2015

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA --------------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 65/PUU-XIII/2015

PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

ACARA PEMERIKSAAN PENDAHULUAN (I)

JAKARTA SELASA, 9 JUNI 2015

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA -------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 65/PUU-XIII/2015 PERIHAL Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen [Pasal 4 huruf c dan Pasal 7 huruf a] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 PEMOHON 1. Samuel Bonaparte 2. Ridha Sjartina 3. Satrio Laskoro ACARA Pemeriksaan Pendahuluan (I) Selasa, 9 Juni 2015 Pukul 11.11 – 11.48 WIB Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat SUSUNAN PERSIDANGAN 1) Suhartoyo 2) Patrialis Akbar 3) Manahan MP Sitompul Rizki Amalia

(Ketua) (Anggota) (Anggota) Panitera Pengganti

i

Pihak yang Hadir: A. Pemohon: 1. Samuel Bonaparte 2. Ridha Sjartina 3. Satrio Laskoro

ii

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.11 WIB 1.

KETUA: SUHARTOYO Kita mulai ya, Pak, ya. Baik, persidangan permohonan Perkara Nomor 65/PUU-XIII/2015 dibuka dan dengan ini persidangan dinyatakan terbuka untuk umum. KETUK PALU 3X Baik, sebelum dilanjutkan supaya diperkenalkan dulu dari Pemohon yang hadir siapa saja? Silakan.

2.

PEMOHON: SAMUEL BONAPARTE Selamat pagi. Terima kasih, Yang Mulia, kami dari Pemohon hadir lengkap. Saya Samuel Bonaparte Hutapea, bersama Rida Sjartina, dan Satrio Laskoro, masing-masing Pemohon I, II, dan III yang mengajukan pengujian materiil terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

3.

KETUA: SUHARTOYO Baik. Ini semua Prinsipal apa Kuasa? Kemudian ada juga yang Prinsipal, bagaimana?

4.

PEMOHON: SAMUEL BONAPARTE Kami semua Prinsipal, Yang Mulia.

5.

KETUA: SUHARTOYO Prinsipal. Jadi, Pemohon I, Pemohon II … Ibu yang Pemohon II? Baik. Baik, Mahkamah sudah menerima permohonan perkara yang Ibu, Bapak, ajukan dan Mahkamah Konstitusi juga sudah membuat telaahan dan kami dari Tim Panel yang diberi kepercayaan dari pimpinan pada pagi hari ini juga telah membaca, namun untuk jelasnya dan sebagaimana hukum acara yang ada, supaya Pemohon atau Para Pemohon menyampaikan presentasi permohonannya secara singkat pokok-pokoknya saja. Silakan, siapa yang akan menyampaikan?

6.

PEMOHON: SAMUEL BONAPARTE Baik, Yang Mulia. 1

7.

KETUA: SUHARTOYO Sebentar, Bapak pakai kop partner sini … apa associate, apa lawyer, atau hanya kop suratnya saja? Kop surat.

8.

PEMOHON: SAMUEL BONAPARTE Betul karena kebetulan (…)

9.

KETUA: SUHARTOYO Ini pribadi ini? Dihidupkan, Mas.

10.

PEMOHON: SAMUEL BONAPARTE Ya, mohon maaf. Kami adalah Para Advokat, masing-masing, kami advokat di Kantor Hukum Samuel Bonaparte dan Partner. Akan tetapi, sebagai warga negara Indonesia juga yang mempunyai hak untuk mengajukan uji materiil, kami mengajukan juga uji materiil ini untuk dan atas nama pribadi.

11.

KETUA: SUHARTOYO Oh, Bapak ada law firm-nya?

12.

PEMOHON: SAMUEL BONAPARTE Batul sekali, Pak.

13.

KETUA: SUHARTOYO Di mana ini? Jakarta?

14.

PEMOHON: SAMUEL BONAPARTE Di Jakarta, di SCBD.

15.

KETUA: SUHARTOYO Jakarta. Tapi dalam permohonan ini Anda-Anda semua ini mewakili kepentingan-kepentingan pribadi, betul?

16.

PEMOHON: SAMUEL BONAPARTE Betul, Yang Mulia. 2

17.

KETUA: SUHARTOYO Oh. Jangan confuse. Artinya, nanti kop surat Anda ini partners, artinya kan Saudara membawa law firm Saudara atau … kalau secara pribadi sebaiknya harus dipisahkan, ya. Toh nanti ada … ada kesempatan perbaikan supaya kalau Anda memang bukan membawa bendera law firm Saudara, ya sebaiknya nama law firm-nya ini di … nama law firm-nya ini Samuel Bonaparte dan Partners, ini?

18.

PEMOHON: SAMUEL BONAPARTE Betul sekali, Yang Mulia.

19.

KETUA: SUHARTOYO Oh. Tapi Bapak akn bertindak secara pribadi-pribadi nih karena saya baca di uraiannya permohonan ini kayaknya pengalaman kasuskasus konkret yang Bapak alami, kan?

20.

PEMOHON: SAMUEL BONAPARTE Salah satunya begitu, Yang Mulia.

21.

