2015

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA --------------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 3/PUU-XIII/2015

PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

ACARA MENDENGARKAN KETERANGAN AHLI/SAKSI PEMOHON DAN AHLI PRESIDEN (VI)

JAKARTA KAMIS, 23 APRIL 2015

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA -------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 3/PUU-XIII/2015 PERIHAL Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan [Pasal 47 ayat (2) huruf e bagian c] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 PEMOHON 1. PT Tunas Jaya Pratama 2. PT Multi Prima Universal 3. PT Marga Maju Mapan ACARA Mendengarkan Keterangan Ahli/Saksi Pemohon dan Ahli Presiden (VI) Kamis, 23 April 2015, Pukul 11.10 – 13.18 WIB Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat SUSUNAN PERSIDANGAN 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7)

Anwar Usman I Dewa Gede Palguna Maria Farida Indrati Patrialis Akbar Wahiduddin Adams Aswanto Suhartoyo

Mardian Wibowo

(Ketua) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) Panitera Pengganti

i

Pihak yang Hadir: A. Kuasa Hukum Pemohon: 1. Rasyid Alam Perkasa Nasution 2. Ali Nurdin B. Ahli dari Pemohon: 1. Yohanes Eka Prayuda C. Pihak Terkait: 1. 2. 3. 4.

Agung Makbul Sis Mulyono Bambang Pristiwanto M. Taslim Chairuddin

D. Pemerintah: 1. Budijono 2. Djoko Sasono 3. Hary Kriswanto

ii

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.10 WIB 1.

KETUA: ANWAR USMAN Sidang Perkara Nomor 3/PUU-XIII/2015 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. KETUK PALU 3X Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Sesuai dengan agenda persidangan hari ini, untuk Perkara Nomor 3 adalah untuk mendengarkan keterangan Ahli dari Pemohon dan Ahli dari Presiden. Namun sebelumnya, silakan perkenalkan diri dulu, siapa saja yang hadir dari Pemohon?

2.

KUASA HUKUM PEMOHON: RASYID ALAM PERKASA NASUTION Terima kasih, Yang Mulia. Kami dari Pemohon. Saya Rasyid Alam Perkasa Nasution. Di sebelah saya dengan didampingi teman kolega saya, Ali Nurdin, S.H. Terima kasih.

3.

KETUA: ANWAR USMAN Terima kasih. Selanjutnya dari yang mewakili DPR enggak ada, ya? Pemerintah silakan.

4.

PEMERINTAH: UMAR ARIS Terima kasih, Yang Mulia. Dari Pemerintah Saudara Budijono dan saya sendiri Umar Aris dari Kementerian Perhubungan. Sebelah kiri saya, Djoko Sasono dari Direktur Jenderal … Direktur Jenderal Perhubungan Darat dan Hary Kriswanto, Sekertaris Direktur Jenderal Perhubungan Darat dan Kabag Hukum, serta beberapa dari Kementerian Perhubungan. Terima kasih,Yang Mulia.

5.

KETUA: ANWAR USMAN Ya, baik. Terima kasih. Dari Pihak Terkait, silakan.

1

6.

PIHAK TERKAIT: AGUNG MAKBUL Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Dari Pihak Terkait, saya sendiri Kombes Pol Agung Makbul. Kemudian, yang sebelah kanan saya AKBP Taslim dari Korlantas. Terima kasih, Yang Mulia.

7.

KETUA: ANWAR USMAN Terima kasih. Sebelumnya dipersilakan ke depan, Pak Yohanes Eka Prayuda, Ahli dari Pemohon. Dan Pak Dwi Wahyono Syamhudi, Ahli dari Presiden. Diambil sumpah dulu, ya. Pak Yohannes beragama Katolik, ya. Jadi mohon, Bunda Yang Mulia. Enggak, yang … yang satu beragama Islam. Yang ini dulu, yang Kristen dulu, ya.

8.

HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI Ya, mohon ikuti saya. ”Saya berjanji sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya, semoga Tuhan menolong saya.”

9.

AHLI BERAGAMA KRISTEN: Saya berjanji sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya, semoga Tuhan menolong saya.

10.

HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI Terima kasih.

11.

KETUA: ANWAR USMAN Terima kasih. Untuk yang beragama Islam, mohon kesediaan, Yang Mulia Pak Wahiduddin.

12.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Ke depan dikit, Pak. Alquran jangan di belakang.

13.

HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS Ya, mohon diikuti.

2

“Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.” 14.

AHLI BERAGAMA ISLAM: Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.

15.

HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS Terima kasih.

16.

KETUA: ANWAR USMAN Terima kasih. Mohon kembali ke tempat. Kita dengar dulu keterangan Ahli dari Pemohon Pak Yohanes. Silakan di podium.

17.

AHLI DARI PEMOHON: YOHANES EKA PRAYUDA Terima kasih. Selamat pagi, Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi. Perkenalkan, nama saya Eka Prayuda. Saya adalah Kepala Divisi Mining dan Site Operation di PT United Tractors, salah satu distributor alat berat di Indonesia. Next. Paparan saya akan terdiri dari kira-kira 14 bab. Saya akan mulai langsung ke hal bagian pertama. Alat berat pada dasarnya adalah mesin atau alat yang dipergunakan pada pekerjaan untuk mengangkat, mengangkut, menggali, memecah, menghancurkan, melubangi, menyedot, menghisap, memindahkan, dan sebagainya material dalam berbagai jenis dan bentuk. Jadi pada pokoknya, alat berat digunakan sebagai alat produksi untuk menggantikan tenaga manusia dengan tujuan utama agar proses produksi dapat dilakukan secara efisien, efektif dan produktif, sehingga tercapai hasil yang paling optimal seperti yang diharapkan. Jauh berlipat ganda daripada jika manual dengan tenaga manusia atau hewan. Alat berat digunakan pada berbagai sektor industri produksi, seperti misalnya konstruksi, pertambangan, baik terbuka maupun bawah tanah, sektor oil and gas, serta pertanian atau perkebunan, kehutanan, transportasi, dan kelautan. Tujuan makalah ini dibuat adalah untuk memperdalam pengenalan tentang alat berat, serta membandingkan perbedaannya dengan kendaraan bermotor, baik secara fisik maupun perangkat peraturan dan penerapannya, seperti yang sering kita kenal dan jumpai dalam keseharian. 3

Ruang lingkup makalah ini akan menguraikan beberapa pengertian dan perbedaan antara alat berat dan kendaraan bermotor ditinjau dari definisi, fungsi, cara kerja, cara pindah, serta ditinjau dari ketidaksesuaian persyaratan kelengkapan dan administrasi alat berat. Jika dikategorikan, termasuk bagian dari kendaraan bermotor terhadap beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Jalan. Definisi alat berat saya kutip beberapa, tapi pada intinya, yang pertama memiliki kapasitas yang besar, huge capacity for heavy duties. Kemudian yang kedua, pada intinya di situ adalah memiliki berat paling tidak 1.500 pounds dan digunakan untuk pekerjaan-pekerjaan agriculture, konstruksi, industrial, maritim, mining, dan kehutanan. Alat berat atau heavy equipment adalah alat bantu mesin yang digunakan oleh manusia untuk mengerjakan pekerjaan yang berat atau sulit untuk dikerjakan dengan tenaga manusia. Contoh dalam hal ini misalnya mengangkat benda dalam ukuran yang besar dan berat kita gunakan crane untuk melakukannya. Karena alat berat merupakan mesin, maka yang mengerjakannya atau yang menjalankannya lazim disebut sebagai operator. Di Indonesia, sejauh yang kami ketahui, belum ada acuan tentang definisi alat berat dalam peraturan perundangan yang berlaku. Sejarah alat berat sendiri mulanya digunakan oleh Bangsa Romawi pada Abad I Sebelum Masehi yang digunakan untuk mengangkat barang ya, berupa Crane ditemukan oleh Vitruvius yang pertama kali. Sampai dengan Abad 1920, alat berat digunakan dengan tenaga penggerak manusia atau hewan, tetapi kemudian pada zaman setelah penemuan mesin uap, digunakanlah untuk menggantikan tenaga manusia dan hewan. Dan pada zaman sekarang, kita melihat aplikasi alat berat yang digerakkan oleh mesin diesel dan bahkan sudah menggunakan motor listrik yang lebih canggih dan ramah lingkungan. Dalam ilustrasi saya akan tampilkan beberapa gambarnya. Yang bagian bawah itu adalah ekskavator yang besar yang diterapkan di PTBA untuk mengambil batu bara. Ekskavator sendiri pertama kali ditemukan tahun 1835 oleh William Otis Smith, ya, dijalankan dengan mesin uap. Kemudian mulai tahun 1840 tercatat ada 7 ekskavator yang diklaim merupakan yang pertama di dunia dan diciptakan tadi oleh William Otis Smith. Berikutnya, saya coba mengklasifikasikan alat berat berdasarkan fungsi. Yang pertama, untuk sektor konstruksi. Di dalam ilustrasi, nampak gambar pertama concrete batching plant, itu untuk membuat beton siap pakai. Kemudian tower crane, itu untuk memindahkan barang ke tempat yang lebih tinggi.

4

Yang berikutnya, diaphram wall grab untuk menggali lubang. Ini barangkali salah satu yang digunakan dalam pembuatan terowongannya MRT. Hydraulic pile hammer untuk menancapkan tiang beton. Lalu ada mini hydraulic excavator untuk memindahkan tanah pada prakonstruksi. Yang terakhir, itu adalah buldoser kecil yang digunakan untuk mendorong atau meratakan tanah, ya. Sifat dari alat ini adalah untuk menggantikan tenaga manusia demi mendapatkan hasil yang lebih cepat, banyak, dan efisien. Contoh berikutnya untuk yang sektor pertambangan khususnya. Yang pertama itu adalah buldoser. Ada yang tipe crawler yang di gambar inilah tipe crawler, menggunakan rantai. Ada juga yang jumlahnya lebih sedikit menggunakan roda, namanya wheel dozer. Kemudian di bawahnya itu adalah shovel digunakan untuk menggali dan memuat tanah material ke dalam dump truck. Yang berikutnya adalah dump truck, itu ada dua contoh gambar yang saya tampilkan. Yang satu mechanical atau electrical yang berjalan independent. Yang satu lagi, itu yang menggunakan pantograf atau seperti trem. Jadi, dia berjalan di atas … eh, di bawah kabel listrik dan menggunakan pantograf seperti layaknya trem. Lalu contoh berikutnya, itu ada wheel loader, sama untuk mengangkut tanah ke dalam alat muat, ke dalam dump truck atau ke dalam timbunan material. Ada hydraulic rock drill, lalu bucket excavator, tadi yang kita gunakan di PTBA. Kemudian ada conveyor system yang tujuannya untuk memindahkan tanah dari lokasi penggalian ke pembuangan. Ini mampu memindahkan tanah dalam volume yang besar, waktu yang singkat, dan berkelanjutan tanpa henti, kecuali pada saat perawatan. Klasifikasi berikutnya untuk alat berat pada proyek pertambangan di underground. Underground mining truck prinsipnya sama dengan dump truck memindahkan tanah, tapi berjalan di bawah … terowongan di bawah tanah, ya. Sama juga mining loader, itu untuk memuat material ke dalam dump truck atau ke dalam tempat penimbunan material di bawah tanah. Underground conveyor system sama dengan conveyor tadi, penempatannya juga di bawah tanah. Continuous miner untuk menggali material secara terus-menerus dalam tambang di bawah tanah juga. Lalu, itu ada tunnel boring machine yang digunakan untuk membuat terowongan di dalam tanah yang digunakan untuk membuat jalur subway seperti di MRT kita. Gambar paling bawah itu menunjukkan skalanya, besarnya alat tersebut dibandingkan dengan manusia yang ada di latar depan.

