BAB I PENDAHULUAN. Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 1 angka (3) Angkutan adalah perpindahan orang

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Keberadaan kegiatan pengangkutan tidak dapat dipisahkan dari kegiatan atau aktivitas kehidupan manusia sehari-hari, hal tersebut dimulai dari zaman kehidupan manusia tradisional sampai kepada masyarakat modern, selain itu pengangkutan juga melambangkan perkembangan peradaban manusia, khususnya dalam bidang teknologi dan transportasi, hal ini diperkuat dari sebuah pendapat yang menyatakan bahwa salah satu barometer penentu kemajuan kehidupan dan peradaban suatu masyarakat adalah kemajuan dan perkembangan kegiatan maupun teknologi yang dipergunakan masyarakat tersebut dalam kegiatan pengangkutan.1 Pengangkutan mempunyai peranan yang sangat luas dan penting untuk pembangunan ekonomi bangsa, yang memiliki definisi sebagai pembawaan barang-barang atau orang-orang (penumpang), kata Pengangkutan dapat juga diartikan sebagai pemindahan barang dan manusia dari tempat asal ke tempat tujuan.2 Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 1 angka (3) Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan. Pengangkutan terdiri dari tiga jenis yaitu dapat dilakukan melalui udara, laut 1 2

Hasim Purba, Hukum Pengangkutan di Laut, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2005, hal.1. Ibid, hal 3

Universitas Sumatera Utara

dan darat untuk mengangkut orang dan barang3 hal tersebut mengalami perkembangan akibat kemajuan kehidupan dan teknologi. Aturan hukum Mengenai bidang transportasi atau pengangkutan darat telah diatur Pemerintah dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.4 Pengangkutan di Indonesia memiliki peranan penting dalam memajukan dan memperlancar perdagangan dalam maupun luar negeri

karena

adanya

pengangkutan dapat memperlancar arus barang dari daerah produksi ke konsumen sehingga kebutuhan konsumen dapat terpenuhi. Hal tersebut dapat terlihat pada perkembangan dewasa ini jasa pengangkutan di Indonesia mulai menunjukkan kemajuan, terbukti dengan ditandainya banyaknya perusahaan industri yang percaya untuk menggunakan jasa pengangkutan. Pentingnya pengangkutan juga didasarkan atas kebutuhan penduduk Indonesia yang melakukan kegiatan mengirim barang dari tempat yang jauh membuat jasa pengiriman barang ini menjadi sangat penting bagi masyarakat. Penggunaan pengangkutan yang sering dipakai oleh masyarakat adalah pengiriman melalui jalur darat dengan menggunakan jasa Pelayanan paket di Indonesia yang dapat dilakukan melalui perusahaan jasa pengiriman barang baik milik pemerintah maupun swasta, ketentuan pengirman lewat jalur darat diatur melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 137 ayat (1) menyatakan bahwa angkutan orang dan atau

3

Sinta Uli, Pengangkutan Suatu Tinjauan Hukum Multimoda Transport Angkutan Laut, Angkutan Darat, Angkutan Udara, USU Press, Medan, 2006, hal 1 4 Abdul Kadir Muhammad, Hukum Pengangkutan Darat, laut dan Udara, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hal 19


barang dapat menggunakan Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor. Sedangkan dalam ayat (3) menyebutkan bahwa Angkutan Barang dengan Kendaraan Bermotor wajib menggunakan mobil barang.Dalam pasal tersebut jelas bahwa pengangkutan barang dengan kendaraan bermotor harus menggunakan mobil barang misalnya truk. Salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang pengangkutan pengiriman barang di Kota Medan adalah PT. TIKI Jalur Nugraha Ekakurir (selanjutnya disebut JNE). JNE merupakan perusahaan dalam bidang kurir ekspres dan logistik yang berkantor pusat di Jakarta, Indonesia. Nama resmi dari PT Tiki JNE adalah Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (Tiki JNE) yang lebih dikenal dengan nama JNE yang merupakan salah satu perusahaan jasa kurir di Indonesia. 5 Perusahaan ini melayani pengangkutan pengiriman barang di berbagai wilayah Indonesia sesuai dengan rute tujuan barang yang akan dikirim. Dengan melihat bahwa potensi dan peluang dari industri ini yang prospektif dan persaingan dalam industri pengiriman barang semakin ketat, maka JNE berusaha untuk menjadi yang terbaik dan berusaha memenangkan persaingan yang ada.JNE sebagai penyedia jasa pengiriman barang di mana berfungsi menjadi penghubung antara pihak-pihak yang mempercayakan pengiriman barangnya melalui perusahaan tersebut, dituntut melakukan pelayanan yang memuaskan bagi para pelanggannya, baik pelanggan individu maupun pelanggan bisnis. Proses pengiriman barang oleh JNE dimulai pada saat konsumen datang ke agen JNE dengan membawa sejumlah barang yang telah disiapkan untuk dikirim. 5

