4.1. Pendapatan Daerah Perkembangan Pendapatan Daerah

PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT

BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH Kebijakan Umum APBD (KU-APBD) merupakan sasaran dan kebijakan daerah dalam satu tahun anggaran yang menjadi petunjuk dan ketentuan umum yang disepakati oleh Pemerintah Daerah dan DPRD sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Penyusunan Kebijakan Umum APBD Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2010 diarahkan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan yang telah diatur di dalam rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan daerah Provinsi Jawa Barat. Dengan mempertimbangkan hal tersebut, maka KU-APBD Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2010 disusun berdasarkan urusan pemerintahan daerah, wajib dan pilihan sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 yang dilengkapi dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007. KU-APBD Tahun Anggaran 2009 memuat kebijakan anggaran dan gambaran kondisi kemampuan keuangan daerah Provinsi Jawa Barat. Kebijakan anggaran tersebut terdiri dari kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah dan kebijakan pembiayaan daerah untuk pembangunan daerah pada Tahun Anggaran 2009, sebagaimana uraian berikut ini. 4.1.

Pendapatan Daerah

4.1.1. Perkembangan Pendapatan Daerah Sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta lebih teknis mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang direvisi menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2010

IV - 1


Sumber penerimaan daerah terdiri atas 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari kelompok Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah;

2) Dana Perimbangan yang meliputi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea

Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, Pajak Penghasilan (PPh) Perorangan, Sumber Daya Alam (SDA), dan Dana Alokasi Umum; 3) Kelompok-lain-lain pendapatan daerah yang sah meliputi Hibah, Dana Darurat, Dana Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Kab/Kota, Dana Penyesuaian dan Dana Alternatif Khusus, dan Dana Bantuan Keuangan. Sedangkan pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), Penerimaan Pinjaman Daerah, dan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan. Perkembangan target Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Barat selama kurun waktu 6 tahun (2004-2009), rata-rata pertumbuhan per tahun mengalami kenaikan sebesar 21,01 %, sebagaimana Tabel 4.1. berikut ini. Tabel 4.1 Perkembangan Target dan Realisasi PAD Provinsi Jawa Barat Tahun 2004-2009

2004

Target PAD 2.028.447.055.208,00

2005

2.619.535.105.000,00

29,14

3.399.855.351.734,03

19,43

2006

3.399.855.351.734,03

29,79

3.748.404.050.807,05

10,25

2007

3.621.802.762.512,00

6,53

4.221.668.696.233,00

12,63

2008

4.055.119.336.950,00

11,96

5.359.737.536.223,00

26,96

Tahun

2009

Pertumbuhan

5.176.292.473.000,00 Rata-rata Per Tahun

Realisasi PAD Pertumbuhan 2.846.800.734.938,37

27,65

-

21,01

17,32

Sumber : Perda APBD Tahun 2004 -2007 Realisasi/Perhitungan, Perda APBD Perubahan 2008, dan Perda APBD 2009

Apabila di lihat dari pertumbuhan realisasi PAD selama kurun waktu 2004-2008 rata-rata mengalami kenaikan sebesar 17,32% (Tabel 4.1.). Sedangkan apabila dibandingkan dengan target yang ditetapkan dan realisasi pendapatan yang dicapai pada tahun yang sama memperlihatkan bahwa rata-rata terjadi di atas target artinya target yang ditetapkan selalu dapat tercapai bahkan melampaui target. Ini dapat diartikan bahwa sumber-sumber potensi pendapatan daerah masih cukup banyak yang dapat digali dan dikembangkan sebagai sumber pendanaan bagi pembangunan daerah. Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2010

IV - 2


Jika memperhatikan kemampuan keuangan dari Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Barat dengan rata-rata kontribusi per tahun terhadap APBD sebesar 62,48% berarti bahwa secara kemampuan fiskalnya sudah masuk dalam kategori cukup mampu (Tabel 4.2). Tabel 4.2 Perkembangan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Dibandingkan dengan APBD Provinsi Jawa Barat Tahun 2004 – 2008 Tahun Realisasi Pertumbuhan APBD Proporsi 2004 2.846.800.734.938,37 4.712.887.298.214,09 60,40 2005 3.399.855.351.734,03 19,43 5.700.026.831.254,93 59,65 2006 3.748.404.050.807,05 10,25 6.048.094.310.215,05 61,98 2007 4.221.668.696.233,00 12,63 6.964.840.068.197,00 60,61 2008 5.359.737.536.223,00 26,96 7.685.340.067.215,13 69,74 8.262.746.353.081,00 2009*) 5.176.292.473.000,00 Rata-rata Realisasi Per 17,32 62,48 Tahun Sumber : Data Tahun 2004 s.d 2007 Perda tentang Perhitungan/Realisasi APBD, Tahun 2008 Perubahan APBD, Tahun 2009 Perda tentang APBD (Murni)

Dana perimbangan terdiri dari bagi hasil pajak/bukan pajak dan Dana Alokasi Umum (DAU). Pendapatan dari bagi hasil pajak yang bersumber dari Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dan Pajak Penghasilan (PPh) Perorangan menunjukkan peningkatan terus setiap tahunnya,

memiliki prospek yang

cukup baik untuk lebih ditingkatkan dengan memperbanyak Wajib Pajak. Sementara untuk bagi hasil bukan pajak yang berupa bagi hasil sumber daya alam yang saat ini menunjukkan kecenderungan stagnasi memerlukan perhatian yang cukup serius dari pemerintah daerah untuk lebih dapat mengoptimalkan potensi sumber daya alam. DAU yang diluncurkan dari pemerintah ke daerah bertujuan untuk menghindari kesenjangan fiskal (fiscal gap) antar daerah yang ditetapkan berdasarkan kriteria tertentu yang menekankan pada aspek pemerataan dan keadilan yang selaras dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang formula dan perhitungannya ditetapkan sesuai undang-undang, berdasarkan formula dan perhitungan tersebut sesuai tujuannya diharapkan apabila dari tahun ke tahun suatu daerah alokasi DAU-nya menurun, maka daerah tersebut dianggap atau dikategorikan sudah mandiri dalam kemampuan fiskalnya, Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2010

IV - 3


namun diharapkan Pemerintah dalam melakukan operasi formula DAU sesuai undangundang bersifat transparan. Berdasarkan perkembangan Dana Alokasi Umum (DAU) Provinsi Jawa Barat selama kurun waktu 5 tahun terakhir cenderung mengalami peningkatan persentase yang menurun.

Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan fiskal Provinsi Jawa Barat dapat

dikategorikan mendekati kearah mampu atau mandiri. Sedangkan dana yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) sejak tahun 2004 – 2008 untuk provinsi tidak ada. Adapun perkembangan realisasi dana perimbangan selama tahun 2004 sampai dengan tahun 2009 sebagaimana Tabel 4.3. Tabel 4.3. Perkembangan Target dan Realisasi Dana Perimbangan Provinsi Jawa Barat Tahun 2004-2009 Tahun

Target

2004 2005

1.086.527.001.648,00 1.105.886.415.308,26

2006

1.106.539.705.000,00

2007

Pertumbuhan (%)

Realisasi

Pertumbuhan (%)

1,78

1.197.663.954.522,50 1.220.120.700.066,00

1,88

0,06

1.298.795.160.567,00

6,45

1.522.066.853.000,00

37,55

1.756.094.284.825,00

35,21

2008

1.630.811.000.000,00

7,14

1.905.245.846.352,00

8,49

2009

1.763.254.316.000,00

8,12

Rata-rata Per-Tahun

10,93

13,01

Sumber : Perda Perhitungan APBD Tahun 2004 -2009

Perkembangan target dari dana perimbangan secara total selama kurun waktu 6 tahun terakhir (2004-2009) rata-rata pertumbuhannya per tahun adalah sebesar 10,93%. Sementara perkembangan berdasarkan realisasi selama kurun waktu 2004-2008 menunjukkan pertumbuhan rata-rata sebesar 13,01%. Perkembangan target dari lain-lain pendapatan yang sah secara total selama kurun waktu 3 tahun terakhir (2007-2009) ratarata pertumbuhannya per tahun adalah sebesar 46,36%. Sementara perkembangan berdasarkan realisasi selama kurun waktu 2007-2008 menunjukkan pertumbuhan ratarata sebesar 342,21% (Tabel 4.4. dan 4.5.). Penerimaan dari lain-lain pendapatan yang sah ini cukup sulit diperkirakan karena bergantung pada faktor eksternal (dana swasta dan Pemerintah Pusat) sehingga perkiraan target dan realisasi cukup jauh perbedaannya.

Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2010

IV - 4


Tabel 4.4. Perkembangan Target dan Realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah Provinsi Jawa Barat Tahun 2004 – 2008 Tahun

Target

2004

-

Pertumbuhan (%) -

2005

-

2006

-

2007

6.000.000.000,00

2008

10.357.920.865,00

2009

12.437.647.000,00

Rata-rata pertahun

-

Pertumbuhan (%) -

-

-

-

-

-

-

-

30.497.150.788,00

-

72,63

134.862.411.768,00

342,21

Realisasi

20,08

-

-

46,36

-

342,21

Sumber : Perda Perhitungan APBD Tahun 2004 -2009

Tabel 4.5. Perkembangan Realisasi Total Pendapatan Provinsi Jawa Barat Tahun 2004 - 2008 Tahun

Pendapatan

2004

4.044.464.689.460,87

2005

4.824.888.265.545,84

2006 2007 2008

Pertumbuhan

APBD

Proporsi

4.712.887.298.214,09

85,82

19,30

5.700.026.831.254,93

84,65

5.047.199.211.374,05

4,61

6.048.094.310.215,05

83,45

6.008.260.131.846,00

19,04

6.964.840.068.197,00

86,27

7.399.845.794.343,00

23,16

7.685.340.067.215,13

96,29

Rata-rata per Tahun

16,53

87,29

Sumber : Data Tahun 2004 s.d 2007 Perda tentang Perhitungan/Realisasi APBD, Tahun 2008 Perubahan APBD, Tahun 2008 Perda tentang APBD (Murni)

Perkembangan realisasi total pendapatan Provinsi Jawa Barat yaitu penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah dalam kurun waktu 2004-2008 mengalami peningkatan sebesar 16,53% per tahun dan kontribusinya terhadap APBD sebesar 87,29% per tahun sebagaimana tabel 4.4 tersebut di atas. Sedangkan apabila dilihat rata-rata proporsi realisasi antara PAD, Dana Perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang Sah terhadap Pendapatan Daerah dalam kurun waktu 2004-2008, secara berturut-turut sebesar 71,56%, 27,12%, dan 1,17%. 4.1.2. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah Kebijakan anggaran tahun 2010 untuk pendapatan daerah yang merupakan potensi daerah dan sebagai penerimaan Provinsi Jawa Barat sesuai urusannya diarahkan melalui upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2010

IV - 5


dan dana perimbangan. Upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pendapatan daerah adalah : 1. Memantapkan Kelembagaan dan Sistem Operasional Pemungutan Pendapatan Daerah; 2. Meningkatkan Pendapatan Daerah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi; 3. Meningkatkan koordinasi secara sinergis di bidang Pendapatan Daerah dengan Pemerintah Pusat, OPD Penghasil, Kabupaten/Kota, POLRI; 4. Meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah dalam upaya peningkatkan kontribusi secara signifikan terhadap Pendapatan Daerah; 5. Meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi daerah; 6. Meningkatkan peran dan fungsi UPT, UPPD dan Balai Penghasil dalam peningkatan pelayanan dan pendapatan. 7. Meningkatkan pengelolaan asset dan keuangan daerah Adapun kebijakan pendapatan untuk meningkatkan Dana Perimbangan sebagai upaya peningkatan kapasitas fiskal daerah adalah sebagai berikut : 1. Mengoptimalkan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan PBB, Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (PPh OPDN), PPh Pasal 21 dan BPHTB; 2. Meningkatkan akurasi data Sumber Daya Alam sebagai dasar perhitungan pembagian dalam Dana Perimbangan; Meningkatkan

koordinasi

dengan

Pemerintah Pusat

dan

Kabupaten/Kota

dalam

pelaksanaan Dana Perimbangan. 4.1.3. Strategi Pencapaian Target Pendapatan Daerah Berdasarkan kebijakan perencanaan pendapatan daerah tersebut diatas, maka untuk dapat merealisasikan

perkiraan rencana penerimaan pendapatan (target)

pendapatan daerah untuk Tahun Anggaran

2010

diuraikan strategi pencapaiannya

sebagai berikut : I.

Strategi pencapaian Target Pendapatan Asli Daerah, ditempuh melalui : a.

Penataan kelembagaan, penyempurnaan dasar hukum pemungutan dan regulasi penyesuaian tarif pungutan;


IV - 6


b.

Pelaksanaan pemungutan atas obyek pajak/retribusi baru dan pengembangan sistem operasi penagihan atas potensi pajak dan retribusi yang tidak memenuhi kewajibannya;

c.

Pemenuhan fasilitas dan sarana pelayanan secara bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran;

d.

Melaksanakan

pelayanan

secara

khusus

untuk

memberikan

kemudahan

masyarakat melalui drive thru, gerai samsat dan samsat mobile, layanan SMS, dan printisan Banking System; e.