5

Berikutnya, alat berat klasifikasinya untuk proyek oil dan gas. Ada telescopic handler, buldoser juga dipakai di sana. Kemudian ada pompa angguk, itu untuk mengeluarkan minyak dari dalam tanah. Ada hydraulic excavator juga digunakan di sana. Crawler crane untuk memindahkan tanah dari lokasi penggalian ke lokasi pembuangan, juga dalam volume yang besar dan dalam waktu yang singkat itu keuntungannya. Kemudian, juga ada diesel forklift dipakai untuk angkat barang dalam skala kecil dan jarak yang pendek. Di perkebunan kita juga mengenal alat-alat berat yang lazim digunakan. Buldoser untuk pembukaan lahan pada tanah yang keras. Kemudian log grapple, itu digunakan juga untuk membuka lahan, terutama di area rawa yang lunak, bukan tanah yang keras. Kemudian ada vibratory compactor, itu untuk perawatan akses jalan di areal perkebunan, biasanya ini berpasangan dengan motor grader seperti ilustrasi berikutnya. Motor grader untuk memangkas permukaan jalan supaya rata. Kemudian ada farm tractor yang adalah traktor serbaguna untuk berbagai aplikasi, bisa untuk menarik impelemen, water tank, garu, dan seterusnya. Kemudian ada hand tractor, ini contoh paling mungkin salah satu contoh yang paling kecil yang lazim digunakan untuk mengolah tanah, traktor ringan. Operatornya di sini bukan naik atau duduk di atasnya, tapi berjalan di bagian belakangnya sambil mendorong traktor tersebut. Di sektor kehutanan atau HTI kita kenal feller buncher, itu untuk memanen kayu di proyek HTI. Kemudian, forwarder untuk ekstraksi kayu dari areal hutan ke tempat penumpukan sementara. Umumnya digunakan untuk jarak pendek hingga menengah di lahan yang keras. Kemudian, ada harvester untuk panen kayu juga, sekaligus sambil memotong bahan pohon sesuai ukuran yang diinginkan. Wheel skidder, sama untuk ekstraksi kayu di areal hutan tanaman industri, ini untuk yang jarak pendek. Serupa dengan itu adalah track skidder untuk kondisi tanah yang lunak, juga untuk ekstraksi kayu. Lalu untuk memuat batang-batang kayu ke atas log, biasanya digunakan log handler atau log loader. Di dalam ilustrasi yang terakhir tadi. Di sektor transportasi, kita kenal pemakaian alat berat misalnya sebagai crane, yaitu container gantry crane digunakan untuk proses loading/unloading container di pelabuhan dari dan ke atas kapal atau truk trailer dengan alat khusus crane ini yang berjalan di atas rel. Kemudian reach stacker untuk menumpuk container di yard pelabuhan yang tidak bisa dijangkau oleh crane tadi. 6

Contoh yang lain aircraft towing tractor untuk menarik pesawat, untuk keluar-masuk apron di bandara. Kemudian airport fire truck ini alat pemadam di bandara, cukup jelas saya kira. Lalu floating crane untuk transhipment, ini digunakan untuk memindahkan material, bisa berupa barang atau misalnya batu bara dari tongkang ke atas mother vessel atau kapal pengangkut yang akan berangkat ke luar negeri untuk ekspor. Jadi, ini penempatannya di tengah laut. Klasifikasi berikutnya untuk proyek kelautan. Ada eskavator amfibi, prinsipnya sama eskavator, alat untuk muat, atau menggali, atau menggaruk, tetapi dia berjalan di atas air. Kemudian, dredging vessel dengan clampshell adalah fungsinya merupakan kapal keruk untuk maintenance kolam pelabuhan dan sedimentasi biasanya. Lalu dredging vessel dengan backhoe, ini adalah kapal keruk prinsipnya, tetapi menggunakan backhoe atau semacam alat sekop dengan fungsi yang serupa untuk maintenance kolam sedimentasi. Bagian berikutnya, klasifikasi alat berat dari cara bekerjanya. Yang pertama, statis. Ilustrasi gambar ini sudah tercantum di dalam klasifikasi alat berat menurut sektor tadi. Jadi, saya akan menjelaskan perbedaannya saja. Alat berat dengan cara kerja statis, ini bekerja dengan diam di tempat. Dia berfungsi justru pada saat diam di tempat. Jika ingin dipindahkan, harus dilakukan pembongkaran terlebih dahulu sebelum dimuat ke alat angkut. Jadi, ilustrasinya ada stone crusher, concrete batching plant, pembuat beton, kemudian tower crane. Yang kedua, semi mobile. Nah, alat berat jenis ini bisa berpindah sendiri tanpa bantuan alat angkut. Namun pada saat bekerja, alat ini harus mengambil posisi statis atau diam di tempat untuk bisa menjalankan fungsinya. Ya, tadi contoh excavator, mobile crane, hydraulic rock drill, dia bisa berpindah tempat. Tapi pada saat dia menjalankan fungsinya, dia harus diam, tidak boleh bergerak. Yang ketiga, jenis alat berat yang bekerja secara mobile. Nah, alat berat jenis ini harus bergerak berpindah tempat pada saat dia menjalankan fungsinya. Ya, jadi pada umumnya, ini fungsinya adalah untuk memindahkan atau mengangkut. Dari cara berpindahnya, ini klasifikasi berikutnya. Alat berat ada yang tidak bisa diangkut secara utuh ya. Contoh dari dalam gambar adalah hydraulic excavator yang demikian besar dan ini banyak terdapat di Indonesia, dengan bobot operasi dalam contoh ini 400 ton, tidak mungkin dipindahkan secara utuh oleh prime mover atau truk dengan trailer. Jika berpindah tempat, harus dilakukan dis-mantle atau pembongkaran dan kemudian diangkut masing-masing bagian pembongkarannya oleh beberapa alat angkut.

7

Yang kedua, alat berat yang bisa diangkut secara utuh. Contoh pertama itu wheel loader yang beratnya kira-kira 18,5 ton. Meskipun memiliki ban karet, tetapi bila ingin berpindah, tetap harus diangkat oleh sebuah trailer, dengan kapasitas kira-kira 20 sampai 30 ton dalam keadaan utuh. Contoh berikutnya, yaitu excavator yang bobotnya kira-kira 45 ton. Kalau berpindah tempat, harus diangkut oleh trailer dengan kapasitasnya lebih besar 50 ton dalam keadaan utuh. Jenis excavator ini karena tidak menggunakan roda untuk berpindah, jadi dia menggunakan penggerak rantai. Ini akan merusak jalan aspal jika digunakan di jalan. Nah, kalau kita lihat ilustrasi perbandingan dimensi dan bobot ya, di dalam ilustrasi nampak itu sebuah dump truck yang kapasitasnya kirakira 320 ton, berat kosongnya itu 208 ton, pada saat bermuatan dia bisa seberat 498.000 kg atau 498 ton. Ya, ukuran panjang-lebarnya seperti yang nampak di sana, 15 meter lebih panjangnya, tingginya hampir 9 meter ... maaf, lebarnya hampir 9 meter 8,7. Tingginya 7,4 meter. Bandingkan dengan sebuah mobil camry dalam ilustrasi, panjangnya 5 meter dan tingginya 1,55 meter. Jadi kalau diperbandingkan dalam contoh ini, maka alat berat ini dibandingkan dengan sedan tersebut lebarnya 4,8 kali, tingginya 5 kali, beratnya dalam kondisi isi 237 kali, dan dalam kondisi kosong kira-kira 142 kali. Ini contoh berikutnya untuk alat wheel loader ya, panjangnya 18 meter, lebarnya hampir 6 meter, tingginya 7 meter. Nah, Pasal 19 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, ya pada huruf d, itu menyatakan bahwa jalan kelas kulus ... khusus atau jalan arteri yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar melebihi 2.500 mm dan seterusnya, yang penting di sini adalah ukuran paling tinggi 4.200 mm atau 4,2 meter ya. Dan muatan sumbu terberat lebih dari 10 ton. Dalam kedua contoh di atas, tinggi excavator ... tinggi dump truck tadi dan tinggi wheel loader tadi, jauh lewat dari 4.200 mm atau 4,2 meter dari yang 7,4 meter dan 6,9 meter. Nah, dari ilustrasi-ilustrasi tersebut di atas, kami berkesimpulan bahwa alat berat itu mempunyai beragam fungsi, variasi bentuk, dimensi, cara pergerakan, aplikasi yang jauh melampaui fungsi alat angkut seperti halnya kendaraan bermotor. Dengan demikian, cakupan alat berat sangat luas bila dibandingkan dengan kendaraan bermotor pada umumnya. Sedangkan mengenai kendaraan bermotor sendiri. Apa itu kendaraan bermotor? Sejauh yang kami dapatkan, pengertiannya seperti yang terlampir di situ adalah alat towable recreational vehicle, ya, kendaraan yang bisa ditarik, ya, untuk keperluan rekreasi misalnya atau self-propelled vehicle (kendaraan yang bergerak dengan tenaga sendiri), dengan minimal dua roda, dengan fungsi utamanya untuk mentransport 8

atau memindahkan mengangkut orang-orang atau properti, baik digunakan di public … jalan raya, jalan umum, atau di jalan tol. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, ya, Bab 1 Pasal 1 angka 7 dan angka 8 yang dimaksud dengan kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri dari atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor, itu angka 7. Kemudian, kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin, selain kendaraan yang berjalan di atas rel. Jadi menurut hemat kami, ya, fungsi pokok dari kendaraan bermotor maupun tidak bermotor adalah mengangkut. Orang yang menjalankan kendaraan bermotor disebut sebagai pengemudi, sesuai dengan Pasal 1 angka 23 di dalam undang-undang tersebut. Jadi, untuk menjalankan kendaraan bermotor, seseorang harus memiliki izin yang dikeluarkan oleh Kepolisian yang disebut dengan Surat Izin Mengemudi (SIM). Dalam regulasi internasional, ya, kendaraan bermotor memiliki kaitan sebagai berikut. Surat Izin Mengemudi yang diterbitkan oleh Kepolisian Republik Indonesia, itu bisa digunakan di negara lain atau berlaku secara internasional. Lisensi tersebut menyatakan contoh SIM dari negara lain yang dengan persyaratan tertentu juga bisa digunakan di negara kita. Yang kedua, di dalam kaitan prosedur ekspor-impor. Telah diatur satu cara identifikasi barang-barang yang digolongkan sebagai kendaraan bermotor di dalam Harmonized System Code (HS code) Nomor 87. HS Code ini dikeluarkan oleh Lembaga World Customs Organization dan diimplementasikan ke dalam Buku Tarif Kepabeanan Indonesia. Lebih jauh tentang proses ekspor-impor kendaraan bermotor dan perbedaannya, nanti akan dijelaskan di dalam Bab 13 tentang Aturan Kepabeanan. Bagaimana halnya dengan regulasi nasional? Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 7 menyatakan, “Kendaraan terdiri atas kendaraan bermotor dan tidak bermotor.” Kemudian pengelompokannya di situ sudah disebutkan kendaraan khusus. Nah, Pasal 47 ayat (2) huruf e bagian c yang kami mohonkan ... dimohonkan pengujiannya menyatakan, “Alat berat antara lain buldoser, traktor, mesin gilas (stoomwaltz), forklift, loader, ekskavator, dan crane serta,” dan seterusnya. Dengan demikian, frasa alat berat tersebut menurut hemat kami, telah menempatkan seluruh jenis-jenis alat berat sebagai bagian dari kendaraan bermotor. Oleh karena itu, menurut pemahaman kami, seluruh alat berat yang kami ketahui tadi, seakan-akan harus memenuhi syarat-syarat kendaraan bermotor. Padahal alat berat itu, sebagaimana dijelaskan dalam beberapa ilustrasi di muka sangat beragam jenis dan fungsinya yang dalam ... berbeda sama sekali dengan kendaraan bermotor.

9

Pasal 48 ayat (1) menyatakan bahwa setiap kendaraan yang dioperasikan di jalan harus memiliki persyaratan teknis dan laik jalan. Sedangkan pengertian jalan menurut Pasal 1 angka 12 adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali di jalan rel dan jalan kabel. Menurut hemat kami, pengertian jalan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 12 tersebut, mencakup seluruh bagian jalan, baik yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air. Dalam kaitannya dengan alat berat yang banyak dioperasikan di bawah tanah, misalnya seperti di bidang pertambangan dan konstruksi, seakan-akan harus memenuhi persyaratan, sebagaimana diatur di dalam Pasal 48 ayat (1) yang menyatakan, “Setiap kendaraan yang diopersikan di jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.” Kemudian, Pasal 48 ayat (3) tentang persyaratan laik jalan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh kinerja minimal kendaraan bermotor yang diukur sekurang-kurangnya terdiri atas: huruf a sampai dengan huruf k. Jadi, persyaratan pada Pasal 48 ayat (3) tersebut menurut hemat kami, bersifat kumulatif, sebagaimana adanya ditunjukkan dengan frasa sekurang-kurangnya dan kata dan pada huruf j. Sehingga seluruh 11 variabel persyaratan mulai huruf a sampai dengan huruf k harus terpenuhi. Jika salah satu variabel tidak terpenuhi, maka tidak akan bisa memenuhi persyaratan dimaksud. Selain itu, (...) 18.

KETUA: ANWAR USMAN Ini, Ahli supaya dipercepat sedikit, ya.

19.

AHLI DARI PEMOHON: YOHANES EKA PRAYUDA Baik.

20.

KETUA: ANWAR USMAN Silakan.

21.

