A. PENJELASAN UMUM ORGANISASI

BAB I PENDAHULUAN

A. PENJELASAN UMUM ORGANISASI Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 1144/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan RI, Direktorat Bina Upaya Kesehatan Rujukan mempunyai tugas Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan teknis, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang bina pelayanan kesehatan rujukan. Dalam melaksanakan tugas tersebut Direktorat Bina Upaya Kesehatan Rujukan menyelenggarakan fungsi: 1. Penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang bina pelayanan kesehatan rujukan di rumah sakit umum publik, bina pelayanan kesehatan rujukan di rumah sakit umum privat, bina pelayanan kesehatan rujukan di rumah sakit khusus, bina pelayanan kesehatan rujukan di rumah sakit pendidikan dan bina akreditasi rumah sakit dan fasilitas kesehatan lain; 2. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang bina pelayanan kesehatan rujukan di rumah sakit umum publik, bina pelayanan kesehatan rujukan di rumah sakit umum privat, bina pelayanan kesehatan rujukan di rumah sakit khusus, bina pelayanan kesehatan rujukan di rumah sakit pendidikan dan bina akreditasi rumah sakit dan fasilitas kesehatan lain; 3. pemberian bimbingan teknis di bidang bina pelayanan kesehatan rujukan di rumah sakit umum publik, bina pelayanan kesehatan rujukan di rumah sakit umum privat, bina pelayanan kesehatan rujukan di rumah sakit khusus, bina pelayanan kesehatan rujukan di rumah sakit pendidikan dan bina akreditasi rumah sakit dan fasilitas kesehatan lain; 4. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang bina pelayanan kesehatan rujukan di rumah sakit umum publik, bina pelayanan kesehatan rujukan di rumah sakit umum privat, bina pelayanan kesehatan rujukan di rumah sakit khusus, bina pelayanan kesehatan rujukan di rumah sakit pendidikan dan bina akreditasi rumah sakit dan fasilitas kesehatan lain; 5. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

Adapun susunan organisasi Direktorat Bina Upaya Kesehatan Rujukan terdiri dari: 1. Subdirektorat Bina Pelayanan Kesehatan Rujukan Di Rumah Sakit Umum Publik; 2. Subdirektorat Bina Pelayanan Kesehatan Rujukan Di Rumah Sakit Umum Privat;

Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Bina Upaya Kesehatan Rujukan Tahun 2015

1

3. Subdirektorat Bina Pelayanan Kesehatan Rujukan Di Rumah Sakit Khusus dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lain; 4. Subdirektorat Bina Pelayanan Kesehatan Rujukan Di Rumah Sakit Pendidikan; 5. Subdirektorat Bina Akreditasi Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lain; 6. Subbagian Tata Usaha; dan 7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan RI, Struktur Organisasi Direktorat Bina Upaya Kesehatan Rujukan adalah sebagai-berikut:


2

Gambar 1. Struktur Organisasi Direktorat Bina Upaya Kesehatan Rujukan


3

B. ASPEK STARTEGIS ORGANISASI DAN ISU STRATEGIS YANG DIHADAPI Pertumbuhan Rumah Sakit di Indonesia cukup berkembang. Jumlah total RS pada Desember 2013 sebanyak 2228 sedangkan jumlah total RS per Desember 2015 sebanyak 2461 RS (Data RS online per 1 Desember 2015). Dari data diatas dapat disimpulkan adanya pertumbuhan RS dalam dua tahun terakhir sebesar 233 RS atau sebesar 10.5% jika dibandingkan jumlah RS pada tahun 2013. Tabel 1. Pertumbuhan RS dalam dua tahun terakhir REKAP RS Kategori Kepemilikan RS PUBLIK

Pemerintah Swasta Non Profit

RS Privat TOTAL

2013 RS Rs Umum Khusus 749 89

2014 Total 838

RS RS Umum Khusus 771 93

2015 Total 864

RS RS Umum Khusus 801 85

Total 886

522

202

724

539

200

739

538

168

706

447

219

666

545

262

807

592

277

869

1,718

510

2,228

1,855

555

2,410

1,931

530

2,461

Sedangkan untuk jumlah TT di RS sampai saat ini (RS Online 18 Februari 2016) sebanyak 312.425 yang terdiri TT Kelas VVIP, Kelas VIP, Kelas I, Kelas II, Kelas III, Ruang Intensive, Ruang IGD, Ruang Isolasi, Ruang Operasi, dan Kamar Bersalin. Jika dilihat dari komposisinya, jumlah TT Kelas III merupakan komposisi paling besar sebanyak 121.121 atau 39% dari total TT di RS.

Adapun tantangan strategis yang dihadapi oleh Direktorat Bina Upaya Kesehatan Rujukan dalam meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan yang tertuang di dalam Rencana Aksi Direktorat Bina Upaya Kesehatan Rujukan 2015-2019 adalah sebagai berikut: 1. Perlunya penguatan pelayanan kesehatan rujukan 2. Perlunya penetapan sistem regionalisasi rujukan di seluruh provinsi 3. Perlunya penetapan dan pembangunan sistem rujukan nasional 4. Tidak meratanya jumlah, jenis dan kompetensi SDM Kesehatan 5. Kapasitas manajemen rumah sakit yang tidak merata, dan belum berbasiskan sistem manajemen kinerja 6. Belum tersedianya sarana prasarana dan alkes pada RS Rujukan yang sesuai standar 7. Belum terintegrasinya data dan sistem informasi di pusat, daerah dan rumah sakit.


4

8. Kebijakan pemerintah daerah yang belum tersinkronisasi dengan kebijakan pemerintah pusat.

Direktorat Bina Upaya Kesehatan Rujukan mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pembinaan upaya kesehatan. Dalam melaksanakan tugas tersebut Direktorat Bina Upaya Kesehatan Rujukan menetapkan visi: “AKSES PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN YANG TERJANGKAU DAN BERKUALITAS BAGI MASYARAKAT”

Untuk mewujudkan visinya, Direktorat Bina Upaya Kesehatan Rujukan menjalankan misi sebagai berikut: 1. Melindungi kesehatan masyarakat dengan menjamin tersedianya upaya kesehatan rujukan yang paripurna, merata, bermutu, dan berkeadilan 2. Menyelenggarakan tata kelola yang baik.

