Menelaah Permenkumham no 1/2016 tentang PT Hukum Penanaman Modal Asing serta Peranan Notaris saat ini di Era Pasar Bebas
Disampaikan pada Diskusi Bulanan ICCA Juli 2016 Jakarta, 22 Juli 2016
Sebagai negara yang terbuka, PT di Indonesia mempunyai kesempatan luas untuk berkembang dengan membuka kesempatan masuknya investasi Asing untuk turut serta dalam penyertaan saham/investasi
Perseroan Terbatas
UU No 40/2007
Penanaman Modal
Pasar Modal
UU No. 25/2007
UU No. 8/1995, UU No. 21/2011
UU 40/2007 UU 1/1995 KUHD • Manual • 3-6 bulan
• Siminbakum 2001 • Online dan Fisik • 1 Bulan
• AHU Online 2014 • 100% Online • 1-3 hari
AHU 2014
PermenkumHAM no. 4 Tahun 2014
Pemesanan Nama
100% Online
Memenuhi Persyaratan PP 43/2011
Pengesahan Pendirian PT Persetujuan Perubahan AD Pemberitahuan Perubahan AD Pemberitahuan Perubahan Data
PermenkumHAM No. 1 Tahun 2016
Pengesahan Pendirian PT
Pernyataan untuk memenuhi Kewajiban NPWP dan bukti lapor SPT
Pemberitahun Perubahan AD
NPWP dan bukti Lapor SPT Melampirkan Laporan Keuangan untuk PT yang disyaratkan untuk auidit ekseternal
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan
NPWP dan bukti Lapor SPT Melampirkan Laporan Keuangan untuk PT yang disyaratkan untuk auidit ekseternal
Pengesahan Pendirian PT Mengisi format isian : • nama dan tempat kedudukan Perseroan; • jangka waktu berdirinya Perseroan • maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan; • jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor • alamat lengkap Perseroan • Identitas lengkap pendiri perseorangan/badan hukum dari pendiri Perseroan; • Identitas lengkap anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang pertama kali diangkat; • nama pemegang saham yang telah mengambil bagian saham, rincian jumlah saham, dan nilai nominal saham yang telah ditempatkan dan disetor.
Dokumen lain untuk Pengesahan • minuta akta pendirian Perseroan atau minuta akta perubahan pendirian Perseroan; • minuta akta peleburan dalam hal pendirian Perseroan dilakukan dalam rangka peleburan; • untuk Perseroan bidang usaha tertentu • surat pernyataan kesanggupan dari pendiri untuk memperoleh keputusan, persetujuan, atau • rekomendasi dari instansi teknis untuk Perseroan bidang usaha tertentu atau • fotokopi keputusan,persetujuan, dan rekomendasi dari instansi teknis terkait; • surat pernyataan kesanggupan dari pendiri untuk memperoleh kartu nomor pokok wajib pajak dan laporan penerimaan surat pemberitahuan tahunan pajak; dan • fotokopi surat keterangan mengenai alamat lengkap Perseroan dari pengelola gedung atau instansi yang berwenang atau asli surat pernyataan mengenai alamat lengkap Perseroan yang ditandatangani oleh semua anggota direksi bersama-sama semua pendiri serta semua anggota dewan komisaris perseroan.