KETUA: SUHARTOYO Baik. Sebaiknya nanti pada persidangan ke depan kalau memang Anda akan melakukan perbaikan, termasuk ini pun saya kira lebih klir kalau pribadi-pribadi saja yang muncul, yang kop surat ini juga, supaya menyesuaikan nantinya. Silakan, Pak, disampaikan, Pak.

22.

PEMOHON: SAMUEL BONAPARTE Baik, Yang Mulia. Pada intinya kami mengajukan uji materiil terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 4 huruf c terkait hak para konsumen, dimana tidak tercantum hak konsumen untuk mendapatkan informasi yang benar dan lengkap atas nama badan hukum dan domisili badan hukum dari produk barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen. Hal tersebut terkait dengan Pasal 7 UndangUndang Perlindungan Konsumen, tidak diwajibkan juga kepada produsen, produsen tidak diwajibkan untuk mencantumkan nama badan hukum dan domisili yang bertanggung jawab atas produk dan … dan atau jasa yang dijualnya secara lengkap. Dalam praktik sebagai contoh yang kami sampaikan, apabila kita naik pesawat atau kita ke rumah sakit, atau kita minum kopi di Starbucks, kita tidak tahu nama badan hukumnya, kita tidak tahu siapa 3

yang bertanggung jawab atas produk barang dan/atau jasanya, apabila ada kerugian, apabila ada sengketa. Seorang konsumen tidak akan dapat … paling tidak akan sangat sulit untuk melakukan gugatan karena tidak diketahui nama badan hukumnya, terlebih domisilinya yang bertanggung jawab atas barang dan/atau jasanya yang dijual tersebut. Pada intinya adalah demikian, Pak. 23.

KETUA: SUHARTOYO Ya, disebutkan legal standing dan petitumnya. Anda baru menguraikan kasus konkretnya. Coba.

24.

PEMOHON: SAMUEL BONAPARTE Akan dilanjutkan oleh Pemohon II.

25.

PEMOHON: RIDHA SJARTINA Di sini kami bertindak dalam kapasitas kami sebagai warga negara Indonesia.

26.

KETUA: SUHARTOYO Korban juga, ya?

27.

PEMOHON: RIDHA SJARTINA Untuk Pemohon (…)

28.

KETUA: SUHARTOYO Kalau yang Pemohon II, III, sepertinya bukan, ya?

29.

PEMOHON: RIDHA SJARTINA Pemohon II dan III untuk potensial kerugian hak konstitusionalnya. Untuk Pemohon I memang telah terjadi kerugian atas hak konstitusionalnya tersebut terhadap kepastian hukumnya dan perlindungan terhadap keluarga. Sebab terdapat kasus dimana Pemohon I terjadi di rumah sakit, ada malpraktik (…)

30.

KETUA: SUHARTOYO Malpraktik.

4

31.

PEMOHON: RIDHA SJARTINA Bisa kita sebut malpraktik. Di situ kita, Pemohon I mengajukan gugatan terhadap rumah yang … badan hukum, dimana yang diketahuinya merupakan penanggung jawab dalam rumah sakit tersebut. Namun, dalam prosesnya di persidangan, tergugat mengajukan eksepsi error in persona, dimana kita … penggugat dianggap salah menarik pihak sebab yang ditarik bukanlah pihak yang bertanggung jawab terhadap rumah sakit tersebut. Sehingga, dari situlah hal ini berasal, permohonan ini berasal karena kita menganggap berarti kesulitannya sangat besar sekali untuk konsumen apabila terjadi sesuatu atas dirinya setelah dia membeli barang atau jasa. Dia tidak tahu ke mana harus menggugat dan ketika menggugat ternyata ada kemungkinan kesalahan eksepsi error in persona.

32.

KETUA: SUHARTOYO Kan bisa diperbaiki?

33.

PEMOHON: RIDHA SJARTINA Betul. Masalahnya bisa … walaupun bisa diperbaiki dan bisa diulang, tetapi itu juga akan … kita menganggap keinginan pengadilan untuk suatu peradilan yang cepat, berbiaya ringan menjadi tidak tercapai. Dan itu akan semakin lama prosesnya bagi seorang konsumen untuk mendapatkan keadilan bagi dirinya.

34.

KETUA: SUHARTOYO Ya, terus petitumnya apa?

35.

PEMOHON: RIDHA SJARTINA Petitumnya (…)

36.

PEMOHON: SAMUEL BONAPARTE Petitumnya, kami minta agar pelaku usaha diwajibkan juga untuk mencantumkan nama badan hukumnya dan domisilinya yang lengkap, yang bertanggung jawab atas barang dan/atau jasa yang dijualnya. Mengingat dalam satu produk kadang terkait beberapa pelaku usaha dalam packing, dalam penutupan. Demikian, Yang Mulia.

5

37.

KETUA: SUHARTOYO Ya, satu itu. Yang kedua yang mengenai Anda beli rumah itu bagaimana? Ini yang dari kasus lain juga?

38.

PEMOHON: SAMUEL BONAPARTE Betul sekali. Jadi (…)

39.

KETUA: SUHARTOYO Belum Saudara ceritakan itu.

40.

PEMOHON: SAMUEL BONAPARTE Terkait dalam sengketa pembelian kavling dalam jual-beli, si developer menyatakan bahwa domisili kantor kami ada di Depok. Pada saat terjadi sengketa (…)

41.

