2014 TENTANG

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 41/KEP-BPSDMKP/2014 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI ANAK PELAKU UTAMA PADA SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH DAN PENDIDIKAN TINGGI DI BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN, Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran studi anak pelaku utama pada satuan pendidikan menengah dan satuan pendidikan tinggi di bidang kelautan dan perikanan, maka dipandang perlu untuk memberikan bantuan pendidikan bagi anak pelaku utama dimaksud yang secara ekonomi kurang mampu; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan tentang Pedoman Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Anak Pelaku Utama Pada Satuan Pendidikan Menengah dan Satuan Pendidikan Tinggi di Bidang Kelautan dan Perikanan; Mengingat

: 1. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan; 3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013; 4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013; 5. Keputusan Presiden Nomor 140/M Tahun 2010;

6. Peraturan ...

-2-

6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan; 7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.14/MEN/2012 tentang Bantuan Biaya Pendidikan bagi Peserta Didik yang Berasal dari Anak Pelaku Utama Kelautan dan Perikanan Pada Satuan Pendidikan Menengah dan Satuan Pendidikan Tinggi di Bidang Kelautan dan Perikanan; 8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan; MEMUTUSKAN: Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI ANAK PELAKU UTAMA PADA SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH DAN PENDIDIKAN TINGGI DI BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN. KESATU

: Menetapkan Pedoman Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Anak Pelaku Utama Pada Satuan Pendidikan Menengah dan Satuan Pendidikan Tinggi di Bidang Kelautan dan Perikanan sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan ini.

KEDUA

: Pedoman Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Anak Pelaku Utama Pada Satuan Pendidikan Menengah dan Satuan Pendidikan Tinggi di Bidang Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud diktum KESATU merupakan acuan dalam memberikan bantuan biaya pendidikan bagi anak pelaku utama yang sedang mengikuti pendidikan pada satuan pendidikan menengah dan satuan pendidikan tinggi di bidang kelautan dan perikanan.

KETIGA

: Pada saat Keputusan Kepala Badan ini berlaku, Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.57/BPSDMKP/2012 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Anak Pelaku Utama Kelautan dan Perikanan pada Satuan Pendidikan Bidang Kelautan dan Perikanan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT ...

-3-

KEEMPAT

: Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 April 2014 KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN, ttd SUSENO

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Organisasi dan Kepegawaian,

Praminto Adi

-4-

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 41/KEP-BPSDMKP/2014 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI ANAK PELAKU UTAMA PADA SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH DAN PENDIDIKAN TINGGI DI BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Tujuan pembangunan nasional di bidang kelautan dan perikanan adalah: (a) meningkatnya produksi dan produktivitas usaha kelautan dan perikanan, (b) berkembangnya diversifikasi dan pangsa pasar produk hasil kelautan dan perikanan, dan (c) terwujudnya pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan. Sedangkan sasaran pembangunan kelautan dan perikanan yang akan di capai meliputi: a. meningkatnya peranan sektor pertumbuhan ekonomi nasional;

kelautan

dan

perikanan

b. meningkatnya kapasitas sentra-sentra produksi perikanan yangt memiliki komoditas unggulan; c. meningkatnya pendapatan (pelaku utama);

masyarakat

kelauatan

terhadap

kelautan dan

dan

perikanan

d. meningkatnya ketersediaan hasil kelauta dan perikanan; e. meningkatnya branding produk perikanan dan market share di pasar luar negeri; f.