Sasaran strategis menggambarkan rincian dan penjabaran pencapaian Visi Direktorat Bina Upaya Kesehatan Rujukan Tahun 2019, yang strategis dan analisis SWOT.

diperoleh

dari

tantangan

Sasaran strategis Direktorat Jenderal Bina Upaya

Kesehatan 2015-2019 adalah:

1. Terwujudnya regionalisasi sistem rujukan yang terstruktur dan berjenjang 2. Terwujudnya sistem manajemen kinerja fasyankes rujukan se Indonesia 3. Terwujudnya media sosialisasi pelayanan kesehatan 4. Terwujudnya advokasi kepada Pemda dan K/L terkait 5. Terwujudnya kemitraan berjejaring 6. Terwujudnya Optimalisasi Peran UPT sebagai lembaga pembina 7. Terwujudnya organisasi dan mutu kelembagaan yang BUK yang ekselen 8. Terbangunnya informasi berbasis data dan pengalaman 9. Terwujudnya sistem perencanaan karyawan dan karir yang efektif Dalam

rangka pencapaian visi

2019, Direktorat Bina Upaya Kesehatan Rujukan

telah menetapkan suatu peta strategi yang menggambarkan hipotesis jalinan sebab akibat dari 17 sasaran strategis (yang menggambarkan arah dan prioritas strategis

Direktorat Bina Upaya Kesehatan Rujukan yang

diperlukan


guna

5

memampukannya dalam mencapai target kinerja yang berkelanjutan di masa yang

akan datang). Peta strategi pencapaian visi tersebut disusun dengan

memperhatikan peta strategi pada Renstra Kementerian Kesehatan 2015-2019 dan Renaksi Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan.

Gambar 2. Peta Strategis Direktorat Bina Upaya Kesehatan Rujukan Tahun 2015-2019

Peta strategi disusun untuk mencapai visi Direktorat Bina Upaya Kesehatan 2019 menciptakan Akses pelayanan kesehatan rujukan yang terjangkau dan berkualitas bagi masyarakat. Visi tersebut dapat dijabarkan dalam bentuk 1 (satu) tujuan strategis

(outcome),

yaitu tersedianya fasyankes rujukan berkualitas yang dapat

dijangkau oleh masyarakat. Tersedianya fasyankes rujukan berkualitas yang dapat dijangkau oleh masyarakat dapat dicapai dengan memastikan proses-proses strategis berikut dikerjakan secara excellent yakni: mewujudkan Regionalisasi Sistem Rujukan yang Terstruktur dan Berjenjang, mewujudkan Sistem Manajemen Kinerja Fasyankes Rujukan se Indonesia,mewujudkan Media Sosilisasi Pelayanan Kesehatan, melakukan advokasi


6

Kepada Pemda dan K/L terkait, mewujudkan Kemitraan Berjenjang, mewujudkan Peran UPT Sebagai lembaga pembina. Sasaran strategis terkait upaya strategis yang harus dilakukan secara excellent dalam meningkatkan mutu kelembagaan organisasi BUKR adalah: 1. Terwujudnya Organisasi dan Mutu Kelembagaan BUKR yang Excellent, 2. Terbangunnya

Informasi

Berbasis

Data

dan

Pengalaman

(Knowledge

management), 3. Terwujudnya Sistem Perencanaan Karyawan dan Karir yang Efektif.

Agar sasaran-sasaran strategis terkait perspektif upaya strategis dapat dicapai secara berkelanjutan, maka sasaran strategis terkait dengan perspektif sumber daya harus diwujudkan: 1. Sumber daya manusia yang kompeten dan berbudaya kinerja, 2. Dukungan regulasi pelayanan kesehatan rujukan, 3. Sarana prasarana alat obat dan perbekalan yang memadai, 4. Dana pada bidang pelayanan kesehatan rujukan.

C. SISTEMATIKA Sistematika penulisan laporan akuntabilitas kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan terdiri dari: Bab I

Pendahuluan A. Penjelasan Umum Organisasi B. Aspek Strategis Organisasi dan Isu Strategis yang Dihadapi Organisasi C. Sistematika

Bab II

Perencanaan Kinerja A. Perencanaan Kinerja B. Perjanjian Kinerja


7

Bab III

Akuntabilitas Kinerja A. Capaian Kinerja Organisasi B. Realisasi Anggaran C. Sumber Daya Lainnya

Bab IV

Penutup

Lampiran


8

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN KINERJA Berdasarkan dokumen Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2015 – 2019 yang telah

ditetapkan

dengan

Keputusan

Menteri

Kesehatan

RI

Nomor

HK.02.02/MENKES/52/2015, sasaran kegiatan Pembinaan Upaya Kesehatan rujukan adalah tersedianya fasyankes rujukan berkualitas yang dapat dijangkau oleh masyarakat. Sasaran strategis dan sasaran program/kegiatan yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 tahun sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut: Tabel 2. Sasaran Program Direktorat Bina Upaya Kesehatan Rujukan Tahun 2015-2019 Target No 1

Sasaran Program Tersedianya Fasyankes rujukan berkualitas yang dapat dijangkau oleh masyarakat

Indikator Jumlah RS Rujukan Regional yang memenuhi sarana parasarana dan alat (SPA) sesuai standar Persentase kabupaten/kota dengan kesiapan akses layanan rujukan Jumlah RS Rujukan Nasional yang ditingkatkan sarana prasarananya Jumlah dokumen tentang kebutuhan kapal RS di daerah kepulauan Jumlah RS Daerah yang memenuhi standar dan dengan kriteria khusus Jumlah RS pratama yang dibangun (kumulatif)

2015

2016

2017

2018

2019

125

125

125

125

125

60%

70%

80%

90%

95%

14

14

14

14

14

1

1

0

0

0

94

96

97

97

97

24

34

44

54

64


9

B. PERJANJIAN KINERJA Perjanjian kinerja yang diwujudkan dalam penetapan kinerja merupakan dokumen pernyataan kinerja atau kesepakatan kinerja atau perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki. Direktorat Bina Upaya Kesehatan Rujukan menyusun perjanjian kinerja tahun 2015 mengacu pada Rencana Strategis Kementerian Kesehatan tahun 20152019. Target kinerja ini menjadi komitmen bagi Direktorat Bina Upaya Kesehatan Rujukan untuk mencapainya dalam tahun 2015. Perjanjian Kinerja Direktorat Bina Upaya Kesehatan Rujukan tahun 2015 dapat dilihat pada tabel 2 dibawah ini:

Tabel 3. Perjanjian Kinerja yang Berisi Sasaran Program, Indikator Kinerja dan Target Tahun 2015 Ditjen Bina Upaya Kesehatan

Sasaran

Indikator kinerja

Target 2015

Program Tersedianya

1

Jumlah RS Rujukan Regional yang

Fasyankes

memenuhi sarana parasarana dan alat

rujukan

(SPA) sesuai standar

berkualitas yang

2

dapat dijangkau oleh masyarakat

Persentase kabupaten/kota dengan

125

60%

kesiapan akses layanan rujukan 3

Jumlah RS Rujukan Nasional yang

14

ditingkatkan sarana prasarananya 4

Jumlah dokumen tentang kebutuhan

1

kapal RS di daerah kepulauan 5

Jumlah RS Daerah yang memenuhi

94

standar dan dengan kriteria khusus 6

Jumlah RS pratama yang dibangun

24

(kumulatif)