Mengembangkan penerapan standar pelayanan kepuasan publik di beberapa Kantor Bersama /samsat lainnya dengan menggunakan parameter ISO 90012000;

f.

Penyebarluasan informasi dan program sosialisasi dibidang pendapatan daerah dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat;

g.

Revitalisasi BUMD melalui berbagai upaya agar dapat memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah;

h.

Optimalisasi pemberdayaan asset yang diarahkan pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah;

i.

Melakukan pembinaan secara teknis fungsional

sebagai upaya peningkatan

fungsi dan peran SKPD sebagai unit kerja penghasil dibidang pendapatan daerah; j.

Melakukan kordinasi dengan Departemen Dalam Negeri dan Departemen Keuangan pada tataran kebijakan, dengan POLRI dan Kabupaten/Kota dalam operasional

pemungutan

dan

pelayanan

pendapatan

daerah

serta

mengembangkan sinergitas pelaksanaan tugas dengan SKPD penghasil. II. Strategi pencapaian Target Dana Perimbangan, melalui : a.

Melakukan sosialisasi secara terus menerus mengenai pungutan PBB, PPH dan BPHTB dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak;

b.

Peningkatan akurasi data potensi baik potensi pajak maupun potensi sumber daya alam bekerja sama dengan Kanwil Pajak sebagai dasar perhitungan pembagian dana perimbangan keuangan;


IV - 7


c.

Melakukan pembinaan dengan mengoptimalkan Tim Intensifikasi PBB, PPH dan BPHTB dan memberikan insentif kepada Kabupaten/Kota yang menunjukan kinerja baik; Meningkatkan keterlibatan Pemerintah Daerah dalam perhitungan lifting migas

d.

dan perhitungan sumber daya alam lainnya agar memperoleh proporsi pembagian yang sesuai dengan potensi; e.

Meningkatkan koordinasi dengan Departemen Dalam Negeri, Departemen Keuangan dan Panitia Anggaran DPR RI untuk mengupayakan peningkatan besaran DAU.

4.2.

Belanja Daerah

4.2.1. Perkembangan Belanja Daerah Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Dalam

menentukan

besaran

belanja

yang

dianggarkan

senantiasa

akan

berlandaskan pada prinsip disiplin anggaran, yaitu prinsip kemandirian yang selalu mengupayakan peningkatan sumber-sumber pendapatan sesuai dengan potensi daerah, prinsip prioritas yang diartikan bahwa pelaksanaan anggaran selalu mengacu pada prioritas utama pemabangunan daerah, prinsip efisiensi dan efektifitas anggaran yang mengarahkan bahwa penyediaan anggaran dan penghematan sesuai dengan skala prioritas. Belanja penyelenggaraan diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat diwujudkan melalui prestasi kerja dalam pencapaian standar pelayanan minimal sesuai dengan peraturan perundangundangan. Perkembangan target alokasi belanja daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2010

IV - 8


selama kurun waktu 6 tahun terakhir (2004-2009) mengalami kenaikan sebesar 19,40%, sementara perkembangan realisasi alokasi belanja daerah selama kurun waktu 2004-2008 rata-rata mengalami peningkatan sebesar 15,84% sebagaimana Tabel 4.6. Tabel 4.6. Perkembangan Target dan Realisasi Belanja Provinsi Jawa Barat Tahun 2004-2009 Pertumbuhan %

Realisasi Belanja

4.131.439.788.522,15

18,93

4.309.282.267.306,84

17,40

2006

4.923.245.318.247,04

19,17

4.907.738.249.011,05

13,89

2007

5.272.083.679.606,84

7,09

5.341.625.971.385,00

8,84

2008

5.929.101.899.376,25

12,46

6.582.473.339.933,11

23,23

2009

8.262.578.445.826,00

39,36

Tahun

Target Belanja

2004

3.473.904.056.856,00

2005

Rata-rata Per Tahun

Pertumbuhan %

3.670.567.300.180,00

19,40

15,84

Sumber : Perda APBD Tahun 2004 -2009

Untuk rata-rata proporsi perkembangan realisasi alokasi belanja daerah terhadap APBD sebesar 79,39% per tahun sebagaimana terlihat pada Tabel 4.7. Tabel 4.7. Perkembangan Realisasi Alokasi Belanja Daerah Tahun 2004 - 2008 Dibandingkan dengan APBD Tahun 2004 – 2008 Tahun

Belanja

Pertumbuhan

APBD

Proporsi

4.712.887.298.214,09

77,88

17,40

5.700.026.831.254,93

75,60

4.907.738.249.011,05

13,89

6.048.094.310.215,05

81,15

2007

5.341.625.971.385,00

8,84

6.964.840.068.197,00

76,69

2008

6.582.473.339.933,11

23,23

7.685.340.067.215,13

85,65

2004

3.670.567.300.180,00

2005

4.309.282.267.306,84

2006

Rata-rata per Tahun Sumber :

15,84

79,39

Data Tahun 2004 s.d 2007 Perda tentang Perhitungan/Realisasi APBD, Tahun 2008 Perubahan APBD

Sesuai Pasal 37 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 belanja daerah terbagi atas Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Belanja tidak langsung terdiri dari belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga. Perkembangan realisasi belanja daerah Provinsi Jawa Barat selama kurun waktu 5 tahun (2004-2008) rata-rata pertumbuhan per tahun belanja OPD mengalami kenaikan sebesar 5,55%, belanja bagi hasil dan bantuan keuangan naik sebesar 15,73% dan 36,16%, dan belanja tidak terduga mengalami kenaikan sebesar Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2010

IV - 9


34,24%. Sedangkan proporsi masing-masing belanja terhadap total belanja rata-rata per tahun belanja OPD meningkat sebesar 27,14%, belanja bagi hasil dan bantuan keuangan naik sebesar 20,57% dan 21,12%, dan belanja tidak terduga naik sebesar 1,03%, perkembangannya sebagaimana Tabel 4.8.


