OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR ….../POJK.04/2014 TENTANG PERIZINAN PERUSAHAAN EFEK YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA SEBAGAI PENJAMIN EMISI EFEK DAN PERANTARA PEDAGANG EFEK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN, Menimbang :
a. bahwa seiring dengan perkembangan Pasar Modal Indonesia, kualitas Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek perlu secara terus menerus ditingkatkan; b. bahwa peningkatan kualitas Perusahaan Efek sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek dapat ditingkatkan antara lain melalui peningkatan tata kelola yang baik, peningkatan kualitas kepemilikan, pengendalian dan kepengurusan Perusahaan Efek; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu untuk menyempurnakan ketentuan tentang Perizinan Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek;
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253); 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaga Negara Nomor 3617) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 27, Tambahan Lembaga Negara Nomor 4372);
-2MEMUTUSKAN Menetapkan
: PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PERIZINAN PERUSAHAAN EFEK YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA SEBAGAI PENJAMIN EMISI EFEK DAN PERANTARA PEDAGANG EFEK BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: 1. Mengadministrasikan Rekening Efek Nasabah adalah kegiatan menerima pembukaan rekening Efek nasabah, melakukan mutasi rekening Efek nasabah dan/atau menyimpan rekening Efek nasabah. 2. Pemegang Saham Pengendali adalah Pihak yang memiliki : a. saham kepemilikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh perseratus) dari saham yang mempunyai hak suara yang telah dikeluarkan oleh Perusahaan Efek dan mempunyai hak suara; atau b. saham kepemilikan kurang dari 20% (dua puluh perseratus) dari saham yang mempunyai hak suara yang telah dikeluarkan oleh Perusahaan Efek dan mempunyai hak suara namun dapat dibuktikan telah melakukan pengendalian Perusahaan Efek baik secara langsung maupun tidak langsung. 3. Pemodal Dalam Negeri adalah orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia. 4. Pemodal Asing adalah orang perseorangan warga negara asing atau badan hukum asing. 5. Penjamin Emisi Efek adalah Pihak yang membuat kontrak dengan Emiten untuk melakukan Penawaran Umum bagi kepentingan Emiten dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa Efek yang tidak terjual. 6. Perantara Pedagang Efek adalah Pihak yang melakukan kegiatan usaha jual beli Efek untuk kepentingan sendiri atau Pihak lain. 7. Perusahaan Efek adalah Pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi. 8. Surat Lulus adalah persetujuan Otoritas Jasa Keuangan bagi pemegang saham atau Pemegang Saham Pengendali atau anggota Direksi atau anggota Komisaris yang memenuhi persyaratan sebagai hasil penilaian kemampuan dan kepatutan.
BAB II PERIZINAN Bagian Kesatu Izin Usaha Pasal 2 Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek adalah Perseroan Terbatas yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan.
-3Pasal 3 (1) Izin usaha sebagai Penjamin Emisi Efek berlaku juga sebagai izin usaha Perantara Pedagang Efek. (2) Izin usaha sebagai Perantara Pedagang Efek tidak dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek.
(3) Perusahaan Efek yang memiliki izin usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dapat menjalankan : a. kegiatan utama sebagai : 1) penjaminan emisi Efek; 2) kegiatan lain yang berkaitan dengan aksi korporasi, yaitu pemberian nasihat dalam rangka penerbitan Efek; penggabungan; peleburan; pengambilalihan; dan/atau restrukturisasi; serta b. kegiatan lain yang ditetapkan dan/atau disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan. (4) Perusahaan Efek yang memiliki izin usaha sebagai Perantara Pedagang Efek dapat menjalankan: a. kegiatan utama sebagai: 1) jual beli Efek untuk kepentingan sendiri; atau 2) jual beli Efek untuk kepentingan Pihak lain; serta b. kegiatan lain yang ditetapkan dan/atau disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan. Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan Terbatas yang akan mengajukan izin usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek wajib menetapkan kegiatan usaha perusahaan sebagai Perusahaan Efek sesuai izin usaha yang dimohonkan dan tidak melakukan jenis usaha lain. Pasal 5 (1) Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara mencantumkan secara jelas kata “Sekuritas” penulisan namanya.
Pedagang Efek wajib atau “Securities” pada
(2) Dalam hal Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek menggunakan logo sebagai identitas tambahan dalam melaksanakan hubungan hukum, Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek wajib mencantumkan nama perusahaan yang merupakan bagian dari logo dimaksud sebagai identitas utama.
Bagian Kedua Modal Pasal 6 (1) Perusahaan Efek yang menjalankan kegiatan sebagai Penjamin Emisi Efek wajib memiliki modal disetor paling sedikit sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
-4(2) Perusahaan Efek yang menjalankan kegiatan sebagai Perantara Pedagang Efek yang Mengadministrasikan Rekening Efek Nasabah wajib memiliki modal disetor paling sedikit sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah). (3) Perusahaan Efek yang menjalankan kegiatan sebagai Perantara Pedagang Efek yang tidak Mengadministrasikan Rekening Efek Nasabah wajib memiliki modal disetor paling sedikit sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). (4) Perusahaan Efek yang menjalankan kegiatan sebagai Penjamin Emisi Efek dan Manajer Investasi wajib memiliki modal disetor paling sedikit sebesar Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah). (5) Perusahaan Efek yang menjalankan kegiatan sebagai Perantara Pedagang Efek yang Mengadministrasikan Rekening Efek Nasabah dan Manajer Investasi wajib memiliki modal disetor paling sedikit sebesar Rp55.000.000.000,00 (lima puluh lima miliar rupiah).
Bagian Ketiga Tata Cara Perizinan Pasal 7 Permohonan izin usaha Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam rangkap 2 (dua) dengan menggunakan formulir sesuai lampiran 1 Peraturan ini, disertai dokumen dengan : a. identitas Perseroan Terbatas, yang meliputi antara lain nama, alamat, dan logo perseroan; b. fotokopi akta pendirian Perseroan Terbatas yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang, berikut perubahan anggaran dasar terakhir yang telah memperoleh persetujuan dari instansi yang berwenang atau telah diterbitkan surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari instansi yang berwenang; c. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak Perseroan Terbatas; d. surat kuasa pegawai penghubung dalam pemrosesan perizinan; e. daftar nama dan data anggota direksi, komisaris, dan pegawai yang memiliki izin Wakil Perusahaan Efek, meliputi: 1) daftar riwayat hidup yang ditandatangani oleh yang bersangkutan yang antara lain mencantumkan riwayat singkat pekerjaan yang meliputi nama jabatan, alasan keluar atau mengundurkan diri, serta uraian singkat atas tugas dan tanggung jawab jabatan; 2) fotokopi ijazah pendidikan formal terakhir dan/atau fotokopi sertifikat keahlian di bidang Pasar Modal yang telah dilegalisasi; 3) fotokopi izin orang perseorangan sebagai Wakil Perusahaan Efek; 4) fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau paspor yang masih berlaku; dan 5) pas foto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar; f. daftar nama dan data pemegang saham, meliputi: 1) orang perseorangan meliputi : a) daftar riwayat hidup yang ditandatangani oleh yang bersangkutan; b) fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Paspor yang masih berlaku; c) pas foto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar; d) bukti kemampuan keuangan;
-5e) surat pernyataan bahwa setoran modal tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari pihak lain serta tidak berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang (money laundering) dan pembiayaan terorisme (terrorism financing) dengan menggunakan formulir sesuai lampiran 11 Peraturan ini; f) komitmen tertulis untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mendukung pengembangan operasional Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek yang sehat dan Pasar Modal Indonesia dengan menggunakan formulir sesuai lampiran 3 Peraturan ini; 2) badan hukum, meliputi : a) fotokopi akta pendirian Perseroan Terbatas yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang, berikut perubahan anggaran dasar terakhir yang telah memperoleh persetujuan dari instansi yang berwenang atau telah diterbitkan surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari instansi yang berwenang; b) fotokopi akta pendirian badan hukum asing yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang dan peraturan pemerintah atau daerah negara asal jika badan hukum yang bersangkutan adalah badan hukum asing berupa badan hukum milik negara atau pemerintah daerah; c) fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak bagi badan hukum Indonesia; d) keterangan mengenai Pihak yang mengendalikan badan hukum baik langsung maupun tidak langsung yang meliputi antara lain nama dan bentuk pengendalian; e) laporan keuangan tahun terakhir yang telah diaudit; f) daftar nama dan data anggota direksi, komisaris, dan atau pengurus meliputi: (1) daftar riwayat hidup yang telah ditandatangani; (2) fotokopi Kartu Tanda Penduduk/paspor yang masih berlaku; dan (3) pas photo berwarna terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar; g) daftar nama dan data pemegang saham: (1) orang perseorangan meliputi : (a) daftar riwayat hidup yang telah ditandatangani; (b) fotokopi Kartu Tanda Penduduk/paspor yang masih berlaku; dan (c) pas photo terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar; (2) badan hukum meliputi : (a) anggaran dasar terakhir; (b) laporan keuangan tahun terakhir yang telah diaudit; h) surat pernyataan bahwa setoran modal tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari pihak lain serta tidak berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang (money laundering) dan pendanaan terorisme (terrorism financing) dengan menggunakan formulir sesuai lampiran 11 Peraturan ini;
-6i)
komitmen tertulis untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mendukung pengembangan operasional Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek yang sehat dan Pasar Modal Indonesia dengan menggunakan formulir sesuai lampiran 3 Peraturan ini; j) jika badan hukum yang bersangkutan adalah badan hukum asing, maka wajib pula dilampiri rekomendasi dari otoritas pengawasan yang berwenang dari negara asal yang paling kurang memuat : (1) mengenai reputasi baik; (2) tidak pernah melakukan tindakan tercela di bidang keuangan; dan (3) Otoritas pengawasan yang berwenang dari negara asal akan mendukung kebijakan otoritas pengawas di tempat kedudukan Perusahaan Efek; g. keterangan mengenai Pemegang Saham Pengendali Perseroan Terbatas baik langsung maupun tidak langsung yang meliputi antara lain nama dan bentuk pengendalian; h. keterangan mengenai Pemegang Saham hingga Ultimate Beneficial Owner serta keterangan sister company dan anak perusahaan (konglomerasi); i.
daftar nama pegawai setingkat di bawah direksi yang tidak memiliki izin Wakil Perusahaan Efek dan posisinya dalam struktur organisasi perseroan;
j.
fotokopi Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) dan Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) dari instansi yang berwenang sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
k. laporan keuangan terakhir yang diperiksa Akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dimana jangka waktu antara tanggal laporan keuangan terakhir yang diperiksa Akuntan tersebut dengan tanggal pemberian izin usaha Perusahaan Efek tidak lebih dari 90 (sembilan puluh) hari; l.