AHLI DARI PEMOHON: YOHANES EKA PRAYUDA Baik. Nah, pada kenyataannya, sebagian besar persyaratan ini tidak mungkin diterapkan pada alat berat. Misalnya alat berat yang tidak

10

memiliki kincup roda depan, ya, yang berjalan dengan rantai tadi, itu tidak bisa diukur kincup roda depannya. Kemudian dalam hal radius putar, alat berat yang tidak berpindah tempat, tentu tidak bisa diukur radius putarnya. Begitu juga halnya dengan pengujian-pengujian konstruksi, ground clearance, dan seterusnya, tidak bisa dipersamakan pengujiannya dengan alat berat dengan kendaraan bermotor. Fasilitas dan metode pengujian tersebut, tidak mungkin diterapkan pada alat berat karena tidak tersedia di mana pun di dunia ini atau karena ambang batasnya jauh melebihi kapasitas yang umumnya ada. Pengujian alat berat, umumnya dilakukan oleh dealer atau pabrikan dengan metode dan alat khusus yang tidak dipublikasikan karena beberapa alasan. Karena ini menyangkut spesifikasi, menyangkut competitiveness, menyangkut produktivitas. Berikutnya, Pasal 57 ayat (1) menyatakan bahwa alat … setiap kendaraan bermotor wajib dilengkapi dengan perlengkapan kendaraan bermotor. Ayat (3) menyatakan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlengkapan bagi kendaraan bermotor beroda empat atau lebih, sekurang-kurangnya terdiri atas a sampai dengan g. Serupa dengan pasal sebelumnya yang saya sebutkan tadi, di dalam pasal ini menyatakan sifat yang kumulatif dengan adanya kedua frasa sekurang-kurangnya dan kata dan pada huruf f. Sehingga jika salah satu tidak terpenuhi, maka tidak bisa dianggap memenuhi persyaratan perlengkapan kendaraan bermotor. Kemudian, Pasal 66. Registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor harus ... pertama kali harus memenuhi persyaratan sertifikat registrsi uji tipe dan seterusnya. Pasal 66 tersebut, registrasi dan identifikasinya hanya bisa dilakukan apabila memiliki sertifikat registrasi uji tipe berdasarkan Pasal 48 dan Pasal 57 tersebut di atas. Alat berat tidak bisa memenuhi persyaratan kendaraan bermotor dan perlengkapan kendaraan bermotor karena alasan yang saya sebutkan tadi sebelumnya. Kemudian Pasal 50 ayat (2) juga menyatakan uji tipe yang harus dilakukan, itu terdiri atas pengujian fisik untuk pemenuhan teknis dan laik jalan, sehingga karena alat berat tidak memenuhi pengujian teknis dan laik jalan, sebagaimana diterapkan dalam kendaraan bermotor ... maaf, ya ... sehingga karena alat berat tidak memenuhi pengujian teknis dan laik jalan, sebagaimana diterapkan dalam kendaraan bermotor, maka tentunya terhadap alat berat tidak bisa mendapatkan registrasi uji tipe. Berikutnya, mengenai Surat Izin Mengemudi Pasal 77, saya kira cukup jelas ini kewajiban SIM bagi pengemudi kendaraan bermotor, persoalan umum-umum. 11

Kemudian, saya lanjutkan di Pasal 80 tentang Kewajiban Surat Izin Mengemudi, di poin SIM B II untuk kendaraan alat berat, kendaraan penarik, atau kendaraan bermotor dengan menarik kereta tempelan atau gandengan perseorangan dengan bobot di atas 1.000 kg. Jadi pengemudi alat berat atau yang mengemudikan alat berat wajib mendapatkan syarat SIM B II. Pasal 81, masih tentang syarat-syarat admisitratif untuk mendapatkan SIM, syarat umur dan juga jangka waktu. Saya fokus di poin 6, ya. Selain persyaratan dimaksud pada ayat yang di atas, maka pengemudi kendaraan bermotor harus mengajukan permohonan untuk SIM B I itu harus punya SIM A lebih dulu, sekurang-kurangnya 12 bulan. Sedangkan untuk SIM B II, sekurang-kurangnya sudah 12 bulan memiliki SIM B I. Sehingga persyaratan operator alat berat harus menggunakan SIM B II akan mempersulit para pemilik alat berat untuk mendapatkan operator dengan kualifikasi tersebut. Cara operasi alat berat sangat berbeda, sehingga syarat untuk mendapatkan SIM B II tidak relevan bagi operator alat berat. Di dalam lampiran ini adalah Surat Edaran dari Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara Nomor 2036/37.04/DBT/2012. Saya akan bacakan kesimpulannya di situ, yaitu bahwa berdasarkan pertimbangan terhadap angka 1 sampai dengan angka 8 di atas, ya, semua pertimbanganpertimbangan hukum undang-undang yang tercantum di situ, maka tidak ada kewajiban untuk memiliki SIM B II bagi operator alat berat yang beroperasi di jalan pertambangan yang merupakan jalan khusus. Dengan demikian, maka operator alat berat harus menggunakan SIM khusus yang dikeluarkan oleh KTT, maksudnya adalah Kepala Teknik Tambang, atau petugas lain yang berwenang atas nama KTT sesuai dengan keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 555.K/26/MP.E/1995 Pasal 142 dan Pasal 250. Kemudian yang menyangkut mengenai modifikasi alat berat, itu setelah diterima dari pabrikan, sebagian harus dilakukan modifikasi untuk disesuaikan dengan kebutuhan kerjanya, sehingga ada perubahan yang dilakukan terhadap perlengkapan kerja atau attachment yang disesuaikan dengan syarat kerja di tiap lokasi untuk tujuan keselamatan dan produktivitas. Pasal 27 menyatakan bahwa setiap ada modifikasi dan seterusnya yang menunjukkan perubahan tipe dan tidak memenuhi kewajiban uji tipe, akan dikenakan denda dan seterusnya. Pasal 49 kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan seterusnya, wajib melakukan pengujian yang meliputi Pasal 2 uji tipe dan uji perkara ... berkala. Uji tipe sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) wajib dilakukan bagi setiap kendaraan bermotor, serta gandengan, dan tempelan, dan seterusnya yang menyebabkan perubahan tipe. 12

Contoh ilustrasi ini adalah contoh perubahan bagaimana attachment itu diubah waktu datang dengan kondisi standar, tapi kemudian karena kebutuhan operasi, dia harus punya fleksibilitas untuk diganti alat kerjanya dengan jenis yang lain. Jadi, bukan lagi untuk alat untuk menggaruk atau menggali, tetapi alat untuk memegang. Nah, terlampir itu adalah contoh bagaimana sebuah permohonan uji tipe dan juga rincian detail uji tipe serta biayanya yang perlu dilakukan kalau melakukan uji tipe terhadap sebuah truck, ya. Kajian saya berikutnya adalah dari Tujuan Undang-Undang Lalu Lintas. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 3, lalu lintas dan angkutan jalan diselenggarakan dengan tujuan terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan seterusnya. Nah, melihat dari tujuan Undang-Undang Lalu Lintas dalam pasal tersebut di atas, maka alat berat merupakan alat produksi dengan berbagai fungsi yang lebih luas dari sekadar alat angkut. Seperti disebutkan dalam frasa angkutan jalan. Jadi fungsi alat buat … alat berat beragam, mulai dari mengangkat, mengangkut, menggali, memecah, menghancurkan, melubangi, menyedot, menghisap, memindahkan, dan sebagainya material dalam berbagai jenis dan bentuk, dan dioperasikan pada jalan khusus atau terbatas, bukan hanya jalan raya, tidak sesuai dengan tujuan Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan yang diperuntukkan untuk angkutan jalan. Dari sisi ruang lingkup, Bab III Pasal 4 dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, menyatakan bahwa untuk membina dan menyelenggarakan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, tertib, selamat, tertib, dan lancar melalui kegiatan gerak pindah kendaraan, orang dan/atau barang dan seterusnya. Kegiatan yang menggunakan sarana, prasarana, fasilitas pendukung lalu lintas, dan angkutan jalan. Huruf c, kegiatan yang berkaitan dengan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan seterusnya, serta penegakan hukum lalu lintas dan angkutan jalan. Melihat dari ruang lingkup pemberlakuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 ini, maka alat berat menurut hemat kami, tidak dapat dimasukkan dalam ruang lingkup undang-undang ini karena sebagian besar di antara fungsinya, sama sekali tidak melakukan gerak pindah, ya. Jadi, ada 2 jenis, gerak yang tidak berpindah, jenis yang statis, dan jenis yang semi mobile. Serta sifat dasarnya yang tidak untuk dioperasikan sebagai angkutan jalan. Sedangkan terkait dengan registrasi dan … registrasi, akan di … saya jelaskan dalam beb … bab berikutnya. Aturan Kepabeanan. Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) telah membedakan klasifikasi Harmonized System Code (HS Code) antara alat berat yang masuk dalam kategori HS Code 84 dan kendaraan bermotor dalam HS Code 87. 13

Surat Edaran Bea Cukai Nomor SE 131 dan seterusnya menyatakan bahwa alat berat dimasukkan di dalam HS Code Nomor 84, ya. Kemudian, Bea Cukai hanya melayani pembuatan Form A untuk kendaraan bermotor berdasarkan HS Code Nomor 87. Form A tidak bisa diterbitkan untuk barang-barang dalam kategori HS Code 84 atau untuk alat berat. Jika Form A tidak dapat diterbitkan, maka BPKB dan STNK juga tidak bisa diterbitkan untuk keperluan registrasi kendaraan bermotor, sesuai amanat Undang-Undang Lalu Lintas Pasal 65. Pasal 65 dalam undang-undang, kendaraan bermotor baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) harus meliputi kegiatan registrasi, dan seterusnya, dan seterusnya. Kemudian sebagai bukti bahwa kendaraan bermotor telah diregistrasi, pemilik diberi buku BPKB, Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, nah. Ilustrasi ini adalah menyatakan HS Code Nomor 87 … HS Code 87 untuk kendaraan bermotor, ya. Yang jadi kata kunci di sini adalah batasan GVW (Gross Vehicle Weight), ya. Kemudian yang berikutnya ini HS Code untuk alat berat, ya, demikian detail dengan semua jenisnya, ya, sangat spesifik dengan tarif biaya masuk masing-masing, nah. Jadi, HS Code pada BTKI ini sudah berlaku internasional. Empat atau enam digit pertama itu mengacu pada Harmonized System yang diberikan oleh World Customs Organization, sehingga berlaku internasional. Kemudian digit ke-7 dan ke-8 mengacu kepada ASEAN Harmonized Tariff Nomenclature, sehingga berlaku di regional ASEAN. Kemudian digit yang ke-9 dan ke-10 merupakan digit Nasional Indonesia. Baik BTKI, ya, yang berlaku nasional, maupun ASEAN Harmonized Tariff Nomenclature yang regional, dan HS, sepakat membedakan klasifikasi HS Code antara alat berat dan kendaraan bermotor. Nah, ini adalah surat dari Dirjen Bea dan Cukai yang menyatakan pengecualian penerbitan Surat Keterangan Pengimporan Kendaraan Bermotor (SKPKB/Formulir A, B, dan C) untuk alat berat. Jadi, mungkin terlalu kecil di dalam … contohnya, tapi poin 6 saya bacakan bahwa berkenaan dengan hal tersebut, untuk keperluan tertib administrasi, keseragaman pelayanan, dan memberikan kepastian hukum kepada pelaku usaha, diminta kepada Saudara untuk tidak menerbitkan SKPKB, Formulir A, B, C, terhadap alat berat. Nah, ini mungkin saya bacakan butir 5 sebelumnya. SKPKB yang telah diberikan akan digunakan oleh instansi terkait dalam rangka monitoring registrasi kendaraan bermotor. Tujuan registrasi tersebut untuk menerbitkan BPKB dan STNK. Sementara alat berat bukan kategori kendaraan bermotor, sehingga hal tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, ya. 14

Berikutnya adalah rangkuman kesimpulan perbedaan alat berat dan kendaraan bermotor. Jadi, definisi adalah mesin, itu adalah definisi alat berat. Kemudian kendaraan bermotor, pada prinsipnya adalah alat angkut. Pengendalinya disebut operator, sedangkan kendaraan bermotor disebut pengemudi. Kemudian, dari cara kerja tadi sudah saya sebutkan, alat berat itu bisa statis, semi mobile, dan mobile, sedangkan kendaraan bermotor pasti mobile. Secara regulasi internasional, HS Codenya juga berbeda yang berlaku antara alat berat di HS Code 84 dan kendaraan bermotor di HS Code 87. Kemudian, Surat Izin Mengemudinya, untuk alat berat itu tidak berlaku secara internasional, tapi berlaku lokal, diterbitkan oleh otoritas setempat. Sedangkan kalau SIM untuk kendaraan bermotor, itu bisa berlaku di negara lain. Dan mengenai kewajiban uji teknis terhadap beberapa parameter uji laik jalan yang tidak bisa dipenuhi oleh alat berat, misalnya kincup roda depan bagi alat berat yang menggunakan rantai, kemudian radius putar untuk alat berat yang bekerja statis, kemudian efisiensi sistem rem utama dan rem parkir untuk alat berat yang sifatnya statis. Dari sisi perlengkapan, alat berat juga tidak memiliki perlengkapan yang dipersyaratkan di Pasal 57, seperti misalnya ban cadangan. Bahkan untuk alat-alat berat yang beroperasi dengan roda, itu tidak boleh … tidak diperbolehkan menggunakan ban cadangan karena berbagai alasan. Misalnya karena alasan tempat yang terbatas, tapi yang utama adalah karena demi keseimbangan, beban, dan keselamatan. Kemudian perlengkapan dongkrak pembuka misalnya, pada alat berat, itu memerlukan alat khusus dengan kapasitas dan ukuran yang besar untuk melakukan penggantian roda. Dan itu pun harus dilakukan di tempat workshop yang khusus oleh tim yang lebih dari seorang yang bersertifikasi karena alasan pekerjaan yang kompleks dan juga karena alasan keselamatan. Dalam hal registrasi, alat berat tidak mungkin mendapatkan Form A dari Bea dan Cukai, sehingga tidak bisa mendapatkan BPKB, STNK, dan juga plat nomor. Surat Izin Mengemudi, saya kira sudah cukup jelas tadi bahwa persyaratan SIM B II untuk bisa mendapatkannya harus dapat SIM B I dulu dan minimal 12 bulan. Kemudian SIM A-nya 12 bulan untuk mendapatkan SIM B I. Ini akan menyulitkan para pemakai untuk mendapatkan calon operator alat berat. Kesimpulan. Dari paparan di atas, menurut hemat kami, sudah cukup menjelaskan bahwa alat berat tidak bisa dimasukkan ke dalam golongan kendaraan bermotor karena memiliki berbagai perbedaan fungsi, spesifikasi, cara kerja, dan aspek kesesuaian dengan peraturan, baik di dalam negeri maupun internasional. 15

Kalau meminjam istilah taksonomi dalam penggolongan tanaman, maka (…) 22.

KETUA: ANWAR USMAN Ahli, masih banyak, ya?

23.

AHLI DARI PEMOHON: YOHANES EKA PRAYUDA Ini halaman terakhir, Pak Yang Mulia.

24.

KETUA: ANWAR USMAN Ya, silakan.

25.