KETUA: SUHARTOYO Domisili kantor Bapak?

42.

PEMOHON: SAMUEL BONAPARTE Domisili kantornya si (…)

43.

KETUA: SUHARTOYO Kantornya pengembang?

44.

PEMOHON: SAMUEL BONAPARTE Pengembang, betul.

45.

KETUA: SUHARTOYO Di Depok?

46.

PEMOHON: SAMUEL BONAPARTE Di Depok. Hal tersebut dicantumkan juga kepada seluruh konsumen lainnya pada brosur penjualannya. Begitu terjadi sengketa dan digugat di Depok, ternyata badan hukumnya namanya berbeda, domisilnya di Jakarta Pusat. Akhirnya, terjadi eksepsi relatif. Hal tersebut 6

terekspose, kemungkinan terjadi kepada siapa pun konsumen, warga negara Indonesia di negeri ini. Barang yang dijual kita tidak tahu siapa yang bertanggung jawab, apabila kita punya dugaan, punya indikasi apa namanya, mungkin saja kita bisa minta AD/ART kepada Kemenkumham. Tapi dalam hal kita tidak mengetahui nama PT-nya sama sekali tidak mungkin kita bisa meminta salinan akta pendiriannya kepada Kemenkumham. Kalaupun kita bisa memiliki akta pendiriannya dari Kemenkumham, kita tidak tahu domisilinya terakhir di mana karena akan … data tersebut terdapat pada TDP. Dan kita tidak dapat meminta TDP tanpa mengetahui dia lokasi di mana. 47.

KETUA: SUHARTOYO Ya, kita bisa perdebatkan itu, artinya bisa didiskusikan bahwa ya mestinya otentiknya ya, TDP itu. Ketika kemudian, Bapak-Bapak ajukan gugatan oleh hakim, kemudian diterima eksepsinya, ya mestinya Bapak perjuangkan. Toh kan baru putusan tingkat pertama, ya kan? Domisili formalnya ada di TDP, ya mau ke mana lagi, itu kan biasa namanya tergugat kan pasti ngeles-ngeles. Apa Saudara juga akan berhenti di situ, menyerah dan tidak berjuang lagi di tingkat banding bahwa itu bisa diangkat di memori bandingnya kan sebenarnya begitu kalau … tapi ini persoalannya lain. Artinya, ketika Saudara kemudian memilih jalur ini bahwa ini persoalan normanya yang harus disempurnakan, ini versinya Saudara, ya Mahkamah mau tidak mau kan harus menerima, artinya permohonan Saudara ini. Soal nanti bagaimana ke depan sikap dari Mahkamah kan ada persoalan-persoalan lain yang akan di … kita lewati oleh Pleno, oleh Para Hakim yang ada di Mahkamah ini. Baik. Jadi, meskipun Mahkamah sudah bisa menangkap apa yang Saudara sampaikan secara sederhana, tapi tentunya dari formalitas permohonan Saudara ada beberapa hal yang ingin dikritisi oleh Panel sebagai sikap dan sebagai kewajiban supaya permohonan ini bisa ke depan nanti diperbaiki, supaya bisa “sempurna”, dan supaya nanti ketika dibawa ke Pleno pun mungkin pertimbangan-pertimbangannya juga mungkin barangkali sudah bukan formalitas lagi, mungkin ada substansi atau bagaimana yang … yang lainlah. Baik, untuk itu barangkali saya beri kesempatan dari Yang Mulia Bapak Dr. Patrialis.

48.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua. Pemohon, ya, tiga-tiganya, ada beberapa hal dulu yang … pertama, di dalam halaman 2 itu tertulis persyaratan formil pengujian permohonan. Maksudnya bagaimana itu? Coba tolong jelaskan dulu. Ini mau uji materiil atau uji formil? 7

49.

PEMOHON: SAMUEL BONAPARTE Terima kasih, Yang Mulia.

50.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Ya.

51.

PEMOHON: SAMUEL BONAPARTE Persyaratan materiil yang kami maksudkan di sini (…)

52.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Formil.

53.

PEMOHON: SAMUEL BONAPARTE Ya, persyaratan formil pengajuan permohonan yang kami maksudkan adalah kami berusaha menjelaskan kewenangan dari MK mengapa harus menerima perkara ini.

54.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Ya, berarti itu enggak ditulis, enggak apa-apa.

55.

PEMOHON: SAMUEL BONAPARTE Baik.

56.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Ya, nanti salah paham. Persyaratan formil, jadi memang dimulai dari kewenangan MK, legal standing, itu ya.

57.

PEMOHON: SAMUEL BONAPARTE Baik.