fotokopi perjanjian usaha patungan bagi Perusahaan Efek patungan;
m. rekening koran; n. bukti penyetoran modal; o. Modal Kerja Bersih Disesuaikan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Modal Kerja Bersih Disesuaikan; p. surat pernyataan dari Pemegang Saham Pengendali Perusahaan Efek baik langsung maupun tidak langsung yang menyatakan bahwa yang bersangkutan: 1) tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan; dan 2) memiliki akhlak dan moral yang baik; 3) memiliki komitmen yang tinggi untuk mematuhi peraturan perundangundangan yang berlaku; dan 4) memiliki komitmen yang tinggi untuk mendukung pengembangan operasional Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek yang sehat dan Pasar Modal Indonesia; dengan menggunakan formulir sesuai lampiran 3 Peraturan ini;
-7q. surat pernyataan anggota direksi dan komisaris Perusahaan Efek yang menyatakan terpenuhinya persyaratan sebagai berikut: 1) cakap melakukan perbuatan hukum; 2) tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi direktur atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit; 3) tidak pernah melakukan perbuatan tercela atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan; 4) memiliki akhlak dan moral yang baik; 5) memiliki komitmen yang tinggi untuk mematuhi peraturan perundangundangan yang berlaku; dan 6) memiliki komitmen yang tinggi untuk mendukung pengembangan operasional Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek yang sehat dan Pasar Modal Indonesia dengan menggunakan formulir sesuai lampiran 4 Peraturan ini; r. surat pernyataan direksi yang menyatakan bahwa Perusahaan Efek bertanggung jawab penuh secara finansial atas segala tindakan yang dilakukan atas nama perusahaan, oleh direktur, Wakil Perusahaan Efek, pegawai, dan Pihak lain yang bekerja untuk perusahaan tersebut dengan menggunakan formulir sesuai lampiran 5 Peraturan ini; s. surat pernyataan : 1) anggota direksi yang menyatakan bahwa yang bersangkutan akan mengundurkan diri setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan dan diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Efek untuk menjadi direktur Perusahaan Efek (dalam hal pemohon sedang berkerja di Perusahaan lain) dan tidak merangkap jabatan pada perusahaan lain kecuali sebagai komisaris Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian; dan 2) komisaris yang menyatakan bahwa yang bersangkutan akan mengundurkan diri setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan dan diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Efek untuk menjadi komisaris Perusahaan Efek (dalam hal pemohon sedang menjadi komisaris pada Perusahaan Efek lain) dan tidak merangkap jabatan sebagai komisaris pada Perusahaan Efek lain; dengan menggunakan formulir sesuai lampiran 6 Peraturan ini; t. surat pernyataan anggota direksi dan komisaris yang menyatakan bahwa yang bersangkutan mempunyai atau tidak mempunyai hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota direksi atau komisaris dalam Perusahaan Efek yang bersangkutan dengan menggunakan formulir sesuai lampiran 7 Peraturan ini; u. surat pernyataan anggota direksi dan komisaris yang menyatakan bahwa yang bersangkutan mempunyai atau tidak mempunyai hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota direksi atau komisaris pada Perusahaan Efek lainnya atau Emiten yang tercatat di Bursa Efek dengan menggunakan formulir sesuai lampiran 8 Peraturan ini; v. surat rekomendasi dari otoritas pasar modal atau keuangan yang berwenang jika anggota direksi dan/atau komisaris pernah bekerja di Perusahaan Efek dan/atau lembaga keuangan lain di luar negeri; w. surat pernyataan pegawai yang mempunyai izin orang perseorangan sebagai Wakil Perusahaan Efek yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak bekerja rangkap pada Perusahaan Efek lain dengan menggunakan formulir sesuai lampiran 9 Peraturan ini;
-8x. surat pernyataan tidak melakukan kegiatan usaha Perantara Pedagang Efek dalam hal Perusahaan Efek yang memiliki izin usaha sebagai Penjamin Emisi Efek hanya melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dengan menggunakan formulir sesuai lampiran 10 Peraturan ini; y. surat pernyataan dari pemegang saham atau Pemegang Saham Pengendali bahwa sumber dana dalam rangka kepemilikan Perusahaan Efek tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari pihak lain serta tidak berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang (money laundering) dan pembiayaan terorisme (terrorism financing) dengan menggunakan formulir sesuai lampiran 11 Peraturan ini; z. surat keterangan domisili dari pengelola gedung atau instansi berwenang, perjanjian jika tempat usaha bukan milik sendiri, tata letak ruangan kantor, dan foto ruangan Perusahaan Efek yang disertai peruntukan ruangan; aa. struktur organisasi dengan mencantumkan nama-nama pegawai pada tiap posisi jabatan dan uraian tugasnya termasuk keberadaan unit kerja, anggota direksi, atau pejabat setingkat di bawah direksi yang menjalankan fungsi kepatuhan dan fungsi lain yang dipersyaratkan oleh peraturan yang berlaku sesuai izin usaha yang dimohonkan; bb. gambaran tentang rencana operasi dan misi perusahaan dan proyeksi keuangan sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun ke depan; cc. jawaban atas pertanyaan-pertanyaan pada lampiran 12 (Daftar Pertanyaan) dan lampiran 13 (Daftar A, B, dan C) Peraturan ini; dd. daftar kantor cabang dan perubahannya sesuai dengan lampiran Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Kegiatan Perusahaan Efek Di Berbagai Lokasi; ee. prosedur dan standar operasi sesuai izin usaha yang dimohonkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang sekurangkurangnya memuat: 1) judul prosedur dan standar operasi; 2) penanggungjawab prosedur dan standar operasi; 3) pihak yang melaksanakan setiap prosedur dan standar operasi yang meliputi pihak yang melaksanakan (maker), pemeriksa (checker), pemberi persetujuan (approver); 4) diagram alur (flowchart) dan penjelasan dari setiap tahapan prosedur yang dilaksanakan (manual); 5) batasan waktu pelaksanaan (Service Level Agreement) dalam setiap prosedur; 6) dokumen yang digunakan; dan 7) hasil dari prosedur yang dilaksanakan (Output); dan ff. bukti pembayaran biaya perizinan Perusahaan Efek. Pasal 8 Bagi Perusahaan Efek yang telah memiliki salah satu izin usaha Perusahaan Efek dan bermaksud mengajukan permohonan untuk memperoleh izin usaha Perusahaan Efek di bidang lainnya, maka jangka waktu antara tanggal laporan keuangan terakhir yang diperiksa Akuntan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf k dengan tanggal pemberian izin usaha Perusahaan Efek tidak lebih dari 180 (seratus delapan puluh) hari.
-9Pasal 9 (1) Dalam rangka memproses permohonan izin usaha Perusahaan Efek sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek, Otoritas Jasa Keuangan melakukan : a. penelitian atas kelengkapan dokumen; b. wawancara (jika diperlukan); c. permintaan presentasi mengenai rencana kegiatan usaha perusahaan; d. pemeriksaan di kantor pemohon; e. penilaian kemampuan dan kepatutan atas calon pemegang saham, pemegang saham pengendali, anggota Direksi dan anggota Komisaris; dan/atau f.
meminta tambahan dokumen.
(2) Dalam hal permohonan yang diajukan tidak memenuhi persyaratan, Otoritas Jasa Keuangan memberikan surat pemberitahuan kepada pemohon yang menyatakan bahwa permohonannya tidak lengkap atau ditolak. (3) Pemohon yang tidak melengkapi kekurangan dokumen yang dipersyaratkan dalam waktu 45 (empat puluh lima) hari setelah tanggal surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud ayat 2 dianggap telah membatalkan permohonan izin usaha Perusahaan Efek yang sudah diajukan. (4) Dalam hal permohonan yang diajukan telah memenuhi syarat, Otoritas Jasa Keuangan memberikan surat izin usaha Perusahaan Efek yang diajukan kepada pemohon sesuai formulir 14 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini. Bagian Keempat Kegiatan Lain Pasal 10 Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek yang melaksanakan kegiatan lain sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat 3 huruf b dan ayat 4 huruf b wajib memenuhi persyaratan bahwa : a. kegiatan lain yang lazim sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan b. kegiatan lain didasarkan pada manajemen risiko yang memadai untuk memitigasi risiko yang ditimbulkan. Pasal 11 (1) Permohonan persetujuan kegiatan lain diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam rangkap 2 (dua) dengan menggunakan formulir sesuai lampiran 2 Peraturan ini, disertai dengan : a. penjelasan rencana pelaksanaan kegiatan lain meliputi : 1) jenis, deskripsi dan aktivitas kegiatan lain; 2) waktu pelaksanaan kegiatan lain; 3) tujuan pelaksanaan kegiatan lain, termasuk target pasar dan target pendapatan dalam 1 (satu) tahun pertama; 4) keterkaitan kegiatan lain dengan strategi bisnis Perusahaan Efek; 5) manfaat, biaya dan risiko bagi Perusahaan Efek atas kegiatan lain; 6) manfaat dan risiko bagi nasabah; dan 7) mitigasi risiko atas pelaksanaan kegiatan lain. b. prosedur dan standar operasi, organisasi dan kewenangan untuk melaksanakan kegiatan lain;
- 10 c. identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian terhadap risiko yang melekat pada kegiatan lain; d. hasil analisis aspek hukum dan aspek kepatuhan atas kegiatan lain; e. dokumen atau konsep dokumen dalam rangka transparansi kepada nasabah yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan lain yang meliputi antara lain perjanjian antara Perusahaan Efek dengan nasabah atau pihak lain, brosur, leaflet, prospektus, dan/atau formulir aplikasi; f. sistem informasi akuntansi termasuk penjelasan singkat mengenai keterkaitan sistem informasi akuntansi tersebut dengan sistem informasi akuntansi Perusahaan Efek secara menyeluruh, dan/atau sistem pencatatan administrasi; g. dokumen yang menyatakan bahwa Perusahaan Efek telah memperoleh persetujuan atau izin dari otoritas yang berwenang, apabila aktivitas Perusahaan Efek dimaksud memerlukan persetujuan dari otoritas tersebut; dan h. kesiapan dan hasil uji coba Perusahaan Efek (apabila ada) atas kegiatan lain. (2) Dalam hal permohonan yang diajukan tidak memenuhi persyaratan, Otoritas Jasa Keuangan dapat memberikan surat pemberitahuan kepada pemohon yang menyatakan bahwa permohonannya tidak lengkap atau ditolak. (3) Perusahaan Efek yang tidak melengkapi kekurangan dokumen yang dipersyaratkan dalam waktu 45 (empat puluh lima) hari setelah tanggal surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud ayat (2) dianggap telah membatalkan permohonan izin usaha Perusahaan Efek yang sudah diajukan. (4) Dalam hal permohonan yang diajukan telah memenuhi syarat, Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan kegiatan lain kepada Perusahaan Efek pemohon. (5) Perusahaan Efek harus melaksanakan kegiatan lain paling lama 6 (enam) bulan sejak persetujuan sebagaimana dimaksud ayat (4) diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Apabila Perusahaan Efek tidak melaksanakan aktivitas baru dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak persetujuan diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan maka persetujuan Otoritas Jasa Keuangan menjadi tidak berlaku. (6) Perusahaan Efek wajib menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan kegiatan lain yang dihitung sejak tanggal kegiatan lain tersebut sudah dapat dimanfaatkan oleh nasabah, paling lambat 7 (tujuh) hari setelah kegiatan lain dilaksanakan, yang meliputi : a. jenis dan nama kegiatan lain; b. tanggal pelaksanaan kegiatan lain; dan c. kesesuaian kegiatan lain yang dilaksanakan dengan kegiatan lain yang telah disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan. Pasal 12 Perusahaan Efek yang belum memperoleh persetujuan kegiatan lain dari Otoritas Jasa Keuangan, dilarang melakukan kegiatan lain sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat 3 huruf b dan ayat 4 huruf b.
- 11 BAB III KEPEMILIKAN DAN PENGENDALIAN Pasal 13 (1) Perusahaan Efek patungan dapat berbentuk : a. Perusahaan Efek nasional, yang seluruh sahamnya dimiliki oleh orang perseorangan warga negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia; b. Perusahaan Efek patungan, yang sahamnya dimiliki oleh orang perseorangan warga negara Indonesia, badan hukum Indonesia dan atau badan hukum asing yang bergerak di bidang keuangan. (2) Dalam hal Perusahaan Efek nasional atau patungan melakukan Penawaran Umum, maka saham Perusahaan Efek tersebut dapat dimiliki seluruhnya oleh Pemodal Dalam Negeri atau Pemodal Asing. (3) Pemodal Asing sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat pula Pemodal Asing yang tidak bergerak di bidang keuangan. Pasal 14 (1) Saham Perusahaan Efek patungan dapat dimiliki oleh badan hukum asing yang bergerak di bidang keuangan selain sekuritas paling banyak 85% (delapan puluh lima perseratus) dari modal disetor. (2) Saham Perusahaan Efek patungan dapat dimiliki oleh badan hukum asing yang bergerak di bidang sekuritas yang telah memperoleh izin atau di bawah pengawasan regulator Pasar Modal di negara asalnya paling banyak 99% (sembilan puluh sembilan perseratus) dari modal disetor. Pasal 15 (1) Kepemilikan Perusahaan Efek oleh badan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 paling tinggi sebesar : a. ekuitas badan hukum yang berbentuk Perusahaan Terbatas; b. setara ekuitas badan hukum yang berbentuk koperasi atau badan hukum lainnya. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipenuhi pada saat badan hukum yang bersangkutan melakukan penyetoran modal untuk pendirian Perusahaan Efek atau pada saat badan hukum yang bersangkutan melakukan perubahan modal disetor Perusahaan Efek. Pasal 16 Sumber dana yang digunakan dalam rangka kepemilikan Perusahaan Efek dilarang berasal : a. dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari pihak lain; dan/atau b. dari dan untuk tujuan pencucian uang (money laundering) dan pendanaan terorisme (terrorism financing). Pasal 17 Kepemilikan saham Perusahaan Efek oleh Pemegang Saham Pengendali dan/atau pemegang saham dilarang diagunkan atau dijaminkan kepada pihak lain, selain kepada Lembaga Kliring dan Penjaminan.
