A. Muatan Undng_Undang No 17 tahun 2008 Bagian Keenam Perizinan Angkutan. Pasal 28 (1) Izin usaha angkutan laut diberikan oleh:

STANDARD OPERASIONAL DAN PROSEDUR PELAKSANAAN EVALUASI SURAT IZIN USAHA PERUSAHAAN ANGKUTAN LAUT DAN SURAT IZIN OPERASI PERUSAHAAN ANGKUTAN LAUT KHUSUS

I.

DASAR HUKUM A. Muatan Undng_Undang Angkutan

No 17 tahun 2008 Bagian Keenam Perizinan

Pasal 27 Untuk melakukan kegiatan angkutan di perairan orang perseorangan warganegara Indonesia atau badan usaha wajib memiliki izin usaha. Pasal 28 (1) Izin usaha angkutan laut diberikan oleh: a. bupati/walikota yang bersangkutan bagi badan usaha yang berdomisili dalam wilayah kabupaten/ kota dan beroperasi pada lintas pelabuhan dalam wilayah kabupaten/ kota; b. gubernur provinsi yang bersangkutan bagi badan usaha yang berdomisili dalam wilayah provinsi dan beroperasi pada lintas pelabuhan antarkabupaten/kota dalam wilayah provinsi; atau c. Menteri bagi badan usaha yang melakukan kegiatan pada lintas pelabuhan antarprovinsi dan internasional. (2) Izin usaha angkutan laut pelayaran-rakyat diberikan oleh: a. bupati/walikota yang bersangkutan bagi orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berdomisili dalam wilayah kabupaten/kota dan beroperasi pada lintas pelabuhan dalam wilayah kabupaten/kota; atau b. gubernur yang bersangkutan bagi orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan antarkabupaten/kota dalam wilayah provinsi, pelabuhan antarprovinsi, dan pelabuhaninternasional. (2) Izin usaha angkutan sungai dan danau diberikan oleh: a. bupati/ walikota sesuai dengan domisili orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha; atau b. Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berdomisili di Daerah Khusus Ibukota Jakarta. (4) Selain memiliki izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk angkutan sungai dan danau kapal yang dioperasikan wajib memilki izin trayek yang diberikan oleh:

1

a. bupati/ walikota yang bersangkutan bagi kapal yang melayani trayek dalam wilayah kabupaten/ kota; b. gubernur provinsi yang bersangkutan bagi kapal yang melayani trayek antar kabupaten/ kota dalam wilayah provinsi; atau c. Menteri bagi kapal yang melayani trayek antarprovinsi dan/ atau antar negara. (5) Izin usaha angkutan penyeberangan diberikan oleh: a. bupati/ walikota sesuai dengan domisili badan usaha; atau b. Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk badan usaha yang berdomisili di Daerah Khusus Ibukota Jakarta. (6) Selain memilik izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5) untuk angkutan penyeberangan, kapal yang dioperasikan wajib memiliki persetujuan pengoperasian kapal yang diberikan oleh: a. bupati/walikota yang bersangkutan bagi kapal yang melayani lintas pelabuhan dalam wilayah kabupaten/kota; b. gubernur provinsi yang bersangkutan bagi kapal yang melayani lintas pelabuhan antarkabupaten/kota dalam provinsi; dan c. Menteri bagi kapal yang melayani lintas pelabuhan antarprovinsi dan/atau antarnegara. Pasal 29 (1) Untuk mendapatkan izin usaha angkutan laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) badan usaha wajib memiliki kapal berbendera Indonesia dengan ukuran sekurang-kurangnya GT 175 (seratus tujuh puluh lima Gross Tonnage). (2) Orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha dapat melakukan kerja sama dengan perusahaan angkutan laut asing atau badan hukum asing atau warga negara asing dalam bentuk usaha patungan (joint venture) dengan membentuk perusahaan angkutan laut yang memiliki kapal berbendera Indonesia paling sedikit 1 (satu) unit kapal dengan ukuran GT 5000 (lima ribu Gross Tonnage) dan diawaki oleh awak berkewarganegaraan Indonesia. Pasal 30 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan perizinan angkutan di perairan diatur dengan Peraturan Pemerintah

2

B. Muatan PP 20 Tahun 2010, BAB VII PERIZINAN. Bagian Kesatu Umum Pasal 92. Badan usaha atau orang perseorangan warga Negara Indonesia yang akan melakukan kegiatan usaha angkutan di perairan wajib memiliki: a. izin usaha angkutan di perairan; b. izin usaha jasa terkait dengan angkutan di perairan; dan/atau c. izin operasi angkutan di perairan. Bagian Kedua Izin Usaha Angkutan di Perairan Paragraf 1 Umum Pasal 93 Izin usaha angkutan di perairan terdiri atas: a. izin usaha angkutan laut; b. izin usaha angkutan laut pelayaran-rakyat; c. izin usaha angkutan sungai dan danau; dan d. izin usaha angkutan penyeberangan. Paragraf 2 Izin Usaha Angkutan Laut Pasal 94 (1) Izin usaha angkutan laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf a diberikan oleh: a. Menteri bagi badan usaha yang melakukan kegiatan pada lintas pelabuhan antarprovinsi dan internasional; b. gubernur provinsi yang bersangkutan bagi badan usaha yang berdomisili dalam wilayah provinsi dan beroperasi pada lintas pelabuhan antarkabupaten/kota dalam wilayah provinsi; atau c. bupati/walikota yang bersangkutan bagi badan usaha yang berdomisili dalam wilayahkabupaten/kota dan beroperasi pada lintas pelabuhan dalam wilayah kabupaten/kota. (2) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah memenuhi persyaratan: a. administrasi; dan b. teknis. (3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi: a. memiliki akta pendirian perusahaan; b. memiliki nomor pokok wajib pajak perusahaan; c. memiliki penanggung jawab; d. menempati tempat usaha, baik berupa milik sendiri maupun sewa, berdasarkan surat keterangan domisili perusahaan dari instansi yang berwenang; dan e. memiliki tenaga ahli di bidang ketatalaksanaan, nautis, dan/atau teknis pelayaran niaga. 3

(4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi: a. memiliki kapal motor berbendera Indonesia yang laik laut dengan ukuran paling kecil GT 175 (seratus tujuh puluh lima Gross Tonnage); b. memiliki kapal tunda berbendera Indonesia yang laik laut dengan daya motor penggerak paling kecil 150 (seratus lima puluh) tenaga kuda (TK) dengan tongkang berukuran paling kecil GT 175 (seratus tujuh puluh lima Gross Tonnage); c. memiliki kapal tunda berbendera Indonesia yang laik laut dengan ukuran paling kecil GT 175 (seratus tujuh puluh lima Gross Tonnage); atau d. memiliki tongkang bermesin berbendera Indonesia yang laik laut dengan ukuran paling kecil GT 175 (seratus tujuh puluh lima Gross Tonnage). (5) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama perusahaan angkutan laut masih menjalankan kegiatan usahanya dan dievaluasi setiap 2 (dua) tahun sekali oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. Pasal 95 (1) Untuk memperoleh izin usaha angkutan laut, badan usaha mengajukan permohonan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya disertai dengan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (3) dan ayat (4). (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya melakukan penelitian atas persyaratan permohonan izin usaha angkutan laut dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterima permohonan secara lengkap. (3) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (3) dan ayat (4) belum terpenuhi, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya mengembalikan permohonan secara tertulis kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan. (4) Permohonan yang dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diajukan kembali kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya setelah permohonan dilengkapi. (5) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) telah terpenuhi, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya menerbitkan izin usaha angkutan laut. Pasal 96 (1) Orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha dapat melakukan kerja sama dengan perusahaan angkutan laut asing, badan hukum asing, atau warga negara asing dalam bentuk usaha patungan (joint venture) dengan membentuk perusahaan angkutan laut yang memiliki kapal berbendera Indonesia paling sedikit 1 (satu) unit dengan

4

ukuran paling kecil GT 5.000 (lima ribu Gross Tonnage) dan diawaki oleh awak kapal berkewarganegaraan Indonesia. (2) Batasan kepemilikan modal asing dalam perusahaan angkutan laut patungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan di bidang penanaman modal dan wajib dipenuhi selama perusahaan tersebut masih menjalankan usahanya. Pasal 97 (1) Pemegang izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (5) wajib: a. melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam izin usaha angkutan laut; b. melakukan kegiatan operasional secara nyata dan terus menerus paling lama 3 (tiga) bulan sejak izin usaha diterbitkan; c. mematuhi semua ketentuan peraturan perundangundangan di bidang pelayaran serta ketentuan peraturan perundang-undangan; d. menyediakan fasilitas untuk angkutan pos; e. melaporkan secara tertulis kepada pejabat pemberi izin apabila terjadi perubahan nama direktur utama atau nama penanggungjawab dan/atau nama pemilik, nomor pokok wajib pajak perusahaan, domisili perusahaan, dan status kepemilikan kapal paling lama 14 (empat belas) hari setelah terjadinya perubahan tersebut; f. memberikan prioritas akomodasi untuk taruna atau calon perwira yang melakukan praktek kerja laut; g. melaporkan secara tertulis kepada pejabat pemberi izin semua data kapal milik dan/ataukapal charter serta kapal yang dioperasikan; dan h. melaporkan secara tertulis kepada pejabat pemberi izin setiap pembukaan kantor cabang perusahaan angkutan laut. (2) Pemegang izin perusahaan angkutan laut dalam melakukan kegiatan usahanya, wajib menyampaikan laporan: a. perkembangan komposisi kepemilikan modal perusahaan paling lama 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun kepada pejabat pemberi izin; b. kinerja keuangan perusahaan paling lama 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun kepada pejabat pemberi izin; c. kedatangan dan keberangkatan kapal (LK3), daftar muatan di atas kapal (cargo manifest) kepada Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan atau Unit Penyelenggara Pelabuhan setempat; d. bulanan kegiatan kunjungan kapal kepada Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan atau Unit Penyelenggara Pelabuhan setempat, paling lama dalam 14 (empat belas) hari pada bulan berikutnya yang merupakan rekapitulasi dari laporan kedatangan dan keberangkatan kapal;dan e. tahunan kegiatan perusahaan kepada pejabat pemberi izin, paling lama tanggal 1Februari pada tahun berjalan yang merupakan rekapitulasi dari realisasi perjalanan kapal. Pasal 98 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian izin usaha angkutan laut diatur dengan Peraturan Menteri.