AHLI DARI PEMOHON: YOHANES EKA PRAYUDA Meminjam istilah taksonomi dalam penggolongan tanaman, maka alat berat dan kendaraan merupakan ordo yang berbeda. Yaitu, alat produksi untuk alat berat dan alat angkut untuk kendaraan, dimana dalam kategori kelompok di bawahnya ada familia, keluarga, genus, dan lebih turun lagi, spesies semakin beda jauh kategorinya. Di atas ordo masing-masing, barangkali alat berat bisa dikatakan bersama-sama dengan kendaraan masih satu rumpun kelas, yaitu alat bantu buatan manusia. Dengan demikian, banyaknya perbedaan yang menyebabkan alat berat tidak bisa diatur dengan perlakuan seperti halnya kendaraan bermotor, bukan berarti alat berat tidak bisa … tidak mau diatur. Faktanya, sejak proses impor hingga operasinya di lapangan, sudah diatur oleh masing-masing instansi pemerintah yang terkait di tingkat kementerian, dalam hal ini Direktorat Jenderal, baik dari Bea Cukai, Mineral Batu Bara, Pekerjaan Umum, Perdagangan, Perindustrian, dan juga BKPM, serta mungkin dari instansi lain yang kami tidak ketahui. Demikian paparan kami, Yang Mulia. Terima kasih.

26.

KETUA: ANWAR USMAN Baik. Terima kasih. Lanjut ke Ahli Presiden, Pak Dwi Wahyono Syamhudi, silakan. Ini kalau bisa, nanti di ini ya … ini cukup panjang juga ini, sekitar 13 halaman. Ya, poin-poinnya saja, ya yang penting, kita kan nanti sudah baca. Ya, silakan.

16

27.

AHLI DARI PEMERINTAH: DWI WAHYONO SYAMHUDI Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua dan selamat siang. Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, Yang Mulia Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, dan Hadirin yang kami hormati. Sebelum kami menyampaikan penjelasan Ahli dari Presiden, izinkan kami menyampaikan 2 kasus yang terjadi, yang sangat erat kaitannya dengan kasus yang sekarang sedang diuji, yaitu alat berat. Kasus pertama terjadi di Cilincing, Pak, terjadi di Jakarta Utara, di Jalan Sungai Landak, Cilincing, Jakarta Utara. Kasusnya adalah ada sebuah forklift yang menabrak warung ketoprak dan merenggut korban seorang meninggal dunia, yang sedang beli di warung ketoprak dan juga seorang pengendara sepeda motor Honda Beat yang mental karena ketabrak sebelum menabrak warung ketoprak itu, menabrak dulu sepeda motor Beat di sana. Dari situ, kemudian kami kembali kepada permohonan maupun penjelasan yang disampaikan terdahulu, baik oleh Pemohon maupun oleh para Saksi bahwa keberadaan alat berat di jalan itu tidak untuk produksi ... tidak untuk berlalu lintas, tetapi untuk produksi. Dalam kenyataannya fakta di lapangan, ini kami ambil dari news.detik.com 6 Januari 2015, ini bisa sama-sama diakses di sana. Diduga bahwa forklift tadi remnya blong. Jadi dari kejadian ini, dapat kami laporkan kepada Bapak Yang Mulia .... Bapak-Bapak dan Ibu Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang kami hormati, yang kami muliakan bahwa betapa pentingnya kelengkapan alat berat yang dioperasikan di jalan. Dengan kejadian ini, maka pernyataan Pemohon yang alat berat di jalan tidak untuk berlalu lintas dan tidak untuk kegiatan selain produksi, itu menjadi lemah. Dengan kejadian yang kedua, Yang Mulia. Di Lampung Tengah pada tanggal 27 Januari 2015, itu jembatan Way Lempuyang di Desa Bandar Negeri, Kabupaten Lampung Tengah itu putus, mengalami putus. Jembatan itu putus disebabkan oleh alat berat, rangkaian alat berat yang terdiri tadi tractor head dan low bed trailer yang lebarnya low bed trailer itu adalah 3 meter yang mengangkut counter weight berupa besi-besi sebanyak 13 biji. Dan di situ dapat kami laporkan demikian, rangkaian alat berat itu adalah milik PT Alifindo Tama, kendaraan alat berat yang digunakan itu hanya memiliki kemampuan untuk mengangkut 45 ton, dibolehkan di jalan kelas satu. Karena dia melalui jalan Trans Sumatera Tengah yang dibolehkan hanya 45 ton. Tetapi pemilik alat berat ini, PT Alifindo Tama ini, memuati alat berat itu sebesar 100,52 ton. Jadi, dua kali jauh lebih besar dari kemampuan kendaraan alat berat itu. Kemudian secara peraturan perundang-undangan karena itu dioperasikan di jalan, dia juga melanggar Peraturan PerundangUndangan Nomor 22 Tahun 2009 di Pasal 19 yang mengatakan bahwa 17

kendaraan bermotor yang melalui jalan kelas satu itu lebarnya maksimum hanya 2.500 milimeter atau 2,5 meter dan kendaraan itu hanya boleh memiliki lebar maksimum 2.500 milimeter atau 2,5 meter. Terhadap kejadian ini, dapat kami sampaikan, maka penjelasanpenjelasan yang sebelumnya bahwa kendaraan atau alat berat itu tidak dioperasikan di jalan, itu juga bisa terhapus dengan kejadian-kejadian ini. Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, Yang Mulia Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, dan Hadirin yang kami hormati. Mohon izin kami untuk memulai keterangan ini dari pengertian alat berat, kemudian norma jalan, norma kendaraan, dan norma kendaraan bermotor yang berlaku di Indonesia. Kami mulai dari pengertian alat berat. Saya sependapat dengan pembicara yang terdahulu bahwa alat berat ini memangbelum ada definisi yang utuh. Oleh karena itu, kami juga menyitir ada tiga pengertian alat berat yang telah di-publish oleh beberapa pakar. Yang pertama adalah buku karangan Ir. Asiyanto, M.B.A., I.P.M., yang ini juga diambil sumber atau dikutip sumber ini oleh Pemohon. Di situ dikatakan bahwa alat yang sengaja diciptakan atau didesain untuk dapat melaksanakan salah satu fungsi atau kegiatan proses konstruksi yang sifatnya berat bila dikerjakan oleh tenaga manusia, seperti mengangkut. Di sini ada istilah mengangkut, kemudian mengangkat, memuat, memindah, menggali, mencampur, dan seterusnya dengan cara yang mudah, cepat, hemat, dan aman, aman di sini safety maksudnya. Kemudian definisi yang kedua, itu dikatakan bahwa heavy equipment atau alat berat itu adalah kendaraan-kendaraan (alat besar) yang memiliki bentuk-bentuk tertentu, unik, dan umumnya strukturstrukturnya terbuat dari baja logam lainnya. Definisi ketiga, juga mengatakan bahwa alat berat itu biasa juga disebut sebagai kendaraan-kendaraan yang diberikan tugas berat (heavy duty vehicles). Alat berat juga disebut heavy vehicle, kendaraankendaraan berat dan juga disebut sebagai truk-truk berat. Alat berat itu mempunyai 5 peralatan atau komponen penting. Yang pertama adalah implemen umumnya. Kemudian traksi, kemudian structure, power train, control and information. Jadi alat-alat control dan informasi. Implemen itu terpisah dari alat berat itu. Implemen itu misalnya traktor, itu mereka mengangkut cangkulnya, piringan cangkul di belakang itu berikut gagangnya itu namanya implemen. Traktor tanpa implemen itu adalah kendaraan bermotor, tetapi setelah digunakan implement, itu adalah kendaraan bermotor yang supaya bisa berfungsi untuk bekerja mencangkul, maka dia harus mengangkat alat cangkulnya atau implemennya itu di belakang. Oleh karena itu, kemudian implemen itu dapat dicopot dan dapat diganti. Pengertian mencopot dan mengganti itu bukan modifikasi, menurut hemat kami. Mencopot, mengganti itu 18

memang traktor itu disiapkan untuk menarik cangkul, untuk menarik apabila dia panen dan untuk menarik apabila dia kemudian membuat parit dan sebagainya. Jadi dengan demikian, maka implemen itu sebenarnya supaya bisa berfungsi dia harus mengangkat … harus mengangkut implemen itu. Tanpa mengangkut implemen itu, maka dia tidak akan bisa berfungsi untuk mencangkul. Nanti kami sampaikan penjelasan lebih lanjut. Kemudian traksi itu biasanya berupa ban khusus atau trek dan sebagainya. Kemudian struktur itu adalah kalau di kendaraan bermotor seperti landasan. Kemudian power train itu meliputi mesin-mesin. Yang keempat adalah power train itu meliputi mesin-mesin penggerak, transmisi, kemudi, dan rem. Kemudian alat kendali itu yang … adalah yang akan dikendalikan oleh si operator atau oleh si pengemudi alat berat itu. Alat berat itu dapat dikelompokkan menjadi dua. Pertama adalah alat berat yang bersifat stationary. Jadi bukan tetap karena kalau tetap dia tidak bergerak. Kami cenderung menggunakan istilah stationary heavy equipment, alat berat yang memang dia kerjanya itu tetap di tempat. Kemudian yang kedua adalah alat berat yang berjalan atau yang mobile heavy equipment. Kalau tadi Pembicara yang terdahulu, alat berat itu yang mobile itu dibagi dua. Yang dia pada waktu bekerja dia justru berhenti dan pada waktu … ada yang pada waktu bekerja dia harus bergerak. Beberapa contoh alat berat yang disampaikan di dalam penjelasan Pasal 47 ayat (2) huruf e bagian c. Di situ dikatakan bahwa antara lain adalah buldoser, traktor, mesin gilas, forklift … apa namanya … traktor. Berikut kami sampaikan sebenarnya beberapa contoh saja. Tadi sudah dijelaskan secara panjang-lebar oleh Pembicara yang terdahulu, kami kira tidak perlu kami sampaikan di sini. Kami lebih fokus kepada sebenarnya alat berat itu sebagai kendaraan apa bukan? Pertama, di dalam definisi Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dikatakan kendaraan adalah sarana angkut di jalan. Terdiri dari dua, kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor. Kami akan melihat alat berat pada umumnya, itu terdiri dari kendaraan yang memang dia merupakan sarana angkut. Yang diangkut apa, pertanyaannya. Yang diangkut adalah implemen atau peralatan kerja yang memang harus dibawa ke sana-ke mari supaya dia bisa berfungsi sebagai alat berat sesuai dengan rancangan khususnya. Setiap kendaraan bermotor … eh, maaf … setiap alat berat contohnya adalah traktor pertanian. Di situ di bagian belakang atau bagian depan itu diberikan tempat. Selalu dirancang diberikan satu tempat atau titik yang untuk memasang implemen atau alat kerja itu. Implemen itu dipasang di 19

tempat yang sudah dirancang khusus untuk itu, bisa dilepas, bisa dipasang sesuai kebutuhan. Dan kalau dia akan digunakan untuk mencangkul, maka yang dipasang di situ adalah implemen atau peralatan kerja yang untuk mencangkul. Tatkala traktor itu mau digunakan untuk membuat parit, maka implemen atau peralatan kerja yang dipasang pada traktor itu, pada tempat yang disediakan untuk pemasangan implemen itu adalah alat untuk membuat parit. Sehingga dengan demikian, kelihatan lebih jelas bahwa di situ ada kendaraan, ada tempat untuk mengangkut, ada barang yang diangkut. Kendaraannya adalah traktornya itu sendiri. Tempat angkutnya adalah titik-titik atau yang tempat untuk memasang peralatan kerja itu, yang diangkut adalah peralatan kerja. Setelah traktor itu mengangkut peralatan kerja ke lokasi kerja, baru dia bisa bekerja atau berfungsi sebagai alat berat, yaitu untuk mencangkul, atau membuat parit, dan sebagainya. Ini berlaku untuk umum … berlaku untuk umum, berlaku untuk buldoser juga sama. Buldoser itu ada dua bagian, bagian pertama adalah bagian yang disebut kendaraan. Karena kendaraan itu dilengkapi dengan motor penggerak yang ada di dalam kendaraan itu, maka disebut kendaraan bermotor. Karena kendaraan itu adalah alat angkut di jalan, maka di situ memang dirancang untuk dibuatkan tempat pada bagian depan, atau bagian belakang, atau bagian samping untuk menempatkan alat yang akan diangkut. Alat yang … alat yang akan diangkut itu adalah alat kerja. Dengan demikian, Yang Mulia Hakim yang kami muliakan, itu secara umum, kendaraan … eh, traktor itu adalah kendaraan bermotor. Karena dia memenuhi persyaratan sebagai kendaraan yang juga sarana angkut tadi, yang diangkut adalah implemen atau alat kerja itu sendiri, dia digunakan di jalan. Cuma jalan ada yang jalan umum, ada yang tidak umum. Kemudian, dia juga dilengkapi dengan mesin, atau alat penggerak, atau mesin penggerak yang untuk menggerakkan si kendaraan itu sendiri, sehingga dia adalah sebagai kendaraan bermotor. Dapat kami laporkan di sini bahwa alat berat itu sebenarnya ada yang mempunyai fungsi sebagai alat berat transportasi. Dapat kami laporkan di sini bahwa alat-alat berat transportasi itu antara lain dump truck. Dump truck ini … dump truck ini adalah alat berat yang juga dimiliki oleh Pemohon. Tiga perusahaan yang memohon uji materi Pasal 47 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 ini juga memiliki dump truck. Dapat kami laporkan di sini bahwa semua dump truck yang ada di Indonesia itu sudah memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, sudah disahkan, mempunyai sertifikat uji tipe dari Direktur Jenderal Perhubungan Darat, dia sudah dioperasikan di jalan, waktu mengoperasikan di jalan memiliki SIM B II, kemudian itu termasuk alat berat, dan dia dilengkapi rem, dilengkapi ban serep, dilengkapi dongkrak, dan perlengkapan-perlengkapan, atau ketentuan-ketentuan, 20