10

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI Untuk mengetahui capaian kinerja organisasi dilakukan pengukuran kinerja dengan membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana, atau target dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja diperlukan untuk mengetahui sampai sejauh mana realisasi atau capaian kinerja yang berhasil dilakukan oleh Direktorat Bina Upaya Kesehatan Rujukan dalam kurun waktu Januari sampai dengan Desember 2015. Tahun 2015 merupakan tahun pertama pelaksanaan dari Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015–2019. Pengukuran kinerja yang dilakukan adalah dengan membandingkan realisasi capaian dengan rencana tingkat capaian (target) pada setiap indikator sehingga diperoleh gambaran tingkat keberhasilan pencapaian masing-masing indikator. Informasi Capaian dari masing-masing indikator berdasarkan pengukuran kinerja tersebut ditindaklanjuti dalam perencanaan program/kegiatan di masa yang akan datang agar setiap program/ kegiatan yang direncanakan dapat dicapai secara optimal, selain itu informasi mengenai masing-masing indikator juga dimaksudkan untuk mengetahui kinerja Direktorat Bina Upaya Kesehatan Rujukan pada

tahun 2015, antara lain untuk memberikan gambaran kepada pihak-pihak

internal dan eksternal tentang pelaksanaan misi organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). Indikator Kinerja Kegiatan yang ditetapkan sebagai indikator yang akan dicapai dalam Penetapan Kinerja (TAPJA) Direktorat Bina Upaya Kesehatan Rujukan merupakan indikator kinerja terukur dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja diketahui capaian kinerja tahun 2015 per indikator sesuai dengan TAPJA Direktorat Bina Upaya Kesehatan Rujukan adalah sebagai berikut:


11

Tabel 4. Capaian Indikator Kinerja Direktorat Bina Upaya Kesehatan Rujukan Tahun 2015 SASARAN

INDIKATOR KINERJA

STRATEGIS Tersedianya

1

Jumlah RS Rujukan Regional yang

Fasyankes

memenuhi sarana parasarana dan alat

rujukan

(SPA) sesuai standar

berkualitas yang

2

dapat dijangkau oleh masyarakat

Persentase kabupaten/kota dengan

TARGET CAPAIAN 2015

2015

125

120

60%

54%

14

14

1

1

94

94

24

22

kesiapan akses layanan rujukan 3

Jumlah RS Rujukan Nasional yang ditingkatkan sarana prasarananya

4

Jumlah dokumen tentang kebutuhan kapal RS di daerah kepulauan

5

Jumlah RS Daerah yang memenuhi standar dan dengan kriteria khusus

6

Jumlah RS pratama yang dibangun (kumulatif)

Uraian dari capaian masing-masing indikator kinerja Renstra Direktorat Bina Upaya Kesehatan Rujukan Tahun 2015 adalah sebagai berikut:

1.

Jumlah RS Rujukan Regional yang memenuhi sarana prasarana dan alat (SPA) sesuai standar a.

Sasaran Strategis Tersedianya Fasyankes Rujukan berkualitas yang dapat dijangkau oleh masyarakat.

b.

Definisi Operasional Definisi operasional dari Indikator ini adalah jumlah RS Rujukan Provinsi dan RS Rujukan Regional yang mendapat bantuan pemenuhan sarana prasarana dan alat Rumah Sakit. Jumlah Rujukan Regional sebanyak 110 RS dan 20 RS Rujukan Provinsi yang telah direncanakan untuk mendapatkan alokasi anggaran dalam upaya peningkatan sarana prasarana dan alat melalui dana Tugas Pembantuan.


12

c.

Cara Perhitungan Jumlah RS Rujukan Provinsi dan RS Rujukan Regional yang mendapatkan alokasi anggaran melalui dana APBN Tugas Pembantuan tahun 2015.

d.

Pencapaian Kinerja Target pencapaian indikator adalah sebanyak 125 RS Rujukan Regional yang memenuhi sarana prasarana dan alat (SPA) sesuai standar, namun pencapaian indikator pada tahun 2015 adalah 120 RS Rujukan Regional atau 96% dari target yang ditetapkan, sehingga indikator ini belum mencapai target. Target indikator ini dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 adalah 125 rs rujukan regional yang memenuhi sarana prasarana dan alat sesuai standar. Sehingga diharapkan dalam jangka waktu 5 tahun, 125 rs rujukan regional tetap terpenuhi sarana prasarana dan alat sesuai standar guna peningkatan pelayanan kesehatannya.

e.

Permasalahan Terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam upaya pemenuhan capaian indikator tersebut, antara lain adalah sebagai berikut: 1) Adanya keterlambatan proses realisasi pemenuhan sarana prasarana dikarenakan DIPA satker penerima APBN TP ditetapkan akhir Juni 2015 2) 5

satker

RSUD

Rujukan

Regional

di

DKI

Jakarta

tidak

mengambil/menggunakan dana APBN TP dikarenakan telah terpenuhi melalui dana APBD 3) 2 satker RSUD Pirngadi Medan dan RS Al Ihsan Bandung tidak dapat disahkan DIPA karena tidak melengkapi dokumen review anggaran 4) 2 satker RSUD Manokwari dan TC Hillers tidak mengambil/menggunakan dana APBN TP f.

Usul Pemecahan Masalah Terdapat beberapa upaya yang telah dilakukan guna mengatasi kendala dalam pencapaian indikator, antara lain adalah sebagai berikut: 1) Melakukan kajian terhadap satker yang tidak mengambil dana TP 2) Melakukan Monitoring dan Evaluasi dana TP 3) Melakukan perencanaan bagi RS Rujukan Regional melalui dana DAK 2016 terutama satker yang belum mendapat TP 2015.


13

g.

Realisasi Anggaran Alokasi Anggaran untuk melaksanakan indikator ini berasal dari APBN-TP sebesar Rp1.847.777.005.000- dengan realisasi sampai dengan TW III sebesar Rp1,440,782,916,944,- Atau 78 %. Persentase kabupaten/kota dengan kesiapan akses layanan rujukan

2. a.

Sasaran Strategis Tersedianya Fasyankes Rujukan berkualitas yang dapat dijangkau oleh masyarakat.

b.

Definisi Operasional Definisi operasional dari indikator Persentase Kab/Kota dengan kesiapan akses layanan rujukan adalah Persentase Kab/Kota yang memiliki:

c.



Rasio TT di RS dibanding penduduk 1:1000



RS memiliki jumlah TT perawatan intensif 5% dari total TT RS

Cara Perhitungan Formula perhitungan indikator ini adalah jumlah Kab/Kota dengan kesiapan akses layanan rujukan dibagi total kab/kota pada tahun tersebut dikali 100 %.

d.