58.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Berarti ini salah tulis saja. Nanti kalau diperbaiki, silakan. Yang kedua. Dalam … masih dalam halaman 2, itu Saudara menulis Undang-Undang MK, ya, Nomor 24 Tahun 2003. Bukankah

8

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 ini sudah ada perubahan? Ya, coba nanti dicek. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011. Ya, dicek. Masalah yang ingin saya konfirmasi lagi … sebentar, ya. Ini … ini kan sebetulnya yang banyak mempersoalkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini sebetulnya kan memang Pemohon I, ya, Pemohon I. Nah, di dalam alasan-alasan hukumnya juga demikian. Tadi Pemohon II juga sudah menjelaskan potensial kerugian yang dialami. Di dalam permohonannya, itu enggak begitu kelihatan, ya, elaborasi potensial kerugian dari Pemohon II, Pemohon III ini bagaimana. Tapi justru di sini kelihatannya numpang, padahal kerugian yang dialami oleh Pemohon I yang juga mungkin suatu saat Pemohon II dan Pemohon III dirugikan. Nah, sebetulnya kan tadi sudah disebutkan sebagai warga negara Indonesia, perseorangan. Kalau kita lihat dari materi yang diujikan ini mengenai Undang-Undang Perlindungan Konsumen, ini kan sangat memungkinkan semua orang, tanpa kecuali. Sangat memungkinkan. Ya, jadi perseorangan menurut hemat kami ini cocok karena namanya konsumen, kan. Tapi potensial kerugian untuk Pemohon II dan Pemohon III harus dielaborasi juga dong, ya. Karena Pemohon I itu kan yang korban kan anaknya, putranya … putrinya. Pemohon II sudah punya putri juga? Belum. Pemohon III? Belum. Jadi, enggak bisa numpang begitu. Tapi bisa saja alasannya seperti tadi, suatu saat kalau mau beli produk apa, ya. Jadi, potensial untuk dirugikan itu besar. Tapi belum … belum duduk betul masalahnya di sini, ya. Kemudian, yang kedua. Apakah karena memang Saudara Pemohon I lebih banyak menyampaikan masalah-masalah konkret yang dialami, tetapi berakibat, kan begitu. Ya, masalah-masalah konkret berakibat adanya kerugian konstitusional yang dialami karena memang undang-undang ini dianggap tidak memberikan perlindungan untuk seseorang bisa menuntut, kan gitu. Nah, di dalam undang-undang ini, kan ada juga … apa namanya … mekanismenya yang pernah … yang pernah … yang bisa dilakukan. Apakah juga pernah Saudara mencoba menyampaikan ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen? 59.

PEMOHON: SAMUEL BONAPARTE Tidak, Yang Mulia.

60.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Belum, ya. Kemudian kan kita juga punya Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia. Juga belum?

9

61.

PEMOHON: SAMUEL BONAPARTE Tidak, Yang Mulia.

62.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Ya, kemudian kan kita juga punya Majelis Kehormatan Etik Kedokteran yang kita sebutkan dengan MKEK dan juga Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI). Ini juga belum sama sekali ya?

63.

PEMOHON: SAMUEL BONAPARTE Karena ini kan terkait pengusahanya, terkait PT-nya. Jadi tidak tentang dokternya, Yang Mulia.

64.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Oh, sebetulnya kan kalau kita mau mengaitkan kan bisa saja. Misalnya diminta keterangan dari majelis … dari dokter yang bersangkutan kira-kira produknya apa yang dipakai, di mana? Ya, kan. Sumbernya bagaimana? Kan bisa juga sebetulnya.

65.

PEMOHON: SAMUEL BONAPARTE Sebenarnya, Yang Mulia. Keterangan nama badan hukum yang pertama itu didapat dari sekuriti dan perawat yang bekerja di sana. Mengingat slip gaji mereka dia katakan diberikan dari PT X.

66.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Ya.

67.

PEMOHON: SAMUEL BONAPARTE Demikian saya mengetahuinya, saya menganggap itu. Tetapi setelah gugatan dimajukan ternyata PT B muncul.

68.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Ya, justru itu.

69.

PEMOHON: SAMUEL BONAPARTE Akhirnya tidak (…) 10

70.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Tapi kalau dilaporkan seperti itu kan bisa dibantu, ya kan. Paling enggak mengklarifikasi. Terlepas dari itu kan memang Saudara menginginkan ada tambahan konstitusional bersyarat, ya. Cuma dalam persoalan konstitusional bersyarat ini, coba nanti dipikirkan lagi. mahkamah ini kan tidak boleh menempatkan posisi sebagai positive legislator ya. Posisinya kan tidak boleh seperti itu. Tetapi dalam hal-hal tertentu yang memang untuk dibutuhkan bagi kepentingan nasional, itu boleh-boleh saja. Tetapi tidak positive legislator yang seperti yang apa … normanya dibikin sendiri. Misalnya dalam pemilihan umum … apa namanya … kita harus punya surat panggilan sebagai pemilih, kan begitu. Tapi ini kalau enggak punya pemilih. Mahkamah menentukan bisa pakai KTP, seperti itu, ya kan. Coba nanti dipikirkan lagi agar … sebetulnya kita paham ya maksud dan tujuannya, ini sangat paham. Karena bagaimana ada pertanggungjawaban dari seluruh produk apa pun di negara ini, kan gitu.

71.

PEMOHON: SAMUEL BONAPARTE Betul.

72.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Supaya kita lebih fokus dan juga kelihatan tanggung jawabnya. Ini sebetulnya sangat mulia pikirannya dan ini perlu untuk semua orang yang hidup di negara kita ini. Cuma perlu kita berikan relasi yang lebih tepat, positioning-nya, ya. Oke, terima kasih. Terima kasih, Pak Ketua.

73.

