2014 TENTANG

1 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

DIREKTORATJENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN Jl. Medan Merdeka Timur No.16 Lt.15 Gd.Mina Bahari II, Jakarta Pusat 10110 Telp (021) 3519070 ext 1524/1526, Fax : (021) 3451057

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR : PER.91/DJ-PSDKP/2014 TENTANG PENGEMBANGAN JENJANG KARIR AWAK KAPAL PENGAWAS PERIKANAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN, Menimbang

: a.

bahwa dalam rangka meningkatkan profesionalisme dan motivasi bagi Awak Kapal Pengawas Perikanan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab perlu disusun pedoman mengenai pengembangan jenjang karir Awak Kapal Pengawas Perikanan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan tentang Pengembangan Jenjang Karir Awak Kapal Pengawas Perikanan. Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073); 2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan

2 Presiden Nomor 55 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 125); 3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi, Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 126); 4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan; 5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan; MEMUTUSKAN: Menetapkan

: PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PENGEMBANGAN JENJANG KARIR AWAK KAPAL PENGAWAS PERIKANAN. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 1. Kapal Pengawas Perikanan adalah kapal pemerintah yang diberi tanda-tanda tertentu untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum di bidang kelautan dan perikanan. 2. Awak Kapal Pengawas Perikanan, selanjutnya disebut AKP, adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja atau dipekerjakan di atas kapal pengawas

perikanan

untuk

melakukan

tugas

pengawasan

pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan sesuai jabatan dan keterampilannya.

3 3. Anak Buah Kapal Pengawas Perikanan yang selanjutnya disingkat ABK adalah Awak Kapal Pengawas Perikanan selain Nakhoda. 4. Kompetensi adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan. 5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. 6. Jabatan adalah suatu kedudukan yang akan dicapai dalam karir AKP di Kapal Pengawas Perikanan. 7. Jenjang Karir adalah mekanisme atau proses untuk mencapai Jabatan tertentu di atas Kapal Pengawas Perikanan. 8. Nakhoda adalah seorang dari AKP yang menjadi pimpinan umum di atas kapal dan mempunyai wewenang dan tanggung jawab tertentu, sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. 9. Kepala Kamar Mesin selanjutnya disingkat KKM adalah Perwira Kapal Pengawas Perikanan yang mengepalai bagian mesin dan bertanggung jawab kepada Nahkoda. 10. Mualim adalah perwira pembantu Nahkoda dalam melaksanakan tugas bagian deck untuk melaksanakan administrasi dan pimpinan ABK Pengawas Perikanan bagian deck. 11. Masinis adalah perwira Kapal Pengawas Perikanan yang ditugaskan sebagai pembantu KKM di kamar mesin dan kepala kerja di kamar mesin. 12. Markonis adalah perwira pembantu Nakhoda dalam melaksanakan tugas sebagai operator radio/komunikasi. 13. Serang adalah AKP yang ditugaskan untuk memimpin ABK bagian deck tentang pemeliharaan dan perawatan Kapal Pengawas Perikanan. 14. Juru Mudi adalah AKP yang ditugaskan untuk memegang kemudi atas petunjuk Nahkoda dan Mualim. 15. Kelasi adalah AKP yang ditugaskan untuk merawat Kapal Pengawas Perikanan bagian deck.

4 16. Juru masak adalah AKP yang ditugaskan untuk memasak di Kapal Pengawas Perikanan. 17. Oiler adalah AKP yang ditugaskan untuk merawat dan memelihara mesin Kapal Pengawas Perikanan. 18. Ijazah adalah surat tanda tamat belajar yang diberikan oleh suatu instansi kepada seseorang sebagai tanda bukti bahwa seseorang itu telah menyelesaikan program secara akademik. 19. Sertifikat keterampilan khusus pelaut adalah bukti pengakuan kecakapan dan keterampilan untuk melakukan tugas dan fungsi, yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang. 20. Kementerian adalah Kementerian yang membidangi urusan kelautan dan perikanan 21. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal yang membidangi urusan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. 22. Direktur

Jenderal

adalah

Direktur

Jenderal

yang

membidangi

pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 (1)

Maksud ditetapkannya

Peraturan Direktur Jenderal ini

adalah

sebagai acuan dalam pengembangan jenjang karir AKP. (2)

Tujuan

ditetapkannya

Peraturan Direktur Jenderal ini

adalah

dalam rangka pengembangan karir AKP dalam melaksanakan tugas pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. BAB III RUANG LINGKUP Pasal 3 Ruang lingkup Peraturan Direktur Jenderal ini berlaku bagi AKP yang berstatus PNS dan/atau Calon Pegawai Negeri Sipil. Pasal 4 Personil yang ditetapkan sebagai AKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berasal dari: a. PNS dan/atau Calon Pegawai Negeri Sipil Jenderal;

di lingkungan Direktorat

5 b. PNS dari Unit Eselon I lain lingkup Kementerian

yang dimutasi ke

Direktorat Jenderal; dan c. PNS pindahan dari luar Kementerian. Pasal 5 (1)

Penetapan PNS dan/atau Calon Pegawai Negeri Sipil pertama kali sebagai AKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a disesuaikan dengan formasi yang tersedia dan/atau kebutuhan di Kapal Pengawas Perikanan.

(2)

Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal. Pasal 6

Persyaratan untuk diangkat sebagai AKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi: a.

PNS dan/atau Calon Pegawai Negeri Sipil dengan pangkat paling rendah Pengatur Muda, golongan ruang II/a;

b.

memiliki Sertifikat Keahlian Pelaut dan/atau Sertifikat Keterampilan Pelaut;

c.

tidak cacat fisik; dan

d.

telah mengikuti pendidikan dan pelatihan dasar calon AKP. BAB IV JENJANG KARIR AWAK KAPAL PENGAWAS Pasal 7

(1)

Jenjang karir AKP meliputi: a. bagian deck; dan b. bagian mesin.