atau persyaratan-persyaratan yang diharuskan atau diwajibkan di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Jenis kendaraan … jenis alat berat yang termasuk dalam kelompok transportasi itu juga yang disebut kemudian truck mixer. Biasanya di lapangan lebih dikenal dengan beton mixer. Beton mixer itu sejak awal, itu sudah dirancang sebagai alat angkut. Jadi, kalau tadi dikatakan bahwa tidak mungkin alat berat itu untuk mengangkut, kami berpendapat bahwa pendapat tersebut adalah keliru. Karena baik dump truck, maupun mixer, atau truck mixer itu dari sejak awal dirancang, dia sudah merupakan alat angkut. Dia memang dirancang sebagai alat angkut. Mixer itu dirancang supaya dia bisa mengangkut sambil mengaduk, yang diangkut itu biasanya material-material, kemudian ditambah dengan bahan kimia yang namanya semen, itu diaduk. Dengan demikian, ditambah air dan sebagainya, sehingga sambil jalan mengangkut itu, dia mencampur, sehingga akan menjadi bahan yang memang hasil yang berbeda dengan yang itu. Tapi tujuannya adalah untuk memindahkan. Di samping … di samping untuk me … mencampur, untuk memindahkan material-material itu dari satu titik atau dari satu tempat ke tempat lain. Jadi, tidak … tidak pernah yang namanya mixer … truck mixer … mixer, itu hanya digunakan di tempat, tidak pernah. Truck mixer selalu digunakan dari ambil material, ambil semen, ambil air, dan sebagainya. Kemudian setelah itu, jalan sambil diputar. Untuk memindahkan material-material tadi supaya menjadi beton yang siap untuk digunakan di tempat tujuan. Itu adalah truck mixer. Jadi kami kurang sependapat dengan Pemohon dan juga Para Ahli yang terdahulu. Bahwa yang mengatakan bahwa alat berat itu tidak untuk transportasi. Ada alat berat yang mana yang tidak untuk transportasi? Alat berat memang sengaja dari awal diracang untuk transportasi, dia adalah alat transportasi. Dan sekarang ini, terus terang, seluruh beton mixer juga sudah memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Dia juga diuji tipe, dia juga diuji berkala, dia juga memiliki buku KIR, dia juga … pengemudinya juga punya SIM, dan sebagainya. Sekarang ini justru beton mixer yang … dan juga dump truck yang dulunya termasuk alat berat, sekarang itu di … sudah masuk ke dalam kelompok mobil barang. Sehingga alasan untuk menguji dan sebagainya itu, itu karena dia masuk kelompok mobil barang yang memang digunakan untuk mengangkut. Yang lebih khas lagi yang dapat kami laporkan di sini adalah tractor head. Tractor head itu adalah mobil penarik yang dirancang khusus untuk menarik kereta tempelan atau trailer. Tractor head itu tidak punya apa-apa, traktor itu hanya mobil yang untuk menarik dilengkapi semacam namanya five wheel. Five wheel itu adalah peralatan untuk menarik. Kalau dia jalan sendiri, namanya ya kendaraan bermotor dan dia memenuhi seluruh persyaratan dan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 sebagai kendaraan bermotor. 21

Dia yang diangkut hanya five wheel, kalau dia berjalan sendiri. Five wheel itu hanya roda kelima seperti alat penarik yang ada di atas sasis itu sendiri. Dia termasuk kendaraan bermotor dan yang digandeng itu namanya kereta tempelan atau trailer, itu yang kemudian digunakan oleh … dirancang khusus dengan landai rendah dan kemudian digunakan untuk mengangkut alat-alat berat. Rangkain tractor head atau mobil penarik dengan kereta tempelan ini adalah termasuk alat berat. Dalam praktik, rangkaian kendaraan … rangkaian mobil penarik yang termasuk kendaraan bermotor itu dan low bed trailer, itu mereka juga disahkan sebagai alat berat. Tapi dalam pengesahannya, ditetapkan di situ sebagai mobil barang. Karena memang dirancang untuk melalui jalan. Jadi dengan demikian, yang namanya rangkaian alat berat pengangkut alat berat, itu seluruhnya sudah memiliki … sudah memiliki sertifikat uji tipe, sudah memiliki sertifikat regristasi uji tipe, sudah di-KIR artinya sudah diuji berkala. Selanjutnya, izinkan kami tidak akan … yang sudah dijelaskan tidak akan kami ulangi. Kembali forklift, kita tidak bisa tutup mata bahwa di Jakarta ini saja banyak forklift yang berkeliaran seperti di Cakung, di Cilincing. Tiga hari yang lalu, kami melihat forklift jalan di Jalan Salemba malam-malam dia menggunakan lampu, tapi tidak ada seinnya. Bercampur di jalan macet dengan kendaraan yang lain. Ini juga barangkali menjadi salah satu pertimbangan Yang Mulia Ketua dan Anggota Hakim Mahkamah Konstitusi. Bahwa ternyata mereka yang dikatakan tidak pernah berbaur … tidak pernah berlalu lintas di jalan berbaur dengan kendaran umum, kita sama-sama bisa lihat kapan saja, terutama pada siang hari. Kami pulang sekitar jam 19.00 WIB itu masih melihat ada 2 forklift yang melintas di Jalan Salemba. Kemudian yang berikutnya, kami ingin sampaikan juga di sini. Kami pernah bekerja sama dengan PT PN II. Di situ salah satunya kami harus mengoperasikan traktor, traktor pertanian. Karena memang kami kerja sama untuk penanaman dan pengolahan pupuk. Di situ dapat kami laporkan di sini. Bahwa traktor pertanian milik PT PN II itu setiap hari, hampir setiap hari itu digunakan berpindah dari lokasi kebun yang satu ke kebun yang lain, itu melalui perkampungan, setiap hari. Karena PT PN II adalah berada di relatif di tengah kota dan ternyata perpindahan itu harus melalui kampung-kampung penduduk dan dia tidak diangkut dengan menggunakan semi trailer dan tractor head, dia dijalankan melalui jalan umum. Kemudian menuju ke lokasi kebun yang lain, itu terjadi setiap hari. Jadi, kami juga kurang sependapat kalau alat berat itu tidak boleh atau tidak pernah berjalan di jalan umum, selain untuk kegiatan produksi, di situ tidak melakukan produksi, di situ juga mengangkut implemennya, cangkulnya, dan sebagainya diangkut di situ, dan dia berpindah dari lokasi yang satu ke lokasi yang lain.

22

Kemudian yang dapat kami laporkan di sini juga bahwa mohon dibedakan secara jelas antara penggantian implemen dengan modifikasi. Tadi dikatakan bahwa traktor itu, alat berat itu sering dimodifikasi. Tampaknya pengertian modifikasi itu adalah penggantian implemen atau penggantian alat kerja, kalau saya tangkap dari penjelasan itu. Kalau itu penggantian alat kerja yang memang sudah disiapkan atau sudah dirancang secara khusus untuk traktor yang bersangkutan, maka di situ namanya bukan modifikasi, tetapi adalah penggantian alat kerja. Dia mempunyai banyak alat kerja yang siap ditarik atau siap digunakan dengan menggunakan traktor itu. Jadi berarti kalau memang dia dipasang yang memang dirancang untuk traktor itu, maka dia bukan modifikasi, dia adalah penggantian alat kerja. Alat kerja yang tidak dirancang untuk traktor yang bersangkutan, dia tidak pernah bisa dipasang di situ karena titik-titiknya lain, mur bautnya lain, ukurannya lain, semua lain. Jadi implemen atau alat kerja yang tidak dirancang untuk traktor itu, dia tidak akan pernah bisa untuk dipasang di situ, kecuali dimodifikasi tadi. Nah, ini baru modifikasi. Yang semula misalnya jarak bautnya adalah 30cm, 30cm, 30cm. Yang lain misalnya 35cm, maka dia harus dimodifikasi menjadi 30cm ... 35cm, itu baru yang disebut modifikasi. Tapi yang dimaksudkan modifikasi tadi, itu sebenarnya bukan modifikasi, dia adalah penggantian implemen yang memang sudah dirancang untuk traktor itu. Jadi dengan demikian, kami berkesimpulan bahwa alat berat itu memenuhi syarat sebagai dan merupakan kendaraan bermotor. Jadi kami ulangi sekali lagi bahwa alat berat itu adalah kendaraan bermotor. Kami juga ingin menyampaikan bahwa pengertian jalan khusus yang dimaksud oleh SE ... Kementerian ESDM dengan jalan khusus yang dimaksud dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 itu berbeda sangat jauh. Dapat kami laporkan di sini bahwa kendaraan khusus menurut ESDM adalah kendaraan yang tidak dilalui lalu lintas umum. Itu menurut Surat Edaran ESDM. Sedangkan kendaraan khusus menurut UndangUndang Nomor 22 Tahun 2009 adalah jalan yang memiliki kelas khusus, itu disebut jalan khusus. Yang memiliki kelas khusus, itu yang memiliki JBB lebih dari 10 tahun boleh dilewati oleh kendaraan bermotor yang lebih dari 2,5 meter, itu adalah jalan khusus. Nah, jalan kelas khusus menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, itu belum ada di Indonesia atau belum dibuat oleh Pemerintah. Oleh karena itu, kami hanya ingin menyampaikan ... menggarisbawahi di sini bahwa membandingkan antara aturan kementerian lain dengan aturan yang tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, mohon agak jeli karena bisa menggunakan nomenklatur yang sama, tapi pengertiannya bisa berbeda. Perbedaannya jauh sekali. Yang satu jalan khusus adalah jalan di pertambangan, di ... 23

yang tidak berbaur dengan lalu lintas umum. Yang satu jalan khusus itu memang jalan untuk transportasi yang dirancang khusus memiliki kelas khusus, dengan JBB khusus, dengan kendaraan bermotor yang boleh lewat di situ juga lebih dari yang biasanya, yang ditetapkan sebelumnya. Dengan demikian, maka kami ingin menyampaikan di sini bahwa dari definisi-definisi dan juga dari pengertian-pengertian tadi, dari norma jalan, kalau jalan kita lihat di Undang-Undang Nomor 22 dan juga Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 sama. Kemudian, kendaraan bermotor juga sama. Dengan demikian, dapat kami laporkan bahwa Pasal 47 ayat (2) huruf e bagian c karena dia juga menjelaskan kendaraan berat yang termasuk dalam … atau alat berat yang termasuk dalam kendaraan bermotor, maka kami berpendapat bahwa apa yang dijelaskan oleh Pasal 47 ayat (2) huruf e bagian c, itu tidak memunculkan norma baru karena dia juga menjelaskan kendaraan … alat berat yang termasuk dalam kelompok kendaraan bermotor. Dengan dia tidak termasuk norma baru, tentu kekhususankekhususan dari pada alat berat, itu juga harus diperhatikan oleh undang-undang ini. Kekhususan-kekhususan itu antara lain, alat berat biasanya bisa memasang implemen di bagian depan dan di bagian belakang. Jadi, dia bisa memasang alat untuk mengangkut peralatan kerja itu di bagian depan dan bagian belakang alat berat, contohnya traktor. Yang … yang loader backhoe … backhoe loader, itu kendaraan … alat berat yang dipasang implemen backhoe dan implemen untuk loader pada satu traktor … pada satu traktor pada satu alat. Dengan demikian, dia tidak mungkin diberi bumper di depan dan di belakang. Karena dia enggak mungkin diberi bumper belakang dan … depan dan belakang, maka kalau backhoe loader itu kemudian akan dioperasikan di jalan, dia harus diperlakukan khusus oleh undangundang ini. Perlakuannya gimana? Barangkali tidak harus memenuhi ketentuan bumper. Kemudian karena traktor itu umumnya perjalanan … perjalanan atau bergeraknya si traktor dari tempat satu ke tempat lain itu tidak terlalu jauh, barangkali undang-undang perlu mengecualikan oke, untuk traktor itu tidak … tidak perlu dengan memiliki ban cadangan barangkali. Dan masih ada lagi … masih ada lagi yang lain yang sifatnya adalah khusus. Karena … contoh lagi … karena misalnya trailer untuk mengangkut ekskavator itu yang lebarnya 3 meter itu tidak mungkin menggunakan low bed trailer yang lebarnya kurangnya dari 3 meter, maka harus ada pengecualian di dalam pengaturan dalam UndangUndang Nomor 22 itu. Pengecualian itu biasa, misalnya gini, kendaraan bermotor roda empat … kendaraan bermotor harus memiliki persneling mundur kecuali sepeda motor. Kendaraan bermotor … pengemudi kendaraan bermotor harus menggunakan seatbelt, kecuali sepeda motor. 24

