3.4 PENGUATAN TATA KELOLA, AKUNTABILITAS, DAN PENCITRAAN PUBLIK

Please purchase PDFcamp Printer on http://www.verypdf.com/ to remove this watermark.

3.4

PENGUATAN TATA KELOLA, AKUNTABILITAS, DAN PENCITRAAN PUBLIK Penguatan tata kelola, akuntabilitas, dan pencitraan publik merupakan pilar

ketiga dari rencana kinerja Universitas Udayana. Kebijakan pilar ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi pengelola pendidikan dalam perencanaan dan penganggaran serta mewujudkan manajemen pendidikan yang transparan dan akuntabel sehingga dapat meningkatkan citra dan pelayanan pendidikan tinggi yang bermutu secara sehat dan akuntabel. Tujuan tersebut dicapai melalui berbagai program berikut. 1. Peningkatan kapasitas dan kompetensi aparat dalam perencanaan dan penganggaran. 2. Peningkatan kapasitas dan kompetensi managerial aparat. 3. Peningkatan kapasitas dan kompetensi pengelola pendidikan. 4. Peningkatan ketaatan pada peraturan perundang-undangan. 5. Peningkatan citra dan layanan publik. 6. Pelaksanaan INPRES NO. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan KKN. 7. Penyelenggaraan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel. 8. Pengembangan aplikasi SIM secara terintegrasi di bidang keuangan, aset, kepegawaian, dan bidang lainnya.

3.4.1 Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Perencanaan Anggaran Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas institusi dalam perencanaan, pengelolaan, dan penyelenggaraan pelayanan pendidikan berbasis kinerja. Program yang dikembangkan Universitas Udayana untuk mencapai sasaran tersebut adalah dengan mengembangkan sistem perencanaan berbasis kinerja. Pengembangan sistem perencanaan berbasis kinerja merupakan bentuk pengelolaan universitas yang menekankan perencanaan sebagai produk yang mendasari semua kegiatan pengembangan, baik fisik maupun akademik.

65


Lancarnya semua program dan kegiatan sangat bergantung pada perencanaan yang tepat. Perubahan yang sangat besar dalam sistem perencanaan di Indonesia mempengaruhi juga perencanaan di Unud. Untuk mengantisipasi permasalahan-permasalahan perencanaan, telah dilakukan work shop yang bekerjasama dengan Departemen keuangan baik dengan Direktorat PNBP maupun KPPN sehingga mindset seluruh pengelola perencanaan bisa lebih cepat menyesuaikan dengan sistem baru tersebut. Tiap unit kerja di lingkungan Unud baik di tingkat rektorat, lembaga, dekanat bahkan sampai program studi menyusun rencana kerja pertahun (Renja) secara on line sehingga tujuan yang diharapkan pada program ini akan tercapai. Dibantu dengan soft ware SIM Perencanaan, penyusunan RKAKL Unud Tahun Anggaran 2010 dilaksanakan lebih transparan dan diharapkan pelaksanaannya akan lebih lancar dan akuntabilitasnya lebih baik. Dana yang dikelola oleh Universitas Udayana bersumber dari Rupiah Murni (APBN) dan PNBP (Pendapatan Negara Bukan Pajak). Dana PNBP adalah seluruh penerimaan pemerintah pusat yang tidak dari penerimaan perpajakan (ps 1 UU No. 20 hn 1997) dan seluruhnya wajib disetor langsung secepatnya ke kas negara. Dana PNBP yang berasal dari masyarakat terutama pungutan-pungutan yang dibebankan kepada mahasiswa meliputi: SPP (Sumbangan Pengembangan Pendidikan) dan SDPP (Sumbangan Dana Penunjang Pendidikan). SDPP adalah dana yang berasal dari mahasiswa yang bukan SPP seperti: SOP (Sumbangan Operasional Pendidikan), SPI (Sumbangan Pengembangan Institusi), Uang POM (Persatuan Orang Tua Mahasiswa), uang-uang ujian baik awal, dalam proses, maupun akhir pendidikan, uang laboratorium/uang praktek, dan sebagainya. Seluruh dana yang diperoleh dihimpun dalam satu rekening rektor yang kemudian disetor ke kas negara. Untuk menggunakan, dana tersebut dikelola dalam sistem APBN yang dituangkan ke dalam DIPA. Dalam lima tahun terakhir, terjadi peningkatan penerimaan. Tahun 2006 terjadi peningkatan sebesar 9,9% dari tahun 2005, tahun 2007 sebesar 11,7%, tahun 2008 terjadi peningkatan yang sangat besar yaitu 80,5%, dan tahun 2009 sudah mulai stabil dengan perkiraan peningkatan sekitar 6% (lihat tabel). Peningkatan tersebut terjadi berkat kebijakan-kebijakan pusat yang menetapkan satu pintu (one gate policy) dalam sistem keuangan lembaga pemerintah sehingga

