2016, tanggal 24 Oktober 2016

Lampiran Surat No : 667/EQ.S/X/2016, tanggal 24 Oktober 2016

PENGUMUMAN HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) DI PT DJAYA ABADI UTAMA KABUPATEN JEPARA PROVINSI JAWA TENGAH

Bersama ini kami sampaikan Hasil Kegiatan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), sebagai berikut : I.

Identitas LV-LK Nama LV-LK Alamat

: : :

Telp. Fax. Email Website

: : : :

PT. EQUALITY INDONESIA Jl. Raya Sukaraja No. 72 Ciater, Kec. Sukaraja Kabupaten Bogor 16710 (0251) 7550722 (0251) 7550724 [email protected] www.equalityindonesia.com

Telah melaksanakan kegiatan Verifikasi Legalitas Kayu Pada : II.

Identitas Auditee Nama Pemegang IUI Nomor SK IUI Jenis Usaha Produk Kapasitas Produksi Alamat

: : : : : : :

PT DJAYA ABADI UTAMA 24/530/IUI/VI/2014 tanggal 04 Juni 2014 Industri Furniture dari Kayu Furniture dari Kayu 24 Container (1.680 m³)/Tahun Desa Langon RT. 5/3 Kec. Tahunan, Kab. Jepara, Prov. Jawa Tengah

III. Waktu Pelaksanaan

:

26 s.d. 28 September 2016

IV. Hasil Penilaian

:

NILAI AKHIR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU MENDAPAT PREDIKAT LULUS, SEHINGGA PT DJAYA ABADI UTAMA KABUPATEN JEPARA PROVINSI JAWA TENGAH BERHAK MENDAPATKAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) NOMOR : 187/EQC-VLK/X/2016.

Demikian agar pihak yang berkepentingan maklum. Bogor, 24 Oktober 2016 PT. EQUALITY INDONESIA

Ucep Sucitra, S. Hut. Manager Subdivisi Sertifikasi LK Industri

LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU LVLK – 006 – IDN

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA Nomor : 232/EQI-KEP.Cert/X/2016 TENTANG PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S -LK) PADA PEMEGANG IUI PT DJAYA ABADI UTAMA DI KABUPATEN JEPARA PROVINSI JAWA TENGAH SK IUI NOMOR : 24/530/IUI/VI/2014 TAN GGAL 04 JUNI 2014 KAPASITAS PRODUKSI 24 CONTAINER (1.680 M³)/TAHUN DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA Menimbang : a. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah melaporkan hasil Verifikasi pada PT DJAYA ABADI UTAMA Berita Acara Penyerahan Laporan Nomor 089/EQI-F090 tanggal 14 Oktober 2016; b. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah menyampaikan Usulan Lembar Rekomendasi Nomor 089/EQI-F037 tanggal 14 Oktober 2016 dan Tinjauan Hasil Pemeriksaan oleh Pengambil Keputusan Nomor 229/EQI-F039 tanggal 17 Oktober 2016 dan pernyataan pemeriksaan yang disahkan oleh Pengambil Keputusan; c. bahwa hasil Pengambilan Keputusan dalam Tabel Rekapitulasi Nilai Kegiatan Audit (EQIF077) Nomor Urut 229 tanggal 17 Oktober 2016 menunjukkan PT DJAYA ABADI UTAMA telah “MEMENUHI” seluruh norma penilaian untuk setiap verifier Legalitas Kayu (LK); d. bahwa dengan hasil Pengambilan Keputusan sebagaimana huruf c, sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016, PT DJAYA ABADI UTAMA telah memenuhi syarat untuk diberikan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK).

