2015 Tanggal : 2015

Lampiran KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR Nomor : 188/ /KPTS-Sekwan/060/2015 Tanggal : 2015 REVIEW RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2014 – 2019 BAB I PENDAHULUAN 1.1

Latar Belakang Berpijak pada upaya mewujudkan keterpaduan dan berkelanjutan pembangunan, Review Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan Sekretariat DPRD

Provinsi

Jawa

Timur

untuk

menyempurnakan

sinergitas Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Jawa Timur Tahun 2014-2019

sesuai

dengan tugas pokok dan fungsinya yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan

5

(lima)

berkesinambungan

tahun dengan

secara

sistematis

memperhitungkan

dan

potensi,

peluang, dan kendala yang ada. Review Renstra memuat perubahan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan program/kegiatan serta indikator keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya yang dituangkan setiap tahunnya

dalam penyusunan Rencana

Kerja

Tahunan

Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur. Hasil pelaksanaan Rencana Kerja Tahunan akan dilaporkan melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah setiap tahun. 1.2

Landasan Hukum Landasan penyusunan Review Renstra Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur ini adalah :

Reviev RENSTRA Sekretariat DPRD Prov. Jatim Tahun 2014-2019

1

a. Landasan Ideal

: Pancasila

b. Landasan Konstitusional : Undang-Undang Dasar 1945 c. Landasan Operasional 1. Undang-Undang

:

Nomor

2

Pembentukan Provinsi Jawa

tahun

1950

tentang

Timur juncto Undang-

Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Mengadakan Perubahan

Undang-Undang

Nomor

2

dari

Hal

Pembentukan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 32); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan

(Lembaran

Negara

Pembangunan

Tahun

2004

Nasional

Nomor

104

Tambahan Lembaran Negara 4421); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun

2004

Nomor

125,

Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang

Perubahan

Kedua

Atas

Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 5. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan

Perundang–undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara

Republik

Indonesia Nomor 4389); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578); Reviev RENSTRA Sekretariat DPRD Prov. Jatim Tahun 2014-2019

2

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi

Perangkat

Daerah

(Lembaran

Negara

Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817); 10. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang

Pedoman

Pengelolaan

Keuangan

Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010

tentang

Peraturan

Pelaksanaan

Peraturan

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 13. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor:

689/IX/6/Y/1999

tentang

Pedoman

Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 14. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: Pedoman

239/IX/6/8/2003 Penyusunan

tentang

Pelaporan

Perbaikan Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah;


3

15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 1, Seri E); 16. Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur dengan

Peraturan

sebagaimana telah diubah

Daerah

Provinsi

Jawa

Timur

Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur; 17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005–2025; 18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014–2019; 19. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 78 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Bagian dan Sub Bagian Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur; 20. Keputusan

Gubernur

Jawa

Timur

Nomor

:

188/275/KPTS/013/2014 Tanggal 25 April 2014 Tentang Pengesahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, Unit Pelaksana Teknis Kesehatan dan Biro pada Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur.


4

1.3

Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan

Rakyat

Daerah

Provinsi

Jawa

Timur

ini

dimaksudkan sebagai pedoman dan alat kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 - 2019 serta sebagai acuan dalam penyusunan rencana,

monitoring

dan

evaluasi

program/

kegiatan

Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur dalam menyusun program kegiatan selama 5 tahun kedepan. Sedangkan tujuannya adalah untuk mengarahkan semua unsur kekuatan dan faktor kunci keberhasilan dalam rangka menentukan strategi yang tepat bagi Sekretariat DPRD dalam memberikan pelayanan kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur serta kepada Masyarakat

berdasarkan

prinsip

“Good

Governance“

sebagaimana Rencana Strategis Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 – 2019 antara lain sebagai berikut : 1. Memberikan

gambaran,

informasi

sasaran

strategis,

permasalahan dan kondisi capaian pelayanan serta mendukung kebijakan DPRD Provinsi Jawa Timur dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat Dewan; 2. Menetapkan program dan kegiatan yang terukur sesuai pedoman

tahapan

dalam

menyusun

rencana

kerja

tahunan; 3. Memberikan acuan dalam monitoring, pengendalian dan evaluasi serta kebijakan strategis target capaian yang menjadi

landasan

penyusunan

program

kegiatan

Sekretariat Dewan selama 5 tahun mendatang.

1.4

Sistematika Penulisan Rencana Strategis ini disusun dengan sistematika sebagai berikut: Bab I : Pendahuluan 1.1 Latar belakang; 1.2 Landasan Hukum;


5

1.3 Maksud dan Tujuan; dan 1.4 Sistematika Penulisan. Bab II : Gambaran SKPD 2.1 Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi SKPD; 2.2 Sumber Daya SKPD dan 2.3 Kinerja Pelayanan SKPD. Bab III : Isu strategis berdasarkan Tupoksi 3.1 Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan SKPD; 3.2 Telaahan

Visi, Misi dan

Program Kepala

Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih; 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis; 3.5 Penentuan Isu – Isu Strategis. Bab IV : Visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan 4.1 Visi dan Misi SKPD; 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD; 4.3 Strategi dan Kebijakan SKPD. BAB V : Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif 5.1 Rencana Program; 5.2 Kegiatan; dan 5.3 Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif. BAB VI : Indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. BAB VII : Penutup 7.1 Kaidah Pelaksanaan; dan 7.2 Kaidah Pembiayaan.


6

BAB II GAMBARAN SKPD 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD Berdasarkan Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur ; Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas pokok, fungsi dan susunan organisasi sebagai berikut : A. Tugas pokok SKPD a. menyelenggarakan administrasi kesekretariatan DPRD; b. menyelenggarakan administrasi keuangan DPRD; c. mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD; d. menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. B. Fungsi SKPD Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat DPRD menyelenggarakan fungsi : a. pengelolaan administrasi umum meliputi kepegawaian, ketatausahaan, kerumahtanggaan dan urusan dalam; b. pengelolaan administrasi keuangan DPRD; c. fasilitasi pelaksanaan persidangan DPRD; d. fasilitasi penyusunan perundang-undangan DPRD; e. fasilitasi dan koordinasi tenaga ahli. C. Susunan Organisasi SKPD Susunan Organisasi Sekretariat DPRD Provinsi, terdiri atas: a. Sekretaris DPRD. b. Bagian Umum, membawahi: 1. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian 2. Sub Bagian Penyusunan Program dan Perlengkapan 3. Sub Bagian Rumah Tangga dan Protokol; c. Bagian Persidangan, membawahi : 1. Sub Bagian Rapat dan Risalah; Reviev RENSTRA Sekretariat DPRD Prov. Jatim Tahun 2014-2019

7

2. Sub Bagian Alat Kelengkapan Dewan; 3. Sub Bagian Layanan Aspirasi Masyarakat. d. Bagian Keuangan, membawahi : 1. Sub Bagian Anggaran; 2. Sub Bagian Pembayaran; 3. Sub Bagian Verifikasi. e. Bagian Perundang - undangan, membawahi : 1. Sub Bagian Penyusunan Peraturan Perundangundangan; 2. Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi; 3. Sub Bagian Publikasi. f. Kelompok Jabatan Fungsional. Berdasarkan uraian diatas, maka maka Bagan Susunan Organisasi Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur sebagai berikut : Gambar II.1 Bagan Susunan Organisasi Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur

SEKRETARIS DPRD KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

BAGIAN UMUM

BAGIAN KEUANGAN

BAGIAN PERSIDANGAN

BAGIAN PERUNDANG – UNDANGAN

SUB BAGIAN TATA USAHA DAN KEPEGAWAIAN

SUB BAGIAN ANGGARAN

SUB BAGIAN RAPAT DAN RISALAH

SUB BAGIAN PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN

SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM DAN PERLENGKAPAN

SUB BAGIAN PEMBAYARAN

SUB BAGIAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN

SUB BAGIAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI

SUB BAGIAN RUMAH TANGGA DAN PROTOKOL

SUB BAGIAN VERIFIKASI

SUB BAGIAN LAYANAN ASPIRASI MASYARAKAT

SUB BAGIAN PUBLIKASI

Sumber : Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2008


8

Sedangkan uraian tugas dan fungsi bagian berdasarkan peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 78 Tahun 2008 tentang uraian tugas dan fungsi Bagian dan Sub Bagian Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur sebagai berikut: 1) Kepala Bagian Umum Bagian Umum mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan ketatausahaan, administrasi kepegawaian, kearsipan, penyusunan program, perlengkapan, rumah tangga. dan keprotokolan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bagian Umum mempunyai fungsi: a. pelaksanaan tata usaha DPRD dan Sekretariat DPRD; b. pelaksanaan administrasi kepegawaian Sekretariat DPRD; c. penyiapan sarana dan prasarana kegiatan DPRD dan Sekretariat DPRD; d. pelaksanaan pengaturan, pemeliharaan, perawatan dan penggunaan barang-barang inventaris serta kendaraan dinas; e. pelaksanaan urusan rumah tangga, keamanan/ ketertiban kantor, rumah dinas pimpinan dan mess DPRD; pelaksanaan keprotokolan DPRD dan Sekretariat DPRD; f. pelaksanaan pengadaan barang dan jasa; g. pengumpulan laporan tahunan kegiatan DPRD dan Sekretariat DPRD; h. pelaksanaan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD. 2) Kepala Bagian Persidangan Bagian Persidangan mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan rapat dan risalah, kegiatan alat kelengkapan Dewan, dan fasilitasi pelayanan aspirasi masyarakat. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bagian Persidangan, mempunyai fungsi: a. penyiapan rancangan jadwal kegiatan DPRD; b. penyiapan rapat-rapat yang diselenggarakan oleh DPRD; c. penyiapan rencana kunjungan kerja DPRD; Reviev RENSTRA Sekretariat DPRD Prov. Jatim Tahun 2014-2019

9

d. penyusunan notulen / risalah rapat-rapat yang diadakan oleh DPRD; e. pelaksanaan kegiatan alat kelengkapan DPRD; f. fasilitasi pelayanan aspirasi masyarakat; g. pelaksanaan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD. 3) Kepala Bagian Keuangan Bagian Keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan keuangan dan menyusun laporan keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bagian Keuangan mempunyai fungsi: a. pelaksanaan pengelolaan keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD termasuk pembayaran gaji dan tunjangan; b. pelaksanaan pengadministrasian dan pembukuan keuangan; c. pelaksanaan penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan; d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris. 4) Kepala Bagian Perundang – undangan Bagian Perundang-undangan, mempunyai tugas menyiapkan bahan untuk penyusunan rancangan peraturan daerah dan produk hukum DPRD, dan menyiapkan bahan kajian peraturan daerah, melakukan dokumentasi, publikasi dan informasi. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bagian Perundang-undangan mempunyai fungsi: a. pengumpulan bahan dalam rangka penyusunan peraturan daerah dan produk DPRD; b. penyimpan produk hukum DPRD dan produk hukum lainnya; c. pengumpulan bahan dan data kegiatan DPRD untuk media cetak dan elektronik;


10

d. pelayanan informasi kepada masyarakat dan lembagalembaga pemerintah mengenai produk hukum dan kegiatan DPRD; e. pengelolaan dan pemeliharaan sistem teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan Sekretariat DPRD; f. pelaksanaan koor dinasi penyusunan rancangan peraturan daerah dan produk hukum DPRD serta pengembangan dan pengelolaan sistem teknologi informasi dan komunikasi; g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris. 2.2 Sumber Daya SKPD 2.2.1. Sumber Daya Manusia Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) sejumlah 181 orang yang terdiri dari 150 orang PNS/CPNS dan 31 Orang Pegawai Tidak Tetap (PTT) dengan penjelasan sebagai berikut: Tabel II.1 Jumlah Pegawai Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur Tahun 2010 – 2014

Nomor

Uraian

1 2 3 4

Sekretaris DPRD Bagian Umum Bagian Persidangan Bagian Perundang – undangan Bagian Keuangan Pegawai Tidak Tetap Jumlah

5 6

Tahun 2010

Jumlah Pegawai Tahun Tahun Tahun 2011 2012 2013

Tahun 2014

1 70 43 28

1 70 43 28

1 73 41 28

1 72 38 18

1 70 38 16

20 30 192

20 30 192

21 36 200

24 31 184

25 31 181

Sumber : Sub Bagian Tata Usaha & Kepegawaian (Maret 2015)


11

Tabel II.2 Komposisi Pangkat/Golongan Pegawai Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur Tahun 2010 – 2014 Nomor 1

2

3

4

Uraian

Tahun 2010

Golongan I A Golongan I B Golongan I C Golongan I D Golongan I Golongan II A Golongan II B Golongan II C Golongan II D Golongan II Golongan III A Golongan III B Golongan III C Golongan III D Golongan III Golongan IV A Golongan IV B Golongan IV C Golongan IV D Golongan IV E Golongan IV

:

:

:

:

Tahun 2011

7 0 6 0 13 39 4 4 0 47 17 24 23 24 88 11 2 1 0 0 14

Jumlah Pegawai Tahun Tahun 2012 2013

7 0 6 0 13 39 4 4 0 47 17 23 24 24 88 11 2 1 0 0 14

2 2 3 1 8 41 11 4 0 56 17 23 21 26 87 11 2 1 0 0 14

Tahun 2014

0 1 4 2 7 18 32 2 3 55 12 18 19 26 75 11 4 0 1 0 16

0 1 3 2 6 10 41 3 3 57 6 19 15 28 68 14 4 1 0 0 19


Tabel II.3 Komposisi Eselon Pejabat Struktural Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur Tahun 2010 – 2014 Nomor

Uraian

Tahun 2010

Jumlah Pegawai Tahun Tahun Tahun 2011 2012 2013

Tahun 2014

1

Eselon II. a

1

1

1

1

1

2

Eselon III. a

4

4

4

4

4

3

Eselon IV. a

12

12

11

12

12

17

17

16

17

17

Jumlah :



12

Tabel II.4 Komposisi Pendidikan Pegawai Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur Tahun 2010 – 2014 Nomor

Uraian

1

SD

2

Tahun 2010

Jumlah Pegawai Tahun Tahun 2014 Tahun 2013 2012 PNS/CPNS PTT

Tahun 2011

11

11

8

5

5

0

SLTP

6

12

8

9

7

2

3

SLTA

54

48

55

80

54

25

4

D3

5

5

6

5

4

0

5

S1

61

60

63

57

51

3

6

S2

25

26

25

28

29

0

7

S3

0

0

0

0

0

0

162

162

165

184

150

31

Jumlah :


Tabel II.5 Komposisi Jenis Kelamin Pegawai Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur Tahun 2010 – 2014 No.