66


semua unit dilingkungan Unud mulai terbuka dengan keuangannya dan menyerahkan pada rekening Rektor dan besarnya dana luncuran dari fakultasfakultas karena tidak teralisasinya kegiatan tahun sebelumnya. Tahun 2010 diharapkan kestabilan tetap terjaga dengan peningkatan penerimaan sekitar minimal 10% dari penerimaan tahun 2009 dari PNBP sehingga semua program yang direncanakan dapat berjalan dengan baik. Sedangkan dari APBN peningkatan diperkirakan akan cukup tajam dengan adanya peningkatan gaji dosen dan pegawai serta adanya tunjangan Guru Besar dan Tunjangan Profesi yang tahun ini sudah mulai dibayarkan. Total rencana penerimaan PNBP tahun

anggaran

2010

yang

diajukan

ke

Direktorat

PNBP

adalah

Rp.

153.414.554.000. Beberapa sumber dana yang tidak dapat digunakan adalah sebesar Rp.109.000.000 karena dianggap bukan merupakan Tupoksi (Tugas pokok dan Fungsi) dari universitas yaitu Hasil Usaha PPAK di Udayana Plaza (Rp. 72 juta) dan Sewa Kantin (FT, Rp. 37 juta). Total pagu PNBP yang sesuai dengan ijin menteri adalah Rp. 151.633.898.460 dan yang bisa digunakan adalah Rp. 149.034.900.000 (atau sekitar 99%). Dari rupiah murni dana yang dibutuhkan diperkirakan Rp. 259.155.752.000. Dengan demikian total rencana anggaran DIPA Unud adalah Rp.408.190.652.000 TABEL.22 Perkembangan Rencana Penerimaan Universitas Udayana Tahun 2006-2010 (RP.) Sumber 2006 106.126.945.000 26.518.175.000 132.645.120.000

1. APBN 2. PNBP Jumlah

2007 118.813.810.000 29.354.266.000 148.167.076.000

Tahun 2008 131.320.976.000 127.955.755.786 269.276.731.786

2009 188.692.447.000 136.136.130.000 324.828.577.000

2010 259.155.752.000 149.034.900.000 408.190.652.000

Belanja anggaran PNBP dikelola berdasarkan beberapa prinsip sebagai berikut: Ø

Penerimaan SPP didistribusi dengan komposisi 35% untuk kantor Pusat dan 65% untuk Fakultas. Dana milik fakultas ini kemudian disitribusi kemasingmasing program studi yang proporsinya disepakati secara internal.

Ø

Penerimaan dari sumber SDPP didistribusi 10% untuk kantor Pusat dan 90% untuk untuk Fakultas. Anggaran di fakultas didistribusi pada masing-masing program studi sesuai dengan kesepakatan masing-masing program studi.

Ø

Khusus untuk Program Pasca Sarjana memiliki proporsi pembagian tersendiri (lihat tabel) namun tetap mengikuti persentase distribusi SPP dan SDPP.

