RINGKASAN PERMOHONAN Perkara Nomor 66/PUU-XIII/2015 Pengajuan Peninjauan Kembali Lebih Dari Satu Kali I.
PEMOHON Drs. Budiyono, S.H.
II.
OBJEK PERMOHONAN 1. Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (UU 14/1985); 2. Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UU 5/1960); 3. Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 diubah dengan UndangUndang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU 24/2003).
III.
KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI Pemohon menjelaskan, bahwa ketentuan yang mengatur kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji Undang-Undang adalah: 1. Pasal 24 ayat (2) UUD 1945: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”; 2. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”; 3. Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;”
IV.
KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON Pemohon adalah warga Negara Indonesia yang merasa dirugikan dengan berlakunya Pasal 66 ayat (1) dan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Pasal 20 dan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
V.
NORMA-NORMA YANG DIAJUKAN UNTUK DI UJI A. NORMA MATERIIL 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung - Pasal 66 ayat (1) Permohonan peninjauan kembali hanya dapat dilakukan satu kali. - Pasal 67 Permohonan peninjauan kembali Putusan perkara perdata yang telah memperoleh kekuatan Hukum tetap dapat diajukan hanya berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut : a. apabila putusan berdasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau berdasarkan bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu; b. apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan; c. apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut; d. apabila mengenai suatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya; e. apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan Putusan yang bertentangan satu dengan yang lain; f. apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria - Pasal 20 ayat (1) Hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 6. - Pasal 28 (1) Hak guna usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, dalam jangka waktu sebagaimana tersebut dalam Pasal 29, guna perusahaan pertanian, perikanan atau peternakan. (2) Hak guna usaha diberikan atas tanah yang luasnya paling sedikit 5 hektar, dengan ketentuan bahwa jika luasnya 25 hektar atau lebih harus memakai investasi modal yang layak dan tehnik perusahaan yang baik, sesuai dengan perkembangan zaman. (3) Hak guna usaha dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 diubah dengan UndangUndang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi - Pasal 10 ayat (1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; c. memutus pembubaran partai politik; dan d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum B. NORMA UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 - Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 Negara Indonesia adalah Negara Hukum -
Pasal 24 UUD 1945 (1) Mahkamah Agung merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan Hukum keadilan. (2) Mahkamah Agung dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berbeda dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara, dan oleh sebuah MahkamahKonstitusi. (3) Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan Mahkamah Agung diatur dalam Undang-Undang.
-
Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang Putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
-
Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
-
Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
-
Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.
-
Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.
-
Pasal 28I ayat (1), ayat (4), ayat (5) UUD 1945 (1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan Hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas DasarHukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. (4) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab Negara, terutama pemerintah. (5) Untuk menegakan dan melindungi hak assi manusia sesuai dengan prinsip NegaraHukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perUndangan-Undangan.
-
Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
-
Pasal 34 UUD 1945 1) fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara.
2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. 3) Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pasal ini diatur dalam Undang-Undang. VI.
ALASAN-ALASAN PEMOHON UNDANG-UNDANG A QUO BERTENTANGAN DENGAN UUD 1945 1. Bahwa Pemohon menghadapi kasus sengketa kepemilikan tanah dengan PT. Makarti, dan sudah melalui proses hukum hingga Pengadilan Tinggi Surabaya, namun putusannya menyatakan bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan terutama leter C Desa tersebut yang menjadi bukti pembayaran-pembayaran pajak atas tanah; 2. Pada Tahun 2009 Pemohon mengajukan peninjauan kembali (PK) namun putusannya menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya; 3. Pemohon merasa dirugikan dengan ketentuan Pasal 66 ayat (1) UU 14/1985 karena walaupun Pemohon menemukan bukti baru atau (novum) pada tahun 2010 dan 2011 namun tidak dapat mengajukan PK kembali; 4. Bahwa Pasal 20 UU 5/1960 belum dan/atau tidak dapat melindungi kehilangan hak Milik atas Tanah yang dimiliki seseorang yang diambil wenang-wenang sebagaimana hak milik B.Painah Lisem yang diambil alih sewenang-wenang oleh P.T Makarti melalui Putusan Pengadilan yang tidak adil dan tanpa mempertimbangkan Perundang-Undangan dengan menafsirkan bukti Hak Milik menurut buku daftar tanah Leter C yang salah bahkan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur mencabut tanah sewengang-wenang; 5. Bahwa Pemohon dirugikan oleh P.T Makarti dan kepala kantor Badan Pertanahan Nasional dengan diterbitkan HGU nomer : 01/HGU/35/1998 tertanggal 4-9-1998, terhadap tanah hak milik B.Painah Lisem dan hal ini menyebakan Pemohon kehilangan hak waris atas tanah tersebut; 6. Pemohon masih merasa belum mendapatkan kepastian hukum terhadap hak konstitusionalnya, menginginkan agar Pasal 10 UU 24/2003, ditambah satu ayat lagi pada ayat (1) huruf (e) bunyinya,”menguji Putusan pengadilan yang menjalankan penegakan Undang-Undang terhadap UndangUndangDasar Republik Indonesia Tahun 1945.
