2015

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA --------------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 123/PUU-XIII/2015 PERKARA NOMOR 130/PUU-XIII/2015

PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

ACARA MENDENGARKAN KETERANGAN DPR (V) DAN MENDENGARKAN KETERANGAN DPR DAN AHLI/SAKSI DARI PEMOHON (IV)

JAKARTA SELASA, 29 MARET 2016

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA -------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 123/PUU-XIII/2015 PERKARA NOMOR 130/PUU-XIII/2015 PERIHAL Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana [Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2)] dan Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana [Pasal 14 huruf b, Pasal 109 ayat (1), Pasal 138 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 139 dan Pasal 14 huruf i] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 PEMOHON PERKARA NOMOR 123/PUU-XIII/2015 Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK) PEMOHON PERKARA NOMOR 130/PUU-XIII/2015 1. Choky Risda Ramadhan 2. Carlos Boromeus Beatrix Tuah Tennes 3. Usman Hamid, dkk. ACARA Mendengarkan Keterangan DPR (V) dan Mendengarkan Keterangan DPR dan Ahli/Saksi dari Pemohon (IV) Selasa, 29 Maret 2016, Pukul 09.10 – 12.35 WIB Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat SUSUNAN PERSIDANGAN 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9)

Arief Hidayat Anwar Usman Aswanto Maria Farida Indarti Suhartoyo Wahiduddin Adams Patrialis Akbar Manahan MP Sitompul I Dewa Gede Palguna

Achmad Edi Subiyanto Hani Adhani

(Ketua) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) Panitera Pengganti Panitera Pengganti

i

Pihak yang Hadir: A. Pemohon Perkara Nomor 123/PUU-XIII/2015: 1. Syaugi Pratama 2. Okta Heriyawan 3. Victor Santoso Tandiasa 4. Kurniawan B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 130/PUU-XIII/2015: 1. Ihsan Zikri 2. Agung M. 3. Aderi Ardhan C. Ahli dari Pemohon Perkara Nomor 130/PUU-XIII/2015: 1. Andi Hamzah 2. Stephen C. Thaman 3. Luhut Pangaribuan D. Pemerintah: 1. Hotman Sitorus 2. Yunan Hilmy 3. M. Fadil Jauhari 4. Ryan Palasi 5. Surdianto 6. Jaya E. Pihak Terkait: 1. Agung Makbul F. Penerjemah: 1. Budiono Kusumohamidjojo

ii

SIDANG DIBUKA PUKUL 09.10 WIB 1.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Bismillahirrahmaanirrahiim. Sidang dalam Perkara 123 130/PUU-XIII/2015 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

dan

KETUK PALU 3X Say cek kehadirannya. Pemohon Perkara 123? 2.

PEMOHON PERKARA NOMOR 123/PUU-XIII/2015: KURNIAWAN Pemohon 123 hadir, Yang Mulia.

3.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik. 130?

4.

KUASA HUKUM PEMOHON XIII/2015: IHSAN ZIKRI

PERKARA

NOMOR

130/PUU-

130 diwakili oleh Kuasanya, Yang Mulia. 5.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik. Dari DPR tidak hadir. Sehubungan dengan masa reses, dari Pemerintah yang hadir saya persilakan.

6.

PEMERINTAH: YUNAN HILMY Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Dari Pemerintah hadir sebelah kiri saya Hotman Sitorus dari Direktorat Litigasi. Saya direk … Yunan Hilmy, Direktur Litigasi Kementerian Hukum dan HAM. Nah, sebelah kanan kami, M. Fadil Jauhari dan Ryan Palasi dari Kejaksaan Agung, dan sebelah kanan lagi adalah Pak Surdianto dan Jaya dari Kementerian Hukum dan HAM. Terima kasih.

7.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik. Pihak Terkait, silakan.

1

8.

PIHAK TERKAIT: AGUNG MAKBUL Baik. Assalamualaikum wr. wb.

9.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Waalaikumsalam wr. wb.

10.

PIHAK TERKAIT: AGUNG MAKBUL Selamat pagi dan salam sejahtera. Dari Pihak Terkait hadir Kombespol Dr. Agung Makbul dari Divisi Hukum.

11.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik.

12.

PIHAK TERKAIT: AGUNG MAKBUL Terima kasih, Pak.

13.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Terima kasih. Agenda kita pada pagi hari ini semestinya mendengar keterangan DPR dan Ahli dari Pemohon Perkara 130, tapi karena DPR tidak hadir maka satu-satunya agenda adalah mendengarkan keterangan ahli. Ahli yang diajukan oleh Pemohon pada Perkara 130, silakan 130.

14.

KUASA HUKUM PEMOHON XIII/2015: IHSAN ZIKRI

PERKARA

NOMOR

130/PUU-

Ya. Terima kasih, Yang Mulia. Hari ini kami berencana menghadirkan 3 orang ahli, 2 orang ahli akan menyampaikan di persidangan dan 1 orang melalui teleconference. Sudah hadir bersama kita di sini ada Prof. Andi Hamzah, lalu sedang dalam perjalanan ada Bapak Luhut Pangaribuan, lalu nanti di sela-sela … maksud saya, setelah pemeriksaan Prof. Andi Hamzah kita akan lanjutkan dengan teleconference dari Prof. Stephen Thaman dari Amerika Serikat. 15.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Jadi saya ulangi, Pemohon. Prof. Andi Hamzah dulu atau Prof. Stephen dulu? 2

16.

KUASA HUKUM PEMOHON XIII/2015: IHSAN ZIKRI

PERKARA

NOMOR

130/PUU-

Prof. Andi Hamzah dulu, Yang Mulia. 17.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik, kalau begitu. Kemarin dari pengaturan persidangan karena waktunya yang sangat berbeda dengan di Amerika, itu ada permintaan untuk didengar dahulu Prof. Stephen, bagaimana? Tetap Prof. Andi dulu atau Prof. Stephen dulu?

18.

KUASA HUKUM PEMOHON XIII/2015: IHSAN ZIKRI

PERKARA

NOMOR

130/PUU-

Untuk Prof. Stephen sudah kita komunikasikan dengan Beliau, kita akan mulai kurang lebih pukul 11.00 dan karena Prof. Andi Hamzah juga ada kegiatan lain, maka saya mohon agar Prof. Andi Hamzah didengarkan keterangannya terlebih dahulu, Yang Mulia. 19.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik. Kalau begitu Prof. Andi Hamzah dulu, ya. Ini permintaan Pemohon. Kemudian juga kita hadirkan karena Prof. Stephen memberikan keterangan dalam bahasa Inggris, persidangan di Mahkamah di Indonesia harus menggunakan bahasa resmi Bahasa Indonesia, maka kita hadirkan juga penerjemah resmi di bawah sumpah Prof. Dr. Budiono Kusumohamidjojo, S. H.

20.

PENERJEMAH: BUDIONO KUSUMOHAMIDJOJO Hadir, Yang Mulia.

21.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik. Terima kasih, Prof. Budiono. Baik, kalau begitu kita minta Prof. Andi Hamzah untuk maju ke depan untuk diambil sumpahnya terlebih dahulu. Prof. Andi Hamzah seorang Muslim. Saya persilakan Yang Mulia Pak Dr. Wahiduddin untuk memandu sumpah Prof. Andi Hamzah.

22.

HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS Pada Ahli Prof. Dr. Andi Hamzah untuk mengikuti lafal yang saya ucapkan. 3

“Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya.” 23.

AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 130/PUU-XIII/2015: ANDI HAMZAH Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya.

24.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik, Terima kasih. Silakan kembali ke tempat, Prof. Andi Hamzah. Baik. Kalau begitu, kita mulai untuk mendengarkan keterangan Ahli Prof. Andi Hamzah. Apakah Prof. Andi akan di depan atau cukup di … duduk juga tidak masalah? Silakan, Prof. Andi enaknya di mana.

25.

AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR NOMOR 130/PUUXIII/2015: ANDI HAMZAH Terima kasih. Pertana-tama saya nyatakan kekaguman saya terhadap Pemohon anak-anak muda dari UI yang masih idealis ingin mengubah sistem penegakan hukum di Indonesia sesuai dengan negaranegara maju, seperti Jepang, Belanda, Perancis, Jerman, Itali, dan lainlain. Saya akan mulai bahwa secara global sistem acara pidana itu terdiri dari dua tahap, hanya ada dua tahap. Tahap pemeriksaan pendahuluan dan tahap pemeriksaan sidang. Pemeriksaan pendahuluan terdiri dari tahap penyidikan dan penuntutan, antara penyidikan dan penuntutan tidak dapat dibuat garis merah. Dapat dibedakan tapi tidak dapat dipisahkan. Antara tahap pemeriksaan pendahuluan dan pemeriksaan sidang ada bentuk antara, yaitu pre trial justice hakim prasidang. Bentuk pre trial justice ini banyak ragamnya di negara-negara modern. Di Netherland namanya rechter commissaris, di Perancis namanya jus d'instructions, dulu di Jerman namanya ermittlungsrichter yang sudah dihapus, di Italia dulu namanya giudice istruttore sudah dihapus, di Spanyol namanya juez de instrucción yang kewenangannya belum dikurangi, masih penuh. Ada pihak menghendaki agar wewenangnya dikurangi dan dipindahkan ke jaksa, tapi ada yang masih tidak setuju. Jus d'instructions di Perancis kewenangannya sudah dikurangi, dipindahkan kepada jaksa. Wewenang ermittlungsrichter di Jerman yang dihapus itu, dipindahkan kepada jaksa juga. Untuk penahanan di Italia dibentuk hakim giudice per le indagini preliminari 4

hukum … hakim pemeriksa pendahuluan. Di Perancis hakim khusus penahanan dulu wewenanganya ada di tangan jus d'instructions atau di Belanda rechter commissaris itu, sekarang sudah dipindahkan, dibentuk hakim khusus yang namanya juges des libertés et de la detention, hakim pembebasan dan penahanan. Pembebasan diletakan di depan yang artinya penahanan itu adalah premium remedium. Lain di Indonesia penahanan dijadikan premium remedium karena seakan-akan penahanan itu (suara tidak terdengar jelas) hukuman padahal penahanan itu untuk kelancaran pemeriksaan-pemeriksaan. Jadi, terbalik di Indonesia terutama KPK yaitu justru sudah selesai pemeriksaan baru tersangka ditahan. Kasus Andi Mallarangeng, kasus Urbaningrum. Mestinya setelah ada bukti permulaan yang cukup dilakukan penahanan, setelah selesai pemeriksaan tersangka boleh di luar tahanan. Jika tidak ada tanda-tanda melarikan diri, mengulangi perbuatan, atau menghilangkan barang bukti. Dalam rangka penyususan RUKUHAP yang semula sedikit sekali perubahan dari KUHAP yang sekarang, tiba-tiba pemerintah meratifikasi International Covenant On Civil and Political Rights yang penuh dengan ketentuan menyangkut perlindungan hak asasi manusia. Terutama tentang upaya paksa seperti penahanan. Pada prinsipnya hakimlah melakukan penahanan karena merampas kemerdekaan orang. Setelah lebih dulu hakim memeriksa secara singkat tersangka yang dihadapkan secara fisik. Jadi, sebelum hakim menahan orang harus dilihat mukanya, keadaannya, ditanya beberapa pertanyaan baru tanda tangan penahanan yang dibawa oleh jaksa bersama dengan penyidik polisi. Inilah banyak orang keberatan, tapi itu kehendak dari ICCPR. Oleh karena itu, di dalam rancangan KUHAP dibentuk juga hakim khusus yang terutama tugasnya untuk melakukan penahanan. Jadi, apa yang dilakukan praperadilan sekarang mestinya sudah dikurangi. Praperadilan itu nanti dikurangi wewenangnya. Yang tugas utama hakim pemeriksaan pendahuluan itu melakukan penahanan. Yang dinamai hakim pemeriksa pendahuluan dan secara kebetulan sama dengan giudice per le indagini preliminari di Italia yang juga baru dibentuk itu. Jika hakim pengadilan negeri yang melakukan pemeriksaan fisik sebelum melakukan penahanan semacam itu, sebelum ... maka tidak ada waktu sidang lagi untuk hakim itu, tersita waktunya untuk memeriksa secara singkat tersangka sebelum dilakukan penahanan. Nah, sekarang ada hakim praperadilan namun tugasnya tidak menyangkut penahanan. Di Thailand memang tidak ada hakim pemeriksa pendahuluan yang khusus melakukan penahanan, sehingga hakim pengadilan negeri harus piket 24 jam bergiliran selama seminggu untuk memenuhi maksud ICCPR. Jadi polisi, jaksa, membawa ke hakim yang piket itu untuk tanda tangan penahanan.

5

Sekarang mengenai hubungan penuntut umum dan penyidik pada umumnya diatur dalam Pasal 108, Pasal 110. Itu kali objek anunya, permohonannya. Sekali mulainya penyidikan, penyidik memberitahu jaksa dengan surat, dengan surat dimulainnya penyidikan. Dengan tidak ditentukannya delik apa saja yang harus diberitahu kepada jaksa dengan surat, maka dalam praktik sangat menyulitkan penyidik, apalagi petunjuk diberikan oleh jaksa setelah selesai pemberkasan dengan sistem P-19 petunjuk kepada penyidik, setelah berkas selesai, sebelum jaksa menyatakan pemeriksaan rampung dan mengeluarkan P-21, artinya perkara sudah diterima dengan baik oleh jaksa, setelah P-21 maka hubungan antara penyidik dengan jaksa selesai. Tidak demikian halnya dengan rancang KUHAP. Dengan demikian adanya ini, tahap mondar-mandir perkara ini dinamai oleh perancang KUHAP prapenuntutan. Oleh karena adanya kesempatan perkara mondar-mandir antara penyidik dan jaksa, maka hasil penelitian kejaksaan 10 tahun terakhir, per tahun 1992, 550.000 perkara hilang. Jadi dalam setahun kurang lebih 50 perkara hilang, dalam sebulan 5.000 perkara hilang. Hal ini sangat merugikan pencari keadilan, korban. Bukan salah penyidik atau jaksa adalah kesalahan sistem KUHAP yang berlaku sekarang. Sistemnya dibangun oleh perancang KUHAP, telah … ialah wewenang penyidikan sepenuhnya di tangan penyidik, baru ada petunjuk. Mondar-mandir perkara tadi sampai hilang 500.000 ... 550.000 dalam 10 tahun. Ada kasus yang saya akan kemukakan di sini, seorang jaksa dari Makasar dipindahkan di tempatkan di kisaran Sumatera Utara, jaksa baru ini mengatakan kepada kejarinya, kebetulan orang dari Jawa Barat, “Pak, kita geledah semua laci-laci jaksa.” Kejarinya mengatakan, “Saya takut. Orang di sini beringas.” Dia bilang, “Saya tidak takut. Bapak saksikan saja. Saya geledah semua laci jaksa itu.” Maka kedapatanlah puluhan SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) disembunyikan di lacinya, rupanya SPDP itu, oknum jaksa ini menerima dari oknum polisi di warung kopi, jadi perkara menjadi didep, dideponer, di (suara tidak terdengar jelas) kan, perkara hilang. Kerjasama antara oknum polisi dan jaksa itu. Ini ada kasus, dideponer, kalau Jaksa Agung memutuskan itu, Pak, namanya seponer bukan deponeren. Seponeren, pakai surat, ada syarat, berlaku nebis idem, tidak bisa dituntut lagi, berlaku residivis kalau melalukan tindak pidana lagi itu namanya seponeren. Kalau deponeren ini legal, simpan berperkara sembunyikan perkara, jadi beda artinya itu. Ini tadi hilang perkara gara-gara seperti itu, ini dalam rancangan KUHAP, kami sudah berusaha menghilangkan semua mondar-mandir perkara itu tidak ada P-19. Jadi pada Pemohon ini sebenarnya andaikata KUHAP sekarang sudah lahir, tidak ada ini permohonan. Karena apa yang dia mau itu sudah tertampung dalam rancangan KUHAP. Untuk mempermudah 6

hubungan penyidik dan jaksa, maka dalam rancangan KUHAP dan lainnya kami juga sudah rancang PP-nya malahan, 10 tahun lalu, ada di Kumdang itu, entah disimpan di mana. PP pelaksanaan KUHAP sudah ada dipersiapkan, dibentuklah suatu jaksa … eh, dalam pemberitahuan dimulainya penyidikan tidak perlu dengan surat menyulitkan penyidik, bisa dengan telepon, bisa dengan SMS, bisa email, bisa dengan lisan pada saat dimulainya ... langsung diberi petunjuk saat itu juga. Jadi dalam PP itu sudah diatur bahwa akan dibentuk jaksa zona. Misalnya Jakarta Selatan ada jaksa zona Pasar Minggu, ada Tebet, ada Cilandak, kalau terjadi perkara di wilayah itu, polisi itu, penyidik langsung telepon kepada ... atau email, atau SMS, atau dengan lisan kepada jaksa zona itu. Maka itu jaksa zona itu harus menguasai hukum pidana dan hukum acara pidana karena dia harus menjawab petunjuk itu pada waktu ditelepon, atau di SMS, atau di email. Maka Jaksa Agung Hendarman telah mengatakan kepada saya bahwa tidak usah tunggu KUHAP kalau begitu, sekarang saya saja ... saya mau bentuk jaksa zona itu supaya pemberitahuan oleh polisi itu tidak usah pakai surat. Memang waktu KUHAP tidak mungkin ada ketentuan seperti itu, waktu KUHAP dibangun belum ada SMS, belum ada email, belum ada apa ... handphone, belum ada internet. Sekarang kan sudah berubah, jadi ada mengatakan untuk apa KUHAP diubah yang sudah karya agung. Saya mengatakan mana lebih agung Undang-Undang Dasar Tahun 1945 atau KUHAP? Kenapa Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sudah diubah. Dengan kemajuan teknologi harus ada perubahan perundangundangan. KUHP Belanda dan KUHAP Belanda hampir tiap tahun diubah, tidak sama lagi dengan KUHP kita yang sekarang. Tiap ... hampir tiap tahun diubah karena ada kemajuan teknologi yang harus diikuti oleh perundang-undangan. Jadi tidak ada P-19, tidak P-21, setelah perkara diserahkan kepada jaksa selesai sekarang P-21, tidak ada lagi hubungan antara penyidik dengan jaksa. Oleh karena nanti akan diperdengarkan konsultan Prof … apa namanya ... Thaman, ini datang ke Indonesia dikirim oleh Jaksa Agung Amerika atau Attorney General untuk membantu kami dalam penyusunan KUHAP. Dia baru pulang dari Rusia, dia juga konsultan menyusun KUHAP Rusia yang sudah lahir 2004, barangkali KUHAP yang terbaru di dunia sekarang. Justru orang Amerika konsultannya, itu Prof. S. Thaman ini, yang memang istrinya orang Rusia. Baru dikirim ke sini untuk konsultan menyusun KUHAP ini. Beliau mendesak agar kami mengikuti Amerika advisory system system bukan (suara tidak terdengar jelas) system. Seperti Belanda, Perancis, diikuti Indonesia sekarang. Artinya hakim memegang berkas perkara dari penyidik dalam advice system Amerika itu yang sudah diikuti oleh Italia, sudah tinggalkan sistem Perancis, Jepang, tidak ada berkas dikirim ke hakim lagi. berkas perkara dari penyidik itu untuk jaksa bukan untuk hakim. Jadi hakim memeriksa meja kosong, hanya nama terdakwa, surat dakwaan, surat 7

penahanan, dan lain-lain. Jadi tidak ada pertanyaan hakim kepada terdakwa, “Kenapa dulu kamu mengaku di sidang ... dipemeriksaan polisi? Kenapa sekarang menyangkal?” Tidak ada itu karena tidak memegang berkas. Itu pertanyaan mestinya diajukan oleh jaksa, itu advisory system system. Kami tidak berani menerima anjuran Prof. Stephen Thaman ini, sehingga kami menempuh jalan tengah setengah advisory system system. Jadi masih tetap ada berkas perkara diterima oleh hakim tapi yang menentukan siapa yang memeriksa ... diperiksa duluan saksi adalah jaksa. Hakim bertanya saksi mana diajukan jaksa, mungkin nomor 10 di BAP, dia bilang ini nomor 1 karena ini lebih penting, bukan berurut, sesuai dengan (suara tidak terdengar jelas). Dan penasihat hukum dapat mengajukan lagi saksi a de charge, sedang sidang berjalan. Oleh karena dapat mengajukan saksi a de charge, maka jaksa akan kewalahan mempetakan surat dakwaannya. Maka dalam sistem ini jaksa masih dapat minta kepada (suara tidak terdengar jelas) polisi/penyidik melanjutkan penyidikkan supaya ditambah lagi saksi a charge melawan saksi a de charge yang diajukan pengacara. Begitu sistem yang diajukan dalam rancang KUHAP. Jadi hubungan jaksa dengan polisi/penyidik, mulai penyidikan sampai sidang pengadilan bukan berhenti setelah P-21. Itu namanya integrated criminal justice system. Menyatu, polisi harus menyatu jaksa melawan terdakwa yang menyatu dengan penasihat hukumnya. Jadi sudah setengah advisory system. Saya kira, saya mau nanya, kalau pakai pikiran waras, tidak ada yang menolak sistem baru ini, ya, kecuali kata Jepang kepada saya, waktu saya berkunjung ke sana 2013, “Memang Anda di negara-negara berkembang sulit mengubah undang-undang itu, yang sudah dinikmati orang.” Itu kata orang Jepang kepada saya. Dan saya memang melihat bahwa yang paling mulus penegakan hukumnya adalah Jepang. Oleh karena tadi saya sudah mengatakan bahwa harus jaksa bisa menjawab langsung telepon, SMS, email dari penyidik maka jaksa itu harus menguasai hukum pidana dan hukum acara pidana. Untuk tindak pidana khusus seperti pencucian uang, korupsi ada jaksa khusus lagi bukan jaksa zona. Jaksa tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, khusus, jaksa lingkungan hidup, begitu. Nah, oleh karena itu Jaksa Agung Hendarman memperketat penerimaan jaksa baru dan pendidikannya pun ditingkatkan. Ini integrated criminal justice system itu sebenarnya dimulai dari pendidikan, rekrutmen, pendidikan jaksa dan hakim di Belanda, di Perancis, di Belgia, satu. Jadi se apa … sertifikat untuk menjadi jaksa atau hakim, satu. Setelah lulus baru suruh memilih, mau menjadi jaksa atau menjadi hakim.

