2015

Seri Pendapat Hukum PH - I / 2015

Pelatihan

Oleh: A.A. Oka Mahendra (Konsultan Martabat)

MARTABAT Prima Konsultindo Ruko Kebayoran Arcade Blok C2 No. 31, Jl. Boulevard Bintaro Jaya Pusat Kawasan Niaga, Sektor 7, Tangerang Selatan, 15224 T. +62.21.74870811 F. +62.21.74870811 ekst. 401 E. [email protected] W. http://www.jamsosindonesia.com/

PENDAPAT HUKUM

Pasal-Pasal UU BPJS yang mengatur tentang kepesertaan wajib, kewajiban membayar iuran, menyerahkan data mengenai dirinya, dan sanksi diajukan uji materi di Mahkamah Konstitusi (MK). Dengan mengajukan 5 (lima) dalil, Pemohon meminta kepada Majelis Hakim

MK agar kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional bersifat fakultatif (tidak wajib) bagi pemberi kerja dan setiap orang yang telah mengikuti Program Jaminan Sosial lain (Selain Penyelenggara BPJS). Demikian juga, kewajiban membayar iuran, menyerahkan data mengenai dirinya, dan sanksi tidak berlaku bagi pemberi kerja dan setiap orang yang telah mengikuti Program Jaminan Sosial lain.

ATAS UJI MATERI UU NO.24 TAHUN 2011 TENTANG BPJS,PERKARA NO. 138/PUU-XII/2014

A. RINGKASAN Dalil Pertama Pemohon Pasal 15 ayat (1), Pasal 15 ayat (2), Pasal 16 ayat (1), Pasal 16 ayat (2), Pasal 19 ayat (1), Pasal 19 ayat (2), dan Pasal 19 ayat (3) UU BPJS bertentangan dengan Pasal 28H ayat (1), Pasal 28H ayat (3), Pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 karena pemberi kerja tidak mempunyai pilihan lain selain jasa pemerintah (BPJS) untuk memberikan jaminan pemeliharaan kesehatan kepada diri dan pekerjanya; Dalil kedua Pemohon Pasal 15 ayat (1), Pasal 15 ayat (2), Pasal 19 ayat (1), Pasal 19 ayat (2) UU BPJS bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (2), Pasal 28I ayat (1), Pasal 33 ayat (4), dan Pasal 34 ayat (2) UUD Tahun 1945 karena masyarakat tidak dapat berpartisipasi dalam memberikan jaminan pemeliharaan kesehatan dan hak mendapatkan pekerjaan yang layak; Dalil ketiga Pemohon Pasal 15 ayat (1), Pasal 15 ayat (2), Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 19 ayat (2) uu bpjs bertentangan dengan Pasal 28H ayat (3) dan ayat (4), Pasal 28I ayat (4), Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 karena pekerja tidak memperoleh jaminan pemeliharaan kesehatan yang lebih baik dan hak milik pribadinya terampas; Dalil Keempat Pemohon Pasal 17 ayat (1) UU BPJS bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 karena diskriminatif terhadap pemberi kerja selain penyelenggara negara;

Dalil Pemohon tidak dapat diterima UU BPJS harus dipandang sebagai bagian dari sistem pembangunan kesehatan nasional. UU BPJS tidak dapat dipisahkan dari UU No. 40/2004 ttg SJSN dan UU No. 36/2009 ttg Kesehatan. Karenanya, sebagaimana prinsip partisipatif dalam Pasal 174 ayat (1) UU Kesehatan, pelaksanaan UU BPJS juga membuka partisipasi masyarakat secara aktif dan kreatif, misalnya, mendirikan asuransi kesehatan tambahan, persedian farmasi, faskes, alkes, dsb. Selain itu, Peserta juga dapat mengikuti program asuransi kesehatan tambahan. Bahkan, telah diatur koordinasi manfaat bagi peserta yang memiliki hak atas perlindungan asuransi kesehatan tambahan. Hal ini justru untuk memenuhi hak masyarakat atas Jaminan Sosial sesuai martabat kemanusiaan.