Pencapaian Kinerja Target pencapaian indikator ini adalah 60% Kabupaten/Kota dengan kesiapan akses rujukan dari total jumlah Kab/Kota sebanyak 497. Pencapaian indikator ini pada tahun 2015 ada sebanyak 267 Kab/Kota dengan kesiapan akses layanan rujukan. Jika dibandingkan dengan keseluruhan jumlah Kab/Kota 497, maka pencapaian indikator ini sebanyak 54 %, sehingga indikator ini belum mencapai target. Jika dibandingkan dengan target sampai tahun 2019 sebanyak 95% Kab/Kota dengan kesiapan akses layanan rujukan, maka masih terdapat 205 Kab/Kota yang harus dilakukan pembinaan agar memiliki kesiapan akses layanan rujukan pada akhir tahun 2019. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Grafik berikut ini:


14

Gambar 3. Grafik Realisasi dan Target Persentase Kab/Kota dengan Kesiapan Akses Layanan Rujukan Tahun 2015 - 2019 100% 90%

90% 80%

80%

70%

70% 60% 50%

95%

54%

60% Realisasi Target

40% 30% 20% 10% 0% 2015

2016

2017

2018

2019


15

Tabel 5. Data Kab/Kota dengan Kesiapan Akses Layanan Rujukan

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Kab/ Kota Fakfak Kaimana Teluk Wondama Teluk Bintuni Sorong Selatan Sorong Raja Ampat Tambrauw Kota Sorong Majene Mamasa Mamuju Nias Tapanuli Selatan Tapanuli Utara Labuhan Batu Asahan Karo Deli Serdang Pakpak Bharat Serdang Bedagai Kota Sibolga Kota Pematang Siantar Kota Tebing Tinggi Kota Medan Kota Binjai Kota Padang Sidempuan Kota Gunungsitoli Ogan Komering Ulu Kota Palembang Kota Prabumulih Kota Pagar Alam Kota Lubuk Linggau Bolaang Mongondow Minahasa Kepulauan Sangihe Kepulauan Talaud Minahasa Selatan Bolaang Mongondow Utara Kepulauan Siau Tagulandang Biaro

No 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

Kab/ Kota Minahasa Tenggara Bolaang Mongondow Selatan Kota Manado Kota Bitung Kota Tomohon Kota Kotamobagu Kepulauan Mentawai Sijunjung Tanah Datar Padang Pariaman Pasaman Kota Padang Kota Solok Kota Sawah Lunto Kota Padang Panjang Kota Bukittinggi Kota Payakumbuh Kota Pariaman WAKATOBI BUTON UTARA KONAWE UTARA Kolaka Timur KONAWE KEPULAUAN Kota KENDARI Kepulauan Selayar Bulukumba Bantaeng Jeneponto Takalar Sinjai Bone Maros Pangkajene Kepulauan Sidenreng Rappang Pinrang Enrekang Luwu Tana Toraja Luwu Timur Kota Makassar

No 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120


Kab/ Kota Kota Pare-pare Kota Palopo Banggai Kepulauan Banggai Morowali Poso Buol Parigi Moutong Tojo Una-Una Kota Palu Pelalawan Rokan Hulu Bengkalis Kota Pekanbaru Kota Dumai Merauke Jayawijaya Jayapura Biak Numfor Mimika Boven Digoel Asmat Pegunungan Bintang Sarmi Keerom Waropen Supiori Mamberamo Raya Kota Jayapura Sumba Barat Sumba Timur Kupang Timor Tengah Utara Belu Alor Lembata Flores Timur Sikka Ende Ngada

16

No

Kab/ Kota

No

Kab/ Kota

No

Kab/ Kota

No

Kab/ Kota

121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160

Manggarai Sumba Tengah Kota Kupang Dompu Bima Sumbawa Barat Kota Mataram Kota Bima Simeulue Aceh Selatan Aceh Tenggara Aceh Tengah Aceh Barat Aceh Besar Pidie Bireuen Aceh Barat Daya Gayo Lues Aceh Tamiang Nagan Raya Aceh Jaya Bener Meriah Kota Banda Aceh Kota Sabang Kota Langsa Kota Lhokseumawe Kota Subulussalam Halmahera Barat Halmahera Tengah Kepulauan Sula Halmahera Utara Halmahera Timur Kota Ternate Maluku Tenggara Barat Maluku Tengah Kepulauan Aru Seram Bagian Timur Maluku Barat Daya Kota Ambon Kota Tual

161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200

Lampung Barat Kota Bandar Lampung Kota Metro Bangka Belitung Bangka Barat Belitung Timur Kota Pangkal Pinang Paser Kutai Barat Kutai Timur Berau Malinau Nunukan Penajam Paser Utara Kota Balikpapan Kota Samarinda Kota Tarakan Kota Bontang Kotawaringin Barat Barito Selatan Barito Utara Lamandau Katingan Murung Raya Kota Palangka Raya Bengkayang Ketapang Melawi Kota Pontianak Kota Singkawang Ponorogo Trenggalek Tulungagung Malang Situbondo Sidoarjo Mojokerto Jombang Gresik

201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240

Kota Kediri Kota Blitar Kota Malang Kota Probolinggo Kota Pasuruan Kota Mojokerto Kota Madiun Kota Surabaya Kota Batu Banyumas Purworejo Klaten Sragen Kudus Kota Magelang Kota Surakarta Kota Salatiga Kota Semarang Kota Pekalongan Kota Tegal Purwakarta Karawang Bekasi Kota Bogor Kota Sukabumi Kota Bandung Kota Cirebon Kota Bekasi Kota Cimahi Batang Hari Bungo Kota Jambi Boalemo Gorontalo Pohuwato Gorontalo Utara Kota Gorontalo Kulon Progo Bantul Sleman

241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267

Kota Yogyakarta BENGKULU SELATAN BENGKULU UTARA MUKO-MUKO KOTA BENGKULU KOTA CILEGON KOTA TANGGERANG SELATAN Kota Tangerang JEMBRANA TABANAN KLUNGKUNG BANGLI BULELENG KOTA DENPASAR Kepulauan Seribu Jakarta Selatan Jakarta Timur Kota Jakarta Pusat Jakarta Barat Jakarta Utara Banjar Barito Kuala Hulu Sungai Selatan Hulu Sungai Utara Balangan Kota Banjarmasin Kota Banjar baru


17

e.

Permasalahan Jika dibandingkan dengan target sebanyak 60%, seharusnya ada 298 Kab/Kota

dengan kesiapan akses layanan rujukan. Namun saat

ini

pencapaiannya baru 54%, dikarenakan terdapat beberapa kendala sebagai berikut: 1) Realisasi dana DAK dan TP masih sedikit yang mengambil bangunan dan TT kelas III dikarenakan alokasi digunakan untuk pengembangan pelayanan unggulan di masing-masing RS. 2) Kurangnya pengawasan terhadap realisasi penggunaan anggaran. f.

Usul Pemecahan masalah Guna mengatasi kendala, maka perlu dibentuk Tim terpadu antara tim Kemkes, Bappenas dan Kemenkeu saat musrembang daerah dan nasional guna melakukan pengawasan terhadap realisasi penggunaan anggaran.

g.

Realisasi Anggaran Alokasi Anggaran untuk melaksanakan indikator ini berasal dari dana DAK 2015 sebesar Rp350.272.060.277,- dengan realisasi sampai dengan TW III sebesar Rp74.436.748.211 atau 21%.

3.