Jadi, pengecualian-pengecualian itu sudah … sudah umum di dalam dalam pengaturan. Begitu juga dalam kendaraan bermotor alat berat yang termasuk dalam kendaraan bermotor ini, itu juga perlu ada pengecualianpengecualian yang perlu diatur kembali melalui undang-undang atau melalui peraturan pelaksanaannya melalui PP atau melalui Peraturan Menteri Perhubungan yang mengatur khusus mengenai kendaraan khusus ini. Selanjutnya, izinkan kami untuk menyampaikan kesimpulan. 1. Kasus alat berat dalam bentuk forklift yang menabrak warung ketoprak di Jalan Sungai Landak, Cilincing, Jakarta Utara pada tanggal 5 Januari 2015, sekitar pukul 20.00 malam yang telah mengakibatkan korban satu orang pembeli ketoprak meninggal dan satu orang pengemudi sepeda motor Honda Beat mental, mohon kiranya kasus ini sebagai preseden bahwa keberadaan alat berat di jalan tidak selalu dalam rangka kegiatan produksi. Hal ini bertentangan dengan pernyataan Pemohon yang tertulis dalam surat permohonan Pemohon tertanggal 4 Februari 2015 di halaman 15 angka 6 yang antara lain berbunyi, “Keberadaan alat berat di jalanan adalah dalam rangka kegiatan produksi.” 2. Kasus alat berat milik PT Alifindo Tama yang digunakan di Jalan Lintas Tengah Sumatera dan telah mengakibatkan jembatan Way Lempuyang, Desa Bandar Negeri, Kabupaten Lampung Tengah merupakan preseden yang perlu memperoleh perhatian tentang betapa penting dan sangat diperlukan pengaturan yang jelas dan tegas terkait dengan penggunaan alat berat di jalan. 3. Alat berat atau heavy equipment dikelompokkan menjadi dua bagian .. menjadi dua, yaitu alat berat berjalan atau mobile heavy equipment dan yang kedua adalah alat berat yang tidak berjalan, itu kami sebut sebagai stationary heavy equipment. 4. Alat berat yang termasuk dalam kelompok alat berat berjalan atau mobile heavy equipment memenuhi syarat sebagai dan merupakan kendaraan bermotor, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 5. Pasal 47 ayat (2) mengatur tentang kendaraan khusus yang merupakan kendaraan bermotor. Oleh karena itu karena penjelasannya hanya dalam ruang lingkup kendaraan bermotor. 6. Penjelasan Pasal 47 ayat (2) huruf e bagian c hanya berlaku untuk alat berat yang memenuhi syarat sebagai dan merupakan kendaraan bermotor. Jadi tidak berlaku untuk alat berat yang tidak termasuk dalam kategori kendaran bermotor. 7. Penjelasan Pasal 47 ayat (2) huruf e bagian c menjelaskan tentang kendaraan khusus, sebagaimana diatur dalam badan pasal. Dan karena yang dijelaskan adalah badan pasal, yaitu kendaraan khusus 25

adalah kendaraan bermotor yang … dan seterusnya dan ternyata alat berat yang dimaksudkan oleh pasal ini adalah alat berat yang termasuk dalam kelompok kendaraan bermotor, maka kami berpendapat bahwa tidak memuat norma baru karena yang berlaku itu hanya mobile heavy equipment. 8. Kekhususan alat berat, yang bersifat berjalan atau mobile heavy equipment menuntut perlakuan khusus. Perlakuan khusus itu antara lain adalah tadi, kemungkinan untuk membawa ban serep, kemungkinan untuk bumper, dan sebagainya. Itu perlu ada pengaturan khusus dan pengujian, baik pengujian berkala maupun pengujian tipe, itu hanya berlaku untuk alat berat yang termasuk dalam kelompok kendaran bermotor yang akan dioperasikan dan dioperasikan di jalan. Jadi tidak berlaku untuk alat berat, seharusnya tidak berlaku untuk alat berat ya, tidak ... tidak akan dioperasikan dan juga tidak dioperasikan di jalan. 9. Dan sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (1), pengujian kendaraan bermotor ... pengujian berkala kendaraan bermotor itu baru diwajibkan untuk mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang dioperasikan di jalan, sehingga kendaraan khusus ini tidak ... belum termasuk yang diwajibkan untuk uji berkala, tetapi kendaraan khusus yang akan digunakan di jalan itu harus memenuhi uji tipe. Kecuali yang mungkin kami tambahkan penjelasan bahwa yang sekarang sudah ditetapkan seperti dump truck, seperti rangkaian mobil penarik dengan semi trailer yang mengangkut alat berat yang dia sudah ditetapkan sebagai mobil barang, tentu dia harus memenuhi semua itu. Demikian. 28.

KETUA: ANWAR USMAN Ahli ya, ya silakan ya. Cukup, ya?

29.

AHLI DARI PEMERINTAH: DWI WAHYONO SYAMHUDI Mohon maaf, cukup, Pak.

30.

KETUA: ANWAR USMAN Ya.

31.

AHLI DARI PEMERINTAH: DWI WAHYONO SYAMHUDI Demikian, Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, Yang Mulia Anggota Mahkamah Konstitusi, dan Hadirin yang kami

26

hormati, demikian keterangan Wassalamualaikum wr. wb. 32.

dari

kami

semoga

bermanfaat.

KETUA: ANWAR USMAN Ya, terima kasih. Jadi, waktu yang digunakan oleh dua Ahli ini ya cukup panjang, sehingga kita masih ada sisa waktu 10 menit. Kalau ada pertanyaan atau pendalaman, ya mohon dirangkum sedemikian rupa. Sekaligus (...)

33.

KUASA HUKUM PEMOHON: ALI NURDIN Baik.

34.

KETUA: ANWAR USMAN Untuk Pemohon ... apa … Ahli, baik Pemohon maupun dari Presiden. Silakan.

35.

KUASA HUKUM PEMOHON: ALI NURDIN Terima kasih, Majelis Hakim Yang Mulia. Pertanyaan kami ajukan kepada Ahli Bapak Dwi Wahyono Syamhudi. Terkait dengan deskripsi Ahli tadi mengenai adanya forklift yang melalui di jalan. Apakah forklift boleh berada di jalan atau tidak sesungguhnya, Pak? Karena dalam pemahaman kami, forklift dan alat berat tidak boleh dijalan, sehingga ketika dia di jalan, itu merupakan pelanggaran. Dan itu merupakan pelaksanaan daripada undang-undang, bukan persoalan norma. Bagaimana tanggapan Ahli terhadap ini? Yang kedua, dalam kaitannya dengan kasus low bed trailer tadi, apakah yang dipersalahkan itu adalah alat beratnya yang diangkutnya atau low bed trailer-nya yang memang sudah diatur sebagai suatu kendaraan dan diakui pula oleh semua pihak termasuk kami bahwa itu merupakan kendaraan? Dan dalam Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan pun sudah diatur sesungguhnya tentang alat angkutan dan angkutan khusus terkait dengan alat berat, di mana di situ disebutkan untuk pengangkatan alat berat itu harus ada rekomendasi, harus ada izin, bahkan harus ada pengawalan dari pihak kepolisian. Sehingga kalau ada kejadian melewati batasnya, itu bukan alat beratnya yang dipersoalkan ... yang dipersalahkan, tapi memang ada pelanggaran di situ, yang memang dilakukan oleh si pelakunya, tapi kesalahannya bukan pada alat beratnya. Yang ketiga, kaitannya dengan pendapat Bapak yang kami baca di sini bahwa alat berat yang termasuk kendaraan bermotor menurut Bapak itu adalah alat berat yang sifatnya mobile, begitu kan, Pak? 27

Apakah berarti alat berat yang tidak (suara tidak terdengar jelas) yang statis, tidak termasuk kendaraan bermotor, begitu maksud Bapak, ya? Sementara di dalam Penjelasan Pasal 47 itu menyatakan bahwa kendaraan khusus itu meliputi alat berat, antara lain. Sehingga dari penjelasan ini, itu mencakup seluruh alat berat, sebagaimana dijelaskan oleh Ahli sebelumnya, alat berat itu ada yang statis, semi statis, maupun mobile. Dan alat berat itu juga meliputi banyak hal. Nah, apakah tepat menurut Bapak Penjelasan Pasal 47 tersebut menyatakan alat berat saja, baru di belakangnya antara lain. Sudah di atasnya antara lain, kendaraan khusus antara lain a, b, c. C, alat berat, antara lain lagi. Inilah yang menimbulkan ketidakpastian hukum bagi kami. Bagaimana tanggapan Bapak terhadap hal ini? 36.

KETUA: ANWAR USMAN Sudah?

37.

KUASA HUKUM PEMOHON: ALI NURDIN Ada tambahan, silakan.

38.

KETUA: ANWAR USMAN Ya, biar bagi-bagi.

39.

KUASA HUKUM PEMOHON: RASYID ALAM PERKASA NASUTION Pak Ahli ya, saya mau menanyakan mengenai (...)

40.

KETUA: ANWAR USMAN Nanti dicatat dulu, ya, biar pertanyaan dari Pemerintah juga, mungkin juga dari Pihak Terkait, termasuk dari Yang Mulia Para Hakim Konstitusi. Silakan.

41.

KUASA HUKUM PEMOHON: RASYID ALAM PERKASA NASUTION Saya juga mau menanyakan mengenai pengertian-pengertian atau definisi jalan yang dimaksud oleh Ahli bahwa ada mengenai kendaraan bermotor itu yang berjalan di ... yang dioperasikan di jalan. Apakah hanya jalan yang ... hanya jalan yang berlaku hanya untuk apa ... lalu lintas umum itu? Sementara kalau kami melihat di undang-undang … apa ... pengertian jalan di undang-undang ini adalah pengertiannya luas sekali, gitu. 28

Demikian tambahan saya. Terima kasih. 42.

KETUA: ANWAR USMAN Baik, dari Pemerintah, ada pertanyaan untuk kedua Ahli? Cukup? Ya, baik. Dari Pihak Terkait Kepolisian, cukup? Ada, silakan.

43.

PIHAK TERKAIT: AGUNG MAKBUL Baik, terima kasih, Yang Mulia. Dari Pihak Terkait akan menanyakan kepada Ahli dari Dwi, dari Pemerintah, yaitu tentang masalah kendaraan-kendaraan yang dirancang khusus, ya. Seperti heavy equipment itu, itu tentunya dalam hal kendaraan yang dirancang khusus yang tadi di Pak ... dijelaskan oleh Saudara Dwi bahwa untuk kendaraankendaraan tersebut tentunya juga adalah merupakan salah satu daripada kendaraan atau alat berat. Nah, di situ juga bagaimana yang dimaksudkan atau yang disebutkan untuk memperjelas kepada kita bahwa yang dimaksud dengan heavy equipment itu merupakan juga salah satu daripada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan. Mohon dijelaskan karena tadi tidak begitu banyak penjelasannya kepada kita. Terima kasih.

44.

KETUA: ANWAR USMAN Cukup, ya? Selanjutnya dari Yang Mulia. Oh, masih ada? Oh, silakan.

45.

PIHAK TERKAIT: M. TASLIM CHAIRUDDIN Terima kasih. Yang Terhormat Ketua Majelis MK. Kami izin bertanya kepada Saksi Ahli dari Pemohon. Yang pertama, kami sampaikan bahwa dump truck tadi dijelaskan bahwa dump truck itu adalah masuk dalam kategori alat berat. Nah, pada kenyataannya, sekarang ini dump truckt itu sudah didaftarkan di registrasi masuk dalam regulasi Pasal 64. Nah, kalau nanti frasa itu digugurkan, bagaimana pemberlakuannya? Itu yang pertama, pendapat Saudara Ahli. Yang kedua, tadi Saudara mengatakan bahwa alat berat belum diatur di Indonesia sepengetahuan Saudara. Nah, sekarang sudah diatur di dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 8. Yang tidak termasuk dalam kategorikan alat kendaraan bermotor itu hanya kereta api saja. Sisanya dari itu, yang namanya kendaraan digerakkan oleh alat dan mekanik dan mesinnya masuk di dalamnya, kan sudah diatur. Ini Negara Indonesia, bukan luar negeri. Jadi kita ikuti aturan yang di 29

Indonesia. Indonesia adalah negara berdaulat yang boleh mengatur. Nah, bagaimana pendapat Saudara? Yang ketiga, kalau terjadi kecelakaan, siapa yang menangani? Ya, kan? Yang menangani siapa? Ini coba saya minta pendapat Saudara. Yang keempat … apa … sesungguhnya ke mana sih sebenarnya di bawah ini karena Saudara adalah dari bagian … dari Pihak Pemohon ini barangkali, arahnya ke mana mau dibawa gugatan ini? Apakah sematamata ingin membedakan bahwa kendaraan … apa … alat berat itu juga merupakan … bukan merupakan bagian dari kendaraan bermotor atau ke mana? Karena pada dasarnya, sampai dengan saat ini sepengetahuan kami, dari regulator uji tipe belum melaksanakan uji tipe terhadap kendaraan … terhadap alat berat yang Saudara sampaikan. Yang kedua, kami sendiri sebagai regulator menyelenggarakan registrasi dan tipikasi ranmor belum menyelenggarakan. Nah, sepengetahuan kami juga bahwa Pihak Pemohon dengan yang berbeda, pernah menggugat menyangkut masalah pajak, apakah ini terkait dengan masalah pajaknya atau hanya semata-mata menyangkut frasanya saja? Nah, ini kami perlu menanyatakan kenapa? Kami memang bukan regulator terkait dengan pihak pajak, tetapi kami terkait di dalamnya di dalam regulasi Samsat. Menurut pengetahuan kami dan sepamahaman kami, memang pihak di (suara tidak terdengar jelas) dalam hal ini sangat kesulitan dalam membuat ... apa ... dalam menarik pajak alat berat ini. Nah, ini perlu ditertibkan melalui registrasi identifikasi. Nah, ini supaya jelas untuk Pemerintah. Nah, saya mau bertanya, pertanyaan saya, arahnya ke mana? Apakah semata-mata tidak menginginkan alat berat ini masuk dalam frasa kendaraan bermotor atau ada tujuan-tujuan lain? Terima kasih. 46.

KETUA: ANWAR USMAN Baik, terima kasih. Dari meja Hakim, Yang Mulia Ibu Maria.

47.

HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI Ya, terima kasih, Pak Ketua. Sebetulnya saya sudah diterwakili tadi dengan pertanyaan tadi. Tapi saya menarik sekali bahwa dengan perkara ini, saya melihat berbagai macam hal yang saya tidak pernah memperhatikannya dan tidak pernah melihat, hanya kadang-kadang saya melihat ini ada kendaraan-kendaraan seperti ini atau alat berat yang seperti ini, tapi apa ... apa gunanya? Begitu ya, Saudara-Saudara. Jadi, saya melihat pada dua Ahli ini, sebetulnya hampir sama, tapi ada perbedaannya, begitu. Permasalahannya adalah mengenai masalah mengangkut misalnya. Yang satu mengatakan mengangkut itu mengangkut orang atau mengangkut barang, begitu ya. Kemudian, 30

bagaimana itu transportasi ... itu transportasi untuk orang atau alat dan ada hal-hal di mana mungkin dengan ... apa ... dengan cara berbeda mengemukakan, misalnya modifikasi alat kerja, tapi yang satu mengatakan penggantian implemen, gitu. Saya lihat dari dua Ahli ini saya melihat bahwa sebetulnya dua Ahli ini juga benar juga, begitu. Cuma permasalahannya adalah apakah ini sesuai dengan apa yang diatur di dalam undang-undang ini, begitu? Sehingga kalau kita melihat dalam Pasal 1 angka 7. “Kendaraan adalah suatu sarana angkutan di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.” Permasalahannya adalah angkutan di jalan itu di jalan yang seperti apa dan yang diangkut itu seperti apa? Jadi, kalau saya melihat di sini, sebetulnya pertanyaan-pertanyaan itu sudah seperti diajukan oleh Pemohon dan juga Pihak Terkait, ya. Memang ada permasalahan yang lain, misalnya kalau tadi kemudian berdasarkan pemasukan daerah, anggaran pemasukan daerah, ini mesti dipajaki atau enggak itu kan? Nah, untuk ini memang saya rasa kedua Ahli ini cukup menarik untuk dipersandingkan dan dilihat dari ahli-ahli yang lain untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dan permohonan dari Pemohon. Saya rasa terima kasih dan mungkin ini tidak perlu ditanggapi, tapi dari pemaparan yang ini saya melihat bahwa ada sesuatu yang memang perlu dipikirkan dalam undang-undang ini. Terima kasih, Pak Ketua. 48.

KETUA: ANWAR USMAN Ya, terima kasih. Selanjutnya, Yang Mulia Pak Suhartoyo.

49.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Terima kasih, Yang Mulia. Saya ingin penegasan dari Ahli Pemerintah, Bapak dari Pemerintah, ya? Mengenai pemaknaan apa yang dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf c itu bahwa alat berat antara lain buldoser, traktor, mesin gilas (stoomwaltz), forklift, loader, ekskavator, dan crane. Saya perlu penegasan. Karena apa? Jangan nanti ada ketidakkonsistenan antara keterangan Bapak dengan dari DPR dan dari Presiden. Apakah alat berat yang dimaksudkan dalam Pasal 47 ayat (2) huruf c itu, itu termasuk kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan ataukah tidak? Karena implikasinya sangat … sangat, penting ini, Saudara Ahli. Karena tentunya nanti ada persyaratan-persyaratan teknis dan laik jalan di situ. Kalau kemudian tadi Saudara Ahli menganalogkan dengan kejadian-kejadian ada forklift menabrak orang, kemudian ada ... apa ... yang memutuskan jembatan di Lampung Tengah, itu memang kemudian tidak ... tidak simetris kalau kemudian itu bisa ditarik kesimpulan bahwa 31

ini lho, menggeneralisir harus ada persyaratan-persyaratan laik jalan, malah itu bisa dibawa ke ranah pidana umum kalau memang ini bukan untuk jalan, untuk operasi di jalan, tapi dipakai untuk di jalan. Pak Polisi pun juga enggak bisa menindak kalau konteksnya pelanggaran lalu lintas, kan begitu? Di situ justru ada tindak pidana umum, lho. Makanya ada implikasi yang sangat penting. Untuk itu, Mahkamah perlu penjelasan yang tegas dari Ahli, apakah Pasal 47 ayat (2) huruf c yang dimaksud itu kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan apa bukan? Itu, mohon ketegasan. Karena setelah saya baca-baca keterangan Pemerintah dan DPR, ada yang berbeda, Pak. Terima kasih. 50.

KETUA: ANWAR USMAN Ya, baik. Nanti untuk kedua Ahli, kiranya bisa memberikan jawaban yang … ya, singkat, tapi padat dan jelas, ya. Yang pertama Saksi … Ahli Presiden dulu, Pak Dwi Wahyono, silakan.

51.

AHLI DARI PEMERINTAH: DWI WAHYONO SYAMHUDI Terima kasih, Yang Mulia. Izinkan kami menjawab dari penanya dari Pemohon. Pertama adalah forklift boleh di jalan atau tidak? Sebenarnya di dalam undang-undang dikatakan bahwa kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan sebagainya yang akan dioperasikan di jalan, itu harus diuji dan harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang. Justru datangnya mau dioperasikan di jalan apa tidak, itu adalah importir, pembuat, dan sebagainya. Jadi misalnya forklift itu tidak direncanakan untuk jalan … di jalan, dalam pengertian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, maka dia tidak terkena aturan ini. Tetapi kalau memang ternyata mau dioperasikan di jalan atau dijalankan di jalan, maka terkena aturan ini. Barangkali karena kami bukan Ahli Hukum, itu apakah kalau ada kasus yang nabrak-nabrak … nabrak warung ketoprak itu, kemudian masuk pidana umum apa tidak? Tetapi yang pasti menurut UndangUndang Nomor 22 Tahun 2009 bahwa semua kendaraan bermotor, kereta gendengan, dan sebagainya yang akan dioperasikan, itu wajib diuji, dan dioperasikan itu wajib diuji. Uji itu dalam rangka permohonan persyaratan. Jadi, kalau forklift memang dirancang tidak untuk dioperasikan di jalan, itu tidak wajib diuji. Kemudian, low bed trailer yang dioperasikan di Lampung … yang memutuskan jembatan di Lampung Tengah, Pak, itu tanpa rekomendasi, tanpa izin. Jadi kejadiannya berjalan begitu, memang dikawal oleh 32

seorang anggota Polri, tapi kami tidak mendapat … tidak mencari tahu kelanjutan daripada kasus ini, kami tidak mencari tahu. Kesalahannya bukan di alat berat, sebenarnya trailer-nya itu mempunyai dimensi 3 meter atau 3.000 milimeter. Jadi, kalau trailer itu dioperasikan di jalan tanpa izin, tanpa rekomendasi, itu salah. Kemudian, rangkaian tractor head atau mobil penarik dengan trailer itu, jumlah berat yang diizinkan … yang diizinkan total berat kendaraan berikut muatannya itu hanya 45 ton, tetapi dimuati 100,52 ton. Jadi, salah dalam memilih low bed trailer-nya, Pak. Harusnya dia menggunakan multi-axle atau sumbu banyak, tetapi dia hanya menggunakan yang tandem axle atau sumbu dua. Sehingga, kemampuannya tidak akan mampu. Dan satu lagi yang boleh kami tambahkan di sini. Bahwa kalau rangkaian kendaraan bermotor yang memuat angkutan berat, itu yang dilihat bukan hanya MST (Muatan Sumbu Terberat) yang boleh (suara tidak terdengar jelas) yang boleh dilalui, tetapi juga total berat. Biasanya kalau itu pakai izin Kementerian PU yang bertanggung jawab di bidang jalan, itu selalu mengatakan tidak bisa lewat situ kalau tidak diperkuat dengan ini, dengan itu, dan sebagainya. Tetapi kalau … karena ini tidak membawa izin, atau tidak mangantongi izin, dan tidak mengantongi rekomendasi, maka dia tidak akan mendapatkan guiding dari Kementerian PU, dia harus memperkuat jembatannya begini, harus begitu, dan sebagainya. Akhirnya, tiba-tiba putus, itu yang terjadi, Pak. Jadi, kesalahan sebenarnya juga ada di alat itu sendiri karena alatnya harusnya hanya muat 45 ton kendaraannya itu, dimuati 100,5 ton. 52.

KUASA HUKUM PEMOHON: ALI NURDIN Majelis, boleh kami pertajam pertanyaannya terkait ini? Ya, baik. Kebetulan yang kami maksud memang yang mengangkut alat berat itu kan kendaraan dan kami akui low bed itu kendaraan, bukan alat berat. Masalah penerapan itu penerapan hukum, bukan norma. Terima kasih, Majelis.

53.

AHLI DARI PEMERINTAH: DWI WAHYONO SYAMHUDI Kemudian yang ketiga, alat berat yang tidak mobile, itu apakah bukan … apakah bukan alat berat? Atau bukan kendaraan bermotor? Begitu kalau enggak salah pertanyaannya. Jadi di sini kami dapat jelaskan begini, Pasal 47 itu sebenarnya adalah menjelaskan tentang kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor terdiri dari sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus, mobil barang, dan kendaraan khusus. Kami melihat bahwa pasal itu pasal ngomong tentang kendaraan bermotor. Oleh karena itu, penjelasannya menurut 33

pendapat kami, penjelasannya hanya dalam ruang lingkup kendaraan bermotor. Alat berat yang tidak termasuk dalam ruang lingkup kendaraan bermotor, dia tidak termasuk yang disebut dalam penjelasan pasal itu. Menurut pendapat kami demikian, Pak. Kemudian, penanya dari Pemohon II, pengertian jalan. Pengertian jalan adalah pengertian jalan, sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Nomor 22 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004, Pak. Jadi, jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum, pengertian jalan itu. Jadi, saya rasa tidak ada yang berbeda karena itu sudah norma, norma yang diatur dalam undang-undang, 2 undangundang kebetulan mengatur yang sama. Kemudian, penanya yang ketiga dari Pihak Terkait, dari Pihak Polri tentang kendaraan-kendaraan yang dirancang khusus. Dapat kami jelaskan di sini bahwa memang alat berat ini adalah kendaraan yang dirancang secara khusus. Contohnya tadi, dia menggunakan ban, dia punya mesin … dia digerakkan oleh motor penggerak, dia memiliki ban, memiliki rem, mempunyai lampu-lampu, mempunyai steering system, dia termasuk kendaraan bermotor. Dia dirancang khusus hanya untuk mengangkut implemen dan tempat untuk mengangkutnya sudah dirancang khusus juga di situ, Pak. Jadi, di situ biasanya ada beberapa baut yang ada di situ, implemen itu dimasukkan di situ, kemudian disekrup. Kalau mau diganti, ya diganti dengan implemen lain. Dan memang itu dirancang secara khusus untuk itu. Karena itu dirancang untuk khusus … jadi, dirancang secara khusus untuk keperluan tertentu, maka dia termasuk kendaraan bermotor yang dirancang untuk khusus, makanya disebut dengan kendaraan khusus. Begitu, Pak. Jadi, memang dirancang untuk khusus. Bisa juga ada alat berat yang dirancang khusus hanya untuk satu implemen. Seperti, traktor untuk mencangkul, itu hanya dipasang khusus tempat untuk mengangkut implemennya itu hanya satu tempat, satu titik di belakang. Tapi ada yang namanya backhoe loader, itu tempat untuk mengangkut barangnya atau alatnya, itu ada 2 tempat, depan dan belakang. Salah satu misalnya, backhoe, misalnya depan itu backhoe, yang belakang itu adalah loader. Dia memang dirancang khusus untuk 2 … mengangkut 2 implemen. Begitu maksudnya, Pak. Oleh karena itu, kemudian di dalam pengelompokan kendaraan bermotor itu ada kendaraan khusus, memang kendaraan yang dirancang untuk khusus. Dan yang kami tahu pada saat kami bekerja sama dengan PT PN II di Sumatera Utara atau di Medan, itu memang kendaraan khusus seperti backhoe loader, seperti traktor pertanian, itu mengangkut implemen semua itu jalan lewat kampung tiap hari, tiap hari. Jadi, bisa … bisa sewaktu-waktu bisa dilihat ke sana. Itu, Pak. Oleh karena itu, maka dia dirancang untuk khusus, untuk kepentingan tertentu. Itu adalah alat berat.

34

Kemudian, dari Yang Mulia Bapak Hakim Suhartoyo. Pasal 47 apakah alat berat itu termasuk yang dioperasikan di jalan atau tidak? Kami mohon izin untuk menjelaskan bahwa yang dimaksud alat berat di Penjelasan Pasal 47 ayat (2) huruf e bagian c, itu adalah yang termasuk dalam kelompok kendaraan bermotor yang akan dioperasikan di jalan dan/atau dioperasikan di jalan. Begitu, Pak, yang dapat kami (…) 54.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Bagaimana, Pak, penjelasannya?

55.

AHLI DARI PEMERINTAH: DWI WAHYONO SYAMHUDI Ya?

56.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Coba, mohon diulangi.

57.

AHLI DARI PEMERINTAH: DWI WAHYONO SYAMHUDI Yang diatur dalam Penjelasan Pasal 47 ayat (2) huruf e bagian c adalah kendaraan … alat berat itu adalah kendaraan bermotor yang akan dioperasikan di jalan atau yang dioperasikan di jalan.

58.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Ya, tapi kalau jenisnya yang saya sebutkan tadi, alat berat buldoser, kemudian traktor, mesin gilas, forklift, loader, ekskavator, dan crane, apakah itu termasuk di dalamnya yang merupakan juga yang dioperasikan di jalan? Itu penegasan yang ingin kami peroleh, Bapak.

59.