meningkatnya mutu dan keamanan produk perikanan sesuai standar;

g. meningkatnya nilai ekonomi pulau-pulau kecil; dan h. meningkatnya luas wilayah perairan Indonesia yang di awasi oleh aparatur pengawas Kementerian Kelautan dan Perikanan. Tujuan dan sasaran pembangunan nasional kelautan dan perikanan tersebut di atas, dapat tercapai ditentukan oleh berbagai faktor. Salah satu faktor yang sangat penting dan strategis, adalah faktor tersedianya sumber daya manusia (SDM) yang memilki kompetensi dan berkarakter, yang mampu mengelola potensi SDKP secara efisien, efektif, dan berkelanjutan, sehingga produk kelautan dan perikanan Indonesia memilki keunggulan komparatif dibandingkan dengan berbagai produk dari negara lain. SDM yang memiliki kompetensi dan berkarakter tersebut, antara lain diperoleh melalui proses pendidikan pada satuan pendidikan menengah dan satuan pendidikan tinggi di bidang kelautan dan perikanan, baik yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, maupun oleh masyarakat.

Biaya ...

-5-

Biaya pendidikan pada satuan pendidikan menengah dan satuan pendidikan tinggi di bidang kelautan dan perikanan relatif cukup besar. Biaya pendidikan tersebut tidak mungkin seluruhnya menjadi beban penyelenggara pendidikan, tetapi memerlukan partisipasi pembiayaan dari para orang tua/wali peserta didik. Partisipasi pembiayaan pendidikan bagi orang tua/wali yang berprofesi sebagai Pelaku Utama dan secara ekonomi kurang mampu, dirasakan cukup berat. Untuk meringankan beban biaya pendidikan dan meningkatkan kelancaran studi peserta didik tersebut, perlu diberikan bantuan biaya pendidikan. B. Maksud dan Tujuan Pedoman Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan bagi Anak Pelaku Utama Pada Satuan Pendidikan Menengah dan Satuan Pendidikan Tinggi di Bidang Kelautan dan Perikanan, dimaksudkan sebagai acuan bagi Tim Seleksi Penerima Bantuan Pendidikan, dalam menentukan penerima bantuan biaya pendidikan. Sedangan tujuannya adalah agar pemberian bantuan biaya pendidikan bagi anak pelaku utama tetap sasaran sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pedoman ini. C. Pengertian Dalam Pedoman ini, yang dimaksud dengan: 1.

Anak Pelaku Utama adalah anak nelayan, pembudidaya ikan, anak pengolah ikan, dan anak pedagang ikan.

2.

Peserta Didik adalah siswa, mahasiswa, atau taruna yang sedang mengikuti pendidikan pada satuan pendidikan menengah dan/atau satuan pendidikan tinggi di bidang kelautan dan perikanan.

3.

Satuan pendidikan menengah adalah Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang menyelenggarakan program keahlian di bidang kelautan dan perikanan.

4.

Satuan pendidikan tinggi adalah Akademi, Politeknik, Sekolah Tinggi, Institut, dan Universitas yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau pendidikan vokasi di bidang kelautan dan perikanan.

5.

Bantuan biaya pendidikan adalah bantuan berupa uang dalam jumlah tertentu sesuai dengan anggaran yang ada yang diberikan kepada peserta didik pada satuan pendidikan menengah atau satuan pendidikan tinggi di bidang kelautan dan perikanan.

6.

Ekonomi kurang mampu adalah kondisi orang tua/wali siswa/mahasiswa yang memiliki penghasilan setiap bulan rata-rata kurang dari Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

7.

Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan.

8.

Kepala Pusat adalah Kepala Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan.

BAB II ...