67


TABEL 23. Distribusi Pengelolaan PNBP Unud No

Sumber Pendapatan

1 SPP 2 SDPP PROGRAM PASCA SARJANA (PPS) 1 SPP 2 SDPP 3 Sumbangan Pengembangan Akademik

Kantor Pusat 35% 10% 5% 10% 10%

Distribusi Fakultas Program Studi 65% 90% 5%

80% 90% 10%

PPS

10% 80%

Berdasarkan hasil distribusi tersebut di atas semua unit mulai dari Kantor Pusat, fakultas sampai program studi dapat melakukan perencanaan. Untuk Kantor Pusat dana yang terdistribusi dari SDPP dikelola untuk kegiatan bersama dengan komposisi sebagai berikut:

Ø

1/3 untuk subsidi fakultas sepi peminat,

Ø

1/3 untuk pengembangan akademik, dan

Ø

1/3 untuk pengembangan fasilitas pendidikan.

Penentuan kegiatan dan anggaran dilakukan dalam Rapat Koordinasi Perencanaan Kantor Pusat yang dihadiri semua unit di lingkungan Kantor Pusat dan dipimpin oleh Rektor. Untuk tingkat fakultas dan program studi, perencanaan dilakukan oleh masing-masing unit sesuai dengan kebutuhan institusi. Setelah keputusan di Kantor Pusat disepakati, maka semua unit mengisi perencanaan mereka dalam SIM Perencanaan. Sistem pengelolaan tersebut secara teoritis akan sangat kondusif untuk persiapan Unud menjadi Institusi yang ber BHP. Hal ini merujuk pada Pasal 37 ayat 4 yaitu Kekayaan dan pendapatan BHP-PTN dikelola secara mandiri, transparan, dan akuntabel. Yang dimaksud mandiri adalah otonom dalam menjalankan kegiatan baik dalam bidang akademik maupun non-akademik (termasuk keuangan). Pengertian transparan adalah pengelolaan keuangan secara terbuka yang memungkinkan semua pihak terkait dapat mengontrol dan ikut terlibat dalam proses manajemen sejak perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan. Sedangkan pengertian akuntabel adalah kemampuan dan komitmen untuk bertanggungjawab atas pengelolaan keuangan sesuai ketentuan yang berlaku. Dapat disimpulkan bahwa pada tahap perencanaan anggaran PNBP aspek-aspek pengelolaan yang baik tersebut sudah terpenuhi.

68


Bila diperhitungkan dari anggaran total (Rupiah Murni dan PNBP) dalam 5 tahun terakhir, sebagian besar penerimaan Unud digunakan untuk membiayai belanja pegawai (gaji dan honorarium). Namun bila dilihat dari sumber dana PNBP, sebagaian besar anggaran (40-60%) digunakan untuk operasional pendidikan (Pilar Peningkatan Mutu Relevansi dan Daya saing) (lihat Tabel). Penggunaan anggaran PNBP dalam Pilar 2 tersebut bila dilihat lebih rinci lagi sebagaian besar digunakan untuk pelayanan publik atau birokrasi (40,01%) yang dilaksanakan pada tingkat program studi seperti pendidikan dan pengajaran dan layanan kepada mahasiswa. (Lihat Tabel). TABEL 24. Perkembangan Rencana Penggunaan Dipa 2006-2010 (dalam Rp.1000) Pembiayaan 1. Belanja Pegawai 2. Belanja Barang 3. Belanja Modal 4. Belanja lainnya Jumlah

2006 89.178.024. 25.616.724. 10.313.171. 7.537.201. 132.645.120.

2007 97.534.225. 26.720.770. 12.735.534. 11.176.547. 148.167.076.

Tahun 2008 128.977.513,271 36.403.917.356 26.629.926,3 12.477.504 204.488.860,927

