2015 RENCANA KERJA TAHUN 2016 DINAS PENGAIRAN KEPALA DINAS PENGAIRAN,

PEMERINTAH ACEH

DINAS PENGAIRAN Jln. Mohd. Thaher No. 18 Telp (0651) 21982,21919,24212,22899,33126,211167 Fax. 23686 Fax .(0651) 23686 e_mail [email protected] PO.Box-130 LUENG BATA -BANDA ACEH (23247)

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENGAIRAN NOMOR : KU.954.1-A /KPTS/ 39 /2015 RENCANA KERJA TAHUN 2016 DINAS PENGAIRAN KEPALA DINAS PENGAIRAN,

Menimbang

Mengingat

:

:

a.

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 137 ayat (1) dan Pasal 152 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, perlu disusun dan menetapkan Renja SKPA Pemerintah Aceh Tahun Anggaran 2016;

b.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dalam suatu keputusan;

1.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara;

2.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan;

3.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

4.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

5.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

6.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

9.

Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun Anggaran 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun Anggaran 2015;

10. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;

11. Peraturan Menteri…… / 2

‐ 2 ‐ 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014; 14. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 5 tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam; 15. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh Tahun 2012-2017; 16. Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh Tahun 2012-2017; 17. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2015; 18. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 24 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) Tahun 2015; 19. Keputusan Gubernur Aceh Nomor 050/991/2015 Tanggal 17 Juni 2015 tentang Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Aceh Pemerintah Aceh Tahun Anggaran 2016. MEMUTUSKAN Menetapkan

:

KESATU

:

Mengesahkan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Aceh Tahun 2016, yang selanjutnya disebut “RENJA SKPA” sebagai Dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Aceh untuk periode 1 (satu) Tahun, yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2016 dan berakhir pada 31 Desember 2016.

KEDUA

:

Menetapkan Renja SKPA sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas ini.

KETIGA

:

Renja SKPA digunakan sebagai : a.

pedoman penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Aceh (RKA-SKPA) Tahun Anggaran 2016;

b.

pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2016; dan

c.

bahan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2016 dengan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh. KEEMPAT ….. / 3

PEMERINTAH ACEH DINAS PENGAIRAN

RENCANA KERJA TAHUN 2016

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR .......................................................................................... i DAFTAR ISI ........................................................................................................ ii DAFTAR GAMBAR ............................................................................................ iii DAFTAR TABEL ................................................................................................ iii BAB I.

BAB II.

PENDAHULUAN ............................................................................... I - 1 1.1.

Latar Belakang ........................................................................ I - 1

1.2.

Landasan Hukum .................................................................... I - 3

1.3.

Maksud dan Tujuan ................................................................. I - 8

1.4.

Sistematika Penulisan ............................................................. I - 9

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPA TAHUN 2014 ............. II - 1 2.1

Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPA Tahun 2014 dan Capaian Renstra Dinas Pengairan Aceh (Tabel terlampir) ................... II - 1

2.2

Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pengairan Aceh (Tabel terlampir) ..................................................................... II - 12

2.3

Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pengairan ................................................................................ II - 14

2.4

Review terhadap Rancangan Awal RKPA (Tabel terlampir) .. II - 16

2.5

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat (Tabel terlampir) ...................................................................... II - 16

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN ....................... III - 1 3.1

Telaahan terhadap Kebijakan Nasional .................................. III - 1

3.2

Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja (Renja) Dinas Pengairan ...................................................................... III - 5

3.3

3.2.1

Tujuan ......................................................................... III - 7

3.2.2

Sasaran ....................................................................... III - 7

Program dan Kegiatan Dinas Pengairan ................................ III - 9 3.3.1

Program ...................................................................... III - 9

3.3.2

Kegiatan ...................................................................... III - 10

BAB IV. PENUTUP .......................................................................................... IV - 1 LAMPIRAN ii



DAFTAR GAMBAR Gambar 2.1. Bagan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pengairan ................... II - 7

DAFTAR TABEL Tabel 2.1.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPA dan Pencapaian Renstra SKPA s.d Tahun 2014 Provinsi Aceh (terlampir)

Tabel 2.2.

Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPA Dinas Pengairan Provinsi Aceh (terlampir)

Tabel 2.3.

Jumlah Pegawai berdasarkan Struktural s/d Tahun 2014 ............ II - 5

Tabel 2.4.

Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan s/d Tahun 2014 ........... II - 5

Tabel 2.6.

Luas Daerah Irigasi sesuai Kewenangan ..................................... II - 6

Tabel 2.7.

Daerah Irigasi dan Luasannya sesuai Kewenangan .................... II - 8

Tabel 2.8.

Kondisi Saluran Irigasi berdasarkan kewenangan ....................... II - 8

Tabel 2.9.

Review Terhadap Rancangan Awal RKPA Tahun 2014 (terlampir)

Tabel 2.10. Usulan Program dan Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan/ Masyarakat Tahun 2015 (terlampir) Tabel 3.1.

Keterkaitan Misi dan Tujuan ......................................................... III - 7

Tabel 3.2.

Keterkaitan Misi dan Sasaran ....................................................... III - 8

Tabel 3.3.

Indikator Kinerja Utama Dinas Pengairan .................................... III - 9

Tabel 3.4

Rumusan Program dan Kegiatan SKPA Dinas Pengairan Tahun 2015 dan Perkiraan Maju 2016 (terlampir)

iii



BAB I PENDAHULUAN

1.1.

LATAR BELAKANG Undang-undang nomor 11 tahun 1974 tentang Pengairan menjabarkan bahwa

dalam bidang pembinaan atas air dan sumber-sumber air, termasuk kekayaan alam bukan hewani yang terkandung didalamnya, baik yang alamiah maupun yang telah diusahakan

oleh

manusia.

Dalam

menghadapi

ketidakseimbangan

antara

ketersediaan air yang cenderung menurun dan kebutuhan air yang semakin meningkat, sumber daya air wajib dikelola dengan memperhatikan fungsi sosial, lingkungan

hidup

dan

ekonomi

secara

selaras,

diiringi

dengan

semangat

demokratisasi, desentralisasi dan keterbukaan dalam tatanan kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Rencana Kerja (Renja) Dinas Pengairan Tahun 2016 merupakan penjabaran lebih lanjut dari perencanaan stratejik, yaitu penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Stratejik (Renstra), yang memuat seluruh target sasaran yang hendak dicapai dalam satu tahun beserta indikator kinerjanya. Renja Dinas Pengairan mengarahkan program/kegiatan pelaksanaan. Dalam penyusunannya diarahkan untuk mencapai visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan dalam bidang Pengairan. Renja Dinas Pengairan Aceh ini berfungsi sebagai tolok ukur yang digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan penyeleggaraan pemerintah untuk suatu periode tertentu. Penyusunan Renja dilakukan seiring dengan penyusunan dan kebijakan anggaran, sehingga Rencana Kerja Tahunan juga disesuaikan dengan anggaran yang telah diprogramkan, terutama target-target sasarannya. Dokumen Rencana Kerja Dinas Pengairan Aceh dalam pelaksanaan penetapan kinerja dilakukan untuk mengukur kinerja dan mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang dapat diwujudkan serta dilaporkan dalam suatu laporan kinerja yang disebut Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Renja Dinas Pengairan Aceh merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang menjabarkan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang I-1



dilaksanakan langsung maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Adapun tujuannya adalah sebagai pedoman dan merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan dalam pengelolaan Pengairan melalui perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam tahun tertentu. Pembangunan perencanaan, pengelolaan

pada

pemanfaatan, Pengairan

bidang

Pengairan

kelembagaan,

yang

mempunyai

operasi

berkelanjutan.

dan

Perubahan

peranan

terhadap

pemeliharaan,

serta

paradigma

dalam

pembangunan daerah telah mendorong munculnya peluang prakarsa lokal yang lebih mendominasi keberagaman situasi, kondisi dan potensi daerah, dengan ciri-ciri munculnya peran serta dan aspirasi masyarakat dalam pengambilan keputusan pembangunan yang berorientasi pada keinginan publik dan berwawasan regional serta melibatkan stakeholder. Pembangunan di bidang Pengairan tidak hanya ditentukan oleh kinerja Dinas Pengairan, tetapi dipengaruhi oleh interaksi yang dinamis dan saling bersinegris. Berdasarkan Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, proses penyusunan Renja Dinas Pengairan Aceh ini terdiri dari tiga tahapan utama yaitu tahap persiapan penyusunan, tahap penyusunan rancangan, dan tahap penetapan. Tahapan persiapan meliputi pembentukan tim penyusun RKPA dan Renja Dinas Pengairan Aceh, orientasi mengenai RKPA dan Renja Dinas Pengairan Aceh, penyusunan agenda kerja, serta penyiapan data dan informasi. Penyusunan rancangan Renja Dinas Pengairan Aceh merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja yang definitif. Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPA. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja Dinas Pengairan Aceh dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPA, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Dinas Pengairan Aceh, evaluasi pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renja.

I-2

PEMERINTAH ACEH DINAS PENGAIRAN 1.2.


LANDASAN HUKUM Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pengairan 2016 didasarkan kepada :

1. Landasan Idiil

: Pancasila.

2. Landasan Konstitusional

: Undang-Undang Dasar 1945.

3. Landasan Operasional

:

3.1.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara;

3.2.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan;

3.3.

Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas KKN;

3.4.

Undang-Undang No. 44 Tahun 1999 tentang Keistimewaan Aceh;

3.5.

Undang-Undang No. 18 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Aceh;

3.6.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 tahun 2003, tentang Keuangan Negara;

3.7.

Undang-Undang

Republik

Indonesia

No.

1

tahun

2004,

tentang

Perbendaharaan Negara; 3.8.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 15 tahun 2004, tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara;

3.9.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ( SPPN );

3.10. Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang No. 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang; 3.11. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah; 3.12. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006, tentang Pemerintahan Aceh; 3.13. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;

I-3



3.14. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 3.15. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 3.16. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 3.17. Peraturan

Pemerintah

No.

25

tahun

2000

tentang

Kewenangan

Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi; 3.18. Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2001, tentang Informasi Keuangan Daerah; 3.19. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 3.20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2004, tentang Rencana Kerja Pemerintah; 3.21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 3.22. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2006, tentang Irigasi; 3.23. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional; 3.24. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintahan, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; 3.25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,

Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan Daerah; 3.26. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Air; 3.27. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2010 Tentang Bendungan; 3.28. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Sungai;

I-4



3.29. Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2006 Tentang Rencana Kerja Pemerintah; 3.30. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Dewan Sumber Daya Air; 3.31. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014; 3.32. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2011 tentang Kebijakan Nasional Pengelolaan Sumber Daya Air; 3.33. Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun Anggaran 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun Anggaran 2015; 3.34. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019; 3.35. Instruksi Presiden No. 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas dan Kinerja Instansi Pemerintah; 3.36. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2012, tentang Penetapan Wilayah Sungai. 3.37. Surat Edaran Mendagri No. 050/2020/SS, tentang Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJP Daerah dan RPJM Daerah; 3.38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 3.39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,

Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan Daerah; 3.40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014; I-5



3.41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015; 3.42. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 37/PRT/M/2006 tentang Pedoman

Pelaksanaan

Kegiatan

Bidang

Pekerjaan

Umum

yang

Merupakan Kewenangan Pemerintah dan Dilaksanakan Sendiri Tahun 2007; 3.43. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 38/PRT/M/2006 tentang Pedoman

Pelaksanaan

Merupakan

Kegiatan

Kewenangan

Bidang

Pemerintah

Pekerjaan

dan

Umum

Dilaksanakan

yang Melalui

Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Tahun 2007; 3.44. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 39/PRT/M/2006 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur Tahun 2007; 3.45. Peraturan Menteri Pekerjaan

Umum Nomor 04/PRT/2008 tentang

Pedoman Pembentukan Wadah Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air pada Tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Wilayah Sungai; 3.46. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2009 tentang Pedoman Teknis dan Tatacara Penyusunan Pola Pengelolaan Sumber Daya Air; 3.47. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 9/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pengaman Pantai; 3.48. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; 3.49. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 17/PRT/M/2011 tentang Pedoman Penetapan Garis Sempadan Jaringan Irigasi; 3.50. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 08/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Jaringan Irigasi; 3.51. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 12/PRT/M/2015 tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi; I-6



3.52. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 17/PRT/M/2015 tentang Komisi Irigasi 3.53. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 293/KPTS/M/2014 tentang Penetapan

Status

Daerah

Irigasi

yang

Pengelolaannya

menjadi

Wewenang dan Tanggung Jawab Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota. 3.54. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/2020/SJ tanggal 11 Agustus 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen RPJP Daerah dan RPJM Daerah. 3.55. Qanun Nomor 5 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah, dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 5 tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam; 3.56. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup; 3.57. Qanun Nomor 4 Tahun 2011 tentang Irigasi. 3.58. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Keuangan Aceh. 3.59. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus; 3.60. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh Tahun 2012-2017; 3.61. Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh Tahun 2012-2017; 3.62. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2015; 3.63. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural di Lingkungan DinasDinas Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam; 3.64. Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2009 Tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Pengairan Aceh Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam; I-7



3.65. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 54 Tahun 2013 tentang Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air Aceh; 3.66. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 24 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) Tahun 2015; 3.67. Keputusan Gubernur Aceh Nomor 050/991/2015 Tanggal 17 Juni 2015 tentang Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Aceh Pemerintah Aceh Tahun Anggaran 2016.

4. Landasan Materil: 4.1. Masukan saran, pendapat, aspirasi dan inspirasi dari Staf di lingkungan Dinas Pengairan pada saat konsultasi Perumusan Visi dan Misi serta lokakarya. 4.2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

1.3.

MAKSUD DAN TUJUAN Dokumen Rencana Kerja SKPA Dinas Pengairan Aceh tahun 2016 bertujuan

untuk

menjabarkan

pelaksanaan

program/kegiatan

dan

mengarahkan

program/kegiatan mencapai sasaran yang diinginkan dalam tahun berjalan dan berkelanjutan Program/Kegiatan pembangunan pengairan yang menjadi tolok ukur dan acuan untuk penyusunan usulan program/kegiatan setiap tahunnya. Rencana Kerja SKPA Dinas Pengairan Aceh merupakan acuan penentuan prioritas program/kegiatan tahunan daerah yang disusun dengan maksud: 1. Sebagai acuan bagi pemerintah dan masyarakat dalam berpartisipasi terhadap pembangunan pengairan di Provinsi Aceh dan menentukan prioritas program dan kegiatan yang akan didanai dari sumber pendanaan baik APBA, maupun sumbersumber lainnya. 2. Sebagai tolok ukur untuk melakukan evaluasi kinerja triwulan, semester dan tahunan pembangunan pengairan di Provinsi Aceh. 3. Menjabarkan gambaran tentang kondisi pembangunan pengairan secara makro di Provinsi Aceh dan sekaligus memahami arah dan tujuan yang akan dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Aceh.

I-8



4. Sebagai arahan kegiatan tahun 2016 dan bahan kajian program dalam rangka penetapan anggaran untuk tahun 2016. 5. Sebagai bahan koordinasi baik antar program maupun lintas sektor.