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang; 2. Peraturan Pemerintah Nomor : 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional; 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 3 Tahun 2008 dan Nomor : 16; 4. Peraturan Presiden Nomor : 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik Dalam Kerangka Indonesia National Single Window; 5. ISO/IEC Guide 65-1996 (Pedoman BSN 401-2000) Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk; 6. Pedoman KAN 402 – 2007 - Panduan Interpretasi Untuk Butir-Butir Pedoman BSN 4012000 : Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk; 7. ISO/IEC Guide 23:1982 : Methods of Indicating Confirmity with Standards for Third-party Certification Systems: 8. SNI ISO/IEC 17065:2012 tentang Penilaian Kesesuaian – Persyaratan untuk Lembaga Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa; Halaman 1 dari 4


9. ISO/IEC 19011:2011 (SNI ISO/IEC 19011:2012) : Panduan Audit Sistem Manajemen (Guidelines for Auditing Management Systems); 10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.21/MenLHK-II/2015 tanggal 1 Juni 2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Hak; 11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.43/Menlhk -Setjen/2015 tanggal 12 Agustus 2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Alam sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.60/MenLHK/Setjen/Kum.1/7/2016 tanggal 12 Juli 2016 ; 12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.42/Menlhk -Setjen/2015 tanggal 12 Agustus 2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Tanaman pada Hutan Produksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.58/MenLHK/Setjen/Kum.1/7/2016 tanggal 12 Juli 2016; 13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau pada Hutan Hak; 14. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.7/Menhut-II/2011 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kehutanan; 15. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.641/Menhut-II/2011 tentang Penetapan Tanda V-Legal; 16. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 418/Menhut-VI/2012 tentang Sistem Informasi Verifikasi Legalitas Kayu; 17. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.18/Menhut-II/2013 tanggal 18 Maret 2013 tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu Melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) dan Penerbitan Dokumen V-Legal; 18. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 123/M-DAG/Per/12/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Ketentuan Pelayanan Perizinan di Bidang Ekspor dan Impor melalui INATRADE dalam kerangka Indonesia National Single Window; 19. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 89/M-DAG/PER/10/2015 tanggal 19 Oktober 2015 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 25/M-DAG/PER/4/2016 tanggal 15 April 2016; 20. Perjanjian Kerjasama Antara Komite Akreditasi Nasional (KAN) dengan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) tentang Penggunaan Tanda V-Legal; 21. DPLS 14 Rev.0 : Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dan perubahannya; 22. Sertifikat Akreditasi oleh Lembaga Komite Akreditasi Nasional (KAN) Nomor : LVLK-006IDN tanggal 18 Agustus 2011 yang diberikan kepada PT EQUALITY Indonesia sebagai Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dengan memenuhi ISO/IEC Guide 65:1996 General requirements for bodies operating product certification systems dengan masa berlaku sampai dengan 17 Agustus 2015 yang diperbaharui dengan sertifikat Re-Akreditasi tanggal 18 Agustus 2015 dengan masa berlaku sampai 17 Agustus 2019 dan pengesahan dari Menteri Kehutanan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK 6202/Menhut-VI/BPPHH/2011 Tanggal 26 Agustus 2011 yang diperbaharui dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.6067/Menhut-VI/BPPHH/2012 Tanggal 5 Nopember 2012 tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP & VI); Halaman 2 dari 4


23. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.2819/Menlhk PHPL/PPHH/2015 tanggal 25 Juni 2015 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT EQUALITY Indonesia Sebagai Penerbit Dokumen V-Legal; 24. Peraturan Dlrektur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.18/Menhut-II/2013 tanggal 18 Maret 2013 tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu Melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) dan penerbitan dokumen V-Legal; 25. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tanggal 31 Agustus 2016; 26. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.15/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2015 tentang Mekanisme Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Penerbit Dokumen V-Legal; 27. Manual Sertifikasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Sertifikasi Legalitas Kayu (SLK) beserta Dokumen Sistem Sertifikasi PT EQUALITY Indonesia.

Memperhatikan : Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 214/EQI-F065/VIII/2016 tanggal 31 Agustus 2016.

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) PADA PEMEGANG IUI PT DJAYA ABADI UTAMA DI KABUPATEN JEPARA PROVINSI JAWA TENGAH SK IUI NOMOR : 24/530/IUI/VI/2014 TANGGAL 04 JUNI 2014 KAPASITAS PRODUKSI 24 CONTAINER (1.680 M³)/TAHUN . PERTAMA KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

