Diskriminasi dan kesetaraan:
4. Metoda penerapan Konvensi No.111
Kesetaraan dan non-diskriminasi di tempat kerja di Asia Timur dan Tenggara: Panduan 1
Tujuan belajar •
Mengidentifikasi kebijakan dan tindakan praktis untuk mempromosikan dan menegakkan kesetaraan di tingkat nasional, lokal dan tempat kerja
•
Merencanakan tindak lanjut untuk mempromosikan kesetaraan di organisasi sendiri
2
Penerapan Konvensi No. 111: di tingkat nasional Kewajiban negara berdasarkan Konvensi no. 111
“mendeklarasikan dan mengembangkan kebijakan nasional untuk mempromosikan kesetaraan kesempatan dan perlakuan dalam hal pekerjaan dan jabatan, guna menghapus segala bentuk diskriminasi” Kebijakan ini harus mencakup: • Ketentuan hukum yang melarang diskriminasi • Tindakan proaktif untuk mencapai kesetaraan dalam prakteknya
3
Mempromosikan dan menegakkan kebijakan - 1 Kesetaraan dalam kebijakan publik Pemerintah merupakan “contoh tauladan” untuk: •
Memasukkan prinsip-prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi dalam kebijakan dan program pembangunannya
•
Menerapkan prinsip-prinsip ini dalam kebijakan personalia di sektor publik dan pelaksanaannya
4
Mempromosikan dan menegakkan kebijakan - 2 Menegakkan & memberlakukan UU yang tepat •
Mempertahankan ketentuan tentang non-diskriminasi dan kesetaraan dalam UU tenagakerja, pekerjaan dan perlindungan sosial dengan definisi yang jelas tentang diskriminasi
•
Memasukkan prinsip dan ketentuan hukum tentang non-diskriminasi dan kesetaraan dalam kebijakan dan program pasar tenagakerja yang aktif (misalnya pelatihan dan promosi pekerjaan, kontrak kerja dll.)
5
Mempromosikan dan menegakkan kebijakan - 3 Elemen penting dalam UU non-diskriminasi • • • • • • • • • • • •
Definisi diskriminasi yang dilarang: Langsung, tak langsung dan pelecehan Penjelasan tentang pengecualian tentang diskriminasi yang dilarang Daftar alasan diskriminasi yang dilarang Cakupan perlindungan: pekerjaan dan jabatan dalam semua tahapan siklus pekerjaan Penetapan kewajiban pengawasan kepada pihak otoritas nasional yang berkompeten, seperti kantor pengawasan tenagakerja Tindakan afirmatif, upaya perlindungan dan bantuan yang wajar Kewajiban dan tanggungjawab pengusaha Sanksi dan perbaikan Perlindungan terhadap balas dendam dan viktimisasi Mengalihkan atau membalikkan beban pembuktian Penerapan dan pelaksanaan kebijakan atau rencana kesetaraan di tempat kerja Pengumpulan informasi terkait dan data statistik di berbagai tingkatan.
6
Beberapa tantangan dalam implementasi •
Apa saja tantangan dalam implementasi/ penegakan prinsip-prinsip non-diskriminasi dan peluang kerja yang setara ?