Bukti Setor modal Perseroan • jika setoran modal dalam bentuk uang; • fotokopi slip setoran atau fotokopi surat keterangan bank atas nama Perseroan atau • rekening bersama atas nama para pendiri atau • asli surat pernyataan telah menyetor modal Perseroan yang ditandatangani oleh semua anggota direksi bersama-sama semua pendiri serta semua anggota dewan komisaris Perseroan, • jika setoran dalam bentuk benda tidak bergerak; • asli surat keterangan penilaian dari ahli yang tidak terafiliasi atau bukti pembelian barang jika setoran modal dalam bentuk lain selain uang yang disertai bukti pengumuman dalam surat kabar • dalam hal pendiri adalah Perusahaan Daerah atau Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota • fotokopi Peraturan Pemerintah dan/atau Keputusan Menteri Keuangan bagi Perseroan Persero atau Peraturan Daerah; atau • Perseroan yang meleburkan diri • fotokopi neraca • perusahaan bukan badan hukum yang dimasukkan sebagai setoran modal. • Neraca
Persetujuan Perubahan AD Dokumen disimpan oleh Notaris, yang meliputi: • akta tentang perubahan anggaran dasar yang dibuat Notaris; • notula RUPS perubahan anggaran dasar atau keputusan pemegang saham di luar RUPS; • akta tentang penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pemisahan yang dibuat Notaris jika perubahan anggaran dasar dalam rangka penggabungan, dengan melampirkan: • akta tentang persetujuan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pemisahan; rancangan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pemisahan dari Perseroan; • fotokopi laporan keuangan yang meliputi 3 (tiga) tahun buku terakhir dari setiap Perseroan yang akan melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pemisahan; dan • bukti pengumuman dalam 1 (satu) surat kabar mengenai ringkasan rancangan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pemisahan Perseroan. • fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak yang diketahui Notaris sesuai dengan aslinya; • bukti pembayaran untuk: • biaya persetujuan perubahan anggaran dasar; • biaya pengumuman dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia; dan • biaya persetujuan pemakaian nama Perseroan, jika perubahan anggaran dasar mengenai perubahan nama Perseroan. • bukti setor modal Perseroan dari bank atas nama Perseroan, neraca Perseroan tahun buku berjalan, atau bukti setor dalam bentuk lain, jika perubahan anggaran dasar mengenai peningkatan modal setor Perseroan; • bukti pengumuman dalam surat kabar, jika perubahan anggaran dasar mengenai pengurangan modal; • fotokopi surat keterangan mengenai alamat lengkap Perseroan dari pengelola gedung atau instansi yang berwenang atau asli surat pernyataan mengenai alamat lengkap Perseroan yang ditandatangani oleh direksi Perseroan; dan • fotokopi dokumen pendukung dari instansi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang diketahui Notaris sesuai dengan aslinya.
Pemberitahuan Perubahan AD Dokumen Pemberitahuan Perubahan AD Perseroan • akta tentang perubahan anggaran dasar yang dibuat Notaris; • notula RUPS perubahan anggaran dasar atau keputusan pemegang saham di luar RUPS; • akta tentang penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pemisahan yang dibuat Notaris jika perubahan anggaran dasar dalam rangka penggabungan, dengan melampirkan: • akta tentang persetujuan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pemisahan • rancangan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pemisahan dari Perseroan; • fotokopi laporan keuangan yang meliputi 3 (tiga) tahun buku terakhir dari setiap Perseroan • yang akan melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pemisahan; dan • bukti pengumuman dalam 1 (satu) surat kabar mengenai ringkasan rancangan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pemisahan Perseroan. • bukti pembayaran pengumuman dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia; • bukti setor modal Perseroan dari bank atas nama Perseroan, neraca Perseroan tahun buku berjalan, atau bukti setor dalam bentuk lain, jika perubahan anggaran dasar mengenai peningkatan modal setor Perseroan; • fotokopi dokumen pendukung dari instansi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diketahui Notaris sesuai dengan aslinya; • fotokopi neraca dan laporan laba rugi dari tahun buku bersangkutan bagi Perseroan yang wajib diaudit; dan • fotokopi kartu nomor pokok wajib pajak dan laporan penerimaan surat pemberitahuan tahunan pajak Perseroan.
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan meliputi: perubahan susunan pemegang saham karena pengalihan saham dan/atau perubahan jumlah kepemilikan saham yang dimilikinya;
perubahan nama pemegang saham karena pemegang saham ganti nama;
• akta tentang perubahan susunan pemegang saham yang meliputi nama dan jumlah saham yang dimiliki; dan/atau • akta pemindahan hak atas saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
• akta tentang RUPS, akta keputusan pemegang saham di luar RUPS, atau dokumen lainnya tentang ganti nama pemegang saham; dan • keputusan instansi terkait mengenai perubahan nama pemegang saham badan hukum atau orang perseorangan.
tentang RUPS atau akta keputusan pemegang saham di luar perubahan susunan nama dan jabatan • akta RUPS tentang perubahan susunan direksi dan/atau dewan anggota direksi dan/atau dewan komisaris; komisaris;
perubahan alamat lengkap Perseroan;
• fotokopi surat keterangan mengenai alamat lengkap Perseroan dari pengelola gedung, instansi yang berwenang, atau asli surat pernyataan mengenai alamat lengkap Perseroan yang ditandatangani oleh direksi Perseroan;
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan (Lanjutan) meliputi: penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pemisahan yang tidak disertai perubahan anggaran dasar.