IV - 10

PEMERI NTAH PR OVI NSI JAWA BARAT

Tabel 4.8. Perkembangan Realisasi Rincian Belanja Tahun 2004 - 2008 No

1

2

Uraian

2004

2005

2006

Belanja

3.670.567.300.180,00

4.309.282.267.306,84

5.118.814.954.732,31

Belanja Tidak Langsung

2007

2008

5.341.625.971.385,00

6.582.473.339.933,11

Rata2 Pertumbuhan per Tahun (%)

Rata2 Proporsi per Tahun (%)

8.262.578.445.826,00

15,94

81,57

2009

2.166.410.076.421,50

2.711.595.944.207,00

3.348.434.419.612,94

3.898.896.674.253,00

4.797.818.445.160,47

5.388.574.793.783,75

22,04

54,43

Belanja Pegawai

524.972.290.430,50

641.468.582.950,00

786.394.262.587,98

714.093.813.958,00

902.098.544.513,00

1.083.681.567.815,00

15,48

11,70

Belanja Bagi Hasil

920.653.685.803,00

1.138.599.366.767,00

1.261.370.961.840,00

1.347.805.024.981,00

1.638.998.184.500,00

1.842.907.237.500,00

15,73

20,57

Belanja Bantuan

649.887.246.188,00

862.514.990.460,00

1.214.859.623.384,74

1.820.080.144.813,00

2.206.721.716.147,47

2.371.985.988.468,75

36,16

21,12

70.896.854.000,00

69.013.004.030,00

85.809.571.800,22

16.917.690.501,00

50.000.000.000,00

90.000.000.000,00

34,24

1,03

1.504.157.223.758,50

1.597.686.323.099,84

1.770.380.535.119,37

1.442.729.297.132,00

1.784.654.894.772,64

2.874.003.652.042,25

5,55

27,14

4.712.887.298.214,09

5.700.026.831.254,93

5.564.023.660.142,09

6.964.840.068.197,00

7.685.340.067.215,13

8.262.746.353.081,00

13,52

Belanja Tidak terduga Belanja Langsung Volume APBD

Sumber : Data Tahun 2004 s.d 2007 Perda tentang Perhitungan/Realisasi APBD, Tahun 2008 Perubahan APBD, Tahun 2009 Perda tentang APBD (Murni)


IV - 11


Bila memperhatikan kecenderungan pendapatan daerah sejak tahun 2004-2008 terlihat bahwa dari tahun 2004 terjadi peningkatan yang berfluktuasi dengan kecenderungan menurun pertumbuhannya hingga tahun 2006. Namun dengan upaya-upaya peningkatan pendapatan yang lebih intens dilakukan, dalam kurun waktu 2007-2008, terjadi kenaikan pertumbuhan pendapatan yang cukup besar, rata-rata di atas 20%.

Dengan komitmen akan lebih baik

memberikan pelayanan publik dan upaya intensifikasi/ekstensifikasi yang lebih giat, pada tahun 2009, Pemerintah Jawa Barat optimis dapat mencapai target pendapatan daerah dengan pertumbuhan di atas 20%. Capaian peningkatan pendapatan selama ini didukung oleh kondisi ekonomi regional yang stabil dan keberhasilan dalam melakukan upaya-upaya intensifikasi dalam meningkatkan pendapatan daerah. Namun demikian, dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi makro dan regional tahun mendatang, diproyeksikan bahwa rata-rata kenaikan pertumbuhan pendapatan daerah pada tahun 2010 mengalami penurunan menjadi berada pada kisaran 9%, secara lengkap disajikan pada Tabel 4.9.

Untuk tahun 2010 diproyeksikan

peningkatan pendapatan sebesar 9,70% dibanding target tahun 2009 atau sebesar Rp. 7,626 trilyun. 4.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah tahun 2010 disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan

tugas, pokok dan fungsinya. Ini bertujuan untuk meningkatkan

akuntabilitas perencanan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program/kegiatan. Kebijakan belanja daerah tahun 2010 diarahkan untuk mendukung pencapaian target IPM 80, dimana dengan mempertimbangkan pencapaian IPM tahun 2007 baru sebesar 70,76, diperlukan perencanaan kegiatan-kegiatan yang berorientasi pencapaian IPM 80. Dengan perencanaan anggaran yang konsisten dan fokus, diproyeksikan pencapaian IPM 80 ditargetkan tercapai pada tahun 2015. Perencanaan pembangunan yang mendukung pencapaian IPM 80 diarahkan untuk memperkuat bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, infrastruktur, dan suprastruktur. Kebijakan

belanja

daerah

tahun

2010

diupayakan

dengan

pengaturan

pola

pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif, antara lain melalui: 1. Mengalokasikan anggaran untuk pendidikan sebesar 20% dari total belanja daerah tahun 2010 tidak termasuk alokasi anggaran untuk kegiatan yang belum selesai tahun sebelumnya Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2010

IV - 12


(multi years), dalam rangka peningkatan indeks pendidikan meliputi Angka melek Huruf dan Rata-rata Lama Sekolah (AMH dan RLS). 2. Mengupayakan alokasi anggaran untuk kesehatan sebesar 5% dari total belanja daerah untuk peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan dasar kesehatan dalam rangka peningkatan indeks kesehatan masyarakat. 3. Mengalokasikan kebutuhan belanja fixed cost, regular cost, dan variable cost secara terukur dan terarah, yaitu: a. Pemenuhan kebutuhan dasar dalam menjamin keberlangsungan operasional kantor (biaya listrik, telepon, air bersih, BBM, internet, dan service mobil); b. Pengalokasian kebutuhan belanja kegiatan yang bersifat rutin sebagai pelaksanaan TUPOKSI OPD , yang meliputi kegiatan koordinasi, fasilitasi, konsultasi, sosialisasi, pengendalian & evaluasi, perencanaan, dan pengawasan; c. Pengalokasian

kebutuhan

belanja

kegiatan

yang

mendukung

program-program

pembangunan yang menjadi prioritas dan unggulan OPD, program/kegiatan yang telah menjadi komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Barat (committed budget), dan kegiatan

multi years yang diprioritaskan untuk dilaksanakan pada TA 2010. 4. Untuk mendukung percepatan pembangunan pada 2010, akan diupayakan alokasi anggaran untuk bidang

infrastruktur dan lingkungan hidup sebesar 17,5% serta

untuk bidang

ekonomi sebesar 15%. 5. Mengalokasikan belanja tidak langsung yang meliputi gaji dan tunjangan PNS, belanja subsidi, belanja hibah, belanja sosial, belanja bagi hasil kab/kota, belanja bantuan dengan prinsip proporsional, pemerataan, dan penyeimbang, serta belanja tidak terduga yang digunakan untuk penanggulangan bencana yang tidak teralokasikan sebelumnya. 6. Pemuatan kode rekening kegiatan-kegiatan yang sangat diperlukan dalam menunjang upaya perbaikan kinerja aparatur dan kebutuhan-kebutuhan yang nyata seperti : 1). Kode rekening Insentif Berbasis Kinerja (IBK), 2). Kode rekening konsultasi dengan pakar khusus (misalnya pakar lingkungan hidup, hukum, ekonomi, dan lain-lain), 3). Kode rekening konsultasi dengan instansi pusat, 4). Kode rekening alokasi dan pemanfaatan dana APBD secara kolateral tanpa agunan di Bank untuk Usaha Kecil Menengah (UKM), 5). Kode rekening tunjangan hari besar keagamaan, 6). Kode rekening rekreasi tahunan bersama secara melembaga. 7. Penggunaan indeks relevansi anggaran dalam penentuan anggaran belanja dengan memperhatikan belanja tidak langsung dan belanja langsung dengan visi dan misi Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2010