- 12 Pasal 18 Perusahaan Efek yang menjadi pemegang saham Bursa Efek dan afiliasinya dilarang mempunyai hubungan dengan Perusahaan Efek lain yang juga menjadi pemegang saham Bursa Efek yang sama melalui: a. kepemilikan, baik langsung maupun tidak langsung, sekurang-kurangnya 20% (dua puluh perseratus) dari saham yang mempunyai hak suara; b. perangkapan jabatan sebagai anggota direksi atau komisaris; atau c. pengendalian di bidang pengelolaan dan atau kebijakan perusahaan, baik langsung maupun tidak langsung. Pasal 19 Pengendalian atas Perusahaan Efek tetap dianggap ada apabila dapat dibuktikan adanya salah satu kondisi berikut : a. mempunyai hak suara yang lebih dari 20% berdasarkan suatu perjanjian dengan pemegang saham lainnya; b. mempunyai hak untuk mengatur dan menentukan kebijakan finansial dan operasional Perusahaan Efek berdasarkan anggaran dasar atau perjanjian; c. mampu menunjuk atau memberhentikan mayoritas pengurus Perusahaan Efek; atau d. mampu menguasai suara mayoritas dalam rapat pengurus. Pasal 20 (1) Permohonan perubahan modal disetor pemegang saham atau Pemegang Saham Pengendali Perusahaan Efek wajib terlebih dahulu disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui Perusahaan Efek untuk memperoleh persetujuan dalam rangka memenuhi ketentuan tentang Kepemilikan dan Pengendalian sesuai dalam Peraturan ini. (2) Penyampaian permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib disertai dokumen antara lain : a. bukti-bukti pendukung yang menunjukkan kemampuan keuangan pemegang saham yang melakukan penambahan setoran modal; b. bukti setoran modal; c. rekening koran perusahaan yang menunjukan penambahan setoran modal; d. perubahan Anggaran Dasar terkait perubahan modal disetor; e. bukti pelaporan kepada Pihak yang berwenang. Pasal 21 (1) Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pasal 20 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan melakukan penilaian kemampuan dan kepatutan, yang meliputi: a. penelitian administratif; dan b. wawancara. (2) Dalam hal permohonan yang diajukan tidak memenuhi persyaratan, Otoritas Jasa Keuangan dapat memberikan surat pemberitahuan kepada pemohon yang menyatakan bahwa permohonannya tidak lengkap atau ditolak.
- 13 (3) Pemohon yang tidak melengkapi kekurangan dokumen yang dipersyaratkan dalam waktu 45 (empat puluh lima) hari setelah tanggal surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud ayat 2 dianggap telah membatalkan permohonan sebagaimana dimaksud pasal 20 ayat (1). (4) Dalam hal permohonan yang diajukan telah memenuhi syarat, Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan perubahan modal disetor kepada Perusahaan Efek pemohon. Pasal 22 Pemegang saham atau Pemegang Saham Pengendali yang merupakan badan hukum yang berkedudukan di luar negeri yang bergerak di keuangan wajib memperoleh rekomendasi dari otoritas pengawasan yang berwenang dari negara asal, bagi badan hukum lembaga keuangan yang paling kurang memuat : a. mengenai reputasi baik; b. tidak pernah melakukan tindakan tercela di bidang keuangan; dan c. Otoritas pengawasan yang berwenang dari negara asal akan mendukung kebijakan otoritas pengawas di tempat kedudukan Perusahaan Efek. Pasal 23 (1) Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan sebagai Penjamin Emisi Efek atau Perantara Pedagang Efek dilarang mengeluarkan saham untuk dimiliki sendiri. (2) Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan sebagai Penjamin Emisi Efek (underwriter) wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut : a. Emiten, yang dijamin dalam rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, bukan merupakan Perusahaan Efek dan tidak memiliki hubungan kepemilikan baik secara langsung maupun tidak langsung atas saham Perusahaan Efek tersebut; b. Emiten, yang dijamin dalam rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, merupakan Perusahaan Efek dengan mengikuti ketentuan yang mengatur bahwa Perusahaan Efek yang menjadi pemegang saham Bursa Efek dilarang mempunyai hubungan dengan Perusahaan Efek lain yang juga menjadi pemegang saham Bursa Efek yang sama melalui kepemilikan, baik langsung maupun tidak langsung, sekurang-kurangnya 20% (dua puluh perseratus) dari saham yang mempunyai hak suara. c. Emiten, yang dijamin dalam rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, merupakan Perusahaan Efek itu sendiri dengan metode penjaminan terbaik (best effort). d. Emiten, yang dijamin dalam rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, merupakan Perseroan lain yang memiliki saham Perusahaan Efek tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung, mengakibatkan atau akan mengakibatkan kepemilikan silang (cross holding). (3) Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan Penjamin Emisi Efek atau Perantara Pedagang Efek dapat bertindak sebagai pembeli siaga (standby buyer) wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut : a. Emiten, yang dijamin dalam rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, bukan merupakan Perusahaan Efek dan tidak memiliki hubungan kepemilikan baik secara langsung maupun tidak langsung atas saham Perusahaan Efek tersebut;
- 14 b. Emiten, yang dijamin dalam rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, merupakan Perusahaan Efek dengan mengikuti ketentuan yang mengatur bahwa Perusahaan Efek yang menjadi pemegang saham Bursa Efek dilarang mempunyai hubungan dengan Perusahaan Efek lain yang juga menjadi pemegang saham Bursa Efek yang sama melalui kepemilikan, baik langsung maupun tidak langsung, sekurang-kurangnya 20% (dua puluh perseratus) dari saham yang mempunyai hak suara. c. Emiten, yang dijamin dalam rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, merupakan Perusahaan Efek itu sendiri dengan metode penjaminan terbaik (best effort). d. Emiten, yang dijamin dalam rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, merupakan Perseroan lain yang memiliki saham Perusahaan Efek tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung, mengakibatkan atau akan mengakibatkan kepemilikan silang (cross holding). (4) Kepemilikan silang bagi Perantara Pedagang Efek tidak dilarang sebagai akibat dari pelaksanaan kegiatan sebagai agen stabilisasi. (5) Kepemilikan saham yang mengakibatkan pemilikan saham oleh Penjamin Emisi Efek atau Perantara Pedagang Efek sendiri atau pemilikan saham secara kepemilikan silang tidak dilarang jika pemilikan saham tersebut diperoleh berdasarkan: a. Peralihan karena hukum yang meliputi peralihan hak yang timbul dari kewarisan atau sebagai akibat penggabungan, peleburan atau pemisahan; b. Hibah; atau c. Hibah wasiat. (6) Saham yang diperoleh berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 4, wajib dialihkan kepada nasabah yang memesan lebih setelah porsi penjatahan nasabah tersebut terpenuhi atau pada hari yang sama dengan berakhirnya masa stabilisasi harga. (7) Saham yang diperoleh berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 5, dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah tanggal perolehan wajib dialihkan kepada pihak lain yang tidak dilarang memiliki saham dalam Perusahaan Efek. (8) Saham yang diperoleh berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf d dan ayat (3) huruf d, dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah tanggal perolehan wajib dialihkan kepada pihak lain. (9) Saham yang dikuasai Penjamin Emisi Efek atau Perantara Pedagang Efek akibat peralihan karena hukum, hibah atau hibah wasiat, tidak dapat digunakan untuk mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham dan tidak diperhitungkan dalam menentukan jumlah kuorum yang harus dicapai sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. (10) Saham yang dikuasai Penjamin Emisi Efek atau Perantara Pedagang Efek akibat kepemilikan silang, tidak dapat digunakan untuk mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham dan tidak diperhitungkan dalam menentukan jumlah kuorum yang harus dicapai sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan lain yang memiliki saham Perusahaan Efek tersebut. (11) Saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 10 dan ayat 11 tidak berhak mendapat pembagian dividen. (12) Mekanisme pelaporan akibat kepemilikan silang mengikuti pelaporan penjatahan saham atau laporan sebagai agen stabilisasi.
- 15 (13) Pembelian kembali saham yang dikeluarkan oleh Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan sebagai Penjamin Emisi Efek atau Perantara Pedagang Efek wajib sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik.
BAB IV DIREKSI DAN KOMISARIS Pasal 24 (1) Perusahaan Efek yang memiliki izin usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek yang Mengadministrasikan Rekening Efek Nasabah dan/atau menjadi Anggota Bursa wajib memiliki paling kurang 2 (dua) orang anggota direksi. (2) Perusahaan Efek wajib memiliki paling kurang 1 (satu) orang komisaris. (3) Dalam hal Perusahaan Efek adalah Emiten atau Perusahaan Publik, maka persyaratan jumlah direksi dan komisaris wajib memenuhi ketentuan peraturan-peraturan yang mengatur tentang Emiten atau Perusahaan Publik. Pasal 25 Semua anggota direksi Perusahaan Efek wajib memiliki izin orang perseorangan sebagai Wakil Perusahaan Efek sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing. Pasal 26 (1) Anggota direksi Perusahaan Efek dilarang mempunyai jabatan rangkap pada perusahaan lain kecuali sebagai komisaris Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. (2) Komisaris Perusahaan Efek dilarang merangkap sebagai komisaris pada Perusahaan Efek lain. Pasal 27 Anggota direksi Perusahaan Efek wajib berdomisili di Indonesia. Pasal 28 Anggota direksi dan anggota komisaris Perusahaan Efek wajib mengikuti program pendidikan berkelanjutan yang diwajibkan Otoritas Jasa Keuangan paling sedikit 1 (satu) kali dalam jangka waktu 2 (dua) tahun. BAB V PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN Bagian Kesatu Pemegang Saham dan Pemegang Saham Pengendali Pasal 29 (1) Permohonan pengajuan atau perubahan pemegang saham atau Pemegang Saham Pengendali Perusahaan Efek wajib terlebih dahulu disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui Perusahaan Efek untuk memperoleh persetujuan dalam rangka memenuhi ketentuan tentang Kepemilikan dan
- 16 Pengendalian sesuai dalam Peraturan ini. (2) Penyampaian permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib disertai dokumen sebagaimana dimaksud pada pasal 7 huruf f, g, h, p dan y. (3) Bagi Perusahaan Efek yang menjadi pemegang saham Bursa Efek, selain dokumen tersebut di atas, penyampaian permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disertai pula dokumen sebagai berikut: a. surat pernyataan dari calon pemegang saham atau calon pengendali yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak mempunyai kepemilikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh perseratus) dari saham yang mempunyai hak suara yang telah dikeluarkan oleh Perusahaan Efek lain yang menjadi pemegang saham Bursa Efek yang sama; dan b. surat pernyataan dari calon pemegang saham atau calon pengendali yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak mempunyai pengendalian di bidang pengelolaan dan atau kebijakan perusahaan, baik langsung maupun tidak langsung atas Perusahaan Efek lain yang menjadi pemegang saham Bursa Efek yang sama. (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak berlaku bagi Perusahaan Efek yang merupakan Emiten atau Perusahaan Publik dimana perubahan pemegang saham dimaksud tidak berakibat beralihnya pengendalian baik secara langsung maupun tidak langsung. (5) Apabila perubahan pemegang saham Perusahaan Efek yang merupakan Emiten atau Perusahaan Publik dimaksud dapat mengakibatkan terjadinya perubahan pengendalian baik secara langsung maupun tidak langsung maka calon Pemegang Saham Pengendali tersebut wajib mengajukan permohonan persetujuan kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui Perusahaan Efek sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1). Pasal 30 (1) Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pasal 29 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan melakukan penilaian kemampuan dan kepatutan, yang meliputi : a. penelitian administratif; dan b. wawancara. (2) Dalam hal permohonan yang diajukan tidak memenuhi persyaratan, Otoritas Jasa Keuangan dapat memberikan surat pemberitahuan kepada pemohon yang menyatakan bahwa permohonannya tidak lengkap atau ditolak. (3) Pemohon yang tidak melengkapi kekurangan dokumen yang dipersyaratkan dalam waktu 45 (empat puluh lima) hari setelah tanggal surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud ayat (2) dianggap telah membatalkan permohonan sebagaimana dimaksud 29 ayat (1). Pasal 31 (1) Penilaian kemampuan dan kepatutan dilakukan untuk menilai bahwa calon pemegang saham dan Pemegang Saham Pengendali memenuhi persyaratan: a. integritas; dan b. kelayakan keuangan. (2) Persyaratan integritas meliputi : a. tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan;
- 17 b. memiliki akhlak dan moral yang baik; c. memiliki komitmen yang tinggi untuk mematuhi peraturan perundangundangan yang berlaku; dan d. memiliki komitmen yang tinggi untuk mendukung pengembangan operasional Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek yang sehat dan Pasar Modal Indonesia; dan (3) Persyaratan kelayakan keuangan meliputi : a. kemampuan keuangan; dan b. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota direksi atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan. Pasal 32 Dalam hal pemegang saham Perusahaan Efek berbentuk badan hukum, penilaian kemampuan dan kepatutan badan hukum tersebut dilakukan dengan menilai badan hukum yang bersangkutan dan pengurusnya, serta pihak-pihak yang berdasarkan penelaahan Otoritas Jasa Keuangan merupakan pemilik dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung dari badan hukum tersebut.
Bagian Kedua Direksi dan Komisaris Pasal 33 (1) Permohonan pengajuan atau perubahan anggota Direksi atau Komisaris Perusahaan Efek wajib terlebih dahulu disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui Perusahaan Efek untuk memperoleh persetujuan dalam rangka pemenuhan atas ketentuan tentang Direksi dan Komisaris Peraturan ini. (2) Penyampaian rencana pengajuan atau perubahan susunan dan/atau penggantian anggota : a. direksi wajib disertai keterangan tentang tugas dan fungsi yang akan menjadi tanggung jawab anggota direksi yang diajukan serta dokumen sebagaimana dimaksud pada pasal 7 huruf e, j, q, r, s, t, u, dan v; dan/atau b. komisaris wajib disertai keterangan tentang tugas dan fungsi yang akan menjadi tanggung jawab anggota komisaris yang diajukan serta dokumen sebagaimana dimaksud pada pasal 7 huruf e, q, r, s, t, u, dan v. Pasal 34 (1) Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pasal 33 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan melakukan penilaian kemampuan dan kepatutan, yang meliputi: a. penelitian administratif; dan b. wawancara. (2) Dalam hal permohonan yang diajukan tidak memenuhi persyaratan, Otoritas Jasa Keuangan dapat memberikan surat pemberitahuan kepada pemohon yang menyatakan bahwa permohonannya tidak lengkap atau ditolak.