8

Kalau Jepang lebih hebat lagi, pendidikan jaksa, hakim, advokat satu. Tidak mungkin jadi advokat tanpa lulus pendidikan itu. Di Indonesia ada 10 barangkali organisasi advokat yang mendidik sendiri advokatnya. Jadi lain-lain, kalau Jepang mulus sidang pengadilan karena jaksa yang sidang, hakim yang sidang, dengan advokatnya itu sebenarnya satu sekolah. Saya sudah nonton sendiri. Tidak mungkin ada pengacara/penasihat hukum di Jepang minta bebas yang sudah nyatanyata terbukti di sidang pengadilan. Anda minta meringankan. Oleh karena itu tadi sudah akan dibentuk jaksa zona yang diharapkan untuk kota besar seperti Jakarta harus S2. Hasilnya lumayan karena menurut penilaian Departmen of Justice Amerika Serikat pendidikan jaksa Indonesia 2010-2011 terbaik di Asia Pasifik. Sehingga jaksa Jakarta terpilih menjadi tempat pertemuan Jaksa Agung se-Asia Pasifik 2012. Terakhir saya menemukan bahwa untuk penyidikan … hubungan penyidikan dan kejaksa … jaksa ada empat kelompok. Kelompok pertama, mayoritas seluruh Uni Eropa kecuali dua Negara England Wales dan Malta. Jaksa menyidik dapat melakukan penyidikan dan mensupervisi penyidikan. Termasuk juga di Jepang, Korea, Chili, dan lain-lain, jadi mayoritas negara di dunia. Kelompok kedua, jaksa menyidik delik tertentu saja. Ini dianut oleh Federasi Rusia KUHAP 2004, Georgia 2013, RRC, jadi ditentukan pasal-pasal mana saja dalam (suara tidak terdengar jelas). Kalau di RRC ditunjuk bahwa satu-satunya penyidik untuk korupsi adalah jaksa. Itu kelompok kedua. Kelompok ketiga, jaksa tidak menyidik tetapi mensupervisi penyidikan yaitu England dan Wales, tahun 1986 baru dibentuk kejaksaan di sana. Kelompok empat, saya menemukan hanya satu negara, jaksa tidak menyidik dan tidak mensupervisi penyidikan yaitu Malta, negara pulau di Laut Tengah. Penutup, RUU KUHAP kini disusun secara … dengan dua moto, kami menyusun KUHAP ini dengan dua moto. Tidak akan terseret dari kepentingan sektoral dan semua pejabat dianggap saja jujur, masalah kejujuran integritas pejabat negara terpulang kepada instansi masingmasing, mulai dari recruitment tadi sampai pada perjenjangan (suara tidak terdengar jelas). RUU KUHAP disusun untuk masa depan bukan untuk kita sekarang. Disusun untuk nusa dan bangsa bukan untuk kepentingan golongan tertentu. Ini merupakan kodefikasi bukan undang-undang biasa, berlaku bagi semua orang yang ada di Indonesia termasuk orang yang asing, bahkan berlaku untuk seluruh dunia dalam delik tertentu, seperti pencucian uang, pemalsuan uang, terorisme, pelanggaran berat HAM, dan lain-lain.

9

Saya mohon maaf untuk mengumumkan di sini bahwa pernah di sini Mahkamah Konstitusi ini ada orang mengajukan bahwa UndangUndang Korupsi yang sekarang salah, keliru, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, satu tindak pidana, dua kali diatur, pegawai negeri dengan menerima suap, satu, Pasal 5 ayat (2), 5 tahun. Satu, Pasal 12A, B, seumur hidup, jauh sekali bedanya. Pasal yang sama dua kali disalin. Hakim menerima suap juga dua kali diatur, satu Pasal 6 ayat (2), 15 tahun. Satu, seumur hidup Pasal 12C. Waktu diajukan di sini Mahkamah Konstitusi, saya didatangkan oleh Pemohon sebagai Ahli di sini. Saya mau kemukakan itu bahwa harus diubah, kalau hakim di Belanda menerima suap itu dibedakan hakim pidana 12 tahun, hakim nonpidana seperti Mahkamah Konstitusi, TUN, dan sebagainya itu 9 tahun. Jadi, alangkah baiknya saya katakan kalau hakim menerima suap di Indonesia itu 15 tahun hakim pidana. Kalau hakim nonpidana 10 tahun. Waktu itu Bapak siapa namanya … Akil Mochtar menolak, tidak, memang harus dihukum berat orang menerima suap. Lima jam kemudian, saya lihat di televisi beliau ditangkap tangan menerima suap dan benar-benar dihukum seumur hidup, seperti maunya beliau. Saya mengusulkan hanya 15 tahun hakim pidana, hakim nonpidana 10 atau 12 tahun, ditolak oleh beliau. Terakhir untuk saya katakan di sini bahwa ada sepupu saya menjadi wakil negara Malaysia ada baru-baru datang ke sini mengatakan, orang Malaysia itu mengatakan, “Orang Indonesia itu mengatakan bodoh,” dia pintar, “Buktinya banyak orang Malaysia belajar di ITB, kedoktoran di sini.” (suara tidak terdengar jelas) pintar, bodoh juga orang Indonesia itu, kenapa macet? Karena 50 tahun yang lalu harus sudah merencanakan jalan-jalan di Jakarta supaya tidak macet. Harus sudah membuat seperti Malaysia, ibu kota baru, Putrajaya. Itu BSD 5 kali lebih besar dari Putrajaya. Itu BSD tanah negara juga, dibikin oleh pengembang. “Inilah bodohnya orang Indonesia,” kata dia, “Tidak bisa berpikir futuristik.” Sekian. Wassalamualaikum wr. wb. 26.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Terima kasih, Prof. Dr. Andi Hamzah. Karena Prof. Andi Hamzah ada kepentingan, meninggalkan ini. Pemohon ada yang akan dimintakan penjelasan lebin lanjut?

27.

KUASA HUKUM PEMOHON XIII/2015: IHSAN ZIKRI

PERKARA

NOMOR

130/PUU-

Ada, Yang Mulia.

10

28.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Silakan.

29.

KUASA HUKUM PEMOHON XIII/2015: IHSAN ZIKRI

PERKARA

NOMOR

130/PUU-

PERKARA

NOMOR

130/PUU-

Mohon izin, Yang Mulia. 30.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya, silakan.

31.

KUASA HUKUM PEMOHON XIII/2015: IHSAN ZIKRI

Terima kasih sebelumnya untuk Prof. Andi Hamzah untuk semangatnya kepada kita semua pagi hari ini. Saya ingin menanyakan beberapa hal, Prof. terkait dengan data yang kita miliki. Tadi Prof. juga sudah sempat menyinggung ada begitu banyak perkara yang hilang dari proses dari sistem yang ada sekarang dari pola koordinasi penyidik dan penuntut umum. Kami punya data dari tahun 2012 sampai tahun 2014, kurang lebih ada 600.000 perkara yang disidik oleh kepolisian. Akan tetapi, hanya ada kurang lebih 150.000 SPDP, berarti kurang lebih 30% dari perkara yang disidik. Hanya 30% dari perkara yang disidik oleh kepolisian yang ada SPDP-nya ke kejaksaan. Pertanyaan saya adalah bagaimana pandangan dari Prof. Andi Hamzah terkait dengan fenomena ini, mengingat itu bukan jumlah yang kecil dan apa penyebab dari permasalahan tersebut? Apa akibat yang ditimbulkan? Dan apakah ada kaitannya dengan maraknya korupsi peradilan, khususnya dalam tahap penyidikan, seperti cerita-cerita yang sering kita dengar, jual beli perkara, menyelesaikan masalah dengan membayar? Seperti itu, Prof. 32.

AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR NOMOR 130/PUUXIII/2015: ANDI HAMZAH Ya, saya jawab begini, adanya korupsi di penegakan hukum tidak bisa diselesaikan dengan KUHAP. Diselesaikan oleh instansi masingmasing untuk mengurus karyawannya sendiri-sendiri. Kita anggap semua pejabat saja jujur dalam menyusun KUHAP. Karena kalau kita menganggap tidak jujur penyusunan KUHAP, tidak ada KUHAP bisa dibuat di Indonesia ini. Ya, saya sudah katakan tadi, ada jaksa apa … polisi dengan polisi, oknum polisi sembunyi perka … SPDP di laci di 11

kisaran Sumatera Utara sana. Mudah-mudahan hanya ada di sana, tidak terjadi di … di tempat lain. Pakar Perancis datang ke sini. Jaksa, hakim, polisi, biaya mereka sendiri, mempelajari KUHAP ini. Dia tanya kepada saya, “Ini ada SPDP, kalau tidak dibuat oleh polisi, penyidik, apa sanksinya?” Ya, tidak ada. Sanksinya apa? Tidak ada. Saya bilang, “Di Perancis sanksinya apa?” “Wah, yang mengangkat penyidik di Perancis, police judiciaire namanya, bukan polisi umum.” Police judiciare, polisi kehakiman adalah procureur général. Jaksa tinggi yang (suara tidak terdengar jelas) penyidik, direkrut dari polisi umum. Jadi, kalau tidak membuat SPDP, tadi kalau saya sudah katakan SPDP di sana ya, di Perancis piket jaksa 24 jam, menerima telepon dari mulainya penyidikan, tidak pakai surat juga. Bedanya dengan rancang KUHAP kita mengikuti Belanda, jaksa zona tadi, tentukan jaksa tertentu. Kalau di Perancis, jaksa piket di kantor kejaksaan saya melihat sendiri, menerima dimulainya dengan telepon. Karena di Perancis, police judiciaire diangkat dan diberhentikan oleh jaksa tinggi, procureur général, maka dicabut dia dikembalikan ke polisi umum dia kalau tidak membuat SPDP. Saya sudah berkunjung juga … begini, baik jaksa maupun police judiciaire di Perancis itu di bawah kementerian kehakiman, jadi satu atap. Bahkan waktu saya berkunjung di Kantor Kejaksaan Belgia, ternyata kantor police judiciaire dan kantor kejari satu gedung. Jadi, betul-betul integrated criminal system. Saya … kejari itu perempuan mengatakan kepada saya, “Mau ketemu kepala polisi … police judiciaire, polisi yang menyidik?” “Mau.” Saya keluar … saya kira keluar kantor, baru naik mobil, ternyata naik … dari lantai … turun lantai saja, ketuk-ketuk pintu, “Ini kepala police judiciaire.” Satu kantor dia. Kantor kejaksaan dengan police judiciaire satu gedung, itu di Belgia. Jadi, betul-betul integrated system. Baru saya dibawa mau buktikan bahwa kami kerja sama, ya, kejari itu saya diantar oleh Polisi Belgia … Jaksa Belgia. Jaksa Belgia namanya Gasalt. Kejari itu mengatakan kepada polisi, kepada polisi itu, “Coba tunjukkan kepada Jaksa Indonesia ini kemampuan data Anda. Ini Jaksa Gasalt mobilnya apa?” Keluar di layar, pencet di polisi, mobilnya Toyota warna ini, tahun segini, pemberian. Istrinya mobilnya ini, ini. Jadi, ternyata di Belgia itu seluruh mobil jaksa ketahuan terdata di kejaksaan dan di kepolisian. Tidak bisa korupsi. Kalau jual mobil, beli baru, ubah lagi. Ketahuan mobilnya, bahkan sampai warnanya, begitu integratednya, ya.

12

33.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik, terima kasih, Prof. Masih ada dari kita … gabung, kita anukan. Dari Pemerintah ada? Cukup? Cukup. Dari Pihak Terkait ada? Cukup. Dari meja Hakim? Cukup, ya. (Suara tidak terdengar jelas) dikumpulkan. Nanti kalau begitu, waktunya enggak selesai, ya.

34.

KUASA HUKUM PEMOHON XIII/2015: IHSAN ZIKRI

PERKARA

NOMOR

130/PUU-

Satu lagi, Yang Mulia, tambahan. 35.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya, makanya itu dua pertanyaan disampaikan. Jangan satu-satu.

36.

KUASA HUKUM PEMOHON XIII/2015: IHSAN ZIKRI

PERKARA

NOMOR

130/PUU-

PERKARA

NOMOR

130/PUU-

Baik, Yang Mulia. 37.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya, silakan.

38.

KUASA HUKUM PEMOHON XIII/2015: ADERI ARDHAN

Prof. Saudara Ahli, bisa Saudara Ahli jelaskan terkait KUHAP ini menganut diferensiasi fungsional antara penyidikan dan penuntutan. Ini tapi dikatakan bahwa KUHAP menganut sistem keadilan pidana terpadu. Apakah tujuan dari KUHAP sebenarnya diadakan diferensiasi fungsional? Itu yang pertama. Yang kedua adalah dalam hal diferensiasi fungsional penyidikan dan penuntutan, dijembatani adanya prapenuntutan. Sebenarnya prapenuntutan ini lembaga seperti apa? Dan tujuannya apa? Dan bagaimana mekanisme pembentukkan prapenuntutan ini? Terima kasih. 39.

AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 130/PUU-XIII/2015: ANDI HAMZAH Jadi (…)

13

40.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Silakan, Prof. Andi.

41.

AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 130/PUU-XIII/2015: ANDI HAMZAH Saya sudah katakan tadi secara global tahap acara pidana itu hanya dua, pemeriksaan pendahuluan dan persiapan sidang. Per … tahap pemeriksaan pendahuluan itu dibagi dua, penyidikan dan penuntutan. Tapi tidak bisa dipisahkan dua itu, dia harus menyatu. Bisa dibedakan, tapi tidak bisa dipisahkan. Oleh karena itu … begini sekarang, sekarang penyidikan begini, penuntutan begini, di tengah-tengah ini prapenuntutan, ya toh? Ini mondar-mandirnya di sini kan, ada jembatan di sini, gini kan, prapenuntutan itu. Prapenuntutan itu artinya sebelum penuntutan, artinya sesudah penyidikan. Jadi apa bedanya? Bedanya kalau orang dari Jakarta mau ke Bogor lewat Depok, jadi Depok itu pra-Bogor, pos Jakarta, sama saja toh? Jadi prapenuntutan itu sebenarnya penyidikan lanjutan, apa itu? Kan prapenuntutan, jadi penyidikan lanjutan dia cuma mau … dia tidak mau pakai istilah penyidikan seakan-akan jaksa bisa menyidik, jadi pakai sistem prapenuntutan. Jadi Depok itu pra-Jakarta, apa bedanya dengan ... pra-Bogor, apa bedanya dengan pos Jakarta, sesudah Jakarta? Hanya masalah istilah, ya kan? Oleh karena itu, saya sudah katakan tadi penyidikan bisa berlanjut sampai sidang pengadilan, jadi ini penyidikan, ini penuntutan begini, bukan begini. Mulai penyidikan sudah diberitahu jaksa, sudah kasih petunjuk, sudah sidang jaksa masih bisa meminta polisi tambah penyidikan karena dia terdesak oleh pengacara yang mengajukan saksi a de charge, gitu kan? Tidak ada masalah yang rumit di sini, yang kami mau untungkan adalah pencari keadilan. Itu kan? Apa ruginya polisi? Apa ruginya jaksa? Tidak ada, ya kan? Kita hanya untuk pencari keadilan supaya jangan lagi ada perkara hilang-hilang yang begitu besar jumlahnya ya, yang sistemnya yang salah bukan orangnya, gitu ya.

42.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik, kalau sudah selesai. Terima kasih, Prof. Jadi sudah selesai, ya, untuk Prof. Andi Hamzah. Prof. Andi, terima kasih, Prof. Andi sudah memberikan keterangan pada persidangan ini yang tentunya sangat bermanfaat bagi kita semua, kalau Prof. Andi ada acara saya persilakan untuk (...)

14

43.

AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 130/PUU-XIII/2015: ANDI HAMZAH Yang Mulia, boleh mendengar sebentar keterangan (...)

44.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Oh, silakan Prof. kalau memang begitu, ya.

45.

AHLI DARI PEMOHON PEMOHON PERKARA NOMOR 130/PUUXIII/2015: ANDI HAMZAH Ya, sebentar.

46.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Silakan, Prof. Baik, kita segera untuk mendengarkan keterangan Ahli dari Pemohon Prof. Stephen C. Thaman. Sebelumnya Prof. Budiono untuk bisa maju ke depan untuk diambil sumpahnya terlebih dahulu. Silakan, Prof. Budiono beragama Katolik? Prof. Maria mohon berkenan untuk memandu jalannya sumpah.

47.

HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI Mohon ikuti saya. “Saya berjanji sebagai Penerjemah akan menterjemahkan dari Bahasa Inggris ke Bahasa Indonesia dan dari Bahasa Indonesia ke Bahasa Inggris dengan sebenarnya sesuai dengan keahlian saya, semoga Tuhan menolong saya.”

48.

PENERJEMAH: BUDIONO KUSUMOHAMIDJOJO Saya berjanji sebagai penerjemah akan menterjemahkan dari Bahasa Inggris ke Bahasa Indonesia dan dari Bahasa Indonesia ke Bahasa Inggris dengan sebenarnya sesuai dengan keahlian saya, semoga Tuhan menolong saya.

49.

HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI Terima kasih, Prof.

15

50.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Terima kasih, Prof. Budiono kembali ke tempat. Saya minta dihubungkan melalui vicon kepada Prof. Stephen C. Thaman, saya persilakan untuk dinyalakan Prof. Budi. Selamat Pagi Prof. Stephen?

51.

PENERJEMAH: BUDIONO KUSUMOHAMIDJOJO Good Morning, Prof. Stephen?

52.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Pada pagi hari ini Prof. Stephen diminta untuk menjadi Ahli dari Pemohon dalam Pengujian Undang-Undang dalam Perkara Nomor 130/PUU-XIII/2015.

53.

PENERJEMAH: BUDIONO KUSUMOHAMIDJOJO This morning, Prof. Stephen. Is requested to gift expertise advice on the case Number 130.

54.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Sebelum Prof. Stephen memberikan keterangan selaku Ahli maka Prof. Stephen bersedia untuk bersumpah atau berjanji?

55.

PENERJEMAH: BUDIONO KUSUMOHAMIDJOJO Prayer to giving your advice could you please take up your oath?

56.

AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 130/PUU-XIII/2015: STEPHEN C. THAMAN Yes, I will.

57.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Prof. Stephen bersumpah atau berjanji menurut Agama Kristen Protestan, betul?

58.

PENERJEMAH: BUDIONO KUSUMOHAMIDJOJO Prof. Stephen will take up the oath according to his religion, which is Protestan Religion?

16

59.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Saya perkenan ... mohon berkenan dari Hakim Yang Mulia Pak Manahan Sitompul untuk memandu sumpah, Prof. Stephen. Saya persilakan.

60.

PENERJEMAH: BUDIONO KUSUMOHAMIDJOJO Justice Manahan Sitompul would guide you to take up the oath.

61.

AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 130/PUU-XIII/2015: STEPHEN C. THAMAN Oke.

62.

HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL Baiklah, agar Ahli mengikuti lafalnya janji sebagai Ahli. “Saya berjanji sebagai Ahli (…)

63.

PENERJEMAH: BUDIONO KUSUMOHAMIDJOJO Please follow the guide of Justice Manahan Sitompul. “I promise as an expert (…)

64.

HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL “Akan memberikan keterangan (…)

65.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Tunggu dulu.

66.

HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL Saya ulangi, ya.

67.

AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 130/PUU-XIII/2015: STEPHEN C. THAMAN I promise as an expert (…)

68.

PENERJEMAH: BUDIONO KUSUMOHAMIDJOJO “To give a your advice (…) 17

69.

AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 130/PUU-XIII/2015: STEPHEN C. THAMAN I would give my advice (…)

70.

HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL “Saya berjanji sebagai Ahli (…)

71.

PENERJEMAH: BUDIONO KUSUMOHAMIDJOJO “I promise as an expert.” Please, follow.

72.

AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 130/PUU-XIII/2015: STEPHEN C. THAMAN I promise as an expert (…)

73.

HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL “Akan memberikan keterangan (…)

74.

PENERJEMAH: BUDIONO KUSUMOHAMIDJOJO “Will render a statement (…)

75.

AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 130/PUU-XIII/2015: STEPHEN C. THAMAN Will render a statement (…)

76.

HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL “Yang sebenarnya (…)

77.

PENERJEMAH: BUDIONO KUSUMOHAMIDJOJO “Which will be true (…)

78.

AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 130/PUU-XIII/2015: STEPHEN C. THAMAN Which will be true (…)

18

79.

HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL “Sesuai dengan keahlian saya.”

80.

PENERJEMAH: BUDIONO KUSUMOHAMIDJOJO “According to my faith.”

81.

AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 130/PUU-XIII/2015: STEPHEN C. THAMAN According to my faith.

82.

HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL “Semoga Tuhan menolong saya.”

83.

PENERJEMAH: BUDIONO KUSUMOHAMIDJOJO “May God help me.”

84.

AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 130/PUU-XIII/2015: STEPHEN C. THAMAN May God help me.

85.

HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL Terima kasih.

86.

PENERJEMAH: BUDIONO KUSUMOHAMIDJOJO Thank you.

87.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Terima kasih, Prof. Stephen, yang sudah bersumpah menurut Agama Kristen Protestan. Sebelum saya persilakan untuk memberikan keterangan (…)

88.

PENERJEMAH: BUDIONO KUSUMOHAMIDJOJO Prior for me to … please you to give your statement (…)

19

89.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Saya mau menanyakan terlebih dahulu.

90.

PENERJEMAH: BUDIONO KUSUMOHAMIDJOJO I would like to request you.

91.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Sekarang Prof. Stephen berada di kota mana?

92.

PENERJEMAH: BUDIONO KUSUMOHAMIDJOJO Prof. Stephen, where are you now on staying?

93.

AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 130/PUU-XIII/2015: STEPHEN C. THAMAN I am in Saint Louise (suara tidak terdengar jelas).

94.

PENERJEMAH: BUDIONO KUSUMOHAMIDJOJO Saya berada di Saint Louise.

95.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Saint Louise. Pada hari apa dan jam berapa di kota Anda?

96.

PENERJEMAH: BUDIONO KUSUMOHAMIDJOJO What day is it today and what time at your place?

97.

AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 130/PUU-XIII/2015: STEPHEN C. THAMAN It is March, 28.

98.

PENERJEMAH: BUDIONO KUSUMOHAMIDJOJO Bulan Maret, tanggal 28.

20

99.

AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 130/PUU-XIII/2015: STEPHEN C. THAMAN Oh, March, 29 … no. March, 28 at 10.30 pm.

100. PENERJEMAH: BUDIONO KUSUMOHAMIDJOJO Maret, tanggal 28, pukul 10.30 malam. 101. KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik. Kalau begitu, sekarang saya persilakan, Prof. Stephen, memberikan keterangan sebagaimana permintaan dari Pemohon. 102. PENERJEMAH: BUDIONO KUSUMOHAMIDJOJO I would now please you to render your advice according to the request of the petitioner. 103. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 130/PUU-XIII/2015: STEPHEN C. THAMAN Ok. 104. KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya, silakan. Gimana, Pemohon? 105. KUASA HUKUM PEMOHON XIII/2016: IHSAN ZIKRI

PERKARA

NOMOR

130/PUU-

Mohon izin, Yang Mulia. Prof. Stephen, sebelumnya dari technical meeting percobaan sebelumnya menyebutkan lebih nyaman apabila dipandu dengan pertanyaan. 106. KETUA: ARIEF HIDAYAT Oh, baik. Kalau begitu, Prof. Stephen, sebetulnya sudah ada makalah yang disampaikan ke Majelis. 107. PENERJEMAH: BUDIONO KUSUMOHAMIDJOJO Prof. Stephen, there is an paper already submitted to the court.