Dalil Kelima Pemohon Pasal 17 ayat (2) huruf c dan Pasal 17 ayat (4) UU BPJS bertentangan dengan Pasal 28D ayat (4), Pasal 28H ayat (1), Pasal 28H ayat (4), dan Pasal 28I ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 karena ancaman sanksi adminitrasi berupa tidak mendapat pelayanan publik tertentu kepada pemberi kerja dapat merendahkan martabat kemanusiaan.

PENDAPAT HUKUM

PENDAPAT HUKUM

1

DAFTAR ISI Hlm

A. Ringkasan............................................................................................

1

PENDAPAT HUKUM

B. Pendapat Hukum

2

1. Pendapat Hukum atas Dalil Pertama Pemohon............................

3

1. Pendapat Hukum atas Dalil Kedua Pemohon................................

4

2. Pendapat Hukum atas Dalil ketiga Pemohon................................

5

3. Pendapat Hukum atas Dalil keempat Pemohon............................

6

4. Pendapat Hukum atas Dalil Kelima Pemohon...............................

7

C. Rumusan Pasal-Pasal UU BPJS yang Diuji............................................

8

B. PENDAPAT HUKUM 1. Dalil Pertama Pasal 15 ayat (1), Pasal 15 ayat (2), Pasal 16 ayat (1), Pasal 16 ayat (2), Pasal 19 ayat (1), Pasal 19 ayat (2), dan Pasal 19 ayat (3) UU BPJS bertentangan dengan Pasal 28H ayat (1), Pasal 28H ayat (3), Pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun1945 karena pemberi kerja tidak mempunyai pilihan lain selain jasa pemerintah (BPJS) untuk memberikan jaminan pemeliharaan kesehatan kepada diri dan pekerjanya;













UU BPJS harus dipandang sebagai bagian dari sistem pembangunan kesehatan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Pasal-Pasal UU BPJS yang dimintakan pengujian tidak bisa dipisahkan dari Pasal-Pasal UU No. 40 Tahun 2004 tentang SJSN dan UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Penafsiran atas Pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, sebagaimana tertuang dalam Putusan MK Nomor 15/PUU-V/2007 yang pada dasarnya menyatakan bahwa hak-hak yang diatur dalam Pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 adalah apa yang dikenal sebagai bagian dari hak untuk mengembangkan diri yang mencakup, antara lain, hak atas pemenuhan kebutuhan dasar, hak atas pendidikan, hak untuk memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, budaya, dan sebagainya. Sementara itu subtansi hak yang dipersoalkan oleh Pemohon dalam hubungan ini adalah hak untuk memilih Badan Penyelenggara Lain. Pasal-Pasal yang diuji tersebut, sama sekali tidak mengatur larangan Pemberi kerja untuk dapat mengikuti program asuransi kesehatan tambahan yang diselenggarakan Badan Penyelenggara Lain ataupun larangan membayar selisih biaya. Bahkan, telah diatur koordinasi manfaat untuk peserta yang memiliki hak atas perlindungan program asuransi kesehatan tambahan tersebut, dalam Pasal 27 dan Pasal 28 Perpres 12/2013. Oleh sebab itu tidak relevan pengujian konstitusionalitas Pasal-Pasal tersebut didasarkan atas hak untuk mengembangkan diri, sebagaimana dimaksud Pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Kemudian penafsiran atas Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, MK dalam Putusan 019-020/PUU-III/2005, pernah menyatakan bahwa untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya manusia harus terpenuhi

PENDAPAT HUKUM

Dalil pemohon tidak dapat diterima, dengan alasan sebagai berikut:

3

kebutuhan dasarnya, salah satunya dengan bekerja. Oleh karenanya, hak untuk bekerja sangatlah erat hubungannya dengan hak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya. Hak-hak tersebut tidak hanya dimiliki oleh segolongan orang saja, yang karena hal-hal tertentu diuntungkan dalam mendapatkan pekerjaan, tapi milik setiap orang tanpa harus dibedabedakan. Oleh sebab itu, tidak relevan juga alasan pengujian konstitusionalitas Pasal-Pasal tersebut yang didasarkan atas hak terpenuhinya kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Justru sebaliknya, pelaksanaan UU BPJS membuka ruang berkembangnya programprogram asuransi tambahan, sehingga terbuka ruang bekerja yang terkait erat dengan pemenuhan kebutuhan dasar dan pertahankan hidup, sebagaimana dimaksud Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, dan pemenuhan Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud Pasal 28H ayat (3) UUD NRI Tahun 1945.

PENDAPAT HUKUM

2. Dalil Kedua Pasal 15 ayat (1), Pasal 15 ayat (2), Pasal 19 ayat (1), Pasal 19 ayat (2) UU BPJS bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (2), Pasal 28I ayat (1), Pasal 33 ayat (4), dan Pasal 34 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 karena masyarakat tidak dapat berpartisipasi dalam memberikan jaminan pemeliharaan kesehatan dan hak mendapatkan pekerjaan yang layak; Dalil pemohon tidak dapat diterima, dengan alasan sebagai berikut: 





4

UU BPJS harus dipandang sebagai bagian dari sistem pembangunan kesehatan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Pasal-Pasal UU BPJS yang dimintakan pengujian tersebut tidak bisa dipisahkan dari Pasal-Pasal UU No. 40 Tahun 2004 tentang SJSN dan UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan . UU Kesehatan menetapkan kebijakan bahwa setiap kegiatan dan upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan dengan prinsip partisipatif. Karena itu Pasal 174 ayat (1) UU Kesehatan membuka peluang yang seluas-luasnya bagi masyarakat baik secara perorangan maupun terorganisasi untuk berperan serta dalam segala bentuk dan tahapan pembangunan kesehatan dalam rangka membantu mempercepat pencapaian derajat kesehatan masyarakat yang setinggitingginya. Peran serta tersebut mencakup keikutsertaan secara aktif dan



kreatif. Sehingga dengan partisipasi aktif dan kreatif tersebut masyarakat mendapat ruang untuk memenuhi hak mendapat pekerjaan yang layak. Bentuk partisipasi dapat berupa mendirikan asuransi kesehatan tambahan, menjalin kerja sama dengan BPJS dalam hal koordinasi manfaat, mendirikan fasilitas kesehatan, persediaan farmasi, alat kesehatan, dsb. Mendaftarkan diri dan memberikan data dirinya merupakan salah satu bentuk partisipasi. Jadi, Pasal-Pasal UU BPJS yang dimintakan pengujian tersebut tidak ada kaitannya dengan pelanggaran atas hak mendapat pekerjaan yang layak.

3. Dalil Ketiga

Dalil pemohon tidak dapat diterima, dengan alasan sebagai berikut: 





Menurut Pasal 22 ayat (1) UU SJSN pelayanan kesehatan yang diberikan kepada Peserta mencakup pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, termasuk obat dan bahan medis habis pakai yang diperlukan. Pelayanan Kesehatan tersebut diberikan sesuai dengan pelayanan standar, baik mutu maupun jenis pelayanannya dalam rangka menjamin kesinambungan program dan kepuasan peserta, sebagaimna dikemukakan dalam Penjelasan Pasal 22 ayat (1) UU SJSN. Pelayanan Kesehatan yang diberikan oleh BPJS Kesehatan jelas dijamin mutunya. Pasal 23 UU SJSN, membuka ruang kepada Peserta yang ingin memperoleh Jaminan Kesehatan yang lebih dengan cara mengikuti asuransi kesehatan tambahan, atau membayar sendiri selisih biaya. Untuk melaksanakan ketentuan tersebut telah diatur tentang koordinasi manfaat dalam Pasal 27 dan Pasal 28 Perpres 12/2013 jo Perpres No.111 Tahun 2013. Sehingga tidak benar pekerja tidak dapat memperoleh jaminan pemeliharaan yang lebih baik. Kewajiban Pemberi kerja untuk mendaftarkan dirinya dan pekerjanya dan untuk memberikan data mengenai dirinya dan pekerjanya berserta anggota keluarganya secara lengkap dan benar, bukanlah pengambilalihan hak milik pribadi seseorang secara sewenang-wenang sebagaimana dimaksud Pasal 28 H ayat (4) UUD NRI Tahun 1945, karena kewajiban tersebut didasarkan kepada ketentuan UU yang merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 34 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945. Hak milik tidak berarti hak mutlak tak terbatas dan tidak