- 18 (3) Pemohon yang tidak melengkapi kekurangan dokumen yang dipersyaratkan dalam waktu 45 (empat puluh lima) hari setelah tanggal surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud ayat 2 dianggap telah membatalkan permohonan sebagaimana dimaksud pasal 33 ayat (1). Pasal 35 (1) Penilaian kemampuan dan kepatutan dilakukan untuk menilai bahwa calon anggota Direksi atau Komisaris memenuhi persyaratan: a. integritas; b. reputasi keuangan; dan c. kompetensi dan keahlian di bidang Pasar Modal. (2) Persyaratan integritas meliputi : a. orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum; b. tidak pernah melakukan perbuatan tercela atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan; c. memiliki akhlak dan moral yang baik; d. memiliki komitmen yang tinggi untuk mematuhi peraturan perundangundangan yang berlaku; dan e. memiliki komitmen yang tinggi untuk mendukung pengembangan operasional Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek yang sehat dan Pasar Modal Indonesia; (3) Persyaratan kelayakan keuangan yaitu tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi direktur atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit; (4) Persyaratan kompetensi dan keahlian di bidang Pasar Modal dengan ketentuan sebagai berikut: a. bagi calon komisaris: 1) memiliki keahlian di bidang Pasar Modal yang memadai dan relevan dengan jabatannya; dan/atau 2) memiliki pengalaman minimal 2 (dua) tahun pada perusahaan yang bergerak di bidang Pasar Modal dan atau keuangan; b. bagi calon anggota direksi: 1) memiliki pengetahuan di bidang Pasar Modal yang memadai dan relevan dengan jabatannya serta paling kurang berpendidikan akademi setingkat diploma; dan 2) memiliki pengalaman dan keahlian di bidang Pasar Modal dan atau bidang keuangan paling kurang 2 (dua) tahun pada jabatan manajerial di perusahaan yang bergerak di bidang Pasar Modal dan atau keuangan. Bagian Ketiga Hasil Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan Pasal 36 Calon pemegang saham atau Pemegang Saham Pengendali yang belum memperoleh Surat Lulus dari Otoritas Jasa Keuangan, namun telah memiliki saham Perusahaan Efek, dilarang melakukan tindakan sebagai pemegang saham atau Pemegang Saham Pengendali.
- 19 -
Pasal 37 Calon anggota Direksi atau Komisaris yang belum memperoleh Surat Lulus dari Otoritas Jasa Keuangan, dilarang melakukan tugas dan wewenang sebagai anggota Direksi atau Komisaris. Pasal 38 (1) Sebagai hasil penilaian kemampuan dan kepatutan berdasarkan penelitian administratif dan hasil wawancara yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dan pasal 29 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan memberikan Surat Lulus atau pemberitahuan ketidaklulusan kepada pemohon. (2) Terhadap calon pemegang saham atau calon Pemegang Saham Pengendali atau calon anggota Dewan Komisaris atau calon anggota Direksi yang telah memperoleh Surat Lulus dari Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam 33 ayat (1), wajib diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tanggal Surat Lulus. (3) Dalam hal jangka waktu 6 (enam) bulan berakhir dan calon pemegang saham atau calon Pemegang Saham Pengendali atau calon anggota Dewan Komisaris atau calon anggota Direksi yang telah memperoleh Surat Lulus dari Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada 33 ayat (1) belum diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham, maka Surat Lulus yang telah diberikan menjadi tidak berlaku. (4) Perusahaan Efek wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap hasil Rapat Umum Pemegang Saham yang berkaitan dengan perubahan pemegang saham, Pemegang Saham Pengendali, anggota Direksi atau Komisaris yang mendapatkan Surat Lulus dari Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 7 (tujuh hari) kerja setelah tanggal penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham disertai dengan dokumen pendukung.
BAB VI KEWAJIBAN LANJUTAN Pasal 39 Perusahaan Efek wajib memenuhi seluruh ketentuan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal. Pasal 40 Perusahaan Efek wajib melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap perubahan berkaitan dengan: a. identitas perseroan, yang meliputi antara lain nama, alamat, atau logo; b. anggaran dasar perseroan; c. Nomor Pokok Wajib Pajak perseroan; d. Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) dan Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) bagi warga negara asing; e. perjanjian usaha patungan bagi Perusahaan Efek patungan; f. keterangan tempat usaha dan sistem pengendalian internal Perusahaan Efek;
- 20 g. struktur organisasi dan uraian tugas pegawai; h. penerimaan dan atau pengunduran diri Wakil Perusahaan Efek; i. penerimaan dan atau pengunduran diri unit kerja, atau pejabat setingkat di bawah direksi yang menjalankan fungsi kepatuhan; dan j. prosedur dan standar operasi perseroan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah perubahan tersebut selesai. Pasal 41 Dalam hal unit kerja, anggota direksi, atau pejabat setingkat di bawah direksi yang menjalankan fungsi kepatuhan dikenakan sanksi, Perusahaan Efek wajib memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pemberian sanksi. Pasal 42 (1) Dalam hal perubahan nama sebagaimana dimaksud pasal 40 huruf a, Perusahaan Efek memastikan bahwa : a. Perubahan nama Perusahaan Efek tersebut telah dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; b. Perubahan nama Perusahaan Efek tersebut telah memperoleh persetujuan perubahan Anggaran Dasar terkait penggunaan nama baru dari instansi berwenang; (2) Pelaksanaan perubahan nama Perusahaan Efek dimaksud wajib diumumkan dalam surat kabar yang mempunyai peredaran nasional dan internasional (dalam hal Perusahaan Efek memiliki kegiatan di negara lain) dan/atau laman Perusahaan Efek paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal persetujuan perubahan Anggaran Dasar terkait penggunaan nama baru dari instansi berwenang; (3) Pelaporan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada pasal 40 huruf a oleh Perusahaan Efek kepada Otoritas Jasa Keuangan disertai dengan: a. alasan perubahan nama; b. akta perubahan Anggaran Dasar yang telah disetujui oleh instansi berwenang; c. Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama Perusahaan Efek yang baru; d. Bukti pengumuman dalam surat kabar yang mempunyai peredaran nasional dan internasional (dalam hal Perusahaan Efek memiliki kantor cabang di negara lain) dan/atau laman Perusahaan Efek. Pasal 43 (1) Dalam hal anggota direksi dan/atau komisaris mengundurkan diri, meninggal dunia atau diberhentikan, maka Perusahaan Efek wajib memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak peristiwa di atas diketahui oleh Perusahaan Efek. (2) Otoritas Jasa Keuangan dapat menunda pengunduran diri anggota direksi dan atau komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas.
- 21 Pasal 44 (1) Setiap Perusahaan Efek wajib menjadi anggota asosiasi dari Perusahaan Efek. (2) Asosiasi sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas antara lain: a. Menyusun kode etik anggota dalam rangka memelihara terciptanya persaingan pasar yang sehat; b. Melaksanakan pendidikan komisaris anggota;
berkelanjutan
bagi
anggota
direksi
dan
c. Melaksanakan pendidikan dan/atau pelatihan lainnya. (3) Pelaksanaan kegiatan asosiasi sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaporkan setiap 6 (enam) bulan kepada Otoritas Jasa Keuangan. BAB VII PENCABUTAN IZIN DAN PEMBATALAN PERSETUJUAN Pasal 45 Izin usaha Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek dapat dicabut oleh Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan atas hal-hal sebagai berikut: a. Izin usaha dikembalikan oleh Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek yang bersangkutan kepada Otoritas Jasa Keuangan; b. Pelanggaran terhadap perundang-undangan di bidang Pasar Modal; c. Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek bubar; atau d. Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek sudah tidak lagi melakukan kegiatan utama sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek dalam jangka waktu 2 (dua) tahun berturutturut. Pasal 46 Persetujuan kegiatan lain Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek dapat dibatalkan oleh Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan atas hal-hal sebagai berikut: a. Persetujuan kegiatan lain dikembalikan oleh Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek yang bersangkutan kepada Otoritas Jasa Keuangan; b. Pelanggaran terhadap perundang-undangan di bidang Pasar Modal; c. Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek bubar; atau d. Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek sudah tidak lagi melakukan kegiatan lain sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek dalam jangka waktu 2 (dua) tahun berturutturut.
- 22 Pasal 47 Dalam hal pencabutan izin usaha berdasarkan huruf a di atas, Perusahaan Efek wajib mengajukan permohonan pengembalian atau izin usaha Perusahaan Efek dengan menyampaikan surat permohonan pengembalian izin usaha Perusahaan Efek kepada Otoritas Jasa Keuangan disertai dokumen sebagai berikut: a. keterangan mengenai alasan pengembalian izin usaha tersebut; b. hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tentang persetujuan atas rencana permohonan pengembalian izin usaha tersebut; c. Surat Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan tentang Pemberian Izin Usaha Perusahaan Efek yang dimiliki; d. bukti pengumuman rencana pengembalian izin usaha paling kurang pada satu surat kabar yang berperedaran nasional, laman Perusahaan Efek dan kepada nasabah yang berisi antara lain pemberitahuan penyelesaian hak dan kewajiban; dan e. laporan tentang penyelesaian hak dan kewajiban Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek kepada nasabah beserta dokumen pendukungnya. Pasal 48 Perusahaan Efek yang memiliki lebih dari 1 (satu) izin usaha dan bermaksud mengembalikan salah satu dari izin usaha yang dimilikinya, dapat mengajukan permohonan pengembalian salah satu izin usaha tersebut. Pasal 49 Dalam hal Perusahaan Efek adalah Emiten atau Perusahaan Publik, maka proses pengajuan permohonan pengembalian izin usaha wajib terlebih dahulu memenuhi ketentuan peraturan-peraturan yang mengatur tentang Emiten atau Perusahaan Publik. Pasal 50 Dalam hal Perusahaan Efek Anggota Bursa Efek sedang dalam proses permohonan pengembalian izin usaha atau dalam proses dicabut izin usahanya oleh Otoritas Jasa Keuangan, maka: a. Otoritas Jasa Keuangan meminta Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan untuk membekukan sub rekening Efek nasabah Perusahaan Efek dimaksud dengan tembusan Bursa Efek dimana Perusahaan Efek tersebut menjadi Anggota Bursa Efek, kecuali untuk: 1) keperluan transaksi pemindahbukuan sub rekening Efek nasabah ke sub rekening Efek yang lain atas nama nasabah yang bersangkutan berdasarkan perintah tertulis dari nasabah pemilik rekening Efek yang bersangkutan; dan/atau 2) penyelesaian hak dan kewajiban Perusahaan Efek dengan nasabah yang dibuktikan dengan instruksi nasabah dalam bentuk dokumen tertulis asli. b. Perusahaan Efek wajib menyelesaikan seluruh kewajibannya kepada nasabah dan Otoritas Jasa Keuangan.
- 23 -
Pasal 51 Dalam hal Perusahaan Efek hanya memiliki izin usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, maka: a. Perusahaan Efek tersebut dapat mengembalikan izin usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, dan Otoritas Jasa Keuangan dapat memberikan izin usaha sebagai Perantara Pedagang Efek apabila masih memenuhi ketentuan persyaratan dan menjalankan kegiatan sebagai Perantara Pedagang Efek; atau b. Otoritas Jasa Keuangan dapat mencabut izin usaha Penjamin Emisi Efek apabila Perusahaan Efek tersebut tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Penjamin Emisi Efek, dan Otoritas Jasa Keuangan dapat memberikan izin usaha sebagai Perantara Pedagang Efek apabila masih memenuhi ketentuan persyaratan dan menjalankan kegiatan sebagai Perantara Pedagang Efek. Pasal 52 Dalam hal izin usaha Perusahaan Efek dicabut, karena sebab sebagaimana dimaksud pada pasal 45 huruf a dan b dan mengakibatkan Perusahaan Efek dimaksud tidak lagi memiliki izin Perusahaan Efek, baik sebagai Penjamin Emisi Efek dan/ atauPerantara Pedagang Efek dan Manajer Investasi, maka Perusahaan Efek dimaksud dilarang menggunakan nama dan logo perusahaan untuk tujuan dan kegiatan apapun, selain untuk kegiatan yang berkaitan dengan pembubaran perseroan dimaksud. Pasal 53 Kewajiban dan/atau proses berdasarkan Peraturan ini menggunakan satuan hari kalender. Dalam hal kewajiban dan/atau proses berdasarkan Peraturan ini jatuh pada hari libur maka wajib disampaikan dan/atau diselesaikan pada hari kerja berikutnya.
BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 54 (1) Ketentuan perihal identitas sebagaimana dimaksud Pasal 5 Peraturan ini berlaku sejak 1 Januari 2016. Perusahaan Efek melakukan penyesuaian identitas berdasarkan Peraturam ini wajib menyampaikan pemenuhan ketentuan dimaksud kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah penyesuaian. (2) Perusahaan Efek yang sudah melakukan kegiatan lain wajib menyesuaikan dengan ketentuan perihal kegiatan lain sebagaimana dimaksud Pasal 10 sampai dengan Pasal 12 Peraturan ini dalam waktu 6 (enam) bulan sejak Peraturan ini berlaku. (3) Larangan sumber dana yang digunakan dalam rangka kepemilikan Perusahaan Efek berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari pihak lain sebagaimana diatur dalam Pasal 16 huruf a Peraturan ini berlaku sejak 1 Januari 2016.
- 24 (4) Ketentuan perihal pendidikan berkelanjutan sebagaimana dimaksud Pasal 28 Peraturan ini berlaku sesuai Peraturan atau Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan terkait Pendidikan Berkelanjutan. BAB IX KETENTUAN SANKSI Pasal 55 Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan berwenang mengenakan sanksi terhadap setiap pihak yang melanggar ketentuan Peraturan ini termasuk pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut. BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 56 Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Peraturan Nomor V.A.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-334/BL/2007 tentang Perizinan Perusahaan Efek dinyatakan tidak berlaku. Pasal 57 Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Pada tanggal
: Jakarta :
KETUA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN Ttd. MULIAMAN D. HADAD
Diundangkan di Jakarta Pada tanggal ...... MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA ttd AMIR SYAMSUDIN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR ........
- 25 PENJELASAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR ......./POJK.04/2014 TENTANG PERIZINAN PERUSAHAAN EFEK YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA SEBAGAI PENJAMIN EMISI EFEK DAN PERANTARA PEDAGANG EFEK I.
UMUM Perusahaan Efek yang berhadapan langsung dengan pemodal merupakan salah satu pilar dalam pengembangan Pasar Modal dalam aktivitasnya yang berkaitan dengan pasar perdana dan pasar sekunder. Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Perusahaan Efek yang memiliki izin usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dapat melakukan kegiatan penjaminan emisi Efek dan kegiatan lain yang berkaitan dengan aksi korporasi, yaitu pemberian nasihat dalam rangka penerbitan Efek; penggabungan; peleburan; pengambilalihan; restrukturisasi serta kegiatan lain sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Sedangkan Perusahaan Efek sebagai Perantara Pedagang Efek dapat melakukan transaksi Efek baik untuk kepentingan nasabah maupun kepentingan perusahaan itu sendiri serta kegiatan lain sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan sebagai regulator dalam Pasar Modal telah mengeluarkan ketentuan terkait dengan kegiatan-kegiatan Perusahaan Efek tersebut, termasuk bahwa pihak yang dapat melakukan kegiatan usaha sebagai Perusahaan Efek adalah Perseroan Terbatas yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan. Dalam melakukan kegiatannya, Perusahaan Efek tidak lepas dari resiko yang dapat mengakibatkan kerugian pada Perusahaan Efek, pemodal dan juga dampak ekonomi pada Pasar Modal secara keseluruhan. Hal tersebut menjadi salah satu alasan perlunya peraturan perizinan Perusahaan Efek yang baik dan sesuai kebutuhan. Oleh karena itu, Perusahaan Efek yang mengajukan izin untuk melakukan usaha di Pasar Modal wajib untuk memenuhi beberapa ketentuan atau kriteria yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Peraturan Nomor V.A.1 mengenai Perizinan Perusahaan Efek memuat informasi persyaratan dan tata cara pendaftaran serta kewajiban lanjutan dan pencabutan izin usaha Perusahaan Efek, ketentuan persyaratan pengendali dan pemegang saham serta direksi dan komisaris dari Perusahaan Efek yang melakukan perizinan usaha. Dalam perkembangannya, ketentuan dalam peraturan tersebut tidak seluruhnya sesuai dengan tingkat kebutuhan semua jenis usaha Perusahaan Efek. Dengan munculnya peraturan perizinan khusus Manajer Investasi maka perlu pengaturan perizinan khusus Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek. Perizinan Perusahaan Efek yang sesuai dengan kegiatan yang dilakukan dan mengatur ketentuan kegiatan lain diharapkan dapat membentuk Perusahaan Efek yang efektif dan efisien. Pengaturan terkait pemegang saham seperti kriteria pemegang saham pengendali, persyaratan bagi pemegang saham asing dan kelengkapan dokumen yang lebih merepresentasikan kemampuan keuangan diharapkan menjadi dasar hukum dalam rangka perizinan Perusahaan Efek. Penambahan hal bersifat khusus seperti jumlah
- 26 minimal direksi, pendidikan berkelanjutan, larangan bertindak sebelum penilaian kemampuan dan kepatutan, perlindungan fungsi kepatuhan, identitas termasuk nama Perusahaan Efek, serta penghapusan kewajiban IKTA juga poin dalam perizinan Perusahaan Efek dalam meningkatkan kualitas Perusahaan Efek. II.
PASAL DEMI PASAL BAB I Pasal 1 Angka 1 Pembukaan rekening Efek nasabah termasuk pembuatan kontrak pembukaan rekening Efek yang diikuti dengan pembukaan Sub Rekening Efek, Rekening Dana Nasabah dan pembuatan nomor tunggal identitas nasabah (Single Investor Identification) bagi nasabah yang belum memiliki. Menyimpan rekening Efek yaitu kegiatan Perusahaan Efek sebagai Kustodian yang bertanggung jawab untuk menyimpan Efek milik pemegang rekening dan memenuhi kewajiban lain sesuai dengan kontrak antara Kustodian dan pemegang rekening dimaksud Angka 2 Cukup jelas Angka 3 Cukup jelas Angka 4 Cukup jelas Angka 5 Cukup jelas Angka 6 Cukup jelas Angka 7 Cukup jelas Angka 8 Cukup jelas BAB II Bagian Kesatu Pasal 2 Cukup jelas Pasal 3 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Huruf a Poin 1) Cukup jelas Poin 2) Huruf b Kegiatan lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan merupakan kegiatan yang bisa dilakukan oleh Penjamin Emisi Efek secara umum berdasarkan pengaturan Otoritas Jasa
- 27 Keuangan. Sedangkan, kegiatan lain yang disetujui oleh oleh Otoritas Jasa Keuangan merupakan kegiatan yang diajukan oleh Penjamin Emisi Efek per individu yang disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan. Ayat (4) Huruf a Poin 1) Cukup jelas Poin 2) Cukup jelas Huruf b Kegiatan lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan merupakan kegiatan yang bisa dilakukan oleh Perantara Pedagang Efek secara umum berdasarkan pengaturan Otoritas Jasa Keuangan. Sedangkan, kegiatan lain yang disetujui oleh oleh Otoritas Jasa Keuangan merupakan kegiatan yang diajukan oleh Perantara Pedagang Efek per individu yang disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan. Pasal 4 Cukup jelas Pasal 5 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Bagian Kedua Pasal 6 Ayat (1) Cukup Ayat (2) Cukup Ayat (3) Cukup Ayat (4) Cukup Ayat (5) Cukup
jelas jelas jelas jelas jelas
Bagian Ketiga Pasal 7 Huruf a Cukup jelas Huruf b Cukup jelas Huruf c Cukup jelas Huruf d Cukup jelas Huruf e Angka 1) Cukup jelas Angka 2)
- 28 Cukup jelas Angka 3) Cukup jelas Angka 4) Cukup jelas Angka 5) Pas foto berwarna terbaru dalam 6 (enam) bulan terakhir. Huruf f Angka 1) Huruf a) Cukup jelas Huruf b) Cukup jelas Huruf c) Pas foto berwarna terbaru dalam 6 (enam) bulan terakhir. Huruf d) Kemampuan Keuangan pemegang saham dapat dibuktikan dengan Surat Pemberitahuan (SPT) PajakTahunan dalam 2 (dua) tahun terakhir (bagi orangperseorangan Warga Negara Indonesia), rekening Bank, bukti kepemilikan asset, aset lain. Kepemilkan saham di Perseroan Terbatas lain tidak termasuk dalam bukti kemampuan Keuangan. Huruf e) Cukup jelas Huruf f) Cukup jelas Angka 2) Huruf a) Cukup jelas Huruf b) Cukup jelas Huruf c) Cukup jelas Huruf d) Cukup jelas Huruf e) Cukup jelas Huruf f) Angka (1) Cukup jelas Angka (2) Cukup jelas Angka (3) Pas foto berwarna terbaru dalam 6 (enam) bulan terakhir. Huruf g) Angka (1) Huruf (a) Cukup jelas Huruf (b) Cukup jelas
- 29 Huruf (c) Cukup jelas Angka (2) Huruf (a) Cukup jelas Huruf (b) Cukup jelas Huruf h) Cukup jelas Huruf i) Cukup jelas Huruf j) Angka (1) Cukup jelas Angka (2) Cukup jelas Angka (3) Cukup jelas Huruf g Cukup jelas Huruf h Cukup jelas Huruf i Cukup jelas Huruf j Cukup jelas Huruf k Cukup jelas Huruf l Cukup jelas Huruf m Cukup jelas Huruf n Cukup jelas Huruf o Cukup jelas Huruf p Angka 1) Cukup Angka 2) Cukup Angka 3) Cukup Angka4) Cukup Huruf q Angka 1) Cukup Angka 2) Cukup Angka 3) Cukup Angka4) Cukup Angka 5) Cukup Angka 6)
jelas jelas jelas jelas jelas jelas jelas jelas jelas
- 30 Cukup jelas Huruf r Cukup jelas Huruf s Angka 1) Cukup jelas Angka 2 Cukup jelas Huruf t Cukup jelas Huruf u Cukup jelas Huruf v Cukup jelas Huruf v Cukup jelas Huruf w Cukup jelas Huruf x Cukup jelas Huruf y Cukup jelas Huruf z Cukup jelas Huruf aa Fungsi kepatuhan harus ada dalam struktur organisasi setiap Perusahaan Efek. Huruf bb Cukup jelas Huruf cc Cukup jelas Huruf dd Cukup jelas Huruf ee Angka 1) Cukup jelas Angka 2) Cukup jelas Angka 3) Kondisi ini disesuaikan dengan ukuran bisnis dari Perusahaan Efek. Contoh : Dalam keadaan Perusahaan Efek dengan Sumber Daya Manusia yang terbatas, dimungkinkan dengan mekanisme maker dan approver saja. Angka 4) Cukup jelas Angka 5) Cukup jelas Angka 6) Cukup jelas Angka 7) Cukup jelas Huruf ff Cukup jelas Pasal 8 Cukup jelas
- 31 Pasal 9 Ayat (1) Huruf a Cukup Huruf b Cukup Huruf c Cukup Huruf d Cukup Huruf e Cukup Huruf f Cukup Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas
jelas jelas jelas jelas jelas jelas
Bagian Keempat Pasal 10 Huruf a Cukup jelas Huruf b Cukup jelas Pasal 11 Ayat (1) Huruf a Ayat 1) Cukup Ayat 2) Cukup Ayat 3) Cukup Ayat 4) Cukup Ayat 5) Cukup Ayat 6) Cukup Ayat 7) Cukup Huruf b Cukup jelas Huruf c Cukup jelas Huruf d Cukup jelas Huruf e Cukup jelas Huruf f Cukup jelas Huruf g Cukup jelas Huruf h
jelas jelas jelas jelas jelas jelas jelas
- 32 Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Huruf a Cukup jelas Huruf b Cukup jelas Huruf c Cukup jelas Pasal 12 Cukup jelas BAB III Pasal 13 Ayat (1) Huruf a Cukup jelas Huruf b Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Pasal 14 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 15 Ayat (1) Huruf a Cukup jelas Huruf b Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 16 Huruf a Cukup jelas Huruf b Cukup jelas Pasal 17 Cukup jelas Pasal 18 Huruf a Cukup jelas Huruf b Cukup jelas Huruf c Cukup jelas
- 33 Pasal 19 Huruf a Cukup jelas Huruf b Cukup jelas Huruf c Cukup jelas Huruf d Cukup jelas Pasal 20 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Huruf a Cukup Huruf b Cukup Huruf c Cukup Huruf d Cukup Huruf e Cukup Pasal 21 Ayat (1) Huruf a Cukup Huruf b Cukup Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Pasal 22 Huruf a Cukup jelas Huruf b Cukup jelas Huruf c Cukup jelas Pasal 23 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Huruf a Cukup Huruf b Cukup Huruf c Cukup Huruf d Cukup Ayat (3) Huruf a Cukup
jelas jelas jelas jelas jelas
jelas jelas
jelas jelas jelas jelas jelas
- 34 -
Ayat Ayat
Ayat Ayat Ayat Ayat Ayat Ayat Ayat Ayat
Huruf b Cukup Huruf c Cukup Huruf d Cukup (4) Cukup jelas (5) Huruf a Cukup Huruf b Cukup Huruf c Cukup (6) Cukup jelas (7) Cukup jelas (8) Cukup jelas (9) Cukup jelas (10) Cukup jelas (11) Cukup jelas (12) Cukup jelas (13) Cukup jelas
jelas jelas jelas
jelas jelas jelas
BAB IV Pasal 24 Ayat (1) Bagi Perantara Pedagang Efek yang tidak Mengadministrasikan Rekening Efek Nasabah dan/atau tidak menjadi Anggota Bursa tidak wajib memiliki paling kurang 2 (dua) orang anggota direksi, melainkan wajib mematuhi ketentuan jumlah direksi sesuai Undang Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pasar Modal. Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Pasal 25 Cukup jelas Pasal 26 Ayat (1) Jabatan rangkap termasuk sebagai sebagai direksi atau pegawai di perusahaan lain. Ayat (2) Cukup jelas Pasal 27
- 35 Cukup jelas Pasal 28 Cukup jelas BAB V Bagian Kesatu Pasal 29 Ayat (1) Perubahan pemegang saham atau Pemegang Saham Pengendali termasuk perubahan pihak atau persentase kepemilikannya. Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Huruf a Cukup jelas Huruf b Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas Pasal 30 Ayat (1) Huruf a Cukup jelas Huruf b Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Pasal 31 Ayat (1) Huruf a Cukup Huruf b Cukup Ayat (2) Huruf a Cukup Huruf b Cukup Huruf c Cukup Huruf d Cukup Ayat (3) Huruf a Cukup Huruf b Cukup Pasal 32 Cukup jelas
jelas jelas jelas jelas jelas jelas jelas jelas
- 36 Bagian Kedua Pasal 33 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Huruf a Keterangan tentang tugas dan fungsi yang akan menjadi tanggung jawab anggota direksi dapat menjadi surat pengantar dokumen dalam rencana pengajuan atau perubahan susunan dan/atau penggantian anggota direksi. Huruf b Keterangan tentang tugas dan fungsi yang akan menjadi tanggung jawab komisaris dapat menjadi surat pengantar dokumen dalam rencana pengajuan atau perubahan susunan dan/atau penggantian komisaris. Pasal 34 Ayat (1) Huruf a Cukup jelas Huruf b Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Pasal 35 Ayat (1) Huruf a Cukup jelas Huruf b Cukup jelas Huruf c Cukup jelas Ayat (2) Huruf a Cukup jelas Huruf b Cukup jelas Huruf c Cukup jelas Huruf d Cukup jelas Huruf e Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Huruf a Angka 1) Cukup jelas Angka 2) Cukup jelas Huruf b Angka 1) Cukup jelas