5

Paragraf 3 Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran-Rakyat Pasal 99 (1) Izin usaha angkutan laut pelayaran-rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf b diberikan oleh: a. gubernur yang bersangkutan bagi orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan antarkabupaten/kota dalam wilayah provinsi, pelabuhan antarprovinsi, dan pelabuhan internasional; atau b. bupati/walikota yang bersangkutan bagi orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berdomisili dalam wilayah kabupaten/kota dan beroperasi pada lintas pelabuhan dalam wilayah kabupaten/kota. (2) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah memenuhi persyaratan: a. administrasi; dan b. teknis. (3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi: a. memiliki akta pendirian perusahaan bagi pemohon berbentuk badan usaha atau kartu tanda penduduk bagi orang perseorangan warga negara Indonesia yang mengajukan permohonan izin usaha angkutan laut pelayaran-rakyat; b. memiliki nomor pokok wajib pajak; c. memiliki penanggung jawab; d. menempati tempat usaha, baik berupa milik sendiri maupun sewa, berdasarkan surat keterangan domisili dari instansi yang berwenang; dan e. memiliki paling sedikit 1 (satu) orang tena ga ahli di bidang ketatalaksanaan, nautis tingkat dasar, atau teknis pelayaran niaga tingkat dasar. (4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi: a. kapal layar (KL) berbendera Indonesia yang laik laut dan digerakkan sepenuhnya dengan tenaga angin; b. kapal layar motor (KLM) tradisional berbendera Indonesia yang laik laut berukuran sampai dengan GT 500 (lima ratus Gross Tonnage) dan digerakkan oleh tenaga angin sebagai penggerak utama dan motor sebagai tenaga penggerak bantu; atau c. kapal motor (KM) berbendera Indonesia yang laik laut berukuran paling kecil GT 7 (tujuh Gross Tonnage) serta paling besar GT 35 (tiga puluh lima Gross Tonnage) yang dibuktikan dengan salinan grosse akta, surat ukur, dan sertifikat keselamatan kapal yang masih berlaku. (5) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama perusahaan angkutan laut pelayaran-rakyat masih menjalankan kegiatan usahanya dan dievaluasi setiap 2 (dua) tahun sekali oleh gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

6

Pasal 100 (1) Untuk memperoleh izin usaha angkutan laut pelayaranrakyat, orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha mengajukan permohonan kepada gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya disertai dengan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (3) dan ayat (4). (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya melakukan penelitian atas persyaratan permohonan izin usaha angkutan laut pelayaran-rakyat dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterima permohonan secara lengkap. (3) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (3) dan ayat (4) belum terpenuhi, gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya mengembalikan permohonan secara tertulis kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan. (4) Permohonan yang dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diajukan kembali kepada gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya setelah permohonan dilengkapi. (5) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) telah terpenuhi, gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya memberikan izin usaha angkutan laut pelayaran-rakyat. (6) Izin usaha angkutan laut pelayaran-rakyat yang telah diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus dilaporkan oleh gubernur atau bupati/walikota secara berkala setiap 6 (enam) bulan kepada Menteri untuk dijadikan bahan penyusunan sistem informasi angkutan di perairan. Pasal 101 (1) Pemegang izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (5) wajib: a. melaksanakan ketentuan yang telah ditetapkan dalam izin usaha angkutan laut pelayaran-rakyat; b. melakukan kegiatan operasional secara terus menerus paling lama 6 (enam) bulan setelah izin usaha diterbitkan; c. mematuhi semua ketentuan peraturan perundangundangan di bidang pelayaran serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya; d. melaporkan secara tertulis kepada pejabat pemberi izin apabila terjadi perubahan nama direktur atau penanggung jawab atau pemilik dan domisili perusahaan, nomor pokok wajib pajak perusahaan serta status kepemilikan kapalnya paling lama 14 (empat belas) hari setelah terjadi perubahan; e. melaporkan secara tertulis kepada pejabat pemberi izin semua data kapal milik atau kapal yang dioperasikan; dan f. melaporkan secara tertulis kepada pejabat pemberi izin setiap pembukaan kantor cabang. (2) Pemegang izin perusahaan angkutan laut pelayaranrakyat dalam melakukan kegiatan usahanya wajib menyampaikan: a. rencana kedatangan kapal paling lama 24 (dua puluh empat) jam sebelum kapal tiba di pelabuhan dan keberangkatan kapal setelah 7

b. c.

d.

e.

pemuatan/pembongkaran selesai dilakukan dan menyelesaikan kewajiban lainnya di pelabuhan kepada Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan atau Unit Penyelenggara Pelabuhan setempat; laporan bulanan kegiatan kunjungan kapal kepada Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan atau Unit Penyelenggara Pelabuhan setempat paling lama 14 (empat belas) hari pada bulan berikutnya yang merupakan rekapitulasi dari laporan kedatangan dan keberangkatan kapal; realisasi perjalanan kapal kepada pejabat pemberi izin bagi kapal dengan trayek tetap dan teratur paling lama 14 (empat belas) hari sejak kapal menyelesaikan 1 (satu) perjalanan (round voyage), sedangkan bagi kapal dengan trayek tidak tetap dan tidak teratur pada setiap 1 (satu) bulan; dan laporan tahunan kegiatan perusahaan kepada pejabat pemberi izin dengan tembusan kepada Menteri paling lama tanggal 1 Februari pada tahun berjalan yang merupakan rekapitulasi dari laporan realisasi perjalanan kapal.

Pasal 102 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian izin usaha angkutan laut pelayaranrakyat diatur denganPeraturan Menteri. Paragraf 4 Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau Pasal 103 (1) Izin usaha angkutan sungai dan danau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf c diberikan oleh: a. Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, untuk orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berdomisili di Daerah Khusus Ibukota Jakarta; atau b. bupati/walikota, sesuai dengan domisili orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha. (2) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah memenuhi persyaratan: a. memiliki akta pendirian perusahaan bagi pemohon yang berbentuk badan hukum Indonesia atau kartu tanda penduduk bagi warga negara Indonesia perorangan; b. memiliki nomor pokok wajib pajak; c. memiliki penanggungjawab; d. menempati tempat usaha, baik berupa milik sendiri maupun sewa, berdasarkan surat keterangan domisili dari instansi yang berwenang; dan e. pernyataan tertulis sanggup memiliki paling sedikit 1 (satu) unit kapal yang memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal. (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama perusahaan angkutan sungai dan danau masih menjalankan kegiatan usahanya.

8

Pasal 104 (1) Untuk memperoleh izin usaha angkutan sungai dan danau, setiap orang atau badan usaha mengajukan permohonan kepada Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya disertai dengan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (2). (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya melakukan penelitian atas persyaratan permohonan izin usaha angkutan sungai dan danau dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterima permohonan secara lengkap. (3) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (2) belum terpenuhi, Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya mengembalikan permohonan secara tertulis kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan. (4) Permohonan yang dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diajukan kembali kepada Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya setelah permohonan dilengkapi. (5) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) telah terpenuhi, Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta atau bupati/walikota sesuai dengankewenangannya menerbitkan izin usaha angkutan sungai dan danau. Pasal 105 (1) Selain memiliki izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (5), kapal yang akan dioperasikan wajib memiliki izin trayek. (2) Izin trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh: a. Menteri, untuk kapal yang melayani trayek antarprovinsi dan/atau antarnegara; b. gubernur, untuk kapal yang melayani trayek antarkabupaten/kota dalam wilayah provinsi yang bersangkutan; atau c. bupati/walikota, untuk kapal yang melayani trayek dalam wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan. (3) Izin trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setelah memiliki kapal yang laik laut yang dibuktikan dengan grosse akta dan dilengkapi dengan rencana pola trayek. (4) Izin trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang. Pasal 106 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian izin usaha dan izin trayek kapal angkutan sungai dan danau diatur dengan Peraturan Menteri.

9

Paragraf 5 Izin Usaha Angkutan Penyeberangan Pasal 107 (1) Izin usaha angkutan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf d. diberikan oleh: a. Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk badan usaha yang berdomisili di Daerah Khusus Ibukota Jakarta; atau b. bupati/walikota sesuai dengan domisili badan usaha. (2) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah memenuhi persyaratan: a. memiliki akta pendirian perusahaan; b. memiliki nomor pokok wajib pajak perusahaan; c. memiliki penanggung jawab; d. menempati tempat usaha, baik berupa milik sendiri maupun sewa berdasarkan surat keterangan domisili dari instansi yang berwenang; e. pernyataan tertulis sanggup memiliki kapal berbendera Indonesia yang memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal; dan f. memiliki tenaga ahli di bidang ketatalaksanaan, nautis, dan/atau teknis pelayaran niaga. (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama perusahaan angkutan penyeberangan masih menjalankan kegiatan usahanya. Pasal 108 (1) Untuk memperoleh izin usaha angkutan penyeberangan, badan usaha mengajukan permohonan kepada Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya disertai dengan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (2). (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya melakukan penelitian atas persyaratan permohonan izin usaha angkutan penyeberangan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterima permohonan secara lengkap. (3) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (2) belum terpenuhi, Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya mengembalikan permohonan secara tertulis kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan. (4) Permohonan yang dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diajukan kembali kepada Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya setelah permohonan dilengkapi. (5) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) telah terpenuhi, Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya menerbitkan izin usaha angkutan penyeberangan.