IV - 13


Pemerintah Provinsi Daerah Jawa Barat, serta anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap pengguna anggaran tetap terukur. 8. Dalam rangka mengoptimalkan pencapaian prioritas pembangunan, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat akan merintis skema pelaksanaan program/kegiatan pembangunan melalui

Tugas Pembantuan. Tugas pembantuan ini adalah merupakan penugasan dari

Pemerintah

Provinsi ke daerah (kabupaten/kota dan desa) untuk melaksanakan tugas

tertentu terutama dalam melaksanakan pembangunan di perdesaan. 9. Peningkatan efektivitas belanja bantuan keuangan dan bagi hasil kepada kabupaten/kota dengan pola : a.

Alokasi yang bersifat block grant dari Pos Bagi Hasil secara proporsional, guna memperkuat kapasitas fiskal kabupaten/kota dalam melaksanakan otonomi daerah;

b.

Alokasi yang bersifat spesific grant dari pos bantuan kepada Kabupaten/Kota yang diarahkan, dengan kewajiban kabupaten/kota untuk menyediakan Dana Pendamping minimal 10%, dalam rangka mendukung agenda akselerasi pencapaian Visi Jawa Barat 2008-2013 yaitu : 1) Berdasarkan pola penyaluran yang bersifat kompetisi melalui Program Pendanaan Kompetisi (PPK). 2) Membagi alokasi menjadi tiga bagian yaitu dana pemerataan, dana proporsional dan dana penyeimbang. Dana pemerataan dialokasikan sama untuk setiap Kabupaten/Kota, dana proporsional dihitung berdasarkan indeks Kabupaten/Kota, dan dana penyeimbang ditentukan berdasarkan variabel kualitatif seperti Ibu Kota Provinsi, Kabupaten/Kota perbatasan dengan Provinsi lain serta Kabupaten/Kota yang akan menyelenggarakan even khusus yang berskala regional atau nasional. Variabel-variabel yang digunakan untuk menghitung indeks Kabupaten/Kota adalah : Indeks Pendidikan, Indeks Kesehatan, Indeks Daya Beli, Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, Jumlah Penduduk Miskin, PDRB/Kapita, Pendapatan Asli Daerah, Proporsi Pengangguran, dan Proporsi Kawasan Lindung. Adapun kriteria kegiatan yang mendapatkan alokasi bantuan keuangan Kabupaten/Kota adalah mendukung secara signifikan upaya peningkatan IPM Jawa Barat; menanggulangi masalah kemiskinan; menanggulangi masalah pengangguran dan meningkatkan upaya pelestarian lingkungan khususnya kawasan lindung.

4.2.3. Kebijakan Belanja Berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2010

IV - 14


Kabupaten/Kota, maka urusan pemerintahan Provinsi Jawa Barat terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan Wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah, berkaitan dengan pelayanan dasar, terdiri dari 26 (dua puluh enam) bidang urusan pemerintahan yang meliputi: 1.

Pendidikan;

2.

Kesehatan;

3.

Lingkungan hidup;

4.

Pekerjaan umum;

5.

Penataan ruang;

6.

Perencanaan pembangunan;

7.

Perumahan;

8.

Kepemudaan dan olahraga;

9.

Penanaman modal;

10. Koperasi dan usaha kecil dan menengah; 11. Kependudukan dan catatan sipil; 12. Ketenagakerjaan; 13. Ketahanan pangan; 14. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; 15. Keluarga berencana dan keluarga sejahtera; 16. Perhubungan; 17. Komunikasi dan informatika; 18. Pertanahan; 19. Kesatuan bangsa dan politik dalam negeri; 20. Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian; 21. Pemberdayaan masyarakat dan desa; 22. Sosial; 23. Kebudayaan; 24. Statistik; 25. Kearsipan; dan 26. Perpustakaan.

Urusan Pilihan adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah, terdiri dari 9 (sembilan) bidang urusan pemerintahan meliputi : Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2010

IV - 15


1. Kelautan dan perikanan; 2. Pertanian; 3. Kehutanan; 4. Energi dan sumber daya mineral; 5. Pariwisata; 6. Industri; 7. Perdagangan; 8. Ketransmigrasian; 9. Agama. Sementara itu dalam rangka pencapaian common goals dan non common goals maka telah ditetapkan 97 program yang akan mewadahi program-program yang mendukung pencapaian common goals dan non common goals yang dibagi ke dalam urusan wajib dan urusan pilihan sesuai dengan kewenangan pemerintah provinsi. I.

Common Goals Prioritas pembangunan yang diterjemahkan dalam 8 (delapan) common goals terdiri

dari program-program sebagai berikut : 1. Peningkatan Kualitas Pendidikan, meliputi: 1)

2)

Bidang Pendidikan, melalui program sebagai berikut : (1).

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar;

(2).

Program Pendidikan Menegah dan Tinggi;

(3).

Program Pendidikan Non Formal;

(4).

Program Pendidikan Luar Biasa.

(5).

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan.

Bidang Ketenagakerjaan, melalui program sebagai berikut : (1). Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja.

2. Peningkatan Kualitas Kesehatan, meliputi: 1).

Bidang Kesehatan, melalui program sebagai berikut : (1). Program Upaya Kesehatan; (2). Program Manajemen Pelayanan Kesehatan; (3). Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular;


IV - 16


(4). (5).

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan; Program Sumberdaya Kesehatan.

3. Kemandirian Pangan, meliputi: 1). Bidang Pertanian, melalui program sebagai berikut : (1).

Program Peningkatan Produksi Pertanian;

(2).

Program Pemberdayaan Sumber Daya Pertanian;

(3).

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tanaman, Ternak dan Ikan;

(4).

Program

Pemasaran

dan

Pengolahan

Hasil

Pertanian,

Perkebunan,

Peternakan, Perikanan dan Kehutanan. 2). Bidang Ketahanan Pangan, melalui program sebagai berikut : (1).

Program Peningkatan Ketahanan Pangan.

3). Bidang Pekerjaan Umum, melalui program sebagai berikut : (1).

Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau, dan Sumber Daya Air Lainnya;

(2).

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya.

4. Peningkatan Daya Beli Masyarakat,meliputi: 1). Bidang Pertanian, melalui program sebagai berikut : (1).

Program Peningkatan Kesempatan Kerja;

(2).


(3).