-6-

BAB II KETENTUAN UMUM A. Sumber Pembiayaan 1. Bantuan biaya pendidikan bagi anak pelaku utama pada satuan pendidikan lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang tercantum dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor/Satuan Kerja Satuan Pendidikan yang bersangkutan; 2. Bantuan biaya pendidikan bagi anak pelaku utama pada satuan pendidikan menengah dan satuan pendidikan tinggi bidang kelautan dan perikanan di luar Kementerian Kelautan dan Perikanan, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang tercantum dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor/Satuan Kerja Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan. B. Persyaratan Calon Penerima Bantuan Biaya Pendidikan 1. Satuan Pendidikan Menengah dan Satuan Pendidikan Tinggi Lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan: a. peserta didik yang sedang mengikuti pendidikan pada Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM), Akademi Perikanan (AP), dan Sekolah Tinggi Perikanan (STP); b. orang tua/wali peserta didik berprofesi atau bekerja sebagai pelaku utama dan kondisi ekonominya kurang mampu; dan c. tidak memperoleh dan/atau sedang diusulkan untuk memperoleh bantuan biaya pendidikan dan/atau bea siswa dari Instansi, Yayasan atau lembaga lain. 2. Satuan Pendidikan Menengah dan Satuan Pendidikan Tinggi Bidang Kelautan dan Perikanan di luar kementerian Kelautan dan Perikanan: a. peserta didik yang sedang mengikuti pendidikan pada satuan pendidikan menengah (SMK Negeri/Swasta), b. peserta didik yang sedang mengikuti pendidikan pada jenjang Diploma dan/atau Strata 1 di bidang kelautan dan perikanan; c. orang tua/wali peserta didik berprofesi sebagai pelaku utama dan kondisi ekonominya kurang mampu; d. tidak memperoleh dan/atau sedang diusulkan untuk memperoleh bantuan biaya pendidikan dan/atau bea siswa dari Instansi, Yayasan atau lembaga lain; dan e. diusulkan oleh Pimpinan satuan pendidikan yang bersangkutan. C. Jumlah Bantuan Biaya Pendidikan 1. Satuan Pendidikan Menengah dan Satuan Pendidikan Tinggi Lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan a. Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) sebesar Rp.3.000.000,(tiga juta rupiah) per peserta didik;

b. Akademi ...

-7-

b. Akademi Perikanan (AP) sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) per peserta didik; dan c. Sekolah Tinggi Perikanan (STP), sebesar Rp. 8.700.000,- (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) per peserta didik. 2. Satuan Pendidikan Menengah dan Satuan Pendidikan Tinggi di Luar Kementerian Kelautan dan Perikanan a. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per peserta didik; dan b. Akademi, Politeknik, Sekolah Tinggi, Institut, dan besarannya disesuaikan dengan ketersediaan anggaran.

Universitas

D. Pengunaan Bantuan Biaya Pendidikan 1. Satuan Pendidikan Menengah dan Satuan Pendidikan Tinggi Lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan, bantuan biaya pendidikan diutamakan untuk biaya pakaian seragam. 2. Satuan Pendidikan Menengah dan Satuan Pendidikan Tinggi di Luar kementerian Kelautan dan Perikanan a. biaya sumbangan penyelenggaraan pendidikan; b. biaya untuk memperoleh sertifikat kompetensi keahlian; c. biaya buku referensi; dan d. biaya praktek lapangan. E. Jangka Waktu Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Bantuan biaya pendidikan diberikan untuk periode satu tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketersediaan anggaran pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor/Satuan Kerja Satuan Pendidikan lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan DIPA Kantor/Satuan Kerja Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan.

BAB III ...