berakhirnya status badan hukum Perseroan setelah pertanggungjawaban likuidator atau Kurator telah diterima oleh RUPS, Pengadilan, atau Hakim Pengawas; dan
• salinan akta penggabungan Perseroan; • akta RUPS atau keputusan pemegang saham di luar RUPS tentang persetujuan rancangan penggabungan dari Perseroan yang akan menggabungkan diri maupun yang menerima penggabungan Perseroan; • fotokopi laporan keuangan yang meliputi 3 (tiga) tahun buku terakhir dari setiap Perseroan yang akan melakukan penggabungan; dan • pengumuman dalam 1 (satu) surat kabar mengenai ringkasan rancanganpenggabungan Perseroan.
• surat pemberitahuan dari likuidator atau kurator mengenai pertanggungjawaban hasil akhir proses likuidasi dan • pengumuman dalam surat kabar mengenai pelunasan dan pembebasan kepada likuidator atau kurator dan • akta mengenai pertanggungjawaban hasil akhir proses likuidasi yang diketahui oleh Notaris sesuai dengan aslinya; dan • pengumuman dalam surat kabar mengenai hasil penggabungan, peleburan atau pemisahan.
Pembubaran Perseroan pembubaran Perseroan berdasarkan keputusan RUPS atau • akta tentang RUPS, akta keputusan pemegang saham di luar RUPS, atau jangka waktu berdirinya Perseroan yang ditetapkan dalam dokumen lainnya yang menyetujui pembubaran Perseroan dan anggaran dasar telah berakhir;
Perseroan bubar berdasarkan penetapan pengadilan,
• bukti pengumuman pembubaran dalam surat kabar,
• akta mengenai pernyataan likuidator tentang pembubaran Perseroan berdasarkan penetapan pengadilan, dilampiri fotokopi penetapan pengadilan yang sesuai dengan aslinya yang dibuat oleh pengadilan;
putusan pengadilan niaga yang telah mempunyai kekuatan • akta mengenai pernyataan likuidator tentang pembubaran perseroan berdasarkan putusan pengadilan niaga kepailitan dilampiri foto kopi putusan hukum tetap karena harta pailit Perseroan tidak cukup pengadilan niaga yang sesuai dengan aslinya yang dibuat oleh pengadilan niaga; untuk membayar biaya kepailitan
putusan Pengadilan Niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena harta pailit dalam keadaan insolvensi,
berdasarkan surat pencabutan izin usaha perbankan dan perasuransian dari instansi pemberi izin usaha
• akta mengenai pernyataan Kurator tentang pembubaran Perseroan berdasarkan putusan Pengadilan Niaga dilampiri foto kopi putusan pengadilan niaga yang sesuai dengan aslinya yang dibuat oleh pengadilan niaga;
• akta mengenai pernyataan direksi tentang pembubaran Perseroan, dilampiri fotokopi surat pencabutan izin tersebut yang diketahui oleh notaris sesuai dengan aslinya.
Dasar Hukum Penanaman Modal di Indonesia • UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal • Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pemberian Insentif Dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal Di Daerah • PenPres no 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal • Sedang dalam proses Perubahan berdasarkan Paket Kebijakan Ekonomi 15 Februari 2016 • Peraturan Kepala BKPM Nomor 14 tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal. • Peraturan Kepala BKPM Nomor 15 tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal. • Peraturan Kepala BKPM Nomor 16 tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Fasilitas Penanaman Modal. • Peraturan Kepala BKPM Nomor 17 tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN MODAL DASAR PERSEROAN TERBATAS Pasal 1 (1) Modal dasar Perseroan Terbatas paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). (2) Dalam hal salah satu atau seluruh pihak pendiri Perseroan Terbatas memiliki kekayaan bersih sesuai dengan kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, modal dasar ditentukan berdasarkan kesepakatan para pendiri Perseroan Terbatas yang dituangkan dalam akta pendirian Perseroan Terbatas. Pasal 2 (1) Modal dasar Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) harus ditempatkan dan disetor penuh yang dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah. (2) Bukti penyetoran yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan secara elektronik kepada Menteri dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal akta pendirian Perseroan Terbatas ditandatangani.
Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan Penanaman Modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, dan Administrator Kawasan Ekonomi Khusus, yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Izin Prinsip Penanaman Modal, yang selanjutnya disebut Izin Prinsip, adalah izin yang wajib dimiliki dalam rangka memulai usaha. • Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal, yang selanjutnya disebut Izin Prinsip Perluasan, adalah Izin Prinsip yang wajib dimiliki perusahaan untuk memulai kegiatan dalam rangka perluasan usaha. • Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal, yang selanjutnya disebut Izin Prinsip Perubahan, adalah Izin Prinsip yang wajib dimiliki perusahaan, dalam rangka legalisasi perubahan rencana atau realisasi Penanaman Modal yang telah ditetapkan sebelumnya. • Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal, yang selanjutnya disebut Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan, adalah Izin Prinsip yang wajib dimiliki perusahaan hasil penggabungan, untuk melaksanakan bidang usaha perusahaan hasil penggabungan.
Izin Investasi adalah Izin Prinsip yang dimiliki oleh perusahaan dengan kriteria tertentu. (LAYANAN 3 JAM) • Izin Investasi adalah Izin Prinsip yang dimiliki oleh perusahaan dengan kriteria tertentu. • Nilai investasi paling sedikit Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); dan/atau • penyerapan tenaga kerja Indonesia paling sedikit 1.000 (seribu) orang, • Izin Investasi apabila berlokasi di kawasan industri tertentu dapat memulai konstruksi. • Permohonan disampaikan secara langsung oleh seluruh calon pemegang saham ke PTSP Pusat di BKPM. • Dalam hal terdapat calon pemegang saham yang tidak dapat hadir, dapat diwakili oleh salah satu calon pemegang saham dengan melampirkan surat kuasa asli dari calon pemegang saham yang tidak dapat hadir. • Izin Investasi diterbitkan selambat-lambatnya 3 (tiga) jam kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar pada PTSP Pusat di BKPM. • Dalam hal permohonan ditolak, PTSP Pusat di BKPM membuat Surat Penolakan Izin Investasi selambatlambatnya 3 (tiga) jam kerja sejak diterimanya permohonan dengan menyebutkan alasan penolakan.
Izin Usaha adalah izin yang wajib dimiliki perusahaan untuk memulai pelaksanaan kegiatan produksi/operasi yang menghasilkan barang atau jasa, kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan.
• Izin Usaha Perluasan adalah izin yang wajib dimiliki perusahaan untuk memulai pelaksanaan kegiatan produksi/operasi yang menghasilkan barang atau jasa atas pelaksanaan perluasan usaha, kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundangundangan. • Izin Perluasan adalah Izin Usaha yang wajib dimiliki perusahaan untuk memulai pelaksanaan kegiatan produksi yang menghasilkan barang atau jasa atas pelaksanaan perluasan usaha, khusus untuk sektor industri. • Izin Usaha Perubahan adalah izin yang wajib dimiliki perusahaan, dalam rangka legalisasi terhadap perubahan realisasi Penanaman Modal yang telah ditetapkan sebelumnya. • Izin Usaha Penggabungan Perusahaan adalah izin yang wajib dimiliki perusahaan hasil penggabungan dalam rangka memulai pelaksanaan kegiatan produksi/operasi untuk menghasilkan barang atau jasa.
Memulai usaha mencakup kegiatan, sebagai berikut: • pendirian usaha baru, baik dalam rangka PMDN maupun PMA; atau • memulai kegiatan usaha dalam rangka perubahan status menjadi PMA, sebagai akibat dari masuknya modal asing dalam kepemilikan seluruh/sebagian modal perseroan dalam badan hukum, atau • memulai kegiatan usaha dalam rangka perubahan status menjadi PMDN, sebagai akibat dari terjadinya perubahan kepemilikan modal perseroan yang sebelumnya terdapat modal asing, menjadi seluruhnya modal dalam negeri.
Untuk memulai kegiatan usaha baik dalam rangka PMDN maupun PMA, wajib memiliki Izin Prinsip.
Sektor Pertanian;
Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan; Sektor Kelautan dan Perikanan; Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral;
Penerbitan Izin Prinsip memperhatikan bidang usaha yang dinyatakan
Sektor Perindustrian; Sektor Pertahanan dan Keamanan; Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Sektor Perdagangan;
• tertutup dan • terbuka dengan persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Sektor Pariwisata; Sektor Perhubungan; Sektor Komunikasi dan Informatika;
PenPres no 39 Tahun 2014
Sektor Ketenagakerjaan; Sektor Pendidikan dan Kebudayaan; Sektor Kesehatan; dan Sektor Ekonomi Kreatif.