2009 131.559.049. 108.345.053. 26.489.545. 25.087.481. 291.481.128

2010 149.883.484 148.777.400 104.118.758. 7.209.081. 409.988.723

TABEL25. Rencana Alokasi Penggunaan PNBP Ta 2010 Berdasarkan Pilar NO

PILAR

TAHUN 2010 USULAN DANA 10.504.490.200

1 2

Pemerataan dan Perluasan Akses Peningkatan Mutu, Relevansi dan Daya Saing

3

Penguatan Tata Kelola, Akuntabilitas dan Pencitraan Publik TOTAL USULAN DANA

101.819.707.800 36.710.702.000 149.034.900.000

% 7,04 68,36 24,60 100

3.4.2 Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensi Manajerial Aparat Pengelolaan pendidikan membutuhkan peningkatan kapasitas dan kompetensi aparat secara terus menerus. Sasaran tersebut direncanakan dapat dicapai melalui empat kegiatan pokok berikut: Ø Menyelenggarakan

pertemuan

secara

vertikal

dan

horisontal

untuk

meningkatkan komunikasi dengan berbagai pihak di lingkungan Unud. Ø Meningkatkan dan mengembangkan kapasitas para pengelola pendidikan pada tingkat universitas dalam rangka memfasilitasi perguruan tinggi untuk meningkatkan pelayanan pendidikan yang efektif. Ø Mengikuti rakernas pengelola perguruan tinggi se-Indonesia.

69


Ø Mengkaji pengembangan organisasi tata laksana melalui peningkatan kualitas kelembagaan, restrukrisasi organisasi, serta pengembangan dan penataan organisasi Pasca Sarjana. Pertemuan secara vertikal dan horisontal dilakukan melalui rapat senat, rapat pimpinan, rapat jurusan/program studi, dan rapat dengan pihak mahasiswa, baik di tingkat universitas maupun di tingkat fakultas. Semua hubungan komunikasi ini sudah dilaksanakan secara rutin dan terlaksana sebagaimana mestinya. Sementara itu, kegiatan peningkatan dan pengembangan kapasitas pengelola pendidikan pada tingkat universitas dalam rangka memfasilitasi perguruan tinggi untuk meningkatkan pelayanan pendidikan yang efektif dilaksanakan melalui studi banding ke perguruan tinggi lain serta melaksanakan dan atau mengikuti berbagai lokakarya, seminar, kongres, rapat koordinasi, dan simposium; menyelenggarakan penerimaan pegawai baru sesuai dengan kebutuhan stakeholders serta mengadakan sosialisasi SIMAK ke KTU dan Kasubag Akademik di seluruh fakultas/program studi. Keikutsertaan dalam pertemuan pengelola lembaga pendidikan tinggi se-Indonesia dilakukan dengan mengikuti pertemuan forum rektor se-Indonesia; mengikuti pertemuan dekan fakultas sejenis se-Indonesia; mengikuti pertemuan ketua jurusan/program studi sejenis se-Indonesia; mengikuti rapat koordinasi pimpinan program pasca sarjana PTN se-Indonesia; dan mengikuti rapat koordinasi pimpinan program pasca sarjana PTN di kawasan timur Indonesia. Jumlah dana yang dianggarkan untuk seluruh kegiatan dalam program ini sebesar Rp.1.244.957.750 sedangkan dana yang dapat direalisir sampai akhir tahun 2009 sebesar Rp. 1.091.241.850 atau sebanyak 87,65 persen. Kesibukan institusi dalam memperoleh Hibah institusi dan Akreditasi institusi adalah penyebab tidak tercapainya program-program ini secra maksimal. Pertemuanpertemuan dan rapat-rapat dikurangi. Demikian juga kunjungan ke luar daerah dalam kegiatan ini juga dikurangi sehingga pencapaian tidak 100%.

3.4.3

Meningkatkan

Kapasitas

dan

Kompetensi

Pengelola

Pendidikan Program ini diadakan dengan tujuan meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelola pendidikan dalam mewujudkan pelayanan yang prima. Kapasitas dan

70


kompetensi pengelola pendidikan ditingkatkan melalui berbagai bentuk kegiatan berikut. Ø

Keikutsertaan dalam Diklat Manajemen (TQM, TI), Diklat Struktural, dan Diklat Perencanaan

Ø

Pelatihan

staf

administrasi

untuk

meningkatkan

keterampilan

dalam

memberikan layanan kantor depan, keterampilan komputer, keterampilan menggunakan internet, dan keterampilan berkomunikasi. Ø