Hawani, tanggung jawab PT. Tiki Jne dalam Pengiriman Barang Terhadap Konsumennya (Studi pada PT. TIKI JALUR NUGRAHA EKAKURIR Cab.Bandar Lampung), Jurnal Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung 2010, hal 5.


selanjutnya pihak JNE mengecek kelengkapan barang tersebut, dari jumlah barang yang akan dikirim tersebut maka akan dikeluarkan surat perjanjian pengiriman barang yang harus ditandatangani oleh konsumen, berarti bahwa konsumen telah menyetujui klausul-klausulnya baik mengenai syarat, ketentuan, akibat dan risiko dari pengiriman barang tersebut. Pasal 1 the united convention of international multimoda transport of goods(selanjutnya disebut dengan The MT-Convention) menyatakan : “International multimoda transportation means the carrier of goods by at least two different modes of transport on the basis of a multimoda transport contract from a place in one country at which goods are taken in charge by the multimoda transport operator to a place designated for delivery in different country. The operations in the pick-up or delivery of goods carried out in the performance of aunimoda transport contract, as defined in such contract, shall not considered as international multimoda transport.” Terjemahan

:Pasal

1

persatuan

konvensi

transportasi

multimoda

internasional pengangkutan barang, menyatakan “Transportasi internasional multimoda adalah pembawa barang oleh setidaknya dua multimoda yang berbeda dari transportasi atas dasar kontrak transportasi multimoda dari tempat di satu negara di mana barang yang diambil jawab oleh operator transportasi multimoda ke tempat yang ditunjuk untuk pengiriman yang berbeda negara. Operasi di pickup atau pengiriman barang dilakukan dalam kinerja aunimoda kontrak transportasi, sebagaimana didefinisikan dalam kontrak tersebut, tidak akan dianggap sebagai transportasi multimoda internasional.”


Perusahaan pengiriman barang yang pada dasarnya bergerak dalam bidang pengangkutan, dimana pengangkutan mempunyai peranan yang sangat luas dan penting untuk pembangunan ekonomi bangsa.Perusahaan ini melakukan pengangkutan melalui udara, laut dan darat untuk mengangkut orang dan barang.6 Perusahaan jasa pengirim masih harus memenuhi kewajiban terhadap pemilik barang yang menitipinya untuk dikirimkan, sehingga apabila terjadi kerusakan, musnah, ataupun hilangnya barang yang dititipikan tersebut, pengangkut harus mempertanggungjawabkannya.Tanggung jawab pengangkut terhadap kehilangan atau rusaknya barang yang dititipkan digudang akibat menunggu barang disalurkan berdasarka hukum penitipan (the law of bailment).7 Mengingat perusahaan pengiriman barang bergerak dalam bidang jasa, maka faktor penting yang patut diperhatikan adalah kepercayaan pengguna jasa, dimana mereka menggunakan jasa perusahaan tersebut karena mereka percaya bahwa barang atau kiriman yang mereka kirim melalui jasa perusahaan tersebut akan sampai dengan selamat di tempat tujuan. Hal tersebut berhubungan erat dengan tanggung jawab perusahaan pengiriman barang dalam memberikan pelayanan jasa berupa pengiriman barang dari satu tempat ke tempat lain. Dalam melaksanakan kewajibannya untuk mengantarkan barang, perusahaan pengiriman barang melalui jajarannya berusaha memberikan pelayanan yang terbaik kepada pengguna jasanya. Akan tetapi dalam kenyataanya tetap ada pelaksanaan perusahaan yang tidak sesuai dengan yang dijanjikan. Hal ini membuat pengguna jasa pengiriman barang tersebut merasa dirugikan. Adapun bentuk pelayanan yang 6