Program

Pemasaran

dan

Pengolahan

Hasil

Pertanian,

Perkebunan,

Peternakan, Perikanan dan Kehutanan. 2). Bidang Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah, melalui program sebagai berikut : (1). Program

Pengembangan

Kewirausahaan

dan

Keunggulan

Kompetitif

Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; (2). Program Pengembangan Sistem Pendukungan Usaha bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2010

IV - 17


(3). Program Pembinaan dan Pengembangan BUMD dan Lembaga Keuangan Non Perbankan. 3). Bidang Kepariwisataan, melalui program sebagai berikut : (1). Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata. 4). Bidang Perdagangan, melalui program sebagai berikut : (1). Program Pengembangan Sistem Perdagangan Dalam Negeri, 5). Bidang Industri, melalui program sebagai berikut : (1). Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah; (2). Program Penataan struktur dan Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri. 6). Bidang Penanaman Modal, melalui program sebagai berikut : (1). Program Peningkatan Iklim Investasi; (2). Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi. 7). Bidang Ketenagakerjaan, melalui program sebagai berikut : (1). Program Peningkatan Kesempatan Kerja. 5. Peningkatan Kinerja Aparatur, meliputi: 1) Bidang Perencanaan Pembangunan, melalui program sebagai berikut : (1).

Program

Perencanaan

Pengendalian

dan

Pengawasan

Pembangunan

Daerah. 2) Bidang Komunikasi dan Informatika, melalui program sebagai berikut : (1).

Program

Pengembangan

Komunikasi,

Informasi,

Media

Massa

dan

Pemanfaatan Teknologi Informasi. 3) Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian, melalui program sebagai berikut : (1).

Program

Pemantapan

Otonomi

Daerah

dan

Sistem

Administrasi

Pemerintahan Daerah; (2).

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;


IV - 18


(3).

Program Penataan Peraturan Perundang-undangan, Kesadaran Hukum, dan HAM;

(4).

Program Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah.

3) Bidang Lingkungan Hidup, melalui program sebagai berikut : (1).

Program Penanggulangan Bencana Alam dan Perlindungan masyarakat,

6. Penanganan Bencana dan Pengendalian Lingkungan Hidup, meliputi : 1) Bidang Lingkungan Hidup, melalui program sebagai berikut : (1).

Program Penanggulangan Bencana Alam Dan Perlindungan Masyarakat, dengan sasaran :

(2).

Program Pengendalian pencemaran dan Perusakan lingkungan;

(3).

Program Rehabilitasi dan Konservasi Sumberdaya alam dan lingkungan hidup;

(4).

Program Pengelolaan kawasan lindung;

(5).

Program Pengelolaan ekosistem Pesisir dan Laut.

2). Bidang Pekerjaan Umum, melalui program sebagai berikut : (1).

Program Kinerja Pengelolaan Air Bersih dan Air Limbah.

3). Bidang Perumahan, melalui program sebagai berikut : (1).

Program Lingkungan Pemukiman Sehat.

7. Pengembangan Infrastruktur Wilayah, meliputi: 1). Bidang Pekerjaan Umum, melalui program sebagai berikut : (1).

Program Pembangunan Jalan dan Jembatan;

(2).

Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya;

(3).

Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;

(4).

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan lainnya;

(5).

Program Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai.


IV - 19


2). Bidang Lingkungan Hidup, melalui program sebagai berikut : (1).

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan.

3). Bidang Perumahan, melalui program sebagai berikut : (1).

Program Pengembangan Permukiman.

4). Bidang Perhubungan, melalui program sebagai berikut : (1).

Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan.

8. Pengembangan Energi, meliputi: 1). Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral, melalui program sebagai berikut: (1).

Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan dan Energi;

(2).

Pengembangan Sumberdaya Mineral dan Panas Bumi.

9. Pembangunan Perdesaan, meliputi: 1).

Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, melalui program sebagai berikut : (1).

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat;

(2).

Program Pemantapan Pemerintahan dan Pembangunan Desa.

2). Bidang Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah, melalui program sebagai berikut : (1).

Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

3). Bidang Pertanian, melalui program sebagai berikut : (1).


(2).

Program Pemasaran dan Pengolahan Peternakan, Perikanan dan Kehutanan.

Hasil Pertanian,

Perkebunan,

4) Bidang Pekerjaan Umum, melalui program sebagai berikut : (1).


(2).

Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;

(3).

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya.


IV - 20


II.

Non Common Goals Prioritas pembangunan yang diterjemahkan dalam non common goals terdiri dari

program-program sebagai berikut : A.

URUSAN WAJIB 1.

2.

3.

Bidang Pendidikan 1)

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar;

2)

Program Pendidikan Menengah dan Tinggi;

3)

Program Pendidikan Non Formal;

4)

Program Pendidikan Luar Biasa;

5)

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan.

Bidang Kesehatan 1)

Program Upaya Kesehatan;

2)

Program Manajemen Pelayanan Kesehatan;

3)

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit menula;

4)

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan;

5)

Program Sumber Daya Kesehatan.

Bidang Lingkungan Hidup 1)

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup;

2)

Program Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;

4.

3)

Program Pengelolaan Kawasan Lindung;

4)

Program Pengelolaan Ekosistem Pesisir dan Laut;

5)

Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan.

Bidang Pekerjaan Umum 1)


2)

Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;

3)

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan;


IV - 21


4)

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya;

5)

Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya;

5.

6.

7.

8.

9.

6)

Program Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai;

7)

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Bersih dan Air Limbah;

8)

Program Pembinaan Jasa Konstruksi;

9)

Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan.

Bidang Penataan Ruang 1)

Program Perencanaan Ruang;

2)

Program Pemanfaatan Ruang;

3)

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

Bidang Perencanaan Pembangunan 1)

Program Kerjasama Pembangunan;

2)

Program Perencanaan, Pengendalian, dan Pengawasan Pembangunan Daerah.

Bidang Perumahan 1)

Program Pengelolaan Gedung/Rumah Negara;

2)

Program Pengembangan Permukiman;

3)

Program Lingkungan Permukiman Sehat;

4)

Program Pemberdayaan Komunitas Permukiman.

Bidang Kepemudaan dan Olah Raga 1)

Program peningkatan dan pembinaan peran serta pemuda.

2)

Program Pembinaan, pemasyarakatan dan pengembangan olahraga.

Bidang Penanaman Modal 1)

Program Peningkatan Iklim Investasi;

2)

Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi.


IV - 22


10. Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 1)

Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;

2)

Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;

3)

Program Pembinaan dan Pengembangan BUMD dan Lembaga Keuangan Non Perbankan.

11. Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil 1)

Program Penataan Administrasi Kependudukan.

12. Bidang Ketenagakerjaan 1)

Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja;

2)

Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan;

3)

Program peningkatan kesempatan kerja.