Uraian

Tahun 2010 L P

Jumlah Pegawai Tahun Tahun Tahun 2011 2012 2013 L P L P L P

Tahun 2014 L P

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

Sekretaris DPRD

2

Bagian Umum

56

14

56

14

58

15

56

17

55

15

3

Bagian Persidangan

39

4

39

4

37

4

34

4

31

7

4

Bagian

20

8

21

7

19

9

14

4

13

3

Perundang

–

undangan 5

Bagian Keuangan

16

4

16

4

16

5

16

8

16

9

6

Pegawai Tidak Tetap

28

2

28

2

34

2

29

2

29

2

160

32

161

31

165

35

149

35

145

36

Jumlah :



13

2.3 Kinerja Pelayanan SKPD Kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur dalam menjalankan fungsi fasilitasi dan dukungan administrasi terhadap DPRD Provinsi Jawa Timur selama tahun anggaran 2009 s.d. 2014 secara sederhana dapat disampaikan sebagaimana Tabel II.7 berikut: Tabel II.7 Kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2014 MISI 1

: Mewujudkan dukungan sumber daya manusia yang professional dalam memberikan pelayanan prima kepada DPRD; TUJUAN 1 : Meningkatkan kompetensi SDM Aparatur Setwan dalam menjalankan tugas dan fungsi. INDIKATOR TUJUAN : Perolehan kompetensi SDM Aparatur Setwan dlm menjalankan tugas dan fungsi TARGET DAN CAPAIAN TUJUAN 1: Target : Kompetensi SDM Aparatur telah bersistem manajemen Mutu ISO Capaian : Kompetensi SDM Aparatur telah bersistem manajemen Mutu ISO SASARAN1: Meningkatnya Tahapan kompetensi SDM Aparatur Setwan dlm menjalankan tugas dan fungsi Target REALISASI INDIKATOR KINERJA

Tahun

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2014 1.

Perolehan Renewal --Sertifikat Surveil Surveila Renewal tahapan Iso ISO ance nce ISO pengembangan kompetensi pegawai dalam sistem manajemen mutu ISO MISI 2 : Mewujudkan dukungan sarana dan prasarana yang lengkap dan fungsional bagi peningkatan kinerja DPRD TUJUAN 2 : Meningkatkan daya tanggap dan ketepatan pelayanan kepada DPRD Prov. Jatim. INDIKATOR TUJUAN 2 : Indeks Kepuasan Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur (IKM) SASARAN 2

: Meningkatnya sarana dan prasarana penunjang kegiatan pelayanan DPRD

INDIKATOR KINERJA 1. Persentase ruang kerja yang memberikan manfaat bagi anggota DPR;

Target Tahun

REALISASI 2009

2010

2011

2012

2013

2014

58%

58%

77%

77,2%

77,3%

77,3%

2014 85,8%


14

SASARAN 3

: Meningkatnya ketersediaan media peningkatan kualitas pelayanan kepada DPRD Target

INDIKATOR KINERJA

Tahun

REALISASI 2009

2010

2011

2012

2013

2014

-

0,35

0,38

1,78

1,57

1384/438

2014 1. Rasio berita kegiatan AKD dimedia website yang jadi konsumsi masyarakat 2. Rasio berita kegiatan AKD dalam media cetak yang menjadi konsumsi masyarakat 3. Rasio Staf AKD dan Fraksi yang memberikan manfaat layanan kepada AKD dan Fraksi

900/500

= 3,16

0,4

0,73

0,44

0,37

0,54

0,52

612/ 438 = 1,39

39/24

1,38

1,54

1,67

1,7

1,58

1,04

TUJUAN 4 : Meningkatkan dukungan terhadap kapasitas / kinerja DPRD INDIKATOR TUJUAN 2 : Frekwensi prestasi DPRD yang dimuat dimedia nasional TARGET DAN CAPAIAN TUJUAN 2: Target : 1 kali Capaian : 1 kali SASARAN 5 : Meningkatnya dukungan terhadap peningkatan kinerja DPRD fungsi Legislasi Target INDIKATOR KINERJA

Tahun

REALISASI 2009

2010

2011

2012

2013

2014

2014 1. Rasio sosialisasi 1 --0,5 0,77 0,41 2,8 2 Perda kpd Masyarakat yang member manfaat pemahaman terhadap PERDA SASARAN 6 : Meningkatnya dukungan terhadap peningkatan kinerja DPRD fungsi Anggaran Target INDIKATOR KINERJA

Tahun

REALISASI 2009

2010

2011

2012

2013

2014

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014 1. Kecepatan penetapan APBD dalam penjadwalan oleh staf Banmus

Sblm Th. 2014


15

SASARAN7: Meningkatnya dukungan terhadap peningkatan kinerja DPRD fungsi pengawasan dan penyerapan aspirasi Target REALISASI INDIKATOR KINERJA

Tahun

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2014 1. Rasio staf Dapil yang memberikan layanan selama berlangsungnya reses 3x6 hari 2. Persentase unjuk rasa yang ditanggapi oleh anggota DPRD

10

1,67

8,83

9,33

9,17

9,17

7,9

89%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

MISI 3 : Mewujudkan dukungan sistem administrasi yang tertib dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD TUJUAN 4 : Meningkatkan tertib administrasi kesekretariatan DPRD INDIKATOR TUJUAN : Perolehan penyelesaian administrasi keuangan dari hasil pemeriksaan BPK TARGET DAN CAPAIAN TUJUAN 1: Target : Tertib Administrasi 100% Capaian : Tertib Administrasi 100% SASARAN8: Meningkatnya kesesuaian tugas-tugas administrasi dengan aturan yang berlaku Target REALISASI INDIKATOR KINERJA

Tahun

2009

2010

2011

2012

2013

2014

100%

100%

100%

100%

100%

100%

2014 1.

Persentase dokumen sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang selesai tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku (Tahapan ISO)

(100%)


16

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD Berkaiatan dengan kajian/analisis Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur yang antara lain untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra SKPD kabupaten/kota terhadap sasaran Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD; di Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur tidak dilakukan karena tidak ada keterkaitan antara Renstra Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur dengan Renstra K/L maupun Kabupaten/Kota. Namun demikian, terdapat permasalahan–permasalahan yang terkait dengan pengembangan pelayanan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur antara lain: 1. Tidak cukupnya tempat parkir untuk mobil sehingga parkir meluber di jalan raya; 2. Penyusunan anggaran belanja langsung Program Peningkatan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah belum optimal; 3. SDM Aparatur di Sekretariat Dewan belum professional; 4. Perlunya pengembangan dan pembinaan tim kerja yang solid;


17

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD Sekretariat DPRD dalam mengemban tugas pokok dan fungsinya senantiasa dipengaruhi oleh lingkungan yang bersifat Strategis, yakni kondisi, situasi, keadaan, peristiwa dan pengaruh perkembangan dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi berupa lingkungan internal organisasi yang terdiri atas dua faktor Strategis, yaitu kekuatan (strength) dan kelemahan (weakness), serta berupa lingkungan eksternal organisasi yang terdiri atas dua faktor Strategis, yaitu peluang (opportunity) dan ancaman/tantangan (threath). Identifikasi terhadap lingkungan Strategis Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur menghasilkan faktor-faktor Strategis sebagai berikut: A. Faktor Internal 1. Kekuatan : a. Tersedianya anggaran operasional yang cukup memadai b. Tersedianya Tata Tertib dan Kode Etik DPRD berdasarkan Peraturan DPRD yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD c. Terjalinnya hubungan yang harmonis antara Sekretariat DPRD dengan DPRD d. Kedudukan Sekretariat DPRD lebih strategis dengan ditetapkannya Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 2. Kelemahan : a. Kompetensi Sumber Daya Aparatur Sekretarariat DPRD yang belum optimal b. Belum optimalnya ketersediaan sarana pendukung kegiatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Reviev RENSTRA Sekretariat DPRD Prov. Jatim Tahun 2014-2019

18

c. Belum optimalnya pemanfaatan sarana teknologi informasi yang tersedia d. Struktur organisasi Sekretariat DPRD yang belum mengakomodasi secara optimal fungsi-fungsi yang dibutuhkan bagi penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja DPRD B. Faktor Eksternal 1. Peluang : a. Tingginya standar pelayanan yang dibutuhkan anggota DPRD b. Tingginya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya penyaluran aspirasi secara demokratis c. Semakin besarnya volume kegiatan DPRD dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai lembaga perwakilan d. Semakin pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang harus diikuti dengan peningkatan aksesibilitasnya e. Dimungkinkannya pemanfaatan tenaga ahli dalam rangka mendukung kinerja DPRD 2. Ancaman/Tantangan : a. Seringnya terjadi perubahan Peraturan Perundangan terkait dengan pelaksanaan tugas instansi pemerintah b. Masih seringnya terjadi campur tangan pihak-pihak eksternal dalam penetapan kebijakan internal Sekretariat DPRD c. Masih adanya opini terhadap institusi Sekretariat DPRD sebagai organisasi yang inferior d. Masih banyaknya hambatan-hambatan eksternal dalam rangka perwujudan reformasi birokrasi secara menyeluruh di Sekretariat DPRD.


