GUBERNUR JAWA TIMUR KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 188/ 4 /KPTS/013/2014 TENTANG TIM KOORDINASI PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2014 GUBERNUR JAWA TIMUR, Menimbang
: a. bahwa untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal dalam rangka membangun manusia seutuhnya maka perlu dilakukan berbagai upaya agar setiap penduduk memiliki kesempatan yang sama dalam memperoleh jaminan pemeliharaan kesehatan secara komprehensif dengan melaksanakan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Provinsi Jawa Timur; b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a, perlu membentuk Tim Koordinasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 dengan Keputusan Gubernur Jawa Timur.
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844); 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4456); 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063); 4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5256); 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234); 6. Peraturan
Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim
-2-
6. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5372); 7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 29); 8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2, Seri D); 9. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 79 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Sekretariat, Bidang, Sub Bagian dan Seksi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur.
MEMUTUSKAN : Menetapkan KESATU
: : Membentuk Tim Koordinasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran.
KEDUA
: Menugaskan Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, untuk : a. menjabarkan strategi dan kebijakan pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional di Provinsi Jawa Timur; b. mengarahkan pelaksanaan kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional sesuai kebijakan nasional; c. melakukan pengendalian dan penilaian pelaksanaan kegiatan Jaminan Kesehatan Nasional di Provinsi Jawa Timur; d. membentuk Sekretariat sesuai kebutuhan; e. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Jawa Timur.
KETIGA
: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 8 Januari 2014
GUBERNUR JAWA TIMUR ttd Dr. H. SOEKARWO
LAMPIRAN Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim
LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR : 188/ 4 /KPTS/013/2014 TANGGAL : 8 JANUARI 2014
SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2014 NO JABATAN DALAM TIM 1 2 1. Pembina 2.
KETERANGAN JABATAN / INSTANSI 3 Gubernur Jawa Timur
a. Ketua
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur
b. Wakil Ketua I
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur
c. Wakil Ketua II
Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Provinsi Jawa Timur
d. Wakil Ketua III
Asisten Kesejahteraan Masyarakat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur
e. Wakil Ketua IV
Inspektur Provinsi Jawa Timur
3.
Sekretaris
Kepala Biro Administrasi Kesejahteraan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur
4.
Bidang-Bidang : a. Bidang Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) 1) Koordinator
2) Anggota:
Rakyat
Kepala Bidang Bina Pelayanan Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur a) Ketua Asosiasi Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota (ADINKES) Provinsi Jawa Timur b) Ketua Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) Provinsi Jawa Timur c) Ketua Perhimpunan Klinik dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer (PKFI) Provinsi Jawa Timur d) Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Provinsi Jawa Timur e) Ketua Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI) Provinsi Jawa Timur f) Ketua Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Provinsi Jawa Timur g) Ketua Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) Daerah Jawa Timur h) Wakil dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Provinsi Jawa Timur
c. Bidang
Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim
-21
2 b. Bidang Penyelenggaraan 1) Koordinator 2) Anggota :
c. Bidang Kepesertaan 1) Koordinator 2) Anggota :
d. Bidang Pengaduan Masyarakat 1) Koordinator
2) Anggota :
3
Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur a) Ketua Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur b) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur c) Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur
Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur a) Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur b) Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur c) Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur d) Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Timur e) Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Provinsi Jawa Timur f) Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Timur g) Wakil dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Provinsi Jawa Timur
Kepala Bidang Pengembangan Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur a) Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur b) Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur c) Wakil dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Provinsi Jawa Timur
GUBERNUR JAWA TIMUR ttd Dr. H. SOEKARWO
SALINAN
Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim
-3-
SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada : Yth. : 1. Sdr. Menteri Dalam Negeri di Jakarta. 2. Sdr. Menteri Kesehatan di Jakarta. 3. Sdr. Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur di Surabaya. 4. Sdr. Inspektur Provinsi Jawa Timur di Sidoarjo. 5. Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur di Surabaya. 6. Sdr. Kepala PT. ASKES (Persero) Regional VII Jawa Timur di Surabaya. 7. Sdr. Kepala Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur di Surabaya. 8. Sdr. Anggota Tim Koordinasi dimaksud.
Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim