediakan
Pendapat
juga oleh pihak bank syariah. Jadi
memperbolehkan
semua form telah tersedia, walaupun
dibuat sepihak oleh pengusaha dan
form
yang
atau pemilik modal atau pemberi
kosong yang kemudian diisi oleh
hutang (creditor) dengan alasan:
kedua pihak dari hasil kesepakatan.9
mereka membuat standar kontrak
tersebut
ada bagian
pertama
adalah
standar
yang kontrak
Proses yang demikian itu
sedemikian
rupa,
merupakan pertanyaan yang penting
melindungi
kepentingan
dari akad Murabahah ini, yaitu: apa
yaitu modalnya pasti kembali dan
bedanya dengan prosedur kredit
mereka
pembelian
bank
keuntungan, asal standar kontrak
konvensional, hal ini dipergunakan
tersebut tidak bertentangan dengan
untuk melihat perwujudan benarkah
peraturan perundang-undang yang
pihak
berlaku.
barang
nasabah
dari
sebagai
pembeli
barang mendapatkan “keleluasaan” untuk
“menentukan”
keuntungannya
yang
mendapat
dapat mereka,
pembagian
Adapun perundang-undangan
margin
yang dimaksud dalam hal ini adalah
kemudian
Undang-undang Nomor 8 Tahun
dituangkan dalam akad Murabahah
1999
tersebut;
Konsumen.
apakah
supaya
klausul-klausul
tentang Jadi
Perlindungan nasabah
akad
dalam akad tersebut yang merupakan
Murabahah merupakan salah satu
standar kontrak akan mendukung
dari konsumen sebagaimana yang dimaksud
9
dalam
undang-undang
tersebut.
Hasil observasi awal terhadap para nasabah murabahah dengan menganalisis semua berkas yang didapat dari nasabah yang bersangkutan.
Sedangkan kedua,
6
yaitu
pada
pihak
pendapat
yang
tidak
memperbolehkan, lebih pada alasan
perundang-undangan yang berlaku
bahwa pembuatan standar kontrak
dan
oleh satu pihak saja, pasti akan
pembiayaan pada perbankan syariah
“menguntungkan”
pada umumnya dan akad Murabahah
pihak
yang
terkait
dengan
membuatnya dan di sisi lain akan
khususnya,
“memberatkan” bagi pihak nasabah
apakah terdapat kesesuaian antara
atau penerima modal (debitor). Oleh
peraturan perundang-udangan yang
karena
terkait dengan asas al musawah yang
itu,
merupakan
kesepakatannya
kesepakatan
yang
untuk
pemberian
mengevaluasi
terdapat dalam prinsip syariah.
terbatas.
Sedangkan
Nasabah atau penerima modal
konsep
pendekatan
digunakan
dalam
upaya
terbatas pilihannya, menerima modal
menganalisis dan mengkaji konsep
atau dalam hal Murabahah membeli
adanya asas al musawah dalam
rumah melalui Bank Syariah, berarti
standar-standar
menerima semua syarat yang ada
perbankan syariah yang ditentukan.
dalam
standar
kontrak
yang
kontrak
Bahan
dari
hukum
primer,
tersedia.10 Oleh karena itu penting
sekunder dan tersier digunakan dan
untuk mengkaji tentang apakah asas
menggunakan
al Musawah telah diwujudkan dalam
restriktif dalam analisisnya. Bahan
akad pembiayaan Murabahah dalam
hukum berwujud kata, frase, kalimat,
Perbankan Syariah.
proposisi, dalil dan prinsip; juga di
teknik
interpretasi
analisis dengan studi dokumen yang menggunakan teknik analisis isi,
A.2 Metode Penelitian Penelitian
ini
yang
merupakan
kemudian
untuk
mencari
menggunakan
hubungan logis antar bahan hukum
pendekatan statute approach dan
tersebut; yang kemudian diharapkan
conceptual approach.
Pendekatan
akan memperoleh kejelasan adanya
digunakan
penerapan asas al musawah dalam
normative
yang
perundang-undangan
standar
untuk mengkaji semua peraturan
kontrak
dari
pemberian
pembiayaan dengan menggunakan 10
Adrian Sutedi, Perbankan Syariah : Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum, Ghalia Indonesia, Bogor, 2009, Hlm. 177.
akad Murabahah pada perbankan syariah yang telah ditentukan.
7
Hal lain yang juga terkait erat dengan perbankan syariah adalah
B. HASIL DAN PEMBAHASAN
penting tanggungjawab dari berbagai
B.1 Analisis Perwujudan Asas Al Musawah Dalam Kelompok Klausul Akad Pembiayaan Murabahah
pihak dengan menjunjung tinggi hukum yang berkeadilan bagi semua pihak. Untuk tercapainya bentuk
Syariah
keadilan dan keseimbangan dalam
yang harus dipahami sebelumnya
hal lalu lintas perbankan syariah
bahwa
dalam
khususnya dalam bentuk pembiayaan
operasionalnya menggunakan prinsip
jual beli (Murabahah), maka sangat
syariah, tunduk pada dua aturan yang
penting dalam sebuah perjanjian atau
didalamnya
dalam
Dalam
perbankan
Bank
yang
memberikan
batasan-
istilah
yang
digunakan
batasan terkait operasional bank
perbankan Syariah sebagai Akad
tersebut. Bank Syariah tunduk pada
dipenuhinya
peraturan
yang
seimbang dalam proses pembuatan
berlaku di Indonesia dan Hukum
dan isi dari klausul di dalam Akad
Islam sesuai dengan Al Quran dan Al
tersebut.
Hukum
Positif
unsur-unsur
yang
Keseimbangan disini dapat
Hadits. Harapan
dengan
mempunyai
tetap
arti
sebagai
diaturnya tentang perbankan syariah
keseimbangan hak dan kewajiban
ini sendiri dalam dua peraturan
dari kedua belah pihak Bank sebagai
hukum adalah sebagai bentuk fungsi
Penjual (Ba’i) dan Nasabah sebagai
dari Negara hukum yang dalam
Pembeli (Musytari). Jangan sampai
segala perbuatan selalu didasarkan
dalam suatu Akad yang dibuat
pada ketentuan atau peraturan yang
tersebut merugikan salah satu pihak,
berlaku demi keadilan. Hal ini
karena akad atau perjanjian tersebut
menjadi bentuk kewenangan dari
menjadi
Negara sebagai
penguasa dalam
mereka yang membuatnya seperti
mengatur segala hal yang terkait
yang tercantum dalam KUHPerdata
dengan lalu lintas keuangan dan
Pasal 1338.