13. Bidang Ketahanan Pangan 1)

Program Peningkatan Ketahanan Pangan.

14. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 1)

Program Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak;

2)

Program

Peningkatan

Peran

Serta

dan

Kesetaraan

Jender

dalam

Pembangunan. 15. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 1)

Program Keluarga Berencana.

16. Bidang Perhubungan, melalui program sebagai berikut : 1)

Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan;

2)

Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ);

3)

Program Peningkatan Pelayanan Angkutan;

4)

Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas;

5)

Program peningkatan kelayakan kendaraan bermotor.


IV - 23


17. Bidang Komunikasi dan Informatika 1)

Program

Pengembangan

Komunikasi,

Informasi,

Media

Massa

dan

Pemanfaatan Teknologi Informasi. 18. Bidang Pertanahan 1)

Program Pengadaan, Penataan dan Pengendalian Administrasi Pertanahan.

19. Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 1)

Program penanggulangan bencana alam dan perlindungan masyarakat;

2)

Program Pendidikan Politik Masyarakat.

20. Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian 1)

Program Pemantapan Otonomi Daerah dan Sistem Administrasi Daerah;

2)

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur;

3)

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;

4)

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;

5)

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;

6)

Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur;

7)

Program

Penataan Peraturan Perundang-undangan, Kesadaran Hukum dan

HAM; 8)

Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah;

9)

Program Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah;

10) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan; 11) Program Pemeliharaan Keteriban Umum dan Ketentraman Masyarakat. 21. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 1)

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat;

2)

Program Pemantapan Pemerintahan dan Pembangunan Desa.


IV - 24


22. Bidang Sosial 1) Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya; 2) Program Pemantapan Kelembagaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS). 23. Bidang Kebudayaan 1) Program Pengembangan Nilai Budaya; 2) Program Pengelolaan Kekayaan dan Keragaman budaya. 24. Bidang Statistik 1)

Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah.

25. Bidang Kearsipan 1)

Program Pengembangan Kearsipan.

26. Bidang Perpustakaan 1) B.

Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan.

URUSAN PILIHAN 27. Bidang Kelautan dan Perikanan 1)

Program Pengembangan Budidaya Perikanan;

2)

Program Pengembangan Perikanan Tangkap.

28. Bidang Pertanian 1)


2)

Program Pemberdayaan Sumber Daya Pertanian;

3)

Program pencegahan dan penanggulanan penyakit tanaman, ternak dan ikan;

4)

Program pemasaran dan pengolahan hasil pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan.

29. Bidang Kehutanan 1)

Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan;

2)

Program pengelolaan kawasan lindung.


IV - 25


30. Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral 1)

Program Pengembangan Sumberdaya Mineral dan Panas Bumi;

2

Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan dan Energi.

31. Bidang Pariwisata 1)

Program Pengembangan Destinasi Pariwisata;

2)

Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata.

32. Bidang Industri 1)

Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah;

2)

Program Penataan Struktur dan peningkatan Kemampuan Teknologi Industri.

33. Bidang Perdagangan 1)

Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor;

2)

Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Perdagangan Dalam Negeri;

3)

Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan.

34. Bidang Ketransmigrasian 1)

Program Pengembangan Transmigrasi.

35. Bidang Peningkatan Pemahaman dan Pengamalan Agama 2)

Program Peningkatan Pemahaman dan Pengamalan Agama;

3)

Program Pembinaan Lembaga Sosial Keagamaan.

Berdasarkan urusan pemerintahan tersebut, maka Kebijakan Belanja Tahun Anggaran 2010 difokuskan antara lain pada : 1.

PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN

Difokuskan untuk menciptakan sumber daya manusia Jawa Barat yang Mandiri dan Dinamis serta berdaya Saing, dengan sasaran : tuntasnya pemberantasan Buta Aksara dalam rangka Jabar bebas Buta Aksara; meningkatnya angka partisipasi jenjang pendidikan dasar dan menengah; meningkatnya angka yang melanjutkan antar jenjang dalam rangka Jabar Bebas Putus Jenjang Sekolah; meningkatnya mutu pendidikan dasar dan menengah bertaraf internasional; meningkatnya kompetensi dan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan; meningkatnya kompetensi keterampilan dan kewirausahaan tenaga kerja. Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2010

IV - 26


2.

PENINGKATAN KUALITAS KESEHATAN

Difokuskan pada peningkatan prilaku hidup bersih dan sehat, pencegahan penyakit serta kualitas pelayanan kesehatan dasar, dengan sasaran : menurunkan angka kematian ibu dan angka

kematian

anak;

meningkatkan

pengendalian,

pencegahan

penyakit

menular;

meningkatkan prilaku hidup bersih dan sehat; meningkatkan kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan; meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dasar, dan penanganan gizi buruk. 3.

KEMANDIRIAN PANGAN

Difokuskan pada ketersediaan bahan pangan pokok antara lain; beras, jagung, kedelai dan protein hewani yang berkualitas dan berkesinambungan, dengan sasaran : meningkatnya Ketersediaan Input Produksi Pertanian; meningkatnya produksi dan Stok Bahan pangan Pokok, antara lain Beras, Jagung, Kedelai,

dan protein hewani;

terkendalinya tingkat kerawanan

pangan masyarakat; terkendalinya tata niaga bahan pangan pokok antara lain Beras, Jagung, Kedelai, dan protein hewani. 4.

PENINGKATAN DAYA BELI MASYARAKAT

Difokuskan pada pengembangan rantai nilai yang bernilai tambah dalam rangka penciptaan lapangan kerja untuk peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, dengan sasaran : meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan kesempatan kerja

melalui penciptaan iklim

usaha yang kondusif dalam rangka mempertahankan investasi yang ada, serta menarik investasi baru dan pengembangan investasi dengan pola padat karya ; meningkatnya Konstribusi KUMKM dalam Perekonomian Jawa Barat ; meningkatnya Penguasaan Rantai Nilai Berdaya Saing melalui Pengembangan Multiaktivitas Agribisnis dan Industri Manufaktur Berbasis Potensi Lokal; meningkatnya Kemitraan Strategis Hulu-hilir antara Gapoktan, KUMKM, IKM, BUMD, Pengusaha Besar dan Lembaga Keuangan; meningkatnya produktivitas perekonomian melalui fasilitasi promosi pemasaran dan pendukungan infrastruktur perekonomian. 5.