VII. PETITUM 1. Menerima dan/atau mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya : 2. Menyatakan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 sebagaimana perubahan kedua Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung berbunyi : “permohonan peninjauan kembali dapat diajukan hanya 1 (satu) kali, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, jika dimaknai tidak dikecualikan terhadap alasan-alasan ditemukan yang terdapat pada Pasal 67.
3. Menyatakan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 sebagaimana perubahan kedua Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung berbunyi : “permohonan peninjauan kembali dapat diajukan hanya 1 (satu) kali, tidak mempunyai kekuatan Hukum yang mengikat, jika dimaknai tidak dikeualikan ditemukan yang terdapat pada Pasal 67 4. Menyatakan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 sebagaimana perubahan kedua Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 selengkapnya berbunyi : “permohonan peninjauan kembali dapat diajukan lebih dari 1 (satu) kali. 5. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. 6. Menyatakan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria berbunyi “hak milik adalah hak tutun-menurun terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 6 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 jika dimaknai tidak dikecualikan diubah/ditambah sebagaimana berikut : (1) hak milik adalah hak turun menurun terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 6 dan menerapkan ketentuan antara lain : a. Buku daftar tanah di Desa leter C Desa yang mencatat Nomor petok, Nomor persil, kelas, luas dan nama pemegang hak merupakan bukti data yuridis hak kepemilikan atas tanah yang terkuat. b. Akta tanah merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah yang terkuat c. Sertifikat hak milik atas tanah merupakan bukti kepilikan hak atas tanah yang terkuat dan terpenuh d. Tanah hak mlik tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun dan diancam Hukuman pidana maksimal 15 Tahun penjara dan denda seharga harga tanah yang berlaku di lokasi itu. e. Tanah hak milik yang belum diurus ahli waris terhitung sejak terbukanya warisan selama 5 Tahun Negara akan menguasai sementara dan mengembalikan kepada ahli waris dengan mengajukan permohonan kepada Kantor Badan Pertanahan Kabupaten. 7. Menyatakan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria berbunyi, “hak milik adalah hak turun menurun terkuat dan terpenih yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 6 tidak mempunyai kekuatan Hukum mengikat, jika dimaknai tidak dikecualika diubah/ditambah sebagaimana berikut :
(1) hak milik adalah hak turun menurun terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 6 dan menerapkan ketentuan antara lain : a. Buku daftar tanah di Desa leter C Desa yang mencatat Nomor petok, Nomor persil, kelas, luas dan nama pemegang hak merupakan bukti data yuridis hak kepemilikan atas tanah yang terkuat. b. Akta tanah merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah yang terkuat. c. Sertifikat hak milik atas tanah merupakan bukti kepilikan hak atas tanah yang terkuat dan terpenuh. d. Tanah hak mlik tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun dan diancam Hukuman pidana maksimal 15 Tahun penjara dan denda seharga harga tanah yang berlaku di lokasi itu. e. Tanah hak milik yang belum diurus ahli waris terhitung sejak terbukanya warisan selama 5 Tahun Negara akan menguasai sementara dan mengembalikan kepada ahli waris dengan mengajukan permohonan kepada Kantor Badan Pertanahan Kabupaten. 