- 37 Angka 2) Cukup jelas Bagian Ketiga Pasal 36 Cukup jelas Pasal 37 Cukup jelas Pasal 38 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Dokumen pendukung terkait pemegang saham dan/atau Pemegang Saham Pengendali seperti perikatan jual-beli dan bukti pembayaran/pelunasan atas jual beli tersebut. Pasal 39 Cukup jelas Pasal 40 Huruf a Cukup jelas Huruf b Cukup jelas Huruf c Cukup jelas Huruf d Cukup jelas Huruf e Cukup jelas Huruf f Cukup jelas Huruf g Cukup jelas Huruf h Cukup jelas Huruf i Cukup jelas Huruf j Cukup jelas Pasal 41 Sanksi yang diberikan oleh Perusahaan Efek kepada anggota direksi yang membawahi dan/atau melaksanakan fungsi kepatuhan selain pemberhentian anggota direksi yang membawahi dan/atau melaksanakan fungsi kepatuhan. Pasal 42 Angka (1) Huruf a Cukup jelas Huruf b Cukup jelas Angka (2) Cukup jelas Angka (3)
- 38 Huruf a Cukup Huruf b Cukup Huruf c Cukup Huruf d Cukup
jelas jelas jelas
jelas Pasal 43 Angka (1) Yang dimaksud dengan sejak peristiwa di atas diketahui oleh Perusahaan Efek, misalnya untuk pengunduran diri berupa surat pengunduran diri dari yang bersangkutan, untuk diberhentikan berupa hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau surat Dewan Komisaris (pemberhentian sementara). Angka (2) Cukup jelas Pasal 44 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Huruf a Cukup jelas Huruf b Cukup jelas Huruf c Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas BAB VII Pasal 45 Huruf a Cukup jelas Huruf b Pelanggaran ini termasuk pelanggaran administratif maupun tindak pidana Pasar Modal. Contoh pelanggaran administratif antara lain gagal memenuhi nilai minimum MKBD yang ditetapkan, kantor Perusahaan Efek tidak ditemukan, tidak memiliki pegawai, tidak dapat memenuhi kekurangan yang dipersyaratkan sesuai dengan peraturan yang berlaku setelah kesempatan dan jangka waktu yang diberikan terlewati. Huruf c Sebab pembubaran Perseroan Terbatas sebagaimana diatur dalam Undang-undang Perseroan Terbatas No.40 Tahun 2007. Huruf d Cukup jelas Pasal 46 Huruf a Cukup jelas Huruf b
- 39 -
Pasal
Pasal Pasal Pasal
Pasal
Pasal Pasal
Pelanggaran ini termasuk pelanggaran administratif maupun tindak pidana Pasar Modal. Contoh pelanggaran administratif antara lain gagal memenuhi nilai minimum MKBD yang ditetapkan, kantor Perusahaan Efek tidak ditemukan, tidak memiliki pegawai, tidak dapat memenuhi kekurangan yang dipersyaratkan sesuai dengan peraturan yang berlaku setelah kesempatan dan jangka waktu yang diberikan terlewati. Huruf c Sebab pembubaran Perseroan Terbatas sebagaimana diatur dalam Undang-undang Perseroan Terbatas No.40 Tahun 2007. Huruf d Cukup jelas 47 Huruf a Cukup jelas Huruf b Cukup jelas Huruf c Cukup jelas Huruf d Cukup jelas Huruf e Cukup jelas 48 Cukup jelas 49 Cukup jelas 50 Huruf a Angka 1) Cukup jelas Angka 2) Cukup jelas Huruf b Cukup jelas 51 Huruf a Cukup jelas Huruf b Cukup jelas 52 Cukup jelas 53 Cukup jelas
BAB VIII Pasal 54 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas
- 40 Pasal 55 Cukup jelas Pasal 56 Cukup jelas Pasal 57 Cukup jelas
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR ...........
- 41 -
LAMPIRAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR ...../POJK.04/2014 TENTANG PERIZINAN PERUSAHAAN EFEK YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA SEBAGAI PENJAMIN EMISI EFEK DAN PERANTARA PEDAGANG EFEK
- 42 -
Lampiran : 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : Tanggal : Formulir Nomor 1 Nomor : ...................................... Lampiran : ...................................... Perihal**) : Permohonan Izin Usaha Permohonan Perubahan Izin Usaha
............., ........................ Kepada Yth.Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal di Jakarta
Dengan ini kami mengajukan permohonan atau perubahan*) izin usaha Perusahaan Efek. Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami sampaikan data sebagai berikut : 1. Nama Pemohon : 2. Alamat Pemohon : 3.
Nama Perusahaan Efek
4. 5.
Nomor Pokok Wajib Pajak Modal a. Modal Dasar b. Modal Disetor Alamat Perusahaan Efek
: (Nasional/Patungan*)
6. 7.
8. 9.
Nomor a. Telepon b. Telex c. Faksimile Pegawai penghubung (sertakan surat kuasa) Izin usaha Perusahaan Efek (bagi yang sudah memiliki) **)
10. Izin
usaha
: : : : : : : :
Perusahaan :
Penjamin Emisi Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek yang Mengadministrasikan Rekening Efek Nasabah Penjamin Emisi Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek yang tidak Mengadministrasikan Rekening Efek Nasabah Penjamin Emisi Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek saja Perantara Pedagang Efek yang Mengadministrasikan Rekening Efek Nasabah Perantara Pedagang Efek yang tidak Mengadministrasikan Rekening Efek Nasabah Penjamin Emisi Efek yang melakukan
- 43 Efek yang dimohonkan**)
kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek yang Mengadministrasikan Rekening Efek Nasabah Penjamin Emisi Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek yang tidak Mengadministrasikan Rekening Efek Nasabah Penjamin Emisi Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek saja Perantara Pedagang Efek yang Mengadministrasikan Rekening Efek Nasabah Perantara Pedagang Efek yang tidak Mengadministrasikan Rekening Efek Nasabah
Melengkapi permohonan ini, kami lampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut: 1. identitas perseroan, yang meliputi antara lain nama, alamat, dan logo perseroan; 2. fotokopi akta pendirian Perseroan Terbatas yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang, berikut perubahan anggaran dasar terakhir yang telah memperoleh persetujuan dari instansi yang berwenang atau telah diterbitkan surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari instansi yang berwenang; 3. fotocopi Nomor Pokok Wajib Pajak Perseroan; 4. surat kuasa pegawai penghubung dalam pemrosesan perizinan; 5. daftar nama dan data anggota direksi, komisaris, dan pegawai yang memiliki izin Wakil Perusahaan Efek, meliputi: a. daftar riwayat hidup yang ditandatangani oleh yang bersangkutan; b. fotocopi ijazah pendidikan formal terakhir dan atau sertifikat keahlian di bidang Pasar Modal; c. fotocopi izin Wakil Perusahaan Efek; d. fotocopi Kartu Tanda Penduduk atau Paspor yang masih berlaku; dan e. 2 (dua) lembar pas photo terbaru ukuran 4 x 6. 6. daftar nama dan data pemegang saham: a. orang perseorangan meliputi: 1) riwayat hidup yang ditandatangani oleh yang bersangkutan; 2) fotocopi Kartu Tanda Penduduk atau paspor yang masih berlaku; dan 3) 2 (dua)lembar pas photo terbaru ukuran 4 x 6; 4) bukti kemampuan keuangan; 5) surat pernyataan bahwa setoran modal tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari pihak lain serta tidak berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang (money laundering) dan pembiayaan terorisme (terrorism financing) dengan menggunakan formulir sesuai lampiran 11 Peraturan ini; 6) komitmen tertulis untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mendukung pengembangan operasional Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek yang sehat dan Pasar Modal Indonesia dengan menggunakan formulir sesuai lampiran 3 Peraturan ini; b. badan hukum meliputi:
- 44 1) fotokopi akta pendirian Perseroan Terbatas yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang, berikut perubahan anggaran dasar terakhir yang telah memperoleh persetujuan dari instansi yang berwenang atau telah diterbitkan surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari instansi yang berwenang; 2) fotokopi akta pendirian badan hukum asing yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang dan peraturan pemerintah atau daerah negara asal jika badan hukum yang bersangkutan adalah badan hukum asing berupa badan hukum milik negara atau pemerintah daerah; 3) fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak bagi badan hukum Indonesia; 4) keterangan mengenai Pihak yang mengendalikan badan hukum baik langsung maupun tidak langsung yang meliputi antara lain nama dan bentuk pengendalian; 5) laporan keuangan tahun terakhir yang telah diaudit; 6) daftar nama dan data anggota direksi, komisaris, dan atau pengurus meliputi: a) daftar riwayat hidup yang telah ditandatangani yang bersangkutan; b) fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau paspor yang masih berlaku; dan c) pas photo terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar; 7) daftar nama dan data pemegang saham: a) orang perseorangan meliputi: (1) daftar riwayat hidup yang telah ditandatangani; (2) fotocopi Kartu Tanda Penduduk/paspor yang masih berlaku; dan (3) pas photo terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar; b) badan hukum meliputi: (1) anggaran dasar terakhir; dan (2) laporan keuangan tahun terakhir yang telah diaudit; 8) surat pernyataan bahwa setoran modal tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari pihak lain serta tidak berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang (money laundering) dan pendanaan terorisme (terrorism financing) dengan menggunakan formulir sesuai lampiran 11 Peraturan ini; 9) komitmen tertulis untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mendukung pengembangan operasional Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek yang sehat dan Pasar Modal Indonesia dengan menggunakan formulir sesuai lampiran 3 Peraturan ini; 10) jika badan hukum yang bersangkutan adalah badan hukum asing, maka wajib pula dilampiri rekomendasi dari otoritas pengawasan yang berwenang dari negara asal yang paling kurang memuat : a) mengenai reputasi baik; b) tidak pernah melakukan tindakan tercela di bidang keuangan; dan c) Otoritas pengawasan yang berwenang dari negara asal akan mendukung kebijakan otoritas pengawas di tempat kedudukan Perusahaan Efek 7. keterangan mengenai Pemegang Saham Pengendali Perseroan Terbatas baik langsung maupun tidak langsung yang meliputi antara lain nama dan bentuk pengendalian; 8. keterangan mengenai Pemegang Saham hingga Ultimate Beneficial Owner serta keterangan sister company dan anak perusahaan (konglomerasi); 9. daftar nama pegawai setingkat di bawah direksi yang tidak memiliki izin Wakil Perusahaan Efek dan posisinya dalam organisasi; 10. fotokopi Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) dan Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) dari instansi yang berwenang sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- 45 11. laporan keuangan terakhir yang diperiksa Akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Jangka waktu antara tanggal laporan keuangan terakhir yang diperiksa Akuntan tersebut dengan tanggal pemberian izin usaha Perusahaan Efek tidak lebih dari 90 (sembilan puluh) hari; 12. fotokopi perjanjian usaha patungan bagi Perusahaan Efek patungan; 13. rekening koran; 14. bukti penyetoran modal; 15. Modal Kerja Bersih Disesuaikan sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Modal Kerja Bersih Disesuaikan; 16. surat pernyataan dari pihak yang mengendalikan Perusahaan Efek baik langsung maupun tidak langsung yang menyatakan bahwa yang bersangkutan: a. tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan; dan b. memiliki akhlak dan moral yang baik; c. memiliki komitmen yang tinggi untuk mematuhi peraturan perundangundangan yang berlaku; dan d. memiliki komitmen yang tinggi untuk mendukung pengembangan operasional Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek yang sehat dan Pasar Modal Indonesia; dibuat sesuai dengan lampiran 3 formulir ini. 17. surat pernyataan anggota direksi dan anggota komisaris Perusahaan Efek yang menyatakan terpenuhinya persyaratan sebagai berikut: a. cakap melakukan perbuatan hukum; b. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi direktur atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit; c. tidak pernah melakukan perbuatan tercela atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan; d. memiliki akhlak dan moral yang baik; e. memiliki komitmen yang tinggi untuk mematuhi peraturan perundangundangan yang berlaku; dan f. memiliki komitmen yang tinggi untuk mendukung pengembangan operasional Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek yang sehat dan Pasar Modal Indonesia dibuat sesuai dengan lampiran 4 formulir ini. 18. surat pernyataan direksi bahwa Perusahaan Efek bertanggung jawab penuh secara finansial atas segala tindakan yang dilakukan atas nama perusahaan, oleh direktur, Wakil Perusahaan Efek, pegawai, dan Pihak lain yang bekerja untuk perusahaan tersebut dibuat sesuai dengan lampiran 5 formulir ini; 19. surat pernyataan : a. anggota direksi yang menyatakan bahwa yang bersangkutan akan mengundurkan diri setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan dan diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Efek untuk menjadi direktur Perusahaan Efek (dalam hal pemohon sedang berkerja di Perusahaan lain) dan tidak merangkap jabatan pada perusahaan lain kecuali sebagai komisaris Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian; dan b. komisaris yang menyatakan bahwa yang bersangkutan akan mengundurkan diri setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan dan diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Efek untuk menjadi komisaris Perusahaan Efek (dalam hal pemohon sedang menjadi komisaris pada Perusahaan Efek lain) dan tidak merangkap jabatan sebagai komisaris pada Perusahaan Efek lain; dengan menggunakan formulir sesuai lampiran 6 Peraturan ini; 20. surat pernyataan anggota direksi dan anggota komisaris bahwa yang bersangkutan mempunyai atau tidak mempunyai hubungan keluarga
- 46 -
21.