: PT DJAYA ABADI UTAMA dinyatakan “LULUS” dan berhak mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) Nomor : 187/EQC-VLK/X/2016. : Sertifikat mulai berlaku dari tanggal 17 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2022 selama PT DJAYA ABADI UTAMA (Pemegang Sertifikat) tetap memenuhi persyaratan standar sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016. : Sertifikat, Logo dan Tanda V-Legal yang diterbitkan oleh PT EQUALITY Indonesia dapat dipergunakan oleh Pemegang Sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur ataupun media elektronik sebagaimana Panduan Sistem yang ditetapkan. : Apabila Pemegang Sertifikat memerlukan penerbitan Dokumen V-Legal dan atau penggunaan Tanda V-Legal, PT EQUALITY Indonesia dapat memberikan hak/sub-lisensi penggunaan Tanda V-Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui ”Perjanjian Penggunaan Tanda V-Legal”, mencakup kewajiban dan hak PT EQUALITY Indonesia serta kewajiban dan hak Pemegang Sertifikat. : Pemegang Sertifikat harus melaporkan kepada PT EQUALITY Indonesia apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen Pemegang Sertifikat. : PT EQUALITY Indonesia akan melakukan penilaian/verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana Diktum KELIMA melalui Penilikan (surveillance) atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus). Halaman 3 dari 4


KETUJUH

: Penilikan (Surveillance) dilakukan setiap 2 (dua) tahun sekali selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk penilikan dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan. KEDELAPAN : Percepatan Penilikan (Audit Khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan; dengan segala biaya dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan; untuk menindaklanjuti kondisi-kondisi yang berkaitan dengan: a. Masukan dari Pemantau Independen (PI) berkaitan dengan kinerja Pemegang Sertifikat; b. Informasi lain yang menunjukkan Pemegang Sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku; c. Laporan dari Pemegang Sertifikat terhadap kondisi sebagaimana diktum KELIMA; d. Perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan; e. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya. KESEMBILAN : Sertifikat dapat dibekukan apabila Pemegang Sertifikat tidak berse dia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak). KESEPULUH : Sertifikat dapat dicabut apabila : a. Pemegang Sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat; b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menerima dan/atau menyimpan dan/atau mengolah dan/atau menjual kayu illegal; c. Pemegang Sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut. d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak). KESEBELAS : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di : Bogor Pada Tanggal : 17 Oktober 2016 PT EQUALITY Indonesia

Ir. Agustri Warsono Direktur Utama Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth : 1. 2. 3.

Direktur Utama PT DJAYA ABADI UTAMA, di Jepara; Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u.p. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, di Jakarta; Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u.p. Kepala Bagian Program dan Pelaporan.

Halaman 4 dari 4

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (1)

Identitas LVLK a. Nama Lembaga

:

PT EQUALITY Indonesia

b. Nomor Akreditasi

:

LVLK-006-IDN

c. Alamat

:

Jl. Sukaraja No 72 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor 16710

d. Nomor Telepon

:

0251-7550722, 7157103

Nomor Faks

:

0251-7550724

E-mail

:

[email protected]

e. Direktur

:

Ir. Agustri Warsono

f. Standar

:

Permenlhk No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016. Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016

(2)

g. Tim Audit

:

1. Artha Aryesta, S.Hut (Lead Auditor)

h. Tim Pengambil Keputusan

:

1. Ir. Agustri Warsono (Ketua PK) 2. Rita Sugiarti, S.Hut (Peninjau)

Identitas Auditee a. Nama Pemegang IUI

:

PT Djaya Abadi Utama

b. Nomor & Tanggal SK :

24/530/IUI/VI/2014 04 Juni 2014

c. Kapasitas

:

24 Container setara 1.680 M3/Tahun

d. Alamat kantor/ Alamat Pabrik

:

Desa Langon RT 05 RW 03, Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara - Provinsi Jawa tengah

e. Nomor telepon

:

-

Nomor Fax

:

-

E-mail

:

-

: :

Tn. Ahmad Arifin Tn. Mustofa

f. Pengurus - Direktur - Komisaris

EQI-F103.1.0/20120126

Halaman 1 dari 9

(3) Ringkasan Tahapan Tahapan

Waktu dan Tempat

Ringkasan Catatan

Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)

Tidak ada

Pertemuan Pembukaan

Tanggal 26 September  Pertemuan dilaksanakan di Ruang 2016 Meeting Kantor PT Djaya Abadi Utama, Jepara – Jawa Tengah. di ruang rapat PT Perkenalan anggota Tim Audit, Djaya Abadi Utama, menyampaikan tujuan dan ruang Jepara – Jawa Tengah. lingkup verifikasi, menyampaikan jadwal/rencana kerja verifikasi, menyampaikan metodologi dan prosedur verifikasi, menyampaikan ketidaksesuaian pada verifikasi, serta mengkonfirmasikan waktu, tempat, dan peserta pertemuan penutupan.  Pertemuan pembukaan diakhiri dengan pembuatan BAP.

Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

Tanggal 26 – 28 September 2016 - Kantor PT Djaya Abadi utama - Observasi di Gudang bahan baku. - Pabrik Pengolahan dan Gudang barang jadi. - Kunjungan ke pemasok

Pertemuan Penutupan

Tanggal 28  Menyampaikan ucapan terima kasih September 2016 di kepada PT Djaya Abadi Utama atas ruang rapat PT Djaya kerjasamanya selama verifikasi. Abadi Utama  Menyampaikan daftar periksa VLK  Pertemuan penutupan diakhiri dengan pembuatan BAP

Pengambilan Keputusan

Tanggal, 17 Oktober  Rapat pengambilan keputusan 2016, di Ruang meninjau dokumen verifikasi yang Meeting PT EQUALITY diajukan untuk menjamin bahwa Indonesia. verifikasi dilakukan secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan PT EQUALITY Indonesia.

EQI-F103.1.0/20120126

-

 Tim Audit menghimpun, mempelajari data dan dokumen dan menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 2.6 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 jo P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016. Untuk menguji kebenaran data, tim Audit melakukan pengamatan, pencatatan, uji petik menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 2.6 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 jo P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016.

Halaman 2 dari 9

(4) Resume Hasil Verifikasi : Kriteria/Indik ator/Verifier

N ilai

Ringk asa n Justifik asi

Kriteria K1 .1 : Unit usaha dalam bentuk (a) Industri pengolahan dan (b) Ek sportir produk olahan m em ilik i iz in yang sah Indik ator 1 .1 .1 Unit usaha pengolahan adalah produsen yang m em ilik i iz in yang sah Verifier a Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir untuk perusahaan yang berbadan hukum atau KTP bagi usaha perorangan

M EMENUHI

Berdasarkan hasil pemeriksaan, PT Djaya Abadi Utama telah memiliki akta pendirian yang diterbitkan oleh Notaris Nuning Widyawaty, S.H. dengan Nomor : 01, tanggal 10 Maret 2014. Akta pendirian ini telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sesuai Surat Keputusan Surat Keputusan Nomor : AHU-10.05744.PENDIRIAN-PT.2014, tanggal 10 Maret 2014. Akta pendirian Auditee belum mengalami perubahan.

Verifier.b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri

M EMENUHI

Auditee telah memiliki dokumen Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah Nomor : 510/33/PM/IV/2014 tanggal 25 April 2014. Kegiatan usaha yang dilakukan telah sesuai dengan izin usahanya.

Verifier.c. Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)

M EMENUHI

Verifier.d. Tanda Daftar (TDP)

M EMENUHI Perusahaan

Verifier,e. Nomor Pokok (NPWP)

Wajib Pajak

Auditee telah memiliki Izin Gangguan yang diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Pemerintah Kabupaten Jepara dengan Nomor : 502.6/IG.ITU/106/2014 tanggal 23 April 2014. Dokumen izin gangguan tersebut telah sesuai dengan ruang lingkup usahanya dan berlaku sampai 22 April 2019. Auditee telah memiliki dokumen TDP yang diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Jepara dengan Nomor : 112613100474 tanggal 25 April 2014 dan telah sesuai dengan ruang lingkup usahanya. Auditee memiliki NPWP dengan nomor : 66.835.690.0516.000 atas nama PT Djaya Abadi Utama ,terdaftar pada tanggal 01-04-2014 dan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dengan nomor : S-9389KT/WPJ.10/KP.1303/2016. Data yang tercantum pada NPWP telah sesuai dengan keterangan pada dokumen legalitas lainnya. Auditee telah memiliki dokumen UKL – UPL yang sesuai dengan ruang lingkup kegiatan usahanya dan telah memperoleh Rekomendasi dari Kepala Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Jepara Nomor :: 660.1/IL/36/2016 tentang Izin Lingkungan Industri Furniture Dari Kayu, Rotan dan Handycraft oleh PT. Djaya Abadi Utama yang diterbitkan tanggal 19 September 2016