KETUA: SUHARTOYO Baik, terima kasih. Yang Mulia, silakan, Yang Mulia Pak Manahan.

74.

HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL Terima kasih. Hanya sedikit saja tadi sudah disinggung mengenai legal standing itu ya. Saya lihat di sini Pemohon I memaparkan secara umum saja bahwa ada anak menderita sakit. Kemudian ada juga mengenai mengajukan gugatan sehingga dinyatakan dalam putusan selanya error in persona, gitu ya?

75.

PEMOHON: SAMUEL BONAPARTE Betul.

11

76.

HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL Nah, kalau mungkin boleh ditunjukkan misalnya nomor perkaranya. Tapi kalau PT-nya enggak usah disebut pun juga enggak apa-apa. Tapi yang penting ada putusan itu supaya konkret dia. Disebutkan di situ supaya lebih menguatkan bahwa Pemohon I itu benar-benar mengalami kasus seperti itu yang nyatanya oleh pengadilan menyatakan error in persona. Memang di dalam pasal dari Undang-Undang Konsumen itu kan sudah ada sebetulnya frasa atau pun kata-kata yang menyatakan, Memberikan informasi yang benar,” kan gitu ya?

77.

PEMOHON: SAMUEL BONAPARTE Betul.

78.

HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL Jelas. Kemudian apa lagi itu istilahnya disebut di situ.

79.

PEMOHON: SAMUEL BONAPARTE Jujur.

80.

HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL Memang mungkin penafsiran itu yang mungkin masing-masing pihak bisa berbeda, ya. Bagaimana pemberian informasi yang benar menurut pasal berapa itu, Pasal 7 ya?

81.

PEMOHON: SAMUEL BONAPARTE Pasal 7.

82.

HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL Pasal 7 atas informasi yang benar oh … Pasal 4 dulu ya. Pasal 4 dulu ya, barangkali. Jadi hak konsumen itu yaitu hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Nah, sedangkan Pemohon maunya konkret tentu dicantumkanlah nama perusahaannya atau yang bertanggungjawab. Kira-kira begitu ya?

83.

PEMOHON: SAMUEL BONAPARTE Betul, Yang Mulia. 12

84.

HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL Seperti ada kasus kemarin itu ada bahan suntik yang akhirnya menimbulkan meninggalnya pasien, seperti itu ya. Tentu mungkin di situ … di label dari obat itu maunya dicantumkanlah nama perusahaannya, seperti itu, ya.

85.

PEMOHON: SAMUEL BONAPARTE Betul, Yang Mulia, dan/atau (…)

86.

HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL Memang terlalu teknis sekali. Tapi barangkali dengan adanya nanti permohonan ini. Dengan menjelaskan potensi-potensi kerugian kalau hal-hal itu tidak dicantumkan di dalam suatu produk yang mengakibatkan kerugian-kerugian secara langsung maupun tidak langsung bagi para konsumen, seperti itu, ya. Jadi, tadi Pemohon I itu menjelaskan lebih lanjut tentang kasus itu kalau perlu mengajukan … menunjukkan nomor kasusnya. Kemudian, tadi Pemohon II dan Pemohon III, seperti dikemukakan Pak … Pak Patrialis tadi, Yang Mulia. Itu dielaborasi, artinya diberi contoh-contoh juga boleh. Misalnya, bila Pemohon I misalnya berobat atau membeli suatu produk yang kemungkinannya kalau tidak dicantumkan, kerugian itu potensial akan dialami kalau kita tidak mengetahui siapa sebenarnya yang bertanggung jawab dalam satu produk yang dimaksud. Barangkali itu. Kemudian, di dalam petitum ini, coba diliat-lihat dulu lagi. Kirakira, apakah ada frasa-frasa yang masih lebih simpel dan lebih kena ya, gitu ya? Karena frasa ini mungkin terlalu … apa … termasuk hak atas informasi atas nama dan domisili lengkap badan usaha yang bertanggung jawab terhadap barang, jasa, yang diproduksi, yang … atau dijual. Nah, coba dicari dulu frasa yang lebih simpel dan lebih mengena supaya nanti lebih enak. Kalau nanti permohonan Anda ini misalnya dikabulkan, sehingga undang-undang itu pun normanya itu bisa lebih jelas dan lebih simpel. Barangkali itu saja. Terima kasih, Pak Ketua.

87.

KETUA: SUHARTOYO Terima kasih, Yang Mulia Pak Dr. Manahan. Kalau dari saya, akhirnya menjadi sudah tertutup ini untuk substansi memberikan pengkritisan. Karena ya permohonan Bapak, Ibu, ini sederhana. Artinya, pesan yang disampaikan itu, Mahkamah sudah memahami. Kemudian, secara formalitas … pernah mengajukan permohonan semacam di Mahkamah? 13

88.

PEMOHON: SAMUEL BONAPARTE Belum, Yang Mulia.

89.

KETUA: SUHARTOYO Tapi, Bapak pernah jadi saksi, ya?

90.

PEMOHON: SAMUEL BONAPARTE Saya pernah jadi ahli di sini.

91.

KETUA: SUHARTOYO Di situ, kan? Duduk … berdiri di situ, kan?

92.

PEMOHON: SAMUEL BONAPARTE Betul, Yang Mulia.

93.