7
Mempromosikan dan menegakkan kebijakan - 4 Akses ke keadilan dan perlindungan hukum •
•
•
•
Penegakan judisial & prosedur lain tentang penyelesaian perselisihan (misalnya melalui mediasi, arbitrase) • Pembalikan beban pembuktian Kantor pengawas tenagakerja: memberikan nasihat dan informasi, memantau dan menegakkan, memberikan masukan Komisi umum independen (misalnya komisi kesetaraan / kesempatan yang adil): • Arah/pelaksanaan kebijakan • Promosi: peningkatan kesadaran masyarakat dan pelatihan • Investigasi • Penyelesaian keluhan Kantor tenagakerja 8
Mendorong dan menegakkan kebijakan - 5 Lembaga untuk Peluang Kerja yang Setara •
Hong Kong
•
Penelitian dan Kebijakan
•
Promosi, Pendidikan & Publisitas
•
Layanan Hukum, Pemeriksaan & Penanganan Pengaduan (penyelidikan,pengaduan individual, bantuan hukum)
•
Dukungan bagi perusahaan (administrasi dan penganggaran)
Misi
“Untuk menciptakan masyarakat yang majemuk dan iklusif, yang bebas dari diskriminasi dengan membangun kemitraan dengan semua sektor dalam masyarakat; mendorong kesadaran, pemahaman dan penerimaan terhadap keberagaman dan peluang yang sama dan menyediakan pendidikan untuk mencegah diskriminasi; memastikan bahwa ketentuan-ketentuan dalam undang-undang anti-diskriminasi dipatuhi; dan menyediakan akses terhadap upaya-upaya dalam memperbaiki\atau memulihkan (redress) diskriminasi.”
9
Kegiatan promosi Penelitian tentang kesetaraan dan diskriminasi • Pengumpulan data statistik tentang tenagakerja berdasarkan jenis kelamin, etnis, kecacatan dll. • Mendeteksi diskriminasi tak langsung Informasi, pendidikan & komunikasi • Iklan, siaran, “hari istimewa”, konferensi, “kampanye pengawasan tenagakerja”, dll • Peningkatan kapasitas pekerja & organisasi pengusaha, pengacara & pengajar bidang hukum, hakim & pengawas tenagakerja Panduan dan kode etik • Biasanya dikembangkan oleh komisi umum independen dengan mandat khusus (panduan ahli otoritatif yang biasanya bersifat sukarela, dan tidak mengikat secara hukum) Konsultasi &Perencanaan Aksi Bersama • Bipartit & Tripartit • Kelompok-kelompok Perwakilan Masyarakat Adat 10
Peran pengusaha - 1 Panduan praktis untuk pengusaha
• •
Mengkaji kebijakan dan praktek pengelolaan sumberdaya manusia di perusahaan Memastikan bahwa keputusan pekerjaan di semua tahapan diambil sendiri berdasarkan kebaikan, keterampilan, pengalaman dan kemampuan seseorang, tanpa diskriminasi: • Iklan kerja dan rekrutmen • Akses ke pelatihan, pengembangan karir dan promosi • Upah yang adil, kondisi kerja • Tempat kerja bebas dari pelecehan • Pemecatan, kelebihan pekerja, pensiun Menjaga agar semua praktek dan kebijakan tentang sumberdaya mansuai bebas dari diskriminasi. 11
Peran pengusaha - 2 Tindakan aktif dalam mempromosikan kesetaraan di tempat kerja
•
Tindakan afirmatif untuk membantu kelompok-kelompok yang mengalami diskriminasi di perusahaan • Misalnya target rekrutmen dan kuota untuk kelompokkelompok tertentu misalnya perempuan atau etnis minoritas yang kurang terwakilkan • Misalnya bantuan yang wajar bagi penyandang cacat • Misalnya program pengembangan karir khusus untuk perempuan
•
Pelatihan manajer dan staf yang terlibat dalam prosedur rekrutmen tentang praktek rekrutmen yang non-diskriminatif dan pekerjaan yang adil 12
Peran pengusaha - 3 Pengelolaan kesetaraan di tingkat perusahaan
•
Menerapkan Kebijakan tentang Kesempatan yang Sama (EOP) • Deklarasi perusahaan tentang prisip kesetaraan di tempat kerja • Konsultasi, negosiasi dan kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja
•