-8-

BAB III MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN A. Mekanisme Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Pada Satuan Pendidikan Lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan 1. Pimpinan Satuan Pendidikan menetapkan Tim Seleksi Penerima Bantuan Biaya Pendidikan; 2. Tim Seleksi sebagaimana tersebut pada butir 1 mempunyai tugas untuk melakukan seleksi terhadap taruna yang memenuhi persyaratan, dan merekomendasikan kepada Pimpinan Satuan Pendidikan yang bersangkutan untuk ditetapkan sebagai Penerima Bantuan Biaya Pendidikan; 3. ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemberian bantuan pendidikan ditetapkan oleh Pimpinan Satuan Pendidikan yang bersangkutan. B. Mekanisme Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Pada Satuan Pendidikan di Luar Kementerian Kelautan dan Perikanan 1. Pengumuman Bantuan Biaya Pendidikan a. Bantuan pendidikan bagi anak pelaku utama pada satuan pendidikan menengah dan satuan pendidikan tinggi di bidang kelautan dan perikanan diumumkan melalui website Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan, www.pusdik.kkp.go.id dan/atau memberitahukan kepada satuan pendidikan menengah dan satuan pendidikan tinggi melalui e-mail satuan pendidikan yang bersangkutan. b. Pengumuman bantuan biaya pendidikan bagi anak pelaku utama tersebut pada butir 1, memuat informasi mengenai: 1) maksud dan tujuan pemberian bantuan biaya pendidikan; 2) jumlah dan penggunaan bantuan biaya pendidikan; 3) persyaratan calon penerima bantuan biaya pendidikan; dan 4) pengajuan usulan calon penerima bantuan biaya pendidikan. 2. Pengajuan Usulan Bantuan Biaya Pendidikan a. Pimpinan pendidikan melakukan seleksi calon penerima bantuan biaya pendidikan dengan memperhatikan ketentuan mengenai persyaratan calon penerima bantuan biaya pendidikan; b. Pimpinan satuan pendidikan mengajukan surat usulan calon penerima bantuan biaya pendidikan dilengkapi dokumen pendukung, dengan menggunakan format sebagaimana tersebut pada Form 1 sampai dengan Form 5; c. Surat usulan calon penerima bantuan biaya pendidikan sebagaimana tersebut pada butir b, disampaikan kepada Kepala Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan, Badan Pengembangan SDM KP, melalui: 1) e-mail : [email protected]

2) melalui ...

-9-

2) melalui Kantor Pos/Jasa Pengiriman Surat, dengan alamat: Jalan Medan Merdeka Timur Nomor. 16, Gedung Mina Bahari III Lantai VIII, Jakarta Pusat, Kode Pos. 10110; 3. Seleksi Usulan Bantuan Biaya Pendidikan a. Satuan Pendidikan di Luar Kementerian Kelautan dan Perikanan 1) Tim Seleksi Penerima Bantuan Biaya Pendidikan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan, melakukan: a) verifikasi terhadap surat usulan dan dokumen kelengkapannya, yang disampaikan oleh masing-masing satuan pendidikan; b) menyeleksi calon penerima bantuan biaya pendidikan dengan mengutamakan calon penerima yang berada pada daerah yang ditetapkan sebagai Kawasan Minapolitan sebagaiman diatur dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor. 35/KEPMEN-KP/2013 tentang Penetapan Kawasan Minapolitan; c) apabila jumlah calon yang memenuhi persyaratan melebihi alokasi jumlah anggaran yang tersedia, jumlah calon penerima didasarkan pada azas pemerataan; 2) melakukan Uji petik pada satuan pendidikan untuk memastikan calon penerima yang dinilai memenuhi persyaratan adalah benarbenar sesuai dengan kondisi di lapangan; 3) berdasarkan hasil verifikasi dan uji petik di lapangan, Tim Seleksi Peneriman Bantuan Biaya Pendidikan menyusun daftar nama siswa/mahasiswa yang lulus seleksi, menyampaikannya kepada Kepala Pusat. b. Satuan Pendidikan Lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan Tim Seleksi Penerima Bantuan Biaya Pendidikan pada satuan pendidikan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satuan Pendidikan yang bersangkutan. 4. Penetapan Penerima Bantuan Biaya Pendidikan a. Satuan Pendidikan di Luar Kementerian Kelautan dan Perikanan 1) Kepala Pusat melakukan penelaahan terhadap hasil verifikasi, uji petik, dan daftar nama siswa/mahasiswa yang lulus seleksi yang disampaikan oleh Tim Seleksi Penerima Bantuan Biaya Pendidikan; 2) Kepala Pusat menyampaikan rancangan Keputusan Kepala Badan Pengembangan SDM KP tentang Penetapan Penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Anak Pelaku Utama Pada Satuan Pendidikan Menengah dan Satuan Pendidikan Tinggi Bidang Kelautan dan Perikanan;

3) Kepala ...