AHLI DARI PEMERINTAH: DWI WAHYONO SYAMHUDI Kami boleh menyampaikan fakta lapangan, Pak, ya yang kami … kami (…)

60.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Jawab saja, Pak, termasuk apa tidak? Bapak terlalu teknis dan terlalu teori. Jadi, kami kadang-kadang terbawa pengertian yang sangat malah abu-abu. Bapak tegaskan saja termasuk apa bukan yang dioperasikan di jalan?

35

61.

AHLI DARI PEMERINTAH: DWI WAHYONO SYAMHUDI Termasuk yang dioperasikan di jalan kalau … kalau si Pemohon … si pengimpor atau pembuat itu, Pak, memang merencanakan mau dioperasikan di jalan.

62.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Yang menentukan importir kalau begitu?

63.

AHLI DARI PEMERINTAH: DWI WAHYONO SYAMHUDI Selama ini memang yang mengajukan permohonan itu pembuat dan importir, Pak.

64.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Tapi undang-undang tidak pernah lho, Pak, menggunakan persyaratan itu. Pokoknya kalau yang ini keterangan Pemerintah, keterangan DPR mengatakan tidak termasuk yang dioperasikan di jalan tanpa membawa-bawa importir, konsistensi itu yang ingin Mahkamah peroleh, Pak. Bapak kan ahlinya dari Pemerintah, dari Presiden.

65.

AHLI DARI PEMERINTAH: DWI WAHYONO SYAMHUDI Jadi, mohon maaf di sini yang kami maksudkan adalah karena di lapangan ternyata juga crane, termasuk crane untuk mengangkut itu, Pak, untuk kalau ada kecelakaan masuk jurang (...)

66.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Kalau yang sifatnya situasional, kasuistik Bapak enggak bisa kemudian ditarik untuk menggeneralisir bahwa persoalan norma ini yang salah. Artinya, itu kan hanya insidentil yang mungkin memang faktor manusianya, ini memang bukan untuk di jalan dibawa ke jalan. Begitu merobohkan jembatan, pak polisi pun enggak bisa menindak kalau pelanggaran lalu lintas. Karena itu bukan kendaraan yang untuk di jalan. Yang itulah, makanya jangan kemudian menjadi confuse bahwa ini bisa dijeratnya dengan tindak pidana umum, tindak pidana biasa bukan tindak pidana pelanggaran lalu lintas, gitu lho, Pak. Karena kalau Bapak berpendapat bahwa Pasal 47 huruf ... ayat (2) huruf c, itu ada kendaraan yang dioperasikan di jalan, itu terikat dengan persyaratanpersyaratan teknis dan laik jalan. Jadi kalau dikenakan harus punya SIM, harus ada uji KIR, itu logis, Pak, itu memang ada relevansinya. Ini kan yang dipersoalkan oleh Pemohon itu jangan ini kendaraan yang tidak 36

dipakai di jalan kok dikenakan persyaratan-persyaratan seperti itu? Bahasa sederhananya seperti itu, Pak. Ingin kami itu satu pandangan Bapak sebagai Ahlinya Pemerintah memperkuat argumentasinya mereka mestinya, tapi pada hari ini sepertinya agak berbeda dengan argumentasi Pemerintah dan DPR yang pernah disampaikan pada persidangan sebelumnya, gitu lho, Pak. Jangan kemudian Mahkamah dihadapkan pada pemahaman yang bias juga, gitu. Paham ya, Pak, ya? 67.

AHLI DARI PEMERINTAH: DWI WAHYONO SYAMHUDI Ya, Pak.

68.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Terima kasih.

69.

KETUA: ANWAR USMAN Ya, baik. Selanjutnya Ahli dari Pemohon, silakan.

70.

AHLI DARI PEMOHON: YOHANES EKA PRAYUDA Baik, Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Boleh saya jelaskan pengertian atas pertanyaan pertama dari Pihak Terkait tadi. Saya tidak menyatakan dump truck itu tidak termasuk alat berat, tapi dump truck itu masuk dalam kendaraan bermotor kalau sesuai dengan kaidah di dalam Pasal 19 tentang Pengelompokan Jalan. Jadi semua dump truck yang masuk syarat-syarat JBB-nya, kemudian JPKBnya, dan JPI-nya masuk, maka itu otomatis dump truck itu semua masuk dalam kategori kendaraan bermotor. Tapi yang saya contohkan di dalam ilustrasi tadi adalah dump truck yang masuk kategori alat berat, yaitu dump truck-dump truck yang kalau dilihat dari persyaratan jalannya tidak bisa beroperasi di jalan kelas 1, 2, maupun 3. Nah, memang di Pasal 19 ada menyebut jalan khusus. Nah, saya menyatakan bahwa di dalam jalan khusus pun ada kalimat yang bisa mengecualikan dump truck bukan kendaraan bermotor. Karena di dalam jalan khusus itu disebutkan batas tingginya maksimal 4,2 meter. Saya sebutkan tadi contoh dump truck itu tingginya kan lebih dari 4,2 meter, Pak, 7,37. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya kira saya tidak menyatakan bahwa alat berat belum diatur. Yang kami sebutkan tadi adalah definisi alat berat belum ada dalam peraturan perundangundangan, kalimatnya saya kira jelas di dalam makalah. Nah, justru dump truck itu dalam pelaksanaannya sudah diatur oleh departemen 37

teknis Pihak Terkait. Tadi saya sebutkan, misalnya dari Bea Cukai untuk impor-ekspor sudah peraturannya yang mengatur dump truck masuk dalam alat berat di situ. Kemudian departemen teknis yang dalam pelaksanaan operasinya di lapangan itu menggunakan operasi alat berat, mereka pasti sudah mengatur. Dalam hal ini yang saya katakan adalah di pertambangan, jadi itu sudah diatur oleh departemen pertambangan, ya. Kemudian yang ketiga, kalau ada kecelakaan, siapa yang menangani? 71.

PIHAK TERKAIT: M. TASLIM CHAIRUDDIN Izin, Pak Hakim. Kami perbaiki ... mohon izin memperbaiki pertanyaan tadi, kacamatanya ketinggalan, Pak. Kami pertanyaannya bukan kecelakan, kalau terjadi kejahatan, bukan kecelakaan. Mohon izin, Pak (...)

72.

K ETUA: ANWAR USMAN Oh, salah pertanyaan, ya.

73.

PIHAK TERKAIT: M. TASLIM CHAIRUDDIN Ya, jadi kalau terjadi kecelakaan atau … eh, terjadi kejahatan atau terjadi sengketa hukum, bagaimana menentukan kepemilikannya untuk memastikan siapa pemiliknya? Itu yang kami maksudkan, kacamatanya tertinggal.

74.

KETUA: ANWAR USMAN Baik ya, silakan.

75.

AHLI DARI PEMOHON: YOHANES EKA PRAYUDA Baik, jadi lebih spesifik pada sengketa hukum mengenai kepemilikan, ya, Pak? Ya, kalau mengenai kepemilikan, sejauh yang kami ketahui. Setiap alat berat itu di dalam pembeliannya ada yang disebut invoice sebagai bukti kepemilikan yang sah. Jadi, invoice itu di dalam perdagangan kami dengan pembeli, invoice itulah yang berfungsi sebagai alat bukti kepemilikan yang sah. Jadi, pada saat misalnya pembeli itu menggunakan jasa leasing atau bank, yang ditahan atau diperlakukan sebagai jaminan, itu adalah invoicenya. Kalau kendaraan bermotor itu BPKB-nya yang ditahan oleh … oleh bank. Kalau alat berat yang ditahan adalah invoicenya. Tanpa invoice, dia tidak bisa 38

memperjualbelikan ke tempat lain di negara kita. Itu kalau mengenai kejahatan yang tadi. Sedangkan mengenai pertanyaan yang keempat, saya kira saya tidak berwenang untuk … tidak kompeten untuk menjawab pertanyaannya ke mana arah gugatan ini. Jadi, keahlian saya mengenai alat berat saja, Pak. Demikian, Majelis Hakim yang saya muliakan. 76.

KETUA: ANWAR USMAN Ya, baik, terima kasih. Apakah Pemohon ataukah ini Pemerintah dan Pihak Terkait masih akan mengajukan ahli? Cukup ya? Dari Pemohon cukup.

77.

PIHAK TERKAIT: AGUNG MAKBUL Ada, Pak.

78.

KETUA: ANWAR USMAN Ya.

79.

PIHAK TERKAIT: AGUNG MAKBUL Yang Mulia, dari Pihak Terkait ada mengajukan ahli, Pak.

80.

KETUA: ANWAR USMAN Baik, dari Pemerintah cukup ya?

81.

PEMERINTAH: UMAR ARIS Dari Pemerintah masih akan mengajukan.

82.

KETUA: ANWAR USMAN Oh, masih ada juga?

83.

PEMERINTAH: UMAR ARIS Ya.

84.

KETUA: ANWAR USMAN Kalau begitu dari Pemerintah ada berapa orang?

39

85.

PEMERINTAH: UMAR ARIS (Suara tidak terdengar jelas) ditambah maksimal 2 orang, Pak.

86.

KETUA: ANWAR USMAN Dua orang. Terus dari Pihak Terkait Kepolisian?

87.

PIHAK TERKAIT: AGUNG MAKBUL Dari Pihak Terkait satu, Pak.

88.

KETUA: ANWAR USMAN Oh, satu.

89.

KUASA HUKUM PEMOHON: ALI NURDIN Mohon maaf, dari Pemohon, Majelis. Rencananya kan kami mau mengajukan dua ahli pada hari ini. Tapi yang bersangkutan sedang menjalankan umroh. Jadi rencananya kami ajukan dalam sidang berikutnya, Majelis.

90.

KETUA: ANWAR USMAN Oh, jadi masih mengajukan satu berarti ya?

91.

KUASA HUKUM PEMOHON: ALI NURDIN Betul, Majelis.

92.

KETUA: ANWAR USMAN Ahli apa saksi?

93.

KUASA HUKUM PEMOHON: ALI NURDIN Ahli, saksinya tidak ada. Satu ahli, satu orang ahli.

94.

KETUA: ANWAR USMAN Baik. Ya, baik, jadi ada 4 ahli. Jadi gini, kalau ahli ini menyangkut hal seperti tadi ya, mengenai teori, saya rasa sudah cukup. Tapi kalau masalah lain-lain di luar itu, masih memungkinkan. Apa kira-kira yang terkait apa, kira-kira? 40

95.

KUASA HUKUM PEMOHON: ALI NURDIN Kalau dari Pemohon rencananya bidang lain terkait dengan masalah ancaman pidananya. Kerugian yang diderita oleh Pemohon atau potensi kerugian yang akan dialami oleh Pemohon terkait dengan adanya ancaman pidana.

96.

KETUA: ANWAR USMAN Dari Pemerintah, terkait apa untuk ini?

97.

PEMERINTAH: UMAR ARIS Dari Pemerintah terkait dengan perundang-undangan ketatanegaraan, serta dari teknik mungkin akan tambah satu.

98.

dan

KETUA: ANWAR USMAN Nanti supaya ya diatur ininya. Nanti makalah tertulisnya, ya keterangan tertulis itu supaya disampaikan terlebih dahulu supaya bisa mengatur waktu. Ya, termasuk CV tentunya. Juga untuk Pihak Terkait ya, Kepolisian ya. Masalah apa nanti yang terkait dengan keterangan ahli?

99.

PIHAK TERKAIT: M. TASLIM CHAIRUDDIN Menyangkut terkait dengan masalah undang-undang.

100. KETUA: ANWAR USMAN Oh, undang-undang juga. 101. PIHAK TERKAIT: M. TASLIM CHAIRUDDIN Siap, bukan masalah pengertian. 102. KETUA: ANWAR USMAN Tapi tidak seperti itu tadi ya? Kan tadi sudah cukup tadi. 103. PIHAK TERKAIT: M. TASLIM CHAIRUDDIN Siap, insya Allah tidak.

41

104. KETUA: ANWAR USMAN Oh, ya. Baik. 105. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Saya sarankan, Yang Mulia. Kalau ini, saya kira kalau mau pendalaman, tidak cukup kalau satu kali. Terlalu dipaksakan nanti, tidak akan kita memperoleh apa-apa nanti kalau ini. Mungkin harus ada 2 kali sidang, memang harus agak panjang, apa boleh buat, walaupun anu. Kalau menurut saya, saya … terima kasih, Pak Ketua. 106. KETUA: ANWAR USMAN Ya, jadi karena ini masih ada 4 ahli, gitu. Ya supaya bisa pendalaman dan tidak terlalu terburu-buru karena ini cukup panjang, ya. Dan ini masing-masing Pemerintah=2, Pemohon=1, Terkait=1, ini terakhir ya? Pihak Terkait ya, 1 untuk sidang berikutnya sama Pemohon=1 … nanti Pemerintah kan ada 2, nanti berikutnya. Jadi sidang untuk berikutnya ya, hari Senin, tanggal 18 Mei 2015, jam 14.00 WIB. Untuk mendengarkan keterangan ahli dari Pemohon=1 dan Terkait=1. Untuk Pemerintah berikutnya lagi ya. Saya rasa sudah cukup jelas dan terima kasih pada Para Ahli yang telah menyampaikan keterangannya. Dengan demikian … dan ini ada sebelum ditutup. Ada bukti tambahan dari Pemohon. Bukti P-9 sampai bukti P-11 ya? Betul ya? Ya, alat bukti disahkan. KETUK PALU 1X Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup. KETUK PALU 3X SIDANG DITUTUP PUKUL 13.18 WIB Jakarta, 23 April 2015 Kepala Sub Bagian Risalah, t.t.d. Rudy Heryanto NIP. 19730601 200604 1 004 Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.

42