(2)

Bagian deck sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a meliputi: a. Nakhoda; b. Mualim I; c.

Mualim II;

d. Mualim III e.

Markonis;

f.

Serang;

g.

Juru Mudi I;

6 h. Juru Mudi II; i. j.

Juru Mudi III; Kelasi I;

k. Kelasi II; l.

Kelasi III;

m. Kelasi IV; n. Juru Masak I; dan o. Juru Masak II. (3)

bagian mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b: a. KKM; b. Masinis I; c.

Masinis II;

d. Masinis III; e.

Oiler I;

f.

Oiler II;

g.

Oiler III; dan

h. Oiler IV; (4)

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Perikanan

sebagaimana

dimaksud

AKP di Kapal Pengawas

pada

ayat

(1)

dilakukan

berdasarkan Jenjang karir AKP Pasal 8 (1)

Nakhoda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a merupakan

pimpinan,

pemegang

kewibawaan

umum,

penegak

hukum di bidang kelautan dan perikanan, perencana dan melakukan pengendalian operasional di Kapal Pengawas Perikanan. (2)

Tugas Nakhoda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. berada di atas Kapal Pengawas Perikanan selama berlayar, kecuali dalam keadaan yang sangat memaksa dan mendesak; b. memastikan bahwa Kapal Pengawas Perikanan telah memenuhi persyaratan kelaiklautan dan melaporkan kesiapan kapal kepada Direktur

yang

membidangi

operasional

Kapal

Pengawas

Kapal

Pengawas

Perikanan; c. memperhatikan

dan

memelihara

kondisi

7 Perikanan tetap laik laut untuk berlayar; d. menyelenggarakan jurnal Kapal Pengawas Perikanan sesuai dengan format yang ditetapkan; e. berwenang

memberikan

tindakan

disiplin

dan

pemberian

prestasi atas perilaku yang dilakukan setiap ABK; f.

berwenang untuk melakukan tindakan

untuk merubah arah

Kapal Pengawas Perikanan dan mengambil tindakan lain yang diperlukan; g. menyusun

dan

mengusulkan

rencana

gelar

operasi

Kapal

Pengawas Perikanan; h. mengajukan kebutuhan operasional dan logistik Kapal Pengawas Perikanan selama beroperasi di laut; i. memberi perintah dan tugas kepada ABK; j. mengontrol pelaksanaan tugas ABK; k. menciptakan

keamanan

dan

kedisiplinan

di Kapal

Pengawas Perikanan; l. memperhatikan efisiensi pelayaran Kapal Pengawas Perikanan; m. mengawasi

kebersihan

dan

kesehatan

di

Kapal

Pengawas

Perikanan; n. melakukan penyimpanan dokumen-dokumen penting; o. memberikan tanggung jawab perorangan kepada masing-masing ABK; p. mengusulkan peningkatan karier dan prestasi ABK, melalui pendidikan dan pelatihan; q. menegakkan disiplin di atas Kapal Pengawas Perikanan; r.

bertanggungjawab

terhadap

operasional

Kapal

Pengawas

Perikanan; s. melaksanakan

perintah

atasan

secara

baik

dan

bertanggungjawab; t.

membuat laporan pelaksanaan tugas setelah melaksanakan operasi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;

u. melakukan pengelolaan

keuangan, menyiapkan dan membuat

laporan pertanggungjawaban keuangan; dan v. memimpin

pelaksanaan

penghentian, pemeriksaan dan

8 penahanan kapal dan menentukan

pelabuhan tujuan Adhock

atau kawal terhadap kapal perikanan yang diduga atau patut diduga melakukan tindak pidana di bidang kelautan dan perikanan. (3)

Nakhoda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab atas

keselamatan,

keamanan

dan

ketertiban

Kapal

Pengawas

Perikanan. Pasal 9 (1)

Mualim I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b merupakan pembantu utama Nakhoda Kapal Pengawas Perikanan.

(2)

Tugas Mualim I sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) meliputi: a. menegakkan disiplin diatas Kapal Pengawas Perikanan; b. memeriksa

seluruh

kegiatan

operasional

Kapal

Pengawas

Perikanan; c. mengatur dan mengawasi pekerjaan ABK diatas deck; d. menyiapkan Perikanan

kapal

1

berangkat

(satu)

jam

sebelum

Kapal Pengawas

atau memasuki alur pelabuhan/akan

bersandar; e. menyiapkan kesiapan ABK; f.

mencoba semua peralatan navigasi, komunikasi, mesin induk, sekoci, suling-suling dan mengibarkan bendera internasional "P" pada saat Kapal Pengawas Perikanan akan berangkat;

g. menyiapkan peralatan peran muka; h. melakukan inventarisasi peralatan Kapal Pengawas Perikanan bagian deck; i. menyiapkan

rute

dan

rencana

pelayaran

Kapal

Pengawas

Perikanan; j. melaporkan

kepada

Nakhoda

apabila

Kapal Pengawas

Perikanan sudah siap untuk berlayar; k. membuat rencana daftar jaga laut dan jaga darat; l. membuat program dan rencana kerja pada saat Kapal Pengawas Perikanan bersandar;

9 m. mengawasi kegiatan dan keamanan ABK pada saat bekerja; n. menyiapkan administrasi Kapal Pengawas Perikanan pada saat Kapal Pengawas Perikanan berlayar maupun tidak berlayar; o. melaporkan kepada Nakhoda tentang kesiapan Kapal Pengawas Perikanan memasuki pelabuhan; p. melakukan koordinasi bersama Nakhoda dengan instansi terkait tentang keberadaan Kapal Pengawas Perikanan di dalam suatu pelabuhan; q. berada di anjungan 1 (satu) jam sebelum Kapal Pengawas Perikanan

memasuki

pelabuhan

untuk

menyiapkan

serta

mengawasi ABK; r.