21

108. KETUA: ARIEF HIDAYAT Tapi, Pemohon minta pertanyaan-pertanyaan.

supaya

Pemohon

bisa

mengajukan

109. PENERJEMAH: BUDIONO KUSUMOHAMIDJOJO But, the Petitioner requested to be able to make questions. 110. KETUA: ARIEF HIDAYAT Yang kemudian secara langsung dijawab oleh Prof. Stephen. 111. PENERJEMAH: BUDIONO KUSUMOHAMIDJOJO To be answered directly by Prof. Stephen. 112. KETUA: ARIEF HIDAYAT Saya persilakan, Pemohon. 113. PENERJEMAH: BUDIONO KUSUMOHAMIDJOJO I please, the Petitioner. 114. KUASA HUKUM PEMOHON XIII/2016: IHSAN ZIKRI

PERKARA

NOMOR

130/PUU-

Terima kasih, Yang Mulia. 115. PENERJEMAH: BUDIONO KUSUMOHAMIDJOJO Thank you, Your Honor. 116. KUASA HUKUM PEMOHON XIII/2016: IHSAN ZIKRI

PERKARA

NOMOR

130/PUU-

NOMOR

130/PUU-

Selamat malam, Prof. Stephen. 117. KUASA HUKUM PEMOHON XIII/2016: IHSAN ZIKRI

PERKARA

Good evening, Prof. Stephen.

22

118. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 130/PUU-XIII/2015: STEPHEN C. THAMAN Good evening. 119. KUASA HUKUM PEMOHON XIII/2016: IHSAN ZIKRI

PERKARA

NOMOR

130/PUU-

Kita akan mulai kesaksian dari Prof. Stephen, seperti yang sebelumnya sudah sempat kita diskusikan dan seperti yang Prof. Stephen sebutkan lebih nyaman untuk disampaikan melalui pertanyaan. 120. PENERJEMAH: BUDIONO KUSUMOHAMIDJOJO Bisa diulangi, Pak. Jangan terlalu panjang. 121. KUASA HUKUM PEMOHON XIII/2016: IHSAN ZIKRI

PERKARA

NOMOR

130/PUU-

Baik. Mohon maaf, Pak. Kita akan mulai keterangan Ahli dari Prof. Stephen, melalui pertanyaan-pertanyaan yang akan saya berikan. 122. PENERJEMAH: BUDIONO KUSUMOHAMIDJOJO We will comment with the statement from Prof. Stephen according to our questions. 123. KUASA HUKUM PEMOHON XIII/2016: IHSAN ZIKRI

PERKARA

NOMOR

130/PUU-

Baik. Pertanyaan pertama, bisa Prof. Stephen jelaskan, bagaimanakah peranan penuntut umum pada … secara general di seluruh … di berbagai belahan dunia? 124. PENERJEMAH: BUDIONO KUSUMOHAMIDJOJO Could you please render us a state explanation regarding the process of prosecution in various countries? 125. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 130/PUU-XIII/2015: STEPHEN C. THAMAN Yes, I will.

23

126. PENERJEMAH: BUDIONO KUSUMOHAMIDJOJO Ya, saya bersedia. 127. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 130/PUU-XIII/2015: STEPHEN C. THAMAN Ok. In the 20th century or basic model to organize the criminal investigation develop and the oldest model is a branch mark where investigation match is very good, you know, it is responsible for conducting development investigation (suara tidak terdengar jelas) with impact (suara tidak terdengar jelas) constitutional right (…) 128. PENERJEMAH: BUDIONO KUSUMOHAMIDJOJO Excuse me, Gentlemen. Your statement is too long for me to run the translate. Would you make it in short sentences because I have to translate it precisely. 129. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 130/PUU-XIII/2015: STEPHEN C. THAMAN Ya, I am sorry. 130. PENERJEMAH: BUDIONO KUSUMOHAMIDJOJO Could you repeat it? 131. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 130/PUU-XIII/2015: STEPHEN C. THAMAN jelas).

Oh, yes. In the 20th century or model (suara tidak terdengar

132. PENERJEMAH: BUDIONO KUSUMOHAMIDJOJO Dalam abad ke-20, dibangun model-model penuntutan. 133. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 130/PUU-XIII/2015: STEPHEN C. THAMAN The oldest (suara tidak terdengar jelas) famous model (suara tidak terdengar jelas) is the France model which uses and investigating magistrate.

24

134. PENERJEMAH: BUDIONO KUSUMOHAMIDJOJO Yang model yang paling tua adalah model Perancis yang menggunakan sistem penuntutan. 135. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 130/PUU-XIII/2015: STEPHEN C. THAMAN And the magistrate would be investigated simultaneously the case and would also decide all issues relating to protecting human right of the suspect. 136. PENERJEMAH: BUDIONO KUSUMOHAMIDJOJO Magistrate penuntut akan menyidiki hal-hal yang berkaitan dengan kasusnya … sorry, repeated, please. 137. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 130/PUU-XIII/2015: STEPHEN C. THAMAN The investigating judge would not only direct the investigation, but would also decide issues like search one or orders to retain (suara tidak terdengar jelas) and the various measures that would impact the boundary human right of the suspect. 138. PENERJEMAH: BUDIONO KUSUMOHAMIDJOJO Hakim penyidik akan memeriksa semua aspek yang berkenaan dengan pemeriksaan atau masalah-masalah yang berkenaan dengan hak asasi manusia. 139. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 130/PUU-XIII/2015: STEPHEN C. THAMAN This model was gradually adopted by all countries … nearly all countries in the civil law world that would be countries from the European partner like in America and also many Asian and African country. 140. PENERJEMAH: BUDIONO KUSUMOHAMIDJOJO Model ini sudah diikuti di berbagai negara di Amerika Latin dan … Latin America and … Prof. Stephen?

25

141. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 130/PUU-XIII/2015: STEPHEN C. THAMAN Also the country of partner of European. 142. PENERJEMAH: BUDIONO KUSUMOHAMIDJOJO Oh, negara-negara di Eropa Tengah. 143. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 130/PUU-XIII/2015: STEPHEN C. THAMAN And also some Asian and the African countries as well. 144. PENERJEMAH: BUDIONO KUSUMOHAMIDJOJO Juga Asian Tenggara dan negara-negara Afrika. 145. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 130/PUU-XIII/2015: STEPHEN C. THAMAN Yes. The judge would investigate but then the case would be rent over to the prosecutor for prosecution. 146. PENERJEMAH: BUDIONO KUSUMOHAMIDJOJO Hakim kemudian akan melimpahkan perkara kepada jaksa untuk mengajukan penuntutan perkara. 147. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 130/PUU-XIII/2015: STEPHEN C. THAMAN Eventually at the same time is this model develop, you have much simpler model in England and America. 148. PENERJEMAH: BUDIONO KUSUMOHAMIDJOJO Pada saat model ini dikembangkan, berkembang juga model yang lebih sederhana di Inggris dan di Amerika. 149. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 130/PUU-XIII/2015: STEPHEN C. THAMAN (…)

This is where the police were responsible for the investigation. In

26

150. PENERJEMAH: BUDIONO KUSUMOHAMIDJOJO Dalam hal ini (…) 151. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 130/PUU-XIII/2015: STEPHEN C. THAMAN Without being too (suara tidak terdengar jelas) by the prosecutor. 152. PENERJEMAH: BUDIONO KUSUMOHAMIDJOJO Dalam hal ini, polisi melakukan pemeriksaan tanpa pengawasan dari jaksa. 153. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 130/PUU-XIII/2015: STEPHEN C. THAMAN In fact, England had no prosecutor at all until barely. 154. PENERJEMAH: BUDIONO KUSUMOHAMIDJOJO Dalam kenyataan, Inggris tidak mempunyai jaksa sampai saat yang belum lama ini. 155. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 130/PUU-XIII/2015: STEPHEN C. THAMAN The basically the prosecutor would take the case from the police and decide whether or not recharged and prosecutor in the court in United State. 156. PENERJEMAH: BUDIONO KUSUMOHAMIDJOJO Pada dasarnya, jaksa penuntut akan memutuskan akan menerima pemeriksaan dari polisi untuk melanjutkannya dengan penuntutan atau tidak. 157. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 130/PUU-XIII/2015: STEPHEN C. THAMAN This is very informal procedure that did not have a formal parliamentary investigation did not create and an investigative by.

27

158. PENERJEMAH: BUDIONO KUSUMOHAMIDJOJO Ini adalah pemeriksaan yang informal yang menyangkut pemeriksaan berkas-berkas dan sebagainya.

tidak

akan

159. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 130/PUU-XIII/2015: STEPHEN C. THAMAN Two other models develop out of the French model in the 20th century. 160. PENERJEMAH: BUDIONO KUSUMOHAMIDJOJO Dua model yang lain berkembang di luar dari sistem Perancis. 161. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 130/PUU-XIII/2015: STEPHEN C. THAMAN The Soviet model assigns an independent investigator to initiate criminal proceeding and conduct the investigation, although investigator under the supervision of the prosecutor. 162. PENERJEMAH: BUDIONO KUSUMOHAMIDJOJO Model Soviet menunjuk seorang penyelidik yang … penyidik yang tidak tergantung dari jaksa. I missed your second phrase. 163. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 130/PUU-XIII/2015: STEPHEN C. THAMAN There was an independent investigator that took the place of the investigating match as well, but the prosecutor was in control and supervise in this investigate. 164. PENERJEMAH: BUDIONO KUSUMOHAMIDJOJO Jadi penyelidik itu tidak tergantung dari jaksa tetapi jaksa juga bebas menentukan keputusannya. 165. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 130/PUU-XIII/2015: STEPHEN C. THAMAN The prosecutor also had their own investigative staff and there would often pick the most serious crime for do investigate themselves. 28

166. PENERJEMAH: BUDIONO KUSUMOHAMIDJOJO Jaksa akan menimbangkan … mempertimbangkan kasusnya dengan menentukan apakah kasus itu sangat penting atau tidak untuk diselidiki. 167. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 130/PUU-XIII/2015: STEPHEN C. THAMAN This model still like this and many of the post Soviet Republic in countries like China, Vietnam, and Cuba. 168. PENERJEMAH: BUDIONO KUSUMOHAMIDJOJO Model ini masih dijalankan di negara-negara setelah Soviet dan termasuk juga di Cina dan Pakta Warsawa. 169. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 130/PUU-XIII/2015: STEPHEN C. THAMAN But the most influential model today is the model that was developed by Germany from the old French model in 1974. 170. PENERJEMAH: BUDIONO KUSUMOHAMIDJOJO Model yang sekarang adalah model Perancis yang dikembangkan di Jerman sejak tahun 1974. 171. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 130/PUU-XIII/2015: STEPHEN C. THAMAN The German’s abolished the investigating judge and then turns the investigation completely over to the prosecutor. 172. PENERJEMAH: BUDIONO KUSUMOHAMIDJOJO Jerman menghapuskan posisi menyerahkannya kepada penuntut.

hakim

penyelidik

dan

173. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 130/PUU-XIII/2015: STEPHEN C. THAMAN But they created the new type of pre-product which is now called the ermittlungsrichter, but I called it judge of the preliminary investigation. 29

174. PENERJEMAH: BUDIONO KUSUMOHAMIDJOJO But then … dan kemudian mereka menetapkan prapenuntut untuk prapenuntutan. 175. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 130/PUU-XIII/2015: STEPHEN C. THAMAN (…)

This judge is not in charge of investigating the case and making

176. PENERJEMAH: BUDIONO KUSUMOHAMIDJOJO Hakim ini tidak bertanggungjawab untuk menyelidiki perkara. 177. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 130/PUU-XIII/2015: STEPHEN C. THAMAN But only for deciding those measures that would in truth on protecting constitutional rights of the suspect. 178. PENERJEMAH: BUDIONO KUSUMOHAMIDJOJO Tapi hanya untuk memastikan bahwa hak-hak konstitusional yang tersangka itu dijamin. 179. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 130/PUU-XIII/2015: STEPHEN C. THAMAN Like searches, arrested, pretrial detention or wiretrap. 180. PENERJEMAH: BUDIONO KUSUMOHAMIDJOJO Seperti penggeledahan, penangkapan, dan pemantauan. 181. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 130/PUU-XIII/2015: STEPHEN C. THAMAN This new German model has been adopted in Italy in 1988 and almost all of the posts socialize countries in Europe. That would be Poland, Hungary, the Czech Republic, Slovakia, but also the postYugoslav Republic as well.

30

182. PENERJEMAH: BUDIONO KUSUMOHAMIDJOJO Model ini kemudian dilaksanakan di Italia tahun 1988 tetapi juga di negara-negara sosialis lainnya, seperti Polandia, Hungaria, Ceko, Slovakia. 183. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 130/PUU-XIII/2015: STEPHEN C. THAMAN And Austria adopted this model in 2008, I believe as well. 184. PENERJEMAH: BUDIONO KUSUMOHAMIDJOJO Austria menerapkan sistem ini juga model ini pada tahun 2008. 185. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 130/PUU-XIII/2015: STEPHEN C. THAMAN Other has been talked in the few country is still have the France system that would be in France, Spain, especially to change to the German system but that step is not been make it. 186. PENERJEMAH: BUDIONO KUSUMOHAMIDJOJO Ada pembahasan di Perancis dan Jerman untuk melakukan perubahan menuju model Jerman. 187. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 130/PUU-XIII/2015: STEPHEN C. THAMAN Other reason more simplified system in Scandinavia which is somewhere between the Anglo-American and the German model. 188. PENERJEMAH: BUDIONO KUSUMOHAMIDJOJO Ada sistem yang berada di tengah-tengah yang dilaksanakan di Skandinavia yang berada di antara sistem Inggris Amerika dan Eropa. 189. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 130/PUU-XIII/2015: STEPHEN C. THAMAN But in this country, I believe the police and prosecutors are pretty much in the same bureaucratic organization. So the police do alone the investigation but the prosecutors end given instructor to the police.

31

190. KETUA: ARIEF HIDAYAT Dalam sistem ini polisi melakukan penyelidikan sedangkan jaksa melakukan penuntutan secara terpisah. 191. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 130/PUU-XIII/2015: STEPHEN C. THAMAN Another period for rationale for entering to prosecutor late system was that the investigating judge combined what we now consider to be exactly the function of the investigation crime with judicial function of deciding invasion of protective rights. 192. PENERJEMAH: BUDIONO KUSUMOHAMIDJOJO Excuse me, Sir. Your sentence is too long. 193. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 130/PUU-XIII/2015: STEPHEN C. THAMAN Ok. The periodical rational for separating the judicial from investigating function was the follow. 194. PENERJEMAH: BUDIONO KUSUMOHAMIDJOJO Fungsi teoritis untuk investigasi itu meliputi. 195. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 130/PUU-XIII/2015: STEPHEN C. THAMAN The reason was that an investigator who is pursuing a particular theory of a case and no longer be impartial and making decision which impact on the suspect’s constitutional rights. 196. PENERJEMAH: BUDIONO KUSUMOHAMIDJOJO Seorang penyidik tidak lagi bisa memelihara kenetralitasnya dalam memeriksa tersangka. 197. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 130/PUU-XIII/2015: STEPHEN C. THAMAN The idea was to take the judge out of the investigation and make the judge perform more to lead judicial function.

32

198. PENERJEMAH: BUDIONO KUSUMOHAMIDJOJO Jadi, gagasannya adalah mengeluarkan hakim dari sistem penyidikan dan menempatkannya pada posisi peradilan. 199. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 130/PUU-XIII/2015: STEPHEN C. THAMAN Ok, I think that probably enough for my preliminary statement. And last you like me to continue say more about the role of the prosecutor. 200. PENERJEMAH: BUDIONO KUSUMOHAMIDJOJO Saya rasa ini untuk sementara pernyataan saya cukup, kecuali Anda memerlukan keterangan lain dari saya. 201. KETUA: ARIEF HIDAYAT Silakan, Pemohon. 202. KUASA HUKUM PEMOHON XIII/2015: IHSAN ZIKRI

PERKARA

NOMOR

130/PUU-

Pertanyaan selanjutnya untuk Prof. Stephen. Bisa dijelaskan dari apakah bisa dijelaskan mengapa penuntut umum semestinya dia harus menjadi pengarah dalam penyidikan? 203. PENERJEMAH: BUDIONO KUSUMOHAMIDJOJO The next question is why the prosecutor should be controlling party in the investigation? 204. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 130/PUU-XIII/2015: STEPHEN C. THAMAN Ok. There are many reasons for proving prosecutor to do control in the preliminary investigation. 205. PENERJEMAH: BUDIONO KUSUMOHAMIDJOJO Ada banyak hal yang diperlukan oleh jaksa untuk menyiapkan penuntutan.

33

206. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 130/PUU-XIII/2015: STEPHEN C. THAMAN Prosecutor is legally trained and will eventually bring the case to court for trial. 207. PENERJEMAH: BUDIONO KUSUMOHAMIDJOJO Jaksa terlatih secara hukum untuk membawa suatu kasus ke pengadilan. 208. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 130/PUU-XIII/2015: STEPHEN C. THAMAN And he thus knows what kind of evidence is necessary for the purposes of making the decision to charge and also how much what kind of benefit of necessary to convince the judge of the truth of the gate beyond the reason about. 209. PENERJEMAH: BUDIONO KUSUMOHAMIDJOJO Dia akan bisa menentukan apakah bukti-bukti yang tersedia memadai untuk dapat membawa kasusnya ke pengadilan. 210. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 130/PUU-XIII/2015: STEPHEN C. THAMAN At least is not to say that police were not well train in making a rest, knowing when he used force, taking a finger print, doing all kinds of technical aspect to criminal investigate. 211. PENERJEMAH: BUDIONO KUSUMOHAMIDJOJO Polisi sebaiknya terlibat dalam hal-hal penyelidikan, mengambil sidik jari, melakukan penangkapan, dan hal-hal serupa itu. 212. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 130/PUU-XIII/2015: STEPHEN C. THAMAN But theirs job provable that they investigator (suara tidak terdengar jelas) themselves through the act or not the once that make the opened decision about whether they should be done when impact on human rights issue.

34

213. PENERJEMAH: BUDIONO KUSUMOHAMIDJOJO Tetapi para penyidik itu harus tetap dibatasi, sehingga tidak menyentuh soal-soal hak asasi manusia. 214. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 130/PUU-XIII/2015: STEPHEN C. THAMAN Also thing that important is that the person who is bringing the case to the court, the prosecutor have a based interest in the quality of investigation. 215. PENERJEMAH: BUDIONO KUSUMOHAMIDJOJO Sebagai pihak yang berkepentingan yang membawa kasusnya ke pengadilan, jaksa itu … I missed your last sentence, your last part of your sentences. 216. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 130/PUU-XIII/2015: STEPHEN C. THAMAN The prosecutor who brings the case to the court feels responsible of the quality the investigation. 217. PENERJEMAH: BUDIONO KUSUMOHAMIDJOJO Oke, jaksa yang berkepentingan untuk membawa kasusnya ke pengadilan itu bertanggung jawab untuk kualitas dari kasusnya. Thank You. 218. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 130/PUU-XIII/2015: STEPHEN C. THAMAN Yes, sometimes you had a system … a situation in Russia, in the Soviet Union, where the prosecutors although there were responsible for the quality of investigation, they didn’t really take holder the investigation. They thought that was not their problem. I did not say ... let me say one more time, ok, that was not very good. The other situation in the Soviet Union where when investigator investigated the case without the prosecutor watching all frame, the prosecutor do not feel responsible for the case.

35

219. PENERJEMAH: BUDIONO KUSUMOHAMIDJOJO Oke, di Uni Soviet penyidik itu melakukan pekerjaanya tanpa pengawasan dari jaksa. 220. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 130/PUU-XIII/2015: STEPHEN C. THAMAN And this of course was not the case one day themselves investigated the case with their own investigator. 221. PENERJEMAH: BUDIONO KUSUMOHAMIDJOJO Dan hal itu tidak terjadi jika mereka menyelidiki sendiri perkaranya. 222. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 130/PUU-XIII/2015: STEPHEN C. THAMAN I think really they up ... they up them all divisional power, separation power in an investigation, is the police do their hands on work. The prosecutor make a technical decision about what should be ... what evidence should be collected. And then the judge decided the issues that involve protective human rights of the suspect. 223. PENERJEMAH: BUDIONO KUSUMOHAMIDJOJO I request you to separated your sentences in three parts, the prosecutor is a, sorry. Jaksa itu bertanggung (...) 224. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 130/PUU-XIII/2015: STEPHEN C. THAMAN Oh, i will do that again. The police are responsible for their hands on collecting evidence, especially after (suara tidak terdengar jelas) arrest. 225. PENERJEMAH: BUDIONO KUSUMOHAMIDJOJO Polisi bertanggung jawab untuk bukti-bukti yang dikumpulkannya setelah suatu penangkapan.

36

226. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 130/PUU-XIII/2015: STEPHEN C. THAMAN The police may also have the expertise in ballistic finger printing and DNA. 227. PENERJEMAH: BUDIONO KUSUMOHAMIDJOJO Polisi juga memiliki keahlian untuk soal-soal balistik, DNA dan sori saya lupa satunya lagi, sidik jari, thank you. 228. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 130/PUU-XIII/2015: STEPHEN C. THAMAN The prosecutor has the legal knowledge and the knowledge of what is … how much the evidence is needed to target case and bring it to successful conclusion. 229. PENERJEMAH: BUDIONO KUSUMOHAMIDJOJO Tapi jaksa memiliki keahlian hukum apakah suatu kasus bisa dijadikan kasus yang diputuskan. 230. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 130/PUU-XIII/2015: STEPHEN C. THAMAN And the prosecutor is a perfect intermediary between the police and the judge. 231. PENERJEMAH: BUDIONO KUSUMOHAMIDJOJO Jaksa merupakan penengah yang ... yang baik sekali di antara penyidik dan hakim. 232. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 130/PUU-XIII/2015: STEPHEN C. THAMAN Because there are some … it depends on the system, but there are some delegated investigated measures that can be authorized only by a prosecutor, but (…) 233. PENERJEMAH: BUDIONO KUSUMOHAMIDJOJO Karena (...)