10

Pasal 109 (1) Selain memiliki izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (5), kapal yang akan dioperasikan wajib memiliki persetujuan pengoperasian kapal. (2) Persetujuan pengoperasian kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh: a. Menteri, untuk kapal yang melayani penyeberangan antarprovinsi dan/atau b. antarnegara; c. gubernur, untuk kapal yang melayani penyeberangan antarkabupaten/kota dalam provinsi; atau d. bupati/walikota, untuk kapal yang melayani penyeberangan dalam kabupaten/kota provinsi. (3) Persetujuan pengoperasian kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setelah memiliki kapal yang laik laut yang dibuktikan dengan grosse akta. (4) Persetujuan pengoperasian kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang. Pasal 110 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian izin usaha dan persetujuan pengoperasian kapal angkutan penyeberangan diatur dengan Peraturan Menteri. C. Muatan PM 93 Tahun 2013. BAB IV.Pengusahaan Angkutan Laut Bagian Kesatu Tata Cara Pemberian Izin Usaha Angkutan Laut Pasal 68 (1) Usaha angkutan laut dilakukan oleh perusahaanangkutan laut nasional yang Berbadan Hukum Indonesia (BHI) berbentuk Perseroan Terbatas (PT), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau Koperasi, yang didirikan khusus untuk usaha itu. (2) Untuk dapat melakukan kegiatan angkutan laut,perusahaan angkutan laut nasional wajib memiliki Pasal 69 (1) Untuk memperoleh izin usaha angkutan laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2), a. administrasi; dan b. teknis. (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. memiliki akta pendirian perusahaan atau koperasi yang dilampiri dengan surat keputusan pengesahan akta pendirian perseroan dari instansi yang berwenang; b. memiliki modal dasar paling sedikit Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) dan modal disetor paling sedikit Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah); c. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak perusahaan atau koperasi; d. memiliki penanggung jawab yang merupakan pemimpin tertinggi perusahaan atau koperasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

11

e. menempati tempat usaha, baik berupa milik sendiri maupun sewa, berdasarkan surat keterangan domisili perusahaan atau koperasi dari instansi yang berwenang; dan f. memiliki paling sedikit 1 (satu) orang tenaga ahli setingkat Diploma III di bidang ketatalaksanaan, nautis, atau teknis pelayaran niaga, yang dibuktikan dengan salinan ijazah yang dilegalisir oleh instansi yang berwenang; g. memiliki rencana usaha dan rencana pengoperasian kapal (bussines plan). (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. memiliki kapal motor berbendera Indonesia yang laik laut dengan ukuran paling kecil GT 175 (seratus tujuh puluh lima Gross Tonnage) secara kumulatif; b. memiliki kapal tunda berbendera Indonesia yang laik laut paling sedikit 1 (satu) unit dengan daya motor penggerak paling kecil 150 (seratus lima puluh) tenaga kuda (TK) dengan paling sedikit 1 (satu) unit tongkang berukuran paling kecil GT 175 (seratus tujuh puluh lima Gross Tonnage); c. memiliki kapal tunda berbendera Indonesia yang laik laut paling sedikit 1 (satu) unit dengan ukuran paling kecil GT 175 (seratus tujuh puluh lima Gross Tonnage); atau d. memiliki tongkang bermesin berbendera Indonesia yang laik laut paling sedikit 1 (satu) unit dengan ukuran paling kecil GT 175 (seratus tujuh puluh limaGross Tonnage). (4) Tongkang bermesin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d termasuk tongkang yang memiliki mesin selain mesin penggerak sesuai dengan penggunaannya dilampiri dengan General Arrangement (GA). (5) Kepemilikan kapal berbendera Indonesia yang laik laut sesuai persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dapat dibuktikan melalui; a. grosse akta kapal; b. surat ukur kapal yang masih berlaku; c. sertifikat keselamatan kapal yang masih berlaku; dan d. crew list bagi tongkang bermesin. (6) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama pelaksana kegiatan angkutan laut masih menjalankan kegiatan usahanya dan dievaluasi setiap 2 (dua) tahun sekali oleh Direktur Jenderal. (7) Kapal berbendera Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang proses kepemilikan kapalnya dilakukan melalui leasing (sewa guna usaha), dari perusahaan leasing harus ada pernyataan bahwa tidak keberatan kapalnya digunakan sebagai persyaratan izin usaha. (8) Penggunaan kapal berbendera Indonesia yang berstatus leasing sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat dilakukan jika pembayaran untuk proses kepemilikan kapalnya telah mencapai paling kecil 60 % (enam puluh persen) dari harga kapal yang dibuktikan dengan dokumen pembayaran yang sah. Pasal 70 (1) Orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha dapat melakukan kerja sama dengan perusahaan angkutan laut asing, badan hukum asing, atau warga negara asing dalam bentuk usaha patungan (joint venture) dengan membentuk perusahaan angkutan laut yang memiliki paling sedikit I (satu) unit kapal berbendera Indonesia dengan ukuran paling kecil GT 5.000 (lima ribu Gross Tonnage) dan diawaki oleh awak kapalberkewarganegaraan Indonesia. 12

(2) Ketentuan persyaratan administrasi untuk usaha patungan (joint venture) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. memiliki akta pendirian perusahaan yang dilampiri dengan surat keputusan pengesahan akta pendirian perseroan dari instansi yang berwenang; b. memiliki modal dasar paling sedikit Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dan modal disetor paling sedikit Rp. 2.500.000.000,-. (dua milyar lima ratus juta rupiah); c. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak perusahaan; d. memiliki penanggung jawab yang merupakan pemimpin tertinggi perusahaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; e. menempati tempat usaha, baik berupa milik sendiri maupun sewa, berdasarkan surat keterangan domisili perusahaan dari instansi yang berwenang; dan f. memiliki paling sedikit 1 (satu) orang tenaga ahli g. dengan pendidikan paling rendah Diploma III di bidang ketatalaksanaan, nautis, atau teknis pelayaran niaga, yang dibuktikan dengan salinan ijazah yang dilegalisir oleh instansi berwenang. (3) Batasan kepemilikan modal asing dalam perusahaan angkutan laut patungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal dan wajib dipenuhi selama perusahaan tersebut masih menjalankan usahanya. Pasal 71 (1) Untuk memperoleh izin usaha angkutan laut, badan usaha mengajukan permohonan kepada: a. Direktur Jenderal bagi perusahaan yang melakukan kegiatan pada lintas pelabuhan antarprovinsi dan internasional; b. Gubernur bagi perusahaan yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan antarkabupaten/ kota dalam wilayah provinsi setempat; c. Bupati atau Walikota bagi perusahaan yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan dalam wilayah kabupaten/kota setempat. (2) Permohonan izin usaha angkutan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan format Contoh 51 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini. (3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya melakukan penelitian atas persyaratan permohonan izin usaha angkutan laut dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterima permohonan secara lengkap. (4) Penelitian atas persyaratan permohonan izin usaha angkutan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan terhadap dokumen persyaratan administrasi dan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) dan ayat (3). (5) Dalam melakukan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Direktur Jenderal, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya dapat melakukan konfirmasi status hukum kapal ke kantor Syahbandar atau Unit Penyelenggara Pelabuhan tempat kapal didaftarkan. (6) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) dan ayat (3) belum terpenuhi, Direktur Jenderal, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya mengembalikan permohonan secara tertulis kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan. 13

(7)

Permohonan yang dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diajukan kembali kepada Direktur Jenderal, Gubernur, atau Bupati / Walikota sesuai dengan kewenangannya setelah persyaratan dilengkapi. (8) Permohonan yang diajukan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (7) harus dibuat sebagai permohonan baru. (9) Pengembalian permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disertai dengan alasan-alasan pengembalian dengan menggunakan format Contoh 52 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini. (10) Apabila hasil penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah terpenuhi, Direktur Jenderal, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya menerbitkan izin usaha angkutan laut dengan menggunakan format Contoh 53 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini. Pasal 72 (1) Perusahaan angkutan laut nasional yang telah mendapatkan izin usaha, wajib: a. melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam izin usaha angkutan laut; b. melakukan kegiatan operasional secara nyata dan terus menerus sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak izin usaha diterbitkan; c. mematuhi semua ketentuan peraturan perundangundangan di bidang pelayaran serta ketentuan peraturan perundang-undangan; d. menyediakan fasilitas untuk angkutan pos; d. provide facilities for the postal transport; e. melaporkan secara tertulis kepada pejabat pemberi izin apabila terjadi perubahan nama direktur utama atau nama penanggung jawab dan/atau nama pemilik, nomor pokok wajib pajak perusahaan, f. domisili perusahaan, dan status kepemilikan kapal paling lama 14 (empat belas) hari setelah terjadinya perubahan tersebut; g. memberikan prioritas akomodasi untuk taruna atau calon perwira yang melakukan praktek kerja laut; h. melaporkan secara tertulis kepada DirekturJenderal semua data kapal milik dan/ atau kapal charter serta kapal yang dioperasikan; i. melengkapi semua kapal yang dimiliki dengan spesifikasi kapal sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL); dan j. melaporkan secara tertulis kepada pejabat pemberi izin setiap pembukaan kantor cabang perusahaan angkutan laut. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir e, harus dilampiri dengan salinan: a. Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL); b. akta perubahan perseroan, bagi perubahan namadirektur utama dan/atau nama penanggung jawab dan/atau nama pemilik; c. KTP direktur utama atau penanggung jawab, bagiperubahan nama direktur utama dan/atau nama d. nomor pokok wajib pajak perusahaan, bagi perubahan nomor pokok wajib pajak perusahaan dan/atau domisili perusahaan; e. surat keterangan domisili perusahaan, bagi perubahan nomor pokok wajib pajak perusahaan dan/atau domisili perusahaan; dan f. grosse akta sebagai bukti kepemilikan kapal. (3) Berdasarkan laporan perubahan nama direktur utama atau nama penanggung jawab dan/atau nama pemilik, nomor pokok wajib pajak perusahaan, domisili perusahaan, dan status kepemilikan kapal sebagaimana 14

dimaksud pada ayat (1) huruf e, Direktur Jenderal, Gubernur, atau Bupati / Walikota sesuai kewenangannya menerbitkan surat keterangan perubahan nama direktur utama atau nama penanggung jawab dan/atau nama pemilik, nomor pokok wajib pajak perusahaan, domisili perusahaan, dan status kepemilikan kapal yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL). Pasal 73 (1) Dalam hal terjadi perubahan nama perusahaan maka perusahaan angkutan laut nasional harus menyampaikan permohonan untuk diterbitkanpenyesuaian izin usaha atas nama perusahaan yang baru dengan melampirkan persyaratan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) disertai dengan melampirkan Surat Izin Usaha Perusahaan AngkutanLaut (SIUPAL) asli terakhir. (2) Berdasarkan permohonan penyesuaian izin usaha atau izin operasi atas adanya perubahan nama perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL) dan Surat Izin Operasi Perusahaan Angkutan Laut Khusus (SIOPSUS) yang baru. Pasal 74 Pemegang izin perusahaan angkutan laut dalam melakukan kegiatan usahanya, wajib menyampaikan laporan: a. perkembangan komposisi kepemilikan modal perusahaan paling lama 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun kepada Direktur Jenderal; b. kinerja keuangan perusahaan paling lama 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun kepada Direktur Jenderal; c. rencana kedatangan dan/atau keberangkatan kapal(LK3) serta laporan daftar muatan di atas kapal (cargo manifest) kepada Penyelenggara Pelabuhan; d. bulanan kegiatan kunjungan kapal kepada Penyelenggara Pelabuhan paling lama 14 (empat belas) hari pada bulan berikutnya yang merupakan rekapitulasi dari laporan kedatangan dan keberangkatan kapal dengan menggunakan format Contoh 4 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini; e. realisasi pengoperasian kapal (voyage report) kepada Direktur Jenderal bagi kapal-kapal dengan trayek tetap dan teratur atau liner selambatlambatnya dalam 14 (empat belas) hari sejak kapal tersebut menyelesaikan 1 (satu) perjalanan (round voyage), sedangkan bagi kapal-kapal dengan trayek tidak tetap dan tidak teratur atau tramper pada setiap 1 (satu) bulan menggunakan format Contoh 5a pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini; f. perubahan armada; dan g. tahunan kegiatan perusahaan kepada Direktur Jenderal, paling lama tanggal 28 Februari pada tahun berjalan yang merupakan rekapitulasi dari laporan realisasi pengoperasian kapal (voyage report) dengan menggunakan format Contoh 5a, Contoh 5b, Contoh 5c, Contoh 5d, Contoh 5e, dan Contoh 5f pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini. Pasal 75 (1) Perusahaan angkutan laut nasional dengan kepemilikan modal 100% (seratus persen) dalam negeri yang berubah statusnya menjadi perusahaan angkutan laut nasional dengan penanaman modal asing 15

(joint venture), wajib melaporkan perubahan statusnya kepada Direktur Jenderal, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.

16

(2) Laporan perubahan status sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan: a. administrasi; dan b. teknis. (3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi: a. salinan akta perusahaan dan perubahannya; b. salinan Nomor Pokok Wajib Pajak perusahaan; dan c. salinan Izin Penanaman Modal Asing di bidang usaha angkutan laut dari instansi yang berwenang. (4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi sekurang-kurangnya memiliki 1 (satu) unit kapal berbendera Indonesia yang laik laut berukuran minimal GT 5.000 (lima ribu Gross Tonnage) yang dibuktikan dengan: a. grosse akta kapal asli; b. surat ukur kapal yang masih berlaku; dan c. sertifikat keselamatan kapal yang masih berlaku. (5) Salinan Izin Penanaman Modal Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, batasan kepemilikan modal asing diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal. Pasal 76 (1) Direktur Jenderal, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya melakukan penelitian atas persyaratan administrasi dan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (3) dan ayat (4). (2) Dalam hal persyaratan administrasi dan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (3) dan ayat (4) belum terpenuhi, Direktur Jenderal, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya mengembalikan permohonan secara tertulis kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan. (3) Permohonan yang dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan kembali kepada Direktur Jenderal, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya setelah permohonan dilengkapi. (4) Pengembalian permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan alasan-alasan pengembalian dengan menggunakan format Contoh 54 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini. (5) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terpenuhi, Direktur Jenderal, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya mencatat dan menerbitkan keterangan perubahan status perusahaan angkutan laut patungan (joint venture) dengan menggunakan format Contoh 55 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini. Pasal 77 (1) Perusahaan patungan (joint venture) yang tidak memenuhi persyaratan administrasi dan teknis perubahan status perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2), izin usahanya akan dicabut. (2) Perusahaan patungan (joint venture) yang tidak melaporkan perubahan status perusahaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) akan dikenakan sanksi. (3) Pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prosedur pemberian sanksi. 17

Pasal 78 Perusahaan angkutan laut patungan (joint venture) yang berubah statusnya menjadi perusahaan angkutan laut terbuka (Tbk), wajib melaporkan perubahan statusnya kepada Direktur Jenderal, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya. Pasal 79 Direktur Jenderal, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangannya mencatat dan menerbitkan keterangan perubahan status perusahaan angkutan laut patungan (joint venture) terbuka (Tbk) dengan menggunakan format Contoh 56 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini. Bagian Ketiga Tata Cara Pemberian Izin Operasi Angkutan Laut Khusus Pasal 84 Untuk dapat melakukan kegiatan angkutan laut khusus pelaksana kegiatan angkutan laut khusus wajib memiliki izin operasi yang diberikan oleh Direktur Jenderal. Pasal 85 (1) Izin operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 diberikan setelah memenuhi persyaratan: a. administrasi; dan b. teknis. (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. memiliki izin usaha atau keterangan terdaftar dari instansi pembina usaha pokoknya disertai salinan akta pendirian perusahaan yang dilampiri surat keputusan pengesahan akta pendirian perseroan dari instansi yang berwenang; b. memiliki nomor pokok wajib pajak perusahaan; c. memiliki penanggung jawab yang merupakan pemimpin tertinggi perusahaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; d. menempati tempat usaha, baik berupa milik sendiri maupun sewa, berdasarkan surat keterangan domisili perusahaan dari instansi yang berwenang, yang dibuktikan dengan bukti kepemilikan atau perjanjian sewa; e. memiliki paling sedikit 1 (satu) orang tenaga ahli setingkat Diploma III di bidang ketatalaksanaan, nautis, atau teknis pelayaran niaga, yang dibuktikan dengan salinan ijazah yang dilegalisir oleh instansi yang berwenang; dan f. memiliki rencana usaha dan rencana pengoperasian kapal (bussines plan). (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. memiliki paling sedikit 1 (satu) unit kapal berbendera Indonesia yang laik laut dengan ukuran dan tipe kapal disesuaikan dengan jenis usaha pokoknya; dan b. memiliki sekurang-kurangnya 1 (satu) orang tenaga ahli setingkat Diploma III di bidang ketatalaksanaan dan/ atau nautika dan/ atau teknika pelayaran niaga. (4) Kapal berbendera Indonesia yang laik laut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a harus dapat dibuktikan dengan melampirkan: 18

a. grosse akta kapal; b. surat ukur kapal yang masih berlaku;; c. sertifikat keselamatan kapal yang masih berlaku; dan d. sertifikat klasifikasi. (5) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama pelaksana kegiatan angkutan laut khusus masih menjalankan kegiatan usahanya dan dievaluasi setiap (dua) tahun sekali oleh Direktur Jenderal Pasal 86 (1) Untuk memperoleh izin operasi angkutan laut khusus, penyelenggara kegiatan angkutan laut khusus harus mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal dengan menggunakan format Contoh 65 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini. (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal melakukan penelitian atas persyaratan permohonan izin operasi angkutan laut khusus dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterima permohonan secara lengkap. (3) Penelitian atas persyaratan permohonan izin operasi angkutan laut khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap dokumen persyaratan administrasi dan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (2) dan ayat (3). (4) Dalam melakukan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Direktur Jenderal dapat melakukan konfirmasi status hukum kapal ke kantor syahbandar atau kantor unit penyelenggara pelabuhan dimana kapal didaftarkan. (5) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum terpenuhi, Direktur Jenderal mengembalikan permohonan secara tertulis kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan. (6) Permohonan yang dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat diajukan kembali kepada Direktur Jenderal setelah permohonan dilengkapi. (7) Permohonan yang diajukan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus dibuat sebagai permohonan baru. (8) Pengembalian permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disertai dengan alasan-alasan pengembalian dengan menggunakan format Contoh 66 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini. (9) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah terpenuhi, Direktur Jenderal menerbitkan izin operasi angkutan laut khusus dengan menggunakan format Contoh 67 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini.

Pasal 87 (1) Penyelenggara kegiatan angkutan laut khusus yang telah mendapatkan izin operasi, wajib: a. melakukan kegiatan operasional secara terus menerus paling lama 3 (tiga) bulan setelah izin usaha diterbitkan; b. mematuhi ketentuan peraturan perundangundangan di bidang pelayaran dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya; c. memberikan prioritas akomodasi untuk taruna atau siswa yang melaksanakan praktek kerja laut; 19

d. menyampaikan laporan bulanan secara tertulis kepada pejabat pemberi izin; e. melaporkan secara tertulis pengoperasian kapal milik dan/atau kapal charter setiap 3 (tiga) bulan kepada pejabat pemberi izin; f. melaporkan secara tertulis apabila terjadi perubahan nama direktur utama atau nama penanggung jawab dan/atau nama pemilik, nomor pokok wajib pajak perusahaan, dan domisili perusahaan kepada pejabat pemberi izin; g. melaporkan setiap terjadi penambahan atau pengurangan kapal yang dimiliki atau dioperasikan dan mendaftarkan untuk mendapatkan spesifikasi kapal; dan h. melaporkan secara tertulis realisasi pengoperasian kapal (voyage report) kepada pejabat pemberi izin. (2) Laporan perubahan nama direktur utama atau nama penanggung jawab dan/ atau nama pemilik, nomor pokok wajib pajak perusahaan, dan domisili perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, harus disertai dengan salinan: a. Surat Izin Operasi Perusahaan Angkutan Laut Khusus (SIOPSUS); b. akte perubahan perseroan, bagi perubahan nama direktur utama atau nama penanggung jawab dan/atau nama pemilik; c. Kartu Tanda Penduduk direktur utama atau penanggung jawab, bagi perubahan nama direktur utama atau nama penanggung jawab dan/atau nama pemilik; d. nomor pokok wajib pajak perusahaan, bagi perubahan nomor pokok wajib pajak perusahaan; dan e. surat keterangan domisili perusahaan, bagi domisili perusahaan. (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal menerbitkan surat keterangan perubahan nama direktur utama atau nama penanggung jawab dan/atau nama pemilik, nomor pokok wajib pajak perusahaan, dan domisili perusahaan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Izin Operasi Perusahaan Angkutan Laut Khusus (SIOPSUS). Pasal 88 Pemegang izin operasi perusahaan angkutan laut khusus dalam melakukan kegiatan usahanya, wajib menyampaikan laporan: a. kedatangan dan keberangkatan kapal (LK3), daftar muatan di atas kapal (cargo manifest) kepada Penyelenggara Pelabuhan; b. bulanan kegiatan kunjungan kapal kepada Penyelenggara Pelabuhan, paling lama dalam 14 (empat belas) hari pada bulan berikutnya yang merupakan rekapitulasi dari laporan kedatangan dan c. keberangkatan kapal; d. realisasi pengoperasian kapal (voyage report) kepada pejabat pemberi izin setiap 3 (tiga) bulan sekali dalam jangka waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari pada bulan berikutnya dengan menggunakan format Contoh 62 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini; dan e. tahunan kegiatan perusahaan kepada pejabat pemberi izin, paling lama tanggal 1 Februari pada tahun berjalan yang merupakan rekapitulasi dari laporan realisasi pengoperasian kapal (voyage report) dengan menggunakan format Contoh 5a, Contoh 5b, Contoh 5c, Contoh 5d, Contoh 5e, dan Contoh 5f pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini. (PM.93/2013).

20

II.

URAIAN KEGIATAN Kegiatan Evaluasi dilaksanakan guna tertib administrasi/ teknis, menghindari persaingan usaha yang tidak sehat serta percepatan pertumbuhan ekonomi maritim maka dilaksanakan evaluasi Siupal/ Siopsus sesuai yang diamanankan oleh pereturan-peraturan tersebut butir I diatas. Uraian kegiatan sebagai berikut : A. Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2013, dalam pasal 69 butir (6) pelaksanaan evaluasi dilakukan setiap 2 (dua) tahun sekali. B. Pelaksanaan evaluasi terhadap pemegang Surat Izin Usaha Angkutan Laut (SIUPAL) dan Surat Izin Operasi Perusahaan Angkutan Laut Khusus (SIOPSUS) akan dilakukan secara serentak sejak diterbitkan Surat Edaran No. Um. 003/99/15/DTPL-14 tanggal 11 Desember 2014. C. Apabila hasil evaluasi terdapat ketidaksesuaian maka perusahaan pemegang SIUPAL dan SIOPSUS akan dilakukan penerbitan dan dikenakan sanksi administrasi sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2013 dalam Pasal 114 dan pasal 115. D. Hal hal yang menjadi fokus evaluasi meliputi adalah data administrasi, teknis dan tujuan berdirinya sebuah perusahaan. Hal ini dilakukan guna memperoleh validasi data-data terbaru yang meliputi : 1) Maksud dan tujuan, susunan direksi, domisili, NPWP perusahaan yaitu befokus kepada : i.

Maksud dan Tujuan yaitu perusahan tersebut pada akte penderian perusahaan adalah benar didirikan dengan maksud dan tujuan berdirinya sebuah Perusahaan Pelayaran untuk Pemegang SIUPAL sedangkan bagi Perusahaan Pemegang SIOPSUS bahwa pada akte pendirian Perusahaan dapat memperlihatkan maksud dan tujuan berdirinya sebuah Perusahan Pelayaran yang memiliki prisip kegiatan khusus dibuktikan dengan Izin prinsip yang diterbitkan okeh pihak yg berwenang.

ii.

Sususnan Direksi yaitu meneliti dan mencocokan dengan apa yang tetera pada Surat Izin SIUPAL/ SIOPSU termasuk jika ada perubahan dan mengetahui siapa Penaggungjawab Perusahaan.

iii.

Domisili yaitu meneliti izin domisili perusahan apakah izin masih valid.

iv.

NPWP perlu di perhatikan apakah asih sesuai dengan apa yang tertera pada Surat Izin SIUPL/ SIOPSUS

2) Data perusahaan dan armadanya (spesifikasi kapal milik terakhir); Data perusahaan dicatat dan dilakukan pemutahiran di data Direktorat Jenderal Perhubungan Laut serta mencatatkan seluruh kapal milik 21

perusahaan yang semula hanya dicatatkan minimum sebagai persyaratan pengurusan Surat Izin SIUPAL/SIOPSUS. Semua kapal milik perusahaan dicatakan kembali dengan bukti-bukti kepemilikan kapal yaitu Gross Akte 3) Modal dasar Perusahaan; i.

Kepemilikan SIUPAL harus memiliki Modal Dasar 5.000.000.000,termasuk didalamnya modal di disetor sekurang kuranganya 25%, Apabila Usaha Patungan Jumlah dan Komposisi Modal serta kepemilikan kapal menjadi perhatian utma

ii.

Kepemilikan SIOPSUS tidak diatur

4) Peralihan kepemilikan saham asing; SIUPAL/ SIOPSUS dimiliki oleh Badan Hukum Indonesia dan apabila dimiliki Usaha Patungan maka mayoritas Saham dimiliki WNI 5) Laporan Rutin; Meneliti dan memastikan bahwa perusahaan tetap melakukan kegiatan utamanya pada transportasi laut (bukan hanya sebagai Agent) dapat di pantau melalui laporan Realisasi Pola Trayek dan Laporan Tahunan Perusahaan lengkapnya sebagai berikut : a) perkembangan komposisi kepemilikan modal perusahaan paling lama 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun kepada Direktur Jenderal; b) kinerja keuangan perusahaan paling lama 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun kepada Direktur Jenderal; c) rencana kedatangan dan/atau keberangkatan kapal(LK3) serta laporan daftar muatan di atas kapal (cargo manifest) kepada Penyelenggara Pelabuhan; d) bulanan kegiatan kunjungan kapal kepada Penyelenggara Pelabuhan paling lama 14 (empat belas) hari pada bulan berikutnya yang merupakan rekapitulasi dari laporan kedatangan dan keberangkatan kapal dengan menggunakan format Contoh 4 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini; e) realisasi pengoperasian kapal (voyage report) kepada Direktur Jenderal bagi kapal-kapal dengan trayek tetap dan teratur atau liner selambatlambatnya dalam 14 (empat belas) hari sejak kapal tersebut menyelesaikan 1 (satu) perjalanan (round voyage), sedangkan bagi kapal-kapal dengan trayek tidak tetap dan tidak teratur atau tramper pada setiap 1 (satu) bulan menggunakan format Contoh 5a pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini; f) perubahan armada; dan tahunan kegiatan perusahaan kepada Direktur Jenderal, paling lama tanggal 28 Februari pada tahun berjalan yang merupakan rekapitulasi dari laporan realisasi pengoperasian kapal (voyage report). 6) Laporan menyediakan fasilitas akomodasi untuk taruna/calon perwira yang akan melaksanakan praktek berlayar (Proyek Laut), bagi kapal yang berukuran GT 750 ke atas. Apakah kewajiaban tersebut terlaksana. 22

E. Sebagai bukti hasil perusahaan yang telah dievaluasi, pada lembar belakang dokumen SIUPAL/SIOPSUS akan dibubuhkan nama, tanda tangan petugas evaluasi yang diberi stempel Kementerian Perhubungan dan tanggal pelaksanaan evaluasi sesuai dengan Surat Penugasan yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut. Kegiatan evaluasi ini dilaksanakan terhadap Perusahaan pemegang SIUPAL/SIOPSUS secara berkala setiap 2(dua) tahun. III.