KETUA: SUHARTOYO Waktu KTL atau apa itu, kan?

94.

PEMOHON: SAMUEL BONAPARTE KTKLN. Betul, Yang Mulia.

95.

KETUA: SUHARTOYO KTKLN itu. Ya, saya ingat kok. Baik. Kalau Ibu, belum pernah, ya?

96.

PEMOHON: RIDHA SJARTINA Belum pernah.

97.

KETUA: SUHARTOYO Bapak yang itu juga belum pernah? Enggak, artinya ini Mahkamah kalau sudah menghadapi para pencari keadilan yang sudah biasa beracara di sini, kan … apalagi Bapak-Bapak kan sama Ibu lawyer semua. Lawyer apa? Dari Peradi?

14

98.

PEMOHON: SAMUEL BONAPARTE Kami Peradi, Yang Mulia.

99.

KETUA: SUHARTOYO KAI?

100. PEMOHON: RIDHA SJARTINA Peradi. 101. KETUA: SUHARTOYO Atau apa yang lagi rebut itu? 102. PEMOHON: SAMUEL BONAPARTE Kami yang lurus-lurus saja, Yang Mulia. 103. KETUA: SUHARTOYO Ya. Tapi, pesannya tadi, ya? Bahwa Bapak, Ibu ya supaya kalau memang ini maju secara personal, benderanya ditinggalkan saja. 104. PEMOHON: SAMUEL BONAPARTE Siap. 105. KETUA: SUHARTOYO Satu itu. Yang kedua, kalau memang Pemohon II dan III tadi sudah disarankan supaya ada stretching tentang apa sih potensi yang dikatakan Ibu tadi? Potensi-potensi apa? Katanya belum punya anak. Belum nikah pula, kan? 106. PEMOHON: RIDHA SJARTINA Belum. 107. KETUA: SUHARTOYO Nah, apalagi belum. Kok ada kerugian malapraktik yang semacam yang dialami oleh Pemohon I. Artinya, kerugian apa? Itu dijelaskan di situ. 15

Kemudian, kalau mau menganalogkan dengan kerugian tentang pembelian kavling tadi juga bisa. Misalnya, Ibu dan Bapak yang Pemohon II, III, siapa tahu ketika nanti akan membeli sebagai konsumen. Ya. Kemudian, contoh-contoh tadi betul, putusan-putusan PN mana. Bapak sebenarnya … kalau Bapak baru diputus pada PN, PN mana ini? 108. PEMOHON: SAMUEL BONAPARTE PN Depok dan kami memang sudah pindah ke kompetensi yang sesuai untuk kedua kasus tersebut. 109. KETUA: SUHARTOYO Artinya, Bapak perbaiki, gitu kan? 110. PEMOHON: SAMUEL BONAPARTE Betul. 111. KETUA: SUHARTOYO Nah (…) 112. PEMOHON: SAMUEL BONAPARTE Saya lanjutkan. 113. KETUA: SUHARTOYO Ya, artinya berarti kan norma ini enggak ada masalah. Barangkali enggak? Tetap ada masalah untuk Bapak, Ibu? 114. PEMOHON: SAMUEL BONAPARTE Tetap. 115. KETUA: SUHARTOYO Tetap ada masalah. Karena masih tidak tertutup kemungkinan konsumen-konsumen lain akan menjadi korban kalau (…)

16

116. PEMOHON: SAMUEL BONAPARTE Betul sekali, Yang Mulia. 117. KETUA: SUHARTOYO Artinya, kenapa harus … harus berjuang ke peradilan umum juga? Toh kalau memang normanya jelas kan sebelum sampai ke pengadilan, mungkin mau melakukan mediasi-mediasi supaya ada win-win solution. Tapi, kalau kantornya jelas kan … ya, kan? 118. PEMOHON: SAMUEL BONAPARTE Ya. 119. KETUA: SUHARTOYO Tapi. Ketika itu tidak jelas, pasti akan dipingpong, kan? 120. PEMOHON: SAMUEL BONAPARTE Ya, Yang Mulia. 121. KETUA: SUHARTOYO Bagaimana? Bapak saja yang lawyer dipingpong, apalagi masyarakat yang itu lho. Tapi, jangan senang dulu, nanti senang-senang dikira mau dikabulkan … ini artinya, kita secara universal kan dialog kita kan mestinya seperti itu. Artinya bahwa banyak masalah-masalah di masyarakat yang … kalau tidak ada kepedulian dari semacam Ibu, Bapak ini kan siapa lagi yang akan memperjuangkan kepentingan … aksesnya dari sana meski pintu terbuka, ya? 122. PEMOHON: SAMUEL BONAPARTE Baik, Yang Mulia. 123. KETUA: SUHARTOYO Nanti Mahkamah yang akhirnya yang akan me … menyikapilah. Satu itu. Kemudian, legal standing tadi juga kalau Bapak, Ibu akan maju sendiri, tidak saling mewakilkan, cukup satu kuasa, nanti harus setiap sidang hadir semua, ya? Karena kalau Bapak ini tiga Pemohon nanti enggak hadir satu, persidangan juga enggak bisa dijalankan dengan 17