8. Menyatakan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang pokok-pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria selengkapnya berbunyi, (1) hak milik adalah hak turun menurun terkuat dan terpenuhyang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 6 dan menerapkan ketentuan antara lain : a. Buku daftar tanah di Desa leter C Desa yang mencatat Nomor petok, Nomor persil, kelas, luas dan nama pemegang hak merupakan bukti data yuridis hak kepemilikan atas tanah yang terkuat. b. Akta tanah merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah yang terkuat c. Sertifikat hak milik atas tanah merupakan bukti kepilikan hak atas tanah yang terkuat dan terpenuh d. Tanah hak mlik tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun dan diancam Hukuman pidana maksimal 15 Tahun penjara dan denda seharga harga tanah yang berlaku di lokasi itu. e. Tanah hak milik yang belum diurus ahli waris terhitung sejak terbukanya warisan selama 5 TahunNegara akan menguasai sementara dan mengembalikan kepada ahli waris dengan mengajukan permohonan kepada Kantor Badan Pertanahan Kabupaten. 9. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam berita Negara Republik Indonesia 10. Menyatakan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang pokok agraria Nomor : 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang berbunyi, Hak Guna Usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, dalam jangka waktu sebagaimana tersebut dalam Pasal 29, guna perusahaan pertanian, perikanan atau peternakan bertentangan dengan Undang-Undanga Dasar Republik Indonesia Tahun
1945 jika dimaknai tidak dikecualikan dengan menghapus dan mengganti bunyi sebagaimana berikut : Hak Negara Pasal 28 berbunyi : 1) Hak Negara adalah hak untuk menguasai langsung tanah Negara yang didalamnya tidak ada satupun sesuatu hak yang melekat didalamnya dengan dibuktikan antara lain : a. Tergambar pada buku krawangan Desa (gambar situasi tanah) di Desa yang tidak tercantum dalam buku daftar naha Leter C Desa yang ada di Desa dan hanya diberikan keterangan dalam bukti buku krawangan ditulis TN. b. Tanah pehutani yang tidak ada gambar situasi tanah c. Tanah hak milik yang diserahkan dengan sukarela oleh pemiliknya kepada Negara d. Tanah yang ditelantarkan oleh pemiliknya di kuasai sementara oleh Negara. 2) Tanah hak milik yang sejak terbukanya warisan selama 5 Tahun belum ada satupun ahli waris yang mengajukan diri, maka perhitungannya dikuasai sementara oleh negara dan akan diserahkan kepada ahli waris melalui permohonan yang diajukan kepada Kantor Badan Pertanahan Kabupaten. 3) Tanah yang dikuasai langsung oleh Negara (tanah negara) hanya dapat digunakan untuk garapan keluarga prasejahtera dan/atau pengurus harian kepada Menteri Agraria/Badan Pertanahan Nasional untuk diterbitkan hak garap dengan bagi hasil 60% penggarap dan 40% Negara disetor ke kas Negara melalui Kantor Badan Pertanahan Kabupaten. 4) Tanah yang dikuasai langsung oleh Negara (tanah Negara) yang diusahakan oleh koperasi yang anggotanya 60% masyarakat prasejahtera sekitar lokasi tanah yang diajukan, pengajuan untuk perkebunan diajukan ke Presiden yang luasnya minimal 200 Ha maksimal 1000 Ha untuk mendapatkan keputusan Presiden dengan bagi hasil 60% Pemohon (Koperasi) dan 40% ke Negara yang disetor melalui Kantor Badan Pertanahan Kabupaten. 5) Tanah Negara yang dikuasai langsung oleh Negara (tanah Negara) yang diusahakan untuk pertambangan oleh koperasi yang anggotanya 70% masyarakat prasejahtera yang berada di sekitar tanah lokasi yang diajukan, pengajuan untuk pertambangan di ajukan ke Presiden yang luas minimal 100 Ha dan maksimal 1000 Ha dengan bagi hasil 60% Pemohon (koprasi) dan 40% untuk Negara yang disetor melalui kantor Badan Pertanahan Kabupaten. 6) Tanah hak milik yang dikuasai sementara oleh Negara hanya dapat untuk garapan Masyarakat prasejahtera yang diajukan berkelompok masyarakat dan/atau pengurus harian kepada menteri Agraria/Badan Pertanahan Nasional untuk diterbitkan Hak garap dengan bagi hasil 60%