LANGKAH PELAKSANAAN 1. Perusahaan pemegang surat Izin SIUPAL/ SIPOSUS yang berdomisili di Jakarta dapat memasukkan permohonan ditujukan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu PTSP di Kementerian Perhubungan lantai 6 Gedung Karya No. 8 Jalan Medan Merdeka Barat – Jakarta Pusat. 2. Perusahaan pemegang surat Izin SIUPAL/ SIPOSUS berdomisili di luar Jakarta dapat memasukkan permohonan ditujukan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut di Kantor Unit Pelaksana Teknis Dorektorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan di lokasi terdekat dengan domisili perusahaan masing-masing atau dapat melakukan langsung seperti tersebut pada Angka 1 (satu) diatas. 3. Melampirkan dokumen sebagai berikut : a. SIUPAL / SIOPSUS asli b. Akte Pendirian Perusahaan/ Akta Perubahan Asli c. Surat Keterangan dari BKPM (apa bila Usaha Patungan dengan WNA/PMA serta melampirkan bila ada perubahan dari BKPM d. Surat Keterangan Domisili Perusahaan Asli e. NPWP Perusahaan asli f. Grosse Akta Kapal asli g. Spesifikasi kapal asli yang diterbitkan Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut h. Laporan Penyediaan Fasilitas Akomodasi praktek berlayar, melampirkan laporan apabila ada kapal > GT. 750 i. Laporan Kegiatan Perusahaan termasuk realisasi pola trayek

4. Petugas Evaluasi akan melakukan penelitian pemeriksaan terhadap data data yang disampaiakan serta melakukan pengecekan pisik atau mendatangi lokasi Perusahaan Pemegang Surat Izin SUPAL/ SIOPSUS untuk verifikasi kebenaran data dimaksud jika diperlukan. 5. Perusahaan Pemagang Surat Izin SIUPAL/ SIOPSUS wajib memfasilitasi seluruh rangkaian kegiatan evalusai ini sejauh terkait dengan perusahaan pemohon yang bersangkutan. 6. Petugas Evaluasi memperbaharui data di Direktorat Lalulintas dan Angkutan Laut sesuai tabel evalauasi dan sekaligus menadatangani berita acara, contoh sebagai berikut :

23

BERITA ACARA HASIL EVALUASI SIUPAL / SIOPSUS Nomor : Tanggal : Pada hari ini .......... tanggal ..................... tahun .......... kami yang bertanda tangan dibawah ini Petugas Evaluasi SIUPAL/SIOPSUS dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor ................. Tanggal ................ telah melaksanakan evaluasi dan verifikasi data administrasi dan teknis kepemilikan SIUPAL/SIOPSUS sesuai amanat Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 93 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut dengan hasil antara lain sebagai berikut:

PT. .................................................................................................................... Evaluasi SIUPAL Evaluasi SIOPSUS

DOKUMEN YANG DI CHECK / VALIDASI

Hasil Evaluasi Ada Tidak

1. SIUPAL / SIOPSUS asli

2. Akte Pendirian Perusahaan/ Akta Perubahan Asli

3. Surat Keterangan dari BKPM *)

4. Surat Keterangan Domisili Perusahaan Asli

5. NPWP Perusahaan asli

6. Grosse Akta Kapal asli

7. Spesifikasi kapal asli diterbitkan Direktorat

yang Lalu 24

Catatan

Lintas dan Angkutan Laut

8. Laporan Penyediaan Fasilitas Akomodasi praktek berlayar (> GT. 750) **)

*)

Melampirkan bila ada perubahan dari BKPM **) Melampirkan laporan apabila kapal > GT. 750 Hasil evaluasi administrasi dan teknis telah dilaksanakan berdasarkan tata cara dan unsur-unsur yang dievaluasi seperti tersebut diatas dan data terkait telah diinput dalam komputer sebagai laporan, adapun hasil evaluasi keseluruhan terhadap pemegang SIUPAL/SIOPSUS bersangkutan adalah sebagai berikut: a) Memenuhi / tidak memenuhi b) Tidak memenuhi diberikan Surat Peringatan Tertulis Pertama, Kedua atau Ketiga sesuai Lampiran IV Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 93 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut. c) Dibubuhkan tanda tangan penanggungjawab evaluasi pada halaman belakang Dokumen SIUPAL/SIOPSUS. Demikian Berita Acara Evaluasi SIUPAL/SIOPSUS ini dibuat dengan penuh rasa tanggung jawab untuk dipergunakan dalam penetapan sebagaimana mestinya. Petugas Evaluasi

Pengawas Evaluasi

(_____________)

(_____________)

Penanggungjawab Evaluasi

(_____________)

25

IV.

TINDAK LAJUT HASIL EVALUASI A. Perusahaan Pemagang SIUPAL/ SIOPSUS yang tidak memenuhi Kriteria Evaluasi Bagi perusahaan yang tidak dapat memenuhi kriteria evalusai maka kepada perusahaan tersebut diberikan sanksi administrasi sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2013 dalam Pasal 114 dan pasal 115. Mulai dari peringatan, pembekuan hingga pencabutan surat izin SIUPAL/ SIOPSUS. Perusahaan pemegang Surat Izin Usaha SIUPAL/ SIOPSUS diberi peringatan dan kesempatan bertahap sebagai tindakan pembinaan untuk memenuhi Kriteria Evaluasi dimaksud yaitu : a) Peringatan Pertama seperti Contoh 1. diminta melengkapi 1 (satu) bulan b) Peringatan Kedua seperti Contoh 2. tambahan waktu 1 (satu) bulan c) Peringatan Ketiga seperti Contoh 3. Tambahan waktu 1(satu )bulan lagi. Apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan juga belum dipenuhi kriteria evaluasi dimaksud maka Direktur Jenderal Perhubungan Laut mengambil langkap penertiban berupa pembekuan kegiatan usaha sebagai berikut : a) Pembekuan Surat Ijin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL) selama 30 (tiga puluh) hari kalender Contoh 4. b) Pembekuan Surat Izin Operasi Usaha Perusahaan Angkutan Laut Khusus (SIOPSUS) 30 (tiga puluh) hari kalender Contoh.5. Apabila pemegang izin tidak melaksanakan kewajibannya setelah jangka waktu pembekuan izin berakhir maka dilakukan langkah sebagai berikut : a) Pencabutan Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL) b) Pencabutan Surat Izin Operasi Usaha Perusahaan Angkutan Laut Khusus (SIOPSUS) Contoh format surat sebagai berikut :

26

Contoh.1 Nomor Klasifikasi Lampiran Perihal

: ................1) : : : Peringatan Pertama

Jakarta, ......................2) Kepada Yth.

Sdr. Direktur Utama PT. .................................... 3) ........................................... 4) di

............................ 5) 1.

Menunjuk Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut Nasional PT. .......................... 6) Nomor : ............ 7) tanggal ................. 8) serta memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor......... Tahun .......... tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut dengan ini diberitahukan bahwa perusahaan Saudara belum memenuhi kewajiban khususnya yang tercantum dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor.........Tahun ....... Pasal ..................... 9)

2.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor........ Tahun .... pasal ................. 10) apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya surat ini perusahaan Saudara belum juga memenuhi kewajiban sebagaimana tersebut pada butir 1, maka akan diambil tindakan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3.

Peringatan ini merupakan Peringatan Pertama.

4.

Demikian agar menjadi perhatian Saudara sepenuhnya. an. DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT DIREKTUR LALU LINTAS DAN ANGKUTAN LAUT

........................................ 14) . ..................................15) Tembusan : 1. Direktur Jenderal Perhubungan Laut; 2. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut; 3. Kepala Dinas Perhubungan Propinsi…….. 11); 4. Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan/Unit Penyelenggara Pelabuhan/Otoritas Pelabuhan .............. 12); 5. Para Kepala Sub Direktorat di Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut; 6. Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Indonesia National Shipowner Association; 7. Ketua Dewan Pengurus Cabang Indonesia National Shipowner Association................13).

27

Contoh.2. Nomor Klasifikasi Lampiran Perihal

: ...................1) : : : Peringatan Kedua

Jakarta, ...................2) Kepada Yth.

Sdr. Direktur Utama PT. ………………………… 3) …………………………….. 4) di

……………….. 5) 1. Menunjuk Surat Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Nomor.................6) tanggal ..........7) perihal peringatan pertama. 2. Berdasarkan data yang ada pada kami, ternyata sampai saat ini Perusahaan Saudara tidak memenuhi kewajiban khususnya yang tercantum dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 33 Tahun 2001 Pasal ..............8). 3. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan No. ......... Tahun ........... pasal ..................9) apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya surat ini perusahaan Saudara belum juga memenuhi kewajiban sebagaimana tersebut pada butir 1 (satu), maka akan diambil tindakan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 4. Peringatan ini merupakan Peringatan Kedua. 5. Demikian agar menjadi perhatian Saudara sepenuhnya. an. DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT DIREKTUR LALU LINTAS DAN ANGKUTAN LAUT

............................... 13) .............................. 14) Tembusan : 1. Direktur Jenderal Perhubungan Laut; 2. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut; 3. Kepala Dinas Perhubungan Propinsi…….. 11); 4. Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan/Unit Penyelenggara Pelabuhan/Otoritas Pelabuhan .............. 12); 5. Para Kepala Sub Direktorat di Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut; 6. Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Indonesia National Shipowner Association; 7. Ketua Dewan Pengurus Cabang Indonesia National Shipowner Association................13).

28

Contoh.3. Nomor Klasifikasi Lampiran Perihal

: ................1) : : : Peringatan Ketiga

Jakarta, ................2) Kepada Yth.

Sdr. Direktur Utama PT. …………………………. 3) ……………………………….. 4) di ………………. 5)

1. Menunjuk Surat Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Nomor.................6) tanggal ..........7) perihal peringatan Kedua. 2. Berdasarkan data yang ada pada kami, ternyata sampai saat ini Perusahaan Saudara tidak memenuhi kewajiban khusus yang tercantum dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor......... Tahun ......... Pasal ........................8) 3. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor...... Tahun ......... pasal ...................9) apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya surat ini perusahaan Saudara belum juga memenuhi kewajiban sebagaimana tersebut pada butir 1 (satu), maka akan diambil tindakan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 4. Peringatan ini merupakan Peringatan Ketiga. 5. Demikian agar menjadi perhatian Saudara sepenuhnya. an. DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT DIREKTUR LALU LINTAS DAN ANGKUTAN LAUT

................................. 13) ..................................14) Tembusan : 1. Direktur Jenderal Perhubungan Laut; 2. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut; 3. Kepala Dinas Perhubungan Propinsi…….. 11); 4. Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan/Unit Penyelenggara Pelabuhan/Otoritas Pelabuhan .............. 12); 5. Para Kepala Sub Direktorat di Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut; 6. Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Indonesia National Shipowner Association; 7. Ketua Dewan Pengurus Cabang Indonesia National Shipowner Association................13).