PENDAPAT HUKUM

Pasal 15 ayat (1), Pasal 15 ayat (2), Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 19 ayat (2) UU BPJS bertentangan dengan Pasal 28H ayat (3) dan ayat (4), Pasal 28I ayat (4), Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 karena pekerja tidak memperoleh jaminan pemeliharaan kesehatan yang lebih baik dan hak milik pribadinya terampas;

5



dapat diganggu gugat, sebagaimana pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Perkara No. 11/PUU-V/2007. Pasal 28 J ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, mengamanatkan bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-Undang. Dengan demikian dapat dikemukakan untuk pemenuhan hak atas Jaminan Sosial adalah sah apabila UU mewajibkan kepada Peserta untuk menyerahkan data mengenai dirinya, dan anggota keluarganya secara lengkap dan benar, karena data tersebut diperlukan untuk memastikan identitas peserta dan anggota keluarganya yang berhak atas manfaat Program Jaminan Sosial yang diikuti. Data tersebut diperlukan untuk memastikan manfaat program Jaminan Sosial dinikmati oleh mereka yang berhak

4. Dalil Keempat

PENDAPAT HUKUM

Pasal 17 ayat (1) UU BPJS bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) UUD Tahun 1945 karena diskriminatif terhadap pemberi kerja selain penyelenggara negara; Dalil pemohon tidak dapat diterima, dengan alasan sebagai berikut: 





6

Pengenaan sanksi terhadap pemberi kerja bukan penyelenggara negara dalam Pasal 17 ayat (1) UU BPJS tidak dapat dikatakan diskriminatif, semata-mata karena Pasal tersebut tidak mengatur sanksi terhadap pemberi kerja penyelenggara negara. Perbedaan tersebut didasarkan pada pemikiran bahwa Pemberi Kerja Penyelenggara Negara memiliki kualitas hukum yang berbeda dengan pemberi kerja bukan penyelenggara negara, bukan karena perbedaan suku ras, agama, gender, atau status sosial. Karena itu, tidak berdasar jika Pasal 17 ayat (1) UU BPJS dianggap diskriminatif. Memberikan makna kata diskriminatif adalah perbedaan perlakuan atas dasar perbedaan suku, agama, ras, dan status sosial seseorang, sebagaimana Pertimbangan Hukum MK, dalam Putusan Perkara No. 15/PUU-VI/2008. Ketentuan Pasal 17 ayat (1) UU BPJS ditujukan kepada pemberi kerja bukan penyelenggara negara karena bagi pemberi kerja penyelenggara negara sanksi administratif yang dikenakan terhadapnya diatur dalam peraturan perundangundangan tersendiri yang berkaitan dengan tindakan penyelenggara negara yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditentukan dalam suatu Undang-Undang. Selain itu, penyelenggara negara tentunya tidak mungkin menjatuhkan sanksi terhadap dirinya sendiri.

5. Dalil Kelima Pasal 17 ayat (2) huruf c dan Pasal 17 ayat (4) UU BPJS bertentangan dengan Pasal 28D ayat (4), Pasal 28H ayat (1), Pasal 28H ayat (4), dan Pasal 28I ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 karena ancaman sanksi adminitrasi berupa tidak mendapat pelayanan publik tertentu kepada pemberi kerja dapat merendahkan martabat kemanusiaan.