M EMENUHI

Verifier.f. Dokumen lingkungan hidup (UKL–UPL/SPPL/ DPLH/SIL/ DELH/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara)

M EMENUHI

Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)

M EMENUHI

EQI-F103.1.0/20120126

Auditee telah memiliki dokumen izin usaha sesuai Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu, Pemerintah Kabupaten Jepara dengan nomor : 24/530/IUI/VI/2014 pada tanggal 04 Juni 2014, untuk produk furniture dari kayu dengan kapasitas 24 kontainer setara 1680 M 3. Berlaku sampai 03 Juni 2019 dengan jenis usaha yang dijalankan telah sesuai dengan izin usahanya.

Halaman 3 dari 9

Kriteria/Indik ator/Verifier

N ilai


Verifier.h. Rencana Pemenuhan Bahan Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK.

-

Auditee adalah industri lanjutan dengan demikian tidak terdapat Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK.

K.1 .2 Im portir k ayu dan produk k ayu Indik ator 1 .2 .1 Im portir adalah im portir yang m em ilik i iz in yang sah. Verifier Dokumen identitas importir.

-

Auditee tidak melakukan pemakaian bahan baku yang dibeli dari impor dan tidak terdapat dokumen pengakuan pengenal sebagai importir, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.

Indik ator 1 .2 .2 . Im portir m em ilik i sistem uji tuntas ( due dilig ence ) Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir.

-

Auditee tidak melakukan pemakaian bahan baku yang dibeli dari impor dan tidak terdapat pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.

Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dok um en pem bentuk an k elom pok Verifier Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok

-

Auditee adalah Perusahaan mandiri atau berdiri sendiri dalam pelaksanaan SVLK, sehingga tidak terdapat dokumen pembentukan kelompok, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.

Verifier Internal audit kelompok

-

Auditee adalah Perusahaan mandiri atau berdiri sendiri dalam pelaksanaan SVLK, sehingga tidak terdapat dokumen hasil internal audit anggota kelompok, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.

anggota

Kriteria K2.1. Keberadaandan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya Indikator 2.1.1 Unit usaha m ampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterim a berasal dari sum ber yang sah. Verifier a. M EMENUHI Auditee melakukan pembelian produk furniture setengah jadi yang disuplai oleh pengrajin melalui Purchase Order Dokumen jual beli/ nota atau (PO). Dimana seluruh penerimaan bahan baku furniture kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian. setengah jadi telah dilengkapi dengan PO dan kuitansi sebagai bukti pembayaran dan sebagai sahnya jual beli. -

Auditee adalah pemegang Izin Industri Lanjutan, sehingga tidak menggunakan bahan baku/pembelian kayu bulat, dengan demikian verifier ini tidak diterapkan.

Verifier c. Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah

M EMENUHI

Berdasarkan hasil pemeriksaan seluruh penerimaan bahan baku furniture unfinished selama periode Bulan Juni – Agustus 2016 telah dilengkapi dengan bukti serah terima kayu dan dilengkapi dengan dokumen angkutan berupa Surat Jalan dan didukung dengan dokumen Nota Angkutan dari sumber bahan baku.

Verifier. d. Dokumen angkutan hutan yang sah.

M EMENUHI

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap ketersediaan dokumen angkutan hasil hutan yang sah, seluruh pengiriman furniture setengah jadi dari pengrajin selama periode audit telah dilengkapi dengan dokumen angkutan berupa Surat

Verifier b. Daftar Pemeriksaan Bulat (DPKB)

EQI-F103.1.0/20120126

Kayu

hasil

Halaman 4 dari 9


N ilai

Ringk asa n Justifik asi Jalan dan disertai dokumen angkutan hasil hutan yang sah dari Hutan Hak berupa Nota Angkutan. Terdapat kesesuaian jumlah batang dan volume di dalam dokumen angkutan dengan laporan mutasi kayu pada periode yang sama. Seluruh penerimaan bahan baku yang diterima Auditee bukan berasal dari hasil lelang, dengan demikian Auditee tidak melakukan pemisahan terhadap bahan baku yang menggunakan dokumen Surat Angkutan Lelang (SAL). Bahan baku yang digunakan oleh auditee dan pemasok bukan merupakan kayu bekas atau hasil bongkaran, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.