merencanakan Kapal Pengawas Perikanan masuk pelabuhan dengan memilih alur yang aman;

s. memeriksa

kesiapan

ABK

dan

bahan-bahan

logistik

cair,

basah dan kering; t.

melakukan pengaturan pelatihan dan usulan bagi ABK;

u. membuat

catatan

khusus

tentang

bagian

deck

dan

menyiapkan dokumen-dokumen penting lainnya; dan v. tugas jaga di deck pada waktu kapal berlayar dan pada waktu kapal di pelabuhan. (3)

Mualim I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Nakhoda Kapal Pengawas Perikanan. Pasal 10

(1)

Mualim II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c merupakan pembantu Mualim I selama Kapal Pengawas Perikanan berlayar, saat berlabuh dan/atau bersandar.

(2)

Tugas Mualim II sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. mengawasi kegiatan operasional Kapal Pengawas Perikanan, baik yang

menyangkut

ABK

maupun

kegiatan

penghentian,

pemeriksaan dan penahanan kapal; b. melakukan pemeliharaan dan pengaturan peralatan; c. melakukan pengaturan pekerjaan para ABK; d. mengambil posisi Kapal Pengawas Perikanan dan mencocokan

10 waktu; e. memeriksa dan membuat laporan tentang alur pelayaran Kapal Pengawas Perikanan; f.

mengawasi barang-barang di Kapal Pengawas Perikanan agar aman pada saat berlayar dan bersandar;

g. bertindak sebagai

pimpinan

di

buritan

pada

saat

Kapal

dan

menyiapkan

Pengawas Perikanan melakukan olah gerak; h. menyiapkan peralatan peran belakang; i. memperhitungkan

waktu

pasang

surut

jurnal pada saat Kapal Pengawas Perikanan akan berlabuh; j. menyiapkan laporan hasil operasi atas perintah Mualim I; k. membantu Mualim I dalam pelaksanaan administrasi Kapal Pengawas Perikanan; l. menyiapkan ruang pemeriksaan dan tenaga pengawalan terhadap hasil penghentian, pemeriksaan dan penahanan kapal; m. menyiapkan

dan

melakukan

pemeliharaan,

pengaturan

penggunaan senjata dan personil ABK; dan n. tugas jaga di deck pada waktu kapal berlayar dan pada waktu kapal di pelabuhan. (3)

Mualim II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Nakhoda. Pasal 11

(1)

Mualim III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d merupakan pembantu Mualim I dan II selama Kapal Pengawas Perikanan berlayar, saat berlabuh dan/atau bersandar.

(2)

Tugas Mualim III sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. mengawasi kegiatan operasional Kapal Pengawas Perikanan baik yang

menyangkut

ABK

maupun

kegiatan

pemeriksaan dan penahanan kapal perikanan; b. mengawasi bahan yang akan diuji di laboratorium; c. menyiapkan perangkat kemudi; d. menyiapkan peralatan menjangka peta; e. membuat garis haluan sesuai perintah Nakhoda;

penghentian,

11 f.

menjaga

kebersihan

Kapal

Pengawas

Perikanan

secara

menyeluruh; g. menyiapkan alat-alat pemadam kebakaran. h. menyiapkan mencatat

rute posisi

pelayaran Kapal Pengawas Perikanan,

haluan,

posisi perubahan haluan dan

melakukan koreksi posisi aman pada saat Kapal Pengawas Perikanan berlayar; i.

menyiapkan

dan

alat navigasi

mengoperasionalkan

seperti

Radar,

GPS,

peralatan

Gyro

pembantu

Kompas,

Echo

Sounder serta lampu-lampu navigasi; j. melakukan

perawatan

alat-alat

navigasi

pada

saat

Kapal

Pengawas Perikanan berlayar maupun tidak berlayar; k. melakukan perawatan terhadap peta, lampu peta dan meja peta; l. melakukan pemeliharaan dan perawatan peralatan telepon satelit. m. menyiapkan dan merawat alat-alat laboratorium; n. menyiapkan dan menginventarisir kebutuhan obat-obatan di dalam Kapal Pengawas Perikanan dan persediaan P3K; o. mengontrol kesehatan AKP; p. merawat AKP pada saat sakit di dalam pelayaran; dan q. tugas jaga di deck pada waktu kapal berlayar dan pada waktu kapal di pelabuhan. (1)

Mualim III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Nakhoda. Pasal 12

(1)

Markonis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e merupakan operator radio/komunikasi Kapal Pengawas Perikanan.

(2)

Tugas Markonis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. menjaga keselamatan kapal dari marabahaya baik itu yang ditimbulkan dari alam seperti badai, ada kapal tenggelam dan lain sebagainya; b. menyiapkan peralatan komunikasi pelayaran sesuai dengan prosedur untuk kelancaran komunikasi pelayaran; c. melakukan pemeliharaan peralatan komunikasi Kapal Pengawas Perikanan secara rutin dan berkala sesuai standar yang berlaku

12 untuk kesiapsiagaan peralatan komunikasi setiap saat; d. melakukan koordinasi antar ABK sesuai dengan jabatan untuk saling membantu dan menunjang pelaksanaan tugas pelayaran; e. melakukan

perbaikan

peralatan

komunikasi

berdasarkan

kerusakan untuk kelancaran komunikasi dan kesiapsiagaan pelayaran; f.

membantu Mualim I dalam menjalankan tugas administrasi operasional Kapal Pengawas Perikanan dan AKP;

g. melaporkan

hasil

pelaksanaan

tugas

kedinasan

lain

yang

diperintahkan pimpinan baik tertulis maupun lisan; h. mengisi Jurnal Radio, dan mengatur peralatan radio secara umum; i. menyampaikan dan menerima berita serta mengarsip semua berita yang diterima maupun dikirim; j. melakukan komunikasi radio dengan PUSDAL secara prodik untuk melaporkan posisi, keadaan Kapal Pengawas Perikanan, dan AKP; dan k. tugas jaga di deck pada waktu kapal berlayar dan pada waktu kapal di pelabuhan. (3)

Markonis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Nakhoda. Pasal 13

(1)

Serang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf f merupakan kepala kerja bawahan di Kapal Pengawas Perikanan.