Jumlah RS Rujukan Nasional yang ditingkatkan sarana prasarananya

a. Sasaran Strategis Tersedianya Fasyankes Rujukan berkualitas yang dapat dijangkau oleh masyarakat. b. Definisi Operasional Definisi Operasional dari indikator Jumlah RS Rujukan Nasional yang ditingkatkan sarana prasarananya adalah jumlah RS Rujukan Nasional yang mendapat bantuan pemenuhan sarana prasarana dan alat Rumah Sakit. c. Cara Perhitungan Jumlah RS Rujukan Nasional yang mendapatkan alokasi dana yang bersumber dari Tugas Pembantuan (TP) dan belanja rutin UPT Vertikal.


18

d. Pencapaian Kinerja Target pencapaian indikator ini di tahun 2015 adalah sebanyak 14 Rumah Sakit Rujukan Nasional. Jika dibandingkan dengan target sebanyak 14 RS, pencapaian indikator ini sudah sesuai dengan target yang ditetapkan. Terdapat 14 RS Rujukan Nasional yang ditingkatkan sarana prasarananya atau 100% dari target yang ditetapkan. Sehingga indikator ini mencapai target. Dalam upaya meningkatkan sarana prasarana di RS Rujukan Nasional, alokasi dana ada yang bersumber dari Tugas Pembantuan (TP) dan belanja rutin UPT Vertikal. RS Rujukan Nasional yang merupakan RS dengan kepemilikan Pemerintah Daerah mendapatkan alokasi anggaran penguatan sarana prasarana dan alat melalui dana Tugas Pembantuan (TP), sebanyak 4 RS. Sedangkan 10 RS Rujukan nasional yang merupakan UPT vertikal Kementerian Kesehatan mendapatkan alokasi dana melalui belanja rutin UPT vertikal. Diharapkan dengan pengalokasian anggaran dapat memenuhi standar sarana, prasarana dan peralatan RS secara bertahap. Indikator ini memiliki target yang sama selama 5 tahun sampai dengan tahun 2019, artinya setiap tahunnya ditargetkan ada 14 RS Rujukan Nasional yang ditingkatkan sarana prasarananya. Sehingga dalam jangka waktu 5 tahun, 14 RS Rujukan Nasional dapat ditingkatkan sarana prasarananya guna peningkatan pelayanan kesehatannya. e. Permasalahan Walaupun target pada indikator ini sudah terpenuhi, namun masih terdapat kendala dalam pencapaiannya. Kendala tersebut yaitu adanya keterlambatan proses realisasi pemenuhan sarana prasarana dikarenakan DIPA satker penerima APBN TP ditetapkan akhir Juni 2015. Hal tersebut menyebabkan jangka waktu penyerapan dana guna peningkatan sarana dan prasarana RS menjadi lebih singkat.

f.

Usul Pemecahan Masalah Salah satu upaya yang dilakukan guna melaksanakan indikator ini adalah dengan melakukan monitoring dan evaluasi dana TP.


19

g. Realisasi Anggaran Alokasi

Anggaran

dari

belanja

rutin

UPT

Vertikal

sebesar

Rp7,279,850,787,000,- dengan realisasi sebesar Rp5.657.098.296.519,- atau 77,7%. Sedangkan alokasi dari dana TP sebesar Rp83.200.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp49.512.271.611,- atau 59,5% . Sehingga total alokasi anggaran untuk indikator ini sebesar Rp7.363.050.787.000,- dengan realisasi Rp5.706.610.568.130,- atau sekitar 78%.

4.

Jumlah Dokumen Tentang Kebutuhan Kapal RS di Daerah Kepulauan

a. Sasaran Strategis Tersedianya Fasyankes Rujukan berkualitas yang dapat dijangkau oleh masyarakat.

b. Definisi Operasional Definisi operasional dari indikator jumlah dokumen tentang kebutuhan kapal RS di daerah kepulauan yaitu adanya data kebutuhan kapal Rumah Sakit di Kabupaten kepulauan.

c. Cara Perhitungan Jumlah dokumen yang terkait dengan pedoman penyelenggaraan rumah sakit bergerak di perairan.

d. Pencapaian Kinerja Target indikator jumlah dokumen tentang kebutuhan kapal RS di Daerah Kepulauan adalah 1 dokumen, dan telah diselesaikan Draft Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Bergerak di Perairan tahun 2015. Indikator ini memiliki target pada tahun 2015 dan 2016, masing-masing 1 dokumen tentang kebutuhan kapal rs di daerah kepulauan. Sehingga, ditahun 2016 terdapat 1 dokumen lagi yang harus dicapai mengenai pedoman penyelenggaraan rumah sakit kapal.


20

e. Permasalahan Hambatan yang dihadapi dalam rangka pencapaian indikator ini yaitu kurangnya dukungan Kementerian Perhubungan pada saat koordinasi dalam penyusunan pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Kapal.

f.

Usul Pemecahan Masalah Dengan meningkatkan koordinasi antara Kementerian Kesehatan dan Kementerian Perhubungan terkait penyusunan Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Kapal.

g. Realisasi Anggaran Alokasi anggaran yang terkait dengan indikator ini sebesar Rp234,928,000,dengan realisasi sebesar Rp32,834,950,- atau sebesar 14%.

5.

Jumlah RS Daerah yang Memenuhi Standar dan Dengan Kriteria Khusus


b. Definisi Operasional Definisi operasional pada indikator Jumlah RS Daerah yang memenuhi Standar dan Dengan Kriteria Khusus adalah Jumlah RS milik Pemerintah Daerah (Umum dan Khusus) yang tidak termasuk RS Rujukan (RS Rujukan Nasional, Provinsi dan Regional) yang mendapat bantuan pemenuhan infrastruktur agar RS memenuhi standar akreditasi melalui program khusus. c. Cara Perhitungan Jumlah rs daerah diluar RS Rujukan Nasional, Provinsi, Regional di 69 Kab/Kota MDGs dan 122 DTPK yang mendapatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk pemenuhan standar pelayanannya.

d. Pencapaian Kinerja RS dengan kriteria khusus adalah RS daerah diluar RS Rujukan Nasional, Provinisi, Regional di 69 Kab/Kota MDGs dan 122 DTPK. Dari target 94 RS,


21

pada tahun 2015 sudah tercapai 94 RS yang terpenuhi standard pelayanan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK), atau 100% sehinggat target indikator ini tercapai. Indikator ini memiliki target yang berbeda setiap tahunnya dalam jangka waktu 5 tahun. Sampai tahun 2019 ditargetkan 481 jumlah rumah sakit daerah yang memenuhi standard dan dengan kriteria khusus. Jika dibandingkan dengan pencapaian tahun 2015, maka masih terdapat 387 rs daerah yang harus dipenuhi standard dan dengan kriteria khusus. e. Permasalahan Masih terdapat 47 satker belum melaporkan realisasi penggunaan anggaran DAK dikarenakan proses pelaporan untuk TW IV dilakukan paling lambat satu bulan setelah tahun anggaran berjalan.

f.