baik. Kecuali, Pemohon II, Pemohon III memberi kuasa kepada Pemohon I. Atau sebaliknya, Pemohon II memberi kuasa kepada Pemohon I. Bapak kan pimpinan kantor, lawyer kan? 124. PEMOHON: SAMUEL BONAPARTE Ya. 125. KETUA: SUHARTOYO Mba ini kan cuma asisten … kok asisten. Artinya (…) 126. PEMOHON: SAMUEL BONAPARTE Partner kami, Pak. 127. KETUA: SUHARTOYO Partner-nya di sana. Nah, artinya siapa yang … apalagi masih single kan lebih … waktunya lebih … apa … fleksibel, ya. Bapak pemberi kuasa enggak apa-apa. Tapi, kalau Bapak maju secara personal masingmasing bertiga terus tanpa kuasa, ya, Mahkamah menyarankan supaya setiap sidang hadir, ya? 128. PEMOHON: SAMUEL BONAPARTE Siap. 129. KETUA: SUHARTOYO Kemudian, petitumnya juga ini, benar kata Yang Mulia Pak Patrialis tadi apakah menjadi positive legislator atau bagaimana ini Mahkamah? Kalau menambah frasa-frasa ini suka dikomentari pengamat-pengamat di luar sana. Tapi apa yang bisa diperbuat Mahkamah, kalau kita tidak … tidak berani seperti … tapi itu lah dilema yang dihadapi oleh Mahkamah ini. Tapi saya sebagai Ketua Panel ingin tahu sih, Bapak itu inginnya, misalnya rumah sakit, mesti ditaruh di mana ini informasi tentang domisili badan hukumnya rumah sakit itu? Mestinya di mana? Di publish di mana itu? (…) 130. PEMOHON: SAMUEL BONAPARTE Kalau.

18

131. KETUA: SUHARTOYO Di-website apa di plang rumah sakitnya itu atau bagaimana? 132. PEMOHON: SAMUEL BONAPARTE Sebetulnya di manapun dimungkinkan yang paling sangat simpel, tentunya dikuitansi saat kita bayar sesuatu, saat kita bayar atas jasa. Dikuitansinya tentu dia harus tuliskan kalau rumah sakit. 133. KETUA: SUHARTOYO Oh, gitu? 134. PEMOHON: SAMUEL BONAPARTE Karena … karena yang faktanya itu tidak ada di manapun. Kalau boleh kami mau tambahkan … izin, Yang Mulia, kalau boleh kami tambahkan (…) 135. KETUA: SUHARTOYO Ya. 136. PEMOHON: SAMUEL BONAPARTE Fakta dua kejadian yang dialami Pemohon I lebih dititik beratkan karena kebetulan itu yang paling konkret terjadi, sehingga sangat mudah diambil simpel oleh kami semua dan kami memang baru berpikiran bahwa kesulitan ini ditemui oleh kami seorang advokat. Bagaimana warga negara lain yang orang biasa, yang tidak tahu bahwa bisa datang ke Menkumham minta anggaran dasar pendirian sebuah PT? Informasi itu terbatas sama orang hukum saja, orang awam tidak mengerti bahwa kita bisa ke Menkumham minta anggaran … minta akta pendirian PT ini, dia tidak tahu itu bisa dilakukan, dia tidak tahu ada berkas namanya TDP merupakan dokumen publik. Orang awam tida tahu semua itu. Kami memikirkan kepentingan kita semua, terutama orang yang tidak paham hukum, sementara orang yang mengerti … yang merasa yang cukup mengerti hukum saja menemui kesulitan atas hal tersebut, atas tidak dimasukkannya hal tersebut, supaya … supaya ada di dalam produk (…) 137. KETUA: SUHARTOYO Ya, tahu.

19

138. PEMOHON: SAMUEL BONAPARTE Demikian. 139. KETUA: SUHARTOYO Baik, Mahkamah sudah bisa menangkap apa yang Saudara sampaikan. 140. PEMOHON: SAMUEL BONAPARTE Terima kasih. 141. KETUA: SUHARTOYO Tapi memang putusan PN itu yang menerima esepsi itu error in persona karena direksi-direksi yang digugat ataukah domisilinya badan hukum itu yang menjadi alasan hakim? 142. PEMOHON: SAMUEL BONAPARTE Untuk yang rumah sakit … untuk yang rumah sakit itu, itu cukup unik. Hal ini sudah kita bawa juga ke KY. Karena kami menggugat PT A rumah sakit A (…) 143. KETUA: SUHARTOYO Depok? 144. PEMOHON: SAMUEL BONAPARTE Dokter … tidak. Di PN Pusat. Karena PT A domisilinya di Jakarta Pusat. Kami menggugat PT A yang info dari pekerja rumah sakit tersebut adalah pemilik. Kami menggugat PT A, rumah sakit A, dokter A dan … dokter umum A, dan dokter spesialis A. ternyata begitu kita masuk perkara jawaban datang dari PT B (…) 145. KETUA: SUHARTOYO Eksepsi? 146. PEMOHON: SAMUEL BONAPARTE Rumah sakit A ... ya.