(2)

Tugas Serang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. mengatur dan melaksanakan pemeliharaan rutin deck; b. mengkoordinir kebersihan deck Kapal Pengawas Perikanan; c. membantu

Mualim

dalam

menyiapkan

bahan-bahan

perlengkapan Kapal Pengawas Perikanan; d. merawat

dan

bertanggungjawab

terhadap

peralatan

deck,

seperti winch jangkar dan winch dewi/sekoci; e. membuat jurnal perawatan Kapal Pengawas Perikanan; f.

mengawasi pekerjaan harian Juru Mudi, Kelasi dan Juru Masak;

13 dan g. mengatur tugas Juru Mudi dan Kelasi pada saat sandar/labuh; h. mengevaluasi hasil kerja Juru Mudi dan Kelasi; i. bersiaga di haluan pada saat kapal olah gerak; j. menyiapkan jangkar pada saat lego/hibob; k. menerima dan menghitung secara rutin dengan teliti mengenai persediaan air tawar di atas kapal; dan l. tugas jaga di deck pada waktu kapal berlayar dan pada waktu kapal di pelabuhan. (3)

Serang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Mualim. Pasal 14

(1)

Juru Mudi I, Juru Mudi II, dan Juru Mudi III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g, huruf h dan huruf i merupakan pembantu Mualim selama Kapal Pengawas Perikanan berlayar, berlabuh maupun bersandar dan mengawasi kegiatan operasional Kapal Pengawas Perikanan.

(2)

Tugas Juru Mudi I, Juru Mudi II, dan Juru Mudi III sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. bertugas memegang kemudi, menjaga haluan yang ditentukan, memeriksa

keadaan

cuaca

serta

melaksanakan penugasan

dari perwira; b. mengatur haluan sesuai instruksi Mualim; c. menyiapkan bendera-bendera, alat-alat pemadam di deck dan perlengkapan lainnya yang diperintahkan oleh Mualim; d. menjaga kebersihan ruangan anjungan dan kemudi; e. menghidupkan/mematikan penerangan di deck dan navigasi; f.

menyiapkan

tangga

pada

saat

Kapal

Pengawas

Perikanan

berlabuh dan bersandar; dan g. tugas jaga di deck pada waktu kapal berlayar dan pada waktu kapal di pelabuhan. (3)

Juru Mudi I, Juru Mudi II, dan Juru Mudi III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab pada Mualim.

14 Pasal 15 (1) Kelasi I, Kelasi II, Kelasi III, dan Kelasi IV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf j, huruf k, huruf l dan huruf m merupakan pembantu Serang dalam bertugas, baik selama Kapal Pengawas Perikanan berlayar, berlabuh dan bersandar. (2) Tugas Kelasi I, Kelasi II, Kelasi III, dan Kelasi IV sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a.

melaksanakan perintah Serang dan Perwira Kapal Pengawas Perikanan;

b.

membantu Juru Mudi di anjungan;

c.

melakukan

d.

menyiapkan tali-tali pada saat kapal akan berlayar;

e.

siaga di haluan/buritan pada saat kapal olah gerak dan

kebersihan deck, ruangan dan/atau kamar;

menyiapkan jangkar dan tali tambat dalam rangka sandar dan labuh; f.

mengawasi ketegangan tali pada waktu kapal sandar;

g.

melakukan perawatan terhadap tali-tali kepil, jangkar, dan peralatan lainnya di atas deck;

h.

memberi

pelumasan

sling,

derek,

engsel-engsel

pintu

dan

peralatan deck lainnya; i.

melaksanakan/menjaga keselamatan kapal, ronda keliling deck pada saat kapal sandar/berlabuh;

j.

tugas jaga di deck pada waktu kapal berlayar dan pada waktu kapal di pelabuhan.

(3) Kelasi I, Kelasi II, Kelasi III, dan Kelasi IV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Mualim. Pasal 16 (1) Juru Masak I atau II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf n dan huruf o berperan menyiapkan konsumsi dan bahan makanan selama Kapal Pengawas Perikanan berlayar, bersandar maupun berlabuh. (2) Tugas Juru Masak I dan Juru Masak II sebagaimana dimaksud pada

15 ayat (1), meliputi: a.

mengajukan bahan-bahan makanan yang diperlukan;

b.

mengatur

penempatan/penyimpanan

bahan-bahan

makanan

basah/kering ke dalam gudang dan/atau tempat penyimpanan lainnya; c.

membuat menu masakan yang akan dihidangkan setiap hari;

d.

memasak makanan sesuai menu dengan memperhatikan nilainilai giziserta syarat-syarat kesehatan;

e.

menyajikan makanan pada jam makan untuk AKP;

f.

melakukan

kontrol

terhadap

bahan-bahan

makanan

basah

maupun kering; dan g.

menjaga kebersihan tempat bekerja.