Undang-undang
Umumnya
demi kepastian hukum bagi para
bagi
yang dilakukan
dalam perbankan Syariah adalah
pihak yang terkait di dalamnya.
8
membuat
suatu
bentuk
pihak nasabah sebagai konsumen, hal
telah
ini sebagai bentuk perwujudan fungsi
dibakukan isinya (boilerplate) atau
negara dalam kewenangan nya untuk
Standar kontrak. Hal ini sering
membuat peraturan yang melindungi
menyebabkan
secara hukum bagi masyarakat.
perjanjian/Akad
yang
perjanjian
tersebut
menjadi memenuhi kepentingan dan
Secara jelas peraturan ini
melindungi bagi salah satu pihak
tercantum
saja, sedangkan bagi pihak yang lain
No.
akan memberatkan.
Perlindungan
Sebenarnya ketentuan dalam pembuatan
perjanjian
baku
8
secara
dalam Tahun
khusus
Undang-undang 1999
tentang
Konsumen, dalam
yang
Pasal
18
ini
mengatur tentang klasula baku yang
dilakukan oleh pihak Perbankan
diperbolehkan dengan syarat-syarat
Syariah
untuk
yang tidak boleh dilanggar oleh
efektivitas karena untuk memenuhi
pihak produsen dalam hal ini pihak
permintaan
Bank sebagai Penjual.
dikarenakan
pembiayaan
dalam
produk
tinggi
dari
tentunya
terutama
Murabahah
masyarakat.
hal
ini
mengidahkan
dari
yang
Untuk
melihat
bentuk
Namun
perwujudan dari asas keseimbangan
boleh
atau kesetaraan yang dalam asas
tidak
ketentuan
perjanjian
sesuai
Islam
disebut
mengenai kesepakatan yang harus
dengan
Al-Musawah,
seimbang dari kedua belah pihak.
diperlukan bentuk analisis terhadap
maka
Di dalam ketentuan Etika
kelompok klausul yang di dalamnya
Bisnis Islam perjanjian yang dibuat
terdapat hak dan kewajiban dari
secara baku ini diperbolehkan hanya
kedua belah pihak dalam Akad
dengan tidak melanggar ketentuan
Pembiayaan Murabahah.
yang berlaku, tidak merugikan bagi B.2 Analisis Perwujudan Asas
kedua belah pihak yang mengadakan
Al
perjanjian dan selama membawa manfaat
bagi
Kelompok
kemaslahatan
Representation
masyarakat. Hal ini lebih ditegaskan lagi
dalam
peraturan
bentuk
yang
Warranties
pembuatan
melindungi
Musawah
bagi
9
Dalam Klausul And
Kemudian dalam Klausula tentang
Reprensentation
dalam akad Bank Syariah Mandiri
and
sebagai berikut:
Warranties ini terkait erat dengan fakta
yang
ada
bagi
Bahwa pihak nasabah telah mengajukan permohonan fasilitas pembiayaan kepada BANK untuk membeli barang ............sebagaimana didefinisikan dalam akad ini, dan selanjutnya BANK menyetujui........pembiayaan Murabahah sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat yang berlaku dalam akad ini.
nasabah.
Mengenai status hukum, keadaan keuangan dan lain-lain yang menjadi dasar
bagi
pihak
melakukan
bank
analisis
untuk terhadap
pengajuan permohonan pembiayaan yang diajukan oleh nasabah. Adapun
pada
akad
BNI
Syariah hanya menjelaskan bahwa
Berdasarkan
pada
bentuk
penerima pembiayaan membutuhkan
surat permohonan yang dibuat oleh
sejumlah dana untuk pembelian suatu
pihak calon nasabah untuk memohon
barang
pembiayaan,
dan
pembiayaan
bank
menyetujui
dengan
prinsip
bersamaan
dengan
pengisian form aplikasi pengajuan
Murabahah. Seperti yang tercantum
didalamnya
dari
kelengkapan identitas dari calon
Bank
BNI
Syariah
yang
menyebutkan :
juga
terdapat
nasabah dan persyaratan pengajuan.
Bahwa para pihak menjelaskan bahwa Penerima pembiayaan membutuhkan sejumlah dana untuk pembelian ...., dan berdasar surat no. …...tanggal..........menyetujui pembiayaan dengan prinsip Murabahah kepada penerima pembiayaan Pada Bank Syariah Mandiri
Jadi pengajuan permohonan yang
juga disebutkan bahwa NASABAH
kehati hatian sesuai dengan yang
telah
ditentukan oleh Bank Indonesia.
mengajukan
dibuat oleh nasabah disini menjadi dasar
bagi
pihak
Bank
untuk
melakukan Appraisal dan analisis terhadap kelayakan calon nasabah untuk merima pembiayaan. Pihak Bank harus menggunakan prinsip
permohonan
fasilitas pembiayaan kepada BANK
Dalam hal ini, sebenarnya
untuk membeli barang, dan BANK
yang lebih penting terlihat pada
menyetujui. Seperti yang disebutkan
prosedur awal disaat pihak calon nasabah mengajukan permohonan
10
pembiayaan, bagi pihak Bank sendiri
Pembiayaan,
mempunyai Hak untuk menilai atau
Pembiayaan
melakukan analisis dan melakukan
Waktu
penolakan yang berdasar ketentuan
Bentuk Dan
Tujuan
Batas
Perjanjian
terhadap kelayakan calon nasabah
pembiayaan
murabahah
adalah
untuk menerima pembiayaan. Bank
memberikan
pembiayaan
dengan
juga berkewajiban untuk melakukan
dasar jual beli mengenai suatu
analisis mendalam terhadap calon
barang dengan harga sebesar harga
nasabah
memegang
pokok ditambah dengan keuntungan
ketentuan prinsip kehati-hatian dan
yang disepakati bersama dengan
memegang alat analisis berdasar
pembayaran
prinsip 5C.
jangka waktu sesuai kesepakatan.
dengan
Bagi
dalam
Nasabah
Dari dua akad yang tercantum
mempunyai hak untuk mengajukan
menyebutkan secara jelas bahwa
permohonan
pembiayaan
dan
tujuan pembiayaan adalah pengadaan
mendapatkan
penilaian
terhadap
barang. Seperti pada contoh Bank
secara
BNI Syariah tujuan pembiayaan
objektif. Nasabah juga berkewajiban
adalah untuk membeli tanah dan
untuk
bangunan yang terletak pada lokasi
kelayakan
Pihak
ditangguhkan
calon
nasabah
menyerahkan
kelengkapan
data mengenai status hukum, dan
tertentu.