Pengenaan sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu terhadap pemberi kerja bukan penyelengara ditentukan batas akhirnya yaitu pada saat pemberi kerja bukan penyelenggara negara telah memenuhi kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 ayat (1) dan (2) UU BPJS. Jadi, batas waktu sanksi akan berakhir saat pemberi kerja bukan penyelenggara negara memenuhi kewajibannya. Penggunaan kata “antara lain” dalam penjelasan Pasal 17 ayat (2) huruf c UU BPJS merupakan satu hal yang lazim dalam tehnik penyusunan Peraturan Perundang-undangan dengan maksud penjelasan tersebut memberikan beberapa contoh bentuk sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu yang dapat dikenakan mengingat tidak mungkin berbagai jenis pelayanan yang tersebut di berbagai Peraturan Perundang-undangan dimuat secara rinci di dalam UU BPJS. Penggunaan kata antara lain juga dapat ditemukan dalam penjelasan Pasal 21 ayat (1) UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang dimaksud memberi contoh pengelompokan tenaga kesehatan sesuai dengan keahliannya dengan kualifikasi yang dimiliki, “antara lain meliputi tenaga medis, tenaga kefarmasian, tenaga keperawatan,...dst”. Sanksi yang diatur dalam Pasal 17 Ayat (2) huruf c dan Pasal 17 Ayat (4) UUD BPJS tidak ada kaitannya dengan merendahkan martabat kemanusian. Tetapi sanksi tersebut justru diperlukan agar kewajiban yang ditentukan dalam Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 16 ayat (1) UU BPJS dipatuhi oleh Pemberi Kerja Bukan Penyelenggara Negara untuk menjamin terpenuhinya hak pekerja atas Jaminan Sosial yang dijamin dalam Konstitusi.

PENDAPAT HUKUM

Dalil pemohon tidak dapat diterima, dengan alasan sebagai berikut:

7

C. RUMUSAN PASAL-PASAL YANG DIUJI 1. Pasal 15 ayat (1), dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 (1) Pemberi Kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan Pekerjanya sebagai Peserta kepada BPJS sesuai dengan program Jaminan Sosial yang diikuti; (2) Pemberi Kerja, dalam melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memberikan data dirinya dan Pekerjanya berikut anggota keluarganya secara lengkap dan benar kepada BPJS.

PENDAPAT HUKUM

2. Pasal 16 ayat (1), dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 (1) Setiap orang, selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan penerima Bantuan Iuran, yang memenuhi persyaratan kepesertaan dalam program Jaminan Sosial wajib mendaftarkan dirinya dan anggota keluarganya sebagai Peserta kepada BPJS, sesuai dengan program Jaminan Sosial yang diikuti. (2) Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan data mengenai dirinya dan anggota keluarganya secara lengkap dan benar kepada BPJS 3. Pasal 17 ayat (1), ayat (2) huruf c, dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 (1) Pemberi Kerja selain penyelenggara negara yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2), dan setiap orang yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dikenai sanksi administratif. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. teguran tertulis; b. denda; dan/atau c. tidak mendapat pelayanan publik tertentu. (3) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dilakukan oleh BPJS. 8

(4) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah atas permintaan BPJS.

4. Pasal 19 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011

PENDAPAT HUKUM

(1) Pemberi Kerja wajib memungut Iuran yang menjadi beban Peserta dari Pekerjanya dan menyetorkannya kepada BPJS. (2) Pemberi Kerja wajib membayar dan menyetor Iuran yang menjadi tanggung jawabnya kepada BPJS. (3) Peserta yang bukan Pekerja dan bukan penerima Bantuan Iuran wajib membayar dan menyetor Iuran yang menjadi tanggung jawabnya kepada BPJS.

9

PENDAPAT HUKUM

www.jamsosindonesia.com

10

PENDAPAT HUKUM

www.jamkesindonesia.com

11