Pelatihan penyusunan Renja

Ø

Melaksanakan sosialisasi dan user study perpustakaan elektronik

Ø

Revisi deskripsi jabatan pegawai

Ø

Menyelenggarakan lokakarya penyusunan SOP pelayanan administrasi akademik

Ø

Menyelenggarakan workshop SIMAK

Ø

Pelatihan manajerial aparat

Ø

Perekrutan dosen dan pegawai kontrak

Ø

Melaksanakan penatalaksanaan mahasiswa bermasalah melalui unit konseling

Ø

Melaksanakan Analisis Jabatan (Anjab)

3.4.4

Meningkatkan

Ketaatan

Pada

Peraturan

Perundang-

undangan Program ini dimaksudkan untuk mendorong dan mewujudkan lingkungan yang kondusif bagi peningkatan kedisiplinan, kinerja, dan akuntabilitas seluruh aparat pengelola pendidikan. Dalam rangka mewujudkan pengelolaan pendidikan yang bersih, efektif, efisien, produktif dan akuntabel perlu dilakukan penataan pengelolaan anggaran sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam sistem akuntansi pemerintah. Kegiatankegiatan yang dikembangkan dalam program ini adalah sebagai berikut. Ø

Pembinaan administrasi & pengelolaan keuangan

Ø

Penyusunan LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)

Ø

Pembinaan administrasi dan pengelolaan perlengkapan

Ø

Penyusunan Laporan SAI (Sistem Akuntansi Instansi yang meliputi: SAK (Sistem Akuntansi Keuangan) dan SABMN (Sistem Akuntansi Barang Milik Negara), dan SIMAK BMN (Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara)

Ø

Menghimpun, mengolah, dan mendistribusikan peraturan perundang-undangan di bidang SIM

71


Ø

Validasi data aset alat laboratorium

Ø

Validasi data aset gedung

Ø

Realisasi agenda kegiatan yang terkait dengan masalah hukum

Ø

Menghimpun, mengolah peraturan-peraturan tentang Tata Persuratan, Kehumasan, Keamanan, dan rapat-rapat

Terkait dengan agenda penyelesaian masalah hukum, divisi hukum telah mengkaji dan menangani beberapa masalah hukum beserta kajian hukumnya (legal opinion), antara lain (1) kasus pembebasan tanah Unud (Kasus I Daging) ; (2) SPP dan Penerimaan Negara Non Pajak ; (3) kasus Utang Piutang Pegawai Unud ; (4) Rumah Dinas Unud ; (5) Disiplin PNS Unud; (6) Perjanjian Tukar Guling Lahan Unud; (7) Perjanjian Tukar Menukar Tanah Unud dengan PT.Tri Duta Dewata; (8) Revisi Statuta Unud 2007; (9) Pembelaan langsung di Pengadilan Negeri Denpasar atas dua kasus perdata dan Pendamping Kasus Pidana di Kejaksaan Negeri Denpasar; (9) Memori Banding dan Memori Kasasi dalam Kasus Perdata. Dalam upaya meningkatkan kemampuan staf untuk menyusun berbagai dokumen yang taat asas dan taat hukum, akan dilaksanakan pelatihan Legal Drafting.

3.4.5 Peningkatan Citra dan Layanan Publik Program ini dilaksanakan dengan tujuan memberikan informasi tentang berbagai kegiatan Universitas Udayana kepada stakeholders sehingga terbentuk citra positif terhadap Unud. Sasaran program ini dicapai melalui berbagai kegiatan berikut. Ø penerbitan informasi tentang BPMU (dalam bentuk brosur dan informasi melalui web) Ø penerbitan news letter oleh BPMU Ø penerbitan media cetak Suara Udayana Ø pengembangan Radio Suara Udayana Ø keikutsertaan dalam pameran perayaan 17 Agustus Ø promosi/sosialisasi ke SMA dan sekolah-sekolah kejuruan di Bali, Jawa, NTB dan NTT (baik langsung maupun melalui media masa) untuk meningkatkan jumlah minat mahasiswa yang masuk di jurusan/fakultas yang ada di Unud Ø menerima kunjungan siswa/siswi SMU