segala hal terkait dengan keadaan
menyebutkan
keuangan sesuai kondisi sebenarnya.
pembiayaan adalah untuk Pembelian
Pada
kelompok
rumah tinggal. Tujuan pembiayan ini
klausul yang telah dibuat oleh ke 2
harus disampaikan secara jelas dan
(dua) BANK diatas telah sesuai dan
detil, karena hal inilah yang dapat
menampakkan bentuk keseimbangan
menjamin bagi kedua belah pihak
atau kesetaraan sesuai dengan asas
agar dapat mendapat perlindungan
Al-Musawah.
hukum lebih baik.
dasarnya
dalam
Sedangkan
Dalam
B.3 Analisis Perwujudan Asas Al
pada
bahwa
bentuk
BSM tujuan
jumlah
Musawah Dalam Kelompok
pembiayaan juga disebutkan secara
Klausul
Jumlah
jelas dan detil pada kedua belah
Tujuan
pihak BANK yang menyebutkan
Tentang
Pembiayaan,
11
berapa
harga
keuntungan
pokok,
dan
jangka
margin
membuat klausula baku, selama tidak
waktu
bertentangan dengan pasal tersebut.
tersebut jelas.
Selain itu dalam bentuk etika
Hanya saja yang menjadi
bisnis
Islam
memperbolehkan
permasalahan terlihat pada prosedur
menggunakan
sebelum akad dibuat terkait dengan
selama tidak merugikan salah satu
hak dari BANK untuk menentukan
pihak
margin
kemaslahatan umat.
keuntungan
berkewajiban
untuk
dan
memberikan
standar
dan
kontrak
bermanfaat
Dalam
asas
perjanjian
kesempatan bagi NASABAH untuk
menurut
melakukan
(tawar
mengatur tentang beberapa asas yang
kesepakatan
antara lain di dalamnya adalah Al-
bagi
Musawah
menawar
negoisasi terhadap
margin
keuntungan,
pihak
hukum
bagi
Islam
(kesetaraan)
sendiri
atau
NASABAH mempunyai hak untuk
keseimbangan yang berarti kedua
menentukan lama atau jangka waktu
belah pihak yang mengikatkan diri
pembiayaan dan berkewajiban untuk
dalam akad pembiayaan tersebut
melakukan
sesuai
mempunyai hak dan kewajiban yang
dengan kesepakatan yang dilakukan
sama dalam menentukan bargaining
dengan pihak BANK.
position dan terms and condition
pembayaran
Dalam kondisi umum yang dilakukan
pihak
masih
Hal ini menampakkan secara
menggunakan bentuk dari kontrak
jelas bahwa sebagai negara yang
baku yang dibuat secara sepihak, hal
berdasarkan atas hukum kita harus
ini tidak menjadi masalah ketika
menjunjung
tinggi
sesuai
keseimbangan
di
dengan
Bank
dalam klausul-klausul yang dibuat.
ketentuan
yang
nilai-nilai
mata
hukum.
tertuang dalam Pasal 18 Undang-
Sebagai bentuk pengawasan dalam
undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
melaksanakan kewenangannya untuk
Perlindungan
bank
Konsumen
yang
syariah
Majelis
Ulama
didalamnya mengatur tentang pihak
Indonesia melalui Dewan Syariah
pelaku usaha dalam hal ini Bank
Nasional
Syariah
pengawasan terhadap terlaksananya
diperbolehkan
untuk
harus
melakukan
kesetaraan atau keseimbangan (asas
12
Al-Musawah)
dalam
praktik
pada suku bunga Bank Indonesia
perbankan Syariah. Asas
yang
Al-Musawah
secara
jelas
bertentangan
ini
dengan larangan dalam hukum Islam
sebenarnya menjadi dasar untuk asas
yakni pembebanan bunga adalah
yang lain dapat berjalan sebagaimana
Riba dan hukumnya Haram11.
mestinya sesuai ketentuan seperti
Hal ini terlihat dalam bentuk
asas Al Adalah (keadilan) yang
perhitungan
sesuai dengan proporsional masing-
margin keuntungan yang digunakan
masing pihak.
dalam Bank BNI Syariah yang
Adil
disini
menentukan
berarti
menggunakan nilai 40% dari suku
mendapatkan
bunga bank Indonesia dengan dasar
bagian (50:50), tapi bisa saja bentuk
untuk menjaga nilai fluktuatif (naik
dari
turunnya) kondisi perekonomian di
kesamaan
tidak
dalam
dalam
adil
disini
adalah
(60:40)
tergantung pada hak dan kewajiban
Indonesia,
yang sesuai proporsinya. Kemudian
dilakukan
asas Ar Ridha yang berarti kerelaan
menggunakan kurang lebih 55% dari
yang mempunyai pengertian dalam
suku bunga bank Indonesia dengan
pembuatan kesepakatan tidak boleh
sistem bunga Flat untuk menentukan
ada pihak yang merasa terpaksa
besarnya Margin keuntungan.
dalam menjalani isi klausul-klausul
demikian oleh
pula BSM
yang yang
Dalam menentukan besarnya
tersebut.
angka yang digunakan sebagai dalih
Sesuai
ketentuan
yang
untuk melakukan Mark Up yang
tentang
tidak sesuai dengan prinsip hukum
akan
Islam, karena hal ini jelas akan
pembiayaan
memberatkan pihak nasabah terlebih
adalah berdasarkan pada kemampuan
jika tidak diberikan kesempatan oleh
nasabah
pihak BANK untuk melakukan tawar
berlaku
dan
Margin
keuntungan
menentukan
mengatur
jumlah
dalam
yang
melakukan
pembayaran sesuai dengan jangka waktu yang disepakati.
11
Karim, Adiwarman. A, Bank Islam, Analisis Fiqih dan Keuangan, IIIT, Jakarta, 2003, hlm. 52.
Namun hal ini menjadi tidak berlaku disaat pihak Bank Syariah masih
memperhitungkan berdasar
13
menawar dalam menentukan angka
Kelompok Klausul Barang
margin keuntungan ini.