1.4.

SISTEMATIKA PENULISAN Sistematika penulisan Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2014 adalah sebagai

berikut: BAB I

PENDAHULUAN Berisi gambaran umum dengan latar belakang, landasan hukum penyusunan Renja Dinas Pengairan dan keterkaitan dengan dokumen perencanaan serta berisi maksud dan tujuan dan sistematika penulisan.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PENGAIRAN ACEH TAHUN 2014 Menerangkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPA Tahun 2014 dan capaian Renstra SKPA, menganalisis kinerja pelayanan SKPA, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPA. Mereview terhadap rancangan awal RKPA dan menelaah usulan program dan kegiatan masyarakat. BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN. Menetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai melalui suatu strategi dan kebijakan yang dilaksanakan dan mensinerjikan dengan kebijakan nasional. BAB IV PENUTUP Merupakan kesimpulan rangkaian kegiatan Dinas Pengairan Aceh dalam masa 1 (satu) tahun kedepan.

I-9



BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PENGAIRAN ACEH TAHUN 2014

2.1.

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PENGAIRAN TAHUN 2014 DAN CAPAIAN RENSTRA SKPA Dari hasil evaluasi Rencana Kerja Dinas Pengairan tahun 2014, dapat

diinformasikan bahwa sebagian besar pencapaiannya sudah sesuai dengan yang direncanakan. Namun ada juga sebagian yang masih belum tercapai sesuai dengan target, hal ini dikarenakan kondisi alam yang berubah-ubah akibat kondisi cuaca dan seringnya terjadi bencana seperti banjir yang hampir terjadi diseluruh Kabupaten/Kota diseluruh wilayah Provinsi Aceh. Akibat banjir yang terjadi telah merusak infrastruktur yang ada baik infrastruktur di sektor pengairan maupun infrastruktur publik di sektor lainnya. Kerusakan di sektor pengairan antara lain bangunan-bangunan utama untuk pengambilan air irigasi dan longsor tebing sungai yang lebih besar dari perkiraan sebelumnya. Disamping terjadi bencana alam banjir juga juga sebagian wilayah di Kabupaten/Kota terjadinya kekeringan terutama untuk Daerah Irigasi yang luas areal irigasinya cukup besar dibandingkan dengan besaran debit andalan besaran debit andalan yang tersedia. Berdasarkan hasil evaluasi diatas, maka untuk program tahun 2015 dan 2016, disamping diprioritasnya untuk kegiatan irigasi juga diarahkan untuk kegiatan penanganan banjir dan pekerjaan embung-embung dalam rangka menjadi kontinuitas debit air untuk menunjang ketersediaan untuk berbagai keperluan. Rencana Kerja (Renja) merupakan penjabaran lebih lanjut dari perencanaan stratejik yaitu penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana

Strategis

(Renstra).

Renstra

digunakan

sebagai

pedoman

dalam

mewujudkan pemanfaatan Sumber Daya Air melalui perencanaan, pelaksanaan, pengendalian

dan

evaluasi

dari

kegiatan

konservasi,

pendayagunaan

dan

pengendalian daya rusak air. Disamping itu, Renstra juga digunakan sebagai sarana untuk menilai akuntabilitas pelaksanaan tugas dan wewenang dari Dinas Pengairan. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPA dan Pencapaian Renstra SKPA s.d Tahun 2014 Provinsi Aceh dapat dilihat pada Tabel 2.1. terlampir. II - 1


2.2.


ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPA Analisis Kinerja Pelayanan SKPA merupakan pengkajian terhadap capaian

kinerja pelayanan SKPA sesuai dengan kinerja yang dibutuhkan, dan dampak yang ditimbulkan akibat kinerja pelayanan tersebut. Mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk menyusun

program dan kegiatan dalam rangka peningkatan

pelayanan SKPA sesuai dengan tugas dan fungsi. Analisis Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPA Dinas Pengairan dapat dilihat pada tabel 2.2. terlampir. Sesuai dengan kebijakan yang telah disusun, program-program tersebut diatas dijabarkan lagi dalam kegiatan-kegiatan sebagai tindakan nyata pada tahun-tahun sebelumnya dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Dalam pelaksanaan tugas Dinas Pengairan, tentunya tidak terlepas dari wewenang dan tanggung jawab pemerintah provinsi dalam pengelolaan sumber daya air

yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 1974 tentang

Pengairan, serta diselaraskan dalam rangka mewujudkan sinergitas dan keterpaduan secara harmonis antar wilayah, antar sektor dan antar generasi dalam Pengelolaan Sumber Daya Air. Wewenang dan tanggungjawab pemerintah provinsi tersebut adalah sebagai berikut: a. menetapkan kebijakan pengelolaan sumber daya air di wilayahnya berdasarkan kebijakan nasional sumber daya air dengan memperhatikan kepentingan provinsi sekitarnya, b. menetapkan pola pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota, c. menetapkan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota dengan memperhatikan kepentingan provinsi sekitarnya, d. menetapkan dan mengelola kawasan lindung sumber air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota, e. melaksanakan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kotadengan memperhatikan kepentingan provinsi sekitarnya, f.

mengatur dan menetapkan dan memberi izin atas penyediaan peruntukan, penggunaan dan pengusahaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota, II - 2



g. mengatur, menetapkan dan memberi rekomendasi teknis atas penyediaan, pengambilan, peruntukan, penggunaan dan pengusahaan air tanah pada cekungan air tanah lintas kabupaten/kota, h. membentuk Dewan Sumber daya Air atau dengan nama lain di tingkat provinsi dan/atau pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota, i.

memfasilitasi penyelesaian sengketa antar kabupaten/kota dalam pengelolaan sumber daya air,

j.

membantu kabupaten/kota pada wilayahnya dalam memenuhi kebutuhan pokok masyarakat atas air,

k. menjaga efektifitas, efisiensi, kualitas dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota, dan memberikan bantuan teknis dalam pengelolaan sumber daya air kepada Pemerintah Kabupaten/Kota. Selanjutnya dalam menjalankan wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Provinsi tersebut, Dinas Pengairan yang merupakan unsur Pemerintah Aceh yang mempunyai

Tugas

Pokok

melaksanakan

Tugas

Umum

Pemerintah

dan

Pembangunan di bidang Sumber Daya Air. Tugas Pembangunan dibidang Sumber Daya Air meliputi : a. Melaksanakan Tugas Penelitian, Pengembangan dan Penyusunan Program Pengairan secara menyeluruh; b. Melaksanakan tugas dibidang Irigasi, Rawa dan Pantai; c. Melaksanakan tugas dibidang Sungai, Waduk dan Danau; d. Melaksanakan tugas dibidang Penyusunan Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perdesaan dan Penataan Sumber Daya Air serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam Pengelolaan Sumber Daya Air; e. Melaksanakan tugas dibidang Operasi dan Pemeliharaan Prasarana bidang Sumber Daya Air; f.

Melaksanakan tugas dibidang Teknik dan Perizinan pemanfaatan Sumber Daya Air. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Pengairan

mempunyai fungsi yang dapat dijabarkan sebagai berikut : a. Pelaksanaan urusan ketatausahaan Dinas; II - 3



b. Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang; c. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; d. Penyelenggaraan Tugas dibidang Pengelolaan Pengairan termasuk Perizinan dan Pelayanan Umum Lintas Kabupaten/Kota; e. Pelaksanaan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian terhadap tugas dibidang Pengairan dan; f.

Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas. Untuk melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi sebagaimana dimaksud di atas,

Dinas Pengairan mempunyai Kewenangan: a. Menetapkan Standar Pengelolaan Sumber Daya Air yang ada pada wilayah sungai Lintas Kabupaten/Kota. b. Menyediakan dukungan/bantuan untuk kerja sama antara Kabupaten/Kota dalam Pengembangan dan pengelolaan di bidang Sumber Daya Air. c. Melaksanakan pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi yang luasnya antara 1000 – 3000 Ha dan jaringan Pengairan lainnya yang berada pada wilayah sungai lintas Kabupaten/Kota. d. Mengurus Perizinan untuk mengadakan perubahan dan atau Pembongkaran Bangunan-Bangunan dan Saluran Jaringan serta Prasarana dan Sarana Pengairan. e. Menyusun Rencana Penyediaan Air untuk Irigasi dan kebutuhan lainnya. Dengan berlandaskan Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan tersebut di atas, maka produk yang diharapkan dapat dihasilkan oleh Dinas Pengairan adalah: a. Kebijakan Pelaksanaan dan Kebijakan Teknis serta Administrasi meliputi Pengaturan, Pedoman, Kriteria, Standar Pelaksanaan untuk bidang Pengairan, sebagai pelaksanaan tugas Pemerintahan; b. Pelaksanaan Pembangunan, Peningkatan, Operasi dan Pemeliharaan serta Pembuatan Pedoman Standard dan Persyaratan yang berkaitan dengan Kegiatan Pelaksanaan, Perencanaan, Program dan Anggaran dari Pengelolaan Pengairan, sebagai tugas pembangunan; c. Produk Pelayanan kepada Stakeholder berupa Fasilitas, Konsultasi Teknis, Pelatihan, Bimbingan Teknis serta Informasi dari Pengairan; II - 4



d. Produk Pengendalian/Pengawasan berupa Evaluasi Pemanfaatan Sarana Pengairan berdasarkan Standar Pelayanan Minimum.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pengairan Aceh telah dilengkapi dengan berbagai sumber daya organisasi, yang meliputi Non PNS, serta sumber daya yang bersifat sarana dan prasarana baik untuk kegiatan di dalam kantor, yaitu berupa bangunan gedung kantor dan peralatan perkantoran serta sarana dan prasarana untuk kegiatan lapangan. Susunan Kepegawaian dan perlengkapan sebagai Sumber Daya yang dimiliki Dinas Pengairan dimana Pegawai Negeri Sipil (PNS) berjumlah 406 0rang dan Tenaga Kontrak berjumlah 93 orang dengan total keseluruhan pegawai Dinas Pengairan

sampai

dengan

tahun

2014

adalah

499

orang.

Sebagaimana

kepegawaiannya tercantum pada Tabel di bawah ini: Tabel 2.3. Jumlah Pegawai berdasarkan Struktural s/d Tahun 2014 No I.

Personalia Jabatan Struktural - Esselon II - Esselon III - Esselon IV Jumlah Sumber : Subbag Kepegawaian Dinas Pengairan 2014

Jumlah 1 10 30 41

Selanjutnya jumlah pegawai berdasarkan golongan dapat dilihat pada Tabel 2.4 di bawah ini : Tabel 2.4. Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan s/d Tahun 2014 No Personalia Jumlah I. GOLONGAN : - Golongan IV 25 - Golongan III 234 - Golongan II 142 - Golongan I 5 JUMLAH 406 Sumber : Subbag Kepegawaian Dinas Pengairan 2014

II - 5



Kemudian bila melihat pada jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada Tabel 2.5 di bawah ini : Tabel 2.5. Jumlah Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan s/d Tahun 2014 No Personalia Jumlah I. PENDIDIKAN -SD -SMP 6 -SMU/SMA 169 - SARJANA MUDA / D-III 14 - SARJANA / S-1 171 - PASCA SARJANA / S-2 46 JUMLAH 406 Sumber : Subbag Kepegawaian Dinas Pengairan 2014

II - 6



BAGAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

DINAS PENGAIRAN

GUBERNUR ACEH

PEMERINTAH ACEH

QANUN ACEH No. 5 Thn. 2007 Tanggal : 5 Oktober 2007 M 23 Ramadhan 1428 H

TUGAS PEMBANTUAN OP > 3000 Ha DAK (1000 – 3000 Ha) & DEKON (WISMP)

WS STRATEGIS & PENGELOLAAN

KEPALA DINAS / SKPA

MENTERI P.U. DIRJEN SUMBER DAYA AIR

IRIGASI > 3000 Ha BALAI WILAYAH SUNGAI SUMATERA - I

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

SEK R ETARI AT

SUB BAGIAN UMU M

SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN TATA LAKSANA

SUB BAGIAN KEUANGAN

BIDANG PROGRAM DAN PELAPORAN

BIDANG IRIGASI, RAWA DAN PANTAI

BIDANG SUNGAI, DANAU DAN WADUK

SEKSI PENYUSUNAN PROGRAM DAN ANGGARAN

SEKSI I R I G A S I

SEKSI S U N G A I

SEKSI OPERASI PENGAIRAN

SEKSI A W

SEKSI DANAU DAN WADUK

SEKSI PEMELIHARAAN PENGAIRAN

SEKSI KONSERVASI PENGAIRAN DAN HIDROLOGI

SEKSI PEMBERDAYAAN P3A

SEKSI SURVEY, INVESTIGASI DAN DESAIN

SEKSI BINA TEKNIK DAN PELAPORAN

R

A

SEKSI P A N T A I

5 UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD)

Gambar 2.1. Bagan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pengairan II - 7

BIDANG OPERASI DAN PEMEL. PENGAIRAN


a.


Cakupan Layanan Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik Penetapan Status Daerah Irigasi yang Pengelolaannya Menjadi Tanggung

Jawab Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota diatur dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor: 293/KPTS/M/2014 tanggal 10 Juni 2014. Luas Daerah irigasi di Provinsi Aceh adalah 390.518 Ha yang terdiri dari 1.499 Daerah Irigasi (DI) yang terdiri dari Lintas Kabupaten/Kota dan Utuh Kabupaten/Kota berdasarkan kewenangannya sebagaimana tercantum pada tabel.

Tabel 2.6. Luas Daerah Irigasi sesuai Kewenangannya No

Kewenangan

I II

Pemerintah Pemerintah Provinsi Pemerintah Kabupaten/Kota Total

III

Lintas Kabupaten/ Kota (Ha) 26.397,00 2.144,00

Utuh Kabupaten/ Kota (Ha) 82.225 76.324

108.622 78.468

Ha Ha

13 47

DI DI

0,00

203.428

203.428

Ha

1.439

DI

28.541

361.977

390.518

Ha

1.499

DI

TOTAL

Sumber : Kepmen PU No. 293/KPTS/M/2014

Penjabaran total Daerah Irigasi dan luasannya sesuai kewenangan yang terdiri dari Irigasi Permukaan adalah 363.292 Ha dengan 1.400 DI; Irigasi Air Tanah adalah 1.858 Ha dengan 66 DI; Irigasi Rawa adalah 5.724 Ha dengan 3 DI; dan Irigasi Tambak adalah 19.644 Ha dengan 30 DI sebagaimana disajikan pada tabel 2.7.