Usul Pemecahan Masalah Melakukan pemantauan terhadap penggunaan dana DAK bersama dengan Biro Perencanaan.

g. Realisasi Anggaran Alokasi anggaran sebesar Rp279.857.890.147,- dengan alokasi sementara sebesar Rp44.682.526.177,- atau sekitar 16% karena masih ada 47 satuan kerja yang belum melaporkan realisasinya.

6.

Jumlah RS Pratama yang Dibangun (Kumulatif)


b. Definisi Operasional Definisi operasional dari Jumlah RS Pratama yang dibangun adalah tersedianya RS Pratama yang dibangun pada tahun berjalan. Target yang ditetapkan pada RPJMN adalah sebanyak 24 Rumah Sakit.


22

c. Cara Perhitungan Jumlah RS Pratama yang telah selesai dibangun pada tahun berjalan. d. Pencapaian Kinerja Pada tahun 2015, lokus pembangunan RS Pratama di 26 lokasi, dimana 14 lokasi dilaksanakan Kementerian Kesehatan (Kantor Pusat) dan 12 lokasi dilaksanakan

oleh

daerah

melalui

dana

APBN

Tugas

Pembantuan.

Pencapaian indikator jumlah RS Pratama yang dibangun (kumulatif) adalah sebanyak 22 RS dari 24 RS yang ditargetkan di RPJMN atau 92%. Target sampai dengan tahun 2019, terdapat 64 rumah sakit pratama yang dibangun. Jika dibandingkan antara pencapaian tahun 2015, maka masih terdapat 42 rs pratama lagi yang harus dibangun. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Grafik berikut ini:

Gambar 4. Grafik Target dan Realisasi Jumlah RS Pratama yang Dibangun (Kumulatif) Tahun 2015 - 2019 64

70 54

60 44

50 34

40 30

22

Realisasi

24

Target

20 10 0 2015

2016

2017

2018

2019

Daftar nama RS Pratama yang dibangun beserta status pembangunannya dapat dilihat pada Tabel Daftar RS Pada Proses Pembangunan RS Pratama Tahun 2015, baik itu yang bersumber melalui dana Kantor Pusat Kementerian Kesehatan dan melalui APBN-TP.


23

Tabel 6. Daftar RS Proses Pembangunan RS Pratama Tahun 2015 NO

NAMA RS

KABUPATEN

PROVINSI

KETERANGAN

Proses Pembangunan RS Pratama Pengadaan Tugas Pembantuan Tahun 2015 1

RS Pratama Intan Jaya

Intan Jaya

Papua

Selesai

2

RS Pratama Banggai

Banggai

Selesai

3

Parigi Moutong Banggai Kepulauan Toraja Utara

8 9

RS Pratama Parigi Moutong RS Pratama Banggai Kepulauan RS Pratama Toraja Utara RS Pratama Hulu Sungai Selatan RS Pratama Kotawaringin Timur RS Pratama Buleleng RS Pratama Nduga

Sulawesi Tengah Sulawesi Tengah Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Kalimantan Selatan Kalimantan Tengah Bali Papua

10

RS Pratama Morowali

Morowali

11

RS Pratama Klungkung

Klungkung

Sulawesi Tengah Bali

12

RS Pratama Ogan Komering Ilir

Ogan Komering Ilir

Sumatera Selatan

4 5 6 7

Hulu Sungai Selatan Kotawaringin Timur Buleleng Nduga

Selesai Selesai Selesai Selesai Selesai Selesai Dalam proses penyelesaian Dalam proses penyelesaian DIPA sudah diterbitkan, namun Dinkes Klungkung tidak bersedia melakukan pembangunan karena kekhawatiran pembangunan tidak dapat selesai. DIPA tidak bisa disahkan, karena Dinkes Ogan Komering Ilir tidak bisa melengkapi data dukung saat review Itjen.

Proses Pembangunan RS Pratama Pengadaan di Kementerian Kesehatan 2015 1

RS Pratama Warmare

Manokwari

Papua Barat

Selesai

2

RS Pratama Alor

Alor

Selesai

3

RS Pratama Manggarai Barat

Manggarai Barat

Nusa Tenggara Timur Nusa Tenggara Timur

Selesai


24

4

Lombok Barat

6

RS Pratama Lombok Barat RS Pratama Tojo UnaUna RS Pratama Donggala

7

RS Pratama Mesuji

Mesuji

Lampung

8

Pesisir Selatan Aceh Barat

Sumatera Barat Selesai

9

RS Pratama Pesisir Selatan RS Pratama Aceh Barat

Aceh

Selesai

10

RS Pratama Sarmi

Sarmi

Papua

11

RS Pratama Merauke

Merauke

Papua

12

RS Pratama Ngonggi

Sumba Timur

Nusa Tenggara Timur

13

RS Pratama Sumba Barat Daya

Sumba Barat Daya

Nusa Tenggara Timur

14

RS Pratama Mahakam Ulu

Mahakam Ulu

Kalimantan Timur

Sampai dengan 31 Desember 2015, proses pengerjaan belum selesai dan dilanjutkan ke T.A 2016 selama 50 hari kalender berdasarkan Permenkeu No 194/2014 Pekerjaan dibatalkan karena adanya permintaan Bupati Sumba Barat Daya agar pembangunan di pindah ke lokasi yang baru Dilakukan wanprestasi dan pemutusan kontrak pertanggal 19 November 2015 karena penyedia ingkar / cidera janji, dan tidak dapat memperbaiki serta melaksanakan pekerjaan sesuai dengan yang telah ditetapkan pada saat Show Case Meeting (SCM) II.

5

Tojo Una-Una

Nusa Tenggara Barat Sulawesi Tengah

Donggala

Selesai Selesai Selesai Selesai

e. Permasalahan Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan indikator jumlah rs pratama yang dibangun (kumulatif) antara lain:


25

1) Pembangunan RS Pratama/Bergerak dengan APBN kantor pusat di 14 lokasi dengan kendala yang dihadapi: 

2 lokasi (Sumba Barat daya dan Mahakan Hulu) tidak dapat dilaksanakan karena:

-

Permintaan Bupati Sumba barat Daya agar pembangunan di pindah ke lokasi yang baru, sementara kegiatan pembangunan RS Pratama merupakan lanjutan pembangunan RS Pratama Tahun 2012.

-

Pada lokasi Mahakam Ulu terjadi wanprestasi dan Pemutusan Kontrak

pertanggal

19

November

2015

karena

Penyedia

ingkar/cidera janji, dan tidak dapat memperbaiki serta melaksanakan pekerjaan tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam kontrak. 

3 lokasi

(Nggogi, Merauke, Sarmi)

belum selesai pengerjaannya

dikarenakan :

-

Kurangnya komitmen kontraktor dalam melaksanakan pekerjaan sesuai dengan yang telah di sepakati dalam kontrak seperti keterlambatan mulainya pekerjaan ,pengiriman material dan jumlah tenaga yang kurang,

-

Kondisi geografis sulit dijangkau transportasi dan sebagian besar material didatangkan dari luar Pulau khususnya

-

Adanya blokir lahan oleh warga setempat terkait ganti rugi lahan yang belum selesai, kurang lebih 2 minggu, sehingga pekerjaaan terhenti

2) Pembangunan RS Pratama/Bergerak bersumber APBN TP 10 lokasi, 2 lokasi (Morowali dan Nduga) masih dalam proses penyelesaian. f.