- 10 -

3) Kepala Badan menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengembangan SDM KP tentang Penetapan Penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Anak Pelaku Utama Pada Satuan Pendidikan Menengah dan Satuan Pendidikan Tinggi Bidang Kelautan dan Perikanan. b. Satuan Pendidikan Lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan Penerima Bantuan Biaya Pendidikan pada satuan pendidikan lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satuan Pendidikan yang bersangkutan 5. Pengiriman Bantuan Biaya Pendidikan a. Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan memuat Keputusan Kepala Badan Pengembangan SDM KP tentang Penetapan Penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Anak Pelaku Utama Pada Satuan Pendidikan Menengah dan Satuan Pendidikan Tinggi Bidang Kelautan dan Perikanan, dalam website : www.pusdik.kkp.go.id; b. Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan menyampaikan surat pemberitahuan penetapan siswa/mahasiswa penerima bantuan biaya pendidikan kepada masing-masing satuan pendidikan dilampiri dengan petikan Keputusan Kepala Badan Pengembangan SDM KP tentang Penetapan Penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Anak Pelaku Utama Pada Satuan Pendidikan Menengah dan Satuan Pendidikan Tinggi Bidang Kelautan dan Perikanan; c. Pimpinan satuan pendidikan yang bersangkutan menyampaikan daftar penerimaan bantuan biaya pendidikan yang ditanda-tangani oleh masing-masing siswa/mahasiswa penerima bantuan biaya pendidikan, dengan menggunakan format sebagaimana tersebut pada Form 6 dan Form 7; d. Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan mentransfer bantuan biaya pendidikan ke rekening satuan pendidikan yang bersangkutan;

BAB IV ...

- 11 -

BAB IV MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN A. Monitoring dan Evaluasi 1. Pimpinan satuan pendidikan penerima bantuan biaya pendidikan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penggunaan bantuan biaya pendidikan; 2. Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyaluran dan penggunaan dan bantuan biaya pendidikan; 3. Monitoring oleh Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan dilakukan agar bantuan biaya pendidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan; 4. Evaluasi oleh Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan pemberian bantuan biaya pendidikan meliputi: a. bantuan pendidikan telah disalurkan kepada masing-masing peserta didik yang memenuhi persyaratan dan mengutamakan peserta didik/satuan pendidikan yang berada di kawasan minapolitan; b. jumlah penerima bantuan biaya pendidikan sesuai dengan kuota yang telah ditetapkan; c. bantuan pendidikan telah digunakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. B. Pelaporan 1. Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan membuat laporan pelaksanaan pemberian bantuan biaya pendidikan bagi anak pelaku utama paling lambat akhir bulan November tahun berjalan; 2. Laporan pelaksanaan pemberian bantuan biaya pendidikan tersebut berisi mengenai penjelasan kuantitatif dan kualitatif, kelengkapan administratif, dan laporan pertanggung jawaban keuangan (kwitansi tanda terima dari masing-masing peserta didik/satuan pendidikan dan bukti transfer).

BAB V ...

- 12 -

BAB V PENUTUP Pedoman Bantuan Biaya Pendidikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor. PER.14/MEN/2012 tentang Bantuan Biaya Pendidikan bagi Peserta Didik yang Berasal dari Anak Pelaku Utama Kelautan dan Perikanan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Satuan Pendidikan Tinggi di Bidang Kelautan dan Perikanan. Diharapkan, dengan ditetapkannya Pedoman ini, maksud dan tujuan pemberian bantuan biaya pendidikan dapat tercapai.

