RINGKASAN PERMOHONAN Perkara Nomor 133/PUU-XIII/2015 Ketentuan Pengajuan Banding, Penangguhan Pembayaran Pajak, dan Pengajuan Peninjauan Kembali I.
PEMOHON - Ir. Nizarman Aminuddin …...………….…………. selanjutnya disebut Pemohon Kuasa Hukum: M. Said Bakhrie, S.Sos., S.H., M.H., dkk
II.
OBJEK PERMOHONAN - Pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan selanjutnya disebut UU 28/2007; - Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak selanjutnya disebut UU 14/2002; - Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung selanjutnya disebut UU 14/1985; - Pengujian Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman selanjutnya disebut UU 48/2009.
III.
KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI Para Pemohon menjelaskan, bahwa ketentuan yang mengatur kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji Undang-Undang adalah: 1. Pasal 24 ayat (2) UUD 1945: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”; 2. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”; 3. Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;”
IV.
KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON -
V.
Pemohon adalah Likuidator PT. Textra Amspin “Dalam Likuidasi” yang merasa dirugikan dengan ketentuan Pasal II angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pasal 36 ayat (4) dan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Pasal 24 ayat (2) UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
NORMA-NORMA YANG DIAJUKAN UNTUK DI UJI A. NORMA MATERIIL 1. Pasal II angka 1 UU 28/2007; “Terhadap semua hak dan kewajiban perpajakan Tahun Pajak 2001 sampai dengan Tahun Pajak 2007 yang belum diselesaikan, diberlakukan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000” 2. Pasal 36 ayat (4) UU 14/2002; “Selain dari persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) serta Pasal 35, dalam hal Banding diajukan terhadap besarnya jumlah Pajak yang terutang, Banding hanya dapat diajukan apabila jumlah yang terutang dimaksud telah dibayar sebesar 50% (lima puluh persen)”. 3. Pasal 89 ayat (1) UU 14/2002; “Permohonan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (3) hanya dapat diajukan 1 (satu) kali kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Pajak”. 4. Pasal 66 ayat (1) UU 14/1985; “Permohonan peninjauan kembali dapat diajukan hanya 1 (satu) kali”. 5. Pasal 24 ayat (2) UU 48/2009. “Terhadap putusan peninjauan kembali tidak dapat dilakukan peninjauan kembali”. B. NORMA UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 − Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 Negara Indonesia adalah negara hukum − Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan
− Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. − Pasal 28A Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya − Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum. − Pasal 28 H ayat (1), ayat (2) UUD 1945 (1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.’’ (2) Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.’’ − Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.’’ VI.
ALASAN-ALASAN PEMOHON UNDANG-UNDANG A QUO BERTENTANGAN DENGAN UUD 1945 1. Bahwa Pemohon dalam menjalankan statusnya sebagai likuidator PT. Textra Amspin, perusahaan ini dibebani pembayaran pajak kurang bayar badan berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Badan Nomor 11111/222/3/4444/08 bertanggal 31 Desember 2008 Tahun Pajak 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Jakarta sebesar Rp. 52.486.068.380 (lima puluh dua milyar empat ratus delapan puluh enam juta enam puluh delapan ribu rupiah) yang merupakan perhitungan berdasarkan NJOP tanah yang dinyatakan oleh Kantor Pajak sebagai asset/milik perusahaan PT. Textra Amspin “Dalam Likuidasi”; 2. Pemohon keberatan atas pengenaan pajak tersebut, dan telah mengajukan keberatan ke Direktorat Jenderal Pajak karena tanah yang dinyatakan sebagai asset PT. Textra Amspin adalah merupakan milik pribadi bukan asset PT. Textra Amspin. Keberatan Pemohon yang lainnya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pasar Rebo telah melakukan penagihan pajak dengan cara mengajukan pemblokiran atas rekening pribadi Pemohon, yang tidak ada sangkut pautnya dengan kekayaan PT. Textra Amspin
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
“Dalam Likuidasi”, pemblokiran ini terjadi akibat kedudukan Pemohon sebagai likuiditor; Atas keberatan Pemohon Direktorat Jenderal Pajak menolak keberatan tersebut dan mempertahankan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Badan Nomor 11111/222/3/4444/08 bertanggal 31 Desember 2008, Pemohon melakukan upaya hukum terhadap surat ketetapan tersebut yaitu dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan pajak hingga banding dan di tingkat banding Pemohon dijatuhi putusan tidak dapat diterima dengan pertimbangan hukum pada saat mengajukan banding Pemohon tidak menyampaikan bukti pembayaran 50% pajak terutang yang merupakan persyaratan banding ke Pengadilan Pajak sebagaimana dimaksud oleh Pasal 36 ayat (4) UU 14/2002, Oleh karena itu Pemohon merasa dirugikan dengan ketentuan Pasal 36 ayat (4) UU 14/2002 bertentangan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28A, dan Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 ; Pemohon merasa dirugikan dengan adanya ketentuan Pasal II angka 1 UU 28/2007 karena dalam ketentuan ini disebutkan bahwa pengajuan permohonan banding tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan hal ini bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28A, Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945; Bahwa terhadap putusan Pengadilan Pajak diatas Pemohon melakukan upaya hukum lain yaitu mengajukan peninjauan kembali atau PK namun permohonan pemohon dijatuhi putusan tidak dapat diterima; Bahwa jika pemohon dikemudian hari menemukan bukti baru untuk permasalahannya Pemohon bermaksud untuk mengajukan PK yang kedua kalinya namun permohonan pemohon ini terganjal oleh ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU 14/2002, Pasal 66 ayat (1) UU 14/1985, Pasal 24 ayat (2) UU 48/2009 yang pada intinya menyatakan bahwa permohonan peninjauan kembali hanya dapat diajukan 1 (satu) kali hal ini bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (2), Pasal 28A, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945; Pemohon menyatakan bahwa menurut Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 34/PUU-XI/2013 telah membatalkan ketentuan pengajuan PK satu kali, begitu juga dengan ketentuan Pasal 2 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa “apabila suatu pbjek perkara terdapat 2 (dua) atau lebih Putusan peninjauan kembali yang bertentangan satu dengan yang lain dalam perkara perdata maupun perkara pidana dan diantaranya ada yang diajukan permohonan peninjaun kembali agar permohonan peninjauan kembali tersebut diterima dan berkas perkaranya tetap dikirimkan ke Mahkamah Agung”; Berdasarkan uraian diatas pembatasan pengajuan peninjauan kembali dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Mahkamah Agung seharusnya telah dihapuskan juga.
VII. PETITUM 1. Mengabulkan permohonan Pemohon; 2. Menyatakan Pasal 36 ayat (4) dan Pasal 89 ayat (1) UU Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Pasal II angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bertentangan dengan UUD 1945; 3. Menyatakan Pasal 36 ayat (4) dan Pasal 89 ayat (1) UU Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Pasal II angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.