Usul Pemecahan Masalah Beberapa usulan pemecahan masalah yang dilakukan dalam menangani kendala pencapaian indikator jumlah rs pratama yang dibangun (kumulatif) adalah sebagai berikut: 1) Penerapan Permenkeu No 194/2014 dan Perdirjen Perbendaharaan No 24/2015 untuk penyelesaian pekerjaan tiga lokasi RS Bergerak/Pratama (Sarmi, Merauke, dan Sumbawa Timur) dilanjutkan dengan penambahan 50 hari kerja di TA 2016 agar pembangunan RS Pratama dapat diselesaikan. 2) Pengenaan denda keterlambatan pada kontraktor yang tidak tepat waktu.


26

g. Realisasi Anggaran Alokasi

anggaran

sebesar

Rp527.662.768.000,-

dengan

realisasi

Rp391.269.281.978,- atau 74%. B. REALISASI ANGGGARAN 1) Pencapaian Realisasi Anggaran

Direktorat Bina Upaya Kesehatan

Rujukan Pencapaian realisasi anggaran Direktorat Bina Upaya Kesehatan Rujukan tahun

2015

adalah

sebesar

39.89%

dari

total

alokasi

anggaran

Rp340.236.728.000,- dan realisasi sebesar Rp135.722.802.911,- sehingga sisa alokasi anggaran sebesar Rp204.513.925.089,- Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 18 dibawah ini: Tabel 7. Realisasi Anggaran untuk Pencapaian Indikator Tahun 2015 Sumber Dana

ALOKASI

REALISASI ANGGARAN ANGKA

%

Kantor Pusat

340,236,728,000

135,722,802,911

40

Dekon

10,019,237,000

8,172,361,905

82

TP

2,412,173,316,000

1,896,630,969,171

79

UPT Vertikal Rujukan

7,279,850,787,000

5,657,098,296,519

78

DAK

630,129,950,424

119,119,274,388

21

TOTAL

10,674,274,218,424 7,816,743,704,894

Nasional

73

2) Alokasi Dan Realisasi Anggaran Per Subdit Buk Rujukan Realisasi anggaran di Sub Direktorat Bina Upaya Kesehatan Rujukan tahun 2015 dengan rata-rata realisasi sebesar 57% dari alokasi anggaran tupoksi, dapat dilihat pada tabel 19 dibawah ini:


27

Tabel 8. Realisasi Anggaran Direktorat Bina Upaya Kesehatan Rujukan Tahun 2015

NO 1

URAIAN SUBDIT RS

PAGU

REALISASI

SISA PAGU

%

3,556,146,000

2,458,105,062

1,098,040,938

69.12

PENDIDIKAN 2

SUBDIT RS PRIVAT

5,748,035,000

1,486,787,851

4,261,247,149

25.87

3

SUBDIT RS KHUSUS

2,539,630,000

1,357,917,703

1,181,712,297

53.47

4

SUBDIT RS PUBLIK

2,632,055,000

1,110,403,848

1,521,651,152

42.19

5

SUBDIT BINA

3,628,300,000

2,259,009,183

1,369,290,817

62.26

5,016,841,000

4,366,861,408

649,979,592

87.04

AKREDITASI RS DAN FASYANKES LAINNYA 6

SUB BAGIAN TATA USAHA

7

BELANJA MODAL

317,115,721,000 122,683,717,856 194,432,003,144 38,69

DAN OUTPUT CADANGAN TOTAL

340,236,728,000 135,722,802,911 204,513,925,089 39,89

3) Alokasi Anggaran per Indikator Kegiatan

Tabel 9. Alokasi dan Realisasi Anggaran Dit. BUKR Yang Mendukung Langsung Pencapaian Indikator Kinerja Tahun 2015 N o 1

Indikator Jumlah RS Rujukan

Alokasi

Realisasi

%

1,847,777,005,000

1,440,782,916,944

78

350,272,060,277

74,436,748,211

21

Regional yang memenuhi sarana parasarana dan alat (SPA) sesuai standar 2

Persentase kabupaten/kota dengan kesiapan akses layanan rujukan


28

3

Jumlah RS Rujukan

7,363,050,787,000

5,706,610,568,130

78

234,928,000

32,834,950

14

279,857,890,147

44,682,526,177

16

527,662,768,000

391,269,281,978

74

10,368,855,438,424

7,657,814,876,390

74

Nasional yang ditingkatkan sarana prasarananya 4

Jumlah dokumen tentang kebutuhan kapal RS di daerah kepulauan

5

Jumlah RS Daerah yang memenuhi standar dan dengan kriteria khusus

6

Jumlah RS pratama yang dibangun (kumulatif) TOTAL

4) Masalah dalam Realisasi Anggaran Masalah dan hambatan dari realisasi anggaran Direktorat Bina Upaya Kesehatan Rujukan adalah sebagian berikut : a. Hambatan internal 1. Adanya revisi efisiensi dan refocusing anggaran 2. Terdapat dana APBN TP yg tidak terdistribusi ke satker daerah sebesar Rp129.182.202.000 karena satker menolak, dan atau satker Daerah tidak mengikuti proses penelaahan/review dan atau satker tidak dapat melengkapi data dukung revisi 3. Perpanjangan

waktu

penyelesaian

pekerjaan

Pembangunan

RS

Bergerak 50 hari melewati akhir tahun sebesar Rp13.894.284.000 4. Ditundanya pengiriman dan uji fungsi Alkes RS Bergerak dan RS Pratama sebesar Rp12.294.918.000,- karena pembangunan RS belum selesai 5. Pembatalan pembangunan RS Bergerak Tambulaka Kab. Sumba Barat Daya sebesar Rp7.726.949.000,6. Pemutusan kontrak Pembangunan RS Bergerak Kab. Mahakan Ulu sebesar Rp9.523.302.000,- karena cedera janji 7. Tertundanya pembayaran prestasi pekerjaan bangunan RS Pratama tahun

2012

menunggu

incraht

dari

pengadilan

sebesar

Rp15.339.290.000,-


29

b. Hambatan eksternal 1. Satker di DKI Jakarta tidak bersedia/menolak anggaran TP karena kebutuhan yang sudah tercukupi dari APBD 2. Satker penerima TP tidak dapat melengkapi data dukung 3. Lokasi geografis pembangunan RS Pratama/Bergerak yang sulit, dan sebagian besar material didatangkan dari luar Pulau 4. Adanya pemblokiran lahan pembangunan RS Pratama/RS Bergerak oleh warga setempat terkait ganti rugi lahan yang belum selesai terutama di Papua 5. Kurang komitmennya kontraktor dalam melaksanakan pekerjaan RS bergerak/Pratama

yang

kurang

seperti

keterlambatan

memulai

pekerjaan, mobilisasi tenaga dan material yang terlambat dan jumlah tenaga kerja yang kurang 6. Permintaan Bupati Kab. Sumba Barat Daya untuk memindahkan pembangunan RS Bergerak ke lokasi yang baru 7. Penyedia konstruksi RS Bergerak di Kab. Mahakam Hulu cidera janji dan tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak sehingga dilakukan wanprestasi dan putus kontrak pada 19 November 2015 C. SUMBER DAYA LAINNYA 1. Sumber Daya Manusia Sumber Daya Manusia di Direktorat Bina Upaya Kesehatan Rujukan terdiri dari : 