• Sedang dalam proses Perubahan berdasarkan Paket Kebijakan Ekonomi 15 Februari 2016
Izin Prinsip dalam rangka PMDN dapat diberikan kepada: • Perseroan Terbatas (PT) yang seluruh sahamnya dimiliki oleh warga negara Indonesia; atau • Commanditaire Vennootschap (CV), atau Firma (Fa), atau usaha perorangan; atau • Koperasi atau Yayasan yang didirikan oleh warga negara Indonesia; atau • Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Tidak ditentukan besaran Nilai Investasi
Izin Prinsip dalam rangka PMA • hanya diberikan kepada Badan Hukum berbentuk PT berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh UndangUndang.
wajib melaksanakan ketentuan dan persyaratan nilai investasi dan permodalan dalam rangka memperoleh Izin Prinsip.
Persyaratan nilai investasi dan permodalan dalam rangka PMA harus memenuhi ketentuan: • total nilai investasi lebih besar dari Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), diluar tanah dan bangunan • untuk setiap subgolongan usaha yang sama berdasarkan KBLI di 1 (satu) lokasi proyek dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota, khusus untuk sektor Industri; • untuk setiap subgolongan usaha yang sama berdasarkan KBLI di dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota, diluar sektor Industri; • nilai modal ditempatkan sama dengan modal disetor, sekurang-kurangnya sebesar Rp.2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah); • penyertaan dalam modal perseroan, untuk masing-masing pemegang saham sekurang-kurangnya Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan persentase kepemilikan saham dihitung berdasarkan nilai nominal saham.
MODAL Pasal 4 1.Modal dasar Perseroan berjumlah Rp. 10.000.000,00 = sepuluh miliar rupiah (USD 1,000,000.00 = satu juta dolar Amerika Serikat) terbagi atas 1.000.000 (satu juta) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp. 10.000,00 = sepuluh ribu Rupiah (USD 1.00 = satu dolar Amerika Serikat). 2.Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor penuh sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau sejumlah 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 2.500.000,00 = dua miliar lima ratus ribu rupiah (USD 250,000.00 = dua ratus lima puluh ribu Dolar Amerika Serikat) oleh para pendiri yang telah mengambil bagian saham dari rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan sebelum akhir akta ini. 3.……
Untuk pertama kalinya telah diambil bagian dan disetor penuh dengan uang tunai melalui kas Perseroan sejumlah 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 2.500.000.000,00 = dua miliar lima ratus ribu rupiah (USD 250,000.00 = dua ratus lima puluh ribu Dolar Amerika Serikat yaitu oleh para pendiri/pemegang saham: a. Executive Mobile limilted, suatu badan hukum yang didirikan menurut hukum Negara Amerika Serikat, berkedudukan di New Yok, Amerika Serikat, sejumlah 249.000 saham atau 99,6% (sembilan puluh sembilan koma enam persen) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 2.490.000.000 = dua miliar empat ratus sembilan puluh ribu juta rupiah (USD 249,000.00 = dua ratus empat puluh sembilan ribu Dolar Amerika Serikat). b. PT Maju Sejahtera Utama, suatu perseroan yang didirikan menurut hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, dan beralamat lengkap di Jalan Gatot Subroto nomor 32, sejumlah 1.000 (seribu) saham atau 0,4% (nol koma empat persen) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 10.000.000,00 = sepuluh ribu juta rupiah (USD 1,000.00 = seribu Dolar Amerika Serikat). sehingga seluruhnya berjumlah 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 2.500.000.000,00 = dua miliar lima ratus ribu rupiah (USD 250,000.00 = dua ratus lima puluh ribu Dolar Amerika Serikat)
Permohonan Izin Prinsip PMDN atau PMA dapat diajukan • Sebelum atau setelah perusahaan berbadan usaha atau berbadan hukum Indonesia
Dalam praktek, sebagai Notaris lebih memilih membuat Akta Pendirian setelah Izin Prinsip, karena BKPM sudah melakukan pemeriksaan tentang status/profile Pemegang Saham Asing.
Permohonan Izin Prinsip PMA sebelum berstatus badan hukum Indonesia diajukan oleh: • Pemerintah negara lain dan/atau warga negara asing dan/atau badan usaha asing dan/atau perusahaan PMA; atau • Pemerintah negara lain dan/atau warga negara asing dan/atau badan usaha asing dan/atau perusahaan PMA bersama dengan warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia.