Tabel 2.7. Daerah Irigasi dan Luasannya No. 1 2 3 4

D.I 12

Ha 101.622

Kewenangan Pemerintah Provinsi D.I Ha 38 65.409

1 13

7.000 108.622

3 6 47

Daerah Irigasi Permukaan Air Tanah Rawa Tambak Total

Pemerintah

5.724 7.335 78.468

Pemerintah Kabupaten/Kota D.I Ha 1.350 196.261 66 1.858 23 1.439

5.309 203.428

Sumber : Kepmen PU No. 293/KPTS/M/2014

II - 8



Pada kondisi Infrastruktur Irigasi saat ini dimana kondisi saluran irigasi berdasarkan kewenangan memiliki kondisi yang baik, rusak sedang dan rusak berat. Kondisi saluran irigasi ini dapat dilihat pada tabel 2.8 berikut : Tabel 2.8. Kondisi Saluran Irigasi berdasarkan Kewenangan Kondisi Saluran

Luas No

Kewenangan

Baku

Kuantitas

Fungsional

(Ha)

(Ha)

1

Kewenangan Pusat

101,622

87.903

2

Kewenangan Provinsi

65.409

28.975

3

Kewenangan Kab/Kota

196.261

104.018

1.195 km 3.347 bh 705 km 1.369 bh 1.760 km 4.968 bh

Rusak Sedang

Baik

Rusak Berat

(km)

(%)

(km) (%) (km) (%)

785

65,67

322 26,92

418

59,26

178 25,20

110 15,54

908

51,59

440 25,03

411 23,38

89

7,42

Sumber: Dinas Pengairan 2014

Tabel 2.9. Kondisi Bangunan Irigasi berdasarkan Kewenangan Kondisi Bangunan

Luas No

Kewenangan

Baku (Ha)

Fungsional

Kuantitas

(Ha)

1

Kewenangan Pusat

101,622

87.903

2

Kewenangan Provinsi

65.409

28.975

3

Kewenangan Kab/Kota

196.261

104.018

1.195 km 3.347 bh 705 km 1.369 bh 1.760 km 4.968 bh

Baik

Rusak

(bh)

(%)

2.316

69,20 1.031 30,80

894 2.508

65,30

(bh) (%)

475 34,70

50,48 2.460 49,52

Sumber: Dinas Pengairan 2014

Rasio jaringan irigasi digunakan untuk menilai efektifitas pengelolaan jaringan irigasi yang ditunjukkan oleh rasio antara luas areal terairi terhadap luas baku. Dalam hal ini semakin tinggi rasio tersebut semakin efektif pengelolaan jaringan irigasi. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 disebutkan bahwa rasio jaringan irigasi adalah perbandingan antara panjang saluran irigasi dengan luas lahan budidaya pertanian. Panjang jaringan irigasi meliputi jaringan primer, sekunder dan tersier. Hal ini mengindikasikan ketersediaan saluran irigasi untuk kebutuhan budidaya pertanian. Panjang saluran irigasi mencerminkan luas daerah irigasi yang terairi pada suatu daerah irigasi. II - 9



Untuk menghitung rasio jaringan irigasi, Dinas Pengairan hanya memasukkan data daerah irigasi yang menjadi kewenangan provinsi saja. Luas daerah irigasi yang digunakan adalah sesuai dengan Kepmen PU Nomor 293 tahun 2014 dimana daerah irigasi yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi telah menjadi 38 Daerah Irigasi dan luasnya 65.409 ha/65,41 km2. Pada tahun 2014 sesuai penetapan kinerja ditargetkan meningkat 3,69% sehingga rasio jaringan irigasi diharapkan menjadi 59,14%. Dari hasil kegiatan pembangunan jaringan irigasi, optimalisasi jaringan irigasi yang telah dibangun dan pemberdayaan petani pemakai air telah meningkatkan jaringan irigasi sepanjang 98.472 meter menjadi 469.999 meter, maka rasio jaringan irigasi pada tahun 2014 menjadi 61,32%. Pada tahun 2015 sesuai penetapan kinerja ditargetkan meningkat 4% sehingga rasio jaringan irigasi diharapkan menjadi 65,23%. Sedangkan pada tahun 2016 yang ditargetkan 5,49% sehingga rasio jaringan irigasi diharapkan menjadi 70,45%. Permasalahan dan kendala dalam pengelolaan dan pengembangan jaringan irigasi adalah: 1) Terbatasnya debit andalan di beberapa daerah irigasi; Debit andalan pada beberapa Daerah Irigasi (D.I) terjadi penurunan dari debit andalan rencana khususnya untuk Daerah irigasi yang ada di Wilayah Sungai. Akibatnya intensitas tanam untuk Daerah Irigasi hanya berkisar 140%. Kondisi tersebut perlu didukung oleh bangunan reservoir seperti waduk dan embung untuk menjamin ketersediaan air irigasi secara kontinyu. 2) Terdapat beberapa daerah irigasi yang tidak berfungsi secara optimal; Sebagian besar daerah irigasi Teknis fungsinya menurun, yang diakibatkan umur konstruksi yang sudah cukup lama yaitu Daerah Irigasi yang dibangun pada tahun 1990-an sehingga banyak saluran dan bangunan yang rusak. Oleh karena itu perlu dilakukan rehabilitasi jaringan irigasi guna mengembalikan fungsi dan pelayanan irigasi seperti semula. Disamping masih banyak saluran tanah (belum pasangan) disepanjang jaringan irigasi juga saluran – saluran pasangan yang sudah ada pada umumnya sudah banyak yang rusak begitu juga bangunan–bangunan bagi/sadap dan

II - 10



bangunan air lainnya, sehingga proses pengaliran dan pembagian air ke areal persawahan tidak efektif dan efesien. 3) Terkendalanya pembangunan jaringan irigasi akibat permasalahan pembebasan lahan; Untuk meningkatkan luas areal irigasi teknis dalam rangka ketahanan pangan perlu dilakukan pembangaunan jaringan irigasi baru dan pengembangan areal irigasi dari jaringan irigasi yang sudah ada dengan memperhatikan areal potensial dan sumber daya air yang ada, namun salah satu kendala utama adalah masalah pembebasan lahan. Ada beberapa lokasi yang mempunyai potensi lahan pertanian yang dapat dikembangkan menjadi sawah beririgasi, seperti yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi yaitu; D.I. Kuala Bhee seluas 1.500 Ha, D.I. Nalan (Suplesi) seluas 2.000 Ha di Kabupaten Bireuen, D.I. Rajui seuas 1.300 Ha di Kabupaten Pidie, D.I. Peunaron seluas 1.000 Ha dan D.I. Jamuan seluas 1.300 Ha di Kabupaten Aceh Utara, D.I. Weih Tillis (Suplesi) seluas 2.500 Ha di Kabupaten Gayo Lues dan D.I Lhok Naga seluas 1.500 Ha, D.I Blang Kumot di Kabupaten Pidie serta D.I. Geuteut/ Lamsujen seluas 1.300 Ha di Kabupaten Aceh Besar yang Daerah Irigasinya lagi diusulkan untuk kewenangan pemerintah provinsi. 4) Belum optimalnya manajemen operasional dan pemeliharaan Manajemen operasional dan pemeliharaan jaringan irigasi masih belum optimal karena penyediaan O&P belum berdasarkan angka kebutuhan nyata pengelolaan irigasi di lapangan yang selama ini dialokasikan berdasarkan harga satuan dan berdasarkan luas areal. Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi pada jaringan utama yang menjadi tanggung

jawab

Pemerintah,

sedangkan

pada

jaringan

tersier

merupakan

kewenangan dan tanggungjawab petani pemakai air (Keujreun Blang). Meskipun kedua kegiatan dilakukan institusi yang berbeda, namun subtansi yang diatur saling terkait, saling ketergantungan, maka kedua-duanya diperlukan kelembagaan yang mantap. Sebagaimana dinyatakan dalam Qanun Irigasi, bahwa Kelembagaan Pengelolaan Irigasi meliputi; Lembaga Adat, SKPA yang membidangi irigasi, Keujruen Blang dan Komisi Irigasi. Pengelolaan irigasi di lapangan dilaksanakan oleh II - 11



Pengamat Irigasi, Juru Irigasi, Petugas Pintu Air (PPA) dan Petugas Pintu Bendung (PPB). Namun petugas tetap untuk mengelola irigasi tersebut masih belum tersedia. Demikian juga halnya lembaga pengelola irigasi pada jaringan tersier yaitu Keujreun Blang, yang belum tersedia perlu dibentuk. Selanjutnya untuk mewujudkan keterpaduan dalam pengelolaan irigasi yang partisipatif perlu adanya peningkatan kapasitas kelembagaan bagi staf SKPA dan kelompok petani (P3A dan GP3A); dibentuk Komisi Irigasi, yang beranggotakan Lembaga Adat, SKPA terkait, dan Wakil Keujreun Blang; dilaksanakan konstruksi jaringan irigasi yang dilakukan secara partisipatif serta menyusun rencana alokasi air untuk daerah irigasi kewenangan provinsi dan kalibrasi bangunan ukur debit. b. Jumlah Waduk/Embung yang dibangun/ditingkatkan Salah satu upaya untuk menanggulangi kekurangan air baku adalah dengan membangun sarana penampungan air di musim hujan yang dapat dimanfaatkan saat musim kemarau, seperti; Waduk, Embung dan Situ. Banyak waduk/Embung yang telah dibangun dan diharapkan dapat menanggulangi kekurangan air terutama pada saat musim kemarau. Ada beberapa Embung dalam tahap pembangunan yang menjadi kewenangan provinsi seperti Embung Tanoh Abe di Aceh Besar, Embung Blang Panton di Pidie Jaya, Embung Alue Meurasi di Aceh Jaya, Embung Jangka Gajah di Aceh Timur, Embung Neuheun di Aceh Besar, Embung Twi Geulumpang di Aceh Besar, Embung Paya Raoh di Pidie Jaya dan Embung Lhok Gajah di Aceh Utara. Pada saat ini telah tersedia beberapa DED Embung yang terletak di beberapa Kabupaten yaitu; Embung Silolo di Aceh Selatan, Embung Genang Gedong di Aceh Barat, Embung Alue Ie di Aceh Besar, Embung Paya Aboe Peusangan di Bireuen, Embung Meudang Ara di Aceh Utara. Beberapa DED tersebut akan menjadi capaian pembangunan kedepan dalam pembangunan Embung di Dinas Pengairan. c.

Panjang Pengaman tebing Sungai yang dibangun Terdapat beberapa sungai yang telah mengalami degradasi dan sedimentasi

diperlukan juga penanganan yang menyeluruh mulai dari bagian hulu, tengah, dan hilir sungai. Untuk bagian hulu dilakukan penanganan terhadap rehabilitasi lahan yang sudah kritis melalui reboisasi pada luasan daerah aliran sungai. Sementara itu II - 12



wilayah tengah sungai diperlukan pengawasan dan penertiban pemanfaatan sungai, berikut pembangunan tanggul dalam upaya pengamanan fasilitas publik yang didahului dengan perencanaan. Sedangkan wilayah hilir dilakukan pengurukan pada daerah – daerah yang terjadi sedimentasi yang telah mengganggu aktifitas pelayaran dan aktifitas perekonomian lainnya. Sebagian besar muara sungai terjadi endapan sedimen yang sangat besar sehingga

menyebabkan terhambatnya aliran banjir dan mengganggu lalu lintas

kapal/perahu nelayan. Sungai-sungai yang muaranya terjadi endapan sedimen antara lain Krueng Baro di Kabupaten Aceh Pidie, Krueng Ulim dan Krueng Pante Raja di Kabupaten Pidie Jaya, Krueng Peudada, Krueng Samalanga, Krueng Jeunib dan Krueng Plimbang di Kabupaten Bireuen, Krueng Idi di Kabupaten Aceh Timur, Krueng Langsa di Kota Langsa, Krueng Tamiang di Kabupaten Aceh Tamiang, Krueng Teunom di Kabupaten Aceh Barat, Krueng

Seunagan dan Krueng Tripa di

Kabupaten Nagan Raya dan Krueng Singkil di Kabupaten Aceh Singkil, Krueng Labuhan Haji dan Krueng Kluet di Aceh Selatan, Krueng Sarah di Kabupaten Aceh Besar. Permasalahan pengelolaan sungai antara lain adalah: 1) terjadi degradasi beberapa daerah aliran sungai; 2) tingginya sendimentasi di muara sungai; 3) pengelolaan daerah aliran sungai belum terpadu. Oleh karena itu hal-hal yang perlu dilakukan antara lain: 1) merehabilitasi dan mereboisasi daerah aliran sungai yang telah

kritis;

2)

pengerukan

sendimen

pada

muara

sungai

dan

3)

mengimplementasikan pengelolaan sungai secara terpadu. Hasil yang telah dicapai adalah pembangunan pengaman tebing sungai sepanjang 135.5 M. Kebijakan yang akan ditempuh adalah kebijakan pengendalian daya rusak air yaitu ketersediaan infrastruktur pengendali banjir yang akan diprioritaskan pada kondisi kritis untuk mengamankan pemukiman penduduk areal pertanian dan infrastruktur publik dari ancaman banjir. d. Panjang pengaman pantai yang di bangun Panjang garis pantai sepanjang 2.442 km dan kondisi pantai Aceh yang telah mengalami abrasi (kritis) sepanjang lebih kurang 231,5 km yang sudah dibangun sepanjang 14,34 km. Kerusakan pantai sampai saat ini terus terjadi dengan potensi II - 13



kerusakan harian yaitu terjadinya abrasi yang disebabkan oleh perubahan iklim ekstrim arah angin Barat dan Timur. Disamping itu dari hasil pengamatan yang dilakukan pasca bencana alam gempa dan tsunami, gelombang tsunami telah banyak memberikan pengaruh terhadap perubahan morfologi di daerah pesisir pantai. Pada tahun 2015 panjang jetty yang dibangun 1.875 M’, panjang pengaman pantai yang dibangun 6.600 M’ dan luasan kawasan yang aman dari abrasi dan banjir pasang purnama sekitar 99 Ha. Pembangunan jetty sedang dilaksanakan adalah Jetty Ie Meulee di Sabang, Jetty Kuala Jeunieb di Bireuen, Jetty Kuala TPI Seunebok Plimbang di Bireuen, Jetty Kr. Kuala Langa Batang di Aceh Utara, Jetty Kuala Kr. Sarah di Aceh Besar, Jetty Kuala Samalanga di Bireuen, Jetty TPI Kuala Lam Teungoh di Pidie, Jetty Kuala Bangka Jaya di Aceh Utara. Pengaman pantai yang sedang dibangun adalah Pengaman Pantai Kp. Jawa-Ulee Lheu di Banda Aceh, Pengaman Pantai Teupin Nyareng Kec. Idi Rayeuk di Aceh Timur dan Pengaman Pantai Padang Seurahet di Aceh Barat. 2.3.

ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PENGAIRAN. Analisis isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi SKPA Dinas

Pengairan mengacu pada kekuatan dan kelemahan yang dimiliki baik yang ada pada kondisi internal maupun dari eksternal. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya dalam hal tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Analisis berdasarkan kondisi target menurut Renja SKPA, Realisasi Capaian kinerja tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan yang baru disahkan, memproyeksikan tahun rencana dan proyeksi tahun selanjutnya sebagai bahan prakiraan maju. Suatu isu strategis bagi SKPA diperoleh dari permasalahan utama yaitu dalam pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Air (Pengairan) yang menjadi tantangan utama adalah pemenuhan kebutuhan air untuk berbagai keperluan yang semakin lama semakin meningkat dan beragam seiring dengan pertambahan II - 14



jumlah penduduk, sementara ketersediaan air semakin terbatas dan kualitas air semakin rendah dikarenakan degradasi lingkungan, pencemaran dan semakin tingginya rasio ketersediaan air antara musim hujan dan kemarau (pada musim kemarau terjadi kekeringan dan musim hujan terjadi banjir). Sesuai dengan Renstra Dinas Pengairan Aceh Tahun 2012-2017, ada beberapa permasalahan atau tantangan yang perlu ditangani, yaitu: a. Kondisi Jaringan Irigasi yang belum memadai, bahkan Jaringan Irigasi yang ada banyak yang rusak berat dan menyebabkan jaringan irigasi belum berfungsi maksimal sehingga sangat berpengaruh untuk pemenuhan kebutuhan air pertanian; b. Kondisi Bangunan Penampung air khususnya embung-embung yang kecil yang ada banyak yang rusak dan sudah cukup lama umurnya serta masih banyak potensi-potensi embung dan waduk belum dimanfaatkan untuk pemenuhan berbagai kebutuhan air dan juga pengendalian banjir; c. Kebutuhan Air Baku untuk keperluan sehari-hari, irigasi dan kebutuhan lainnya semakin meningkat, namun prasarana dan sarana di sektor pengairan masih belum memadai; d. Bencana banjir dan kekeringan masih terus terjadi antara lain akibat menurunnya kapasitas infrastruktur sumber daya air dan daya dukung lingkungan serta tersumbatnya muara sungai karena sedimentasi yang tinggi; e. Terganggunya fungsi sungai yang disebabkan terjadinya degradasi, sedimentasi, penambangan galian C yang tidak terkontrol dan kritisnya daerah tangkapan air; f.

Abrasi/erosi pantai yang semakin bertambah, kondisi ini dikarenakan gelombang pasang yang tinggi yang terjadi di wilayah pantai Aceh cukup besar, sehingga perlu pemikiran penanganan yang tepat jenis dan bentuk konstruksinya.

g. Hambatan dalam pelaksanaan pembebasan lahan dan relokasi penduduk di lokasi rencana pembangunan baru terutama untuk pembangunan waduk atau embung. Masyarakat sangat sulit menerima untuk direlokasi begitu juga untuk pembebasan

lahan,

sehingga

mengakibatkan

terhambatnya

rencana

pembangunan; h. Keterbatasan data dan informasi SDA yang benar dan akurat, sehingga berpengaruh terhadap pengelolaan SDA mulai dari tahap perencanaan sampai II - 15



tahap pemeliharaannya. Data dan informasi belum sepenuhnya tersedia dan belum dapat diakses, hal ini dikarenakan: (i) Kurangnya Sumber daya manusia yang mengelola data dan informasi, (ii) Prasarana dan sarana pendukung masih sangat minim. i.

Belum optimalnya koordinasi PSDA antar lembaga terkait, begitu juga antara bagian hulu DAS dengan bagian hilir DAS, dimana masing-masing pihak cenderung untuk mempertahankan kepentingannya masing-masing. Berdasarkan isu-isu penting tersebut maka dalam penanganannya perlu

dilakukan secara menyeluruh, terpadu, berkesinambungan dan berwawasan lingkungan sehingga perlu disusun pola dan rencana pengelolaan Sumber Daya Air yang merupakan kerangka dasar dalam merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi kegiatan konservasi, pendayagunaaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air. 2.4.

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPA TAHUN 2014 Review terhadap rancangan awal RKPA berkaitan dengan Program Prioritas

RKPA pemerintah Aceh yaitu infrastruktur yang terintegrasi dan kualitas lingkungan kebencanaan. Program prioritas pemerintah tersebut terdapat program yang berkaitan dengan Program Dinas Pengairan Aceh yaitu program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya; Program pemgembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya; dan Program pengendalian banjir. Pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2014 dengan mengacu pada kebijakan yang telah ditentukan. Review terhadap Rancangan Awal RKPA Tahun 2014 pada Dinas Pengairan disesuaikan dengan target capaian yang tercapai pada tahun 2014 dan sesuai dengan realisasi anggaran yang tercapai review tersebut dapat dilihat pada tabel 2.9 (tabel terlampir). 2.5.

PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT Pada prinsipnya berbagai usulan yang masuk baik dari badan, lembaga, dinas

dan masyarakat semua dilakukan inventarisir, kemudian dilakukan kesesuaian tugas II - 16



dan tanggung jawab atau tugas dan fungsi Dinas Pengairan dan dikelompokkan kedalam kewenangan penanganan lalu disusun berdasarkan skala prioritas dengan melakukan peninjauan kelapangan atau pengecekan untuk melihat tingkat urgensi dan kendala. Setelah diperoleh dokumen yang sudah layak untuk diprogramkan atau sudah memiliki data dukung lalu dimasukan dalam program pelaksanaan melalui Musrenbang atau program lainya. Untuk kegiatan yang sifatnya segera atau mendesak maka akan diproses melalui mekanisme kegiatan kebencanaan/program tanggap

darurat.

Usulan

program

kegiatan

dari

para

pemangku

kepentingan/masyarakat pada tahun 2016 dapat dilihat pada Tabel 2.10 (tabel terlampir).

II - 17



BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1.

TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL Dalam merencanakan program dan kegiatan selalu dilakukan koordinasi

dengan kebijakan program-program nasional dan melakukan sikronisasi sehinga dalam pelaksanaannya dapat sinerji serta pembangunan infrastruktur tersebut tidak tumpang tindih dan diharapkan saling keterkaitan. Untuk memperoleh suatu capaian kinerja telah ditetapkan kebijakan, program dan kegiatan. Penetapan Kebijakan, Program dan Kegiatan adalah sebagai pedoman untuk menunjang kelancaran pencapaian tujuan dan sasaran. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati oleh pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap usaha dan kegiatan aparatur pemerintah ataupun masyarakat agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi. Infrastruktur Pengairan belum optimal dalam mendukung pencapaian kinerja pembangunan bidang pengairan secara keseluruhan, seperti kinerja layanan jaringan irigasi yang telah dicapai dalam mendukung pemenuhan produksi pangan. Seluas 7,2 juta Ha jaringan sawah beririgasi yang sudah terbangun seluruhya berfungsi. Namun demikian masih ada kerusakan jaringan irigasi, tercatat kurang lebih 18% yang banyak terjadi di daerah irigasi yang potensial menyumbang pemenuhan kebutuhan pangan nasional. Menurunnya fungsi jaringan irigasi (termasuk rawa) disebabkan oleh tingginya tingkat kerusakan karena unsur konstruksi, bencana alam dan kurang optimalnya kegiatan operasi dan pemeliharaan disamping rendahnya keterlibatan petani dan stakeholder lainnya dalam pengelolaan jaringan irigasi. Selain itu, kondisi debit sungai yang airnya digunakan untuk kebutuhan irigasi sangat fluktuatif antara musim hujan dan musim kemarau. Disamping itu alokasi dana yang ada setiap tahun tidak semuanya dapat dialokasikan untuk penanganan jaringan irigasi, karena untuk

III - 1



penanganan jaringan irigasi, karena untuk penanganan banjir dan pantai juga harus ditangani. Berkembangnya daerah Pemukiman telah menurunkan area resapan air dan mengancam kapasitas lingkungan dalam menyediakan air. Keandalan penyediaan air baku juga berkurang akibat menurunnya fungsi dan kapasitas tampungan air. Kondisi ini juga diperparah oleh kualitas operasi dan pemeliharaan yang rendah. Akses terhadap air baku untuk rumah tangga masih rendah memicu eksplorasi air tanah yang berlebihan sehingga menyebabkan land sussidence dan instrusi air laut. Dalam hal potensi daya rusak air, terjadi perluasan dampak kerusakan akibat banjir dan kekeringan. Selain itu juga terdapat fenomena meluasnya kerusakan pantai akibat

abrasi

yang

mengancam

keberadaan

pemukiman

dan

pusat-pusat

perekonomian di sekitarnya. Selanjutnya dalam konteks Pembangunan Nasional maka tantangan dan isu strategis infrastruktur Sumber Daya Air adalah: 1. Tantangan Sumber Daya Air Nasional a. Mengendalikan ancaman ketidak berkelanjutan dan daya dukung SDA, baik untuk air pemukiman maupun air tanah sebagai dampak dari laju deforestasi dan explorasi air tanah yang berlebihan yang telah menyebabkan Landsusidence dan instrusi air laut. b. Menyediakan air baku untuk mendukung penyediaan air minum. Penyediaan air baku untuk mendukung penyediaan air minim belum dapat mencukupi sepenuhnya dan dikhawatirkan dapat mempengaruhi target millennium Development Goals (MDG) yang menetapkan bahwa pada tahun 2015 separuh dari jumlah penduduk Indonesia harus dapat dengan mudah mengakses air untuk kebutuhan air minum. c. Menyeimbangkan jumlah pasokan air dengan jumlah kebutuhan air diberbagai sektor kehidupan, agar air yang berlimpah di musim hujan selama 5 (lima) bulan dapat digunakan untuk memasok kebutuhan air pada musim kemarau yang berlangsung selama 7 (tujuh) bulan. d. Mengendalikan alih fungsi lahan pertanian beririgasi yang rata-rata terjadi kurang lebih 100.000 Ha pertahun.

III - 2



e. Melakukan pengelolaan resiko yang diakibatkan oleh daya rusak air seperti banjir, kekeringan serta abrasi pantai. f.

Melakukan upaya dan langkah mitigasi dan adaptasi bidang SDA dalam menghadapi dampak negatif perubahan iklim.

2. Isu strategis Bidang Sumber Daya Air Nasional a. Kinerja pelayanan jaringan irigasi yang belum optimal dimana 7,2 juta Ha luas daerah Irigasi yang telah dibangun diperlukan masih sekitar 1,34 juta Ha daerah irigasi yang belum dapat berfungsi secara optimal karena adanya kerusakan jaringan irigasi yang antara lain diakibatkan oleh umur konstruksi, bencana alam, kurangnya operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi, dan masih rendahnya keterlibatan petani dan stakeholders lainnya dalam pengelolaan jaringan irigasi. b. Kinerja pelayanan jaringan reklamasi rawa optimal dimana 33,4 juta Ha lahan rawa yang merupakan lahan rawa pasang surut dan rawa lebak termasuk lahan rawa yang merupakan lahan rawa bergambut, sampai saat ini hanya sekitar 1,8 juta Ha jaringan reklamasi rawa yang telah dikembangkan Pemerintah. c. Perubahan garis pantai akan menimbulkan masalah dalam kaitannya dengan perlindungan sarana dan prasarana sepanjang pantai dan batas wilayah Negara. d. Mengembalikan fungsi seluruh infrastruktur SDA yang mengalami kerusakan karena bencana alam seperti banjir, tanah longsor, tsunami dan gempa bumi. e. Menyelenggarakan pembinaan yang lebih intensif kepada pemerintah daerah dan stakeholders lainnya dalam mengelola irigasi. f. Mempertahankan kemampuan penyediaan air dari sumber-sumber air dan dampak berkurangnya areal terbuka hijau dan menurunnya kapasitas wadahwadah air baik alamiah maupun buatan dengan cepat. g. Melakukan penataan organisasi pengelola SDA seperti Unit Pelaksana Teknis Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Balai Wilayah Sungai (BWS) maupun unit Pelaksana Teknis Daerah/ Balai Prasarana SDA.

III - 3



h. Meningkatkan koordinasi dan ketatalaksanaan penanganan SDA untuk mengurangi konflik antar pengguna Sumber Daya Air. i. Meningkatkan kinerja Pengelolaan Sistem Informasi SDA (SISDA) pada BBWS/BWS dan Dinas SDA dan melengkapi data dan informasi tentang SDA untuk

dapat

digunakan

dalam

proses

pengambilan

keputusan

serta

memperluas akses publik terhadap data dan informasi SDA. j. Mengupayakan pengutamaan gender dalam proses pelaksanaan kegiatan Bidang SDA, baik dari segi Akses, Kontrol, Partisipasi maupun manfaatnya. k. Mencari peluang-peluang investasi baru dalam upaya pengembangan infrastruktur SDA. 3. Tujuan Sumber Daya Air Nasional Meningkatkan pembangunan kawasan strategis, wilayah tertinggal, perbatasan dan penanganan kawasan rawan bencana untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah. Saran a. Meningkatnya kapasitas tampung sumber daya air melalui pembangunan, rehabilitasi serta operasi dan pemeliharaan waduk, embung, situ dan bangunan penampung air lainnya, serta terlindunginya kawasan sumber air. b. Berkurangnya kawasan terkena dampak banjir melalui pembangunan, rehabilitasi serta operasi dan pemeliharaan sarana/prasarana pengendalian banjir. c. Berkurangnya kawasan terkena dampak tanah longsor melalui pembangunan, rehabilitasi serta operasi dan pemeliharaan sarana/prasarana pengendali lahar/sedimen. d. Terlindunginya garis pantai dari abrasi melalui pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan sarana/prasarana pengaman pantai. e. Meningkatnya preservasi dan peningkatan kapasitas jalan dan jembatan dikawasan strategis dan wilayah tertinggi serta berfungsinya ruas jalan pasca bencana. f. Terselenggaranya penanganan kawasan permukiman dikawasan rawan bencana g. Terselenggaranya pengembangan kawasan-kawasan potensial dipedesaan. III - 4



h. Terwujudnya penataan kawasan di daerah tertinggal, perbatasan dan pulaupulau kecil terluar. i. Tersedianya prasarana dan sarana air minum, air limbah, persampahan dan drainase pada lokasi pasca bencana/konflik sosial. j. Bertambahnya pilihan teknologi PU dan pemukiman siap pakai untuk percepatan kawasan strategis dan wilayah tertinggal. k. Meningkatnya dukungan IPTEK siap pakai untuk percepatan pembangunan kawasan strategis dan wilayah tertinggal. l. Terselenggaranya layanan teknis dalam percepatan pembangunan kawasan strategis dan wilayah tertinggal 4. Indikator Kinerja Utama (IKU) Nasional Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menggambarkan hasil-hasil utama dari unit unit kerja Program Nasional digambarkan sebagai berikut : a. Kapasitas tampung sumber daya air yang dibangun dan dijaga/dipelihara. b. Luas cakupan layanan jaringan irigasi yang dibangun/ditingkatkan dan dijaga/dipelihara. c. Luas cakupan layanan jaringan irigasi air tanah yang dibangun/ditingkatkan dan dijaga/dipelihara. d. Luas cakupan layanan jaringan reklamasi rawa yang dibangun/ditingkatkan dan dijaga/dipelihara. e. Kapasitas debit layanan air baku untuk air minum yang dibangun/ditingkatkan. f. Luas target kawasan yang terlindungi dari bahaya banjir. g. Panjang garis pantai yang terlindungi dari abrasi pantai

3.2.