Verifier. e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa/ Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.

-

Verifier.f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.

-

Bahan baku yang digunakan oleh auditee dan pemasok bukan merupakan kayu limbah industri, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.

Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.

M EMENUHI

Seluruh penerimaan furniture setengah jadi periode Juni Agustus 2016 telah melampirkan dokumen DKP Pengrajin Sesuai Perdirjen PHPL No : P.14/PHPL/SET/4/2016 yang peruntukannya telah sesuai dengan realisasi. Auditee telah membuat suatu prosedur penerimaan DKP, dan memiliki Personil penanggung jawab pemeriksa penerbit DKP.

Verifier.h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/S-PHPL/DKP.

-

Seluruh pengiriman bahan baku telah dilampirkan DKP, dengan demikian verifier ini tidak diterapkan.

Verifier.i. Dokumen pendukung RPBBI.

-

Auditee bukan merupakan Industri Primer, sehingga verifier ini tidak diterapkan

Indikator 2.1.2 Importir mampu membukti kan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sum ber yang sah Verifier.a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB). Verifier. b. Bill of Lading (B/L) Verifier. c. Packing List (P/L) Verifier. d. Invoice Verifier. e. Deklarasi Verifier. f Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk) EQI-F103.1.0/20120126

-

Auditee tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu impor sehingga verifier ini tidak diverifikasi

-


-


-


-


-


Halaman 5 dari 9


N ilai


Verifier. g Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.

-


Verifier. h. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.

-


Indik ator 2 .1 .3 . Unit Usaha m enerapk an system penulusuran k ayu Verifier.a. Tally sheet bahan baku produksi.

M EMENUHI

Tally sheet yang dipakai oleh Auditee proses produksi telah melakukan penerimaan bahan baku sampai memberikan informasi ketelusuran asal

M EMENUHI

Berdasarkan laporan hasil produksi Auditee selama periode bulan Juni sampai dengan Agustus 2016, terdapat kesesuaian antara data Laporan Hasil Produksi dengan Laporan Mutasi Kayu pada periode yang sama. Proses produksi pada auditee adalah berupa proses finishing furniture setengah jadi, dimana tidak terjadi perubahan jumlah dan volume produk, dengan demikian nilai rendemennya adalah 100%, dan menunjukan hubungan yang logis antara input dan out put produksi. Berdasarkan pemeriksaan dokumen Izin Usaha Auditee Nomor : 24/530/IUI/VI/2014 pada tanggal 04 Juni 2014 untuk Industri furniture dari Kayu (31001), realisasi produksi Auditee tiga bulan terakhir (Juni sampai dengan Agustus 2016) sebesar 17,9050 M 3, telah sesuai dengan jenis produk yang diizinkan dan tidak melebihi kapasitas yang diizinkan. Auditee tidak menggunakan bahan baku kayu hasil lelang sebagai bahan bakunya, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan. Berdasarkan hasil pemeriksaan ketersediaan dokumen laporan mutasi kayu, Auditee telah membuat dan dapat menunjukan laporan mutasi kayu (LMK) untuk periode bulan Juni sampai Agustus 2016. Laporan mutasi kayu telah sesuai dengan dokumen pendukung lainnya berupa penerimaan bahan baku kayu, laporan pemakaian bahan, laporan produksi dan laporan penjualan hasil produksi. Dan terdapat kesetimbangan antara stock awal, perolehan, pengurangan dan stok akhir.

penggunaan dan hasil

Verifier b. Laporan produksi olahan

hasil

Verifier.c. Produksi industry tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan

M EMENUHI

Verifier.d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan

-

Verifier.e Dokumen catatan/ laporan mutasi kayu.

M EMENUHI

dalam pelaksanaan pencatatan mulai penjualan, dapat usul bahan baku.

Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rum ah tangga). Verifier a Dokumen S-LK atau DKP Verifier tidak berlaku bila penyedia jasa bukan industri peng olahan kay u

-

Dalam proses finishing produk, auditee tidak melakukan kontrak melalui jasa dengan pihak lain, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.