20

147. KETUA: SUHARTOYO Eksepsinya? 148. PEMOHON: SAMUEL BONAPARTE Ya, yang memberikan jawaban dan eksepsi itu PT B, pihak luar. Kemudian (…) 149. KETUA: SUHARTOYO Tapi sepertinya begini, kalau kita … tadi yang saya sampaikan di depan bahwa kita bisa berdebat, itu begini, kalau Bapak mengajukan gugatan, kemudian justru ada jawaban dari pihak tergugat yang mendalilkan bahwa Bapak itu salah, gugatan salah karena error in persona, itu kan Bapak sebenarnya malah diuntungkan, diuntungkan apa tidak? Karena kalau dipertahankan nanti sampai putusan akhir, di tingkat kasasi pun misalnya, Bapak sudah memakan waktu bertahun-tahun, dua-tiga tahun baru putus, inkrah. Ternyata baru Mahkamah Agung menyatakan bahwa itu salah ini … salah … error in persona kan, tapi ketika di tingkat pertama muncul, justru ada kejujuran dari … kan dia jujur kan? Bahwa gugatan Bapak itu kurang tepat, Bapak itu di dalam penyelidikan itu tidak berhasil mendapat informasi yang sempurna, apakah itu karena mereka tidak menyebarkan informasi tentang identitas dia, pengusaha … pelaku usahanya itu atau kah Bapak yang kurang teliti di dalam mencari data-data sebelum gugatan itu dimasukkan? Coba Bapak jujur, gimana? 150. PEMOHON: SAMUEL BONAPARTE Pada saat somasi … somasi itu tahun sebelumnya perkara ini sudah cukup lama, pada saat somasi yang disomasi adalah PT A dan pada saat mediasi dan (…) 151. KETUA: SUHARTOYO Sudah respon? 152. PEMOHON: SAMUEL BONAPARTE Somasi direspon, datang. 153. KETUA: SUHARTOYO Direspon. Ya. Karena dia (…) 21

154. PEMOHON: SAMUEL BONAPARTE Dua kali (…) 155. KETUA: SUHARTOYO Tidak dalam kapasitas ingin mengeksepsi somasi, kan? Karena bukan … bukan medianya bahwa somasi itu bisa dieksepsi tentang domisilikan? 156. PEMOHON: SAMUEL BONAPARTE Ya, tetapi dalam dua kali pertemuan, apabila memang hendak beritikad baik untuk menyampaikan bahwa bukan … bukan PT A yang bertanggung jawab, melainkan PT B, mungkin dalam masa sebelum persidangan dimulai itu bisa disampaikan juga, tetapi saat pencobaan penyelesaian masalah di luar peradilan, tidak disampaikan apapun oleh pihak rumah sakit pada saat itu. 157. KETUA: SUHARTOYO Ya, barangkali bukan … karena bukan konteksnya untuk membicarakan. Tapi okelah, itu hanya kita diskusi. Tapi memang sebuah perjuangan kalau seorang ingin memperjuangkan hak itu harus mencari domisili calon tergugat, nanti ketika persidangan berjalan pun, misalnya eksepsinya itu ditolak oleh hakim, pembuktian, Bapak mengajukan sita eksekusi harus cari harta-harta yang mau disita dari milik … sita jaminan ya, conservatoir beslag-nya, Bapak untuk jaminan kalau menang nanti juga cari hartanya, kan Bapak juga berjuang jadi reserse lagilah, di mana data-datanya harus dicari. Kalau enggak nanti pihak ketiga disita Bapak ajukan komplen pula. Suruh sita enggak mau, lakukan sita pula nanti, atau ada perlawanan terhadap sita jaminan. Baik, itu persoalan lain tapi untuk khusus ini tadi ada saran-saran dari Para Yang Mulia, ada yang mau disampaikan sebelum kami tutup? 158. PEMOHON: SAMUEL BONAPARTE Kami sampaikan terima kasih banyak, Yang Mulia, atas koreksi yang diberikan, kami akan perbaiki permohonan kami untuk dapat memenuhi apa yang diharapkan oleh Yang Mulia sesuai dengan ketentuannya. Terima kasih, Yang Mulia.

22

159. KETUA: SUHARTOYO Baik. Jadi sebelum atau maksimal diberi waktu sampai tanggal 22 Juni 2015, hari Senin ini, jam 02.00 WIB siang atau pukul 14.00 WIB supaya perbaikan sudah masuk. Syukur-syukur sebelum tanggal itu sudah dimasukkan, nanti supaya Panel bisa membaca perbaikan Saudara. Cukup, Pak, Ibu? 160. PEMOHON: SAMUEL BONAPARTE 22 Juni, Yang Mulia? 161. KETUA: SUHARTOYO 22 mana? 162. PEMOHON: SAMUEL BONAPARTE Juni, 22 Juni ya? 163. KETUA: SUHARTOYO 22 Juni, ya. Baik, cukup enggak ada yang disampaikan lagi? 164. PEMOHON: SAMUEL BONAPARTE Cukup, Yang Mulia. 165. KETUA: SUHARTOYO Baik, terima kasih. Jadi persidangan Perkara Nomor 65/PUUXIII/2015 kita nyatakan selesai dan persidangan dengan ini ditutup. KETUK PALU 3X SIDANG DITUTUP PUKUL 11.48 WIB Jakarta, 9 Juni 2015 Kepala Sub Bagian Risalah, t.t.d. Rudy Heryanto NIP. 19730601 200604 1 004 Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.

23