Tujuan Dan Sasaran Renja Dinas Pengairan Tujuan dan sasaran Renja Dinas Pengairan Aceh dikaitkan dengan visi dan

misi Dinas agar tercapainya visi dan misi yang diinginkan. Visi adalah suatu keinginan atau angan-angan yang akan di capai oleh Dinas Pengairan Aceh dalam pelaksanaan tugasnya yang akan dipersembahkan kepada masyarakat Aceh sebagai wujud pengabdian yang tulus. Keinginan mana yang diterangkan dalam suatu kalimat yaitu :

III - 5



” Terwujudnya Kemanfaatan Pengairan yang Handal dan Terkendali serta Berkelanjutan Berpihak pada Kearifan Lokal Sebesar-besarnya bagi Kemakmuran Rakyat pada 2022 " Adapun makna yang terkandung dalam Visi tersebut diatas yaitu suatu keadaan yang ingin diwujudkan adalah : 1. Suatu sistem jaringan Pengairan yang mantap kokoh dan berkelanjutan serta berwawasan lingkungan; 2. Suatu sistem Pengendalian sungai dan pantai yang memadai serta

dapat

memberi perlindungan dan rasa aman terhadap ancaman banjir bagi masyarakat dan sarana umum lainnya; 3. Kelestarian dan ketersedian Air Baku yang cukup untuk menunjang keberhasilan sistem Pengairan maupun untuk mendukung Industri-industri yang di perkirakan akan muncul di masa mendatang termasuk juga untuk mencukupi kebutuhan multicipal lainnya; 4. Suatu Catchment Area yang terpelihara dengan baik terutama bagi sungai yang jaringan Pengairannya sudah dan akan dibangun untuk menjaga keberlanjutan cadangan air sesuai dengan kebutuhan; 5. Suatu sumber daya manusia yang tangguh berkualitas, beriman, dan bermoral agamis baik pada tingkat Institusi Pembina, pelaksana maupun pada tingkat petani/masyarakat sebagai pengelola serta pemakaian air. Dinas Pengairan untuk mencapai cita seperti yang telah dirumuskan bersama seperti yang tercantum dalam Visi diatas telah menetapkan beberapa Misi yang saling mendukung antara satu dengan yang lainnya. Misi yang dimaksud adalah: 1. Konservasi Pengairan; 2. Pendayagunaan Pengairan dengan prioritas menyiapkan prasarana jaringan irigasi dan memenuhi kebutuhan air baku; 3. Pengendalian dan Penanggulangan Daya Rusak Air; 4. Pemberdayaan

dan

Peningkatan

Peran

Masyarakat,

Dunia

Usaha

dan

Pemerintah; 5. Peningkatan Ketersediaan dan Keterbukaan Data dan Informasi Pengairan;

III - 6



3.2.1. Tujuan Berdasarkan Misi yang telah ditetapkan tujuan dari Renja Dinas Pengairan dapat di lihat pada Tabel 3.1. di bawah ini.

Tabel 3.1. Keterkaitan Misi dan Tujuan No.

Misi

Tujuan

1.

Konservasi Pengairan

Menjaga kelangsungan keberadaan daya dukung, daya tampung dan fungsi sumber air

2.

Pendayagunaan Pengairan dengan Prioritas menyiapkan Prasarana Jaringan Irigasi dan memenuhi Kebutuhan Air Baku

Terwujudnya ketersediaan infrastruktur untuk memenuhi berbagai kebutuhan sumber air.

3.

Pengendalian dan Penanggulangan Daya Rusak Air

Terwujudnya kinerja infrastruktur pengendali daya rusak air

4.

Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Masyarakat, Dunia Usaha dan Pemerintah

Terwujudnya partisipasi masyarakat dan pihak terkait dalam pengelolaan SDA

5.

Peningkatan Ketersediaan dan Keterbukaan Data dan Informasi Pengairan

Menjaga kelangsungan keberadaan data SDA dan sistem informasi SDA yang dapat diakses oleh para pengguna data Terwujudnya efisiensi dan efektivitas sistem informasi pelayanan

Sumber : Dinas Pengairan Aceh, 2014

3.2.2. Sasaran Bidang Pengairan secara langsung mendukung pertumbuhan ekonomi melalui sektor pertanian dan perikanan yaitu dengan menyediakan pasokan air untuk memenuhi kebutuhan irigasi sawah, perikanan darat dan tambak Pasokan air juga disediakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan perkotaan. Dinas Pengairan juga bertanggungjawab dalam pengendalian daya rusak air seperti banjir dan abrasi pantai yang mengancam areal-areal produktif seperti pertanian, tambak, industri, perkotaan dan permukiman yang akhirnya akan mengganggu aktifitas perekonomian. Untuk

mendukung

salah

satu

misi

utama

Pemerintah

Aceh

yaitu

mengembangkan sektor unggulan, dalam hal ini adalah mempertahankan dan III - 7



meningkatkan surplus beras. Pada tahun 2016 telah ditetapkan beberapa sasaran beserta indikatornya yang ingin dicapai, dan masih akan melanjutkan sasaran tahun 2015. Dengan memperhatikan sasaran yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Aceh, Dinas Pengairan Aceh memiliki sasaran sebagai berikut:

Tabel 3.2. Keterkaitan Misi dan Sasaran No.

Misi

Sasaran

1.

Konservasi Pengairan

Meningkatnya keberlanjutan dan ketersediaan air untuk memenuhi berbagai kebutuhan

2.

Pendayagunaan Pengairan dengan Prioritas menyiapkan Prasarana Jaringan Irigasi dan memenuhi Kebutuhan Air Baku

Meningkatnya layanan jaringan irigasi dan jaringan lainnya untuk kebutuhan.

3.

Pengendalian dan Penanggulangan Daya Rusak Air

- Berkurangnya luas kawasan yang terkena dampak banjir. - Terwujudnya daerah pantai aman dari ancaman abrasi

4.

Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Masyarakat, Dunia Usaha dan Pemerintah

5.

Peningkatan Ketersediaan dan Keterbukaan Data dan Informasi Pengairan

Meningkatnya kemampuan dan pemahaman masyarakat dan pihak terkait dalam pengelolaan sumber daya air Terbentuknya sistem pengolahan data dan sistem informasi sumber daya air yang lengkap dan dapat dipertanggung jawabkan.


Sasaran yang berkaitan dengan misi telah ditetapkan oleh Dinas Pengairan. Dinas Pengairan juga menetapkan indikator kinerja utama (IKU) Dinas Pengairan yang dapat diukur adalah terdapat pada Tabel 3.3. Sebagai dasar kebutuhan penggunaan anggaran yang akan dialokasikan telah disusun Rencana Kinerja, yaitu penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana stratejik. Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya setelah anggaran ditetapkan.

III - 8



Tabel 3.3. Indikator Kinerja Utama Dinas Pengairan No.

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja Utama

1. Meningkatnya layanan jaringan 1. Persentase peningkatan rasio jaringan irigasi irigasi 2. Cakupan layanan jaringan irigasi dalam kondisi baik 3. Luas irigasi Provinsi dalam kondisi baik 2. Meningkatnya keberlanjutan 1. Jumlah Waduk/Embung yang yang dibangun dan ketersediaan air untuk 2. Jumlah Waduk/Embung yang yang memenuhi berbagai kebutuhan direhabilitasi 3. Berkurangnya luas kawasan yang terkena dampak banjir

Panjang pengaman tebing sungai yang dibangun

4. Terwujudnya daerah pantai aman dari ancaman abrasi

Panjang pengaman pantai yang dibangun


3.3.

PROGRAM DAN KEGIATAN Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang akan dicapai maka perlu adanya

program dan kegiatan Dinas Pengairan. 3.3.1. Program Program adalah kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat atau yang merupakan partisipasi aktif masyarakat guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pada tahun 2016 Dinas Pengairan Aceh menetapkan beberapa program, yang terdiri dari 4 (empat) program rutin dan 3 (tiga) program wajib. Program rutin, yaitu: 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran; 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; 3. Program Penigkatan Disiplin Aparatur; 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur; Program Wajib sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu:

III - 9



1. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya; 2. Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Air Lainnya; 3. Program Pengendalian Banjir. 3.3.2. Kegiatan Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu sesuai Kebijaksanaan dan Program yang telah ditetapkan. Kegiatan dilakukan juga oleh masyarakat sebagai respons terhadap kebijaksanaan dan program yang dikembangkan Instansi Pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu. I. Kegiatan Rutin a. Kebutuhan Dasar Aparatur Hasil yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah memenuhi kebutuhan belanja pegawai berupa gaji dan tunjangan-tunjangan kerja lainnya untuk

pegawai baik

Pegawai Negeri (PNS) maupun Pegawai Harian (PH). Dari kegiatan ini diharapkan pembayaran dapat dilakukan secara tepat waktu dan sesuai peraturan yang berlaku. b. Pelayanan Administrasi Perkantoran Hasil yang diharapkan dari program kegiatan ini adalah pemenuhan kebutuhan sarana

pelayanan

administrasi

demi

lancarnya

kegiatan

administrasi

untuk

menunjang seluruh kegiatan pembangunan yang telah direncanakan. Kelompok kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran terdiri dari 13 (tiga belas) kegiatan yaitu yang berkenaan dengan surat menyurat, komunikasi, air minum & listrik, jasa peralatan dan perlengkapan kantor, jasa pemeliharaan & perizinan kendaraan dinas/operasional, jasa administrasi keuangan, kebersihan kantor, ATK, barang cetakan & penggandaan, komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor, peralatan dan perlengakapan kantor, bahan bacaan dan peraturan perundangundangan, makan dan minum, rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah serta jasa keamanan kantor. III - 10



c. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Hasil yang diharapkan dari program kegiatan ini adalah memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana aparatur sebagai penunjang terlaksananya kegiatan di bidang Pengairan. d. Peningkatan Disiplin Aparatur Hasil yang diharapkan adalah terciptanya aparatur yang disiplin dalam melaksanakan sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya masingmasing. e. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Di bidang Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur ini, terdiri dari dua kegiatan pokok yaitu (1) pendidikan dan pelatihan formal dan (2) sosialisasi peraturan perundang-undangan, (3) bimbingan teknik implementasi peraturan perundangundangan dan (4) penataan dan penegakan hukum lingkungan. II. Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Air/Urusan Wajib Secara garis besar ada 5 (lima) aspek kegiatan pengembangan dan pengelolaan yang dilaksanakan oleh Dinas Pengairan, yaitu: 3 (tiga) aspek utama dan 2 (dua) aspek pendukung. Adapun 3 (tiga) aspek utama meliputi : Aspek konservasi SDA, aspek pendayagunaan SDA dan aspek pengendalian daya rusak air, sedangkan dua aspek pendukung terdiri dari aspek sistem informasi SDA dan aspek peran serta masyarakat. Dinas Pengairan selain melaksanakan tugasnya sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab yang telah ditetapkan, juga melaksanakan kegiatan-kegiatan berikut ini: a. Melaksanakan infrastruktur yang kebutuhannya sangat mendesak atau sangat urgen untuk kebutuhan masyarakat yang ada di wilayah Provinsi Aceh, hal ini dilaksanakan jika pihak Pemerintah Pusat (dengan sumber dana APBN) dan Pemerintah Kabupaten/Kota (dengan sumber dana APBK) yang sesuai dengan kewenangannya masing-masing tidak segera dapat melaksanakannya atau III - 11



keterbatasan dana untuk menanganinya. Dilain pihak masyarakat sangat membutuhkan untuk ditangani segera, maka dalam hal ini Dinas Pengairan Aceh yang merupakan bagian dari Pemerintah Aceh selaku yang punya wilayah juga mempunyai tanggung jawab untuk menanganinya sesuai dengan kemampuan dana yang ada demi kepentingan Masyarakat Aceh. b. Melaksanakan Tugas Pembantuan dari Pemerintah Pusat. c. Melaksanakan Kegiatan Hibah dan sumber dana lainnya. Untuk melaksanakan infrastruktur disektor pengairan dilakukan dalam berbagai kegiatan dalam pengembangan dan pengelolaan SDA, yaitu: kegiatan perencanaan, kegiatan pelaksanaan/konstruksi, kegiatan tahap operasi dan pemeliharaan, kegiatan pemberdayaan petani, monitoring, evaluasi dan pelaporan. A. Kegiatan Perencanaan Agar dapat terlaksananya pembangunan dan peningkatan pengembangan dan pengelolaan SDA yang tepat sasaran, terukur, efisien dan efektif maka perlu dilakukan perencanaan yang matang terlebih dahulu. 1. Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi Perencanaan untuk pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi dan rawa meliputi kegiatan–kegiatan: Studi kelayakan/feasibility study (FS), survey, investigasi, detail desain (SID), pembebasan tanah dan kajian analisa dampak lingkungan. Perencanaan ini dilakukan untuk rencana pengembangan Daerah Irigasi (D.I.) dan rawa yang sudah ada serta pengembangan areal irigasi dan rawa yang sudah ada dengan memperhatikan areal potensial lahan pertanian yang dapat dikembangkan dan potensi ketersediaan air yang ada. 2. Perencanaan Pembangunan Reservoir Perencanan pembangunan reservoir meliputi: Studi kelayakan/feasibility study (FS), survey, investigasi, detail desain (SID), pembebasan tanah dan kajian analisa dampak lingkungan untuk rencana pembangunan dan peningkatan waduk-waduk, embung-embung dan bangunan penampung air lainnya. Disamping itu juga termasuk kegiatan kajian-kajian teknis embung-embung yang sudah ada yang tidak berfungsi lagi untuk dilakukan perbaikan/rehab berat. III - 12



3. Perencanaan Normalisasi Sungai dan Pantai Meliputi Kegiatan: SID Pengendalian banjir dan pengaturan sungai, SID pengendalian

sedimentasi

muara

sungai/Jetty,

SID

Pengamanan

pantai,

pembebasan tanah dan kajian analisa dampak lingkungan pengendalian banjir dan pengaturan sungai serta pantai. Hasil yang ingin diperoleh dari kegiatan ini adalah tersedianya dokumen perencanaan yang dapat digunakan sebagai pedoman untuk rencana pelaksanaan tanggul banjir, pengaturan dan normalisasi sungai, perkuatan tebing sungai, jetty dan pengamanan pantai. Disamping itu juga dilakukan kegiatan Penyusunan Pola Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) dan Penyusunan Rencana PSDA yang akan digunakan sebagai pedoman, arahan atau acuan serta stretegi untuk rencana kebijakan dalam melaksanakan Pengembangan dan Pengelolaan SDA secara menyeluruh, terpadu, berkesinambungan dan berwawasan lingkungan. B.

Kegiatan Pembebasan Lahan/Tanah Pembebasan lahan dilakukan untuk rencana pembangunan infrastruktur baru

disekitar

pengairan,

pembebasan

lahan

tersebut

dilakukan

untuk

rencana

pembangunan waduk dan embung , jaringan irigasi, bangunan pengendali banjir dan juga untuk pengaman pantai jika daerah tapak bangunannya mengenai lahan penduduk. C.