37

234. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 130/PUU-XIII/2015: STEPHEN C. THAMAN But … ok. 235. PENERJEMAH: BUDIONO KUSUMOHAMIDJOJO Karena ada sistem yang sangat sensitif dimana hal-hal itu bisa dilakukan oleh jaksa dalam melakukan penyelidikannya. 236. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 130/PUU-XIII/2015: STEPHEN C. THAMAN But others in the prosecutor (suara tidak terdengar jelas) to get operation. 237. PENERJEMAH: BUDIONO KUSUMOHAMIDJOJO Sorry, i dont get you. 238. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 130/PUU-XIII/2015: STEPHEN C. THAMAN But there are other majors that required the prosecutor to go with judge to get over the session. 239. PENERJEMAH: BUDIONO KUSUMOHAMIDJOJO Tapi ada hal-hal lain yang mendapatkan kewenangan dari hakim.

mengharuskan

jaksa

untuk

240. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 130/PUU-XIII/2015: STEPHEN C. THAMAN Naturally there are always emergency situation where the police may have to search a house without any (suara tidak terdengar jelas) to get the approval of the prosecutor or judge. 241. PENERJEMAH: BUDIONO KUSUMOHAMIDJOJO Akan ada situasi-situasi di mana polisi harus memeriksa suatu rumah tanpa mendapatkan izin dari jaksa.

38

242. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 130/PUU-XIII/2015: STEPHEN C. THAMAN But then they know situation the police or prosecutor when have to judge by days within in few days to the judge of the investigation. 243. PENERJEMAH: BUDIONO KUSUMOHAMIDJOJO Tapi dalam hal seperti itu polisi akan harus menyerahkannya kepada hakim untuk mendapatkan izin penyelidikan. 244. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 130/PUU-XIII/2015: STEPHEN C. THAMAN And I think … unlike in the United State, I think that this is important that the prosecutor be able to direct the police to conduct further investigation. 245. PENERJEMAH: BUDIONO KUSUMOHAMIDJOJO Berbeda dengan di Amerika di mana jaksa itu berwenang untuk memerintahkan polisi melakukan penyelidikan. 246. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 130/PUU-XIII/2015: STEPHEN C. THAMAN Now this is true in the federal system the prosecutor and the FBI work and the other federal police work well together. 247. PENERJEMAH: BUDIONO KUSUMOHAMIDJOJO Hal itu benar karena dalam hal ini jaksa dan FBI bekerjasama dengan baik. 248. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 130/PUU-XIII/2015: STEPHEN C. THAMAN But in many state system in United State, the police and prosecutor completely separated and in the process here is no true influence over the quality of the investigation. 249. PENERJEMAH: BUDIONO KUSUMOHAMIDJOJO Tapi di banyak negara bagian polisi dan jaksa itu bekerja sendirisendiri tanpa kontrol. 39

250. KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya. Masih ada, Prof? 251. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 130/PUU-XIII/2015: STEPHEN C. THAMAN Would you like to ask more question? I can continue just talking about the role of the prosecutor but you might have some more detail question you’d like to ask? 252. PENERJEMAH: BUDIONO KUSUMOHAMIDJOJO Saya dapat memberikan keterangan lebih banyak tentang peranan jaksa, tetapi apakah Anda masih memerlukan rincian yang lebih detail? 253. KUASA HUKUM PEMOHON XIII/2015: IHSAN ZIKRI

PERKARA

NOMOR

130/PUU-

PERKARA

NOMOR

130/PUU-

Ya. 254. KETUA: ARIEF HIDAYAT Silakan Pemohon. Ada (...) 255. KUASA HUKUM PEMOHON XIII/2015: IHSAN ZIKRI

Ya, ini sebelumnya mohon maaf, tidak perlu disampaikan ke Prof. Stephen. Dengan segala hormat tanpa mengurangi rasa hormat kami pada persidangan ini. Mungkin saya merasa pribadi ada beberapa poin-poin penting dari kesaksian Prof. Stephen yang tidak tersampaikan secara jelas. Diantaranya tadi pertama adalah terkait peran penuntut umum sebagai supervisor dari penyidikan di berbagai belahan negara. Kedua, terkait dengan kepolisian yang secara umum juga dianggap tidak legally train, tidak terlatih secara hukum. Dan yang ketiga adalah kepentingan penuntut umum untuk menjaga kualitas penuntutan. Saya pikir saya perlu sampaikan untuk me ... untuk meluruskan karena saya rasa tadi tidak diterjemahkan dengan jelas.

40

256. PENERJEMAH: BUDIONO KUSUMOHAMIDJOJO Saya tidak hafal pernyataan Anda semuanya. 257. KETUA: ARIEF HIDAYAT Jadi di dalam makalah ini juga sudah lengkap kok. 258. KUASA HUKUM PEMOHON XIII/2015: IHSAN ZIKRI

PERKARA

NOMOR

130/PUU-

Ya, Yang Mulia. Saya hanya ingin menyampaikan saja untuk meluruskan. 259. KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya, kita sudah bisa membaca di dalam makalah supaya yang disampaikan oleh Prof. Stephen juga sudah lengkap mengenai apa yang diinginkan. 260. KUASA HUKUM PEMOHON XIII/2015: IHSAN ZIKRI

PERKARA

NOMOR

130/PUU-

PERKARA

NOMOR

130/PUU-

Ya. 261. KETUA: ARIEF HIDAYAT Masih ada? 262. KUASA HUKUM PEMOHON XIII/2015: IHSAN ZIKRI

Ya, saya ingin menanyakan lebih lanjut terkait dengan. 263. PENERJEMAH: BUDIONO KUSUMOHAMIDJOJO I would like ask you more about. 264. KUASA HUKUM PEMOHON XIII/2015: IHSAN ZIKRI

PERKARA

NOMOR

130/PUU-

Prof. Stephen tadi menyebutkan bahwa kepolisian pada dasarnya tidak terlatih secara hukum.

41

265. PENERJEMAH: BUDIONO KUSUMOHAMIDJOJO You mention before the polices is not well train in law. 266. KUASA HUKUM PEMOHON XIII/2015: IHSAN ZIKRI

PERKARA

NOMOR

130/PUU-

Dan oleh karenanya dia harus ada di bawah supervisi dari penuntut umum. 267. PENERJEMAH: BUDIONO KUSUMOHAMIDJOJO And there for they should be under the supervision of the prosecutor. 268. KUASA HUKUM PEMOHON XIII/2015: IHSAN ZIKRI

PERKARA

NOMOR

130/PUU-

Bisa lebih dijelaskan lagi mengapa ... mengapa police officers butuh supervisi dari penuntut umum. 269. PENERJEMAH: BUDIONO KUSUMOHAMIDJOJO Would you please explain why the police needs supervision from the public prosecutor? 270. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 130/PUU-XIII/2015: STEPHEN C. THAMAN Ok. I think this is specially is more important nowadays because of the different types of secret over to take the operation that take place and the reconducted by the police. 271. PENERJEMAH: BUDIONO KUSUMOHAMIDJOJO Hal ini (suara tidak terdengar jelas) disebabkan karena adanya penyidikan-penyidikan rahasia yang terpaksa dilakukan polisi. 272. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 130/PUU-XIII/2015: STEPHEN C. THAMAN Especially in a … the investigation of corupption, organize prime, and terorist cases, the law enforcement must use undercover opperators and conduct undercover north public spies (suara tidak terdengar jelas) stink over. 42

273. PENERJEMAH: BUDIONO KUSUMOHAMIDJOJO Your sentence is too long, Sir. 274. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 130/PUU-XIII/2015: STEPHEN C. THAMAN Ok then. Today in the investigation of corupption and organize prime cases (suara tidak terdengar jelas) many types of secret investigative measures must be under taken. 275. PENERJEMAH: BUDIONO KUSUMOHAMIDJOJO Ini berkenaan dengan kasus-kasus korupsi, terorisme, dan organisasi-organisasi kriminil. 276. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 130/PUU-XIII/2015: STEPHEN C. THAMAN Many of this involve to used of undercover police officers or train undercover informer. 277. PENERJEMAH: BUDIONO KUSUMOHAMIDJOJO Penyidikan ini melibatkan banyak sekali informan yang menyamar. 278. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 130/PUU-XIII/2015: STEPHEN C. THAMAN Many of them involve the undercover operatives selling drugs or saving up (suara tidak terdengar jelas) like operation to receive (suara tidak terdengar jelas). 279. PENERJEMAH: BUDIONO KUSUMOHAMIDJOJO I don’t get you, Sir. The last part. 280. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 130/PUU-XIII/2015: STEPHEN C. THAMAN We have a term in English, fall the sting, that should be control operation.

43

281. PENERJEMAH: BUDIONO KUSUMOHAMIDJOJO Okay. Ya. Tahap penyelidikan ini menyangkut penyidikanpenyidikan yang bersifat rahasia. 282. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 130/PUU-XIII/2015: STEPHEN C. THAMAN Now, we all know that judges must order wiretaps and this kind of measures. 283. PENERJEMAH: BUDIONO KUSUMOHAMIDJOJO Kita tahu bahwa Hakim berwenang untuk memerintahkan dilakukannya penyadapan dan hal-hal serupa. 284. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 130/PUU-XIII/2015: STEPHEN C. THAMAN But there is also growing train in countries like Germany where is now the judge that has the order … that has to prove of the used of undercover informer. 285. PENERJEMAH: BUDIONO KUSUMOHAMIDJOJO Di Jerman misalnya, berkembang keadaan dimana Hakim harus memberikan persetujuan untuk para informan bekerja. 286. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 130/PUU-XIII/2015: STEPHEN C. THAMAN And this is (suara tidak terdengar jelas) one undercover informer has been inner private home. 287. PENERJEMAH: BUDIONO KUSUMOHAMIDJOJO Dan ini juga menyangkut informan-informan yang bekerja secara pribadi. 288. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 130/PUU-XIII/2015: STEPHEN C. THAMAN Or where an informer is secretly making tape recording of conversation with the suspect.

44

289. PENERJEMAH: BUDIONO KUSUMOHAMIDJOJO Dalam mana informan melakukan pembicaraan secara rahasia dengan tersangka. 290. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 130/PUU-XIII/2015: STEPHEN C. THAMAN There are also some leasure operations that need the prosecutor to approve of them. 291. PENERJEMAH: BUDIONO KUSUMOHAMIDJOJO Di mana ada juga penyidikan-penyidikan yang memerlukan persetujuan dari penuntut umum. 292. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 130/PUU-XIII/2015: STEPHEN C. THAMAN And this would be like making undercover narcotics buys or setting up sting operation. 293. PENERJEMAH: BUDIONO KUSUMOHAMIDJOJO Dan ini diperlukan untuk melakukan penyidikan-penyidikan penyamaran untuk melaksanakan tindakan-tindakan penjebakan. 294. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 130/PUU-XIII/2015: STEPHEN C. THAMAN Because of the intrusive nature of this operation which is important, in my opinion that prosecutor have the ultimate responsibility for the investigation. 295. PENERJEMAH: BUDIONO KUSUMOHAMIDJOJO Karena hal-hal ini sangat sensitif, menurut pendapat saya jaksa harus memberikan otorisasi untuk melakukan penyidikan. 296. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 130/PUU-XIII/2015: STEPHEN C. THAMAN And I think the ideal approaches that really have judges beside most of this appropriate … most of this investigated technic.

45

297. PENERJEMAH: BUDIONO KUSUMOHAMIDJOJO Keadaan idealnya diperlukan Hakim-Hakim yang dapat memberikan izin untuk melakukan penyidikan-penyidikan serupa itu. 298. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 130/PUU-XIII/2015: STEPHEN C. THAMAN We also know that the police because they work in communities day to day and very close to criminal like activity themselves. 299. PENERJEMAH: BUDIONO KUSUMOHAMIDJOJO Kita juga tahu bahwa polisi juga bekerja dalam komunitaskomunitas dan mempunyai hubungan yang dekat dengan para kriminil. 300. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 130/PUU-XIII/2015: STEPHEN C. THAMAN But there’s always more possibility of corruption among the police than the reason among the prosecutors who are further away from the actual daily working to crime. 301. PENERJEMAH: BUDIONO KUSUMOHAMIDJOJO Ada kemungkinan bahwa polisi dan jaksa itu terlibat dalam korupsi yang jauh dari pekerjaan penanganan kriminil mereka. 302. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 130/PUU-XIII/2015: STEPHEN C. THAMAN I know with my study in Russia that there is big problem with corruption among the Russian police and therefore trained for … there be seven level of control over the police investigation. 303. PENERJEMAH: BUDIONO KUSUMOHAMIDJOJO Saya tahu bahwa di Rusia itu polisi sangat korup dan mempengaruhi penyelidikan … pekerjaan penyelidikan polisi.

46

304. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 130/PUU-XIII/2015: STEPHEN C. THAMAN And I know, I have also read that Russia obviously not the only country that has this problem. And I think the U.S has this problem at the local level and I think probably Indonesia does as well. 305. PENERJEMAH: BUDIONO KUSUMOHAMIDJOJO Saya rasa bukan hanya Rusia yang mempunyai masalah itu tapi juga Amerika Serikat dan Indonesia. 306. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 130/PUU-XIII/2015: STEPHEN C. THAMAN And then, you maybe know, I mean I was in Indonesia about 10 years ago working on the draft KUHAP. 307. PENERJEMAH: BUDIONO KUSUMOHAMIDJOJO Saya bekerja di Indonesia 10 tahun yang lalu dalam rangka perancangan KUHAP. 308. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 130/PUU-XIII/2015: STEPHEN C. THAMAN And I was very please to see Prof. Andi Hamzah (suara tidak terdengar jelas) perform here. 309. PENERJEMAH: BUDIONO KUSUMOHAMIDJOJO Saya senang bahwa perusahaan Andi Hamzah berada di sini. 310. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 130/PUU-XIII/2015: STEPHEN C. THAMAN But I think the draft KUHAP law was correct in strengthening prosecutorial to provision and collaboration with the police. 311. PENERJEMAH: BUDIONO KUSUMOHAMIDJOJO Saya mendapatkan kesan bahwa KUHAP itu menempatkan jaksa penuntut umum dalam posisi mengamati, mengawasi pekerjaan polisi.

47

312. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 130/PUU-XIII/2015: STEPHEN C. THAMAN And also for suggesting to introduce a German style judge of the investigation to control invasion of protecting human rights. 313. PENERJEMAH: BUDIONO KUSUMOHAMIDJOJO Dan juga memajukan gagasan yang berlaku di Jerman untuk melakukan perlindungan terhadap hak asasi manusia. 314. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 130/PUU-XIII/2015: STEPHEN C. THAMAN Also it’s important that prosecutor be in more involved today because almost all countries have exclusionary rules that make evidence not useable if the police (suara tidak terdengar jelas) the law in gathering. 315. PENERJEMAH: BUDIONO KUSUMOHAMIDJOJO Excuse me, could you repeated, please? 316. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 130/PUU-XIII/2015: STEPHEN C. THAMAN Yes, I’m sorry. Today almost all countries have rules providing for the exclusion of illegally gathered have it. 317. PENERJEMAH: BUDIONO KUSUMOHAMIDJOJO Sekarang banyak negara mempunyai sarana-sarana mengecualikan tindakan-tindakan ilegal dalam penuntutan.

untuk

318. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 130/PUU-XIII/2015: STEPHEN C. THAMAN I think it (suara tidak terdengar jelas) it’s important that the prosecutors being control of the investigation to prevent (suara tidak terdengar jelas) of the laws that may lead to in an ability to use good physical evidence.

48

319. PENERJEMAH: BUDIONO KUSUMOHAMIDJOJO Penting dalam hal ini bahwa pihak penuntut umum itu mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran hukum dalam tingkat penyelidikan. 320. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 130/PUU-XIII/2015: STEPHEN C. THAMAN I remember the draft KUHAP, I think it had a provision for excluding illegally sees evidence. 321. PENERJEMAH: BUDIONO KUSUMOHAMIDJOJO Dalam hal ini saya mengingat bahwa KUHAP itu mengecualikan penyelidikan yang ada hubungannya dengan soal bukti-bukti. I’m not very clear about your statement. 322. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 130/PUU-XIII/2015: STEPHEN C. THAMAN It’s once again was about the exclusionary rule that the draft KUHAP have such a rule to exclude evidence that was illegally (suara tidak terdengar jelas). 323. PENERJEMAH: BUDIONO KUSUMOHAMIDJOJO Oke. Ada hal-hal penting dalam KUHAP yang mengatasi soal pengumpulan bukti secara ilegal. 324. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 130/PUU-XIII/2015: STEPHEN C. THAMAN It’s also important that the prosecutor have a responsibility or the investigation to prevent the fabricating evidence. 325. PENERJEMAH: BUDIONO KUSUMOHAMIDJOJO Ada juga penting untuk mencegah bahwa penuntut umum dan polisi itu melakukan pembuatan bukti-bukti. 326. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 130/PUU-XIII/2015: STEPHEN C. THAMAN You may have read that we have many problems with innocence people being infected in many of our state. 49

327. PENERJEMAH: BUDIONO KUSUMOHAMIDJOJO Anda tahu bahwa ada terjadi banyak kasus dimana orang-orang tidak bersalah dihukum di Amerika. 328. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 130/PUU-XIII/2015: STEPHEN C. THAMAN And this is because each little town and minor sociality has it own decentralize police (suara tidak terdengar jelas). 329. PENERJEMAH: BUDIONO KUSUMOHAMIDJOJO Dan ini terjadi karena setiap kota punya polisi yang berdiri sendiri. 330. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 130/PUU-XIII/2015: STEPHEN C. THAMAN police.

And the prosecutors are separated bureaucratically from the

331. PENERJEMAH: BUDIONO KUSUMOHAMIDJOJO Dan dimana jaksa penuntut umum itu terpisah secara birokratis dari polisi. 332. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 130/PUU-XIII/2015: STEPHEN C. THAMAN In the federal system where the United States attorney work really closely with the different police courses. 333. PENERJEMAH: BUDIONO KUSUMOHAMIDJOJO Dalam sistem federal dimana jaksa penuntut umum bekerja keras … bekerja erat dengan polisi. 334. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 130/PUU-XIII/2015: STEPHEN C. THAMAN We have much less scandals over wrong (suara tidak terdengar jelas) and victim

50

335. PENERJEMAH: BUDIONO KUSUMOHAMIDJOJO Kita tidak punya begitu banyak skandal tentang kejadian-kejadian seperti ini. 336. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 130/PUU-XIII/2015: STEPHEN C. THAMAN And the quality of the police work is much more professional. 337. PENERJEMAH: BUDIONO KUSUMOHAMIDJOJO Dan kualitas pekerjaan polisi adalah jauh lebih profesional. 338. KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya, cukup. Pemohon (…) 339. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 130/PUU-XIII/2015: STEPHEN C. THAMAN I think that’s all I have to say right now. 340. PENERJEMAH: BUDIONO KUSUMOHAMIDJOJO Itu yang dapat saya katakan sementara ini. 341. KETUA: ARIEF HIDAYAT Pemohon, jadi apa yang diucapkan oleh Prof. Stephen itu juga terekam dengan baik di sini, sehingga itu juga akan menjadi bahan kita, Hakim untuk menerjemahkan dan menjadikan sebagai keterangan ahli yang lengkap, ya. 342. KUASA HUKUM PEMOHON XIII/2015: IHSAN ZIKRI

PERKARA

NOMOR

130/PUU-

Baik, Yang Mulia. 343. KETUA: ARIEF HIDAYAT Meskipun tidak terungkap secara keseluruhan karena memang Prof. Budi kan harus secara cepat menerjemahkan, ya. Baik. Ada lagi yang akan disampaikan?

51

344. KUASA HUKUM PEMOHON XIII/2015: IHSAN ZIKRI

PERKARA

NOMOR

130/PUU-

Saya pikir poin-poinnya sudah disampaikan dengan jelas oleh Prof. Stephen. 345. KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik. Dari Pemerintah ada yang akan disampaikan? Cukup. Dari Pihak Terkait? Cukup. Dari meja Hakim ada tiga, Prof. Patrialis, saya persilakan. 346. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Silakan, Pak Ketua. Selamat malam, Prof. Stephen. 347. PENERJEMAH: BUDIONO KUSUMOHAMIDJOJO Good evening, Prof. Stephen. 348. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 130/PUU-XIII/2015: STEPHEN C. THAMAN Good evening. 349. KETUA: ARIEF HIDAYAT Prof. Stephen, sekarang giliran pertanyaan dari Para Hakim. 350. PENERJEMAH: BUDIONO KUSUMOHAMIDJOJO It is now the turn of the Judge Patrialis. 351. KETUA: ARIEF HIDAYAT Dimulai dari Prof. Patrialis. 352. PENERJEMAH: BUDIONO KUSUMOHAMIDJOJO Started from the Judge Patrialis. 353. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Masih sekitar tugas polisi dan jaksa.

52

354. PENERJEMAH: BUDIONO KUSUMOHAMIDJOJO Still around the job of the police and the prosecutor. 355. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Dalam tindak pidana. 356. PENERJEMAH: BUDIONO KUSUMOHAMIDJOJO In the case of criminal case. 357. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Setelah jaksa memutuskan untuk menuntut seseorang. 358. PENERJEMAH: BUDIONO KUSUMOHAMIDJOJO Following the prosecutor having decided to prosecute somebody. 359. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Dan melimpahkan perkaranya ke pengadilan. 360. PENERJEMAH: BUDIONO KUSUMOHAMIDJOJO And deliver the case to the court. 361. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Dan pengadilan telah menetapkan hari sidang. 362. PENERJEMAH: BUDIONO KUSUMOHAMIDJOJO And whenever the court has decided on the date of the trial. 363. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Apakah boleh jaksa menarik kembali kasus tersebut? 364. PENERJEMAH: BUDIONO KUSUMOHAMIDJOJO May the … there is the question, may the prosecutor to withdraw the case?

53

365. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Ada empat pertanyaan, itu dulu yang pertama. 366. PENERJEMAH: BUDIONO KUSUMOHAMIDJOJO There are four questions, but that is the first one. 367. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 130/PUU-XIII/2015: STEPHEN C. THAMAN Actually, in the United States the prosecutor has pretty much complete control of dismissing the case if here she wants to (suara tidak terdengar jelas) the court. 368. PENERJEMAH: BUDIONO KUSUMOHAMIDJOJO Di Amerika, jaksa mempunyai kuasa untuk menarik kembali suatu perkara. 369. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 130/PUU-XIII/2015: STEPHEN C. THAMAN In a general, the prosecutor takes the … when the prosecutor decide there is sufficient evidence to charge and sent the case to the court. In the country like Germany, then the prosecutor may lose control of the case and may not be able to dismiss it. 370. PENERJEMAH: BUDIONO KUSUMOHAMIDJOJO I have lost the sentences. It’s too long. Please repeat, please repeat. 371. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 130/PUU-XIII/2015: STEPHEN C. THAMAN Clearly when the persecutor has decided to charged the case. 372. PENERJEMAH: BUDIONO KUSUMOHAMIDJOJO Manakala jaksa itu memutuskan untuk melepaskan perkaranya.