29

Untuk Contoh 1,2 dan 3 Petunjuk pengisian sebagai berikut : Nomor 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12)

13) 14) 15)

Uraian Isian Diisi dengan nomor ditandatanganinya surat peringatan pertama Diisi dengan tanggal ditandatanganinya surat peringatan pertama Diisi dengan nama perusahaan pemegang SIUPAL/ SIOPSUS Diisi dengan alamat perusahaan pemegang SIUPAL/ SIOPSUS Diisi dengan nama kota domisili kantor perusahaan pemegang SIUPAL/ SIOPSUS Diisi dengan nama perusahaan pemegang SIUPAL/ SIOPSUS Diisi dengan nomor SIUPAL/ SIOPSUS Diisi dengan tanggal SIUPAL/ SIOPSUS Diisi dengan pasal yang dilanggar oleh perusahaan pemegang SIUPAL/ SIOPSUS Diisi dengan pasal pemberian sanksi terkait pelanggaran oleh perusahaan pemegang SIUPAL/ SIOPSUS Diisi dengan provinsi dimana perusahaan pemegang SIUPAL/ SIOPSUS berdomisili Diisi dengan nama Kantor Otoritas Pelabuhan/Kantor Kesyahbandaran Utama/Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan/Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan tempat perusahaan pemegang SIUPAL/ SIOPSUS berdomisili Diisi dengan provinsi dimana perusahaan pemegang SIUPAL/ SIOPSUS berdomisili Diisi dengan nama pejabat yang diberi kewenangan untuk menandatangani Diisi dengan Pangkat/Golongan/Nomor Induk Pegawai pejabat yang diberi kewenangan untuk menandatangani

30

Contoh. 4. Nomor Klasifikasi Lampiran Perihal

: ……………1) : : : Pembekuan Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL)

Jakarta, ………….2)

Kepada Yth. Direktur Utama PT. ...............................3) .................................4) di .................................5)

1. Menunjuk Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL) PT. ............................6) a. Nomor SIUPAL : .......................7) b. Tanggal : .......................8) 2. Bahwa perusahaan Saudara tidak memenuhi persyaratan khususnya sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 93 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut yaitu Pasal 115 ; ayat (2)

:

Dalam hal pemegang izin tidak melaksanakan kewajibannya setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ketiga, dikenai sanksi administratif berupa pembekuan izin.

Ayat (3)

:

Pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender.

ayat (4)

:

Izin dicabut apabila pemegang izin tidak melaksanakan kewajibannya setelah jangka waktu pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir. .......................(9)

....................... 10)

3. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, perusahaan Saudara telah mendapat 3 (tiga) kali berturut-turut yaitu : a. Peringatan I Nomor. ..................... 11) tanggal ...................... 12) b. Peringatan II Nomor. ...................... 13) tanggal ..................... .14) c. Peringatan III Nomor. ....................... 15) tanggal .......................16) 4. Sehubungan dengan hal tersebut di atas dan sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. … Tahun … tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut dengan ini diberitahukan bahwa terhitung mulai tanggal dikeluarkan surat ini perusahaan Saudara tidak diperkenankan melakukan kegiatan apapun dalam bidang angkutan laut baik berupa pengoperasian kapal milik dan charter maupun kegiatan keagenan kapal di seluruh wilayah Republik Indonesia.

/5. Bilamana........... 31

5. Bilamana sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal dikeluarkannya surat pembekuan ini Saudara belum dapat memenuhi ketentuan yang terkait dengan butir 2 (dua) tersebut di atas, maka Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL) Saudara akan kami cabut. 6. Demikian agar menjadi perhatian Saudara sepenuhnya.

an. DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT DIREKTUR LALU LINTAS DAN ANGKUTAN LAUT

.................................... 20) ...................................21) Tembusan : 1. Direktur Jenderal Perhubungan Laut; 2. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut; 3. Kepala Dinas Perhubungan Propinsi…….. 17); 4. Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan/Unit Penyelenggara Pelabuhan/Otoritas Pelabuhan .............. 18); 5. Para Kepala Sub Direktorat di Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut; 6. Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Indonesia National Shipowner Association; 7. Ketua Dewan Pengurus Cabang Indonesia National Shipowner Association................19).

32

Contoh.5. Nomor Klasifikasi Lampiran Perihal

: ……………1) : : : Pembekuan Surat Izin Operasi Usaha Perusahaan Angkutan Khusus (SIOPSUS)

Jakarta, ………….2)

Kepada Yth.

Direktur Utama PT. ...............................3) .................................4) di .................................5)

1. Menunjuk Surat Izin Operasi Usaha Perusahaan Angkutan Khusus (SIOPSUS) PT. ............................6) a. Nomor SIOPSUS : .......................7) b. Tanggal : .......................8) 2. Bahwa perusahaan Saudara tidak memenuhi persyaratan khusus sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM … Tahun …. tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut Pasal 115 ; ayat (2)

:

Dalam hal pemegang izin tidak melaksanakan kewajibannya setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ketiga, dikenai sanksi administratif berupa pembekuan izin.

Ayat (3)

:

Pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender.

ayat (4)

:

Izin dicabut apabila pemegang izin tidak melaksanakan kewajibannya setelah jangka waktu pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir. .......................(9) ....................... 10)

3. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, perusahaan Saudara telah mendapat 3 (tiga) kali berturut-turut yaitu : a. Peringatan I No. ..................... 11) tanggal ...................... 12) b. Peringatan II No. ...................... 13) tanggal ..................... 14) c. Peringatan III No. ....................... 15) tanggal ....................... 16) 4. Sehubungan dengan hal tersebut di atas dan sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM …. tahun …. tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut dengan ini diberitahukan bahwa terhitung mulai tanggal dikeluarkan surat ini perusahaan Saudara tidak diperkenankan melakukan kegiatan apapun dalam bidang angkutan laut baik berupa pengoperasian kapal milik dan charter maupun kegiatan keagenan kapal di seluruh wilayah Republik Indonesia.

5/. Bilamana........... 33

5. Bilamana sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal dikeluarkannya surat pembekuan ini Saudara belum dapat memenuhi ketentuan yang terkait dengan butir 2 (dua) tersebut di atas, maka Surat Izin Operasi Perusahaan Angkutan Khusus (SIOPSUS) Saudara akan kami cabut. 6. Demikian agar menjadi perhatian Saudara sepenuhnya.

an. DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT DIREKTUR LALU LINTAS DAN ANGKUTAN LAUT

.................................... 20) ............................21)

Tembusan : 1. Direktur Jenderal Perhubungan Laut; 2. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut; 3. Kepala Dinas Perhubungan Propinsi…….. 17); 4. Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan/Unit Penyelenggara Pelabuhan/Otoritas Pelabuhan .............. 18); 5. Para Kepala Sub Direktorat di Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut; 6. Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Indonesia National Shipowner Association; 7. Ketua Dewan Pengurus Cabang Indonesia National Shipowner Association................19).

34

Untuk Contoh 4 dan 5 Petunjuk pengisian sebagai berikut : Nomor 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18)

19) 20) 21)

Uraian Isian Diisi dengan nomor ditandatanganinya surat pembekuan SIUPAL/ SIOPSUS. Diisi dengan tanggal ditandatanganinya surat pembekuan SIUPAL/ SIOPSUS. Diisi dengan nama perusahaan pemegang SIUPAL/ SIOPSUS. Diisi dengan alamat perusahaan pemegang SIUPAL/ SIOPSUS. Diisi dengan nama kota domisili kantor perusahaan pemegang SIUPAL/ SIOPSUS. Diisi dengan nama perusahaan pemegang SIUPAL/ SIOPSUS. Diisi dengan nomor SIUPAL/ SIOPSUS. Diisi dengan tanggal SIUPAL/ SIOPSUS. Diisi dengan pasal yang dilanggar oleh perusahaan pemegang SIUPAL/ SIOPSUS. Diisi dengan bunyi pasal yang dilanggar oleh perusahaan pemegang SIUPAL/ SIOPSUS. Diisi dengan nomor surat peringatan pertama. Diisi dengan tanggal surat peringatan pertama. Diisi dengan nomor surat peringatan kedua. Diisi dengan tanggal surat peringatan kedua. Diisi dengan nomor surat peringatan ketiga. Diisi dengan tanggal surat peringatan ketiga. Diisi dengan provinsi dimana perusahaan pemegang SIUPAL/ SIOPSUS berdomisili. Diisi dengan nama Kantor Otoritas Pelabuhan/Kantor Kesyahbandaran Utama/Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan/Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan tempat perusahaan pemegang SIUPAL/ SIUPAL berdomisili Diisi dengan provinsi dimana perusahaan pemegang SIUPAL/ SIOPSUS berdomisili. Diisi dengan nama pejabat yang diberi kewenangan untuk menandatangani. Diisi dengan Pangkat/Golongan/Nomor Induk Pegawai pejabat yang diberi kewenangan untuk menandatangani

35

Contoh.6. Nomor Klasifikasi Lampiran Perihal

: ……………1) : : : Pencabutan Surat Izin Usaha Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL)

Jakarta, ………….2)

Kepada Yth. Direktur Utama PT. ...............................3) .................................4) di .................................5)

1. Menunjuk Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL) PT. ............................6) a. Nomor SIUPAL b. Tanggal