Kegiatan pelaksanaan/konstruksi Jenis – jenis kegitan yang dilaksanakan dalam kegiatan ini meliputi:

1. Pembangunan Jaringan Irigasi. Kegiatan Pembangunan Jaringan Irigasi adalah pembangunan jaringanjaringan irigasi baru dengan memperhatikan ketersedian sumber daya air dan areal potensial irigasi yang ada dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan nasional khususnya untuk wilayah Provinsi Aceh. Jenis kegiatan ini antara lain Pembangunan Bangunan Utama (seperti bendung, intake/pengambilan bebas), saluran induk, saluran sekunder, saluran pembuang, bangunan-bangunan air, dan bangunan III - 13



pelengkap lainnya yang merupakan satu sistem dengan jaringan irigasi. Peningkatan jaringan irigasi dari irigasi non teknis atau semi teknis menjadi jaringan irigasi teknis yang dilakukan secara menyeluruh juga termasuk dalam kegiatan pembangunan. Pembangunan jaringan irigasi yang tidak memungkinkan secara gravitasi alam dilakukan dengan cara pompanisasi. 2. Optimalisasi Jaringan Irigasi Optimalisasi jaringan irigasi meliputi kegiatan peningkatan jaringan irigasi dan rehabilitasi/perbaikan jaringan yang sudah ada baik jaringan pembawa maupun jaringan pembuang termasuk bangunan-bangunan yang ada di sepanjang jaringan. Pada beberapa Daerah Irigasi yang sudah lama dibangun, dimana kondisi saat ini banyak yang terjadi penurunan fungsi yang diakibatkan faktor umur yang sudah lama sehingga perlu dilakukan perbaikan untuk mengembalikan fungsi dan pelayanan irigasi seperti semula. Disamping itu juga pada beberapa Daerah Irigasi yang sudah ada, dengan mempertimbangkan perubahan kondisi lingkungan akan dilakukan kegiatan peningkatan jaringan irigasi yang tujuannya untuk meningkatkan fungsi dan kondisi jaringan irigasi yang sudah ada, sebagai contoh dari saluran tanah ditingkatkan menjadi saluran pasangan. Perbaikan dan rehabilitasi meliputi kegiatan: perbaikan dan rehabilitasi bendung, intake, pintu-pintu pengatur debit dan pengukur muka air, bangunanbangunan air dan bangunan pendukung, pasangan/lening saluran dan normalisasi saluran. Sedangkan peningkatan jaringan irigasi meliputi kegiatan: peningkatan saluran dari saluran tanah menjadi saluran pasangan, membuat bangunan suplesi untuk menambahkan debit air dan menambah jaringan irigasi untuk memperluas areal irigasi dengan memperhatikan kondisi potensi debit air yang ada. 3. Pembangunan Embung dan Bangunan Penampung lainnya Embung dan bangunan penampung lainnya merupakan salah satu bangunan yang dapat meningkatkan kehandalan penyediaan air baku untuk berbagai keperluan yang diharapkan dapat menampung kelebihan air pada saat musim hujan dan kekurangan air pada musim kemarau. Kondisi saat ini sungai-sungai di Wilayah Aceh mengalami terjadinya penurunan debit andalan hal ini disebabkan terjadinya kerusakan Daerah Ailran Sungai (DAS) di bagian hulu, sehingga pada saat musim III - 14



kemarau terjadinya kekeringan khususnya untuk lahan pertanian, namun sebaliknya pada saat musim hujan sering terjadinya banjir. Atas hal tersebut maka Dinas Pengairan Aceh berupaya untuk membangun waduk dan embung pada daerah yang kondisi topografinya memungkinkan. Disamping itu juga melakukan kegiatan rehabilitasi dan perbaikan embung-embung kecil yang tidak berfungsi lagi. 4. Mengendalikan Banjir pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-Badan Sungai Kegiatan Mengendalikan Banjir pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-Badan Sungai

meliputi

kegiatan:

pembuatan

tanggul

banjir,

normalisasi

sungai,

revetment/pengaman tebing, dan sudetan/pelurusan sungai. 5. Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai Untuk menghindari erosi pantai perlu dilakukan kegiatan pembangunan pengaman pantai yang meliputi kegiatan: jetty, revertment, groin tegak lurus pantai dan groin sejajar pantai. Kegiatan ini diharapkan dapat melindungi areal pemukiman dan infrastruktur lainnya yang ada di dekat pantai dari ancaman bahaya abrasi pantai dan gelombang pasang, sehingga masyarakat merasa aman dan terhindar dari bencana. Selain kegiatan di atas juga termasuk kegiatan pengendalian sedimentasi di muara sungai, yang berfungsi untuk memperlancar aliran sungai sehingga dapat mengurangi banjir di bagian hulu dan juga dapat berfungsi untuk kelancaran navigasi perikanan laut. D.

Kegiatan Tahap Operasi dan Pemeliharaan Kegiatan operasi dan pemeliharaan meliputi kegiatan pengendalian operasi

dan pemeliharaan pengairan. Operasi adalah kegiatan pengaturan, pengalokasian, serta penyediaan air dan sumber air untuk mengoptimalkan pemanfaatan prasarana sumber daya air. Pemeliharaan adalah kegiatan untuk merawat sumber air dan prasarana sumber daya air yang ditujukan untuk menjamin kelestarian fungsi sumber air dan prasarana sumber daya air. Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah: 1. Pemeliharaan dan Rehabilitasi Bangunan Pengukuran Data Hidrologi

III - 15



Hasil yang ingin dicapai pada kegiatan ini adalah Pembangunan Sumur Bor Sawah di berbagai Kecamatan Darul Imarah dan terbayarnya honor pengamat hidrologi (35 orang). Dengan adanya kegiatan tersebut diharapkan akan tersedianya debit air di lokasi tersebut dan tersedianya data hidrologi sehingga nantinya dapat digunakan sebagai data untuk perencanaan konstruksi bangunan pengairan selanjutnya dan untuk kegunaan lainnya. 2. Pemberdayaan Petani Pemakai Air Hasil yang ingin dicapai adalah kemampuan kelompok P3A dalam melakukan Pengelolaan Jaringan Irigasi, termasuk menerapkan aturan yang berlaku. Hasil nyata yang diharapkan adalah peningkatan jaringan tersier yang dilakukan sendiri oleh kelompok P3A di 13 Kabupaten dan 44 Daerah Irigasi, peningkatan kapasitas anggota P3A melalui pelatihan dan untuk meningkatkan motivasi petugas di lapangan juga diadakan lomba ranting dan juru pengairan. Kelembagaan yang berwenang melakukan P3A adalah Kepala Ranting / pengamat / UPTD / Cabang Dinas / Korwil / Pengamat, petugas juru pengairan, staf ranting/pengamat, petugas operasi bendung dan petugas pintu air. 3. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Hasil yang diharapkan dari kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan adalah tersedianya

informasi

mengenai

pelaksanaan

seluruh

kegiatan

pengelolaan

Pengairan. Informasi yang dihasilkan berupa laporan kegiatan setiap bulan selama satu tahun anggaran dan hasil monitoring langsung ke lapangan.

E.

Kegiatan WISMP (Water Resources and Irrigation Sector Management Programme)

1. Pengelolaan Sumberdaya Air untuk Irigasi (WISMP) Provinsi Aceh adalah salah satu dari 14 provinsi yang mendapatkan dana dari Water Resources and Irrigation Sector Management Programme (WISMP 2). Kegiatan utama dari Pengelolaan Sumber Daya Air Untuk Irigasi (WISMP) adalah: • Peningkatan kapasitas kelembagaan bagi staf Dinas Pengairan dan kelompok petani (P3A dan GP3A); III - 16



• memfasilitasi pelaksanaan kegiatan dan Sidang Komisi Irigasi; • pelaksanaan konstruksi jaringan irigasi yang dilakukan secara partisipatif; • penyusunan rencana alokasi air untuk daerah irigasi kewenangan provinsi; kalibrasi bangunan ukur debit; 2. Peningkatan Pengelolaan Sumberdaya Air Wilayah Provinsi (WISMP) Kegiatan Pengelolaan Sumberdaya Air Wilayah Provinsi (WISMP) adalah melaksanakan program komponen 1 (WISMP 2). Kegiatan utama dari Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Provinsi (WISMP) adalah: • Peningkatan kapasitas kelembagaan bagi staf Dinas Pengairan dan anggota Dewan Sumber Daya Air Aceh; • memfasilitasi pelaksanaan kegiatan dan Sidang Dewan Sumber Daya Air Aceh; • penyusunan Rancangan Program Pengelolaan Sumber Daya Air Aceh (20132017); • memfasilitasi pembentukan TKPSDA WS kewenangan provinsi pelaksanaan SISDA. 3. Peningkatan Pengelolaan Sumberdaya Air Wilayah Sungai (WISMP) Kegiatan Pengelolaan Sumberdaya Air Wilayah Sungai (WISMP) adalah melaksanakan program komponen 1 (WISMP 2). Kegiatan utama dari Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai (WISMP) adalah: • Peningkatan kapasitas kelembagaan bagi staf Dinas Pengairan dan anggota TKPSDA Wilayah Sungai Teunom-Lambesoi. • Memfasilitasi Pembentukan TKPSA Wilayah Sungai Baro – Kluet dan TKPSDA Wilayah Sungai Tamiang – Langsa. • Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan dan Sidang TKPSDA Wilayah Sungai Teunom-Lambesoi; Wilayah Sungai Pase – Peusangan; Wilayah Sungai Baru– Kluet dan Wilayah Sungai Tamiang – Langsa. • Pelaksanaan pelatihan SISDA. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPA Dinas Pengairan Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016 dapat dilihat pada tabel 3.4. terlampir. III - 17



BAB IV PENUTUP Perubahan RPJM 2012-2017 Aceh dan Renstra Dinas Pengairan merupakan pedoman dalam penyusunan Renja tahun 2016, Berhasilnya pelaksanaan dari apa yang telah ditetapkan dalam Renja ini, sangat tergantung kepada Penganggaran Daerah dan Nasional yang dialokasikan kepada Program dan Kegiatan yang telah ditetapkan. Disamping itu semangat dan tekad, serta disiplin dari pelaksana yang diberi tugas dan wewenang untuk Pembangunan di bidang Pengairan. Rencana Kerja ini setiap tahunnya dibuat oleh SKPA yang menuntun secara keseluruhan program/kegiatan agar lebih terfokus yang nantinya dievaluasi dan menjadi masukan dalam penyusunan Laporan Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah khususnya Dinas Pengairan. Pembangunan dibidang Pengairan lebih diarahkan dalam rangka ketahanan pangan yaitu melalui pembangunan, peningkatan, perbaikan, rehabilitasi dan OP Jaringan Irigasi. Disamping itu dengan mewujudkan ketahanan air untuk berbagai kepentingan melalui pembangunan, peningkatan, perbaikan dan rehabilitasi Wadukwaduk/Embung-embung. Hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Namun demikian, perlu ditelaah kembali berbagai kebijakan yang digunakan demi terlaksananya pengelolaan Pengairan yang berkelanjutan. Pembangunan Pengairan ditujukan untuk meningkatkan kemakmuran rakyat secara adil dan merata melalui suatu demokrasi dalam pengelolaannya. Hal ini perlu ditanamkan di dalam hati setiap pemangku kebijakan, termasuk para pegawai di lingkungan Dinas Pengairan Aceh harus selalu disiplin dalam melaksanakan tupoksinya dengan mewujudkan Visi, Misi yang telah menjadi komitmen bersama.

IV - 1



LAMPIRAN

TABEL 2.1 REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPA DAN PENCAPAIAN RENSTRA SKPA S.D TAHUN 2015 PROVINSI ACEH SKPA : DINAS PENGAIRAN ACEH

Kode

3

4

5

Terlaksananya pembangunan dan pengelolaan jaringan irigasi

Tersebar

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)

2

1

1

Target Capaian Kinerja Program (Renstra SKPA) Tahun 2015

Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2013

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu Tahun 2014

Target Renja SKPA Tahun 2014

Realisasi Renja SKPA Tahun 2014

Tingkat Realisasi (%)

6

7

8=7/6

Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPA s/d tahun berjalan Target Program dan Kegiatan Realisasi Capaian (Renja SKPA Tahun Tingkat Capaian Program dan Kegiatan 2015) Realisasi Target s/d tahun berjalan Renstra (%) (2015) 9

10 = (5+7+9)

11 = (10/4)

URUSAN WAJIB

1

03

1

03

02

1

03

02

PEKERJAAN UMUM Dinas Pengairan 24

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya 01

Perencanaan pembangunan jaringan irigasi

Tersedianya Laporan Desain

17 Lokasi

14 Lokasi

20 Lokasi

20 Lokasi

100%

17 Lokasi

51 Lokasi

100%

03

Perencanaan pembangunan reservoir


13 Lokasi

9 Lokasi

19 Lokasi

19 Lokasi

100%

13 Lokasi

41 Lokasi

100%

05

Perencanaan normalisasi saluran sungai


28 Lokasi

4 Lokasi

14 Lokasi

14 Lokasi

100%

28 Lokasi

46 Lokasi

100%

10

Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi

Jumlah jaringan irigasi yang terpelihara

15

Optimalisasi fungsi jaringan irigasi

Terwujudnya jaringan irigasi yang berfungsi normal

16

Pemberdayaan petani pemakai air

Tercapainya Pemahaman dalam O & P Irigasi Partisipatif

17

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Tersedianya laporan Monitoring dan Evaluasi

18

Pembangunan jaringan irigasi

Terlaksananya pembagunan jaringan irigasi

19

Pengelolaan Sumberdaya Air untuk irigasi (WISMP)

Tersedianya kegiatan untuk meningkatakan kualitas pengelolaan DPS dan irigasi partisipatif

4 Kab

3 Kab

3 Kab

3 Kab

100%

4 Kab

10 Kab

100%

20

Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Provinsi (WISMP)


4 Kab

3 Kab

3 Kab

3 Kab

100%

4 Kab

10 Kab

100%

21

Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai (WISMP)


4 Kab

3 Kab

3 Kab

3 Kab

100%

4 Kab

10 Kab

100%

675,736 M

47,336 Ha

170 Unit P3A

3 Lap

95,200 M

675,736 M

36,617 Ha

170 Unit P3A

3 Lap

43,152 M

675,736 M

43,627 Ha

170 Unit P3A

3 Lap

11,172 M

469,999 M

45,245 Ha

170 Unit P3A

3 Lap

11,170 M

70%

104%

100%

100%

100%

500,000 M

46,845 Ha

170 Unit P3A

3 Lap

16,489 M

675,736 M

128,707 Ha

170 Unit P3A

9 Lap

70,811 M

100%

100%

100%

100%

74%

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Kode

1

1

1

03

03

02

02

2

26

28

Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai,Danau dan Sumber Daya Air Lainnya

Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)

3

Terlaksananya pembangunan, pengelolaan dan konservasi SDA

Target Capaian Kinerja Program (Renstra SKPA) Tahun 2015

Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2013

4

5

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu Tahun 2014

Target Renja SKPA Tahun 2014

Realisasi Renja SKPA Tahun 2014

Tingkat Realisasi (%)

6

7

8=7/6

Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPA s/d tahun berjalan Target Program dan Kegiatan Realisasi Capaian (Renja SKPA Tahun Tingkat Capaian Program dan Kegiatan 2015) Realisasi Target s/d tahun berjalan Renstra (%) (2015) 9

10 = (5+7+9)

11 = (10/4)