19

C. Pilihan Langkah Strategis Langkah Strategis S – O 1. Penuhi tuntutan standar kinerja DPRD yang semakin tinggi melalui optimalisasi fungsi Sekretariat DPRD, pemanfaatan anggaran yang tersedia serta pemanfaatan perkembangan iptek dan tenaga ahli. 2. Manfaatkan hubungan harmonis dengan DPRD, peluang serta adanya tata tertib dan kode etik DPRD untuk mewujudkan pelayanan terhadap penyaluran aspirasi masyarakat secara prima. Langkah Strategis S - T 1. Jadikan keberadaan Tata Tertib dan Kode Etik DPRD serta terjalinnya hubungan yang harmonis antara Sekretariat DPRD dengan DPRD sebagai wahana untuk mengatasi masih seringnya campur tangan pihak eksternal dalam penetapan kebijakan internal dan untuk perwujudan reformasi birokrasi secara menyeluruh di Sekretariat DPRD; 2. Optimalkan kedudukan Sekretariat DPRD yang strategis untuk mengantisipasi seringnya terjadi perubahan kebijakan dan opini inferior terhadap institusi. Langkah Strategis W - O 1. Tingkatkan kompetensi Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD untuk memenuhi semakin tingginya standar kinerja DPRD melalui pemanfaatan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; 2. Optimalkan ketersediaan sarana dan prasarana serta pengembangan kelembagaan Sekretariat DPRD untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD sebagai lembaga perwakilan.


20

Langkah Strategis S - W 1. Tingkatkan kompetensi Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD untuk mewujudkan Sekretariat DPRD sebagai institusi yang kapabel di bidangnya; 2. Optimalkan ketersediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana serta pengembangan kelembagaan Sekretariat DPRD untuk mengantisipasi hambatanhambatan eksternal dalam rangka perwujudan reformasi birokrasi secara menyeluruh. D. Faktor- faktor Kunci keberhasilan Faktor-faktor kunci keberhasilan (critical succes factors) merupakan faktor-faktor yang sangat penting dalam mewujudkan keberhasilan mencapai tujuan dan sasaran organisasi, dan bahkan perumusan tujuan organisasi haruslah memperhatikan keberadaan faktor-faktor kunci keberhasilan tersebut. Faktor-faktor kunci keberhasilan ini ditetapkan dengan terlebih dahulu dengan menganalisis lingkungan Strategis organisasi melalui pendekatan analisis SWOT/TOWS. Dengan mempergunakan pendekatan analisis SWOT/TOWS terhadap faktor-faktor Strategis tersebut, maka dapat ditetapkan faktor-faktor kunci keberhasilan upaya pencapaian tujuan dan sasaran dari Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut : 1. Tingkatkan kompetensi Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD untuk memenuhi semakin tingginya standar kinerja DPRD melalui pemanfaatan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengembangan dan pembinaan tim kerja yang solid dalam rangka mewujudkan Sekretariat DPRD sebagai institusi yang kapabel di bidangnya; 2. Optimalkan ketersediaan sarana dan prasarana serta pengembangan kelembagaan Sekretariat DPRD untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD sebagai lembaga perwakilan;


21

3. Optimalkan ketersediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana serta pengembangan kelembagaan Sekretariat DPRD untuk mengantisipasi hambatanhambatan eksternal dalam rangka perwujudan reformasi birokrasi secara menyeluruh. 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi SKPD yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang berdasarkan RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 – 2019; maka Visi Pembangunan Jawa Timur yang ingin diwujudkan pada periode 2014-2019 adalah “Jawa Timur Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Mandiri, Berdaya Saing dan Berakhlak, “. Untuk mewujudkan visi pembangunan Jawa Timur tersebut, ditempuh melalui lima misi yang diberi judul: “Makin Mandiri dan Sejahtera bersama Wong Cilik” yang terdiri atas : a. Misi pertama : Meningkatkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan; b. Misi Kedua : Meningkatkan pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri, dan berdaya saing, berbasis agrobisnis/agroindustri dan industrialisasi; c. Misi Ketiga : Meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan, penataan ruang; d. Misi Keempat : Meningkatkan reformasi birokrasi dan pelayanan publik; dan e. Misi Kelima : Meningkatkan kualitas kesalehan sosial dan harmoni sosial. Seiring tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD yang merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD, maka dalam RPJMD Provinsi Jawa Timur 2014 – 2019 merupakan salah satu SKPD pelaksana Misi Keempat yaitu : “Meningkatkan reformasi birokrasi dan pelayanan publik” dengan tujuan RPJMD “Meningkatkan tata kelola Pemerintahan yang baik (Good Governace), dan bersih (Clean Governace) serta Reviev RENSTRA Sekretariat DPRD Prov. Jatim Tahun 2014-2019

22

profesionalisme pelayanan publik” dan sasaran RPJMD “Meningkatnya peran DPRD sesuai dengan fungsinya” yang akan dilaksanakan melalui program – program SKPD Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur sebagai berikut :

Program Utama : “Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah”. Program Penunjang : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran; 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; 3. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah; 4. Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan; Adapun indikator kinerja utama terkait visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih adalah “Jumlah Raperda Inisiatif Dewan” dapat dilihat dalam kurun waktu 5 tahun dengan target sebagai berikut : Tabel III.1 Indikator Kinerja Utama Kepala Daerah INDIKATOR KINERJA UTAMA SESUAI VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH Jumlah Raperda Inisiatif

TARGET

TARGET

TARGET

TARGET

TARGET

2015

2016

2017

2018

2019

5

9

10

11

12

Dewan

Berdasarkan uraian diatas (3.1 dan 3.2), maka Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dapat dirumuskan sebagaimana Tabel III.1 dibawah ini.


23

Tabel III.2 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Visi : “Jawa Timur Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Mandiri, Berdaya Saing dan Berakhlak“

Misi : “Makin Mandiri dan Sejahtera bersama Wong Cilik” No (1)

1. 2. 3. 4.

5.

Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih

Permasalahan Pelayanan SKPD

(2) Misi 4 : Meningkatkan reformasi birokrasi dan pelayanan publik Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasaran Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Program Peningkatan Kapasitas Lembaga perwakilan Rakyat Daerah

Faktor Penghambat

Pendorong

(3)

(4)

(5)

a. Kompetensi Sumber Daya Aparatur Sekretarariat DPRD yang belum optimal b. Belum optimalnya ketersediaan sarana pendukung kegiatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD c. Belum optimalnya pemanfaatan sarana teknologi informasi yang tersedia d. Struktur organisasi Sekretariat DPRD yang belum mengakomodasi secara optimal fungsi-fungsi yang dibutuhkan bagi penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja DPRD

a. Seringnya terjadi perubahan kebijakan secara nasional terkait dengan pelaksaan tugas dan fungsi instansi pemerintah b. Masih seringnya terjadi campur tangan pihak-pihak eksternal dalam penetapan kebijakan internal Sekretariat DPRD c. Masih adanya opini terhadap institusi Sekretariat DPRD sebagai organisasi yang inferior d. Masih banyaknya hambatan-hambatan eksternal dalam rangka perwujudan reformasi birokrasi secara menyeluruh di Sekretariat DPRD

a. Tingginya standar pelayanan yang dibutuhkan anggota DPRD b. Tingginya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya penyaluran aspirasi secara demokratis c. Semakin besarnya volume kegiatan DPRD dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai lembaga perwakilan d. Semakin pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang harus diikuti dengan peningkatan aksesibilitasnya e. Dimungkinkannya pemanfaatan tenaga ahli dalam rangka mendukung kinerja DPRD


25

3.3 Penentuan Isu-isu Strategis Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD hanya ditinjau dari gambaran pelayan SKPD yang merupakan faktor-faktor kunci keberhasilan upaya pencapaian tujuan dan sasaran dari Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur antara lain yaitu : 1. Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD untuk memenuhi semakin tingginya standar kinerja DPRD melalui pemanfaatan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; 2. mengoptimalkan ketersediaan sarana dan prasarana serta pengembangan kelembagaan Sekretariat DPRD untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD sebagai lembaga perwakilan; 3. Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD untuk mewujudkan Sekretariat DPRD sebagai institusi yang kapabel di bidangnya; 4. Mengoptimalkan ketersediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana serta pengembangan kelembagaan Sekretariat DPRD untuk mengantisipasi hambatanhambatan eksternal dalam rangka perwujudan reformasi birokrasi secara menyeluruh.

Reviev RENSTRA Sekretariat DPRD Prov. Jatim Tahun 2014-2019 26

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1 Visi dan Misi SKPD 4.1.1 Visi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pasal 1 ayat 12, Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Penetapan visi sebagai bagian dari proses perencanaan pembangunan merupakan suatu langkah penting dalam perjalanan pemerintah daerah. Pada hakikatnya membentuk visi daerah adalah menggali gambaran bersama tentang masa depan ideal yang hendak diwujudkan. Visi adalah mental model masa depan, dengan demikian visi harus digali bersama, disusun bersama sekaligus diupayakan perwujudannya secara bersama, sehingga visi menjadi milik bersama yang diyakini oleh seluruh elemen masyarakat. Visi yang tepat bagi masa depan suatu daerah akan mampu menjadi akselerator kinerja bagi daerah tersebut. Visi berkaitan dengan pandangan ke depan menyangkut ke mana instansi pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif,inovatif, serta produktif. Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah. Rumusan visi hendaknya: (a) mencerminkan apa yang ingin dicapai sebuah organisasi; (b) memberikan arah dan fokus strateji yang jelas; (c) mampu menjadi perekat dan menyatukan berbagai gagasan strategis yang terdapat dalam sebuah organisasi; (d) memiliki orientasi terhadap masa depan sehingga segenap jajaran harus berperan dalam mendefinisikan dan membentuk masa depan organisasinya; (e) mampu menumbuhkan komitmen seluruh jajaran dalam lingkungan organisasi; dan (f) mampu menjamin kesinambungan kepemimpinan organisasi. Reviev RENSTRA Sekretariat DPRD Prov. Jatim Tahun 2014-2019 27

Rumusan visi yang jelas diharapkan mampu : (a) menarik komitmen dan menggerakkan orang; (b) menciptakan makna bagi kehidupan anggota organisasi; (c) menciptakan standar keunggulan; dan (d) menjembatani keadaan sekarang dan keadaan masa depan. Visi instansi perlu ditanamkan pada setiap unsur organisasi sehingga menjadi visi bersama (shared vision) yang pada gilirannya mampu mengarahkan dan menggerakkan segala sumber daya instansi. Dengan memperhatikan pengertian visi dan melalui pendekatan membangun visi bersama serta didasarkan pada karakteristik spesifik yang dimiliki oleh Sekretariat DPRD, maka ditetapkan visi Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 yakni : “ Mewujudkan Pelayanan Prima terhadap DPRD Provinsi Jawa Timur ” Sebagai arahan pencapaian masa depan bagi Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur visi tersebut memiliki makna : 1. Membangun komitmen bersama akan pentingnya peran Sekretariat DPRD sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yakni menjadi lembaga yang harus mampu memberikan daya dukung terhadap kinerja DPRD dalam melaksanakan tugas dan 3 fungsinya sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah; 2. Daya dukung yang harus diberikan berupa dukungan Sumber Daya Aparatur yang profesional, sarana dan prasarana yang fungsional serta sistem administrasi dan mekanisme kerja yang tertib dan modern sehingga memungkinkan DPRD dapat bekerja secara optimal melaksanakan tugas dan fungsinya; 3. Melalui visi tersebut juga diharapkan hubungan yang harmonis dan sinergis antara Sekretariat DPRD dengan DPRD serta dengan seluruh stake holders dapat terjalin secara lestari.


4.1.2 Misi Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Misi instansi harus jelas dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Misi juga terkait dengan kewenangan yang dimiliki instansi pemerintah dari peraturan perundangan atau kemampuan penguasaan teknologi sesuai dengan strateji yang telah dipilih. Perumusan misi instansi pemerintah harus memperhatikan masukan pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholders), dan memberikan peluang untuk perubahan penyesuaian sesuai dengan tuntutan perkembangan lingkungan strategis. Rumusan misi hendaknya mampu: (a) Melingkup semua pesan yang terdapat dalam visi; (b) memberikan petunjuk terhadap tujuan yang akan dicapai; (c) memberikan petunjuk kelompok sasaran mana yang akan dilayani oleh instansi pemerintah; dan (d) memperhitungkan berbagai masukan dari stakeholders. Setiap satuan kerja harus memastikan agar visi yang telah ditetapkan bersama dapat diupayakan perwujudannya. Untuk kepentingan itu harus disusun suatu tahapan yang secara umum akan terbagi kedalam dua tahapan yakni apa yang hendak dicapai dan bagaimana upaya untuk mencapainya. Salah satu unsur dalam tahapan tersebut adalah penetapan misi satuan kerja. Misi adalah merupakan pondasi penyusunan Rencana Strategis. Pernyataan misi menunjukkan dengan jelas sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah. Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan maka setiap instansi pemerintah harus mempunyai misi yang jelas dan sekaligus merupakan persyaratan guna menetapkan tujuan dan sasaran yang akan diwujudkan. Atas dasar itu, maka misi Sekretariat DPRD adalah sebagai berikut :


“Mewujudkan dukungan kinerja DPRD‘.

bagi

peningkatan

kapasitas/

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD 4.2.1 Tujuan Tujuan adalah merupakan implementasi atau penjabaran dari misi den menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai oleh organisasi di masa mendatang. Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan,program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Dengan berlandaskan misi yang telah ditetapkan, maka Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 – 2019 menetapkan tujuan dengan rumusan sebagai berikut : “Meningkatkan dukungan bagi peningkatan kapasitas/ kinerja DPRD”.

4.2.2 Sasaran Sasaran adalah merupakan penjabaran dari tujuan. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Oleh karenanya sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program dan kegiatan. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran. Yang dimaksud dengan indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada Reviev RENSTRA Sekretariat DPRD Prov. Jatim Tahun 2014-2019 30

tahun bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaiannya (targetnya) masing-masing. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis. Atas dasar arti dan makna penetapan sasaran dimaksud, maka sasaran yang ingin dicapai adalah : “Meningkatnya dukungan Sekretariat peran DPRD sesuai dengan fungsinya”.