Agunan
Terlihat secara jelas bentuk
Dalam Islam jaminan dikenal
ketidakseimbangan atau kesetaraan
dengan istilah rahn. Rahn merupaka
(asas Al Musawah) tidak terwujud.
perjanjian penyerahan barang untuk
Kemudian hal lain yang tidak sesuai adalah
ada
perbedaan
menjadi
antara
nasabah tidak membayar barang
disebabkan pihak BANK memang
secara
menggunakan dasar jangka waktu
Sjahdeny12
jaminan utang dari ar rahin (orang yang berutang). Barang jaminan baru
pihak bank.
dapat dijual/dihargai apabila dalam
klausul
waktu yang disetujui oleh para pihak
tersebut disebutkan pula mengenai
utang tidak dapat dilunasi.
batas minimal dan maksimal untuk
Ulama fikih berpendapat rahn
jangka waktu pembiayaan yang dapat
diperbolehkan dalam Islam13 , dan
digunakan untuk mengukur, bahwa pembiayaan
bergantung
pada
ini
tidak
12
Sutan Remy Sjahdeni, Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Indonesia, Ustaka Utama Grafiti, Jakarta, 1999, hlm. 76-77. 13 Berdasar Surat Al Baqarah ayat 283, “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah secara tidak tunai), sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh yang
kemampuan
nasabah dalam hal jangka waktu untuk
melakukan
pembayaran
angsuran. B.4 Analisis Perwujudan Asas Al
Musawah
menyatakan
kreditor) hanya berfungsi sebagai
didalamnya
terdapat margin keuntungan bagi
nilai
akan
tangan al-murtahin (pemberi utang,
tidak akan mempengaruhi jumlah
dalam
bank
jaminan dalam utang piutang di
nasabah untuk melakukan angsuran
Seharusnya
maka
dibayarkannya angsuran.
angsuran,
seharusnya berapa lama kemampuan
yang
tunai,
meminta jaminan untuk menjamin
atau lama kemampuan NASABAH
pembiayaan
fasilitas
praktek murabahah karena bank
(dua) dengan yang lebih, hal ini
melakukan
dari
pembiayaan yang diberikan. Dalam
pembiayaan dengan jangka waktu 2
untuk
agunan
Dalam
14
bersepakat menyatakan bahwa akad
persyaratan kewajiban nasabah yang
rahn diperbolehkan, karena banyak
akan
mengandung kemaslahatan dalam
klausul lainnya.
rangka hubungan sesama manusia.
DSN
MUI/IV/2000
No.
kelompok
maka sesuai dengan hukum Islam,
04/DSN-
berkaitan
pada
Berkaitan dengan jaminan,
Terkait dengan hal ini, maka Fatwa
diuraikan
syarat
dengan
bagi
dijadikan
barang
jaminan
yang
akan
adalah:
harus
jaminan harus menjadi pedoman bagi
dapat dijual dan nilainya seimbang
bank syariah. Penerapan jaminan
dengan besarnya utang, bernilai, jelas
dalam
pembiayaan
murabahah
dan tertentu, milik sah debitor, harta
fatwa
tersebut
yang utuh tidak bertebaran di tempat
berdasar menyebutkan: a.
Jaminan
lain, dan dapat diserahkan kepada dalam
dibolehkan,
murabahah
agar
pihak lain baik materi maupun manfaatnya14.
nasabah
serius dalam pesanannya. b.
Terdapat kesenjangan antara
Bank dapat meminta nasabah
pedoman/acuan (das sollen) dengan
untuk menyediakan jaminan
praktik
yang dapat dipegang.
kedudukan
Selanjutnya
fatwa
tidak
(das
sein)
dalam
jaminan
hal
dalam
pembiayaan murabahah. Ketentuan
mengatur lebih detail tentang seluk
aturannya
beluk jaminan, sehingga pihak bank
kedudukan
dapat leluasa menentukan besaran
pembiayaan murabahah bukanlah
jaminan. Dari 2 akad yang menjadi
untuk
objek penelitian, semua mewajibkan
mungkin terjadi atas nilai modal
jaminan
pemberian
yang dikeluarkan oleh Ba’i serta
pembiayaan, yang pada umumnya
jaminan bukanlah syarat wajib dari
adalah berupa barang yang dibeli
suatu
nasabah,
dalam
dengan
berbagai
menyatakan jaminan
men-cover
pembiayaan 14
bahwa dalam
kerugian
yang
murabahah,
Fathurrahman Djamil, Penerapan hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 82.
berpiutang”, dan riayat bahwa Rasulullah membeli makanan dari seorang Yahudi dengan menjadikan baju besinya sebagai barang jaminan (H.R. Al Bukhari dan Muslim dari Aisyah binti Abu Bakar). 15
jaminan hanya diperbolehkan agar musytari
serius
dengan
Pada perjanjian murabahah,
yang
maka uang muka dapat dikategorikan
diperjanjikan dimuka. Namun dalam
sebagai klausula condition precedent.
praktiknya, jaminan merupakan suatu
Fatwa tentang uang muka dalam
keharusan di mana apabila suatu
murabahah
pembiayaan
diadakan
Syariah
dengan tanpa adanya jaminan, maka
Nomor
pembiayaan
akan
dimana pertimbangan ditetapkannya
dikabulkan oleh pihak Ba’i dan
persyaratan uang muka adalah untuk
besarnya jaminan harus men-cover
menunjukkan
nilai atas modal yang dikeluarkan
nasabah
Ba’i serta resiko kerugian-kerugian
Ketentuan terkait dengan uang muka
yang mungkin terjadi.
adalah sebagai berikut15:
murabahah
tersebut
tidak
Disinilah terlihat jelas adanya
ditetapkan
Nasional
Dewan
dalam
Fatwa
13/DSN-MUI/IX/2000,
kesungguhan
dalam
calon
pembiayaan.
a. Uang muka diperbolehkan
keseimbangan (asas Al-Musawah)
diminta
yang harus dipenuhi oleh kedua
Keuangan Syariah (LKS)
belah
apabila
pihak
yang
melakukan
oleh
Lembaga
terdapat
perjanjian, karena pada dasarnya
kesepakatan kedua belah
merupakan hak bagi bank untuk
pihak.
meminta jaminan untuk menjamin
b. Besar
uang
keseriusan nasabah dalam melakukan
ditentukan
pembayaran,
kesepakatan
kewajiban
dan bagi
merupakan
berdasar
untuk
c. Jika nasabah membatalkan
kepemilikan
akad murabahah, nasabah
barang jaminan dan demi terciptanya
harus memberikan ganti
perlindungan hukum bagi keduanya.