Direktur Bina Upaya Kesehatan Rujukan

: 1 orang



Sub Direktorat Bina Pelayanan Kesehatan Rujukan di

: 11 orang

Rumah Sakit Pendidikan 


: 14 orang

Rumah Sakit Umum Publik 


: 11 orang

Rumah Sakit Khusus dan Fasyankes Lain 


: 13 orang

RSU Privat 

Sub Direktorat Bina Akreditasi RS dan Fasyankes Lain

: 11 orang



Sub Bagian TU

: 30 orang

Tabel 10. Jumlah Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian


30

Pada Direktorat Bina Upaya Kesehatan Rujukan Tahun 2015 No

Status Kepegawaian

Jumlah

1

Pegawai Negeri Sipil

85

2

Honorer / Pramubakti

6

Total

91

Tabel 11. Jumlah PNS Berdasarkan jenis Kelamin Pada Direktorat Bina Upaya Kesehatan Rujukan Tahun 2015 No

Jenis Kelamin

Jumlah

1

Perempuan

50

2

Laki-laki

35 Total

85

Tabel 12. Jumlah PNS Berdasarkan Jenis Pendidikan Pada Direktorat Bina Upaya Kesehatan Rujukan Tahun 2015 No

Jenis Pendidikan

Jumlah

1

S3

1

2

S2

44

3

Spesialis

2

3

S1

21

4

D3

5

5

Akademi

1

6

SMA

11

Total

85

Tabel 13. Tabel Jumlah PNS Berdasarkan Golongan Pada Direktorat Bina Upaya Kesehatan Rujukan Tahun 2015 No

Golongan

Jumlah

1

Gol II

1

2

Gol III

69

3

Gol IV

15

Total

85


31

2. Barang Milik Negara a. Laporan Perkembangan BMN Pengelolaan Barang Milik Negara Ditjen Bina Upaya Kesehatan selama periode 1 Januari s/d 31 Desember 2015, dapat dilaporkan dalam bentuk Intrakomtable, Ekstrakomtable, Gabungan Intrakomtable dan Ekstrakomtable dan Konstruksi dalam pengerjaaan. Adapun laporan perkembangan masing-masing Barang Milik Negara adalah sebagai berikut :

1) BMN INTRAKOMTABLE Posisi Awal ( 1 Januari 2015 )

:

Rp.

629.674.990.034,-

Penambahan

:

Rp.

13.610.000.474,-

Pengurangan

:

Rp.

206.106.051.016,-

Rp.

437.178.939.492,-

Posisi Akhir ( 31 Desember 2015 ) : 2) BMN EKSTRAKOMTABEL Posisi Awal ( 1 Januari 2015 )

:

Rp.

222.605.436,-

Penambahan

:

Rp.

1.992.250,-

Pengurangan

:

RP.

3.984.500,-

Posisi Akhir ( 31 Desember 2015) :

Rp.

220.613.186,-

3) BMN GABUNGAN INTRA & EKSTRA Posisi Awal ( 1 Januari 2015)

:

Rp.

629.897.595.470,-

Penambahan

:

Rp.

13.611.992.724,-

Pengurangan

:

Rp.

206.110.035.516,-


Rp.

437.399.552.678,-

4) KONTRUKSI DALAM PENGERJAAN Posisi Awal ( 1 Januari 2015 )

:

Rp.

1.538.679.144,-

Penambahan

:

Rp.

110.293.099.610,-

Pengurangan

:

Rp.


Rp.

0 111.831.778.754,-

Berdasarkan hasil laporan Posisi Barang Milik Negara Direktorat Bina Upaya Kesehatan Rujukan berdasarkan Neraca sampai dengan 31 Desember 2015 tercatat bruto sebesar Rp. 549.141.538.246,- dengan angka penyusutan sebesar Rp. 355.219.588.407,-, sehingga tercatat netto sebesar Rp 193.921.949.839,-. (Sumber : SIMAKBMN UAPPBE1 Dit BUKR).


32

b. Inventaris Kantor Dit BUKR Tabel 14. Kondisi Sarana dan Prasarana Kondisi No

Jenis barang

Jumlah Baik

Rusak

1

Mobil dinas

3

3

2

Sepeda Motor

1

1

3

Laptop

18

3

LCD Proyektor

7

7

4

Meja Direktur

1

1

5

Meja Kasubdit

5

5

6

Meja Kasie

10

10

7

Meja Staf

82

82

8

Kursi putar

100

100

11

Meja Rapat

6

6

12

Kursi Rapat

55

55

13

Kursi Tamu

5

5

14

Filling Cabinet

46

10

56

15

Lemari Besi

25

17

42

16

Brankas

1

1

2

17

Komputer

71

71

18

Printer

85

85

19

Mesin Tik Elektrik

7

7

20

Scanner

8

8

21

MesinFotocopy

1

1

22

AC

18

18

23

White Board Elektrik

1

1

24

Kulkas 1 pintu

1

1

25

Kulkas kecil

1

1

11


29

33

BAB IV PENUTUP

Laporan

Akuntabilitas

Kinerja

ini

merupakan

media

untuk

menyampaikan

pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan Direktorat Bina Upaya Kesehatan Rujukan kepada Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan, dan seluruh pemangku kepentingan baik yang terkait langsung maupun tidak langsung selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2015. Secara umum dapat disimpulkan bahwa Direktorat Bina Upaya Kesehatan Rujukan telah dapat mencapai target dan merealisasikan program dan kegiatan tahun 2015, khususnya yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019. Pencapaian kinerja kegiatan-kegiatan yang mendukung program tidak selalu dapat tergambarkan dalam keberhasilan atau hambatan pencapaian indikator per sasaran program, karena masih dipengaruhi oleh pencapaian kinerja kegiatan dan program dari sektor lain, meskipun demikian, diharapkan seluruh capaian indikator Direktorat Bina Upaya Kesehatan Tahun 2015 dapat memberikan kontribusi dalam pencapaian Program Upaya Kesehatan pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan sesuai dengan Rencana Strategis dan dokumen perencanaan lainnya. Laporan akuntabilitas kinerja Direktorat Bina Upaya Kesehatan Rujukan juga diharapkan dapat digunakan sebagai alat informasi kinerja untuk peningkatan kinerja dimasa yang akan datang.


34

A. PENJELASAN UMUM ORGANISASI

Recommend Documents