DPRD

terhadap

Adapun hubungan tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD beserta indikator kinerja Utama dapat disajikan dalam Tabel IV.1 sebagaimana berikut ini. Tabel IV.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama Jangka Menengah Pelayanan SKPD Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur TARGET KINERJA UTAMA PADA TAHUN

NO.

TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR KINERJA UTAMA

2014

2015

2016

2017

2018

2019

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

1

Meningkatkan dukungan bagi peningkatan kapasitas/kin erja DPRD

Meningkatnya dukungan Sekretariat DPRD terhadap peran DPRD sesuai dengan fungsinya

Indeks Kepuasam Masyarakat (IKM) DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD

70

70

71

72

73

74

4.3 Strategi dan Kebijakan SKPD Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan kebijakan SKPD dalam lima tahun mendatang. Strategi dan kebijakan dalam Renstra SKPD adalah strategi dan kebijakan SKPD untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah SKPD menunjukkan bagaimana cara SKPD mencapai tujuan, sasaran jangka menengah SKPD, dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi SKPD. Strategi dan kebijakan dalam Renstra SKPD selanjutnya menjadi dasar perumusan Reviev RENSTRA Sekretariat DPRD Prov. Jatim Tahun 2014-2019 31

kegiatan SKPD bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi SKPD. Adapun strategi dan kebijakan yang ditempuh dapat dilihat pada tabel berikut ini :


Tabel IV.2 Penentuan Alternatif Strategi Pencapaian Indikator Sasaran Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur Peluang : 1. Tingginya standar pelayanan yang dibutuhkan anggota DPRD 2. Tingginya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya penyaluran aspirasi secara demokratis 3. Semakin besarnya volume kegiatan DPRD dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai lembaga perwakilan 4. Semakin pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang harus diikuti dengan peningkatan aksesibilitasnya 5. Dimungkinkannya pemanfaatan tenaga ahli dalam rangka mendukung kinerja DPRD

Tantangan: 1. Seringnya terjadi perubahan kebijakan secara nasional terkait dengan pelaksaan tugas dan fungsi instansi pemerintah 2. Masih seringnya terjadi campur tangan pihakpihak eksternal dalam penetapan kebijakan internal Sekretariat DPRD 3. Masih adanya opini terhadap institusi Sekretariat DPRD sebagai organisasi yang inferior 4. Masih banyaknya hambatan-hambatan eksternal dalam rangka perwujudan reformasi birokrasi secara menyeluruh di Sekretariat DPRD

Kekuatan : 1. Tersedianya anggaran operasional yang cukup memadai 2. Tersedianya Tata Tertib dan Kode Etik DPRD berdasarkan Peraturan DPRD yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD 3. Terjalinnya hubungan yang harmonis antara Sekretariat DPRD dengan DPRD 4. Kedudukan Sekretariat DPRD yang lebih fungsional dengan ditetapkannya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Alternatif Strategi : 1. Penuhi tuntutan standar kinerja DPRD yang semakin tinggi melalui optimalisasi fungsi Sekretariat DPRD, pemanfaatan anggaran yang tersedia serta pemanfaatan perkembangan iptek dan tenaga ahli. 2. Manfaatkan hubungan harmonis dengan DPRD, peluang serta adanya tata tertib dan kode etik DPRD untuk mewujudkan pelayanan terhadap penyaluran aspirasi masyarakat secara prima

Alternatif Strategi : 1. Jadikan keberadaan Tata Tertib dan Kode Etik DPRD serta terjalinnya hubungan yang harmonis antara Sekretariat DPRD dengan DPRD sebagai wahana untuk mengatasi masih seringnya campur tangan pihak eksternal dalam penetapan kebijakan internal dan untuk perwujudan reformasi birokrasi secara menyeluruh di Sekretariat DPRD 2. Optimalkan kedudukan Sekretariat DPRD yg lebih fungsional untuk mengantisipasi seringnya terjadi perubahan kebijakan dan opini inferior terhadap institusi

Kelemahan: 1. Kompetensi SDM Aparatur Sekretarariat DPRD yang belum optimal 2. Belum optimalnya ketersediaan sarana pendukung kegiatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD 3. Belum optimalnya pemanfaatan sarana teknologi informasi yang tersedia 4. Struktur organisasi Sekretariat DPRD yang belum mengakomodasi secara optimal fungsi-fungsi yang dibutuhkan bagi penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja DPRD

Alternatif Strategi : 1. Tingkatkan kompetensi SDM Aparatur Sekretariat DPRD untuk memenuhi semakin tingginya standar kinerja DPRD melalui pemanfaatan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 2. Optimalkan ketersediaan sarana dan prasarana serta pengembangan kelembagaan Sekretariat DPRD untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD sebagai lembaga perwakilan

Alternatif Strategi : 1. Tingkatkan kompetensi SDM Aparatur Sekretariat DPRD untuk mewujudkan Sekretariat DPRD sebagai institusi yang kapabel di bidangnya 2. Optimalkan ketersediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana serta pengembangan kelembagaan Sekretariat DPRD untuk mengantisipasi hambatan-hambatan eksternal dalam rangka perwujudan reformasi birokrasi secara menyeluruh

Faktor Eksternal Faktor Internal


33

Tabel IV.3 Strategi dan Kebijakan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur No.

Sasaran

Indikator Kinerja Utama Sasaran

Strategi

Kebijakan

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1


Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD


Meningkatkan dukungan bagi peningkatan kapasitas/kinerja DPRD

Peningkatan dukungan bagi peningkatan kapasitas / kinerja DPRD

34

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF 5.1 Rencana Program Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat, guna mencapai sasaran tertentu. Dengan mempedomani kebijakan yang telah ditetapkan maka program-program yang akan dilaksanakan Sekretariat Dewan dalam kurun waktu tahun 2014-2019 adalah sebagai berikut : Program Utama : “Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah”. Program Pendukung : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran; 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; 3. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah; 4. Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan. Kebijakan dan program dilakukan setiap tahun dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, dan direncanakan pelaksanaan dan pembiayaannya melalui APBD, maupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat. Sejauh mungkin diidentifikasi pula berbagai program ataupun kegiatan yang merupakan peran serta aktif masyarakat sebagai tanggapan atas kebijakan ataupun program pemerintah, serta kinerjanya. Keberhasilan program yang dilakukan sangat erat kaitannya dengan kebijakan instansi. Dalam rangka itu perlu diidentifikasi pula keterkaitan antara kebijakan yang telah ditetapkan dengan program dan kegiatan sebelum diimplementasikan. Kebijakan tersebut perlu dikaji terlebih dahulu untuk meyakinkan apakah kebijakan yang telah ditetapkan benar-benar dapat dilaksanakan. Reviev RENSTRA Sekretariat DPRD Prov. Jatim Tahun 2014-2019

Sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis kemudian dijabarkan lebih lanjut kedalam suatu rencana kinerja tahunan dalam bentuk kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif. Oleh karena itu, sebelum mengarah dalam penjabaran lebih lanjut kedalam suatu rencana kinerja tahunan dalam bentuk kegiatan perlu dilakukan sinkronisi antara tujuan, sasaran, dan strategi sebagaimana tabel dibawah ini : Tabel V.1 Sinkronisasi Tujuan Sasaran dan Strategi Tujuan

Sasaran

(1)

(2)

Meningkatkan dukungan bagi peningkatan kapasitas/kinerja DPRD


Strategi Kebijakan (3)

Peningkatan dukungan bagi peningkatan kapasitas/kinerja DPRD

Program (4) Program Utama : Program Peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah Program Pendukung : 1.Program Pelayanan Administrasi Perkantoran; 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; 3. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerinrtah Daerah; 4. Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan

5.2 Kegiatan Dari program tersebut diuraikan dalam bentuk kegiatan sebagai berikut : Program Utama : “Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah” terdiri atas kegiatan : 1. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah; 2. Hearing/dialog dan koordinasi dengan Pejabat Pemerintah/ Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama; 3. Rapat-rapat dan hearing/dialog Alat Kelengkapan Dewan; 4. Rapat-rapat Paripurna; Reviev RENSTRA Sekretariat DPRD Prov. Jatim Tahun 2014-2019

5. Kegiatan Reses 6. Kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam daerah 7. Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD 8. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan 9. Publik Hearing Rancangan Peraturan Perundang – undangan 10. Publikasi Kegiatan DPRD Program Pendukung terdiri dari : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, terdiri atas kegiatan : 1.1 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, terdiri atas kegiatan : 2.1 Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana 2.2 Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana 2.3 Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Prasarana 2.4 Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Prasarana 3. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah, terdiri atas kegiatan : 3.1 Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah 3.2 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 4. Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan, terdiri atas kegiatan : 4.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan 4.2 Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran 5.3 Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Indikator Kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif; Kelompok sasaran adalah sasaran atau fokus objek pelaksanaan Strategi meliputi Kebijkan, Program dan kegiatan dalam kerangka pencapaian sasaran organisasi. Reviev RENSTRA Sekretariat DPRD Prov. Jatim Tahun 2014-2019

Sedangkan Pendanaan Indikatif adalah rincian dana yang dialokasikan untuk kegiatan tahunan. Oleh karena itu, dengan berpedoman pada Sinkronisasi Tujuan Sasaran dan Strategi, maka rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif dapat ditampilkan pada Tabel berikut ini.


Tabel V.2 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif SKPD Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur Data Capaia n pada Tahun Awal Perenc anaan (7)

Persentase Layanan Administrasi Perkantoran

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Kode

Program dan Kegiatan

Indikator Kinerja Program dan Kegiatan

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Meningkatk an dukungan bagi peningkatan kapasitas/ kinerja DPRD


Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPRD Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD

Program 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan 01.019 Pelaksanaan Administrasi perkantoran

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun-1 2015

Tahun-4 2018

Tahun-5 2019

Unit Kondisi Kinerja Kerja pada akhir SKPD Lokasi periode Renstra Penang SKPD gungjawab Tar get

Tahun-2 2016

Tahun-3 2017

Tar get

Tar get

Tar get

Tar get

Tar get

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

-Persentase Ketepatan Penyelesaian Administrasi Surat Sesuai SOP -Persentase Fasilitasi Penyediaan Makanan dan Minuman dalam menunjang kegiatan DPRD dan Sekretariat sesuai SOP

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

281

281

281

281

281

281

OUTPUT: Jumlah Anggota DPRD dan PNS yang mendapatkan pelayanan Administrasi Perkantoran

284

(14)

100%


39

(15)

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Kode



(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Program. 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan 02.012 Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana

Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Layak Fungsi

-Persentase Pengadaan Barang dan Jasa yang di Selesaikan. -Persentase Distribusi Barang Inventaris Sesuai SOP -Persentase Anggota DPRD dan Pegawai SekWan yang Puas Terhadap Layanan Kebersihan Gedung DPRD dan Sekretraiat DPRD OUTPUT: Jumlah Peralatan dan Perlengkapan yang disediakan

Kegiatan 02.031 Pemeliharaan

Presentase Pemeliharaan Kendaraan

Data Capaia n pada Tahun Awal Perenc anaan (7)


Tahun-4 2018

Tahun-5 2019


Tahun-2 2016

Tahun-3 2017

Tar get

Tar get

Tar get

Tar get

Tar get

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

80%

80%

82%

84%

86%

88%

88%

85%

85%

87%

90%

92%

95%

(14)

95%

94% -

90%

91%

92%

93%

94%

35 Unit

30 Unit

36 Unit

100% 100%


32 Unit

27 Unit

33 Unit

35 Unit

100%

100%

100%

100%

100%

40

(15)

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Kode



(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana

Program 15 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kegiatan 15.01 Pembahasan rancangan peraturan daerah

(7)


Tahun-2 2016

Tahun-3 2017

Tahun-4 2018

Tahun-5 2019

Tar get

Tar get

Tar get

Tar get

Tar get

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

Unit Kondisi Kinerja Kerja pada akhir SKPD Lokasi periode Renstra Penang SKPD gungjawab Tar get (13)

(14)

Dinas OUTPUT: 3 Gdg Jumlah Peralatan dan Perlengkapan 95 Sarana dan Kend Prasarana yang dipelihara Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPRD

Persentase Pembahasan Raperda yang difasilitasi OUTPUT: Jumlah kegiatan pembahasan Raperda

Kegiatan 15.02 Hearing/dialog dan koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama

Data Capaia n pada Tahun Awal Perenc anaan

Persentase Fasilitasi ForKom yang di tindaklanjuti

3 Gdg

3 Gdg

95 Kend

3 Gdg

95 Kend

3 Gdg

3 Gdg

95 Kend

95 Kend

3 Gdg 95 Kend 95 Kend

70

70

71

72

73

74

74

70%

72%

75%

78%

80%

80%

80%

45 Kali

45 Kali

60 Kali

60 Kali

60 Kali

60 Kali

60%

70%

75%

78%

80%

80%

85 Kali

85 Kali

85 Kali

85 Kali

85 Kali

60 Kali

OUTPUT: Jumlah 80 Kali Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/toko h agama

80%

85 Kali


41

(15)


Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Kode



(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Kegiatan 15.03 Rapat-rapat dan hearing/ dialog Alat Kelengkapan Dewan

Persentase Fasilitasi Pembahasan antara Legeslatif dan Eksekutif yang tepat waktu

80%

Rapat-rapat Paripurna

Fasilitasi Kecepatan Penetapan Keputusan dan Rekomendasi DPRD terhadap Pemerintah Provinsi -Persentase Risalah terhadap Perda

Tahun-1 2015

Tahun-4 2018

Tahun-5 2019


Tahun-2 2016

Tahun-3 2017

Tar get

Tar get

Tar get

Tar get

Tar get

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

82%

84%

86%

88%

88%

88%

126 Kali

126 Kali

126 Kali

126 Kali

126 Kali

90%

90%

91%

92%

93%

94%

80%

80%

81%

82%

83%

85%

OUTPUT: Jumlah Kegiatan 126 Kali Rapat2 Hearing/dialog AKD

Kegiatan 15.04 -Persentase

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

(14)

126 Kali

94%

85%

130 kali OUTPUT: Jumlah agenda kegiatan rapatrapat paripurna

Kegiatan 15.04 Persentase

153 Kali

153 Kali

140 Kali

140 Kali

140 Kali

130 kali

90%

91%

92%

93%

94%

95%

3 Kali

3 Kali

3 Kali

3 Kali

3 Kali

3 Kali

80%

83%

86%

90%

93%

93%

95%

Pengaduan /

Kegiatan Reses Aspirasi

Masyarakat yang di Fasilitasi OUTPUT: Jumlah Kegiatan Reses

Kegiatan 15.06 Kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam daerah

Persentase Fasilitasi Permasalahan dalam kunjungan kerja yang ditindaklanjuti

3 Kali


93%

42

(15)

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Kode



(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)


Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD

Tahun-3 2017

Tar get

Tar get

Tar get

Tar get

Tar get

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

80 Kali

80 Kali

80 Kali

80 Kali

80 Kali

100%

100%

100%

100%

100%

100%

40 Kali

45 Kali

50 Kali

55 Kali

55 Kali

55 Kali


Tahun-5 2019

80%

80%

83%

85%

85%

85%

85%

30 Kali

30 Kali

30 Kali

40 Kali

40 Kali

40 Kali

0

70%

71%

72%

73%

75%

2 Kali

5 Kali

5 Kali

10 Kali

10 Kali

10 Kali

(13)

(14)

80 Kali

38 Kali

Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Daerah OUTPUT: Jumlah kegiatan sosialisasi peraturan perundangundangan kepada masyarakat, pemerintah daerah dan stakeholder

Kegiatan 15.26 Persentase Publik Hearing Rancangan Peraturan Perundang – undangan

Tahun-4 2018

Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD yang difasilitasi OUTPUT: Jumlah kegiatan pendalaman tugas pimpinan dan anggota DPRD

Sosialisasi Peraturan Perundangundangan

38%

Tahun-1 2015


Tahun-2 2016

OUTPUT: Jumlah 80 Kali Kunjungan Kerja DPRD



40 Kali

75%

Publik Hearing Raperda Inisiatif DPRD yang difasilitasi OUTPUT: Jumlah kegiatan public hearing rancangan peraturan

10 Kali


43

(15)


Kegiatan 15.27 -Persentase Berita DPRD Publikasi yang di Upload Kegiatan DPRD di Website -Persentase Peliputan Berita Kegiatan DPRD di Media Massa

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Kode



(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)


Tahun-4 2018

Tahun-5 2019


Tahun-2 2016

Tahun-3 2017

Tar get

Tar get

Tar get

Tar get

Tar get

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

80%

80%

83%

85%

85%

85%

85%

75%

75%

77%

79%

81%

83%

(14)

perundangundangan yang dilaksanakan

83%

410 Kali OUTPUT: Jumlah publikasi 310 Kali kegiatan DPRD

340 Kali

360 Kali

375 Kali

390 Kali

410 Kali

60%

60%

62%

65%

67%

70%

15 Keg

15 Keg

15 Keg

15 Keg

15 Keg

15 Keg

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Program 07 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah

Prosentase kelembagaan yang tepat fungsi

Kegiatan 07.01 Persentase Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah

OUTPUT : Jumlah koordinasi dan konsultasi kelembagaan pemerintah daerah

Kegiatan 07.02 Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

70%

Permasalahan Kelembagaan yang di Koordinasikan dan di Konsultasikan 15 Keg

100%

Administrasi Kepegawaian Yang Diselesaikan Tepat Waktu


44

(15)

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Kode



(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

OUTPUT: Jumlah kegiatan peningkatan Kapasitas SDM

Program 08 Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggara an Pemerintahan

Tahun-1 2015

Tahun-4 2018

Tahun-5 2019


Tahun-2 2016

Tahun-3 2017

Tar get

Tar get

Tar get

Tar get

Tar get

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

5 Keg

5 Keg

5 Keg

5 Keg

5 Keg

5 Keg

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

5 Dok

5 Dok

5 Dok

5 Dok

5 Dok

5 Dok

5 Dok

70%

70%

72%

73%

74%

75%

75%

70%

70% 73%

75%

77%

80%

(14)

5 Keg

Penyusunan Dokumen Anggaran yang sesuai aturan dan Tepat Waktu OUTPUT: Jumlah Dokumen Perencanaan SKPD yang tersusun

Kegiatan 08.02 -Persentase Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran

(7)


Persentase dokumen penyelenggaraa n pemerintahan yang disusun tepat waktu

Kegiatan 08.01 Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan


Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Yang Ditindaklanjuti Sesuai Aturan -Persentase Penyelesaian SPJ yang Sesuai Aturan dan Tepat Waktu ( -Persentase

80%

70%

70%


70%

70%

70%

70%

70%

45

(15)

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Kode



(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Dokumen SPJ Yang Diverifikasi sesuai Aturan -Persentase Laporan Keuangan Yang Diselesaikan Tepat waktu OUTPUT: Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan dan Pelaporan



Tahun-2 2016

Tahun-3 2017

Tahun-4 2018

Tahun-5 2019

Tar get

Tar get

Tar get

Tar get

Tar get

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

70%

75%

80%

85%

90%

95%

3 Dok

3 Dok

3 Dok

3 Dok

3 Dok

3 Dok

Unit Kondisi Kinerja Kerja pada akhir SKPD Lokasi periode Renstra Penang SKPD gungjawab Tar get (13)

(14)

95%


3 Dok

46

(15)

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam

lima

tahun

mendatang

sebagai

komitmen

untuk

mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Berdasarkan telaahan RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 – 2019; Pembangunan Jawa Timur pada tahun 2014 – 2019 berangkat dari landasan visi “Jawa Timur Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Mandiri, Berdaya Saing dan Berakhlak“. Untuk mewujudkan visi pembangunan Jawa Timur tersebut, maka misi pembangunan Jawa Timur 2009-2014 adalah “Makin Mandiri dan Sejahtera bersama Wong Cilik”; Misi ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Jawa Timur, bukan untuk segelintir orang tertentu. Sebagaimana RPJMD Tahun 2014-2019 Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur melaksanakan Misi ke 4 (empat) RPJMD yaitu “Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik” dengan tujuan RPJMD “Meningkatkan tata kelola Pemerintahan yang baik (Good Governace), dan Bersih (Clean Governace), serta Profesionalisme

Pelayanan

Publik”,

dengan

sasaran

RPJMD

“Meningkatnya peran DPRD sesuai dengan fungsinya”. Berdasarkan RPJMD diatas, maka indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD merupakan


47

aktualisasi penyelenggaran/pelaksanaan program prioritas yang diamanatkan kepada Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur melalui kegiatan pokok yang relevan dengan tugas dan fungsi dalam kerangka menggapai tujuan dan sasaran RPJMD. Berkaitan hal tersebut, maka rumusan indikator kinerja SKPD akan dituangkan sebagaimana Tabel VI dibawah ini diharapkan akan mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. Tabel VI. Indikator Kinerja Sekretariat DPRD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 - 2019

NO

(1) 1

Indikator

(2) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD

Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD Tahun 2013

Target Capaian Setiap Tahun

Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2019

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2019

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

70

70

71

72

73

74

74


48

BAB VII PENUTUP 7.1 Kaidah Pelaksanaan Review Rencana Strategis Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 – 2019 merupakan penyempurnaan penjabaran secara operasional sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD dari visi, misi, arah kebijakan, sasaran dan strategi dalam RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun

2014 –

2019. Review Rencana Strategis Sekretariat DPRD merupakan dasar/acuan untuk penyusunan Rencana Kerja Tahunan serta menjadi pedoman bagi seluruh jajaran pimpinan dan staf Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. 7.2 Kaidah Pembiayaan Pembiayaan

yang

akan

digunakan

dalam

rangka

merealisasikan program dan kegiatan dalam Review Rencana Strategis Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 – 2019 berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Timur. Review Rencana Strategis Sekretariat DPRD provinsi Jawa Timur dalam pelaksanaan strategi dan kebijakan 5 tahun kedepan pada prinsipnya untuk memperkuat Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 – 2019 pelaksanaannya

memperhatikan

beberapa

hal

sebagai

berikut : 1. Kesinambungan antara Visi dan Misi Sekretariat DPRD dengan Visi dan Misi RPJMD Provinsi Jawa Timur;


49

2. Keterikatan antara Tujuan dan Sasaran yang akan dicapai Sekretariat DPRD dengan Tujuan dan Sasaran RPJMD Provinsi Jawa Timur; dan 3. Konsistensi Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan Sekretariat Dewan guna mendukung suksesnya Program RPJMD Provinsi Jawa Timur


50

2015 Tanggal : 2015

Recommend Documents