Sinta Uli, Loc.Cit Toto T. Suriaatmadja, Pengangkutan Kargo Udara: Tanggungjawab Pengangkut dalam Dimensi Hukum Udara Nasional dan Internasional, Pustaka Bani Quraisy, Bandung, 2005, hal 17 7


merugikan itu adalah barang yang terlambat datang ke tempat tujuan, rusak, atau hilang.8 Penggunaan jasa pengangkutan terkadang menimbulkan kekecewaan konsumen atau pengguna jasa pengiriman barang, hal ini mengakibatkan konsumen atau pengguna jasa pengiriman barang tersebut menuntut pertanggung jawaban terhadap perusahaan pengiriman barang. Namun terkadang pihak perusahaan pengiriman barang tidak mau bertanggung jawab dengan alasanalasan tertentu, mengutip dari harian Merdeka menyebutkan bahwa seorang konsumen kehilangan barang akan tetapi tidak ada respon dan tanggungjawab dari pihak penyedia jasa pengiriman barang.9 Pelaksanaan perjanjian pengiriman barang kadang tidak selalu berjalan dengan lancar, misalnya barang yang telah disepakati oleh kedua belah pihak untuk dikirim ternyata tidak sampai ke tempat tujuan, barang tersebut terlambat sampai ke tempat tujuan atau barang tersebut rusak/hilang saat diperjalanan, jika terjadi wanprestasi dalam pengiriman barang, maka pihak JNE bertanggung jawab kepada konsumen/pengirim. Konsumen/pengirim berhak menuntut ganti kerugian kepada pihak JNE. JNE dalam memberikan ganti kerugian, perlu mengetahui terlebih dahulu apa yang menyebabkan kiriman barang tersebut tidak sampai, rusak atau hilang, karena kiriman barang tersebut tidak sampai, rusak atau hilang mungkin akibat dari suatu perbuatan hukum atau karena peristiwa hukum. Dengan 8

Satria Adjie Bayu Priangga, Tanggung Gugat Perusahaan Jasa Pengiriman Barang Terhadap Konsumen Yang Kehilangan Barang Ditinjau Dari UU No. 8 TAHUN 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Di BPSK Kota Surabaya), Jurnal Yayasan Kesejahteraan Pendidikan dan Perumahan Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum Surabaya 2012, hal 1-2. 9 https://www.merdeka.com/peristiwa/paket-hilang-jne-tak-lapor-polisi.html diakses pada Tanggal 20 November 2016.


keadaan demikian adalah sangat menarik untuk mengetahui secara lebih dekat lagi tentang pelaksanaan perjanjian dalam hukum pengangkutan ini terutama perihal bagaimana sebenarnya perjanjian pengangkutan tersebut disepakati. Banyak

peristiwa

hukum

yang

berkaitan

dengan

perjanjian

pengangkutan khususnya yang berkaitan dengan tanggungjawab pihak jasa pengiriman barang terhadap rusaknya atau hilangnya barang kiriman yang diangkut. Kenyataan yang ditemukan sering kali klaim yang diajukan oleh pengirim kurang ditanggapi oleh pihak perusahaan pengiriman sehingga menimbulkan kekecewaan konsumen sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa pengangkutan barang, JNE sebagai salah satu perusahaan penyedia jasa pengangkutan telah menerima titipan suatu barang dari orang atau perusahaan yaitu pihak pengirim barang, selanjutnya setelah barang diterima JNE bertanggung jawab untuk menyelenggarakan

pengangkutan

atau

dapat

dikatakan

bahwa

JNE

bertanggungjawab untuk mengirim barang tersebut ketempat tujuan yang dituju dengan selamat. Melihat hal tersebut dapat diketahui bahwa pihak pengangkut dalam hal ini JNE bertanggung jawab atas keselamatan barang dan keamanan barang yang harus diangkutnya, mulai saat diterimanya hingga saat diserahkannya barang tersebut ke tangan penerima. Serta apabila dalam pengangkutan barang tersebut berjalan tidak selamat, misalnya barang tersebut mengalami hilang, mengalami kerusakan atau keterlambatan dalam pengirimannya, maka hal ini juga menjadi tanggung jawab JNE selaku perusahaan penyedia jasa pengangkutan, tanggung jawab tersebut dapat berbentuk pemberian ganti rugi.


Berdasarkan fenomena di atas yang menjadi latar belakang permasalahan pembahasan skripsi ini tentang hak dan kewajiban serta ganti rugi dari pihak yang bersangkutan dari kasus yang berjudulTanggug Jawab Jasa Pengiriman Barang Terhadap Hilang/Atau Rusaknya Barang Melalui Jalur Darat (Studi KasusPada PT. Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Medan). B. Permasalahan Berdasarkan latar belakang di atas maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian PT. Tiki JNE terhadap hilang/rusaknya barang yang menjadi objek pengiriman melalui jalur darat? 2. Bagaimana kewajiban dan tanggung jawab yang di berikan PT. Tiki JNE terhadap ganti kerugian yang diderita oleh pemilik barang? 3. Bagaimana upaya perlindungan yang diberikan PT. Tiki JNE kepada pengguna jasa pengiriman barang? C. Tujuan Penulisan Adapun tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah: 1. Untuk

mengetahui

pelaksanaan

perjanjian

PT.