Tersebar

01

Pembangunan embung dan bangunan penampung air lainnya

Terlaksananya kegiatan pembangunan embung dan bangunan penampung air lainnya

39 Lokasi

28 Lokasi

33 Lokasi

33 Lokasi

100%

25 Lokasi

86 Lokasi

100%

08

Pemeliharaan dan rehabilitasi bangunan pengukur data hidrologi

Terlaksananya pemeliharaan dan rehabilitasi bangunan hidrologi

5 Unit

1 Unit

2 Unit

2 Unit

100%

5 Unit

8 Unit

100%

Program Pengendalian Banjir

Terlaksananya pengendalian banjir dan pengaman pantai

Tersebar

06 - Mengendalikan banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan sungai

Terlaksananya kegiatan pengendaliaan banjir

2,319 M

44,415 M

10,823 M

10,413 M

96%

16,800 M

71,628 M

100%

09 - Pembangunan prasarana pengaman pantai

Terlaksananya sarana pengaman pantai

8,473 M

11,479 M

5,084 M

4,358 M

86%

6,600 M

22,437 M

100%

Banda Aceh, Februari 2015 KEPALA DINAS PENGAIRAN ACEH

Ir. SYAMSURIZAL Pembina Tk. 1 NIP. 19621231 199403 1 040

TABEL 2.2 PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN SKPA DINAS PENGAIRAN PROVINSI ACEH

Target Renstra SKPA

No

1

1

2

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPA

2

SPM/Standar Nasional

3

IKK

4

Catatan Analisis Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

5

6

7

5

9

10

11

12

13

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Terwujudnya kualitas SDM/personil/tenaga dalam menciptakan pemerintahan yang baik

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Cakupan layanan jaringan irigasi dalam kondisi baik

4

Persentase peningkatan rasio jaringan irigasi

675,736

Jumlah Waduk/ Embung yang dibangun/ditingkatkan

M

7.00 %

74,000

6

Proyeksi

Peningkatan penyediaan jasa administrasi perkantoran dan sarana dan prasarana pengelolaan sumber daya air

3

5

Realisasi Capaian

Ha

675,736

M

3.00 %

45,000

Ha

675,736

3.93

44,041.00

M

%

Ha

675,736

3.69

13,681.00

M

%

Ha

675,736

4.00

10,964.00

M

%

Ha

469,999

3.69

45,245.00

M

%

Ha

500,000

4.00

47,845.00

M

%

Ha

540,000

5.49

51,414.00

M

%

Ha

580,000

5.60

55,054.00

M

%

Ha

50 Lokasi

1 Lokasi

8 Lokasi

7 Lokasi

5 Lokasi

1 Lokasi

13 Lokasi

7 Lokasi

5 Lokasi

50 Lokasi

1 Lokasi

6 Lokasi

7 Lokasi

5 Lokasi

1 Lokasi

5 Lokasi

7 Lokasi

5 Lokasi

Jumlah Waduk/ Embung yang direhabilitasi

350,000

M

15,000

M

7

Panjang pengaman tebing sungai yang dibangun

8

Panjang pengaman pantai yang di bangun

9

Peningkatan partisipasi masyarakat dan pihak terkait dalam pengelolaan sumber daya air

170 P3A

10

Tersedianya database pengelolaan sumberdaya air

140 Lokasi

78,688

M

74,208

M

7,869 M

11,479

M

170 P3A

27 Lokasi

170 P3A

50 Lokasi

43,420

M

8,340 M

170 P3A

25 Lokasi

24,200

M

8,473 M

170 P3A

7 Lokasi

10,413

M

4,358 M

170 P3A

27 Lokasi

16,800

M

14,403

M

14,000

M

6,600 M

9,638.83

M

10,666.67

M

170 P3A

50 Lokasi

170 P3A

25 Lokasi

170 P3A

7 Lokasi

TABEL 2.9 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPA TAHUN 2014 PROVINSI ACEH SKPA : DINAS PENGAIRAN ACEH Rancangan Awal RKPA No.

Program/Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja

Target Capaian

Pagu Indikatif (Rp. 000)

Program/Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja

Target Capaian

Kebutuhan Dana

Catatan Penting

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

I

Hasil Analisis Kebutuhan

URUSAN WAJIB

Rp.

513,305,808,843.00

Bidang Pekerjaan Umum

Rp.

513,305,808,843.00

BELANJA PEGAWAI (GAJI DAN TUNJANGAN)

Rp.

PROGRAM KEGIATAN PADA SETIAP SKPA

Rp. Rp.

468,320,782,924.00

Rp.

210,429,651,198.00

PROGRAM KEGIATAN SPESIFIK SKPA 1

2

3

Tersebar Tersebar

- Terselenggaranya Pembangunan dan Pengelolaan Jar. Irigasi, Rawa & Jar. Pengairan Lainnya - Tersedianya Laporan Desain - Tersedianya Laporan Desain

20 Lokasi 19 Lokasi

Rp. Rp.

- Perencanaan Normalisasi Saluran Sungai

Tersebar

- Tersedianya Laporan Desain

14 Lokasi

- Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi - Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi

Tersebar Tersebar

- Terpeliharanya Jaringan Irigasi - Terwujudnya jaringan irigasi yang berfungsi optimal

- Pemberdayaan Petani Pemakai Air

Tersebar

- Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Tersebar

- Terselenggaranya kegiatan pemberdayaan organisasi P3A - Tersedianya laporan monitoring dan evaluasi

- Pembangunan Jaringan Irigasi - Pengelolaan Sumber Daya Air untuk Irigasi (WISMP)

Tersebar Tersebar

- Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Provinsi (WISMP) - Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai (WISMP)

Tersebar Tersebar

Program Pengembangan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa & Jaringan Pengairan Lainnya - Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi - Perencanaan Pembangunan Reservoir

Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya - Pembangunan Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya

Tersebar

- Pemeliharaan dan Rehabilitasi Bangunan Pengukuran Data Hidrologi

Tersebar

Pengendalian Banjir - Mengendalikan Banjir Pada Daerah Tangkapan Air dan Badan- badan Sungai - Pembangunan Prasarana Pengamanan Pantai

Tersebar Tersebar

- Terlaksananya pembagunan jaringan irigasi - Meningkatnya kualitas Pengelolaan DPS dan irigasi partisifatif - Pengelolaan Wilayah Sungai dan Irigasi - Terselenggaranya Pengelolaan SDA wil. Sungai - Terselenggaranya Pengelolaan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya - Terlaksananya pembangunan embung dan bangunan penampung air lainnya - Terlaksananya pemeliharaan dan rehabilitasi bangunan hidrologi - Terlaksananya pengendalian bajir dan pengaman pantai - Terlaksananya kegiatan pengendaliaan banjir - Terlaksananya sarana pengaman pantai

URUSAN WAJIB

Rp.

544,690,090,525.00


Rp.

544,690,090,525.00

30,234,139,219.00


Rp.

29,747,567,290.00

14,750,886,700.00


Rp.

13,189,581,723.00

Rp.

501,752,941,512.00

Rp.

202,718,474,137.00

I

PROGRAM KEGIATAN SPESIFIK SKPA

Tersebar Tersebar

- Terselenggaranya Pembangunan dan Pengelolaan Jar. Irigasi, Rawa & Jar. Pengairan Lainnya - Tersedianya Laporan Desain Pemb. Jar. Irigasi - Tersedianya Laporan Desain Pemb. Jar. Reservoir

20 Lokasi 19 Lokasi

Rp. Rp.

6,098,506,300.00 5,512,883,400.00


Tersebar

- Tersedianya Laporan Desain Normalisasi Sal. Sungai

14 Lokasi

Rp.

4,379,814,000.00

- Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi - Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi yang Telah Dibangun

Tersebar Tersebar


Rp. Rp.

8,770,798,800.00 126,856,505,520.00

2,783,333,400.00


Tersebar

Rp.

2,655,824,000.00


Tersebar

3 Lap

Rp.

182,038,475.00


Tersebar Tersebar

89,976 M 3 Kab

Rp. Rp.

44,678,794,000.00 762,035,800.00


Tersebar Tersebar

- Terselenggaranya kegiatan pemberdayaan organisasi P3A - Terlaksananya kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan - Terlaksananya pembagunan jaringan irigasi - Meningkatnya kualitas Pengelolaan DPS dan irigasi partisifatif Pengelolaan Wilayah Sungai dan Irigasi Terselenggaranya Pengelolaan SDA wil. Sungai

170 P3A

223,660,600.00

3 Kab 3 Kab

Rp. Rp.

866,035,442.00 1,955,238,400.00

Rp.

51,059,254,775.00

33 Lokasi

Rp.

50,741,146,775.00

7 Unit

Rp.

318,108,000.00

Rp.

247,975,212,600.00

Rp. Rp.

64,937,886,000.00 183,037,326,600.00

6,146,559,812.00 5,719,959,000.00


Rp.

4,414,314,000.00

Rp. Rp.

8,775,132,000.00 132,145,191,736.00

170 P3A

Rp.

3 Lap

Rp.

89,976 M 3 Kab

Rp. Rp.

44,686,853,000.00 1,131,492,600.00

3 Kab 3 Kab

Rp. Rp.

1,046,419,550.00 3,356,735,500.00

Rp.

51,245,121,226.00

33 Lokasi

Rp.

7 Unit

Rp.

Rp.

206,646,010,500.00

Rp. Rp.

54,114,905,000.00 152,531,105,500.00

675,736 M 44,048 Ha

3,569 M 8,340 M

1

2

50,980,031,226.00

Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya - Pembangunan Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya

Tersebar

265,090,000.00


Tersebar

3

Pengendalian Banjir - Mengendalikan Banjir Pada Daerah Tangkapan Air dan Badan- badan Sungai - Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai

Tersebar Tersebar

- Terselenggaranya Pengelolaan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya - Terlaksananya pembangunan embung dan bangunan penampung air lainnya - Terlaksananya pemeliharaan dan rehabilitasi bangunan hidrologi - Terlaksananya pengendalian bajir dan pengaman pantai - Terlaksananya kegiatan pengendaliaan banjir - Terlaksananya sarana pengaman pantai

675,736 M 42,286 Ha

3,247 M 9,152 M

TABEL 2.10 USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN/MASYARAKAT TAHUN 2016 PROVINSI ACEH SKPA : DINAS PENGAIRAN ACEH No.

Program/Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja

Besaran / Volume

Catatan

1

2

3

4

5

6

1 -

2

3

Program Pengembangan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa & Jaringan Pengairan Lainnya Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi Perencanaan Pembangunan Reservoir Perencanaan Normalisasi Saluran Sungai Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi yang Telah Dibangun

Tersebar Tersebar Tersebar Tersebar Tersebar


Tersebar

- Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan - Pembangunan Jaringan Irigasi - Pengelolaan Sumber Daya Air Untuk Irigasi (WISMP)

Tersebar Tersebar Tersebar


13 18 16 540,000 51,414

Lokasi Lokasi Lokasi M Ha

170

P3A

3 111,367 4

Lap M Kab

Tersebar

- Terselenggaranya kegiatan pemberdayaan organisasi P3A - Tersedianya laporan monitoring dan evaluasi - Terlaksananya pembagunan jaringan irigasi - Meningkatnya kualitas Pengelolaan DPS dan irigasi partisifatif Pengelolaan Wilayah Sungai dan Irigasi

4

Kab

Tersebar

Terselenggaranya Pengelolaan SDA wil. Sungai

4

Kab

10

Lokasi

5

Unit


Tersebar


Tersebar

Program Pengendalian Banjir - Mengendalikan Banjir Pada Daerah Tangkapan Air dan Badan- badan Sungai - Pembangunan Prasarana Pengamanan Pantai

- Terselenggaranya Pembangunan dan Pengelolaan Jar. Irigasi, Rawa & Jar. Pengairan Lainnya - Tersedianya Laporan Desain - Tersedianya Laporan Desain - Tersedianya Laporan Desain - Terpeliharanya Jaringan Irigasi - Terwujudnya jaringan irigasi yang berfungsi optimal

Tersebar Tersebar

- Terselenggaranya Pengelolaan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya - Terlaksananya pembangunan embung dan bangunan penampung air lainnya - Terlaksananya pemeliharaan dan rehabilitasi bangunan hidrologi - Terlaksananya pengendalian bajir dan pengamanan pantai - Terlaksananya kegiatan pengendaliaan banjir - Terlaksananya sarana pengaman pantai

14,403 9,639

M M

TABEL 2.9 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPA TAHUN 2014 PROVINSI ACEH SKPA : DINAS PENGAIRAN ACEH Rancangan Awal RKPA No.

Program/Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja

Target Capaian

Pagu Indikatif (Rp. 000)

Program/Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja

Target Capaian

Kebutuhan Dana

Catatan Penting

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

I

Hasil Analisis Kebutuhan

URUSAN WAJIB

Rp.

513,305,808,843.00


Rp.

513,305,808,843.00


Rp.


Rp. Rp.

468,320,782,924.00

Rp.

210,429,651,198.00

PROGRAM KEGIATAN SPESIFIK SKPA 1

2

3

Tersebar Tersebar

- Terselenggaranya Pembangunan dan Pengelolaan Jar. Irigasi, Rawa & Jar. Pengairan Lainnya - Tersedianya Laporan Desain - Tersedianya Laporan Desain

20 Lokasi 19 Lokasi

Rp. Rp.


Tersebar

- Tersedianya Laporan Desain

14 Lokasi

- Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi - Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi

Tersebar Tersebar



Tersebar


Tersebar

- Terselenggaranya kegiatan pemberdayaan organisasi P3A - Tersedianya laporan monitoring dan evaluasi


Tersebar Tersebar


Tersebar Tersebar



Tersebar


Tersebar

Pengendalian Banjir - Mengendalikan Banjir Pada Daerah Tangkapan Air dan Badan- badan Sungai - Pembangunan Prasarana Pengamanan Pantai

Tersebar Tersebar

- Terlaksananya pembagunan jaringan irigasi - Meningkatnya kualitas Pengelolaan DPS dan irigasi partisifatif - Pengelolaan Wilayah Sungai dan Irigasi - Terselenggaranya Pengelolaan SDA wil. Sungai - Terselenggaranya Pengelolaan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya - Terlaksananya pembangunan embung dan bangunan penampung air lainnya - Terlaksananya pemeliharaan dan rehabilitasi bangunan hidrologi - Terlaksananya pengendalian bajir dan pengaman pantai - Terlaksananya kegiatan pengendaliaan banjir - Terlaksananya sarana pengaman pantai

URUSAN WAJIB

Rp.

544,690,090,525.00


Rp.

544,690,090,525.00

30,234,139,219.00


Rp.

29,747,567,290.00

14,750,886,700.00


Rp.

13,189,581,723.00

Rp.

501,752,941,512.00

Rp.

202,718,474,137.00

I

PROGRAM KEGIATAN SPESIFIK SKPA

Tersebar Tersebar

- Terselenggaranya Pembangunan dan Pengelolaan Jar. Irigasi, Rawa & Jar. Pengairan Lainnya - Tersedianya Laporan Desain Pemb. Jar. Irigasi - Tersedianya Laporan Desain Pemb. Jar. Reservoir

20 Lokasi 19 Lokasi

Rp. Rp.