72


Ø pencetakan prospektus Unud atau profil Fakultas (dalam bahasa Indonesia dan Inggris) Ø pencetakan buku profil dosen, pegawai, dan mahasiswa Unud Ø pencetakan buku statistik Unud dan memberikan layanan informasi data tentang Unud Ø pembuatan promosi tentang Unud (dalam bentuk leaflet, buku, dan film) Ø penerbitan buku laporan kerjasama dalam dan luar negeri Ø melaksanakan

Wisuda/Yudisium,

pengukuhan

Guru

Besar,

pelepasan

purnabakti dosen/pegawai, perayaan HUT jurusan, fakultas, dan dies natalis Ø pemberian Udayana Award, pemilihan dan pemberian penghargaan kepada dosen dan pegawai berprestasi (termasuk satya lencana) Ø menerbitkan orasi ilmiah Guru Besar Unud Ø mengadakan survei kepuasan pengguna jasa internal dan eksternal Ø mengembangkan desa binaan, sekaligus tempat PKL mahasiswa Ø memberikan bantuan sosial (termasuk pembangunan tempat ibadah) Ø memberi pelayanan kesehatan bagi dosen, pegawai, mahasiswa dan masyarakat umum.

Tingkat layanan akademik yang diberikan Unud sudah lebih baik. Hal ini terbukti dengan diraihnya sertifikat ISO 9001-2009 oleh Biro Administrasi Akademik Universitas Udayana (BAA Unud) pada bulan Maret 2009 dalam bidang Mutu Pelayanan akademik dan kerjasama. Hal tersebut bisa terwujud oleh karena adanya komitmen yang tinggi baik dari unsur pimpinan sampai dengan tingkat pelaksana dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan secara terus menerus sesuai dengan tuntutan kebutuhan pelanggan. Sebagai upaya untuk bisa memberikan pelayanan yang baik kepada pelanggan (stakeholders), maka pimpinan Universitas telah menetapkan kebijakan yang terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan meliputi Kebijakan Mutu yaitu “Universitas Udayana Menyediakan pelayanan pendidikan yang bermutu untuk meningkatkan kepuasan pelanggan”. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka Unud melaksanakan Pemenuhan persyaratan pelanggan serta peraturan terkait,

Kesepakatan

melaksanakan

peningkatan

mutu

terus

menerus,

Meningkatkan kompetensi SDM yang berkaitan dengan mutu. Untuk bisa

73


terlaksananya kebijakan mutu tersebut maka jajaran BAA secara terus menerus melakukan evaluasi terhadap kualitas pelayan diantaranya dengan melakukan survei terhadap kepuasan pelanggan secara terus menerus. Kegiatan seperti diatas terus dikembangkan pada tahun mendatang sehingga seluruh unit yang ada di lingkungan Unud akan mampu meraih sertifikat ISO. Dalam rangka peningkatan pelayanan itu pula, sejak bulan September 2009 ini Unud telah melakukan uji coba 5 hari kerja. Uji coba tersebut telah pula disyahkan pelaksanaannya dalam Rapat Senat Universitas tanggal 17 September 2009. Perayaan Dies Natalis setiap tahun juga merupakan salah satu media untuk meningkatkan citra Unud sebagai lembaga pendidikan tinggi negeri kebanggaan masyarakat Bali yang terus menerus berupaya meningkatkan kualitas menuju pada research and world class university. Untuk tahun 2009 tema yang diangkat yadalah Pengembangan Ilmu dan Teknologi untuk Mempersiapkan Unud Menuju Research University. Kegiatan yang digelar bernuansa ilmiah seperti Seminar International Biotechnology, Seminar International Peace and Democrazy, dan Research Week. Citra sebagai lembaga pendidikan yang peduli pada masyarakat kurang mampu juga diwujudkan oleh Unud melalui pemberian beasiswa kepada mahasiswa yang secara finansial kurang mampu. Beasiswa diberikan secara penuh

sampai

yang

bersangkutan

menamatkan

jenjang

pendidikannya.