penggarap dan 40% untuk Negara disetor melalui kantor Badan Pertanahan Kabupaten. 7) Hak-hak untuk penguasaan tanah negara sebagaimana tercantum pada ayat 3,4,5 dan 6 diberikan watu paling lama 15 Tahun dan dapat diperpanjang 15 tahu serta tidak dapat diperpanjang lagi setelah perpanjang pertama. 11. Menyatakan Pasal 28 ayat (1) Undang-uddang pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria tidak mempunyai kekuatan Hukum yang mengikat jika dimaknai tidak dikecualikan dengan dengan menghapus dan mengganti bunyi sebagaimana bunyi berikut : Hak Negara Pasal 28 berbunyi : 1) Hak Negara adalah hak untuk menguasai langsung tanah Negara yang didalamnya tidak ada satupun sesuatu hak yang melekat didalamnya dengan dibuktikan antara lain : a. Tergambar pada buku krawangan Desa (gambar situasi tanah) di Desa yang tidak tercantum dalam buku daftar naha Leter C Desa yang ada di Desa dan hanya diberikan keterangan dalam bukti buku krawangan ditulis TN. b. Tanah perhutani yang tidak ada gambar situasi tanah c. Tanah hak milik yang diserahkan dengan sukarela oleh pemiliknya kepada Negara d. Tanah yang ditelantarkan oleh pemiliknya di kuasai sementara oleh Negara. 2) Tanah hak milik yang sejak terbukanya warisan selama 5 Tahun belum ada satupun ahli waris yang mengajukan diri, maka perhitungannya dikuasai sementara oleh negara dan akan diserahkan kepada ahli waris melalui permohonan yang diajukan kepada Kantor Badan Pertanahan Kabupaten. 3) Tanah yang dikuasai langsung oleh Negara (tanah Negara) hanya dapat digunakan untuk garapan keluarga prasejahtera dan/atau pengurus harian kepada Menteri Agraria/Badan Pertanahan Nasional untuk diterbitkan hak garap dengan bagi hasil 60% penggarap dan 40% Negara disetor ke kas Negara melalui Kantor Badan Pertanahan Kabupaten. 4) Tanah yang dikuasai langsung oleh Negara (tanah Negara) yang diusahakan oleh koperasi yang anggotanya 60% masyarakat prasejahtera sekitar lokasi tanah yang diajukan, pengajuan untuk perkebunan diajukan kePresiden yang luasnya minimal 200 Ha maksimal 1000 Ha untuk mendapatkan kePutusan Presiden dengan bagi hasil 60% Pemohon (Koprasi) dan 40% ke Negara yang disetor melalui Kantor Badan Pertanahan Kabupaten. 5) Tanah Negara yang dikuasai langsung oleh Negara ( tanah Negara) yang diusahakan untuk pertambangan oleh koperasi yang anggotanya 70% masyarakat prasejahtera yang berada disekitar tanah lokasi yang
diajukan, pengajuan untuk pertambangan diajuka ke Presiden yang luas minimal 100 Ha dan maksimal 1000 Ha dengan bagi hasil 60% Pemohon (koprasi) dan 40% untuk Negara yang disetor melalui kantor Badan Pertanahan Kabupaten. 6) Tanah hak milik yang dikuasai sementara oleh Negara hanya dapat untuk garapan Masyarakat prasejahtera yang diajukan berkelimpok masyarakat dan/atau pengurus harian kepada menteri Agraria/Badan Pertanahan Nasional untuk diterbitkan Hak garap dengan bagi hasil 60% penggarap dan 40% untuk Negara disetor melalui kantor Badan Pertanahan Kabupaten. 7) Hak-hak untuk penguasaan tanah negara sebagaimana tercantum pada ayat 3,4,5 dan 6 diberikan watu paling lama 15 Tahun dan dapat diperpanjang 15 tahu serta tidak dapat diperpanjang lagi setelah perpanjang pertama. 12. Menyatakan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang pokok Agraria Nomor : 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria selengkapnya berbunyi : Hak Negara Pasal 28 berbunyi : 1) Hak Negara adalah hak untuk menguasai langsung tanah Negara yang didalamnya tidak ada satupun sesuatu hak yang melekat didalamnya dengan dibuktikan antara lain : a. Tergambar pada buku krawangan Desa (gambar situasi tanah) di Desa yang tidak tercantum dalam buku daftar naha Leter C Desa yang ada di Desa dan hanya diberikan keterangan dalam bukti buku krawangan ditulis TN. b. Tanah pehutani yang tidak ada gambar situasi tanah c. Tanah hak milik yang diserahkan dengan sukarela oleh pemiliknya kepada Negara d. Tanah yang ditelantarkan oleh pemiliknya di kuasai sementara oleh Negara. 2) Tanah hak milik yang sejak terbukanya warisan selama 5 Tahun belum ada satupun ahli waris yang mengajukan diri, maka perhitungannya dikuasai sementara oleh negara dan akan diserahkan kepada ahli waris melalui permohonan yang diajukan kepada Kantor Badan Pertanahan Kabupaten. 3) Tanah yang dikuasai langsung oleh Negara (tanah negara) hanya dapat digunakan untuk garapan keluarga prasejahtera dan/atau pengurus harian kepada Menteri Agraria/Badan Pertanahan Nasional untuk diterbitkan hak garap dengan bagi hasil 60% penggarap dan 40% Negara disetor ke kas Negara melalui Kantor Badan Pertanahan Kabupaten. 4) Tanah yang dikuasai langsung oleh Negara (tanah negara) yang diusahakan oleh koperasi yang anggotanya 60% masyarakat prasejahtera sekitar lokasi tanah yang diajukan, pengajuan untuk perkebunan diajukan ke Presiden yang luasnya minimal 200 Ha