(3) Juru Masak I dan Juru Masak II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Mualim. Pasal 17 (1) KKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a merupakan pembantu Nakhoda Kapal Pengawas Perikanan yang bertanggungjawab di bagian permesinan. (2) Tugas KKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a.

memeriksa perlengkapan mesin Kapal Pengawas Perikanan;

b.

mengontrol

pengoperasian

dan

pemeliharaan

mesin

Kapal

Pengawas Perikanan dan semua yang ada hubungannya dengan permesinan; c.

memberi

pengarahan

kepada

Masinis

dan

Oiler

dalam

pengoperasian mesin induk dan mesin bantu serta motor-motor penggerak lainnya; d.

menerima laporan dari Masinis tentang kondisi mesin saat berlayar maupun berlabuh;

e.

memeriksa

kesiapan

bagian

mesin

secara

keseluruhan

dan melaporkan kepada Nakhoda; f.

merencanakan perawatan berkala pada mesin induk, mesin generator dan peralatan bantu lainnya;

g.

merencanakan, membuat

dan mengajukan

daftar kebutuhan

kamar mesin seperti spare parts, bahan bakar, pelumas dan

16 bahan-bahan lainnya; dan h.

mencatat setiap

penggantian

suku

cadang

dan

kegiatan

perawatan dan pemeliharaan mesin Kapal Pengawas Perikanan. (3) KKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Nakhoda. Pasal 18 (1) Masinis I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b merupakan pembantu utama KKM dalam mengatur dan mengawasi serta mengontrol pekerjaan bagian mesin secara umum. (2) Tugas Masinis I sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a.

memberi bimbingan teknik ke Oiler dalam usaha penyelesaian perbaikan mesin;

b.

merencanakan

pekerjaan

di

dalam

kamar

mesin

dan

mengatur Oiler yang bekerja selama Kapal Pengawas Perikanan berlayar maupun tidak berlayar; c.

menyusun daftar jaga mesin sepengetahuan KKM;

d.

mengisi jurnal mesin sesuai dengan prosedur yang berlaku;

e.

melakukan pengoperasian dan pencatatan indikator pesawatpesawat kelistrikan;

f.

pengoperasian sistem mesin pendingin, sistem air condition, panel listrik dan elektro motor;

g.

melaporkan tentang kondisi mesin induk, baling -baling, bahan bakar, pelumas dan kebersihan di kamar mesin;

h.

menyiapkan

dan

mengganti

lampu-lampu

penerangan

dan

lampu-lampu navigasi apabila ada yang padam; i.

melaporkan ke KKM dalam hal stabilitas kapal;

j.

melakukan inventarisasi bagian mesin;

k.

melaksanakan tugas-tugas dan pekerjaan pemeliharaan sesuai jadwal pemeliharaan terencana; dan

l.

tugas jaga di Kamar Mesin pada waktu kapal berlayar dan pada waktu kapal di pelabuhan.

(3) Masinis I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada KKM.

17 Pasal 19 (1) Masinis II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf c merupakan pembantu masinis I dalam mengoperasikan mesin Kapal Pengawas Perikanan. (2) Tugas Masinis II sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a.

mengatur

pemakaian

atau penggantian

generator beserta

peralatan power steering dan peralatan lainnya di kamar mesin; b.

mengontrol

perlengkapan

listrik

termasuk

peralatan

ventilasi, lampu-lampu, AC dan alat-alat bantu untuk digunakan di dalam Kapal Pengawas Perikanan; c.

memeriksa dan memelihara kondisi pipa-pipa dan tangki-tangki serta perlengkapannya;

d.

mengontrol kebersihan ruangan-ruangan mesin;

e.

melaksanakan tugas-tugas dan pekerjaan pemeliharaan sesuai jadwal pemeliharaan terencana; dan

f.


(3) Masinis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada KKM. Pasal 20 (1) Masinis III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf d merupakan pembantu Masinis I dan Masinis II dalam mengoperasikan mesin Kapal Pengawas Perikanan. (2) Tugas Masinis III sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a.

membantu kegiatan di kamar mesin;

b.

memelihara pompa-pompa dan perlengkapannya;

c.

melaksanakan tugas-tugas dan pekerjaan pemeliharaan sesuai jadwal pemeliharaan terencana;

d.

melaporkan dan mencatat pemakaian bahan bakar dan minyak pelumas kepada KKM;

e.

mengawasi pelaksanaan pengisian bahan bakar dan penerimaan minyak pelumas;

f.

menyiapkan mesin sekoci serta mesin jangkar;dan

g.

tugas jaga di Kamar Mesin pada waktu kapal berlayar dan pada

18 waktu kapal di pelabuhan. (3) Masinis III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada KKM. Pasal 21 (1) Oiler I, Oiler II, Oiler III dan Oiler IV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h merupakan pembantu Masinis dalam mengoperasikan mesin Kapal Pengawas Perikanan di kamar mesin. (2) Oiler I, Oiler II, Oiler III dan Oiler IV sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a.

menghidupkan mesin induk sesuai perintah Masinis;

b.

mengawasi pengoperasian generator, pompa dan peralatan lain, serta mengontrol pekerjaan lain;

c.

melakukan perawatan dan kebersihan terhadap mesin-mesin, ruangan dan peralatan serta kunci-kunci;

d.

melakukan perawatan sistem kemudi dan kemudi darurat;

e.

melakukan pengecekan pemakaian bahan bakar dan pelumas serta menambah bahan bakar dan pelumas jika kurang dan mengisi sesuai kebutuhan mesin;

f.

merapikan gudang mesin dan suku cadang; dan

g.


(3) Oiler I, Oiler II, Oiler III dan Oiler IV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungan jawab terhadap Masinis. Pasal 22 (1)

Pengembangan jenjang karir AKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

(2)

Pengembangan jenjang karir AKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Direktur yang membidangi pengawakan Kapal Pengawas Perikanan.

(3)

Penetapan jenjang karir AKP sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

19 ditetapkan oleh Direktur Jenderal. Pasal 23 Dalam rangka pengembangan jenjang karir, AKP dapat menerima: a.

promosi;

b.

mutasi; dan/atau

c.

pendidikan dan pelatihan. Pasal 24

(1)

Promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, meliputi: a. kenaikan jenjang karir di Kapal Pengawas Perikanan; atau b. diangkat dalam jabatan struktural.