54

373. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 130/PUU-XIII/2015: STEPHEN C. THAMAN And the case goes to court. 374. PENERJEMAH: BUDIONO KUSUMOHAMIDJOJO Dan manakala kasusnya itu dimasukkan ke pengadilan. 375. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 130/PUU-XIII/2015: STEPHEN C. THAMAN And the judge decides in preliminary hearing that there is a sufficient evidence to prosecute. 376. PENERJEMAH: BUDIONO KUSUMOHAMIDJOJO Dan manakala jaksa memutuskan bahwa ada cukup bukti untuk memulai persidangan awal. 377. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 130/PUU-XIII/2015: STEPHEN C. THAMAN I mean sufficient evidence to set the trial actually. 378. PENERJEMAH: BUDIONO KUSUMOHAMIDJOJO Maksud saya adalah bukti cukup untuk memulai pengadilan. 379. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 130/PUU-XIII/2015: STEPHEN C. THAMAN Then I think it is more difficult for prosecutor for than just change (suara tidak terdengar jelas) the mind and stop prosecuting the case. 380. PENERJEMAH: BUDIONO KUSUMOHAMIDJOJO Dan hal itu akan membuat jaksa sulit untuk mengubah pikirannya dan menarik kembali kasusnya. 381. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 130/PUU-XIII/2015: STEPHEN C. THAMAN There are some protection for instance for the victim in countries like Spain, Germany, and France. 55

382. PENERJEMAH: BUDIONO KUSUMOHAMIDJOJO Ada perlindungan-perlindungan tertentu yang diberikan di negaranegara seperti Spanyol, Jerman, dan … sorry, the other one is a? 383. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 130/PUU-XIII/2015: STEPHEN C. THAMAN France. 384. PENERJEMAH: BUDIONO KUSUMOHAMIDJOJO Perancis. 385. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 130/PUU-XIII/2015: STEPHEN C. THAMAN The victim and … if the prosecutor wants to dismiss the victim in Germany can ask the judge to prevent the dismissal. 386. PENERJEMAH: BUDIONO KUSUMOHAMIDJOJO Di Jerman, hakim dapat mencegah atas permintaan dari tersangka untuk menarik … menarik kembali perkaranya. 387. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 130/PUU-XIII/2015: STEPHEN C. THAMAN I think generally the prosecutor in most of the country has pretty firm grab on the charges in the case. 388. PENERJEMAH: BUDIONO KUSUMOHAMIDJOJO Meskipun demikian kebanyakan negara, para jaksa itu mempunyai kendali yang kuat terhadap perkara mereka yang mereka ajukan. 389. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Baik. Yang kedua mengenai bukti-bukti secara ilegal yang disampaikan oleh Prof tadi. 390. PENERJEMAH: BUDIONO KUSUMOHAMIDJOJO Secondly, regarding the illegal evidences as you mentioned before. 56

391. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Apakah pembicaraan antara dua orang secara pribadi, apakah boleh direkam dan rekaman itu disampaikan kepada publik? 392. PENERJEMAH: BUDIONO KUSUMOHAMIDJOJO Is it permitted to have a discussion between two people be recorded and the recording delivered to the public? 393. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 130/PUU-XIII/2015: STEPHEN C. THAMAN Yes, in United States if one of the parties agrees to turn it over to police or the public, then the conversation is not protected. 394. PENERJEMAH: BUDIONO KUSUMOHAMIDJOJO Ya, jika salah satu pihak itu setuju untuk menyampaikan rekaman itu kepada publik dan itu tidak dilarang. 395. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Bagaimana kalau tidak ada yang setuju? 396. PENERJEMAH: BUDIONO KUSUMOHAMIDJOJO What if the case if one does not agree to that? 397. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 130/PUU-XIII/2015: STEPHEN C. THAMAN If neither of the participants in the conversation agrees to have turned over, then … I don’t understand, if it is being wiretaps for over heard by third party then that would be a crime in United States. 398. PENERJEMAH: BUDIONO KUSUMOHAMIDJOJO Jika hal itu tidak disetujui oleh para pihak dan rekaman itu dilakukan, maka itu merupakan perbuatan kriminil.

57

399. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 130/PUU-XIII/2015: STEPHEN C. THAMAN And the conversation would not be admissible in court if one of two parties did not concern. 400. PENERJEMAH: BUDIONO KUSUMOHAMIDJOJO Dan pembicaraan itu tidak dapat diajukan ke sidang pengadilan. 401. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 130/PUU-XIII/2015: STEPHEN C. THAMAN But, in Germany there is a strict prohibition of using secretly tape conversation at all in criminal case. 402. PENERJEMAH: BUDIONO KUSUMOHAMIDJOJO It is possible to have secret conversation pass in court? 403. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 130/PUU-XIII/2015: STEPHEN C. THAMAN In Germany, there is a special protection of the personality, of the right of personality which means that if you are (suara tidak terdengar jelas) just secretly recorded by even third party, they cannot be used. 404. PENERJEMAH: BUDIONO KUSUMOHAMIDJOJO Di Jerman ada perlindungan khusus terhadap pembicaraanpembicaraan pribadi yang tidak dapat diajukan oleh pihak ketiga ke pengadilan. 405. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Baik. 406. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 130/PUU-XIII/2015: STEPHEN C. THAMAN They do have an acceptance for very serious cases, then they will allow than they used to, but not in a normal criminal case.

58

407. PENERJEMAH: BUDIONO KUSUMOHAMIDJOJO Hal itu hanya dimungkinkan jika ada dalam keadaan khusus, tetapi tidak terjadi secara umumnya demikian. 408. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Baik, terima kasih, Prof. Yang ketiga. 409. PENERJEMAH: BUDIONO KUSUMOHAMIDJOJO The third question. 410. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Apakah polisi atau jaksa. 411. PENERJEMAH: BUDIONO KUSUMOHAMIDJOJO Rather the police or the prosecuter. 412. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Boleh melarang seseorang. 413. PENERJEMAH: BUDIONO KUSUMOHAMIDJOJO May prohibit somebody. 414. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Untuk meninggalkan negerinya. 415. PENERJEMAH: BUDIONO KUSUMOHAMIDJOJO To leave the country. 416. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Sementara dia belum sebagai tersangka? 417. PENERJEMAH: BUDIONO KUSUMOHAMIDJOJO While the person has not been accused?

59

418. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Ya, terima kasih. 419. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 130/PUU-XIII/2015: STEPHEN C. THAMAN I think not. If they have been accused, I’m trying to think, I’m not an expert in imigration law, but if they’ve been accused a condition they were release can be they had to the … to give up their passport. 420. PENERJEMAH: BUDIONO KUSUMOHAMIDJOJO Saya bukan Ahli di bidang imigrasi, tapi jika tersangka itu sudah demikian kedudukannya maka dia harus menyerahkan paspornya. 421. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 130/PUU-XIII/2015: STEPHEN C. THAMAN (Suara tidak terdengar jelas) charge with anything, i do not legally think that the policeman can prevent them from living the country. 422. PENERJEMAH: BUDIONO KUSUMOHAMIDJOJO Saya tidak ... saya berpikir polisi tidak dapat melarangnya untuk meninggalkan negeri. 423. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Baik, terakhir. 424. PENERJEMAH: BUDIONO KUSUMOHAMIDJOJO The last one. 425. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Apakah polisi atau jaksa. 426. PENERJEMAH: BUDIONO KUSUMOHAMIDJOJO Whether the police or the prosecutor.

60

427. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Dapat memanggil seseorang. 428. PENERJEMAH: BUDIONO KUSUMOHAMIDJOJO May summon somebody. 429. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Untuk diminta keterangan. 430. PENERJEMAH: BUDIONO KUSUMOHAMIDJOJO For question and answer. 431. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Tanpa menunjuk dengan jelas. 432. PENERJEMAH: BUDIONO KUSUMOHAMIDJOJO Without pointing clearly. 433. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Ketentuan pidana apa yang akan diperiksa? 434. PENERJEMAH: BUDIONO KUSUMOHAMIDJOJO Which final court with would be investigated? 435. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 130/PUU-XIII/2015: STEPHEN C. THAMAN It depends if you mean to request the witness to come or as suspect. 436. PENERJEMAH: BUDIONO KUSUMOHAMIDJOJO Tergantung dari apa yang dipanggil itu saksi atau tersangka. 437. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Saksi? 61

438. PENERJEMAH: BUDIONO KUSUMOHAMIDJOJO The witness? 439. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 130/PUU-XIII/2015: STEPHEN C. THAMAN The witness. In the United State neither the prosecutor nor the police can force anybody (suara tidak terdengar jelas). 440. PENERJEMAH: BUDIONO KUSUMOHAMIDJOJO Di Amerika Serikat police tidak memaksa siapa pun untuk dihadapkan pada jaksa. 441. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 130/PUU-XIII/2015: STEPHEN C. THAMAN Only the grand jury which is a group of late people who dicided charge has the power to (suara tidak terdengar jelas) somebody and force them to (suara tidak terdengar jelas). 442. PENERJEMAH: BUDIONO KUSUMOHAMIDJOJO Hanya juri agung yang terdiri dari orang-orang biasa yang dapat mempunyai kuasa untuk memaksa orang memenuhi panggilan. 443. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 130/PUU-XIII/2015: STEPHEN C. THAMAN But in most European countries the prosecutor has the power to call somebody to comedown and give statement. 444. PENERJEMAH: BUDIONO KUSUMOHAMIDJOJO Tapi di kebanyakan negara eropa jaksa mempunyai kuasa untuk memerintahkan orang menghadap. 445. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 130/PUU-XIII/2015: STEPHEN C. THAMAN And the police also may have their power. I’m not (suara tidak terdengar jelas) about that.

62

446. PENERJEMAH: BUDIONO KUSUMOHAMIDJOJO Dan polisi juga mempunyai kuasa seperti itu. 447. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 130/PUU-XIII/2015: STEPHEN C. THAMAN But I think probably the investigation has to been open before the prosecutor can compile somebody become clasified (...) 448. PENERJEMAH: BUDIONO KUSUMOHAMIDJOJO Tapi penyelidikan harus terbuka sedemikan sampai jaksa dapat mengajukan kasusnya. 449. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 130/PUU-XIII/2015: STEPHEN C. THAMAN Now if a suspect, this question, of course, they have to be pulled what they are being respect to them. 450. PENERJEMAH: BUDIONO KUSUMOHAMIDJOJO Jika tersangka diperiksa maka dia harus mengetahui kenapa dia diperiksa. 451. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Ya, terima kasih. 452. PENERJEMAH: BUDIONO KUSUMOHAMIDJOJO Thanks you. 453. KETUA: ARIEF HIDAYAT Terima kasih, Prof. Stephen. Berikutnya Yang Mulia Hakim Palguna. 454. PENERJEMAH: BUDIONO KUSUMOHAMIDJOJO The next would be Justice Palguna.

63

455. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Ya, terima kasih. Ada dua pertanyaan saya. 456. PENERJEMAH: BUDIONO KUSUMOHAMIDJOJO I have two questions. 457. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Yang pertama adalah menurut Ahli. 458. PENERJEMAH: BUDIONO KUSUMOHAMIDJOJO The first one is according to the expert. 459. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Diantara empat model pengorganisasian criminal investigation itu. 460. PENERJEMAH: BUDIONO KUSUMOHAMIDJOJO Among the four models of criminal investigation. 461. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Mana yang lebih memberikan perlindungan terhadap hak-hak tersangka maupun terdakwa. 462. PENERJEMAH: BUDIONO KUSUMOHAMIDJOJO Which one is giving more protection to the accuse. 463. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Jika diperbandingkan dengan tren yang terjadi dalam masyarakat internasional? 464. PENERJEMAH: BUDIONO KUSUMOHAMIDJOJO If compare to the trend on going on international level? 465. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Dan mengapa begitu? 64

466. PENERJEMAH: BUDIONO KUSUMOHAMIDJOJO And why is it so? 467. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 130/PUU-XIII/2015: STEPHEN C. THAMAN I think the German model and it is very done in Germany is quite protected. The same is good the Italian model which is based on the German model. 468. PENERJEMAH: BUDIONO KUSUMOHAMIDJOJO Hal itu dilindungi di dalam sistem Jerman tapi juga di Italia yang mengacu pada hukum Jerman. 469. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 130/PUU-XIII/2015: STEPHEN C. THAMAN It problem in United State, we have very weak protection of privacy during the police investigation. 470. PENERJEMAH: BUDIONO KUSUMOHAMIDJOJO Di Amerika ada perlindungan yang lemah terhadap hak asasi pribadi selama terjadinya penyelidikan. 471. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 130/PUU-XIII/2015: STEPHEN C. THAMAN The only majors that required a judge to authorize them are searches and wiretaps. 472. PENERJEMAH: BUDIONO KUSUMOHAMIDJOJO Yang boleh dilakukan oleh polisi yang dapat diizinkan oleh hakim adalah melakukan penggeledahan dan penyadapan. 473. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 130/PUU-XIII/2015: STEPHEN C. THAMAN Their is no requirement that police have reasonable suspicion, let’s say to (suara tidak terdenagar jelas) buy drugs from the suspects.

65

474. PENERJEMAH: BUDIONO KUSUMOHAMIDJOJO Tidak ada alasan untuk misalnya jika polisi hanya curiga dalam hal terjadinya transaksi narkotik. 475. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 130/PUU-XIII/2015: STEPHEN C. THAMAN In Germany, and Italy, and most European countries to (suara tidak terdengar jelas) required from many of this overed activity. 476. PENERJEMAH: BUDIONO KUSUMOHAMIDJOJO itu.

Di negara-negara lain di Eropa itu diperlukan izin khusus untuk

477. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 130/PUU-XIII/2015: STEPHEN C. THAMAN For instance, in United State police can conduct long term (suara tidak terdengar jelas). 478. PENERJEMAH: BUDIONO KUSUMOHAMIDJOJO Di Amerika misalnya polisi dapat melakukan pemantauan jangka panjang. 479. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 130/PUU-XIII/2015: STEPHEN C. THAMAN Lets say following somebody’s far within electronic device for two months. 480. PENERJEMAH: BUDIONO KUSUMOHAMIDJOJO Misalnya menempatkan orang dengan … dengan alat elektronik untuk dua bulan. 481. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 130/PUU-XIII/2015: STEPHEN C. THAMAN They can do this with know judicial autorotation and not even asking the prosecutor.

66

482. PENERJEMAH: BUDIONO KUSUMOHAMIDJOJO Mereka dapat melakukan ini tanpa otorisasi hukum maupun izin dari jaksa. 483. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 130/PUU-XIII/2015: STEPHEN C. THAMAN In Germany and many other European countries a judge has to decide whether the police has been very impressive in investigative (suara tidak terdengar jelas). 484. PENERJEMAH: BUDIONO KUSUMOHAMIDJOJO Di Jerman dan negara Eropa lainnya, jaksa harus menentukan, apakah polisi dapat melakukan tindakan itu atau tidak. 485. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 130/PUU-XIII/2015: STEPHEN C. THAMAN Another issue is that during the preliminary investigation (…) 486. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Sori, sori, saya menyela sedikit. 487. PENERJEMAH: BUDIONO KUSUMOHAMIDJOJO Excuse me. 488. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Yang Anda terangkan tadi itu, apakah yang dimaksud saya, contoh di Amerika tadi itu atau apakah itu berlaku untuk sistem hukum federalnya atau hukum negara bagiannya atau state-nya? 489. PENERJEMAH: BUDIONO KUSUMOHAMIDJOJO Which you have explain before whether it is prevailing in the state or the … at to federal level?

67

490. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 130/PUU-XIII/2015: STEPHEN C. THAMAN This is federal Supreme Court case law which is as a standard for the entire country. I must say that some states give more protection in the Supreme Court (…) 491. PENERJEMAH: BUDIONO KUSUMOHAMIDJOJO Itu terjadi lebih pada tingkat federal dimana itu dilindungi oleh Mahkamah Agung. 492. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Oke. Baik … oke. 493. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 130/PUU-XIII/2015: STEPHEN C. THAMAN Ya. One thing I want to say is (…) 494. PENERJEMAH: BUDIONO KUSUMOHAMIDJOJO Satu hal yang mau saya tambahkan adalah (…) 495. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 130/PUU-XIII/2015: STEPHEN C. THAMAN If I can remember what i want to say. If you wanna to ask in other question, I would remember what I want to say. 496. PENERJEMAH: BUDIONO KUSUMOHAMIDJOJO Silakan menanyakan lebih jauh sampai saya ingat lagi, apa yang saya mau katakan. 497. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Pertanyaan yang kedua, berkaitan dengan aktivitas Anda di … yang pernah Anda lakukan di Indonesia. 498. PENERJEMAH: BUDIONO KUSUMOHAMIDJOJO Pertanyaan kedua menyangkut aktivitas yang pernah Anda lakukan di Indonesia. 68

499. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Ya, translate in English, please. 500. PENERJEMAH: BUDIONO KUSUMOHAMIDJOJO Sorry. My second question relates to the what ever that you have done in Indonesia before? 501. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Ya, ini … saya mengetahui bahwa Saudara Ahli melakukan penelitian tehadap criminology procedure di Indonesia. 502. PENERJEMAH: BUDIONO KUSUMOHAMIDJOJO Minta tolong ulang, Pak. 503. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Ya, saya mendengar bahwa Saudara … Prof. Stephen melakukan penelitian terhadap KUHAP atau criminology procedure di Indonesia. 504. PENERJEMAH: BUDIONO KUSUMOHAMIDJOJO I learn that the Prof. Stephan has conducted research on the criminology procedure law in Indonesia. 505. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Ya. Nah, pertanyaannya adalah … pertanyaannya ialah (…) 506. PENERJEMAH: BUDIONO KUSUMOHAMIDJOJO My question is (…) 507. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Apa kritik terbesar Anda terhadap KUHAP (…) 508. PENERJEMAH: BUDIONO KUSUMOHAMIDJOJO What is your biggest criticism against the procedure law?

69

509. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Khususnya yang berkenaan dengan (…) 510. PENERJEMAH: BUDIONO KUSUMOHAMIDJOJO Particularly with regard to (...) 511. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Hubungan antara penyidik dengan penuntut umum. 512. PENERJEMAH: BUDIONO KUSUMOHAMIDJOJO The relationship between prosecutor and the police. 513. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Dalam sistem peradilan pidana? 514. PENERJEMAH: BUDIONO KUSUMOHAMIDJOJO In the system of criminal law? 515. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Ya. 516. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 130/PUU-XIII/2015: STEPHEN C. THAMAN Ok. I didn’t really conduct research into the Indonesian law. When I was in Indonesia, I (suara tidak terdengar jelas) the crime law 2006 and we discuss with the group many problems they got existed in the relationship between police and prosecutor. 517. PENERJEMAH: BUDIONO KUSUMOHAMIDJOJO Saya tidak melakukan pekerjaan penyidikan di Indonesia, tapi tahun 2006, saya membaca itu dan mempelajari hubungan antara polisi dan jaksa.

70

518. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 130/PUU-XIII/2015: STEPHEN C. THAMAN I was invited as an expert in comparative criminal procedure to give suggestion to (suara tidak terdengar jelas) prove the Indonesian law. 519. PENERJEMAH: BUDIONO KUSUMOHAMIDJOJO Saya ditanya mengenai peranan yang harus dilakukan jaksa dalam melaksanakan hukum acara pidana. 520. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 130/PUU-XIII/2015: STEPHEN C. THAMAN I think I mention the couple of the area I thought were important for introducing (suara tidak terdengar jelas) judge of the investigation and to decide issues that impact in human right (…) 521. PENERJEMAH: BUDIONO KUSUMOHAMIDJOJO Saya … could you please repeat, Prof. Stephan. 522. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 130/PUU-XIII/2015: STEPHEN C. THAMAN One of those areas was the introduction of pre-trial judge of investigation, just like I mention before. 523. PENERJEMAH: BUDIONO KUSUMOHAMIDJOJO Saya mengajukan saran mengenai jaksa praperadilan. 524. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 130/PUU-XIII/2015: STEPHEN C. THAMAN And also we discuss introducing and strong extraordinary rule or where the police widely (suara tidak terdengar jelas). 525. PENERJEMAH: BUDIONO KUSUMOHAMIDJOJO Dan juga hal-hal di mana polisi melanggar hak-hak pribadi.

71

526. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 130/PUU-XIII/2015: STEPHEN C. THAMAN This … we also discuss introducing I believe is (suara tidak terdengar jelas) not so much paper written testimony with the use (suara tidak terdengar jelas). 527. PENERJEMAH: BUDIONO KUSUMOHAMIDJOJO Saya juga mengajukan cara, di mana pemberian pernyataan tidak dilakukan sedemikian … demikian rupa, sehingga menumpukkan berkasberkas kertas. 528. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 130/PUU-XIII/2015: STEPHEN C. THAMAN And I now remember what I was going to say. 529. PENERJEMAH: BUDIONO KUSUMOHAMIDJOJO Sekarang saya ingat apa yang harus saya katakan. 530. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 130/PUU-XIII/2015: STEPHEN C. THAMAN Ya. In German system and European system it depends much more active role during the formal preliminary investigation. 531. PENERJEMAH: BUDIONO KUSUMOHAMIDJOJO Dalam sistem Jerman dan Eropa, pembela itu melakukan pekerjaan yang terbanyak dalam melakukan investigasi. 532. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 130/PUU-XIII/2015: STEPHEN C. THAMAN The defence can make evidence motion. 533. PENERJEMAH: BUDIONO KUSUMOHAMIDJOJO Pembela dapat melakukan tindakan-tindakan pembuktian.

72

534. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 130/PUU-XIII/2015: STEPHEN C. THAMAN And be present when witnesess and expert are questioned. 535. PENERJEMAH: BUDIONO KUSUMOHAMIDJOJO Dan ketika saksi dan tersangka diperiksa. 536. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 130/PUU-XIII/2015: STEPHEN C. THAMAN Compared to the United State and England, this is … I think much better system. 537. PENERJEMAH: BUDIONO KUSUMOHAMIDJOJO Dibandingkan dengan sistem di Inggris dan Amerika, saya rasa ini sistem yang lebih baik. 538. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 130/PUU-XIII/2015: STEPHEN C. THAMAN Because the police investigation United Stated is completely secret and (suara tidak terdengar jelas). 539. PENERJEMAH: BUDIONO KUSUMOHAMIDJOJO Karena sistem di Amerika adalah penyelidikan yang rahasia dan bersifat intuisiturotial. 540. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 130/PUU-XIII/2015: STEPHEN C. THAMAN The defenses know participatory riughts and often does get to know anything about the case until the final judge. 541. PENERJEMAH: BUDIONO KUSUMOHAMIDJOJO Pembela biasanya tidak mempunyai akses ke dalam penyelidikan itu sampai ketika peradilan dimulai.