Verifier .b Kontrak jasa

-

Dalam proses finishing produk, auditee tidak melakukan kontrak melalui jasa dengan pihak lain, dengan demikian

EQI-F103.1.0/20120126

pengolahan

Halaman 6 dari 9

Kriteria/Indik ator/Verifier produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)

N ilai

Ringk asa n Justifik asi verifier tersebut tidak diterapkan.

Verifier .c Berita acara serah terima kayu yang dijasakan

-


Verifier.d Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa

-


Verifier.e Adanya pendokumentasian bahan baku,proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa

-


Kriteria. K.3 .1 Perdagangan atau pem indah - tanganan hasil produk si dengan tujuan dom estik . Indikator. 3 .1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagangan atau pem indahtanganan hasil produk si dengan tujuan dom estik . Verifier Dokumen angkutan hutan yang sah.

hasil

Auditee tidak melakukan penjualan domestik sehingga verifier ini tidak diterapkan.

Kriteria K.3 .2 . Pengapalan Kayu Olahan Untuk Ek spor Indik ator 3 .2 .1 Pengapalan k ayu olahan untuk ek spor harus m em enuhi k esesuaian dok um en Pem beritahuan Ek spor Barang (PEB). Verifier .a M EMENUHI Berdasarkan hasil pemeriksaan antara data penerimaan bahan baku, laporan mutasi dan dokumen ekspor dalam Produk hasil olahan kayu periode Juni sampai dengan Agustus 2016, jenis produk yang diekspor yang diekspor sama dengan jenis produk yang diproses finishing oleh Auditee. Dengan demikian produk hasil olahan kayu berupa furniture yang diekspor oleh Auditee dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri berupa proses finishing. Sedangkan produksi furniture setengah jadi oleh pengrajin. Seluruh pelaksanaan ekspor furniture selama periode bulan Verifier. b. M EMENUHI Juni sampai dengan Agustus 2016 sebanyak 2 kali dengan Pemberitahuan Ekspor jumlah 421 pcs 13,0846 M 3 telah dilengkapi dokumen Barang (PEB). Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), dimana Informasi yang tercantum sesuai dengan dengan dokumen ekspor lainnya. Verifier. c. Packing list (P/L)

M EMENUHI

Verifier.d. Invoice

M EMENUHI

Verifier e. Bill of Lading (B/L).

M EMENUHI

EQI-F103.1.0/20120126

Seluruh pelaksanaan ekspor furniture selama periode bulan Juni sampai dengan Agustus 2016 sebanyak 2 kali dengan jumlah 421 pcs 13,0846 M 3 telah dilengkapi dokumen Packing List. Dimana informasi yang tercantum telah sesuai dengan dokumen PEB serta dokumen ekspor lainnya. Seluruh pelaksanaan ekspor furniture selama periode bulan Juni sampai dengan Agustus 2016 sebanyak 2 kali dengan jumlah 421 pcs 13,0846 M 3 telah dilengkapi dokumen Invoice. Dimana informasi yang tercantum telah sesuai dengan dokumen PEB serta dokumen ekspor lainnya. Seluruh pelaksanaan ekspor furniture selama periode bulan Juni sampai dengan Agustus 2016 sebanyak 2 kali dengan jumlah 421 pcs 13,0846 M 3 telah dilengkapi dokumen Bill of Lading (B/L). Dimana informasi yang tercantum telah Halaman 7 dari 9


N ilai

Ringk asa n Justifik asi sesuai dengan dokumen PEB serta dokumen ekspor lainnya.

Verifier .f. Dokumen V–Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal.

-

Berdasarkan terbitnya Permendag Nomor : 89/MDAG/PER/10/2015 tanggal 19 Oktober 2015, dan pemahaman Auditee berkaitan dengan ketentuan ekspor produk industri kehutanan tanpa harus dilengkapi penggunaan Dokumen V-Legal maka pengiriman ekspor pada bulan Mei 2016, Auditee tidak melengkapi dokumen ekspornya dengan dokumen V-Legal, sehingga verifier ini tidak diterapkan.

Verifier. g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.

-

Auditee adalah penghasil produk mebel dari kayu yang hasil produknya bila melakukan penjualan ekspor tidak wajib diverifikasi teknis, tidak terdapat dokumen hasil surveyor, dengan demikian verifier ini tidak diterapkan

Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.