rugi kepada LKS dari uang
menyerahkan
nasabah
muka
bukti
muka tersebut d. Jika jumlah uang muka
B.5 Analisis Perwujudan Asas Al
Musawah
Kelompok
lebih kecil dari kerugian,
Dalam Klausul
Condition Precedent
15
Dewi, Gemala dkk, Hukum perikatan Islam di Indonesia, Kencana, Jakarta, 2005, hlm. 89. 16
LKS
dapat
meminta
kesungguhan dari calon nasabah
tambahan kepada nasabah.
dalam mengajukan pembiayaan.
e. Jika jumlah uang muka
Uang muka ini diperbolehkan
lebih besar dari kerugian,
asalkan dengan kesepakatan dari
LKS
kedua belah pihak, dalam hal ini
mengembalikan
kelebihan kepada nasabah f. Apabila
sebenarnya pihak NASABAH dan
nasabah
pihak BANK mempunyai kedudukan
memutuskan
untuk
seimbang dalam hak dan kewajiban
membeli
maka
untuk
barang,
tinggal
membayar
sisa
uang
muka,
namun dalam praktek hal ini menjadi
harga. Adapun
menentukan
suatu kewajiban bagi pihak nasabah pada
perjanjian
dan merupakan hak dari bank untuk
murabahah pada BNI Syariah yang
meminta uang muka pada nasabah,
terkait dengan uang muka terlihat
karena ini juga merupakan salah satu
tidak sesuai dengan Fatwa DSN
bagian alat untuk
tersebut di atas, pasal 5 ayat (2)
mengukur kelayakan calon nasabah
menyatakan, “Apabila PENERIMA
dalam mengajukan pembiaan sebagai
PEMBIAYAAN
bentuk
membatalkan
sejumlah uang muka tersebut pada
telah
keuangan
Bank
disini
telah
menjalankan
ketentuan
terhadap
kehati-hatian
dalam
nasabah.
dibayarkan
kepada BANK, tidak dapat diminta
prinsip
kembali dan menjadi milik BANK”,
melakukan
Sedangkan
nasabah,
pada
mencantumkan
BSM
ketentuan
tidak tentang
ketentuan
analisis
kelayakan
menjalankan
sesuai
ketentuan prinsip 5C yang diatur
uang muka (urbun). Untuk
atau
kondisi
saat perjanjian pembiayaan tersebut ditandatangani
dari
menilai
oleh
Bank
Indonesia,
bank
tentang
melakukan fungsi kewenangannya
pemberian uang muka ini sebenarnya
dalam melakukan analisis sesuai
diperbolehkan dan bukan merupakan
ketentuan perundang-undangan dan
keharusan untuk dilakukan pihak
bertanggungjawab pada pembiayaan
nasabah, hal ini lebih digunakan
tersebut jika terjadi masalah. Yang
sebagai pihak bank dalam menilai
harus diperhatikan adalah adanya
17
kesempatan
bagi
pihak
nasabah
seluruh
pajak;
(5).Membuka
untuk melakukan negoisasi terkait
rekening pada bank sebagai tempat
dengan
pembayaran
uang
kemampuan
muka
sesuai
nasabah
yang
angsuran;
(6).Memberikan pemberitahuan atas
bersangkutan dan kesepakatan bagi
adanya
kedua belah pihak dalam akad
nasabah;
pembiayaan tersebut.
kekayaan miliknya, bebas dan bersih
Adapun persyaratan lainnya,
perubahan
(7).Mengelola
pihak
pembuatan
kepentingan
realisasi
permohonan
pembiayaan,
semua
dari segala beban jaminan kepada
seperti syarat pembukaan rekening, surat
menyangkut
ketiga
kecuali bank;
bagi
(8).Tidak
jaminan,
mencampur dana yang berasal dari
asuransi sesuai syariah, penyerahan
pembiayaan dengan harta lainnya;
sejumlah dokumen, penandatanganan
(9).Mengelola secara benar usahanya
akad, dan lain-lain pada dasarnya
melalui
tidak bertentangan dengan Hukum
(10).Melaksanakan
Islam.
berdasarkan prinsip-prinsip syariah;
pembukuan
Kemudian
Musawah
Kelompok
2
akad
lebih
lanjut
Dalam
bank tentang adanya perkara yang
Klausul
terjadi antara penerima pembiayaan dengan pihak lain serta kerusakan,
Affirmative Covenant Dari
usaha-usahanya
tentang (11).Memberitahukan kepada
B.6 Analisis Perwujudan Asas Al
tersendiri;
pembiayaan
kerugian,
kehilangan
atau
murabahah akumulasi klausul yang
kemusnahan atas harta kekayaan
berisi kewajiban-kewajiban nasabah
penerima pembiayaan serta barang
selama
perjanjian
berlangsung
jaminan; (12).Melakukan tindakan-
adalah:
(1).Membayar
angsuran
tindakan yang dianggap perlu oleh
sesuai jadwal; (2).Mengasuransikan
bank dalam hubungannya dengan
barang
asuransi
jaminan yang diberikan oleh nasabah
syariah; (3).Membayar denda atas
kepada bank dan hal-hal lain yang
tunggakan sesuai dengan ketentuan
akan akan ditentukan kemudian;
bank;
(13).Memberitahu
jaminan
pada
(4).Membayar
administrasi,
meterai,
biaya membayar
kepada
bank
apabila pindah alamat rumah ataupun
18
pindah alamat pekerjaan, dan apabila
Selanjutnya
harus
hak
yang
menurut pertimbangan bank dengan
seimbang
kepindahan rumah dan pekerjaan
diperolehnya, hal ini berdasar kepada
tersebut bank akan sulit melakukan
azas persamaan atau kesetaraan (Al-
penagihan
kepada
penerima
Musawah),
maka
penerima
menentukan hak dan kewajibannya
pembiayaan, pembiayaan sekaligus pembiayaan
dengan
adalah
wajib
seketika
melunasi yang
dimana
para
pihak
dan
masing-masing dengan sejajar dan
kewajiban
tidak boleh ada suatu kezaliman.
masih
tersisa;
Beberapa
tindakan
zalim
yang
(14).Melunasi seketika dan sekaligus
dicontohkan dalam Islam adalah
kewajiban pembiayaan yang masih
penangguhan pembayaran utang bagi
tersisa apabila penerima pembiayaan
yang mampu, riba, menakar tidak
oleh karena satu hal diberhentikan
adil dll.