22. 23. 24.
25.
26. 27.
28. 29. 30. 31.
32.
sampai derajat kedua dengan anggota direksi atau anggota komisaris dalam Perusahaan Efek yang bersangkutan dibuat sesuai dengan lampiran 7 formulir ini; surat pernyataan anggota direksi dan komisaris bahwa yang bersangkutan mempunyai atau tidak mempunyai hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota direksi atau komisaris pada Perusahaan Efek lainnya atau Emiten yang tercatat di Bursa Efek dibuat sesuai dengan lampiran 8 formulir ini; surat rekomendasi dari otoritas pasar modal atau keuangan yang berwenang jika anggota direksi dan/atau komisaris pernah bekerja di Perusahaan Efek dan/atau lembaga keuangan lain di luar negeri; surat pernyataan pegawai yang mempunyai izin Wakil Perusahaan Efek yang menyatakan tidak bekerja rangkap pada Perusahaan Efek lain dibuat sesuai dengan lampiran 9 formulir ini; surat pernyataan tidak melakukan kegiatan usaha Perantara Pedagang Efek dalam hal Perusahaan Efek yang memiliki izin usaha sebagai Penjamin Emisi Efek hanya melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dengan menggunakan formulir sesuai lampiran 10 Peraturan ini; surat pernyataan dari pemegang saham atau Pemegang Saham Pengendali bahwa sumber dana dalam rangka kepemilikan Perusahaan Efek tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari pihak lain serta tidak berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang (money laundering) dan pembiayaan terorisme (terrorism financing) dengan menggunakan formulir sesuai lampiran 11 Peraturan ini; surat keterangan domisili dari pengelola gedung atau instansi berwenang, perjanjian jika tempat usaha bukan milik sendiri, tata letak ruangan kantor, dan foto ruangan Perusahaan Efek yang disertai peruntukan ruangan; struktur organisasi dengan mencantumkan nama-nama pegawai pada tiap posisi jabatan dan uraian tugasnya termasuk keberadaan unit kerja, anggota direksi, atau pejabat setingkat di bawah direksi yang menjalankan fungsi kepatuhan dan fungsi lain yang dipersyaratkan oleh peraturan yang berlaku sesuai izin usaha yang dimohonkan; gambaran tentang rencana operasi dan misi perusahaan dan proyeksi keuangan sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun ke depan; jawaban atas pertanyaan-pertanyaan pada lampiran 12 (Daftar Pertanyaan) dan lampiran 13 (Daftar A, B, dan C) Peraturan ini; daftar kantor cabang dan perubahannya sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Kegiatan Perusahaan Efek Di Berbagai Lokasi; prosedur dan standar operasi sesuai izin usaha yang dimohonkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang sekurangkurangnya memuat: a. judul prosedur dan standar operasi; b. penanggungjawab prosedur dan standar operasi; c. pihak yang melaksanakan setiap prosedur dan standar operasi yang meliputi pihak yang melaksanakan (maker), pemeriksa (checker), pemberi persetujuan (approver); d. diagram alur (flowchart) dan penjelasan dari setiap tahapan prosedur yang dilaksanakan (manual); e. batasan waktu pelaksanaan (Service Level Agreement) dalam setiap prosedur; f. dokumen yang digunakan; dan g. hasil dari prosedur yang dilaksanakan (Output); dan bukti pembayaran biaya perizinan Perusahaan Efek.
- 47 Demikian permohonan ini kami ajukan dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Pemohon meterai ............................................ (Nama Jelas) *) coret yang tidak perlu **) pilih salah satu
- 48 Lampiran : 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : Tanggal : Formulir Nomor 2 Nomor : ...................................... Lampiran : ...................................... Perihal : Permohonan Persetujuan Kegiatan Lain
.............,........................ Kepada Yth.Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal di Jakarta
Dengan ini kami mengajukan permohonan persetujuan kegiatan lain Perusahaan Efek. Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami sampaikan data sebagai berikut : 1. Nama Pemohon : 2. Alamat Pemohon : 3.
Nama Perusahaan Efek
: (Nasional/Patungan*)
4. 6. 7.
Nomor Pokok Wajib Pajak Alamat Perusahaan Efek
:
Nomor a. Telepon : b. Telex : c. Faksimile : 8. Pegawai penghubung : (sertakan surat kuasa) 9. Jenis, deskripsi dan : aktivitas kegiatan lain 10. Waktu pelaksanaan : kegiatan lain 11. Tujuan pelaksanaan : kegiatan lain, termasuk target pasar dan target pendapatan dalam 1 (satu) tahun pertama 12, Keterkaitan kegiatan lain : dengan strategi bisnis Perusahaan Efek 13. Manfaat, biaya dan risiko : bagi Perusahaan Efek atas kegiatan lain 14. Manfaat dan risiko bagi : nasabah 15. Mitigasi risiko atas : pelaksanaan kegiatan lain Melengkapi permohonan ini, kami lampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut: 1. penjelasan rencana pelaksanaan kegiatan lain meliputi : a. jenis, deskripsi dan aktivitas kegiatan lain; b. waktu pelaksanaan kegiatan lain;
- 49 -
2. 3. 4. 5.
6.
7.
8.
c. tujuan pelaksanaan kegiatan lain, termasuk target pasar dan target pendapatan dalam 1 (satu) tahun pertama; d. keterkaitan kegiatan lain dengan strategi bisnis Perusahaan Efek; e. manfaat, biaya dan risiko bagi Perusahaan Efek atas kegiatan lain; f. manfaat dan risiko bagi nasabah; dan g. mitigasi risiko atas pelaksanaan kegiatan lain. prosedur dan standar operasi, organisasi dan kewenangan untuk melaksanakan kegiatan lain; identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian terhadap risiko yang melekat pada kegiatan lain; hasil analisis aspek hukum dan aspek kepatuhan atas kegiatan lain; dokumen atau konsep dokumen dalam rangka transparansi kepada nasabah yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan lain yang meliputi antara lain perjanjian antara Perusahaan Efek dengan nasabah atau pihak lain, brosur, leaflet, prospektus, dan/atau formulir aplikasi; sistem informasi akuntansi termasuk penjelasan singkat mengenai keterkaitan sistem informasi akuntansi tersebut dengan sistem informasi akuntansi Perusahaan Efek secara menyeluruh, dan/atau sistem pencatatan administrasi; dokumen yang menyatakan bahwa Perusahaan Efek telah memperoleh persetujuan atau izin dari otoritas yang berwenang, apabila aktivitas Perusahaan Efek dimaksud memerlukan persetujuan dari otoritas tersebut; dan kesiapan dan hasil uji coba Perusahaan Efek (apabila ada) atas kegiatan lain.
Demikian permohonan ini kami ajukan dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Pemohon meterai ............................................ (Nama Jelas) *) coret yang tidak perlu **) pilih salah satu
- 50 Lampiran : 3 Peraturan Otoritas Keuangan Nomor : Tanggal :
Jasa
SURAT PERNYATAAN Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama : ................................................................................. Alamat lengkap : ................................................................................. ................................................................................. ................................................. Kode Pos .................... selaku pemegang saham / Pemegang Saham Pengendali / calon pemegang saham / calon Pemegang Saham Pengendali *) dari ................................... ............................................................................................................. dengan ini menyatakan bahwa saya : a. pernah/tidak pernah *) melakukan perbuatan tercela atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan. b. memiliki akhlak dan moral yang baik; c. memiliki komitmen yang tinggi untuk mematuhi peraturan perundangundangan yang berlaku; dan d. memiliki komitmen yang tinggi untuk mendukung pengembangan operasional Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek yang sehat dan Pasar Modal Indonesia. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. ..................., ................ 20... meterai ............................................ (Nama Jelas) *) coret yang tidak perlu
- 51 -
Lampiran : 4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : Tanggal :
SURAT PERNYATAAN Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama : ................................................................................. Alamat lengkap : ................................................................................. ................................................................................. ................................................. Kode Pos .................... Selaku direktur / komisaris *) dari ........................................................ .............................................................................................. dengan ini menyatakan bahwa saya : a. cakap/tidak cakap *) melakukan perbuatan hukum; b. pernah/tidak pernah *) dinyatakan pailit atau menjadi direktur atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebakan suatu perusahaan dinyatakan pailit; c. pernah/tidak pernah *) melakukan perbuatan tercela atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan. d. memiliki akhlak dan moral yang baik; e. memiliki komitmen yang tinggi untuk mematuhi peraturan perundangundangan yang berlaku; dan f. memiliki komitmen yang tinggi untuk mendukung pengembangan operasional Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek yang sehat dan Pasar Modal Indonesia. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. ..................., ................ 20... meterai ............................................ (Nama Jelas) *) coret yang tidak perlu
- 52 -
Lampiran : 5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : Tanggal : SURAT PERNYATAAN Kami yang bertanda tangan di bawah ini : 1. Nama : ................................................................................. Jabatan : ................................................................................. Alamat lengkap : ................................................................................ ................................................................................ 2. Nama : ................................................................................ Jabatan : ................................................................................ Alamat lengkap : ................................................................................ ................................................................................ berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan bertindak untuk dan atas nama ................................................................................................................. berkedudukan di ............................................................................. dengan alamat kantor pusat di ................................................................................................................. ............................................................................................................................ ................................................................................................................ dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Perusahaan akan bertanggung jawab penuh secara finansial atas segala tindakan yang dilakukan oleh direktur, Wakil Perusahaan Efek, pegawai, dan Pihak yang bekerja pada Perseroan dalam rangka pelaksanaan kegiatan sebagai Perusahaan Efek. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. ..................., ................. 20... Direksi, 1 ............................. (nama jelas dan tanda tangan) 2.............................. dst.