Tiki

JNE

terhadap

hilang/rusaknya barang yang menjadi objek pengiriman melalui jalur darat. 2. Untuk mengetahui tanggung jawab dan kewajiban yang di berikan PT. Tiki JNE terhadap ganti kerugian yang diderita oleh pemilik barang. 3. Untuk mengetahui upaya perlindungan yang diberikan PT. Tiki JNE kepada pengguna jasa pengiriman barang.


D. Manfaat Penulisan Manfaat penelitian dalam hal ini adalah: 1. Secara teoritis Diharapkan dapat menambah literatur tentang perkembangan hukum perdata dalam kaitannya dengan tanggug jawab jasa pengiriman barang terhadap hilang/atau rusaknya barang melalui jalur darat. 2. Secara praktis Diharapkan kepada masyarakat dapat mengambil manfaatnya terutama dalam hal mengetahui dari pelaksanaan pertanggung jawaban para pihak dalam perjanjian pengangkutan khusus angkutan darat. E. Metode Penelitian 1. Jenis penelitian Penelitian ini disusun dalam rangka memenuhi kriteria sebagai tulisan ilmiah, sehingga diperlukan data-data yang relevan dari skripsi ini. Dalam penulisan skripsi ini, peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan (Field Research). Penelitian lapangan atau penelitian empiris ini dilakukan dengan bertitik tolak dari data-data primer yang diperoleh di tempat penelitian.10 Penilitian ini dilakukan dengan melakukan pengamatan, observasi secara langsung terhadap Tanggug Jawab Jasa

Pengiriman Barang Terhadap

Hilang/Rusaknya Barang Melalui Jalur Darat (Studi Kasus pada PT. Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Medan). Penelitian ini juga didukung dengan penelitian pustaka (library research) dengan mengkaji dan meneliti berbagai dokumen atau literatur yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

10

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 2010, hal. 5


2. Metode Pendekatan Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif empiris. Normatif empiris adalah pendekatan yang dikonsepsikan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Data yang diperlukan lebih mengutamakan pada penggunakan data sekunder kalaupun menggunakan data primer hanya sebagai data pendukung dari data sekunder. Menurut Soerjono Soekanto Undang-undang adalah sebagai sarana untuk semaksimal mungkin dapat mencapai kesejahteraan spiritual dan material baik masyarakat maupun individu sehingga ada kesesuaian antara Undang-Undang dengan realitas yang ada.11 3. Sumber Data a. Data primer Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat, data ini didapat dari sumber pertama dari individu atau perorangan seperti hasil wawancara.12 Data yang diperoleh peneliti secara langsung dari subjek penelitian yang dapat berupa hasil wawancara dan/angket (field research). Bahan hukum primer, berupa bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, UndangUndang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Undang-Undang Nomor 22

11

Ibid Husein Umar, Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005, hal. 42 12


Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. b. Data sekunder Jenis data sekunder atau data kepustakaan atau bahan hukum, dalam penelitian hukum seperti ada kesepakatan yang tidak tertulis dari para ahli peneliti hukum, bahwa hukum itu berupa berbagai literatur.13 Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan hukum primer, dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, meliputi rancangan peraturan perundang-undangan, hasil karya ilmiah para ahli dan hasil-hasil penelitian. Selain itu berupa bahan yang didapat dari buku-buku karangan para ahli, modul, surat kabar berupa karya ilmiah seperti bahan pustaka, jurnal dan sebagainya serta bahan lainnya yang terkait dengan penelitian yang akan dilakukan. c. Data Tersier Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberi informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder seperti kata-kata yang butuh penejelasan lebih lanjut seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, ensiklopedia dan beberapa artikel dari media internet.14 4. Teknik Pengumpulan Data 1) Observasi, adalah pengamatan secara langsung, dalam artian mengamati secara langsung objek yang akan diteliti oleh peneliti untuk untuk mendapatkan data atau fakta di lapangan. 13

Mukti Fajar Nur Dewanta & Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, hal. 157. 14 Ibid, hal 33


2) Wawancara, merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan berhadapan secara langsung dengan yang diwawancarai tetapi dapat juga diberi daftar pertanyaan dahulu untuk dijawab pada kesempatan lain.15 Wawancara ini ditujukan pada Bapak J. Siburian selaku konsumen pengguna PT. Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Medan). 3) Dokumen, sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk

dokumentasi.