(2)

Kenaikan Jenjang karir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan organisasi.

(3)

Persyaratan kenaikan jenjang karir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini. Pasal 25

(1) Mutasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b, meliputi: a. perpindahan tugas antar Kapal Pengawas Perikanan; b. perpindahan tugas dari Kapal Pengawas Perikanan ke unit kerja lingkup Direktorat Jenderal; dan c. perpindahan tugas dari Kapal Pengawas Perikanan ke unit kerja lain. (2)

Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, dapat dilakukan dengan syarat: a. tidak

mampu

bekerja

di

atas

Kapal

Pengawas

Perikanan

berdasarkan Surat Keterangan Dokter; dan b. telah mencapai masa kerja di atas

Kapal Pengawas Perikanan

sekurang-kurangnya 14 (empat belas) tahun. (3)

Syarat mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dipertimbangkan sesuai dengan kebutuhan organisasi.

(4)

AKP yang telah dimutasi sebagaimana ayat (1) huruf b dan huruf c dapat mengajukan permohonan untuk bertugas kembali di atas Kapal Pengawas Perikanan dengan memenuhi persyaratan:

20 a. sertifikat keahlian pelaut; b. sertifikat keterampilan pelaut yang masih berlaku; c.

tidak cacat fisik; dan

d. bersedia ditempatkan sesuai dengan kebutuhan. Pasal 26 (1) pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c, antara lain: a.

keahlian dan keterampilan pelaut lanjutan;

b.

Pengawas Perikanan;

c.

Polisi Khusus Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;

d.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil;

e.

bidang-bidang lain yang relevan;

f.

tugas belajar; dan

g.

izin belajar. BAB VI PEMBINAAN Pasal 27

(1)

(2)

Pembinaan AKP meliputi: a.

pembinaan teknis; dan

b.

pembinaan administrasi.

Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Direktur Kapal Pengawas;

(3)

Pembinaan administrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dilakukan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal.

hBAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 28 Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku, ketentuan mengenai tugas dan tanggung jawab AKP dalam Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor : KEP. 242/DJ-PSDKP/2010 tentang Tata Tertib dan Tanggung Jawab Awak Kapal Pengawas Perikanan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

21 Pasal 29 Peraturan Direktur Jenderal ini berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta Pada Tanggal 22 September 2014 DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN,

ASEP BURHANUDIN No

Nama Pejabat

1

Sesditjen. PSDKP

2

Direktur Kapal Pengawas

3

Direktur SDP

4

Direktur SDK

5

Direktur PP

6

Direktur PIP

Paraf

1

Pejabat Sekretaris Ditjen. PSDKP

2

Direktur Kapal Pengawas

3

Kabag Kepegawaian 4

Kabag Hukum, OHumas

Paraf

LAMPIRAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR PER.91/DJPSDKP/2014 TENTANG PENGEMBANGAN JENJANG KARIR AWAK KAPAL PENGAWAS PERIKANAN

No

Jenjang Karir

1

Nakhoda

Syarat/ Kriteria

Mualim I

Mualim II

Minimum D III

KELAS/UKURAN PANJANG KAPAL PENGAWAS C D > 30 m s/d 40 m > 20 m s/d 30 m BAGIAN DECK Minimum D III Minimum D III

E > 15 m s/d 20 m

Minimum D III

Program Studi

Nautika/Perikanan/Tekno Nautika/Perikanan/Tekno Nautika/Perikanan/Tekno Nautika/Perikanan/Tekno Nautika/Perikanan/Tekno logi Penangkapan Ikan logi Penangkapan Ikan logi Penangkapan Ikan logi Penangkapan Ikan logi Penangkapan Ikan

Golongan

Minimum III/a

Minimum III/a

Minimum III/a

Kompetensi

ANT III ANKAPIN I BST Pengawas Perikanan Menembak Diklat Calon AKP



Pendidikan

Minimum D III

Minimum D III

Minimum D III

Minimum D III

Minimum SUPM/SMK

Golongan

Minimum II/d

Minimum II/d

Minimum II/d

Minimum II/d

Minimum II/d

Program Studi


Kompetensi

ANT IV ANKAPIN II BST Pengawas Perikanan Menembak Diklat Calon AKP

Minimum II/d

Minimum D III

Minimum II/d

ANT IV ANT IV ANKAPIN II ANKAPIN II BST BST Pengawas Perikanan Pengawas Perikanan Menembak Menembak Diklat Calon AKP Diklat Calon AKP Nakhoda pada KP kelas E Nakhoda pada KP kelas B Nakhoda pada KP kelas C Nakhoda pada KP kelas D Mualim I pada KP kelas . dan Mualim I pada KP dan C . . . KP A, B, C dan D . kelas A, B dan C .

Pendidikan

ANT IV ANKAPIN II BST Pengawas Perikanan Menembak Diklat Calon AKP Mualim pada KP kelas E, Mualim I pada KP kelas B Mualim I pada KP kelas C Mualim I pada KP kelas D Mualim II pada KP kelas C dan C atau Mualim II atau Mualim II pada KP atau Mualim II pada KP atau Mualim III pada KP pada KP kelas A . kelas A dan B . kelas A, B dan C . kelas A . Minimum D III Minimum D III Minimum D III

Golongan

Minimum II/d

Masa Kerja 3

B > 40 m s/d 50 m

Pendidikan

Jenjang Karir Terakhir 2

A > 50 m


Minimum II/d


Minimum II/c

ANT IV ANKAPIN II BST Pengawas Perikanan Menembak Diklat Calon AKP Mualim III pada KP kelas A atau Marconis dan Serang pada KP kelas A .