dari pekerjaannya (PHK); (15). Berdasar
hukum
kewajiban-kewajiban
Kewajiban lain yang juga Islam,
diatur dalam fatwa adalah berkaitan
yang
dengan
membayar
denda
atas
dibebankan kepada nasabah pada
tunggakan sesuai dengan ketentuan
dasarnya ditentukan oleh para pihak
bank.
dengan berlandaskan azas kerelaan (Al-Ridho)16 Hurriyah),
pembayaran
dihalalkan Allah adalah halal, dan apa-apa yang diharamkan adalah haram, dan apa-apa yang didiamkan dimaafkan. Maka terimalah dari Allah pemaafanNya. Sungguh Allah itu tidak melupakan sesuatu pun”, dan (2). HR. Daruquthni, dihasankan oleh an-Nawawi, “Sesungguhnya Allah telah mewajibkan beberapa kewajiban maka jangan kamu siasiakan dia; dan Allah telah memberikan beberapa batas, maka janganlah kamu pertengkarkan dia; dan Allah telah mendiamkan beberapa hal sebagai tanda kasihNya kepadamu, Dia tidak lupa, maka janganlah kamu perbincangkan dia”. Imam Muskibin, 2001, Qawa’id AlFiqhiyah, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 59 dalam Adrian, Sutedi, op. cit, hlm. 32.
dan kebebasan (alsepanjang
Kewajiban
tidak
bertentangan dengan syariah17.
16
Hadis Nabi riwayat alBaihaqi dan Ibnu Majah; dan dishahih-kan oleh Ibnu Hibban :"Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya jual beli itu hanya boleh dilakukan dengan kerelaan kedua belah pihak." 17 Dasar kaidah fiqih adalah asal sesuatu adalah boleh sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya, kaidah fiqh tersebut bersumber dari (1). HR al-Bazaar dan at-Thabrani “Apa-apa yang 19
merupakan kewajiban yang dapat
klausula
dapat dibebankan kepada nasabah,
pandangan jumhur ulama. Dari dasar
akan tetapi kalimat berikutnya yaitu
di atas, maka kewajiban terkait
„sesuai
bank“
dengan resiko tidak bertentangan
bertentangan dengan azas hukum
dengan Hukum Islam terutama dalam
Islam, khususnya azas azas kerelaan
asas
(Al-Ridho) dan azas persamaan atau
adapun yang tidak sesuai adalah
kesetaraan
(Al-Musawah).
terkait dengan denda yang ditentukan
denda
secara sepihak dan
dengan
Seyogyanya
kehendak
besar
adalah
tersebut
kesetaraan
adalah
(Al
dari
Musawah),
kewajiban
berdasar pada keseakatan yang telah
pembayaran
ditentukan sebelumnya.
nasabah dalam keadaan kesempitan.
Dalam bank
praktek
syariah
keuangan
apabila
perbankan,
sebagai
yang
sekaligus
lembaga
memiliki
B.7 Analisis Perwujudan Asas
profit
Al
Musawah
Dalam
oriented tentu tidak akan melepaskan
Kelompok
begitu
Negative Covenant
saja
kewajiban
nasabah,
sehingga dalam Fatwa DSN Nomor. 48/DSN-MUI/II/2005 Penjadwalan
Kembali
Klausul
Klausula berisi tentang segala
tentang
sesuatu yang dilarang dilakukan
Tagihan
selama perjanjian berlangsung. Dari
Murabahah diatur hal-hal yang dapat
2
dilakukan
maka nasabah dilarang untuk:
bank
penyelamatan
dalam
rangka
pembiayaan
pembiayaan
murabahah,
Bahwa hal-hal yang dilarang
murabahah.
(1).Mengalihkan/memindahtangan
Kewajiban selanjutnya adalah kewajiban
akad
bagi
nasabah
atau menyewakan usaha atau barang
untuk
yang dibiayai dan atau dijaminkan
bertanggungjawab pada risiko atas
kepada Pihak Ketiga tanpa izin dari
barang dan membebaskan bank dari
bank;
segala tuntutan dan atau ganti rugi
kepada
berupa apapun atas risiko tersebut
pemegang
sejak ditandatanganinya akad. Belum
pinjaman tersebut diterima dalam
ada Fatwa DSN berkaitan dengan
rangka
resiko, sehingga dasar analisis atas
berkaitan langsung dengan usahanya;
20
(2).Memberikan siapapun, saham,
transaksi
pinjaman
termasuk
juga
kecuali
jika
dagang
yang
(3).Melakukan
investasi
atau
perusahaan
nasabah yang akan
penyertaan; (4).Menerima pinjaman
mempengaruhi kemampuan atau cara
dari pihak lain, kecuali pinjaman
membayar atau melunasi utang atau
tersebut
rangka
sisa utang nasabah kepada bank,
transaksi dagang yang berkaitan
kecuali menjual barang dagangan
dengan
yang
lease
diterima
dalam
usahanya; dari
(5).Mengambil
perusahaan
menjadi
kegiatan
usaha
leasing;
nasabah; (14).Mengubah anggaran
(6).Membuka Kantor Cabang atau
dasar, susunan pemegang saham,
Perwakilan Baru, atau membuka
komisaris,
usaha baru selain usaha yang telah
perusahaan nasabah; (15).
ada;(7).Mengikatkan
direksi
sebagai
Seperti halnya pada analisis
penjamin (borg), menjaminkan harta
klausula affirmative covenant, pada
kekayaan dalam bentuk dan maksud
kelompok negative covenant inipun
apapun
lain;
berdasar hukum Islam, kewajiban-
atau
kewajiban untuk tidak melakukan
badan
sesuatu yang dibebankan kepada
(9).Mengajukan
nasabah pada dasarnya ditentukan
permohonan kepada pengadilan, atau
oleh para pihak dengan berlandaskan
yang berwenang untuk penunjukan
azas kerelaan (Al-Ridho), kebebasan
seorang eksekutor, kurator, likuidator
(al-Hurriyah) dengan syarat yang
atau pengawas untuk sesuatu bagian
sama,
dari harta kekayaannya.