-

Verifier Tanda V–Legal dibubuhkan ketentuan

-

Produk mebel dari kayu yang dihasilkan oleh auditee tidak termasuk ke dalam kelompok produk yang dikenakan tarif bea keluar sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 223/PMK.011/2008 tanggal 17 Desember 2008 Tentang Penetapan Barang Ekspor Yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar, sehingga verifier ini tidak diterapkan. Verifier. i. M EMENUHI Berdasarkan hasil pemeriksaan jenis kayu yang digunakan untuk menghasilkan Mebel oleh Auditee, adalah jenis kayu Dokumen lain yang relevan Mahoni (Sweetenia sp). Berdasarkan Permenhut Nomor : (diantaranya CITES) untuk 57/Menhut-II/2008 tentang Arahan Strategis Konservasi jenis kayu dibatasi Spesies Nasional 2008 – 2018 dan daftar CITES Appendix I, perdagangannya. II, atau III, jenis kayu tersebut tidak termasuk jenis yang dibatasi perdagangannya. Indik ator 3 .3 .1 . Im plem entasi Tanda V - Legal

yang sesuai

Auditee baru melakukan kegiatan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) awal, sehingga verifier ini tidak terapkan.

Kriteria K.4 .1 . Pem enuhan k etentuan Keselam atan dan Kesehatan Kerja (K3 ). Indik ator 4 .1 .1 Prosedur/ prosedur dan im plem entasi K3 . Verifier a. Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap ketersediaan Pedoman/ prosedur K3 dokumen K3, Auditee telah memiliki dokumen Prosedur K3 dan Auditee juga telah menunjuk personil penanggung M EMENUHI jawab implementasi K3 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 002/II/19/09/2016 yang ditandatangani oleh Direktur tanggal 19 September 2016. Verifier.b. Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap implementasi K3, Implementasi K3 telah tersedia peralatan K3 yang berfungsi dengan baik. M EMENUHI Pendataan sarana peralatan K3 telah tercatat dengan baik, termasuk penyediaan kotak P3K. Tanda jalur evakuasi maupun keberadaan tanda titik kumpul telah tersedia. Verifier.c Auditee telah memiliki rekaman berupa laporan kecelakaan Catatan kecelakaan kerja kerja yang dibuat setiap bulan oleh Petugas K3. Dalam laporan kecelakaan kerja periode bulan Juni sampai dengan M EMENUHI Agustus 2016 memperlihatkan tidak pernah terjadi kasus kecelakaan kerja. EQI-F103.1.0/20120126

Halaman 8 dari 9


N ilai


Kriteria K.4 .2 Pem enuhan hak hak tenag a k erja Indik ator. 4 .2 .1 Kebebasan berserik at bagi pek erja Verifier : Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.

M EMENUHI

Auditee belum memiliki Serikat Pekerja. Namun Auditee telah membuat pernyataan tertulis mengenai kebebasan berserikat berupa Surat Keterangan nomor : 001/I/19/09/2016 yang ditanda tangani oleh Direktur pada tanggal 19 September 2016.

Indikator 4.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak -hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang m e m pek er jak an k aryaw an > 1 0 orang. Verifier : Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak – hak pekerja.

M EMENUHI

Peraturan Perusahaan auditee telah mendapat pengesahan dari Dinas Sosial, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Jepara dengan Nomor : 353/PP/XI/2016, sesuai Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Jepara Nomor : Kep. 560/223/2016 tanggal 6 Oktober 2016, Tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT Djaya Abadi Utama. Dengan masa berlaku tanggal 6 Oktober 2016 sampai dengan 5 September 2018.

Indik ator. 4 .2 .3 Tidak m em pek erjak an anak di baw ah um ur (diluar k etentuan) Verifier : Pekerja yang masih dibawah umur

EQI-F103.1.0/20120126

M EMENUHI

Auditee memiliki karyawan tetap sebanyak 13 orang, dan karyawan tidak tetap sebanyak 57 orang. Informasi dalam daftar karyawan tersebut, usia termuda adalah 20 tahun atau kelahiran tahun 1996. Dengan demikian Auditee tidak mempekerjakan pekerja yang masih dibawah umur.

Halaman 9 dari 9

2016, tanggal 24 Oktober 2016

Recommend Documents