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN, ttd SUSENO

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Organisasi dan Kepegawaian,

Praminto Adi

Form 1 KOP SURAT SATUAN PENDIDIKAN Nomor : ……………………….., ………. 20... Lampiran : 1 (satu) berkas Hal : Usulan Calon Penerima Bantuan Biaya Pendidikan Anak Pelaku Utama Tahun ……. Kepada Yth. Kepala Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan Badan Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan di Jakarta Berkenaan dengan pengumuman bantuan biaya pendidikan bagi anak pelaku utama tahun ……. melalui website : www.pusdik.kkp.go.id, bersama ini disampaikan, bahwa kami telah melakukan seleksi calon penerima bantuan biaya pendidikan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan. Berdasarkan hasil seleksi tersebut, bersama ini kami mengajukan usulan calon penerima bantuan biaya pendidikan sebanyak ……. (…..) siswa. Sebagai bahan pertimbangan, terlampir kami sampaikan: 1. Daftar nama siswa/mahasiswa calon penerima bantuan biaya pendidikan; 2. Surat Pernyataan dari pimpinan satuan pendidikan; 3. Foto copy Kartu Pelajar/Mahasiswa; 4. Surat Pernyataan dari orang tua/wali; 5. Surat Keterangan dari Kepala Desa/Lurah yang menyatakan bahwa orang tua/wali siswa/mahasiswa yang bersangkutan berprofesi sebagai Pelaku Utama dan kondisi ekonomi kurang mampu; 6. Foto copy kartu keluarga;. Demikian kami sampaikan, atas perhatian Bapak kami mengucapkan terima kasih.

Dekan/Ketua/Direktur/Kepala …………, Tanda tangan dan stempel \

(………………………………….)

Form 2

KOP SURAT SATUAN PENDIDIKAN

SURAT PERNYATAAN Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama

: ……………………………………………………………………

Jabatan

: Dekan/Ketua/Direktur/Kepala ……………………………….

Alamat

: ………………………………………………………………….. …………………………………………………………………..

Dengan ini menyatakan, bahwa nama siswa/mahasiswa yang kami usulkan sebagaimana tercantum dalam Daftar Nama Siswa/Mahasiswa Calon Penerima Bantuan Biaya Pendidikan Tahun ……, adalah benar : 1. sebagai siswa/mahasiswa yang saat ini sedang mengikuti pendidikan; 2. tidak menerima bantuan pendidikan/bea siswa dari Instansi, Yayasan atau lembaga lain pada tahu berjalan; 3. orang tua/wali siswa/mahasiswa yang bersangkutan berprofesi sebagai pelaku utama yang kondisi ekonominya kurang mampu; Demikian Surat Pernyataan ini dibuat sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

Dekan/Ketua/Direktur/Kepala …………, Tanda tangan dan stempel

(………………………………….)

Form 3 SURAT PERNYATAAN ORANG TUA/WALI Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama

: ……………………………………………………………………1)

Alamat

: …………………………………………………………………..

2)

………………………………………………………………….. Dengan ini menyatakan, bahwa saya : 1. Orang tua/wali dari …………………………….3), yang saat ini sedang mengikuti pendidikan pada : ……………………………………4), kelas/semester…………5); 2. Bekerja sebagai …………………………………….6) 3. Penghasilan saya setiap .7) ………………………………

bulan

rata-rata

sebesar

Rp

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. …………………, ……………. 20... Orang tua/Wali, Tanda tangan dan Materai 6000

(………………………………….)

Cara Pengisian Form 3:

1)

di tulis nama orang tua/wali

2)

di tulis alamat lengkap

3)

di tulis nama anak (siswa/mahasiswa) yang menjadi tanggungannya

4)

di tulis nama sekolah/perguruan tinggi

5)

di tulis kelas/semester

6)

di tulis nama pekerjaan orang tua/wali : a. nelayan, b. pembudidaya ikan, c.

pengolah ikan,

d. pedagang ikan,

7)

e.

petani;

f.

lainnya

di tulis jumlah penghasilan rata-rata setiap bulan

Form 4 KOP SURAT KELURAHAN/KANTOR DESA SURAT KETERANGAN Nomor : ………………………………… Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama

: ……………………………………………………………………

Jabatan

: Lurah/Kepala Desa …………………………………………..,

Alamat

: ………………………………………………………………….. …………………………………………………………………..

menerangkan bahwa Nama

: ……………………………………………………………………1)

Tempat lahir

tanggal : …………………………………………………………………..