bertentangan dengan syariah, harus
kepada
(8).Mengadakan penggabungan hukum
diri
dan/atau
pihak konsolidasi
ke
lain;
dalam
Kemudian (10).Mengadakan
yaitu
seimbang
sepanjang
dengan
hak
tidak
yang
perubahan pada susunan pemegang
diperolehnya yang berdasar kepada
saham, dewan komisaris dan direksi;
azas persamaan atau kesetaraan (Al-
(11).Melakukan
Musawah) tanpa ada suatu kezaliman
pembagian
keuntungan yang diperoleh kepada
serta
pemegang
adalah azas yang juga ditekankan
seluruh
saham; hutang
(12).Melunasi kepada
para
azas
keadilan
(Al-Adalah)
dalam Islam, dimana manusia dalam
pemegang saham sebelum hutang
melakukan
nasabah di bank lunas; (13).Menjual
menjadikan manusia dekat dengan
sebagian
Allah.
atau
seluruh
aset
21
perbuatan
agar
Berkaitan dengan larangan
jika nasabah telah dinyatakan pailit
memindahkan barang objek jual beli
dan gagal menyelesaikan hutangnya,
dan jaminan, dalam Fatwa DSN No.
bank
04/DSN-MUI/IV/2000
hutangnya
disebutkan
harus
sampai
bahwa secara prinsip, penyelesaian
kembali,
hutang nasabah dalam murabahah
kesepakatan.
tidak ada kaitannya dengan transaksi
menunda ia
atau
Dalam
tagihan sanggup
berdasarkan
kaitannya
dengan
lain yang dilakukan oleh nasabah
larangan di atas, maka tampaknya
dengan pihak ketiga atas barang
klausula
tersebut.
kerangka menghindarkan bank dari
ini
dicantumkan
dalam
Jika nasabah menjual kembali
kewajiban „menunda tagihan hutang
barang tersebut dengan keuntungan
nasabah sampai nasabah sanggup
atau kerugian, ia tetap berkewajiban
kembali“. Hal ini tentu berat bagi
untuk
nasabah yang benar-benar berada
menyelesaikan
hutangnya
kepada bank. Selanjutnya dinyatakan
dalam posisi kesulitan.
jika penjualan tersebut menyebabkan kerugian,
nasabah
menyelesaikan
B.8 Analisis Perwujudan Asas
tetap
harus
Al
hutangnya
sesuai
Kelompok
Musawah
kesepakatan awal. Ia tidak boleh
Arbitrase
memperlambat pembayaran angsuran
Settlement
atau
meminta
diperhitungkan.
kerugian Larangan
adalah
mengajukan
kepada
yang
menunjuk
itu
Pada
lainnya
eksekutor,
pengawas
atas
sebagian
atau
seluruh
harta
selanjutnya
bahwa apabila tidak
Mualamat
Indonesia (BAMUI) atau Badan Arbitrase
disebutkan
bahwa berdasar Fatwa DSN Nomor. 04/DSN-MUI/IX/2000,
disebutkan
oleh Badan Arbitrase
Pada pembahasan klausula covenant,
akad
tercapai kesepakatan akan diputus
kekayaaannya.
affirmative
Dispute
antara bank dengan nasabah, dan
kurator,
atau
/
awalnya akan dilakukan musyawarah
untuk
likuidator
Klausul
bahwa jika terjadi perselisihan pada
permohonan
berwenang
2
Dalam
disebutkan
22
Syariah
Nasional
(Basyarnas)18 menurut administrasi
Qadha).21 Pelaksanaan perdamaian
dan
yang
(shulhu) dapat dilakukan dengan cara
keputusannya mengikat kedua belah
(1). ibra (membebaskan debitur dari
pihak yang bersengketa. Dengan
sebagian
adanya
Mufadhah (penggantian dengan yang
Prosedur
Basyarnas,
kewenangan
Peradilan
kewajibannya;
Agama di bidang kegiatan ekonomi
lain).
berdasar UU Peradilan Agama tahun
penyelesaian yang meminta bantuan
2006,
pihak
maka
juga
dimungkinkan
Adapun
lain
(tahkim)
(2).
tetapi
adalah
bukan
dari
keputusan murabahah dieksekusi di
pemerintah atau pejabat negara yang
Peradilan Agama.
berwenang
dalam
menangani
Apabila dikaji dari kitab-
perkara, yang dalam abad modern
kitab fiqih, maka terdapat beberapa
dikenal dengan arbitrase, dan proses
patokan yang dapat diambil sebagai
pengadilan (al Qadha) dengan pihak
cara penyelesaian sengketa dalam
yang memutuskan memang memiliki
bertransaksi.
kewenangan atau dikenal dengan
Jalan
penyelesaian
dapat dilakukan melalui 3 jalan, yaitu perdamaian
(shulhu)19,
nama hakim (Qadhi).
arbitrase
Hal pertama yang sebaiknya
(tahkim)20 dan proses pengadilan (al
dilakukan oleh pihak bank syariah dalam
18
penyelesaian
hutang
bermasalah adalah dengan proses
BAMUI lahir pada tahun 1993 untuk melakukan penyelesaian sengketa di bidang muamalat. Dalam perkembangannya BAMUI yang berkedudukan di Jakarta kemudian dijadikan cikal bakal berdirinya BASYARNAS, yang akan tersebar di wilayah Indonesia. Adrian, Sutedi Op.cit. hlm. 87-93 19 Pengertian dalam fiqh: jenis akad untuk mengakhiri perlawanan antara dua orang yang saling berlawanan, atau untuk mengakhiri sengketa, A.T. Hamid, 1983, Ketentuan Fiqih dan Ketentuan Hukum yang Kini Berlaku di Lapangan Perikatan, PT Bina Ilmu, Surabaya, hlm. 80. 20 Secara literal berarti mengangkat sebagai wasit atau juru
musyawarah. Hal ini didasarkan pada Pasal 4 PBI Nomor 9/19/PBI/2007 jo. PBI Nomor 10/16/PBI/2008 yang
damai, dimana ahkam yang ditunjuk menyelesaikan bukan dari pemerintah tetapi oleh yang bersengketa. Ibid hlm. 89. 21 Secara harfiah berarti memutuskan atau menetapkan. Menurut Istilah fiqih berarti menetapkan hukum syara’ pada suatu sengekata untuk menyelesaikannya secara adil dan mengikat, Ibid. hlm.91. 23
menyatakan bilamana musyawarah
beragama Islam di bidang ekonomi
yang dilakukan demi menyelesaikan
syariah.
sengketa/perselisihan tidak tercapai,
Dari berbagai macam format
maka penyelesaian selanjutnya dapat
akad
dilakukan
masing-masing
dengan
cara
melalui
/pembiayaan bank
murabahah, menetapkan
mediasi, dan bila cara kedua ini
penyelesaian sengketa melalui Badan
belum tercapai kesepakatan, maka
arbitrase yang berbeda-beda, akan
diselesaikan
tetapi dengan berlakunya UUPK
melalui
alternatif
penyelesaian sengketa atau Badan
maka
Arbitrase
memilih penyelesaian sengketa baik
Syariah
(BASYARNAS).