73

542. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 130/PUU-XIII/2015: STEPHEN C. THAMAN That was another US (suara tidak terdengar jelas) more protective. That’s what thing I forgot to tell. 543. PENERJEMAH: BUDIONO KUSUMOHAMIDJOJO Itu hal yang berkenaan dengan perlindungan yang tadi saya lupa memberitahukannya. 544. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Baik, terima kasih. Tapi yang terakhir yang saya … masih berkaitan dengan pertanyaan terakhir sebelum Anda sela. 545. PENERJEMAH: BUDIONO KUSUMOHAMIDJOJO My last question my finalty question is as follow. 546. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Ya. Ada saran khusus mengenai draft atau rancangan KUHAP yang ndak diberlakukan di Indonesia misalnya dengan mengadopsi sistem Jerman, begitu? 547. PENERJEMAH: BUDIONO KUSUMOHAMIDJOJO Do you still … do you have a specially recommendation regarding the a criminal procedural law referring to the German system? 548. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 130/PUU-XIII/2015: STEPHEN C. THAMAN I think to German system organazing especially the preliminary pre-trial part of pre-trial state of the system is very good. 549. PENERJEMAH: BUDIONO KUSUMOHAMIDJOJO Saya pikir sistem Jerman itu sangat baik dalam mengatur soal praperadilan.

74

550. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 130/PUU-XIII/2015: STEPHEN C. THAMAN I do not think the system of trial is very modern, I think it’s old fashion and need be made more (suara tidak terdengar jelas). 551. PENERJEMAH: BUDIONO KUSUMOHAMIDJOJO Saya tidak berpendapat bahwa sistem peradilan mereka itu modern melainkan kuno. 552. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 130/PUU-XIII/2015: STEPHEN C. THAMAN But I think the organization of the prosecutor release the rules they have require the judge to dicide (suara tidak terdengar jelas) investigating measures is very good. 553. PENERJEMAH: BUDIONO KUSUMOHAMIDJOJO Tapi saya berpendapat bahwa hubungan yang diatur di antara polisi, jaksa, dan hakim itu sangat baik. 554. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Baik, Terima kasih, Profesor. 555. PENERJEMAH: BUDIONO KUSUMOHAMIDJOJO I thank you very much, Profesor. 556. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 130/PUU-XIII/2015: STEPHEN C. THAMAN You are welcome. 557. KETUA: ARIEF HIDAYAT Pak (suara tidak terdengar jelas) masih? Cukup. Baik, Prof. Stephen sudah semua hakim yang akan menanyakan pada Anda.

75

558. PENERJEMAH: BUDIONO KUSUMOHAMIDJOJO Profesor Stephen all Judges have question has (suara tidak terdengar jelas) with their questions. 559. KETUA: ARIEF HIDAYAT Terima kasih, Profesor telah memberikan keterangan sebagai ahli di persidangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. 560. PENERJEMAH: BUDIONO KUSUMOHAMIDJOJO I will thank you for having rended your statement as an expert in the Constitutional Court of Indonesia. 561. KETUA: ARIEF HIDAYAT Sampai ketemu di lain kesempatan. 562. PENERJEMAH: BUDIONO KUSUMOHAMIDJOJO Until we meet at the next opportunity. 563. KETUA: ARIEF HIDAYAT Terima kasih. 564. PENERJEMAH: BUDIONO KUSUMOHAMIDJOJO Thank you. 565. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 130/PUU-XIII/2015: STEPHEN C. THAMAN Very welcome. It’s been a pleasure. 566. PENERJEMAH: BUDIONO KUSUMOHAMIDJOJO Sama-sama. 567. KETUA: ARIEF HIDAYAT Sekarang kita kembali ke … Terima kasih, Prof. Budiono telah membantu kita untuk menterjemahkan dalam keterangan Ahli pada (…)

76

568. PENERJEMAH: BUDIONO KUSUMOHAMIDJOJO Yang Mulia, saya minta maaf karena ada kalimat-kalimat panjang yang terus terang saya tidak terlalu (…) 569. KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya, nanti kita minta tolong dibantu pada waktu rekaman kita untuk diterjemahkan. 570. PENERJEMAH: BUDIONO KUSUMOHAMIDJOJO Siap. 571. KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik. Terima kasih, Prof. Budiono. Kalau mau meninggalkan persidangan, saya persilakan Prof. Budiono. Petugas protokol (…) 572. PENERJEMAH: BUDIONO KUSUMOHAMIDJOJO Terima kasih, Yang Mulia. 573. KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya. Petugas Protokol, ini Prof. Budiono tolong di … ya, silakan. Ahli yang terakhir, selamat datang Dr. Luhut Pangaribuan. Saudara diminta untuk menjadi ahli dalam persidangan dalam Perkara Nomor 130. Sekarang kesempatan dari Pak Luhut untuk memberikan keterangan. Sebelum memberikan keterangan, saya persilakan untuk maju ke depan untuk diambil sumpahnya terlebih dahulu. Pak Luhut, beragama Kristen Protestan? Baik. Saya persilakan Yang Mulia Dr. Manahan. 574. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL Kepada Ahli agar mengikuti kata-kata saya. “Saya berjanji sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya. Semoga Tuhan menolong saya.”

77

575. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 130/PUU-XIII/2015: LUHUT PANGARIBUAN Saya berjanji sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya. Semoga Tuhan menolong saya. 576. KETUA: ARIEF HIDAYAT Terima kasih. Silakan duduk kembali. Langsung bisa di mimbar atau di tempat duduk, Pak Luhut. Pemohon 130, ini akan dipandu atau langsung akan memberikan keterangan, Pak Luhut? 577. KUASA HUKUM PEMOHON XIII/2015: IHSAN ZIKRI

PERKARA

NOMOR

130/PUU-

Langsung, Yang Mulia. 578. KETUA: ARIEF HIDAYAT Langsung. Baik, saya persilakan Pak Luhut. 579. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 130/PUU-XIII/2015: LUHUT PANGARIBUAN Persidangan yang saya muliakan dan hadirin yang saya hormati. Saya diminta oleh Pemohon untuk menyampaikan keterangan Ahli dan saya sudah siapkan secara singkat delapan halaman … sembilan halaman kalau diperkenankan apakah boleh saya bacakan? 580. KETUA: ARIEF HIDAYAT Atau kalau … ini persidangan sampai pukul 12.00 WIB begitu supaya tidak lewat dari pukul 12.30 WIB untuk diskusi, saya persilakan highlight-nya, pokok-pokoknya saja yang bisa disampaikan. 581. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 130/PUU-XIII/2015: LUHUT PANGARIBUAN Baik. 582. KETUA: ARIEF HIDAYAT Atau bagaimana terserah, tapi tidak perlu keseluruhan bisa disampaikan. 78

583. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 130/PUU-XIII/2015: LUHUT PANGARIBUAN Baik, mungkin yang tidak perlu nanti (…) 584. KETUA: ARIEF HIDAYAT Karena yang tertulis nanti disampaikan dalam persidangan. 585. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 130/PUU-XIII/2015: LUHUT PANGARIBUAN Mungkin saya akan loncat-loncat. 586. KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya. 587. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 130/PUU-XIII/2015: LUHUT PANGARIBUAN Bapak Ketua Yang Terhormat, supaya lebih cepat. 588. KETUA: ARIEF HIDAYAT Karena ada pertanyaan pendalaman dari Pemohon, atau dari Hakim, atau dari Pemerintah. Saya persilakan, Pak Luhut. 589. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 130/PUU-XIII/2015: LUHUT PANGARIBUAN Majelis Mahkamah Konstitusi yang saya hormati dan sidang yang saya muliakan, terkait dengan permohonan pengujian beberapa pasalpasal yang mengatur mengenai mekanisme koordinasi penyidik dan penuntut umum atau berkenaan dengan fungsi penuntut umum sebagai pengendali perkara atau dominus litis sebagaimana diatur dalam KUHAP yang diajukan oleh Para Pemohon, melalui kesempatan ini saya akan menyampaikan pandangan saya terkait hal-hal yang dijadikan pokok permohonan sesuai dengan pengetahuan dan keahlian saya. Persidangan yang dimuliakan, dalam permohonan ini para Pemohon menguji konstitusionalitas Pasal 14 huruf b, Pasal 109 ayat (1), Pasal 138 ayat (2), dan seterusnya. Mekanisme pemberitahuan penyidikan oleh penyidik kepada penuntut umum, mekanisme pemberian petunjuk untuk melengkapi berkas perkara oleh penuntut umum, dan melengkapi penyidikan oleh penyidik, dan seterusnya. 79

Pasal-pasal yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon tersebut bila digambarkan dalam proses peradilan pidana di Indonesia akan menunjukkan suatu pola koordinasi fungsional antara penyidik dan penuntut umum, mulai dari diberitahukannya suatu penyidikan oleh penyidik kepada penuntut umum. Pemberitahuan penyidikan dari penyidik kepada penuntut umum akan ditindaklanjuti oleh penuntut umum dengan menunjuk seorang jaksa peneliti yang di dalam literature disebut dengan the screening prosecutor yang bertugas untuk mengikuti jalannya penyidikan dan melakukan pemeriksaan kelengkapan formil dan materiil hasil penyidikan yang tertuang dalam berkas perkara. Bila penuntut umum merasa hasil penyidikan belum lengkap, maka ia akan meminta penyidik untuk kembali melengkapi hasil penyidikan dan proses ini akan terus berulang sampai pada akhirnya penuntut umum merasa hasil penyidikan sudah lengkap. Setelah hasil penyidikan dianggap lengkap oleh penuntut umum, barulah penuntut umum akan memulai tahapan selanjutnya yang dimulai dengan menerima tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti dari penyidik, dilanjutkan dengan menyusun surat dakwaan, dan kemudian menentukan apakah perkara tersebut sudah memenuhi syarat untuk dilimpahkan ke pengadilan. Rangkaian proses tersebut secara sederhana terlihat tidak mengandung permasalahan apa pun. Namun, bila dicermati lagi secara lebih mendalam, maka akan ditemukan suatu permasalahan struktural. Sekali lagi, Yang Terhormat Majelis Hakim, akan ditemukan suatu permasalahan struktural yang disebabkan dari kelemahan desain sistem peradilan pidana Indonesia yang diejawantahkan dalam norma-norma dalam KUHAP yang belum maksimal dan efektif untuk mencapai tujuan dari sistem peradilan pidana yang menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia. Nah, yang pertama hal pokok yang ingin saya sampaikan tentang sedikit sejarah pembentukan KUHAP. Terbentuknya sistem yang ada saat ini atau yang lebih khusus mengenai pola koordinasi penyidik dan penuntut umum dalam KUHAP, tidak dapat dilepaskan dari sejarah pembentukannya … pembentukan KUHAP itu sendiri. KUHAP menginisiasi konsep diferensiasi fungsional dari organ-organ yang ada dalam sistem peradilan pidana. Penyidik bertugas melakukan penyidikan, penuntut umum melakukan penuntutan, pengadilan memeriksa dan mengadili perkara, dan lembaga pemasyarakatan bertugas menjalankan proses pemidanaan. Pembidangan tegas ini yang dapat dikatakan juga sebagai pengkotak-kotakan. Sekali lagi, yang dapat juga dikatakan sebagai pengkotak-kotakan mendapat berbagai respons penolakan oleh beberapa fraksi saat pembahasan di Dewan Perwakilan Rakyat.

80

Fraksi Karya Pembangunan misalnya, mengingatkan adanya urgensi untuk menempatkan penuntut umum sebagai penanggung jawab pelaksanaan hukum acara pidana di muka hakim, mulai dari penyidikan sampai penuntutan. Pengkotak-kotakan fungsi penyidikan dan penuntutan dirasa dapat berakibat pada ketidaksinambungan proses peradilan terhadap suatu perkara dan akan menimbulkan akibat negatif terhadap seorang tersangka dan terlanggarnya hak asasi seorang pencari keadilan karena ada potensi penyalahgunaan kewenangan dalam pelaksanaannya. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia kemudian juga mengutip pendapat Mantan Ketua Mahkamah Agung, ketika itu R. Soerjadi menyebutkan bila KUHAP disahkan … jadi, pada saat itu masih dalam bentuk RUU, maka Indonesia akan menjadi negara kekuasaan. Jadi, Mantan Ketua Mahkamah Agung waktu itu, R. Soerjadi menyebutkan bila KUHAP yang waktu itu dalam bentuk RUU disahkan, maka Indonesia akan menjadi negara kekuasaan karena desainnya itu goverment heavy, goverment heavy. Akhirnya dinamika politik yang ada pada masa itu, mengarah pada tetap dianutnya konsep diferensiasi fungsional dalam KUHAP seperti sekarang ini. Mantan Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Prof. Awaloedin Djamin pada saat itu mengatakan bahwa konsep ini adalah hasil kesepakatannya dengan Menteri Kehakiman. Jadi, diferensiasi fungsional itu adalah hasil kesepakatannya dengan Menteri Kehakiman, Jaksa Agung, dan dibantu oleh Sekretaris Kabinet. Mungkin kita masih mengingat pada waktu itu ada pertemuan Cibogo, kemudian ada Mahkejapol, jadi dimana soal-soal termasuk yang penting itu dibicarakan di dalam forum yang terbatas seperti itu. Isu yang sempat diangkat oleh fraksi-fraksi yang awalnya tidak sepakat dengan konsep diferensi fungsional, termoderasi dengan adanya lembaga yang kita kenal saat ini dengan istilah prapenuntutan. Jadi, prapenuntutan itu hasil musyawarah dalam forum seperti yang saya katakan itu tadi, yang disebut dengan Mahkejapol atau mungkin Cibogo I, Cibogo II, mungkin masih kita ingat kan, pada waktu itu. Yang dianggap mampu memenuhi kepentingan koordinasi antara penuntut umum dan penyidik, namun nyatanya lembaga prapenuntutan saat ini telah menunjukkan tanda-tanda sebagai sumber masalah dari berbagai pelanggaran yang terjadi dalam proses peradilan pidana, jadi salah satu menjadi sumber permasalahan dalam sistem peradilan pidana kita. Nah, itu sekilas mengenai sejarah KUHAP dan bagaimana fraksifraksi memandangnya ketika di DPR. Saya beranjak kepada isu yang kedua, permasalahan dalam pola koordinasi penyidik penuntut umum dalam KUHAP. Majelis Mahkamah Konstitusi yang saya hormati, terkait permasalahan pola koordinasi antara penyidik dan penuntut umum dalam KUHAP, jelas akan berhubungan dengan bagaimana model yang 81

dianut dalam KUHAP saat ini. KUHAP saat ini masih mengatur model yang disebut dengan crime control model, sekalipun dulu ketika KUHAP diundangkan sebagai masterpiece karena ada butir-butir HAM, tapi dari segi model dia mengikuti crime control model dan bukan due process model. Sebagai ilustrasi dalam fase praajudikasi, penyidik dapat menahan tersangka dengan menyatakan secara diskresioner telah memenuhi syarat yuridis dan esesitas atau keperluan yang disebut dengan bukti yang cukup. Untuk menangkap, cukup dengan bukti permulaan yang cukup yang prosesnya sama dengan untuk menahan. Tetapi karena tidak ada ketentuan pengujian atau skrutini atas keabsahan telah dipenuhinya syarat pemahaman ini atau (suara tidak terdengar jelas) data, yakni bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup, maka pada akhirnya penahanan menjadi sepenuhnya berada dalam diskresi penyidik secara absolut. Dalam KUHAP, tidak ada mekanisme untuk menguji sangkaan yang ditetapkan penyidik berdasarkan bukti permulaan dan tidak ada pula tahap untuk mengaku salah. Oleh karena itu, konsep model hukum acara pidana Indonesia adalah jelas memenuhi crime control model, sehingga menurut hemat saya perlu secara struktural dilakukan perubahan. Jadi, perlu ada perubahan yang secara mendasar. Selain itu, model ini tergambar pula dari betapa dominannya suatu Berita Acara Pemeriksaan yang dalam praktik disebut BAP dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. BAP pada saat ini memegang peranan yang sangat dominan, seolah-olah semua tahapan telah diambil oleh tahapan pembuatan BAP yang dilakukan pada tahap penyidikan sebab di dalam BAP ditemukan juga uraian fakta dan hukum dari perkara serta pendapat penyidik atas kesalahan tersangka, sehingga BAP menjadi bukti dan keyakinan antara “tentang kesalahan tersangka dalam fase praajudikasi. ” Situasi ini mengakibatkan Majelis Hakim dalam proses persidangan di Indonesia sering bertumpu pada BAP yang dihasilkan oleh penyidik dan memandang keterangan dalam BAP sebagai bukti kuat atas kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa. Peran yang besar dari BAP ini menimbulkan pergeseran dari pembuktian di persidangan menjadi pembuktian di tahap penyidikan. Majelis Hakim Yang Terhormat, pergeseran ini yang membuat aparat penegak hukum pada tahapan penyidikan mempunyai porsi kewenangan yang begitu besar serta cenderung subjektif dan tidak mempunyai mekanisme kontrol yang kuat dari pihak yang lain dan/atau pengadilan. Situasi ini memungkinkan adanya proses penyidikan yang tidak objektif atau bias dalam menilai suatu fakta. Maka dari itu, pengawasan dari masyarakat maupun institusi lain, penuntut umum atau pengadilan, menjadi elemen penting dalam menjaga independensi dan objektivitas penyidik dalam penanganan suatu perkara. 82

Akan menjadi berbeda apabila kita menggunakan pendekatan due process model dalam memandang kewenangan aparat dalam tahap praajudikasi. Due process model pada dasarnya merupakan bentuk negatif model yang dilaksanakan dengan membatasi kekuasaan aparat dan adanya mekanisme uji atas kewenangan aparat tersebut. Pada tahapan praajudikasi, kewenangan yang dimiliki oleh aparat tidak boleh terlalu besar, contohnya pada pembuatan BAP yang tidak boleh mengambil alih tahapan pembuktian di persidangan. Selain itu dengan model ini, penahanan prapersidangan juga harus dilakukan secara objektif dengan mekanisme uji melalui hakim, maka tidak akan membuat kewenangan subjektif yang terlalu luas yang dimiliki oleh aparat penegak hukum dalam tahapan praajudikasi. Selanjutnya dengan KUHAP yang cenderung crime control model dan masih menitikberatkan pada tahapan penyidikan, maka hubungan antara penyidik dan penuntut umum menjadi sesuatu yang penting sebagai bentuk pengawasan satu institusi dengan institusi lainnya. Berbeda dengan pendekatan due process model, relasi antara penyidik dan penuntut umum adalah koordinatif, keterpaduan dengan tujuan untuk mempersiapkan persidangan nantinya. Sayangnya, hubungan antara penyidik dan penuntut ini terbatas dengan konsep diferensiasi fungsional yang membatasi kewenangan masing-masing institusi untuk saling terpadu dan bersinergi dalam tahap praajudikasi. Konsep diferensiasi fungsional sesungguhnya telah dilatarbelakangi oleh politik kekuasaan pada masa itu. Kepolisian menginginkan kekuasaan sendiri, namun di sisi lain kejaksaan juga berniat mempertahankan kekuasaan yang ada di HIR. Konsep ini yang sebenarnya menimbulkan ketidakterpaduan antara institusi penyidikan dengan institusi penuntutan. Dalam praktik, relasi antara penyidik dan penuntut umum berjalan tidak efektif karena tidak harmonis yang menimbulkan persepsi masingmasing yang berbeda dan potensial saling menyalahkan satu dengan yang lain yang lebih lengkapnya menurut penelitian Topo Santoso sekarang menjadi Prof. Dr. Santoso, Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, secara garis besar dalam bentuk bagan sebagai berikut. Saya enggak perlu bacakan, ada dalam bagan pandangan masingmasing kedua instansi. Prapenuntutan sebagai mekanisme koordinasi penyidik dan penuntut umum yang ditawarkan oleh KUHAP apabila diibaratkan sama halnya seperti jembatan sementara. Jadi, prapenuntutan itu sama halnya seperti jembatan sementara karena masing-masing institusi memiliki kekuasaan dan wewenang sendiri. Apabila prapenuntutan dianalogikan sebagai jembatan sementara, maka jembatan ini seringkali macet, disebabkan kepolisian merasa bahwa institusinya adalah penyidik utama. Sedangkan jaksa peneliti

83

hanya sebagai oversight, sebagai pengawas dalam arti sistemik yang tugasnya hanya pasif menerima BAP. Secara sistem, jaksa peneliti tidak memiliki wewenang apa pun dalam prosesnya terkait oversight yang dilakukan. Paradigma ini menyebabkan penyidik seringkali mengabaikan ketentuan ... bahkan ketentuan normatifnya. Sebagai contohnya, sering penyidik tidak memberikan SPDP maupun mengembalikan berkas secara tepat waktu. Relasi yang tidak harmonis antara penyidik dan penuntut umum dalam sistem ini berimplikasi timbulnya kerugian bagi tersangka maupun pencari keadilan atau korban. Hak-hak korban dan tersangka menjadi tidak pasti dikarenakan bergantung pada diskresi kedua kekuasaan tersebut yang seringkali bertolak belakang. Bahkan akibat dari ketidakharmonisan antara kedua institusi menyebabkan sering terjadi bolak-balik perkara dan misalnya menimbulkan undue delay dalam suatu perkara. Hal ini jelas merugikan tersangka dan korban dalam mencari kepastian hukum serta melanggar asas peradilan cepat yang ada dalam KUHAP. Ketidakharmonisan antara penyidik dan penuntut umum juga terlihat dari penyidik yang seringkali terlambat mengirimkan berkas SPDP ke penuntut umum. Kendati kuat menggunakan frasa kata segera, namun tidak ada jangka waktu yang pasti, kapan jangka waktu yang pasti kata segera tersebut. Jika menggunakan pendekatan kuantitatif dalam memaknai kata segera menurut hemat saya, maka kita dapat menggunakan ukuran dari jangka waktu lamanya pengiriman surat panggilan yang biasanya dilakukan oleh penyidik atau penegak hukum yang lain, yakni tiga hari. Oleh karenanya, saya berpendapat untuk ukuran segera sebaiknya jangka waktunya adalah tiga hari. Selain itu, agar suatu sistem dapat berjalan dengan baik dan dapat menghadapi berbagai kekuasaan, maka suatu pengaturan harus diikuti dengan sanksi, tetapi sayangnya KUHAP belum mengatur rumusan sanksi. Majelis Mahkamah Konstitusi yang saya hormati, ketidakefektifan lembaga prapenuntutan secara konkret dapat dilihat gambarannya dari data-data, dari penelitian yang dilakukan sebagaimana ada dalam lampiran tabel-tabel, mungkin saya tidak perlu bacakan dan ada kesimpulannya. Saya masuk kepada yang ketiga, yang terakhir. Yang terakhir, yaitu urgensi memperbaiki pola koordinasi penyidik dan penuntut umum. Majelis Mahkamah Konstitusi Yang Terhormat, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, pola koordinasi penyidik dan penuntut umum saat ini telah mengakibatkan berbagai permasalahan seperti yang saya sebutkan tadi, undue delay dan berbagai bentuk kemungkinan penyalahgunaan wewenang dan/atau kesewenang-wenangan penyidik yang lain.