F ≥ 6 m -s/d 16 m

No

Jenjang Karir

Syarat/ Kriteria Program Studi

Kompetensi

Masa Kerja

4

5

MUALIM III Pendidikan

A > 50 m

ANT IV

ANT IV

ANT IV

ANKAPIN II

ANKAPIN II

ANKAPIN II

BST Pengawas Perikanan



Menembak

Menembak

Menembak

Diklat Calon AKP

Diklat Calon AKP

Diklat Calon AKP

E > 15 m s/d 20 m

Mualim pada KP kelas D, Mualim III pada KP kelas Mualim III pada KP kelas Mualim pada KP kelas D, A, Mualim II pada KP A atau Mualim II pada KP Mualim pada Kp kelas E kelas C atau Mualim pada kelas B dan C . atau Markonis dan KP kelas D . Serang pada KP kelas A . Minimum D III Minimum II/d

Program Studi

Nautika/Perikanan/Tekno logi Penangkapan Ikan

Kompetensi


Masa Kerja

Mualim II pada KP kelas C, Mualim pada KP kelas D, Markonis dan Serang pada KP kelas A .

Golongan

KELAS/UKURAN PANJANG KAPAL PENGAWAS C D > 30 m s/d 40 m > 20 m s/d 30 m

Nautika/Perikanan/Tekno Nautika/Perikanan/Tekno Nautika/Perikanan/Tekno logi Penangkapan Ikan logi Penangkapan Ikan logi Penangkapan Ikan

Golongan

MARKONIS Pendidikan

B > 40 m s/d 50 m

Minimum SUPM/SMK

Minimum SUPM/SMK

Minimum SUPM/SMK

Minimum SUPM/SMK

Minimum SUPM/SMK

Minimum II/c

Minimum II/c

Minimum II/c

Minimum II/c

Minimum II/c

F ≥ 6 m -s/d 16 m

No

6

7

Jenjang Karir

SERANG

Syarat/ Kriteria

A > 50 m

B > 40 m s/d 50 m


E > 15 m s/d 20 m

Program Studi


Kompetensi



Masa Kerja

Serang pada KP kelas A, Markonis pada KP kelas B, C atau Juru Mudi pada KP kelas A .

Serang pada KP kelas A dan B,Markonis pada KP kelas C atau Juru Mudi pada KP kelas A dan B .

Pendidikan

Minimum SUPM/SMK

Golongan

Minimum II/c

Program Studi


Kompetensi





Masa Kerja

Serang pada KP kelas B dan C atau Juru Mudi pada KP kelas A .

Serang pada KP kelas C atau Juru Mudi pada KP kelas A, B dan C .

Serang pada KP kelas D atau Juru Mudi pada KP kelas A, B dan C .

Juru Mudi pada KP kelas A, B, C dan D .

I, II, III

I, II, III

I, II

I, II

I

Pendidikan

Minimum SUPM/SMK

Minimum SUPM/SMK

Minimum SUPM/SMK

Minimum SUPM/SMK

Minimum SUPM/SMK

Golongan

Minimum II/b

Minimum II/b

Minimum II/b

Minimum II/a

Minimum II/a

JURU MUDI

Program Studi

Kompetensi

ANT IV ANKAPIN II BST Pengawas Perikanan Menembak Diklat Calon AKP Serang pada KP kelas B,C dan D,Markonis pada KP kelas E atau Juru Mudi pada KP kelas A, B, C dan D. Minimum SUPM/SMK


Minimum SUPM/SMK

ANT IV ANKAPIN II BST Pengawas Perikanan Menembak Diklat Calon AKP Serang pada KP kelas A,B dan C,Markonis pada KP kelas D atau Juru Mudi pada KP kelas A, B dan C . Minimum SUPM/SMK

Minimum II/c

Minimum II/c

Minimum II/b

Minimum II/b

F ≥ 6 m -s/d 16 m

Juru Mudi pada KP kelas A, B, C dan D . Minimum SUPM/SMK


Minimum SUPM/SMK

Minimum II/a Nautika/Perikanan/Tek Nautika/Perikanan/Tekno Nautika/Perikanan/Tekno Nautika/Perikanan/Tekno Nautika/Perikanan/Tekno Nautika/Perikanan/Tekno nologi Penangkapan logi Penangkapan Ikan logi Penangkapan Ikan logi Penangkapan Ikan logi Penangkapan Ikan logi Penangkapan Ikan Ikan ANT IV ANT IV ANT IV ANT IV ANT IV ANT IV ANKAPIN II ANKAPIN II ANKAPIN II ANKAPIN II ANKAPIN II ANKAPIN II BST BST BST BST BST BST Pengawas Perikanan Pengawas Perikanan Pengawas Perikanan Pengawas Perikanan Pengawas Perikanan Pengawas Perikanan Diklat Calon AKP Diklat Calon AKP Diklat Calon AKP Diklat Calon AKP Diklat Calon AKP Diklat Calon AKP

No

Jenjang Karir

KELAS/UKURAN PANJANG KAPAL PENGAWAS A B C D > 50 m > 40 m s/d 50 m > 30 m s/d 40 m > 20 m s/d 30 m Kelasi pada KP kelas A, B Kelasi pada KP kelas A, B Kelasi pada KP kelas A, B, Kelasi pada semua kelas dan C . dan C . C dan D . KP I, II, III, IV I, II, III, IV I, II, III I, II

I

Pendidikan

Minimum SUPM/SMK

Minimum SUPM/SMK

Minimum SUPM/SMK

Minimum SUPM/SMK

Minimum SUPM/SMK

Golongan

Minimum II/a

Minimum II/a

Minimum II/a

Minimum II/a

Minimum II/a

Program Studi


Kompetensi

ANT IV ANKAPIN II BST Diklat Calon AKP




Masa Kerja

Kelasi pada semua kelas KP




I, II

I, II

I, II

I

ANT IV ANKAPIN II BST Diklat Calon AKP Kelasi pada semua kelas KP atau Juru Mudi KP kelas F I