- 53 Lampiran : 6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : Tanggal : SURAT PERNYATAAN Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama : ......................................................................... Alamat lengkap : ......................................................................... ......................................................................... bagi direktur/calon direktur *) berbunyi : selaku direktur/calon direktur *) .............................................................. yang beralamat di ..................................................................................... ............................................................................................................................ ...................................................................................................... dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya akan : a. mengundurkan diri pada pekerjaan saya setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan permohonan saya menjadi direktur dan diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Efek untuk menjadi direktur Perusahaan Efek (dalam hal pemohon sedang berkerja di Perusahaan lain); b. tidak merangkap jabatan pada perusahaan lain kecuali merangkap sebagai komisaris Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (jika yang bersangkutan menjabat sebagai komisaris Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian). bagi komisaris/calon komisaris *) berbunyi: selaku komisaris/calon komisaris *) ......................................................... yang beralamat di .................................................................................... ................................................................................................................. dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya akan : a. mengundurkan diri pada pekerjaan saya setelah mendapat persetujuan dari OTORITAS JASA KEUANGAN sesuai dengan permohonan saya menjadi komisaris dan diangkat oleh RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM Perusahaan Efek untuk menjadi komisaris Perusahaan Efek (dalam hal pemohon sedang menjadi komisaris pada Perusahaan Efek lain); b. tidak merangkap jabatan sebagai komisaris pada Perusahaan Efek lain. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
*) coret yang tidak perlu
.................., ................... 20.... meterai ............................................... (nama jelas)
- 54 Lampiran : 7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : Tanggal : SURAT PERNYATAAN Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama : .............................................................................. Jabatan : Komisaris / Direktur *) Alamat lengkap : .............................................................................. .............................................................................. .............................................................................. dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya mempunyai/ tidak mempunyai *) hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota direksi/komisaris *) lainnya dalam perseroan. yaitu Sdr................................................................................................................ Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
..................., ..................... 20.... meterai ...................................................... (nama jelas) *) coret yang tidak perlu
- 55 Lampiran : 8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : Tanggal : SURAT PERNYATAAN Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama : .............................................................................. Jabatan : Komisaris / Direktur *) Alamat lengkap : .............................................................................. .............................................................................. .............................................................................. dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya mempunyai/tidak mempunyai *) hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan anggota direksi/komisaris *) Perusahaan Efek/Emiten *) PT. ......................................... yaitu Sdr. ............................................................ Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
..................., ..................... 20.... meterai ...................................................... (nama jelas) *) coret yang tidak perlu
- 56 Lampiran : 9 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : Tanggal : SURAT PERNYATAAN Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama : .............................................................................. Jabatan : .............................................................................. Alamat lengkap : .............................................................................. .............................................................................. .............................................................................. Pemegang izin Wakil Perusahaan Efek Nomor: .............................................. tanggal ............................. dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya tidak bekerja pada Perusahaan Efek lain dan hanya bekerja pada PT ........................................................................................................ Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
..................., ..................... 20.... meterai ...................................................... (nama jelas) *) coret yang tidak perlu
- 57 -
Lampiran : 10 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : Tanggal :
SURAT PERNYATAAN Kami yang bertanda tangan di bawah ini : 1. Nama : .............................................................................. Jabatan : ............................................................................. Alamat lengkap : ............................................................................ ............................................................................. 2. Nama : ............................................................................. Jabatan : ............................................................................. Alamat lengkap : ............................................................................. ............................................................................. berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan bertindak untuk dan atas nama ................................................................................................................. berkedudukan di ................................................................................ dengan alamat kantor pusat di ................................................................ ............................................................................................................................ ...................................................................................................... dengan ini menyatakan bahwa Perusahaan tidak akan melakukan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. .................., ................... 20... Direksi, 1 ............................. (nama jelas dan tanda tangan) 2.............................. dst.
- 58 Lampiran : 11 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : Tanggal : SURAT PERNYATAAN Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama : ................................................................................ Alamat lengkap : ................................................................................ ................................................................................ ........................................ Kode Pos ....................... selaku pemegang saham / Pemegang Saham Pengendali / calon pemegang saham / calon Pemegang Saham Pengendali *) dari ................................................................................................................. dengan ini menyatakan bahwa setoran modal atas nama ................................................................................................................. kepada ................................................................................................. tidak berasal : a. dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari pihak lain; dan/atau b. dari dan untuk tujuan pencucian uang (money laundering) dan pendanaan terorisme (terrorism financing). Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. ..................., ................ 20... meterai
............................................ (Nama Jelas) *) coret yang tidak perlu
- 59 Lampiran : 12 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : Tanggal : DAFTAR PERTANYAAN I.
PETUNJUK DALAM MENJAWAB PERTANYAAN 1. Semua pertanyaan wajib dijawab oleh pemohon. 2. Ditandatangani oleh direksi, komisaris, dan pengendali/pemegang saham di atas kertas yang bermeterai (di atas kertas segel). 3. Berilah tanda dalam kotak di depan kata “ya”, jika jawaban Saudara “Ya”, atau berilah tanda dalam kotak di depan kata “Tidak” jika jawaban Saudara atas pertanyaan berikut adalah “tidak”. 4. Untuk setiap jawaban "Ya", pemohon wajib memberikan jawaban secara rinci dan jelas antara lain memuat: a. Lembaga-lembaga yang bersangkutan; b. Kasus dan tanggal dari tindakan yang dilakukan; c. Pengadilan atau lembaga yang mengambil tindakan; dan d. Tindakan dan sanksi yang dilakukan
II.
INTEGRITAS PEMOHON, PENGENDALI ATAU DIREKSI DAN KOMISARIS Definisi Investasi adalah kegiatan atas Efek, perbankan, asuransi, atau usaha perumahan atau real estate, termasuk kegiatan, baik langsung maupun tidak langsung, berhubungan dengan Perusahaan Efek, Penasehat Investasi, Bank atau perusahaan lain yang bergerak di bidang keuangan. Jawablah pertanyaan di bawah ini: 1. Dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir, apakah Saudara telah dihukum atau mengaku bersalah atau tidak membantah atas tuduhan: a. Tindak pidana atau kejahatan melibatkan Investasi atau usaha Berhubungan Dengan Investasi, penipuan, pernyataan palsu, atau penggelapan, penyuapan, pemalsuan, atau pemerasan? ya
tidak
b. Atau kejahatan lainnya? ya
tidak
2. Apakah pengadilan: a. Pernah menyatakan Saudara pailit? ya
tidak
- 60 b. Dalam sepuluh tahun terakhir ini melarang Saudara dalam kegiatan yang berhubungan dengan investasi? ya
tidak
c. Pernah ketahuan Saudara menyebabkan suatu usaha yang berhubungan dengan investasi, izin usahanya atau izin untuk menjalankan usaha ditolak, dibekukan, dicabut atau dibatasi? ya
tidak
3. Apakah Otoritas Jasa Keuangan (d/h Bapepam-LK) pernah : a. Mendapatkan Saudara membuat pernyataan palsu atau melakukan kelalaian? ya
tidak
b. Mendapatkan Saudara terlibat dalam pelanggaran perundang-undangan di bidang Pasar Modal? ya
peraturan
tidak
c. Mendapatkan Saudara menyebabkan ditolak, dibekukan, dicabut atau dibatasi izin usaha Saudara atau izin menjalankan usaha Saudara yang berhubungan dengan investasi? ya
tidak
d. Memerintahkan untuk menolak, menghentikan untuk sementara atau mencabut izin usaha Saudara memberi sanksi dengan membatasi kegiatan Saudara? ya
tidak
4. Apakah instansi berwenang lainnya pernah: a. Mendapatkan Saudara membuat pernyataan palsu, menyesatkan atau tidak jujur, tidak fair atau tidak etis? ya
tidak
b. Mendapatkan Saudara terlibat dalam pelanggaran peraturan di bidang investasi atau peraturan perundang-undangan lainnya? ya
tidak
5. Apakah suatu Bursa Efek pernah: a. Mendapatkan Saudara membuat pernyataaan palsu memberikan keterangan yang seharusnya diberikan? ya
atau
lalai
tidak
b. Mendapatkan Saudara terlibat dalam pelanggaran terhadap peraturan Bursa Efek? ya
tidak
- 61 c. Mendapatkan Saudara menyebabkan izin usaha atau izin untuk menjalankan usaha suatu perusahaan yang berhubungan dengan investasi yang menyebabkan dibekukan, dicabut atau dibatasi? ya
tidak
d. Mengambil tindakan indisipliner terhadap Saudara dengan mengeluarkan atau membekukan dari keanggotaan dengan mencegah atau membekukan hubungannya dengan anggota-anggota lain, atau dengan membatasi kegiatan-kegiatannya? ya
tidak
6. Apakah pengadilan dari negara lain, peraturan yang berlaku atau Bursa Efek memerintahkan diambilnya tindakan terhadap Saudara sehubungan dengan tindak penipuan? ya
tidak
7. Apakah Saudara sedang menghadapi perkara dari sidang pengadilan? ya
tidak
8. Apakah suatu perusahaan pertanggungan pernah menolak membayar kepada atau mencabut pertanggungan Saudara ? ya
tidak
9. Apakah Saudara mempunyai kewajiban atas dasar keputusan pengadilan atau perikatan lain yang dibuatnya dengan pihak lain yang tidak dapat dilaksanakan? ya
tidak
10. Apakah Saudara pernah menjadi direktur dari Perusahaan Efek, Penasehat Investasi atau pengendali dari Perusahaan Efek yang dinyatakan pailit? ya
tidak
11. Apakah Saudara baik secara sendiri-sendiri, maupun bersamasama memiliki saham melebihi 5% (lima per seratus ) pada suatu Emiten atau 20% (dua puluh per seratus ) pada Perusahaan Efek lain? ya
tidak
............., ................ 20...
meterai
............................................ (Nama Jelas) *) coret yang tidak perlu
- 62 Lampiran : 13 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : Tanggal : DAFTAR A, B DAN C Daftar A : 1. Berikan keterangan mengenai pemilik/pemegang saham, komisaris dan pejabat dengan menggunakan tabel di bawah ini. Dalam hal diperlukan penjelasan tambahan, gunakan daftar C. 2. a. Pejabat adalah direksi atau pejabat satu tingkat di bawah direksi dan pihak-pihak yang mempunyai kedudukan atau berfungsi sama. b. Pemilik adalah pemegang saham atau pemilik penerima manfaat dari 5% (lima perseratus) atau lebih dari saham pemohon. 3. Laporkan pula perubahan komisaris, pejabat , pemegang saham, dan pemilik penerima manfaat, termasuk tanggal pada saat pihak baru mulai masuk dan tanggal pada saat pihak dimaksud keluar dari posisi sebelumnya pada perusahaan yang bersangkutan dengan menggunakan tabel di bawah ini: Daftar Komisaris, Pejabat, dan Pemegang Saham Nama Lengkap
Tgl.mulai Bln.Thn
Tgl. Berakhir Bln. Thn
Jabatan
Persentasi Pemilikan
NPWP
Kewarga negaraan
Daftar B : Daftar Pemegang izin Wakil Perusahaan Efek No
Nama Lengkap
Jabatan
Izin WPPE No/tanggal
Izin WPEE No/tanggal
Izin WMI No/tanggal
Daftar C : Diisi dengan penjelasan rinci terhadap jawaban “Ya” atas pertanyaan nomor 1 sampai dengan 11 bagian II lampiran 8 dan penjelasan lebih lanjut dari daftar A dan B. Daftar penjelasan atas Pertanyaan Nomor 1 s/d 11 No
Nomor Pertanyaan/Daftar
Penjelasan
- 63 Lampiran : 14 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : Tanggal : KEPUTUSAN KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PASAR MODAL OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR
.............
TENTANG PEMBERIAN IZIN USAHA PERUSAHAAN EFEK SEBAGAI ......................... KEPADA PT.................................................. (NPWP : .....................................)
KEPALA EKSEKUTIF KEUANGAN, Membaca
:
PENGAWAS
PASAR
MODAL
OTORITAS
JASA
1.Surat permohonan izin usaha Perusahaan Efek sebagai ..................................................................................... dari PT ....................................................................................... Nomor ................................... tanggal ................................ 2.(dan Surat Pernyataan)
Menimbang
:
bahwa permohonan Saudara telah memenuhi persyaratan dan atas dasar itu dapat dipertimbangkan untuk diberikan izin usaha Perusahaan Efek sebagai ............................................................................................
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253); 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 12 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4372);
MEMUTUSKAN : Menetapkan :
KEPUTUSAN KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PASAR MODAL OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PEMBERIAN IZIN USAHA PERUSAHAAN EFEK SEBAGAI ..................................... KEPADA PT ......................
- 64 Pasal 1 Memberikan izin usaha Perusahaan Efek sebagai ..................... kepada PT ................................... dengan alamat kantor pusat di ....................... Pasal 2 Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Pasal 3 Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, dapat diadakan perubahan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di
:
Pada tanggal
:
Jakarta
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan ...................................................... Tembusan : 1. ...... 2. ......