84

Oleh karena itu, sudah saatnya dilakukan reformasi menyeluruh terhadap sistem peradilan pidana di Indonesia, baik melalui jalur legislasi ataupun judicial seperti yang tengah dilakukan saat ini. Saya sepakat dengan permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon untuk mendorong adanya peran aktif penuntut umum dalam tahap penyidikan. Sebagai pemegang kekuasaan penuntutan, penuntut umum tidak boleh diisolir atau dibatasi peranannya dalam proses penyidikan seperti yang saat ini terdapat dalam KUHAP dan dalam praktiknya. Peran aktif penuntut umum dalam mengarahkan penyidikan utamanya karena procedural design dari hukum acara pidana itu sendiri dan latar belakang pendidikan masing-masing penuntut umum dan penyidik, kemudian sesuai prosedur desain itu. Kepolisian yang secara sistem memang tidak didesain sebagai seorang juris melainkan sebagai law … law enforcement officer. Yang kedua adalah terkait dengan efektivitas dan efisiensi dalam proses penegakan hukum. Penuntut umum adalah pihak yang pada akhirnya akan bertanggung jawab atas keberhasilan penuntutan sehingga penuntut umum berkepentingan untuk memiliki pengetahuan mendalam atas suatu perkara yang akan ia lakukan dalam penuntutan. Mekanisme yang ada sekarang membatasi atau bahkan menutup peluang penuntut umum untuk dapat memahami dan mendalami suatu perkara secara komprehensif, baik secara formal maupun secara materiil. Sistem yang ada sekarang, penuntut umum hanya memiliki peluang untuk memahami suatu perkara dari berkas perkara yang dikirimkan oleh penyidik. Mekanisme ini menjadi tidak efektif setidaknya karena tiga faktor. Yang pertama adalah keterbatasan waktu bagi penuntut umum untuk mencermati hasil penyidikan. Keterbatasan waktu ini bila disesuaikan dengan beban kerja penuntut umum dan tingkat kesulitan kasus yang berbeda-beda justru akan mempengaruhi kualitas penuntut umum dalam mencermati hasil penyidikan. Yang kedua, sekalipun ada waktu yang cukup tanpa mengikuti proses penyidikan sejak awal, maka sangat rentan terbuka kesalahpahaman mengenai fakta dan analisa hukum antara penyidik dan penuntut umum atas suatu perkara sehingga berujung pada bolak-balik berkas perkara berkepanjangan. Dan yang ketiga, sekalipun ada waktu yang cukup dan ada kesepahaman terkait fakta dan analisa hukum antara penyidik dan penuntut umum, masih terbuka kemungkinan bahwa fakta dan buktibukti yang disajikan oleh penyidik tidak dapat dipertanggungjawabkan karena penuntut umum tidak benar-benar ikut di dalam proses pengumpulan fakta dan bukti tersebut. Dengan adanya peran aktif penuntut umum sejak awal tahap penyidikan sebagai pengarah jalannya penyidikan, proses penegakan hukum akan jauh lebih efektif. Permasalahan seperti bolak-balik berkas 85

perkara akan dapat diminimalisir karena pada dasarnya penyidik dan penuntut umum menangani perkara tersebut secara bersama-sama sehingga tidak ada gap pemahaman dan kedalaman atas suatu perkara. Begitu pula permasalahan “jual beli perkara” salah tangkap, penyiksaan, undue delay akan dapat dicegah karena mekanisme ini akan membuka ruang transparansi dan akuntabilitas dalam tahap penyidikan sehingga antara penyidik dan penuntut umum akan terpacu untuk meningkatkan performa dan menjaga profesionalitas dan integritasnya dan tentunya saling mengawasi kinerja masing-masing. Majelis Hakim Yang Terhormat, sebagai tambahan dan penutup dari hal yang ingin saya sampaikan, dalam kesempatan ini saya hendak mengutip pendapat seorang sarjana bernama Volker F. Krey yang pernah menggambarkan pendapatnya tentang hal ini bahwa two areas of responsibility, ini menurut Volker dari penyidik atau kepolisian akan too powerfull. Dia bilang, “Akan too power and too dangerous,” yaitu dimana polisi atau penyidik sebagai berikut, “The police with its two areas of responsibility which are averting dangerous.” Jadi, stop criminals, ya, “Crime and prosecuting crimes would be powerfull and too dangerous to the constitutional rights of citizen. If not for the prosecutors function as the guardian of the law,” dan kemudian, “The public prosecutor authority to issue directive to the police can help detective in cases of political resistant against certain criminal investigation within the police department.” Itu kata-kata yang saya kutip dari bukunya Volker dan ada referensinya. Volker F. Krey menggambarkan hubungan penyidik dan penuntut umum di Jerman, yakni penuntut umum memberikan petunjuk atau instruction pada penyidik dalam pemeriksaan perkara pidana sebab penuntut umum sebagaimana di Perancis, tadi disampaikan juga oleh Ahli tadi dalam teleconference, Stephen Thaman tadi saya mendengarkan sebentar, the guardian of the law, polisi akan terlalu berkuasa bila polisi yang di satu sisi melakukan pengamanan dan di sisi lain sekaligus juga yang prosecuting suatu kasus pada saat yang sama. Kekuasaan polisi terlalu kuat ini berbahaya untuk hak-hak konstitusional masyarakat. Oleh karena itu, apabila Mahkamah berpendapat bahwa memang semestinya dari sudut pandang konstitusi perlu ada check and balance dalam pelaksanaan kewenangan penyidikan yang salah satunya adalah adanya peran aktif penuntut umum dalam tahap penyidikan, maka perlu pula diperhatikan ketentuan-ketentuan yang menjadi prasyarat untuk dapat menjadi jaminan … yang menjadi jaminan terlaksana check and balance tersebut. Adapun pintu masuk dari check and balance penyidik dan penuntut umum dalam KUHAP adalah dengan adanya mekanisme pemberitahuan dimulainya penyidikan. Perlu adanya kepastian mengenai kewajiban dilakukannya pemberitahuan dimulainya penyidikan dari 86

penyidik kepada penuntut umum untuk memastikan berjalannya mekanisme check and balances. Sekian, Yang Mulia, terima kasih. 590. KETUA: ARIEF HIDAYAT Terima kasih, Pak Luhut Pangaribuan. Silakan, duduk kembali. Dari Pemohon, ada yang akan diperdalam? 591. KUASA HUKUM PEMOHON XIII/2015: IHSAN ZIKRI

PERKARA

NOMOR

130/PUU-

Ya, Yang Mulia. 592. KETUA: ARIEF HIDAYAT Silakan, langsung saja di … kalau ada beberapa pertanyaan disampaikan. 593. KUASA HUKUM PEMOHON XIII/2015: IHSAN ZIKRI

PERKARA

NOMOR

130/PUU-

Baik, Yang Mulia. 594. KETUA: ARIEF HIDAYAT Pak Luhut, ini akan dikompilasi dulu dari Pemohon, dari Hakim, atau dari Pemerintah supaya bisa dicatat dan diingat terlebih dahulu. Saya persilakan. 595. KUASA HUKUM PEMOHON XIII/2015: IHSAN ZIKRI

PERKARA

NOMOR

130/PUU-

Terima kasih, Yang Mulia. Terima kasih, Saudara Ahli Dr. Luhut Pangaribuan, saya ingin memperdalam tadi apa yang Saudara Ahli sampaikan terkait dengan maraknya terjadi undue delay, jual beli perkara, penyiksaan, dan lain sebagainya di tahap penyidikan. Dari catatan kami, ada … dalam … selama 2012 sampai 2014 ada kurang lebih 600.000 perkara yang disidik oleh kepolisian. Dan hanya 200.000 … dan ada 200.000 perkara dari 600.000 itu yang tidak ada SPDP-nya. Jadi, ada penyidikan, tapi tidak ada SPDP-nya. Apakah ada kaitan dari fakta di atas, yaitu kurang lebih 30% dari perkara yang disidik tidak ada SPDP-nya dengan praktik korupsi peradilan, khususnya di penyelidikan? Saya ingin meminta kepada Saudara Ahli untuk menggambarkan apa korelasi dari tidak 87

adanya SPDP dengan segala permasalahan-permasalahan yang timbul dalam proses penyidikan? Lalu yang kedua, dari catatan kami juga, dari data yang kami peroleh, kurang lebih dari 600.000 perkara tersebut, hanya 300.000 yang berhasil diselesaikan, dalam artian P-21. Dan sisanya dari 400.000 yang disidik, 300.000 P-21. Jadi, ada sisa 100.000 yang gagal P-21, yang gagal P-21. Dari 100.000 tersebut ada yang masih proses bolak-balik berkas perkara, tapi ada total 30.000 perkara yang setelah diberikan petunjuk tidak dikembalikan lagi oleh penyidik. Dalam artian, penyidik tidak menjalankan petunjuk dari penuntut umum. Kemungkinannya bisa … kemungkinannya berarti idealnya harus … kalau tidak dikembalikan perkara tersebut, dihentikan. Tapi data SP3 yang kita miliki dari 2012 sampai 2014 tersebut, SP3 yang ada produknya tertulis SP3 itu hanya 2.600. Jadi, dari 30.000 perkara yang tidak dikembalikan, hanya 2.600 perkara di antaranya yang di-SP3. Bisakah Saudara Ahli jelaskan terkait fenomena ini dengan kaitannya, satu, problem di … apa problem yang menyebabkan sekian banyak perkara tidak mampu dipenuhi dan apa pula alasan yang mungkin dari pihak kepolisian selaku penyidik untuk kalau kita dapat katakan, mendiamkan perkara-perkara tersebut? Mungkin Kawan saya ada tambahan, Yang Mulia. 596. KUASA HUKUM PEMOHON XIII/2015: ADEM ARDHAN

PERKARA

NOMOR

130/PUU-

Saudara Ahli, mungkin sedikit menambahkan. Apakah Saudara Ahli dapat memberikan satu contoh kasus yang pernah Saudara ketahui atau tangani yang dimana kasus tersebut sudah terlampau lama dilakukan penyidikan, tetapi tidak SP3 maupun tidak ada kelanjutan masuk ke penuntut umum? Berapa … apakah Saudara mengetahui ada satu kasus yang seperti itu? Dan berapa lama kasus tersebut sampai dengan sekarang misalkan, apakah … kalau masih bisa berjalan? Terima kasih. 597. KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik. Dari Pemerintah, ada? Cukup. Baik. Dari Pihak Terkait? Cukup juga. Dari meja Hakim? Yang Mulia Pak Suhartoyo, saya persilakan. 598. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Terima kasih, Pak Ketua Yang Mulia. Pak Luhut, ya, yang saya hormati, memang kita barangkali bisa memperdebatkan bahwa kita ini 88

sebenarnya menggunakan sistem hukum pidana apa? Kalau Bapak tadi dengan tegas mengatakan crime control model, itu memang ketika kemudian kita hadapkan kepada pemberlakuan KUHAP sekarang memang ada benarnya. Karena apa? Kita sekarang meskipun ada pemberlakuan prinsip praduga tidak bersalah yang mestinya sebelum ada putusan hakim yang menyatakan atau berkekuatan hukum tetap, seseorang mestinya tidak boleh dinyatakan bersalah. Tapi ada juga di pasal lain dalam KUHAP yang menyatakan bahwa ketika sudah cukup 2 alat bukti, kemudian penyidik mendapatkan kesimpulan bahwa seseorang itu sudah bisa dijadikan tersangka, di situlah orang sudah bisa dilakukan penahanan yang notabene adalah perampasan kemerdekaan yang semestinya itu sangat bertentangan dengan presumption of innoncence yang ada dalam … mestinya praduga tidak bersalah itu ada dalam due process model. Artinya, perdebatan-perdebatan itu bisa berkepanjangan kalau benar kita pure menggunakan crime control model yang Bapak anu tadi, saya kira memang ya. Tapi ketika kemudian dihadapkan begitu, kita selama ini selalu mendengung-dengungkan, apalagi anak-anak muda seperti Adik-Adik ini, hak asasi manusia, hak asasi manusia, itu mestinya memang yang pas due process model. Karena apa? Justru yang dilakukan itu adalah tahapan-tahapan di dalam rangka memberi ruang kepada seseorang untuk tidak dengan mudah dinyatakan bersalah sebelum ada bukti yang kuat. Mau tidak mau itulah akibatnya, kenapa? Pasti proses itu akan berlarut. Tapi kemudian, ketika kita menggunakan crime control model, di sana lebih tegas bahwa itu adalah esensinya percepatan penanganan perkara ditangani oleh orang yang expert dan kemudian ketika buktibukti sudah cukup, seseorang itu sudah dibawa … bisa dibawa ke yang tadi diceritakan Prof. Andi Hamzah, pre trial justice itu seperti yang di Amerika, meskipun kita mau mengarah ke sana ataukah kita juga masih banyak pertimbangan, kita enggak tahu. Tapi masing-masing menurut saya jelas ada kekurangan dan kelebihannya karena ketika orang dibawa ke pre trial justice itu, seseorang sudah bisa dinyatakan orang ini cukup bukti atau tidak untuk diteruskan ke pengadilan. Yang di sini yang di … di kemudian di … ada … ada pengamat mengatakan ini mirip-mirip dengan praperadilan. Tapi sebenarnya menurut saya sih agak beda, ya. Sepakat ya, Pak Luhut, ya? Itu. Artinya bahwa masing-masing ini mempunyai kekurangan dan kelebihan. Ketika Pemohon … Para Pemohon ini mengatakan bahwa proses-proses yang ada sekarang yang mengikuti KUHAP ini sangat berpotensi untuk adanya pelanggaran hak asasi manusia. Tapi ketika kemudian kita balik, kita akan menggunakan sistem crime control model yang murni yang esensinya adalah percepatan penanganan perkara, justru itu juga akan lebih berpeluang adanya pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia.

89

Nah, ketika dalam ketidakpastian ini menurut Pak … Pak Luhut, saya lebih tertarik sebaiknya seperti apa kalau kita dihadapkan pada pilihan yang sulit yang seperti itu. Apalagi kalau Pak Luhut tadi mengatakan, kata segera itu dimaknai tiga hari. Tiga hari itu apa yang bisa didapatkan, Pak? Apalagi terhadap perkara-perkara besar yang memang pembuktiannya sulit. Apa penyidik, penuntut umum merem saja kemudian P-21 limpahkan, juga tidak mungkin. Sedangkan yang dimaknai Para Pemohon ini kata segera itu hanya satu kali pembalikan berkas dan diberi tenggang waktu 20 hari saja, menurut saya itu masih sangat sulit untuk di … di … apa … di … diterapkan. Apalagi kalau tiga hari yang dimaksud. Apa tiga hari itu pembalikan berkasnya ataukah kemudian ruang yang diberikan untuk penyidik melengkapi itu berapa hari? Kan, Pak Luhut juga tidak ... barangkali menurut saya, apakah ini juga kembali kepada aparatnya, Pak Luhut? Kita menggunakan crime control model maupun due process model atau menggunakan sistem Pancasilalah sekalipun, kalau aparat kita masih tetap seperti ini, apakah juga menyelesaikan masalah? Persoalannya kan, di situ, Pak. Atau barangkali setidak-tidaknya faktor aparat ini juga ada pengaruhnya. Itu barangkali satu dulu yang ingin saya tanyakan. Nanti kalau anu, saya pendalaman lagi. Terima kasih, Pak Ketua. 599. KETUA: ARIEF HIDAYAT Ada lagi, Yang Mulia? Cukup. Saya persilakan Ahli, Pak Luhut. Bisa sambil duduk, silakan. 600. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 130/PUU-XIII/2015: LUHUT PANGARIBUAN Ya, mohon izin sambil duduk. Bapak Ketua dan Majelis Yang Terhormat, saya mulai dengan pertanyaan Yang Terhormat Hakim Suhartoyo, seperti apa pilihan kita dalam melihat atau dalam membangun sistem peradilan pidana kita. Mungkin itu pertanyaan yang pokok yang terpenting. Sementara permohonan ini sebenarnya itu sangat kecil dan teknis, tapi buah dari pilihan-pilihan ini. Jadi, ada konektivitasnya. Menurut pengetahuan saya yang sebaik-baiknya karena profesi saya walaupun saya advokat dan Ketua Peradi, tapi sebenarnya saya juga mengajar untuk praktik peradilan pidana dan hukum acara pidana di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Jadi dengan kata lain, saya juga melakukan pengamatan dan penelitian sebatas yang bisa saya lakukan.

90

Jadi, dengan kata lain apa yang ingin saya sampaikan ini bukan dalam posisi saya sebagai katakanlah sebagai advokat, tapi sebagai yang netral melihat sistem yang ada ini. Jadi, seperti apa pilihan kita? Kalau tadi saya menyinggung tadi sekilas tentang bagaimana KUHAP, jadi dialog antara kepolisian, kejaksaan, dan para politisi itu menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana kita belum pernah dibangun, ya, belum pernah dibangun berdasarkan tadi pilihan-pilihan apa yang kita butuhkan. Belum pernah dibangun. Kalau kita lihat sebelum KUHAP tahun 1981 diundangkan, itu ada tulisan Prof. Daniel S. Lev yang melukiskan tentang politik hukum di Indonesia, dimana digambarkan di sana kompetisi antara aparatur penegak hukum. Nah, kompetisi antara penegak hukum. Jadi, mereka itu melihat kewenangan-kewenangan, bukan dilihat dari model yang tepat untuk pilihan kita yang tepat. Jadi dengan kata lain, sistem peradilan pidana yang dibangun sekarang ini masih pendekatannya politik … politis, bukan pendekatan ilmiah, bukan pendekatan konsep. Itu yang terjadi. Jadi dengan kata lain, sistem peradilan pidana kita sekarang ini belum menjawab pertanyaan yang benar. Kalau kita menjawab pertanyaan yang tidak benar jawabannya juga tidak … pasti tidak akan benar. Itu yang terjadi saya kira. Nah, jadi lahirnya KUHAP kita tahu bahwa sempat itu eforia dengan mengatakan ini sungguh sebuah masterpiece, katanya, karya agung. Kenapa? Karena butir-butir dari HAM itu memang dipindahkan ada ke dalam KUHAP itu dan di dalam apa … pedoman pelaksanaannya dikatakan bahkan lebih jauh untuk menilai keberhasilan KUHAP kita boleh menggunakan parameter the international bill of human rights. The international bill of human rights itu yang terdiri dari 3 dokumen, satu deklarasi umum hak asasi manusia dan dua covenant-nya, international covenant on political and ... civil and political right, dan ekonomi dan budaya. Jadi itu ada di dalam pedoman pelaksanaan KUHAP. Tapi apa yang terjadi? Begitu jalan, begitu dilaksanakan itu ternyata hanya ornamen karena dia tidak merupakan bagian dari sistem. Jadi hanya dicantumkan saja di sana, nah contoh konkritnya praperadilan, tadi Anda menyinggung tentang praperadilan. Praperadilan itu sebenarnya adalah mestinya habis corpus yang betul, kalau di dalam literatur mestinya habis corpus, tapi kan praperadilan yang ada sekarang ini justru sama sekali tidak berperan dan justru karena itulah kemudian maka banyak pengamat mengatakan … dan ini menjadi indikator bahwa ini sudah gagal ini KUHAP, ini KUHAP sudah gagal. Karena ternyata bukan dia habis corpus itu hanya satu tambahan saja yang tidak menyatu dengan sistemnya. Saya masih ingat dalam praktik dulu ketika KUHAP 81 diundangkan praperadilan itu apa … ada di sana dan ini menjadi momok 91

untuk kepolisian. Jadi kalau ada polisi yang di pra peradilankan … yang saya dengar ini, katanya, “Langsung komandannya tempeleng dulu.” “Kamu kenapa?” Nah, ada rasa waktu itu ketakutan, gitu loh. Pemahamannya dulu, ya. Itu dulu. Tapi kemudian setelah dia lihat ini ternyata macan ompong, itu sekarang dengan mudah, sudah ajukan praperadilan, kan begitu. Karena memang dia tidak seperti habis corpus. Kalau habis corpus itu bahwa semua harus tunduk pada judicial scrutiny, dia tidak post factum, seperti sekarang inikan kalau praperadilan itukan post factum, terjadi dulu baru kemudian diuji, bukan sebelumnya. Nah, praperadilan itu sebagai ilustrasinya di dalam sistem yang lain, mungkin Prof. Stephen C. Thaman mungkin menjelaskan itu tadi. Yaitu yang disebut dengan bukti permulaan atau probable cause, ya. Itu probable cause atau bukti permulaan yang cukup itu tidak diskresioner, tapi harus tunduk pada judicial scrutiny. Dia harus di-disclose terhadap yang di dalam anglo saxon itu kepada yang disebut magistrate atau justice or the peace. Jadi misalnya kalau polisi mengatakan, “Saya mempunyai bukti permulaan yang cukup.” Nanti hakim tunggal akan mengatakan disclose, setelah di-disclose nanti dia bilang, “No, you dont have, go home.” Selesai. Atau dia bilang, “Yes, yo dou.” Itu enggak boleh lagi didebat. Jadi ada di-disclose itu di sana. Jadi tidak diskresioner. Tadi Yang Mulia Pak Hakim Suhartoyo mengatakan tadi apa ... dua alat bukti sebagai bukti permulaan yang cukup, berdasarkan itu bisa ditetapkan orang menjadi tersangka. Pertanyaannya, pernah enggak diuji? Inikan tidak secara ... tidak sekedar kuantitatif, ada satu, ada dua, mungkin puluhan. Katakanlah misalnya sebagai ilustrasi si Jessica yang membunuh siapa ... kopi sianida, kan begitu. Yang ... dari psikolog, ahli macam-macam lah, mungkin secara kuantitaf alat buktinya barangkali puluhan, tapi pertanyaannya yang secara kualitatif mungkin masih nol, atau mungkin minus jangan-jangan, ya, minus jangan-jangan. Karena alat bukti itu kalau menurut ajarannya harus sah dan meyakinkan. Jadi tidak sekedar ada bentuknya alat bukti, tapi dia harus sah dan meyakinkan. Pertanyaannya, siapa yang menguji sah dan meyakinkan alat bukti yang dikatakan itu? Kan tidak ada. Pokoknya sudah ada alat bukti, dan harus diterima, dan harus diajukan. Nah, jadi proses seperti ini itu tidak ada di dalam sistem kita yang sekarang ini, inikan yang hilang. Jadi mungkin perlu diingat di dalam proses pembuktian itu tidak kuantitatif, satu tidak sama dengan satu, satu bisa minus sepuluh. Kalau saksinya berbohong sepuluh kali, dia akan minus sepuluh, dia tidak bisa dihitung satu. Tapi sebaliknya bisa juga plus sepuluh karena dia melihat, dia mendengar, dia mengalami. Nah, itu sebagai ilustrasi. Jadi kembali kepada tadi pertanyaan Yang Mulia Hakim Suhartoyo. Jadi memang pilihannya apa? Saya mau mengatakan karena RUU di dalam RUU KUHAP yang sekarang ini saya ikut di dalam timnya 92