Kepedulian yang tinggi ditunjukkan tidak hanya dengan menyediakan beasiswa bagi mahasiswa yang sudah terdaftar melainkan bagi mereka yang baru sebagai calon mahasiswa. Hal ini dimungkinkan karena Unud telah berhasil memperoleh pendanaan melalui Program Hibah Kompetisi-Institusi (PHK-I), yang salah satu programnya adalah memberi akses bagi masyarakat kurang mampu untuk menjangkau pendidikan tinggi.

3.4.6 Melaksanakan Inpres No. 5 tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi Pelaksanaan

Inpres

ini

dilaksanakan

dalam

upaya

penyelenggaraan

pengelolaan pendidikan yang bersih sesuai dengan prinsip-prinsip good governance. Sasaran ini dicapai melalui berbagai kegiatan berikut.

74


-

pengembangan dan pelaksanaan sistem monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan

-

melaksanakan pelaporan keuangan secara rutin kepada pimpinan/senat (komisi anggaran, SK Mendinas 02/P/2006)

-

menyampaikan

laporan

kondisi

pegawai

dan

dosen,

keuangan,

pertanggungjawaban keuangan, dan barang inventaris pendidikan kepada pimpinan secara berkala -

menyusun buku kas penggunaan dana (APBN, PNBP dll)

-

menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan

3.4.7 Menyelenggarakan Pengelolaan Keuangan yang Transparan dan Akuntabel Transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan selalu diupayakan di lingkungan Unud, dengan mengelola anggaran keuangan sesuai dengan sistem akuntansi pemerintah. Keberadaan Divisi Audit merupakan salah satu langkah untuk mewujudkan harapan tersebut. Sampai dengan bulan Desember 2009, divisi ini telah melakukan analisis terhadap laporan keuangan Unud tahun 2007. Sementara itu, kegiatan rutin berupa audit terhadap Laporan Pertanggungjawaban Keuangan unit-unit kerja juga sedang dipersiapkan untuk segera dilakukan, di antaranya terhadap Fakultas Ekonomi, Fakultas Kedokteran, Fakultas Hukum, Fakultas Sastra, Fakultas MIPA, Fakultas Pertanian, Fakultas Kedokteran Hewan, Fakultas Teknologi Pertanian, UPT Percetakan, dan Rektorat. Sumber-sumber penerimaan Unud terdiri dari dua sumber yatiu PNBP dan Rupiah Murni. Dana PNBP berasal dari dana masyarakat baik yang dipungut dari mahasiswa maupun dukungan dana dari para stakesholders baik dari perorangan maupun

institusi

(pemerintah

pusat,

Pemprov,

Pemda,

yayasan

dan

peroerangan). Dari mahasiswa dana yang dipungut berupa SPP dan SDPP. Penetapan

jumlah

SPP

dilakukan

berdasarkan

analisis

kebutuhan

dan

perkembangan sosial ekonomi masyarakat. Penyesuaian SPP Universitas Udayana untuk mahasiswa baru pada tahun 2009 telah dilakukan bersama dengan komponen terkait. Dari para stakesholders Unud memperoleh bantuan dana dari Rp. 16.506.182.000 (12%) tahun 2006 dan tahun 2007 menjadi Rp. 25.141.301.000 (15%).

75


Dalam

perencanaan

anggaran,

proporsi

dana

dialokasikan

untuk

Pemerataan dan Perluasan Akses (5%), Peningkatan Mutu, Relevansi dan Daya Saing (40%) dan Penguatan Tata Kelola, Akuntabilitas dan Pencitraan Publik (55%). Pilar