Nasional
dan
nasabah
dapat
ini
melalui pengadilan ( Ps 47 UUPK)
dianggap lebih adil dan mewakili
maupun diluar pengadilan (Ps 48
perkembangan yang terjadi dalam
UUPK) serta melalui BPSK ( Badan
bidang penyelesaian sengketa saat ini
Penyelesaian Sengketa Konsumen)
dan ke depan.
sebagaimana diatur dalam pasal 49 -
Selain tersebut
Langkah
bank
jalur
bank
non
litigasi
58 UUPK.
juga
dapat
Hal
ini
sesuai
dengan
menyelesaikan melalui jalur litigasi.
ketentuan yang tercantum dalam
Setelah keluarnya Undang-undang
Pasal 55 Undang-undang No. 21
No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan
Tahun
Undang-undang No. 7 Tahun 1989
Syariah yang mengatur mengenai
tentang Peradilan Agama, maka bank
penyelesaian
syariah
syariah di mana salah satunya adalah
dapat
sengketa
menyelesaikan
ekonomi
syariahnya
sengketa
melalui Pengadilan Agama.
yang
Perbankan
sengketa
yang
ekonomi
terjadi
dalam
berwenang menyelesaikannya.
Pasal 49 Undang-undang No. 3 2006
tentang
perbankan syariah dan lembaga yang
Hal ini ditegaskan dalam
Tahun
2008
Dalam hal ini pentingnya
menyebutkan
untuk kedua belah pihak bersama
Pengadilan Agama bertugas dan
dan secara seimbang menentukan
berwenang memeriksa, memutus dan
bentuk pilihan penyelesaian sengketa
menyelesaikan
yang
perkara
tingkat
pertama antara orang-orang yang
sesuai
peraturan
24
dengan
ketentuan
sehingga
dapat
dipenuhinya keseimbangan sesuai
kesepakatan
asas Al Musawah.
belah pihak.
dari
kedua
b) Kelompok klausul tentang
C. PENUTUP
Affirmative Covenant yang
C.1 Kesimpulan Berdasarkan
pembahasan
berisi akumulasi kewajiban
dalam Bab III dapat disimpulkan
bagi pihak nasabah yang
sebagai berikut:
salah
satu
di
dalamnya
Asas Al Musawah belum
terkait dengan pengenaan
diwujudkan pada seluruh kelompok
denda atas tunggakan, untuk
klausul yang mengandung hak dan
menentukan besarnya denda
kewajiban antara kedua belah pihak,
ini tidak boleh dibuat secara
karena terdapat 2 (dua) dari 7 (tujuh)
sepihak oleh pihak Bank
kelompok
saja,
klausul
yang
tidak
tetapi
harus
mewujudkan asas Al Musawah dalam
berdasarkan
pasal-pasalnya.
dengan kedua belah pihak,
Adapun 2 (dua) kelompok
dan
klausul yang dimaksud adalah:
tidak
Jumlah pembiayaan, tujuan
pembiayaan
dalam
memberatkan
bagi
pihak Nasabah.
bentuk dan
dicantumkan
Akad pembiayaan, sehingga
a) Kelompok klausul tentang
pembiayaan,
kesepakatan
C.2 Saran
batas
Bagi
waktu pembiayaan yang di
pihak
Perbankan
menyebutkan
Syariah seharusnya di dalam Akad
tentang jumlah pembiayaan
pembiayaan mencantumkan jumlah
terdiri atas harga pokok
pembayaran secara jelas dan nyata
ditambah
dengan
dalamnya
dengan
margin
perhitungan
margin
keuntungan
dalam
keuntungan disepakati oleh kedua
menentukan
besarnya
belah pihak. Dikarenakan dalam
margin keuntungan, batas
hukum Islam seharusnya tidak ada
waktu
ini
korelasi antara jangka waktu dengan
haruslah didasarkan pada
dasar menentukan besarnya margin
pembiayaan
keuntungan.
25
Selain
itu
pihak
perbankan
Syariah
dalam
menentukan
pengenaan
denda
Dewi Gemala dkk. Hukum perikatan Islam di Indonesia. Jakarta : Kencana, 2005. Fathurrahman Djamil. Penerapan hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah. Jakarta : Sinar Grafika, 2012. Jurnal Hukum Bisnis. Menyongsong RUU Perbankan Syariah. Jakarta : Yayasan Pengembang Hukum Bisnis, AgustusSeptember, 2002. Karim Adiwarman A,. Bank Islam, Analisis Fiqih dan Keuangan. Jakarta : IIIT, 2003. Muhamad Luthfi Hamidi. Jejakjejak Ekonomi Syariah. Jakarta : Senayan Abadi Publishing, 2003. Sutan Remy Sjahdeni. Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Indonesia. Jakarta : Ustaka Utama Grafiti, 1999. KUMPULAN PERATURAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undangundang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Peraturan Bank Indonesia No. 9/19/PBI/2007 tanggal 17 Desember 2007 Tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah Fatwa No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah.
haruslah dengan kesepakatan, bukan secara sepihak dari Bank yang menentukan besarnya denda, hal ini harus
dicantumkan
dalam
Akad
pembiayaan. Bagi Masyarakat Penerima Pembiayaan Bank Syariah, perlunya pemahaman
atas
konsep
yang
melekat pada bank syariah, karena masyarakat
sebagai
pembiayaan
seharusnya
kedudukan
yang
setara
penerima punya dalam
menentukan terms and condition (klausul akad pembiayaan).
Daftar Pustaka Adrian Sutedi. Perbankan Syariah : Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum. Bogor : Ghalia Indonesia, 2009. Agus Yudha Hernoko. Hukum Perjanjian: Azas Proporsionalitas dalam Kontrak komersial. Yogyakarta : LBM, 2008. A.T. Hamid. Ketentuan Fiqih dan Ketentuan Hukum yang Kini Berlaku di Lapangan Perikatan. Surabaya : PT Bina Ilmu, 1983. Bagya Agung Prabowo. Aspek Hukum Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah. Yogyakarta : UII Press, 2012.
26