juga sebagai anggota. Saya tahu perdebatan hakim komisaris hilang menjadi hakim pemeriksaan pendahuluan dan seterusnya, dimana masih ada pendekatan kekuasaan. Jadi pilihannya apa? Itu yang penting sekarang. Apakah kita tetap crime control model? Kita katakan bahwa kita tetap menggunakan crime control model, misalnya dengan bla, bla, bla, atau kita tidak menggunakan lagi crime control model kita menggunakan due process model, ya, dengan due process model dengan alasan bla, bla, bla. Jadi dipastikan karena itu belum pernah terjadi, ya, itu belum pernah terjadi. Itulah sebabnya saya membuat satu buku tipis dalam menanggapi RUU KUHAP. Jadi, butir-butir pemikiran untuk … tapi dengan … apa … dengan … apa … apa namanya … penjelasan model-model ini. Yang Mulia, anggota DPR tolong dipilih, gitu lho, sebelum Anda melangkah lebih lanjut. Itu mudah-mudahan itu dilakukan. Nah, jadi, itu yang pertama. Jadi, sekarang kita belum pernah membangun sistem peradilan pidana yang apolitis. Kita membangun sistem peradilan pidana itu dengan sangat politis, ya. Karena di dalamnya ada kewenangan-kewenangan sebagaimana digambarkan oleh Prof. Daniel Eslef yang saya katakan itu tadi. Yang dia katakan puncaknya itu antara kejaksaan dengan kepolisian, lahirnya UndangUndang Nomor 13 Tahun 1961 untuk Kepolisian dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 untuk Kejaksaan. Dan kemudian, kekuasaan kehakiman itu … jadi, Mahkamah Agung … Ketua Mahkamah Agung waktu itu pernah jadi menteri, ya, waktu zamannya Prof. Wirjono Prodjodikoro, kalau saya tidak keliru. Jadi, masih begitu kita membangun sistem … padahal, yang namanya sistem peradilan pidana ini kan menyangkut hal-hal yang fundamental dalam kehidupan semua orang, kehidupan kita. Bahwa sekarang dia jadi penyidik, kan mungkin berapa tahun lagi dia mungkin akan warga negara yang lain. Jaksa, mungkin akan warga negara yang lain. Dan mungkin dia akan menghadapi yang sama, ya. Saya masih ingat, misalnya ketika Jenderal Susno Duadji ketika mau dipanggil. Dan sebagai tersangka dia mengatakan waktu itu begini … saya amati di televisi. “Buka dulu … sebutkan dulu, jelaskan dulu apa alat buktinya? Kok saya jadi tersangka? Saya baru datang.” Gitu. Sehingga, saya dengan melihat itu saya tercengang. Padahal, dia sebagai Kabareskrim waktu itu, dia setiap hari menetapkan orang tersangka tanpa me-disclose sebenarnya, apa buktinya kepada yang bersangkutan. Jadi, baru dia sadar, gitu ya, ketika dia sudah kena. Bahwa ternyata sistem kita ini cenderung bisa disalahgunakan. Karena diskresioner, mungkin dia baru kaget, gitu lho. Bahwa ada terjadi seperti ini. Jadi, ini … apa namanya … kepentingan kita semua karena menyangkut yang asasi dalam kehidupan kita. Karena ujung dari proses peradilan pidana adalah sebagaimana kita ketahui, orang bisa kehilangan 93

nyawanya, hukuman mati, orang kehilangan kemerdekaannya, kehilangan hartanya, dan sebagainya. Jadi, ini sungguh-sungguh yang mendasar. Nah, itu yang pertama, yang secara umum. Nah, yang kedua, pertanyaan tadi yang disampaikan oleh Pemohon kepada saya. Jadi, dia … kalau saya menyebutkan undue delay, dan ada penyalahan wewenang, dan praktik korupsi, apakah ada korelasi dengan SPDP karena … yang tidak ada? Mungkin bisa jawabannya ini kan hanya ilustrasi … ilustrasi saja. Menurut saya, korupsi di dalam peradilan yang sekarang ini, apakah mulai … maksudnya, kalau sebut peradilan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai di pengadilan, itu terjadi karena kekuasaan yang absolut dalam menentukan produk-produk yang bisa dilakukan di dalam proses itu. Jadi, akuntabilitas, transparansi hampir enggak ada karena melulu atau lebih banyak pada diskresi. Jadi, kenapa misalnya terjadi korupsi? Itu karena tidak ada kontrol. Itu sudah pemahaman umumlah itu yang terjadi. Sehingga, misalnya kalau ada orang ditetapkan jadi tersangka, ini pengalaman dalam praktik. Bukan misalnya mencari siapa advokat yang baik, seperti Yap Thiam Hien, misalnya. Dia enggak mencari … tapi, ya, mungkin spontanitas dalam pikiran kita, apakah kita kenal kapolsek, apakah kita kenal kapolres? Atau mungkin apakah kita kenal dandim? Atau barangkali apakah kita kenal Jokowi, misalnya. Jadi, pikiran kita kepada orang. Jadi, bukan kepada sistem itu. Jadi, ada korelasi. Jadi karena transparansi, akuntabilitas di dalam proses, termasuk di dalam … itu menimbulkan korupsi. Yang sehari-hari kita kutip Lord Acton, ya. Jadi, absolut kekuasaan akan cenderung korupsi. Itu kira-kira untuk Pemohon. Nah, yang kedua mengenai contoh kasus … saya kira, ini sudah menjadi notoire feiten, kan gitu? Karena kita sudah tahu bahwa ukuran kapan perkara akan diselesaikan, itu tidak ada ukurannya. Ada yang cepat, ada juga yang lama, kan gitu. Ada satu kasus, misalnya yang saya ingat, ada dulu kasus judi, waktu itu masih di Hotel Hilton kalau enggak salah. Sudah berapa … mungkin ada 10 tahun yang lalu saya kira ini. Ditangkap ada judi di hotel itu. Dan kalau enggak salah, bolak-balik perkara itu puluhan kali saya kira. Dan sekarang enggak tahu ke mana itu perkara sekarang, ya, misalnya. Jadi, kan enggak … enggak ada ukurannya. Perkara judi yang pernah ditangkap di Hotel Hilton, saya enggak tahu perkara apa. Mungkin bisa kita Googling itu di media, itu 10 tahun yang lalu. Dan saya kira, belum pernah sampai ke … apa namanya … ke pengadilan. Kemudian, yang keempat. Tadi dari Yang Mulia Pak Suhartoyo, saya kira saya sudah jawab. Kira-kira itulah jawaban saya. Jadi, kita belum pernah memilih, sistem apa yang akan kita pakai. Tapi adalah kompromi-kompromi di antara kewenangan yang ada. Seperti yang dikatakan oleh Prof. Awaloedin Djamin yang waktu itu menjadi Kapolri. Jadi, prapenuntutan ini adalah moderasi perbedaan yang ada dengan … 94

dia dengan Menteri Kehakiman, dengan kejaksaan, dan kemudian juga dengan DPR. Jadi, itu Mahkejapol. Jadi, penyelesaian melalui Mahkejapol. Jadi, belum pernah secara akademis, secara ilmiah, dan lebih tegasnya lagi kita belum pernah memilih secara tepat, model apa yang akan kita pakai dalam situasi sekarang … sudah perkembangan itu luar biasa, itu belum pernah ditentukan. Oleh karena itu, saya juga khawatir RUU KUHAP ini tidak akan berjalan dengan baik karena dia sebenarnya juga belum beranjak dari model crime control model ke due process model. Kalau memang dikatakan due … crime control model, itu adalah yang terbaik. Karena orientasinya crime control model adalah semakin banyak orang dimasukkan ke penjara, sistem itu berhasil. Sebaliknya, kalau due process model, dia enggak peduli berapa banyak orang dimasukkan ke penjara. Tapi, dalam setiap tindak pidana, ada proses hukum. Tidak ada impunity, itu yang penting buat dia dan itu dilakukan secara terbuka atau transparan. Dan semua orang diberikan, semua pihak diberikan haknya secara berimbang. Ya, jadi antara penyidik, penuntut umum, advokat di dalam pengadilan yang menurut tadi Stephen C. Thaman yang dikatakan tadi di dalam … apa … penjelasannya, di Jerman dia mengatakan bahwa peranan dari advokat di dalam proses pendahuluan itu, dia katakan, “Itu sangat penting dan dia bisa memberi pendapat tentang alat bukti yang ditemukan oleh penyidik.” Tadi itu yang saya tangkap tadi yang dia katakan. Yang itu yang terjadi di Jerman. Dia bilang bahwa Jerman tidak sistem yang baik, itu kan dia katakan. Tapi, khusus mengenai hubunganhubungan ini dalam prajudikasi, dia bilang itu bisa menjadi contoh yang baik. Kalau enggak salah, Prof. Stephen C. Thaman ini dulu yang juga konsultan untuk perubahan sistem peradilan di Jepang, sekarang, yang kira-kira berlaku hampir 10 tahun lalu, ya, 10 tahun yang lalu, dimana sebelumnya Jepang itu menggunakan juri, sekarang dia menggunakan lay judges atau hakim awam di dalam bands-nya. Itu yang dilakukan. Dan dalam beberapa literature yang saya baca, itu dipuji sistem peradilan pidana yang di Jepang karena baik … dan barangkali buat kita, ini bisa sebagai contoh karena kita sama-sama menganut sistem civil law, bukan dia sistem anglo saxon atau common law. Saya kira sekian yang (…) 601. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Sedikit, Pak Ketua. Pak Luhut, menurut saya, keterkaitan dengan aparat pelaksana itu tadi yang mestinya Bapak jawab juga. Kalau Bapak mengatakan bahwa kita juga belum jelas kiblat kita ke mana, artinya kan itu menjawab bahwa apa yang Bapak sampaikan bahwa kita menganut crime process 95

model itu kan artinya juga terbuka untuk diperdebatkan. Konsekuensinya apa? Ketika kita kemudian mengikuti … kalau begitu, ada kombinasinya dengan due process model, itu Adik-Adik. Bahwa risiko daripada due process model adalah kita lebih mengutamakan prosedur. Beda dengan yang crime process model, lebih cepat, kemudian … tapi memang diperlukan orang yang betul-betul ahli di bidangnya, sehingga kemungkinan-kemungkinan ada pelanggaran, kemudian penanganan perkara yang tidak profesional yang orang tidak bersalah kemudian bisa dimungkinkan kemudian kriminalisasi, dan lain sebagainya, bisa dikurangi di situ. Masing-masing punya perso … plus-minus. Tapi, saya ingin satu statement dari Pak Luhut, apakah ini keterkaitan dengan aparat pelaksananya? Karena apa pun bentuk yang kita anut, juga kalau budaya kita masih berkutat seperti ini, bagaimana? Satu jawaban, Pak Luhut. 602. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 130/PUU-XIII/2015: LUHUT PANGARIBUAN Crime control model memang orientasinya hasil, Yang Mulia Hakim Pak Suhartoyo. Dan menurut saya, itu sangat baik sekali, efektif. Tapi dengan syarat atau dengan asumsi bahwa para penegak hukum itu malaikat. Artinya, bukan lagi dirinya sendiri. Jadi seperti menggambarkan posisi hakim dalam literatur. Jadi, posisinya itu between earth and heaven. Jadi tidak lagi di bumi, tapi sudah dekat-dekat ke surga, begitu, jadi suci. Tapi kan kita belajar banyak bahwa manusia is manusia. Nah, oleh karena itu, kalau disebut prosedur, itu enggak sepenuhnya atau enggak seluruhnya itu salah atau keliru. Kalau tidak ada prosedur, bagaimana … apa namanya … begitu banyak masyarakat, begitu banyak persoalan yang diatur, nanti tidak terjadi kesewenangwenangan. Nah, khusus mengenai hukum acara pidana yang diperlukan itu kepastian, kepastian menurut pendapat saya. Kepastian itu harus diutamakan, dari kepastian itu kemudian nanti akan bisa menemukan keadilan. Jadi kalau diberikan ruang, nanti diinterpretasikan dalam proses … dalam tahapan-tahapannya ini, maka akan terjadi kesewenangwenangan. Itu yang banyak ditulis dalam literature. Jadi, dalam persoalan yang dibicarakan sekarang ini, dalam persoalan yang dibicarakan, itu adalah salah satu contoh, yaitu prapenuntutan, itu prapenuntutan yang saya sebut tadi sebagai jembatan sementara itu, kompromi yang dihasilkan dalam satu forum yang disebut … ya saya sebut sebagai Mahkejapol itu tadi. Nah, oleh karena itu, pasti tidak mendalam saya kira. Nah, oleh karena itu, setelah orang yang sepakat itu pergi, yang lain kan sudah lupa, maka terjadilah kasus-kasus yang seperti terjadi sekarang ini.

96

Nah, oleh karena itu, Yang Mulia mempunyai tugas yang berat, ini sangat penting. Mungkin juga ada sensitivitasnya. Tapi saya katakan tadi, mungkin penyelesaiannya itu harus struktural sebenarnya. Oleh karena itu, harus dalam bentuk undang-undang. Tapi kalau Mahkamah Konstitusi ini memulai dan saya tahu bahwa saya pelajari banyak putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang sangat baik yang berkaitan dengan sistem peradilan pidana, mungkin itu bisa diteruskan. Ini bisa menjadi guide lines nanti atau pandu terhadap para anggota DPR yang mempunyai kewenangan nanti dan pemerintah nanti untuk membentuk undang-undang yang baik, yang manusiawi dan fair untuk semua, kan begitu. Soal tadi soal segera itu tadi saya hanya memberikan ilustrasi karena kalau kita tiga hari enggak datang tidak memenuhi panggilan penyidik kan kita bisa dijemput paksa. Jadi, supaya ada keseimbangan, kan begitu. Jadi, kata segera yaitu tiga hari. Kalau misalnya lebih dari tiga hari harus kita cari istilah yang lain. Jadi sedangkan segera kemudian satu bulan itu namanya bukan segera. Jadi, saya hanya mengilustrasikan dengan contoh bahwa tiga hari orang harus datang kalau enggak bisa dijemput paksa, kan begitu. Jadi, harus ada keseimbangan. Nah, kalau misalnya perlu yang lebih lama mestinya diganti kata segera diganti saja sedikit lebih lama, kan gitu boleh misalnya, kosakata saja. Jadi, jangan kata segera itu menjadi tidak bermakna sama sekali. Begitu, Yang Mulia. Terima kasih. 603. KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik. Sudah cukup dari … terima kasih Pak Luhut Pangaribuan telah memberikan keterangan yang tentunya sangat bermanfaat bagi persidangan ini. Sebelum saya akhiri apakah dari Pemohon masih akan mengajukan ahli atau saksi dari Perkara 130? 604. KUASA HUKUM PEMOHON XIII/2015: IHSAN ZIKRI

PERKARA

NOMOR

130/PUU-

PERKARA

NOMOR

130/PUU-

Ya, Yang Mulia. 605. KETUA: ARIEF HIDAYAT Masih? 606. KUASA HUKUM PEMOHON XIII/2015: IHSAN ZIKRI Masih, Yang Mulia.

97

607. KETUA: ARIEF HIDAYAT Ahli? 608. KUASA HUKUM PEMOHON XIII/2015: IHSAN ZIKRI

PERKARA

NOMOR

130/PUU-

Tiga ahli, dua saksi, Yang Mulia. 609. KETUA: ARIEF HIDAYAT Tiga ahli, dua saksi. Kalau begitu anu dua saksi, satu ahli dulu ya. kita coba mendengarkan satu ahli … untuk apa … bidang apa keahliannya itu? Sebab ini sebetulnya begini tiga ahli yang didengar keterangannya semuanya keterangannya linier, sama sebetulnya. Apakah hampir sama dengan ini? Karena begini keahlian atau kesaksian itu tidak ditunjukan dari segi kuantitatifnya tapi kualitas dari keterangannya. Sehingga sedikit banyak pun sebetulnya sama saja karena kualitasnya. Ini saya tanyakan … Majelis menanyakan tiga ahli itu akan memberikan keterangan apa yang sama atau dari keahlian yang sama atau bagaimana? 610. KUASA HUKUM PEMOHON XIII/2015: IHSAN ZIKRI

PERKARA

NOMOR

130/PUU-

Berbeda, Yang Mulia. Ada satu lagi terkait dengan tata negara, lalu satu lagi kami mencoba untuk menjelaskan nanti bagaimana kaitan dengan kondisi prapenuntutan yang ada sekarang dengan efektivitas penggunaan anggaran seperti itu. Maksudnya dari segi peradilan cepat, sederhana, biaya murah. 611. KETUA: ARIEF HIDAYAT Oh, baik. Kalau begitu nanti kita batasi sekaligus saja semuanya dua saksi dan tiga orang ahli ya dalam persidangan yang akan datang. Karena Perkara 123 sudah tidak mengajukan ahli atau saksi, tapi Saudara memberikan keterangan tertulis ahli dari Prof. Edi Hiariej, ya. Baik, sudah diterima di Mahkamah. Jadi, perkara 130 masih mengajukan ahli tiga ahli, dua saksi yang akan kita dengar pada persidangan yang akan datang, ya. Baik, kalau begitu.

98

612. PEMOHON PERKARA NOMOR 123/PUU-XIII/2015: SANTOSO TANDIASA

VIKTOR

Izin, Prof. Sebentar, Prof. 613. KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya. 614. PEMOHON PERKARA NOMOR 123/PUU-XIII/2015: SANTOSO TANDIASA

VIKTOR

Dari Perkara 123. 615. KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya. 616. PEMOHON PERKARA NOMOR 123/PUU-XIII/2015: SANTOSO TANDIASA

VIKTOR

Apakah karena kita sudah selesai kan artinya Perkara 123 sudah tidak menghadirkan ahli lagi. Apakah tetap harus menghadiri persidangan untuk besok atau (…) 617. KETUA: ARIEF HIDAYAT Kalau mau hadir lebih bagus karena ini kan ada kaitannya sehingga rangkaian, tapi kalau tidak hadir juga enggak apa-apa kalau ini perkaranya sudah selesai. Gimana? Saudara (…) 618. PEMOHON PERKARA NOMOR 123/PUU-XIII/2015: SANTOSO TANDIASA

VIKTOR

Ya, terima kasih. 619. KETUA: ARIEF HIDAYAT Pilihan Saudara gimana? Sebagai generasi muda mau mendengarkan perdebatan kayak begini kan sangat bermanfaat sebetulnya.

99

620. PEMOHON PERKARA NOMOR 123/PUU-XIII/2015: SANTOSO TANDIASA

VIKTOR

Ya, ya. Artinya kami kan sudah (…) 621. KETUA: ARIEF HIDAYAT DPR-nya juga belum. Kalau DPR nanti kita memberi keterangan kan Saudara masih berkepentingan sebetulnya. 622. PEMOHON PERKARA NOMOR 123/PUU-XIII/2015: SANTOSO TANDIASA

VIKTOR

Oh, ya, baik. 623. KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya. Masih hadir, ya? 624. PEMOHON PERKARA NOMOR 123/PUU-XIII/2015: SANTOSO TANDIASA

VIKTOR

Siap. 625. KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik. Kalau begitu persidangan yang akan datang akan diselenggarakan lagi pada hari Rabu, 13 April 2016, pada pukul 11.00 dengan mendengarkan keterangan DPR dan tiga orang ahli dari Pemohon 130 dan dua orang saksi dari Pemohon 130 sekaligus. 626. KUASA HUKUM PEMOHON XIII/2015: IHSAN ZIKRI

PERKARA

NOMOR

130/PUU-

Yang Mulia, mohon izin. Ada yang ingin saya sampaikan. 627. KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya. 628. KUASA HUKUM PEMOHON XIII/2015: IHSAN ZIKRI

PERKARA

NOMOR

130/PUU-

Kami ingin sekali sebenarnya menemukan … menemukan faktafakta yang jelas terkait masalah yang timbul dari prapenuntutan ini, 100

Yang Mulia. kami sudah mencoba melakukan itu sebelumnya sejak jauhjauh hari dengan meminta data ke pihak kepolisian dan kejaksaan untuk (…) 629. KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya, itu prosesnya nanti bisa disampaikan dalam kesimpulan. 630. KUASA HUKUM PEMOHON XIII/2015: IHSAN ZIKRI

PERKARA

NOMOR

130/PUU-

Maksud saya kalau diperkenankan saya meminta kepada Mahkamah untuk meminta Pihak Terkait untuk memberikan data paling tidak tiga tahun terakhir terkait berapa total perkara yang disidik dan berapa total perkara yang di SP3. Cukup itu saja, Yang Mulia. 631. KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya, itu juga anu Pihak Terkait juga bisa saja kalau memang Pihak Terkait mau menunjukan itu silakan, ya. Ini permintaan dari Pemohon saya sampaikan. Silakan Pihak Terkait, tapi Pihak Terkait kalau tidak punya data juga tidak bisa kita paksa untuk memberikan anu kan, ya. Tapi kalau Saudara bisa menemukan sendiri dan itu nanti disampaikan di dalam kesimpulan juga akan lebih baik, ya. 632. KUASA HUKUM PEMOHON XIII/2015: IHSAN ZIKRI

PERKARA

NOMOR

130/PUU-

Itu yang sedang kita upayakan, Yang Mulia. Cuma memang kalau saya pikir alangkah baiknya kalau itu parallel dengan proses persidangan yang ada sekarang, jadi (...) 633. KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya, makanya itu, ini paralel dengan proses persidangan, nanti di kesimpulan juga Saudara bisa kalau bisa sudah menemukan, ya. Tapi kita juga minta nanti Pihak Terkait kalau misalnya ada data silakan disampaikan, ya. Ini kan begini, masalah konstitusionalitas itu kan tidak berkaitan langsung secara aktual dengan kasus-kasus, kita itu enggak melihat itu, hanya satu bukti saja, kalau kita melihat inkonstitusional bisa saja kita gasak, kan gitu. Tidak usah di rangkaian fakta yang banyak sekali tapi kan ada satu fakta atau tidak ada fakta tapi kita melihat konstitusinya bertentangan dengan konstitusi ya kita gasak, sebetulnya tidak perlu begitu, ya. Jadi makanya tadi paralel dengan apa yang saya sampaikan. 101

Keterangan satu ahli, keterangan satu saksi kalau itu bisa menujukkan bahwa itu masalah konstitusionalitas itu sudah cukup tidak perlu dari sisi kuantitasnya, ya. Baik, persidangan yang akan datang, Rabu, 13 April 2016, pada pukul 11.00 WIB dengan mendengarkan keterangan DPR, tiga orang ahli dari Pemohon dan dua orang saksi dari Pemohon, sekaligus nanti kita … apa namanya ... kita agenda kan. Karena berikutnya Pemerintah juga mungkin akan mengajukan ahli, ini kesempatan sudah sidang yang ke-V dan Pemohon masih kita beri kesempatan, nanti berikutnya kita berikan kepada Pemerintah atau DPR, ya. Ya, baik, sidang selesai dan ditutup. KETUK PALU 3X SIDANG DITUTUP PUKUL 12.35 WIB Jakarta, 29 Maret 2016 Kepala Sub Bagian Risalah, t.t.d Rudy Heryanto NIP. 19730601 200604 1 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.

102