Bentuknya

berupa

pengumpulan

peraturan

perundang-undangan, buku-buku, dokumen-dokumen perjanjian dan bahan lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini. 5. Analisis Data Analisis data adalah kegiatan menguraikan, membahas, menafsirkan temuantemuan penelitian dengan perspektif atau sudut pandang tertentu baik yang disajikan dalam bentuk narasi untuk data kualitatif maupun dalam bentuk tabel untuk data kuantitatif. Data yang diperoleh dari penelitian kemudian dianalisa secara deskriptif kualitatif, yaitu mengelompokkan data yang diperoleh dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian, yang kemudian di hubungkan dengan masalah yang akan diteliti berdasarkan kualitas serta kebenarannya, kemudian diuraikan sehingga diperoleh gambaran dan penjelasan tentang kenyataan yang sebenarnya, guna menjawab permasalahan. F. Keaslian Penulisan Penelitian ini dilakukan atas ide dan pemikiran dari peneliti sendiri atas masukan yang berasal dari berbagai pihak guna membantu penelitian dimaksud. Sepanjang yang telah ditelusuri dan diketahui di lingkungan Fakultas Hukum 15

Soerjono Soekanto, Op.Cit, hal 6


Universitas Sumatera Utara tidak ditemukan adanya kesamaan judul ataupun permasalahan yang diangkat oleh penulis yaitu mengenai Tanggung Jawab Jasa Pengiriman Barang Terhadap Hilang/Rusaknya Barang Melalui Jalur Darat (Studi Kasus Pada PT. Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Medan). Dengan demikian sesungguhnya skripsi ini adalah asli karya penulis sendiri sesuai dengan asas keilmuan, yang didukung dengan literatur, jurnal, website dan pendapat para ahli, sehingga rasional, objektif dan terbuka serta dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah dan akademik. G. Sistematika Penulisan Sistematika penulisan ini dibagi dalam beberapa Bab, dimana dalam bab terdiri dari unit-unit bab demi bab. Adapun sistematika penulisan ini dibuat dalam bentuk uraian. Berikut adalah sistematika penulisan skripsi. BAB I

PENDAHULUAN Dalam Bab ini akan diuraikan tentang uraian umum seperti penelitian pada umumnya yaitu, latar belakang, permasalahan, tujuan penulisan, manfaat penulisan, metode penelitian, keaslian penulisan, serta sistematika penulisan.

BAB II

TINJAUAN UMUM TERHADAP TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN JASA PENGIRIMAN BARANG DALAM PENGANGKUTAN DI DARAT Bab ini berisikan pengertian pengiriman barang dan hubungan pengguna jasa dengan jasa pengiriman barang Tanggung jawab perusahaan jasa pengiriman barang. Pengaturan hukum pengguna jasa pengiriman barang.


BAB III

PT. TIKI JNE MEDAN SEBAGAI PERUSAHAAN JASA PENGIRIMAN BARANG MELALUI DARAT Bab ini berisikan deskripsi tentang PT. Tiki Jalur Nugraha Ekakurir dan peraturan hukumnya. Peranan PT. Tiki JNE dalam melakukan jasa pengiriman barang melalui darat. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab para pihak menurut PT. Tiki JNE.

BAB IV

TANGGUNG JAWAB JASA PENGIRIMAN BARANG TERHADAP HILANG/RUSAKNYA BARANG MELALUI JALUR DARAT PADA PT. TIKI JNE MEDAN Bab ini berisikan pelaksanaan perjanjian antara pelaku usaha dengan pengguna jasa terhadap hilang/rusaknya barang melalui jalur darat pada PT. Tiki JNE Medan. Tanggung jawab dan kewajiban perusahaan terhadap ganti kerugian yang diderita oleh pemilik barang dan upaya perlindungan pengguna jasa pengiriman barang yang diberikan oleh PT. Tiki JNE Medan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN Bab ini adalah bab penutup, yang merupakan bab terakhir dimana akan diberikan kesimpulan dan saran, dari hasil penelitian yang telah dilakukan.


BAB I PENDAHULUAN. Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 1 angka (3) Angkutan adalah perpindahan orang

Recommend Documents