Pekerjaan

: ……………………………………………………………………2)

Alamat

: ………………………………………………………………….. …………………………………………………………………..

adalah warga kami, yang merupakan orang tua/wali dari 3) ………………………… , yang saat ini sedang mengikuti pendidikan di …………………………………..4), dan kondisi ekonominya kurang mampu., Demikian Surat Keterangan ini dibuat sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

…………………, ……………. 20... Lurah/Kepala Desa…………………., Tanda tangan dan stempel

(………………………………….)

Cara Pengisian Form 4:

1)

di tulis nama orang tua/wali

2)

di tulis nama pekerjaan orang tua/wali : a. nelayan, b. pembudidaya ikan, c.

pengolah ikan,

d. pedagang ikan, e.

petani;

f.

lainnya

3)

di tulis nama anak yang menjadi tanggungannya

4)

di tulis nama sekolah/perguruan tinggi

Form 5 KOP SURAT SATUAN PENDIDIKAN Nomor : ……………………….., ………. 20... Lampiran : 1 (satu) berkas Hal : Penyampaian kwitansi/tanda bukti Penerimaan uang bantuan biaya pendidikan

Kepada Yth. Kepala Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan Badan Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan di Jakarta

Menindak lanjuti surat Kepala Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan Nomor. …………………hal penetapan siswa/mahasiswa penerima bantuan biaya pendidikan, bersama ini kami sampaikan kwitansi/tanda bukti penerimaan uang bantuan biaya pendidikan, sebagai bahan untuk memproses pencairan anggaran dari KPPN Jakarta VI atas beban anggaran Kantor/Satuan Kerja Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan Tahun …….. Untuk keperluan transfer uang bantuan biaya pendidikan, kami mohon pengiriman uang dimaksud dapat dikirimkan ke rekening dinas satuan pendidikan ……………………., atas nama ………………………. Pada Bank ……………, rekening nomor. …………………………………….. Demikian kami sampaikan, atas perhatian Bapak kami mengucapkan terima kasih.

Dekan/Ketua/Direktur/Kepala …………, Tanda tangan dan stempel \

(………………………………….)

Form 6

DAFTAR PENERIMAAN UANG BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN No

Nama Siswa/Mahasiswa

Prog.Studi/ Jurusan

Kelas/ Semester

Jumlah Yang Diterima

Tanda Tangan

………………….,……………….20... Mengetahui, Dekan/Ketua/Direktur/Kepala…..,

Yang membayarkan, Bendahara Pengeluaran,

(……………………………………..)

(………………………………..)

Form 7 KOP SATUAN PENDIDIKAN

KWITANSI/ TANDA BUKTI PENERIMAAN UANG Sudah terima dari Uang sebanyak Untuk keperluan

: Kuasa Pengguna Anggaran Kantor/Satuan Kerja Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan : …………………………………………………………………… : Bantuan biaya pendidikan bagi anak pelaku utama berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengembangan SDM KP Nomor. KEP…/BPSDMKP/2014 tentang Penetapan Penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Anak Pelaku Utama Pada Satuan Pendidikan Menengah dan Satuan Pendidikan Tinggi Kelautan dan Perikanan, atas nama ……………… dkk sesuai dengan daftar penerimaan uang terlampir.

……………………….,………………20.. Mengetahui, Dekan/Ketua/Direktur/Kepala ……………..,

(…………………………………..)

Yang menerima Bendahara Pengeluaran,

(………………………………..)