6,098,506,300.00 5,512,883,400.00


Tersebar

- Tersedianya Laporan Desain Normalisasi Sal. Sungai

14 Lokasi

Rp.

4,379,814,000.00

- Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi - Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi yang Telah Dibangun

Tersebar Tersebar


Rp. Rp.

8,770,798,800.00 126,856,505,520.00

2,783,333,400.00


Tersebar

Rp.

2,655,824,000.00


Tersebar

3 Lap

Rp.

182,038,475.00


Tersebar Tersebar

89,976 M 3 Kab

Rp. Rp.

44,678,794,000.00 762,035,800.00


Tersebar Tersebar

- Terselenggaranya kegiatan pemberdayaan organisasi P3A - Terlaksananya kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan - Terlaksananya pembagunan jaringan irigasi - Meningkatnya kualitas Pengelolaan DPS dan irigasi partisifatif Pengelolaan Wilayah Sungai dan Irigasi Terselenggaranya Pengelolaan SDA wil. Sungai

170 P3A

223,660,600.00

3 Kab 3 Kab

Rp. Rp.

866,035,442.00 1,955,238,400.00

Rp.

51,059,254,775.00

33 Lokasi

Rp.

50,741,146,775.00

7 Unit

Rp.

318,108,000.00

Rp.

247,975,212,600.00

Rp. Rp.

64,937,886,000.00 183,037,326,600.00

6,146,559,812.00 5,719,959,000.00


Rp.

4,414,314,000.00

Rp. Rp.

8,775,132,000.00 132,145,191,736.00

170 P3A

Rp.

3 Lap

Rp.

89,976 M 3 Kab

Rp. Rp.

44,686,853,000.00 1,131,492,600.00

3 Kab 3 Kab

Rp. Rp.

1,046,419,550.00 3,356,735,500.00

Rp.

51,245,121,226.00

33 Lokasi

Rp.

7 Unit

Rp.

Rp.

206,646,010,500.00

Rp. Rp.

54,114,905,000.00 152,531,105,500.00

675,736 M 44,048 Ha

3,569 M 8,340 M

1

2

50,980,031,226.00

Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya - Pembangunan Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya

Tersebar

265,090,000.00


Tersebar

3

Pengendalian Banjir - Mengendalikan Banjir Pada Daerah Tangkapan Air dan Badan- badan Sungai - Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai

Tersebar Tersebar

- Terselenggaranya Pengelolaan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya - Terlaksananya pembangunan embung dan bangunan penampung air lainnya - Terlaksananya pemeliharaan dan rehabilitasi bangunan hidrologi - Terlaksananya pengendalian bajir dan pengaman pantai - Terlaksananya kegiatan pengendaliaan banjir - Terlaksananya sarana pengaman pantai

675,736 M 42,286 Ha

3,247 M 9,152 M

TABEL 2.10 USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN/MASYARAKAT TAHUN 2016 PROVINSI ACEH SKPA : DINAS PENGAIRAN ACEH No.

Program/Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja

Besaran / Volume

Catatan

1

2

3

4

5

6

1 -

2

3

Program Pengembangan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa & Jaringan Pengairan Lainnya Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi Perencanaan Pembangunan Reservoir Perencanaan Normalisasi Saluran Sungai Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi yang Telah Dibangun

Tersebar Tersebar Tersebar Tersebar Tersebar


Tersebar

- Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan - Pembangunan Jaringan Irigasi - Pengelolaan Sumber Daya Air Untuk Irigasi (WISMP)

Tersebar Tersebar Tersebar


13 18 16 540,000 51,414

Lokasi Lokasi Lokasi M Ha

170

P3A

3 111,367 4

Lap M Kab

Tersebar

- Terselenggaranya kegiatan pemberdayaan organisasi P3A - Tersedianya laporan monitoring dan evaluasi - Terlaksananya pembagunan jaringan irigasi - Meningkatnya kualitas Pengelolaan DPS dan irigasi partisifatif Pengelolaan Wilayah Sungai dan Irigasi

4

Kab

Tersebar


4

Kab

10

Lokasi

5

Unit


Tersebar


Tersebar

Program Pengendalian Banjir - Mengendalikan Banjir Pada Daerah Tangkapan Air dan Badan- badan Sungai - Pembangunan Prasarana Pengamanan Pantai

- Terselenggaranya Pembangunan dan Pengelolaan Jar. Irigasi, Rawa & Jar. Pengairan Lainnya - Tersedianya Laporan Desain - Tersedianya Laporan Desain - Tersedianya Laporan Desain - Terpeliharanya Jaringan Irigasi - Terwujudnya jaringan irigasi yang berfungsi optimal

Tersebar Tersebar

- Terselenggaranya Pengelolaan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya - Terlaksananya pembangunan embung dan bangunan penampung air lainnya - Terlaksananya pemeliharaan dan rehabilitasi bangunan hidrologi - Terlaksananya pengendalian bajir dan pengamanan pantai - Terlaksananya kegiatan pengendaliaan banjir - Terlaksananya sarana pengaman pantai

14,403 9,639

M M

TABEL 3.4 RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPA DINAS PENGAIRAN TAHUN 2015 DAN PRAKIRAAAN MAJU TAHUN 2016 PROVINSI ACEH lembar :

SKPA : DINAS PENGAIRAN ACEH Rencana Tahun 2016 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Kode

1

2

1 1

03

1

03

1

03

Catatan Penting Lokasi

Target Capaian

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

4

5

6

Sumber Dana

7

8

Target Capaian


9

10

URUSAN WAJIB

Rp.

PEKERJAAN UMUM

Rp.

748,817,487,357.00

Rp.

780,840,660,000.00

Belanja Pegawai (Gaji dan Tunjangan)

Rp.

33,376,000,000.00

Rp.

33,376,000,000.00

Program Kegiatan Pada Setiap SKPA

Rp.

10,900,705,090.00

Rp.

11,602,660,000.00

01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Rp.

8,031,994,805.00

Rp.

8,285,660,000.00

02

Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Rp.

452,000,000.00

Rp.

452,000,000.00

03

Peningkatan disiplin aparatur

Rp.

150,000,000.00

Rp.

485,000,000.00

05

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Rp.

2,266,710,285.00

Rp.

2,380,000,000.00

24

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya

Rp.

280,442,917,692.00

Rp.

291,262,000,000.00

26 Lokasi

Rp.

6,900,000,000.00

02

02

dari : 2

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan

3

1

Rp.

748,817,487,357.00

780,840,660,000.00

DINAS PENGAIRAN

Terselenggaranya Pembangunan dan Pengelolaan Jar. Irigasi, Rawa & Jar. Pengairan Lainnya

Tersebar

01

Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi


14 Kab/Kota

13 Lokasi

Rp.

6,588,296,400.00

03

Perencanaan Pembangunan Reservoir


8 Kab/Kota

18 Lokasi

Rp.

7,450,346,400.00

13 Lokasi

Rp.

7,500,000,000.00

05

Perencanaan Normalisasi Saluran Sungai


9 Kab/Kota

16 Lokasi

Rp.

15,118,496,400.00

1 Lokasi

Rp.

15,800,000,000.00

10

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi

Terpeliharanya Jaringan Irigasi

13 Kab/Kota

Rp.

17,002,069,560.00

Rp.

17,800,000,000.00

15

Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi

Terwujudnya jaringan irigasi yang berfungsi optimal

21 Kab/Kota

Rp.

149,109,440,430.00

Rp.

156,500,000,000.00

16

Pemberdayaan Petani Pemakai Air

Terselenggaranya kegiatan pemberdayaan organisasi P3A

7 Kab/Kota

170 P3A

Rp.

4,059,471,570.00

170 P3A

Rp.

4,300,000,000.00

17

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Tersedianya laporan monitoring dan evaluasi

2 Kab/Kota

3 Lap

Rp.

210,924,000.00

3 Lap

Rp.

250,000,000.00

18

Pembangunan Jaringan Irigasi


7 Kab/Kota

Rp.

69,225,446,400.00

Rp.

70,000,000,000.00

540,000 M

51,414 Ha

111,367 M

APBA

580,000 M

55,054 Ha

103,533 M

Rencana Tahun 2016 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Kode

1

1

1

03

03

02

02



Target Capaian

4

5


Sumber Dana

6

7

Target Capaian


2

3

19

Pengelolaan Sumber Daya Air untuk Irigasi (WISMP)

Meningkatnya kualitas Pengelolaan DPS dan irigasi partisifatif

4 Kab/Kota

4 Kab

Rp.

2,389,199,610.00

4 Kab

Rp.

2,500,000,000.00

19


Pengelolaan Wilayah Sungai dan Irigasi

4 Kab/Kota

4 Kab

Rp.

2,705,529,750.00

4 Kab

Rp.

2,800,000,000.00

19



4 Kab/Kota

4 Kab

Rp.

6,583,697,172.00

4 Kab

Rp.

6,912,000,000.00


Terselenggaranya Pengelolaan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya

26

28


Tersebar

Rp.

Pembangunan Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya

Terlaksananya pembangunan embung dan bangunan penampung air lainnya

8 Kab/Kota

10 Lokasi

Rp.

61,996,000,000.00

08

Pemeliharaan dan Rehabilitasi Bangunan Pengukuran Data Hidrologi


1 Kab/Kota

5 Unit

Rp.

920,000,000.00

Terlaksananya pengendalian bajir dan pengaman pantai

Tersebar

9

10

Rp.

62,916,000,000.00

01


8

Rp.

361,181,864,575.00

54,600,000,000.00

9 Lokasi

Rp.

52,600,000,000.00

7 Unit

Rp.

2,000,000,000.00

Rp.

390,000,000,000.00

06 - Mengendalikan Banjir Pada Daerah Tangkapan Air dan Badan- badan Sungai


13 Kab/Kota

14,403 M

Rp.

72,016,852,519.00

14,000 M

Rp.

70,000,000,000.00

09 - Pembangunan Prasarana Pengamanan Pantai


13 Kab/Kota

9,639 M

Rp.

289,165,012,056.00

10,667 M

Rp.

320,000,000,000.00

TABEL 3.4 RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPA DINAS PENGAIRAN TAHUN 2015 DAN PRAKIRAAAN MAJU TAHUN 2016 PROVINSI ACEH lembar :

SKPA : DINAS PENGAIRAN ACEH Rencana Tahun 2016 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Kode

1

2

1 1

03

1

03

1

03


Target Capaian


4

5

6

Sumber Dana

7

8

Target Capaian


9

10

URUSAN WAJIB

Rp.

PEKERJAAN UMUM

Rp.

748,817,487,357.00

Rp.

780,840,660,000.00

Belanja Pegawai (Gaji dan Tunjangan)

Rp.

33,376,000,000.00

Rp.

33,376,000,000.00

Program Kegiatan Pada Setiap SKPA

Rp.

10,900,705,090.00

Rp.

11,602,660,000.00

01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Rp.

8,031,994,805.00

Rp.

8,285,660,000.00

02

Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Rp.

452,000,000.00

Rp.

452,000,000.00

03

Peningkatan disiplin aparatur

Rp.

150,000,000.00

Rp.

485,000,000.00

05

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Rp.

2,266,710,285.00

Rp.

2,380,000,000.00

24

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya

Rp.

280,442,917,692.00

Rp.

291,262,000,000.00

26 Lokasi

Rp.

6,900,000,000.00

02

02

dari : 2



3

1

Rp.

748,817,487,357.00

780,840,660,000.00

DINAS PENGAIRAN

Terselenggaranya Pembangunan dan Pengelolaan Jar. Irigasi, Rawa & Jar. Pengairan Lainnya

Tersebar

01

Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi


14 Kab/Kota

13 Lokasi

Rp.

6,588,296,400.00

03

Perencanaan Pembangunan Reservoir


8 Kab/Kota

18 Lokasi

Rp.

7,450,346,400.00

13 Lokasi

Rp.

7,500,000,000.00

05

Perencanaan Normalisasi Saluran Sungai


9 Kab/Kota

16 Lokasi

Rp.

15,118,496,400.00

1 Lokasi

Rp.

15,800,000,000.00

10

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi

Terpeliharanya Jaringan Irigasi

13 Kab/Kota

Rp.

17,002,069,560.00

Rp.

17,800,000,000.00

15

Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi

Terwujudnya jaringan irigasi yang berfungsi optimal

21 Kab/Kota

Rp.

149,109,440,430.00

Rp.

156,500,000,000.00

16

Pemberdayaan Petani Pemakai Air

Terselenggaranya kegiatan pemberdayaan organisasi P3A

7 Kab/Kota

170 P3A

Rp.

4,059,471,570.00

170 P3A

Rp.

4,300,000,000.00

17

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Tersedianya laporan monitoring dan evaluasi

2 Kab/Kota

3 Lap

Rp.

210,924,000.00

3 Lap

Rp.

250,000,000.00

18

Pembangunan Jaringan Irigasi


7 Kab/Kota

Rp.

69,225,446,400.00

Rp.

70,000,000,000.00

540,000 M

51,414 Ha

111,367 M

APBA

580,000 M

55,054 Ha

103,533 M

Rencana Tahun 2016 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Kode

1

1

1

03

03

02

02



Target Capaian

4

5


Sumber Dana

6

7

Target Capaian


2

3

19

Pengelolaan Sumber Daya Air untuk Irigasi (WISMP)

Meningkatnya kualitas Pengelolaan DPS dan irigasi partisifatif

4 Kab/Kota

4 Kab

Rp.

2,389,199,610.00

4 Kab

Rp.

2,500,000,000.00

19


Pengelolaan Wilayah Sungai dan Irigasi

4 Kab/Kota

4 Kab

Rp.

2,705,529,750.00

4 Kab

Rp.

2,800,000,000.00

19



4 Kab/Kota

4 Kab

Rp.

6,583,697,172.00

4 Kab

Rp.

6,912,000,000.00


Terselenggaranya Pengelolaan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya

26

28


Tersebar

Rp.

Pembangunan Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya

Terlaksananya pembangunan embung dan bangunan penampung air lainnya

8 Kab/Kota

10 Lokasi

Rp.

61,996,000,000.00

08

Pemeliharaan dan Rehabilitasi Bangunan Pengukuran Data Hidrologi


1 Kab/Kota

5 Unit

Rp.

920,000,000.00

Terlaksananya pengendalian bajir dan pengaman pantai

Tersebar

9

10

Rp.

62,916,000,000.00

01


8

Rp.

361,181,864,575.00

54,600,000,000.00

9 Lokasi

Rp.

52,600,000,000.00

7 Unit

Rp.

2,000,000,000.00

Rp.

390,000,000,000.00

06 - Mengendalikan Banjir Pada Daerah Tangkapan Air dan Badan- badan Sungai


13 Kab/Kota

14,403 M

Rp.

72,016,852,519.00

14,000 M

Rp.

70,000,000,000.00

09 - Pembangunan Prasarana Pengamanan Pantai


13 Kab/Kota

9,639 M

Rp.

289,165,012,056.00

10,667 M

Rp.

320,000,000,000.00

2015 RENCANA KERJA TAHUN 2016 DINAS PENGAIRAN KEPALA DINAS PENGAIRAN,

Recommend Documents