Pendidikan

Minimum SUPM/SMK

Minimum SUPM/SMK

Minimum SUPM/SMK

Minimum SUPM/SMK

Minimum SUPM/SMK

Golongan

Minimum II/a

Minimum II/a

Minimum II/a

Minimum II/a

Minimum II/a

Program Studi

Nautika/Tata Boga

Nautika/Tata Boga

Nautika/Tata Boga

Nautika/Tata Boga

Nautika/Tata Boga

Kompetensi

BST

BST

BST

BST

BST

Syarat/ Kriteria Masa Kerja

8

9

KELASI

JURU MASAK

E > 15 m s/d 20 m

Masa Kerja BAGIAN MESIN 10

KKM

Pendidikan

Minimum D IV/S1

Minimum D IV/S1

Minimum D IV/S1

Minimum D IV/S1

Minimum D IV/S1

Golongan

Minimum III/a

Minimum III/a

Minimum III/a

Minimum III/a

Minimum III/a

Program Studi

Teknik Permesinan/ Permesinan Perikanan





F ≥ 6 m -s/d 16 m

No

11

Jenjang Karir

MASINIS I

Kompetensi

ATT III ATKAPIN I Pengawas Perikanan PPNS Menembak Diklat Calon AKP

Masa Kerja

KKM pada KP kelas B dan KKM pada KP kelas C . C.

Pendidikan

Minimum D III

Minimum D III

KELAS/UKURAN PANJANG KAPAL PENGAWAS C D > 30 m s/d 40 m > 20 m s/d 30 m ATT III ATT IV ATKAPIN I ATKAPIN II Pengawas Perikanan Pengawas Perikanan PPNS PPNS Menembak Menembak Diklat Calon AKP Diklat Calon AKP KKM pada KP kelas D . KKM pada KP kelas E . atau Masinis I pada KP atau Masinis I pada KP kelas A kelas A dan B . Minimum D III Minimum D III

Golongan

Minimum II/d

Minimum II/d

Minimum II/d

Minimum II/d

Minimum II/d

Teknik Permesinan/ Permesinan Perikanan ATT III ATKAPIN I BST Pengawas Perikanan Menembak Diklat Calon AKP



Teknik Permesinan/ Permesinan Perikanan ATT IV ATKAPIN II BST Pengawas Perikanan Menembak Diklat Calon AKP Masinis pada KP kelas E, Masinis II pada KP kelas C atau Masinis III pada KP kelas A

Teknik Permesinan/ Permesinan Perikanan ATT IV ATKAPIN II BST Pengawas Perikanan Menembak Diklat Calon AKP

Syarat/ Kriteria

Program Studi

Kompetensi

12

MASINIS II

A > 50 m

B > 40 m s/d 50 m ATT III ATKAPIN I Pengawas Perikanan PPNS Menembak Diklat Calon AKP

Masa Kerja

Masinis I pada KP kelas B Masinis I pada KP kelas C Masinis pada KP kelas D atau Masinis II pada KP atau Masinis II pada KP atau Masinis II pada KP kelas A . kelas A dan B . kelas B dan C .

Pendidikan

Minimum D III

Minimum D III

Minimum D III

Golongan

Minimum II/d

Minimum II/d

Minimum II/c



Teknik Permesinan/ Permesinan Perikanan ATT IV ATKAPIN II BST Pengawas Perikanan Menembak Diklat Calon AKP

Program Studi

Kompetensi

E > 15 m s/d 20 m ATT IV ATKAPIN II Pengawas Perikanan PPNS Menembak Diklat Calon AKP Masinis pada KP kelas A, B dan C . Minimum D III

Masinis III pada KP kelas A atau oiler pada KP kelas A dan B .

F ≥ 6 m -s/d 16 m

No

Jenjang Karir

13 MASINIS III

Syarat/ Kriteria

B > 40 m s/d 50 m

Masa Kerja

Masinis II pada KP kelas Masinis II pada KP kelas B, C atau Masinis III pada C . atau Masinis III pada KP kelas A . KP kelas A .

Pendidikan

Minimum D III

Golongan

Minimum II/d


E > 15 m s/d 20 m

F ≥ 6 m -s/d 16 m

Masinis pada KP kelas D dan E .

Teknik Permesinan/ Permesinan Perikanan ATT IV ATKAPIN II BST Pengawas Perikanan Menembak Diklat Calon AKP Masinis II pada KP kelas C atau Masinis pada KP kelas D . I, II, III, IV

I, II, III

I, II, III

I, II

I, II

Pendidikan

Minimum SUPM/SMK

Minimum SUPM/SMK

Minimum SUPM/SMK

Minimum SUPM/SMK

Minimum SUPM/SMK

Minimum SUPM/SMK

Golongan

Minimum II/a

Minimum II/a

Minimum II/a

Minimum II/a

Minimum II/a

Minimum II/a

Program Studi







ATT IV ATKAPIN II BST Oiler pada KP kelas A, B dan C .

ATT IV ATKAPIN II BST Oiler pada KP kelas A,B, C dan D .

ATT IV ATKAPIN II BST Oiler pada Kp kelas A, B, C dan D .

ATT IV ATKAPIN II BST



Oiler pada KP kelas F

Oiler pada KP kelas F

Program Studi

Kompetensi

Masa Kerja 14

A > 50 m

OILER

Kompetensi Masa Kerja No 1 2 3 4 5 6

Nama Jabatan Sekretaris Ditjen. PSDKP Direktur Kapal Pengawas Direktur PSDP Direktur PSDK Direktur PP Direktur PSDKP dan PIP

Paraf

2014 TENTANG

Recommend Documents