Peningkatan Mutu, Relevansi dan Daya Saing berisi terutama

pengembangan program-program Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat, alokasi dana baru berkisar antara 12% di tahun 2005, 24% di tahun 2006 dan 2007. Angka ini masih di bawah standar 25% dari total alokasi dana universitas. Untuk mengevaluasi kinerja keuangan, Rektor membentuk Divisi Audit Internal pada tahun 2007 yang ditetapkan berdasarkan SK Rektor Universitas Udayana Nomor 25/J14/KP.02.18/2007. Tugas dari divisi ini adalah melakukan audit secara rutin pada unit-unit di lingkungan Unud. Sedang dari pihak eksternal evaluasi kinerja keuangan dilakukan oleh Audit Inspektorat Jenderal Dikti. Pada tahun 2009

hasil audit eksternal memperlihatkan bahwa kinerja keuangan

Universitas Udayana masuk pada kategori ”baik”. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Unud Tahun 2009 ini melonjak sekitar 33% dari tahun sebelumnya. Rerealisasi penerimaan tahun 2009 adalah Rp.104.204.149.000,00 atau 35% dari total penerimaan. Tingginya lonjakan tersebut adalah berkat sistem pengelolaan uang satu pintu dengan satu rekening rektor.

Jumlah (Rupiah)

300.000.000.000 250.000.000.000 200.000.000.000

132 .64 5.1 20. 000 148 .16 7.0 76. 0 295 00 .70 5.3 64 .00 0

Perkembangan Penerimaan Unud Tahun 20062009

2006

150.000.000.000

2007

100.000.000.000

2008

50.000.000.000 0 1

76


10 4.2 04 .14 9.0 00

Penerimaan Unud dari PNBP Tahun 2007-2009

26 .51 8.1 7 29 5.00 .35 0 4.2 66 .00 0

Jumlah (Rupiah)

120.000.000.000 100.000.000.000 80.000.000.000 60.000.000.000

2007 2008 2009

40.000.000.000 20.000.000.000 0

Total Realisasi Belanja dari anggaran PNBP adalah Rp. 91.379.334.140,00 atau 87,7%. Rendahnya pencapaian belanja tersebut karena turunnya revisi terakhir DIPA menjelang akhir tahun sehingga sulit direalisasikan. Perkembangan penerimaan dan belanja Unud selama tiga tahun adalah sebagai berikut.

TABEL 26. Perkembangan Penerimaan Dan Belanja Universitas Udayana Tahun Anggaran 2006-2009 Pembiayaan 2006 Penerimaan 1. APBN 2. PNBP Jumlah Pengeluaran 1. Belanja Pegawai 2. Belanja Barang 3. Belanja Modal 4. Belanja lainnya Jumlah

3.4.8

Mengembangkan

Tahun 2007

2009

106.126.945.000 26.518.175.000 132.645.120.000

118.813.810.000 29.354.266.000 148.167.076.000

191.501.215.000 104.204.149.000 295.705.364.000

89.178.024.000 25.616.724.000 10.313.171.000 7.537.201.000 132.645.120.000

97.534.225.000 26.720.770.000 12.735.534.000 11.176.547.000 148.167.076.000

134.367.817.000 110.322.141.000 26.745.425.000 24.269.981.000 295.705.364.000

Aplikasi

SIM

Secara

Terintegrasi

(Keuangan, Aset, Kepegawaian dan Data lainnya) Aplikasi

sistim

informasi

manajemen

dimaksudkan

untuk

menunjang

pelaksanaan pengelolaan pendidikan berbasis penggunaan teknologi informasi sehingga diharapkan pengelolaan lembaga pendidikan dapat diselenggarakan secara lebih efektif dan efisien. Berbagai program yang direncanakan meliputi penyusunan dan pengelolalan pelayanan melalui sistim informasi berikut:

77


Ø

Sistim Informasi di bidang akademik (SIMAK), kepegawaian (SIMPEG), di bidang keuangan (SIMKEU), di bidang aset (SIM Aset), di bidang perencanaan (SIM Perencanaan), dan di bidang eksekutif (SIM Eksekutif)

Ø

Pengembangan Web Site Unud, baik dalam Bahasa Indonesia maupun Bahasa Inggris

Ø

Sistem layanan informasi nilai ujian berbasis SMS.

78

3.4 PENGUATAN TATA KELOLA, AKUNTABILITAS, DAN PENCITRAAN PUBLIK

Recommend Documents