PENINGKATAN KINERJA APARATUR

Difokuskan pada peningkatan pelayanan publik dan pengembangan sistem renumerasi daerah, dengan sasaran : terlaksananya reformasi birokrasi melalui penataan struktur yang proporsional, mengembangkan profesionalisme, menerapkan insentif berbasis kinerja dan pengadaan barang & jasa secara elektronik; meningkatnya dan berkembangnya kualitas setiap unit kerja dalam pelayanan publik; tertatanya sistem hukum di daerah serta meningkatnya pembinaan

tramtibmas,

satuan


perlindungan masyarakat

dan

unsur

rakyat

terlatih; IV - 27


meningkatnya kapasitas lembaga legislatif; meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan, kearsipan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang akuntabel; serta penataan pusatpusat pemerintahan. 6.

PENANGANAN BENCANA DAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP

Difokuskan pada upaya pengurangan resiko bencana terutama banjir dan longsor, serta pelestarian dan peningkatan luas kawasan dan berfungsi lindung, dengan sasaran : meningkatnya Kesiapan Dini dan Mitigasi Bencana serta Meningkatnya Pemahaman dan Kesiapan Masyarakat dalam menghadapi Bencana; berkurangnya Resiko Kejadian Bencana di Jawa Barat; meningkatnya luas dan fungsi Kawasan Lindung serta berkurangnya lahan kritis; meningkatnya Pengendalian Pencemaran air, udara dan tanah. 7.

PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH

Difokuskan pada pembangunan jalan tol, penanganan jalan lintas selatan Jabar, pembangunan infrastruktur perhubungan, pembangunan waduk, pembangunan infrastruktur pengendali banjir, pembangunan dan rehabilitasi daerah irigasi strategis, penanganan persampahan serta pembangunan sarana olah raga, dengan sasaran : persiapan pembangunan Jalan Tol CileunyiSumedang-Dawuan (Cisumdawu), Soreang-Pasirkoja (Soroja) dan penyelesaian penanganan Jalan dan Jembatan Lintas Selatan Jabar; persiapan Pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati di Kabupaten Majalengka; pembangunan Waduk Jatigede di Kabupaten Sumedang dan waduk strategis lainnya, pembangunan infrastruktur Pengendali Banjir di Metropolitan Bandung, Bodebek, dan wilayah Pantura Jabar, Pembangunan Daerah Irigasi Leuwigoong

di

Kabupaten

Garut;

penanganan

Persampahan

di

Wilayah

Perkotaan;

Pembangunan Sarana Olahraga; dan peningkatan kondisi infrastruktur transportasi serta sumber daya air dan irigasi di sentra produksi pertanian. 8.

PENGEMBANGAN ENERGI

Difokuskan pada pengembangan energi alternatif,

listrik perdesaan, dengan sasaran :

pengembangan dan peningkatan deversifikasi energi; meningkatnya cakupan elektrifikasi perdesaan. 9.

PEMBANGUNAN PERDESAAN

Difokuskan pada pada Kemandirian kelembagaan dan masyarakat dalam rancang bangun dan kesimbungan kualitas pembangunan di desa, dengan sasaran: penguatan kelembagaan pemerintahan desa dan masyarakat dalam gerakan desa membangun; penguatan kapasitas fiskal desa melalui desentralisasi bantuan keuangan yang di arahkan, hibah keuangan, dan bantuan keuangan lainnya yang sah;


pengembangan infrastruktur dasar perdesaan melalui

IV - 28


bantuan yang diarahkan; penguatan kelembagaan dan usaha perekonomian desa; sinkronisasi program-program pembangunan berlokasi perdesaan.

4.3. Pembiayaan Daerah 4.3.1. Perkembangan Pembiayaan Daerah Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi selisih antara Pendapatan dan Belanja Daerah. Adapun pembiayaan tersebut bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang daerah. APBD Provinsi Jawa Barat setiap tahun mengalami defisit anggaran namun dapat ditutup dengan pembiayaan, pertumbuhan realisasi surplus anggaran tersebut rata-rata per tahun selama kurun waktu 5 tahun (2004-2008) mengalami peningkatan sebesar 186,21%, untuk menutupi anggaran defisit tersebut yaitu dari penerimaan pembiayaan dengan rata-rata pertumbuhan per tahun mengalami kenaikan sebesar 20,51%, begitu pula pengeluaran pembiayaan rata-rata pertumbuhan per tahun mengalami penurunan sebesar 30,93% (Tabel 4.9). Tabel 4.9. Perkembangan Realisasi Pembiayaan Tahun 2004 – 2008 Tahun

Penerimaan

Pembiayaan Pertumbuhan Pengeluaran Penerimaan

Pertumbuhan Pengeluaran

Surplus/Defisit

1.042.319.998.034,09

Pertum -buhan Defisit

2004

668.422.608.753,22

(373.897.389.280,87)

2005

875.138.565.709,09

30,93

1.390.744.563.948,00

33,43

(515.605.998.238,91)

37,90

2006

1.000.895.098.841,00

14,37

1.140.356.061.204,00

(18,00)

(139.460.962.363,00)

72,95

2007

956.579.936.351,00

(4,43)

366.854.431.319,00

(67,83)

589.725.505.032,00

522,86

2008

1.350.314.355.663,13

41,16

105.167.907.255,00

(71,33)

1.245.146.448.408,13

111,14

2009

1.310.761.917.081,00

-

167.907.255,00

-

1.310.594.009.826,00

-

Rata-Rata per Tahun 20,51 (30,93) 186,21 Sumber : Data Tahun 2004 s.d 2007 Perda tentang Perhitungan/Realisasi APBD, Tahun 2008 Perda tentang Perubahan APBD, Tahun 2009 Perda tentang APBD (Murni)


IV - 29


4.3.2. Arah Kebijakan Pembiayaan 4.3.2.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup : sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA); pencairan dana cadangan; hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; penerimaan pinjaman daerah; penerimaan kembali pemberian pinjaman; dan penerimaan piutang daerah. Struktur pembiayaan daerah untuk sumber penerimaan pembiayaan tahun anggaran 2009 adalah bersumber dari SiLPA tahun lalu. 4.3.1.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup : pembentukan dana cadangan; penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah; pembayaran pokok utang; dan pemberian pinjaman daerah. Kebijakan pengeluaran pembiayaan tahun anggaran 2010 adalah : 1. Penyertaan modal dan pemberian pinjaman manakala terjadi surplus anggaran. 2. Penyertaan modal BUMD dilaksanakan setelah mempertimbangkan hasil kajian (due

diligence) serta ditindaklanjuti dengan upaya revitalisasi dan restrukturisasi kinerja BUMD serta pendayagunaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dalam rangka efisiensi pengeluaran pembiayaan. Pinjaman daerah dan obligasi daerah, dapat dilakukan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, apabila anggaran yang tersedia dalam APBD/Perubahan APBD tidak mencukupi.


IV - 30

4.1. Pendapatan Daerah Perkembangan Pendapatan Daerah

Recommend Documents