Mencakup persoalan seperti : • Penegakan UU untuk menghapus diskriminasi • Waktu dan pola kerja agar tercipta keseimanbangan yang lebih baik antara pekerjaan dengan keluarga • Tindakan positif untuk memperbaiki diskriminasi dan ketidaksetaraan di masa lalu • Konseling kerja • Kampanye informasi • Mempromosikan dan memelihara diversitas di tempat kerja 13
Peran pengusaha - 4 Tanggungjawab sosial perusahaan (CSR)
•
CSR mengacu pada inisiatif berbasis perusahaan yang menegaskan komitmen perusahaan dengan UU standar hak & etika yang diakui secara internasional dalam praktek bisnis mereka
•
Standar & kode etik global tentang CSR biasanya berisi pasal-pasal tentang non-diskriminasi & diversitas di tempat kerja
•
Kepatuhan berarti perusahaan mengintegrasikan standar-standar ini dalam pengoperasian bisnis sehari-hari dan akan dipantau
•
Dikarenakan diskriminasi didasari pada praktek di bawah sadar & diterima secara budaya, maka pelatihan CSR diperlukan bagi para manajer & staf
14
Peran serikat pekerja - 1 Representasi serikat pekerja yang setara untuk semua kelompok pekerja •
• • •
•
•
Mengelola dan mewakili semua pekerja, tanpa diskriminasi atas dasar ras, warna kulit, jenis kelamin, ekstraksi nasional, asal muasal, agama atau pandangan politik Memperkuat solidaritas nasional & internasional di antara para pekerja Meningkatkan kesadaran tentang keadilan sosial, kesetaraan kesempatan & perlakuan serta non-diskriminasi Memberikan suara untuk pekerja, termasuk pekerja yang didiskriminasikan secara tradisional (misalnya perempuan, pekerja dari kalangan etnis minoritas, pekerja pendatang dari luar negeri atau pekerja pendatang internal, penyandang cacat) Perundingan bersama dengan pengusaha untuk menentukan syarat dan ketentuan kerja Menggalang persekutuan dengan masyarakat 15
Peran serikat pekerja - 2 Mempromosikan kesetaraan kesempatan dan perlakuan bagi semua pekerja • •
• • •
•
Menegosiasikan upah & tunjangan (“kesetaraan upah untuk pekerjaan dengan nilai yang setara”) Menegosiasikan pengaturan waktu kerja yang fleksibel untuk mempromosikan keseimbangan antara kewajiban kerja & keluarga (yaitu waktu kerja & cuti) Menegosiasikan pengaturan keselamatan & kesehatan kerja (P3) Menegosiasikan perlindungan persalinan yang lebih baik (misalnya cuti persalinan & tunjangan persalinan) Mempertahankan hak-hak non-permanen (misalnya pekerja harian, temporer, musiman dll.) & pekerja rentan (misalnya PRT, pekerja pendatang) Mempertahankan wibawa di tempat kerja (misalnya kebijakan internal untuk mengatasi pelecehan seksual/kekerasan di tempat kerja) 16
Tindakan bipartit & tripartit Perundingan Bersama • Memasukkan kesetaraan dan non-diskriminasi dalam agenda perundingan • Misalnya penerapan perjanjian tentang Perlakuan Adil antara organisasi pengusaha dengan organisasi pengusaha (Denmark ) • Memperluas cakupan hingga kelompok-kelompok yang didiskriminasikan • Misalnya tindakan oleh serikat pekerja hingga mencakup pekerja pendatang dari desa berdasarkan kontrak kerja bersama (China) Tindakan tripartit • Misalnya deklarasi tripartit dan kode etik terhadap diskriminasi pekerjaan yang diadopsi bersama oleh departemen tenagakerja, organisasi pengusaha & organisasi pekerja di Singapura 17
Konsultasi masyarakat adat dan suku Konsultasi dsengan masyarakat adat dan suku •
Masyarakat adat berhak menetapkan prioritas pembangunan mereka sendiri yang mempengaruhi kehidupan mereka dan mengendalikan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya mereka sendiri • Misalnya pemakaian dan eksploitasi lahan tempat tinggal mereka
•
•
Berkonsultasi dengan masyarakat terkait tentang tindakan-tindakan yang dapat mempengaruhi mereka Menetapkan sarana partisipasi dalam pengambilan keputusan di semua tahapan Membantu pengembangan lembaga dan inisiatif masyarakat adat dan suku
•
Konvensi ILO no. 169 tahun 1989 tentang Masyarakat Adat dan Suku
•
18