Izin Prinsip yang diterbitkan berdasarkan permohonan tersebut, wajib ditindaklanjuti dengan pembuatan akta pendirian perseroan terbatas dan disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM.
Dalam hal terjadi perubahan susunan pemegang saham perusahaan yang menyebabkan perubahan status PMDN/PMA, harus terlebih dahulu mendapatkan Izin Prinsip: Dasar penerbitan Izin Prinsip dituangkan dalam: • Circular Resolution of the Shareholders/Rapat Umum Pemegang Saham/Akta Pernyataan Keputusan Rapat yang disetujui oleh seluruh pemegang saham atau yang mewakili, sebelum transaksi jual beli saham dilakukan; atau • b. Akta perubahan saham yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan HAM,
dengan tetap berpedoman pada Peraturan Presiden tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Yang Terbuka Dengan Persyaratan.
Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik, yang selanjutnya disingkat
SPIPISE
Data Proyek untuk Izin Prinsip Nama Perusahaan; Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); Alamat Kedudukan Perusahaan; dan Lokasi Proyek. Rekomendasi/Izin Operasional; Bidang Usaha; Produksi dan Pemasaran per Tahun; Pemasaran dan Nilai Ekspor; Nilai Investasi: • Modal Tetap; • Modal Kerja; • Ketentuan nilai investasi wajib mengacu kepada ketentuan dalam peraturan BKPM; dan • Nilai investasi mesin dalam USD.
Luas Tanah; Tenaga Kerja; Sumber pembiayaan, meliputi: • Modal Sendiri; • Laba Ditanam kembali; dan • Pinjaman.
Keputusan Pemegang saham. Modal Perseroan, yang terdiri dari: • Modal Dasar; • Modal Ditempatkan; • Modal Disetor; • Kurs dollar khusus dicantumkan bagi pendirian usaha baru; dan • Perhitungan presentase kepemilikan saham
Harus memiliki Izin Prinsip perubahan, dalam hal perubahan: • nama perusahaan; • alamat perusahaan; • NPWP; • lokasi proyek; • ketentuan bidang usaha; • jenis dan kapasitas produksi; • pemasaran dan perkiraan nilai ekspor per tahun; • rencana investasi;
• modal perseroan; • sumber pembiayaan; • penyertaan dalam modal perseroan; • luas tanah; • tenaga kerja Indonesia; • rencana jangka waktu penyelesaian proyek.
Kuasa Permohonan Permohonan Perizinan Penanaman Modal yang diajukan sebelum berstatus badan hukum Indonesia ditandatangani oleh seluruh calon pemegang saham atau pihak lain yang diberi kuasa, dari pihak-pihak di bawah ini berdasarkan surat kuasa dari seluruh calon pemegang saham perusahaan, tanpa hak substitusi, yaitu oleh: • • • • •
Salah satu calon pemegang saham perusahaan; Advokat perseorangan; Advokat yang membentuk persekutuan perdata sebagai konsultan hukum; Notaris; Perwakilan Kamar Dagang dan Industri dari negara calon pemegang saham perusahaan; atau • Perusahaan Badan Hukum Indonesia Penanaman Modal Dalam Negeri dibidang usaha jasa konsultasi.
Program Layanan Cepat 3 Jam • Izin Investasi adalah Izin Prinsip yang dimiliki oleh perusahaan dengan kriteria tertentu. • Nilai investasi paling sedikit Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); dan/atau • penyerapan tenaga kerja Indonesia paling sedikit 1.000 (seribu) orang, • Izin Investasi apabila berlokasi di kawasan industri tertentu dapat memulai konstruksi. • Permohonan disampaikan secara langsung oleh seluruh calon pemegang saham ke PTSP Pusat di BKPM. • Dalam hal terdapat calon pemegang saham yang tidak dapat hadir, dapat diwakili oleh salah satu calon pemegang saham dengan melampirkan surat kuasa asli dari calon pemegang saham yang tidak dapat hadir. • Izin Investasi diterbitkan selambat-lambatnya 3 (tiga) jam kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar pada PTSP Pusat di BKPM. • Dalam hal permohonan ditolak, PTSP Pusat di BKPM membuat Surat Penolakan Izin Investasi selambat-lambatnya 3 (tiga) jam kerja sejak diterimanya permohonan dengan menyebutkan alasan penolakan.
TERIMA KASIH Aulia Taufani
[email protected] +62
816 1972 218