maksimal 1000 Ha untuk mendapatkan kePutusan Presiden dengan bagi hasil 60% Pemohon (Koprasi) dan 40% ke Negara yang disetor melalui Kantor Badan Pertanahan Kabupaten. 5) Tanah Negara yang dikuasai langsung oleh Negara ( tanah Negara) yang diusahakan untuk pertambangan oleh koperasi yang anggotanya 70% masyarakat prasejahtera yang berada disekitar tanah lokasi yang diajukan, pengajuan untuk pertambangan diajuka ke Presiden yang luas minimal 100 Ha dan maksimal 1000 Ha dengan bagi hasil 60% Pemohon (koprasi) dan 40% untuk Negara yang disetor melalui kantor Badan Pertanahan Kabupaten. 6) Tanah hak milik yang dikuasai sementara oleh Negara hanya dapat untuk garapan Masyarakat prasejahtera yang diajukan berkelompok masyarakat dan/atau pengurus harian kepada menteri Agraria/Badan Pertanahan Nasional untuk diterbitkan Hak garap dengan bagi hasil 60% penggarap dan 40% untuk Negara disetor melalui kantor Badan Pertanahan Kabupaten. 7) Hak-hak untuk penguasaan tanah negara sebagaimana tercantum pada ayat 3,4,5 dan 6 diberikan watu paling lama 15 Tahun dan dapat diperpanjang 15 tahu serta tidak dapat diperpanjang lagi setelah perpanjang pertama. a. pertama. 13. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam berita Negara Republik Indonesia. 14. Menyatakan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi yang bunyinya, (1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang Putusannya bersifat final untuk : a. Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 b. Memutuskan sengketa kewenangan lembaga Negara kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 c. Memutuskan pembubaran partai politik; dan d. Memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 jika dimaknai dikecualikan dengan ditambah huruf (e) menguji Putusan Pengadilan sebagai pelaksana Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945. 15. Menyatakan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang mahkamah Konstitusi Tidak mempunyai kekuata Hukum mengikat,jika dimaknai dikecualikan dengan menambah yang bunyinya, (1) “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terahir yang Putusannya bersifat final.
a. MengujiUndang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. b. Memutuskan sengketa kewenangan lembaga Negara kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 c. Memutuskan pembubaran partai politik; dan d. Memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Tidak mempunyai kekuatan Hukum mengikat, jika dimaknai dikecualikan dengan menambah huruf (e) menguji Putusan Pengadilan Sebagai pelaksana Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 16. Menyatakan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang omer 24 Tahun 2003 sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi yang bunyi lengkapnya : (1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terahir yang Putusannya bersifat final. a. Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 b. Memutuskan sengketa kewenangan lembaga Negara kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 c. Memutuskan pembubaran partai politik; dan d. Memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum. e. Menguji Putusan Pengadilan sebagai pelaksanaan Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 17. Memerintah pemuatan Putusan ini dalam berita Negara Republik Indonesia. Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon Putusan seadil-adilnya dan diucapkan terima kasih.
Mengetahui,
Pengolah Data Perkara dan
Panitera Muda II
Putusan ,
Muhidin
Ria Indriyani
NIP. 19610818 198302 1 001
NIP. 19780216 200604 2 002