: .......................7) : .......................8)

2. Bahwa perusahaan Saudara tidak memenuhi persyaratan khusus sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM… Tahun …. tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut yaitu : Pasal ...............9)

:

......................................... 10)

3. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, perusahaan Saudara telah mendapat Surat Pembekuan Izin Usaha No. …………11) tanggal ……………..12) 4. Sehubungan dengan hal tersebut di atas dan sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM…. tahun …. tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut dengan ini diberitahukan bahwa terhitung mulai tanggal dikeluarkan surat ini perusahaan Saudara dilarang melakukan kegiatan apapun dalam bidang angkutan laut baik berupa pengoperasian kapal milik dan charter maupun kegiatan keagenan kapal di seluruh wilayah Republik Indonesia. 5. Saudara tidak dapat memenuhi ketentuan yang terkait dengan butir 2 (dua) tersebut di atas, maka Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL) Saudara kami cabut. 6. Demikian surat pencabutan izin usaha ini kami buat. an. DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT DIREKTUR LALU LINTAS DAN ANGKUTAN LAUT

.................................... 16) ...................................17) Tembusan : 1. Direktur Jenderal Perhubungan Laut; 2. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut; 3. Kepala Dinas Perhubungan Propinsi…….. 13); 4. Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan/Unit Penyelenggara Pelabuhan/Otoritas Pelabuhan .............. 14); 5. Para Kepala Sub Direktorat di Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut; 6. Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Indonesia National Shipowner Association; 7. Ketua Dewan Pengurus Cabang Indonesia National Shipowner Association................15). 36

Contoh 7. Nomor Klasifikasi Lampiran Perihal

: ……………1) : : : Pencabutan Surat Izin Operasi Usaha Perusahaan Angkutan Khusus (SIOPSUS)

Jakarta, ………….2)

Kepada Yth. Direktur Utama PT. ...............................3) .................................4) di .................................5)

1. Menunjuk Surat Izin Operasi Usaha Perusahaan Angkutan Khusus (SIOPSUS) PT. ............................6) a. Nomor SIOPSUS : .......................7) b. Tanggal : .......................8) 2. Bahwa perusahaan Saudara tidak memenuhi persyaratan khusus sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM… Tahun …. tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut yaitu : Pasal ...............9) : ......................................... 10) 3. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, perusahaan Saudara telah mendapat Surat Pembekuan Izin Usaha Nomor …………11) tanggal ……………..12) 4. Sehubungan dengan hal tersebut di atas dan sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM …. tahun …. tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut dengan ini diberitahukan bahwa terhitung mulai tanggal dikeluarkan surat ini perusahaan Saudara dilarang melakukan kegiatan apapun dalam bidang angkutan laut baik berupa pengoperasian kapal milik dan charter maupun kegiatan keagenan kapal di seluruh wilayah Republik Indonesia. 5. Saudara tidak dapat memenuhi ketentuan yang terkait dengan butir 2 (dua) tersebut di atas, maka Surat Izin Operasi Perusahaan Angkutan Khusus (SIOPSUS) Saudara kami cabut. 6. Demikian surat pencabutan izin operasi ini kami buat. an. DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT DIREKTUR LALU LINTAS DAN ANGKUTAN LAUT

.................................... 16) ...................................17) Tembusan : 1. Direktur Jenderal Perhubungan Laut; 2. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut; 3. Kepala Dinas Perhubungan Propinsi…….. 13); 4. Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan/Unit Penyelenggara Pelabuhan/Otoritas Pelabuhan .............. 14); 5. Para Kepala Sub Direktorat di Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut; 6. Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Indonesia National Shipowner Association; 7. Ketua Dewan Pengurus Cabang Indonesia National Shipowner Association................15).

37

Untuk Contoh 6 dan 7 Petunjuk pengisian sebagai berikut : Nomor 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14)

15) 16) 17)

Uraian Isian Diisi dengan nomor ditandatanganinya surat pembekuan SIUPAL/ SIOPSUS. Diisi dengan tanggal ditandatanganinya surat pembekuan SIUPAL/ SIOPSUS. Diisi dengan nama perusahaan pemegang SIUPAL/ SIOPSUS. Diisi dengan alamat perusahaan pemegang SIUPAL/ SIOPSUS. Diisi dengan nama kota domisili kantor perusahaan pemegang SIUPAL/ SIOPSUS. Diisi dengan nama perusahaan pemegang SIUPAL/ SIOPSUS. Diisi dengan nomor SIUPAL/ SIOPSUS. Diisi dengan tanggal SIUPAL/ SIOPSUS. Diisi dengan pasal yang dilanggar oleh perusahaan pemegang SIUPAL/ SIOPSUS. Diisi dengan bunyi pasal yang dilanggar oleh perusahaan pemegang SIUPAL/ SIOPSUS. Diisi dengan nomor surat pembekuan izin operasi. Diisi dengan tanggal surat pembekuan izin operasi. Diisi dengan provinsi dimana perusahaan pemegang SIUPAL/ SIOPSUS berdomisili. Diisi dengan nama Kantor Otoritas Pelabuhan/Kantor Kesyahbandaran Utama/Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan/Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan tempat perusahaan pemegang SIUPAL/ SIOPSUS berdomisili Diisi dengan provinsi dimana perusahaan pemegang SIUPAL/ SIOPSUS berdomisili. Diisi dengan nama pejabat yang diberi kewenangan untuk menandatangani. Diisi dengan Pangkat/Golongan/Nomor Induk Pegawai pejabat yang diberi kewenangan untuk menandatangani

38

B. Perusahaan Pemagang SIUPAL/ SIOPSUS yang memenuhi Kriteria Evaluasi Bagi perusahaan yang dapat memenuhi kriteria evalusai maka pada Surat Izin SIUPAL/ SIOPSUS perusahaan tersebut dibubuhkan tanda evaluasi seperti contoh berikut : Sebelum Evaliasi

Setelah Evaluasi :

39

Pada lembar belakang Surat Izin SIUPAL/SIOPSUS seperti gambar ditas sebagai tanda bukti telah dilakukan evaluasi administrasi dan teknis sebagai syarat beroperasinya perusahaan pelayaran maka dicetak daftar pengukuhan berkala dengan format seperti tabel dibawah ini dibawah ini:

PENGUKUHAN EVALUASI PEMEGANG IZIN STIAP 2 (DUA) TAHUN DENGAN INI DINYATAKAN BAHWA hasil evaluasi berkala telah sesuai dengan PERMENHUB No.PM 93 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan laut, Bab IV pasal 69 butir (6) tentang tata cara pemberian Izin Usaha Angkutan Laut Evaluasi Dua Tahun Pertama Tempat Tanggal

: ..................... Tempat : ....................... Tanggal

Nama & TTD : ..................... Evaluasi Dua Tahun Ketiga Tempat Tanggal

Tempat Tanggal

: ..................... : .......................

Nama & TTD : ..................... Evaluasi Dua Tahun Kedelapan

: ..................... Tempat : ....................... Tanggal

Nama & TTD : ..................... Evaluasi Dua Tahun Kesembilan

: ..................... : .......................

Nama & TTD : ..................... Evaluasi Dua Tahun Keenam

: ..................... Tempat : ....................... Tanggal

Nama & TTD : ..................... Evaluasi Dua Tahun Ketujuh

: ..................... : .......................

Nama & TTD : ..................... Evaluasi Dua Tahun Keempat

: ..................... Tempat : ....................... Tanggal

Nama & TTD : ..................... Evaluasi Dua Tahun Kelima Tempat Tanggal

Evaluasi Dua Tahun Pertama

: ..................... : .......................

Nama & TTD : ..................... Evaluasi Dua Tahun Kesepuluh

Tempat Tanggal

: ..................... Tempat : ....................... Tanggal

: ..................... : .......................

Nama & TTD

: .....................

: .....................

Nama & TTD

40

V.

PENUTUP. Petunjuk atau Pedoman Evaluasi ini dibuat agar terdapat keseragaman bagi semua kegiatan pelaksanaan Evaluasi SIUPAL/ SIOPSUS dan dapat dengan jelas dipedomani oleh seluruh petugas Pemeriksa, Petugas Evaliasi mau pun Pengguna Jasa. Pelaksanaan Evaluasi tidak melakukan pemungutan uang jasa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sejauh belum diatur. Sesuai Amanat Peraturan Menteri Perhubungan No.45 tahun 2015 tertanga18 Pebruari 2015 tentang Persyaratan Kepemilikan Modal Badan Usaha di Bidang Trasportasi yang telah diundangkan sejak 24 Pebruari 2015 maka jelas bahwa untuk Evaluasi SIUPAL/ SIOPSUS tetap berjalan sebagaimana mustinya mengingat di dalam Bab IV Pasal 20 Ketentuan Peralihan menjelaskan sebagai berikut : a. Badan Usaha yang sedang dalam proses mengajukan permohonan izin sebelum diterbitkanya peraturan ini tetap di proses sampai diterbitkannya izin dan harus meyesuaikan dengan Peraturan Menteri ini. b. Badan Usaha yang telah memperoleh ijin sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku, harus menyesuaikan dengan Perturan Menteri ini dalam jangka waktu paling lama 3 tahun sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku. Demikian untuk dipatuhi dan dilaksanakan, didalam kesempatan Evaluasi ini juga para diperintahkan kepada Petugas Evaluasi untuk menyapaikan kepada para pengguna jasa agar mulai melakukan persiapan penyesuaian Kepemilikan Modal Badan Usaha di Bidang Trasportasi yang tertuang didalam modal dasar perusahaan.

Jakarta, April 2015 DIREKTUR LALULINTAS DAN ANGKUTAN LAUT

HARRY BOEDIARTO. Pembina Utama Muda IV/c Nip. 19530130 198703 1 001

41