2014 TENTANG

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM NOMOR: P. 3/IV-SET/2014 TENTANG ORGANISASI MANGGALA AGNI DAN WILAYAH KERJA DAERAH OPERASI PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DIREKTUR JENDERALPERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM, Menimbang

:

bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 20 ayat (4) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.12/Menhut-II/2009 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan, perlu membentuk Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam tentang Organisasi Manggala Agni dan Wilayah Kerja Daerah Operasi Pengendalian Kebakaran Hutan.

Mengingat

:

Peraturan Menteri Kehutanan Pengendalian Kebakaran Hutan.

Nomor

P.12/Menhut-II/2009

tentang

MEMUTUSKAN : Menetapkan

:

PERATURAN DIREKTUR JENDERALPERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM TENTANG ORGANISASI MANGGALA AGNI DAN WILAYAH KERJA DAERAH OPERASI PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan: 1. Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan yang selanjutnya disebut Manggala Agni,adalahsuatulembaga yang mempunyai tugas melaksanakan pengendalian kebakaran hutan, yang dilengkapi dengan sumberdaya manusia, dana dan sarana prasarana. 2. Si Pongi adalah maskot manggala agni, yang diadopsi dari nama ilmiah orang utan (Pongo spp.), yang merupakan satwa nasional Indonesia. 3. Kebakaran Hutan adalah suatu keadaan dimana hutan dilanda api sehingga mengakibatkan kerusakan hutan dan atau hasil hutan yang menimbulkan kerugian ekonomis dan atau nilai lingkungan. 4.Pengendalian.....

4. Pengendalian Kebakaran Hutan adalah semua usahapencegahan, pemadaman dan penanganan pasca kebakaran hutan, evakuasi dan penyelamatan, serta dukungan manajemen. 5. Pencegahan Kebakaran Hutan adalah semua usaha, tindakan atau kegiatan yang dilakukan untuk mencegah atau mengurangi kemungkinan terjadinya kebakaran hutan. 6. Pemadaman Kebakaran Hutan adalah semua usaha, tindakan atau kegiatan yang dilakukan untuk menghilangkan atau mematikan api yang membakar hutan. 7. Penanganan Pasca KebakaranHutanadalah semua usaha, tindakan atau kegiatan yang meliputi inventarisasi, monitoring dan evaluasi serta koordinasi dalam rangka menangani suatu areal setelah terbakar. 8. Evakuasi dan Penyelamatanadalah upaya membawa dan menyelamatkan korbanmanusia, tumbuhan dan satwa serta aset publik sebelum atau pada saat tejadi kebakaran hutan. 9. Dukungan Manajemen adalah segala kegiatan kesekretariatandan kegiatan lainnya baik internal maupun eksternal yang bertujuan untuk mendukung pengendalian kebakaran hutan. 10. Para Pihak adalah pihak-pihak yang berada di luar manggala agni tetapi mempunyai keterkaitan dengan kegiatan pengendalian kebakaran hutan. 11. Cagar Alamadalah kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa, dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung alami. 12. Suaka Margasatwa adalah kawasan suaka alam yang mempunyai ciri khas berupa keanekaragaman dan atau keunikan jenis satwa yang untuk kelangsungan hidupnya dapat dilakukan pembinaan terhadap habitatnya. 13. Taman Nasional adalahkawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk keperluan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, penunjang budidaya, pariwisata dan rekreasi. 14. Taman Wisata Alamadalah kawasan pelestarian alam dengan tujuan utamanya untuk dimanfaatkan bagi kepentingan pariwisata dan rekreasi alam. 15. Taman Buru adalah kawasan hutan yang ditetapkan sebagai tempat wisata berburu. 16. Taman Hutan Raya adalah kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan atau satwa yang alami atau bukan alami, jenis asli dan atau bukan asli, yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, penunjang budidaya, budaya, pariwisata, dan rekreasi. 17. Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah. 18. Hutan Produksi adalahkawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan. 19. Hutan Adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat. 20. Objek Vital Nasional adalah kawasan atau lokasi, bangunan atau instalasi dan atau usaha yang menyangkut hajat hidup orang banyak, kepenting negara dan atau sumber pendapatan negara. 21. Areal Penggunaan Lain atau lahan adalah areal bukan kawasan hutan. 22. Titik Panas atau Hotspot adalahistilah untuk sebuah pixel yang memiliki nilai temperatur di atas ambang batas (threshold) tertentu dari hasil interpretasi citra satelit, yang dapat digunakan sebagai indikasi kejadian kebakaran hutan dan lahan. 23. Sistem Peringkat Bahaya Kebakaran yang selanjutnya disebut SPBK adalah rangkaian proses untuk mengetahui tingkat resiko terjadinya bahaya kebakaran di suatu wilayah dengan memperhitungkan keadaan cuaca, bahan bakaran dan kondisi alam lainnya yang berpengaruh terhadap perilaku api. 24.Masyarakat.....

24. Masyarakat Peduli Api, yang selanjutnya disebut MPA, adalah masyarakat yang secara sukarela peduli terhadap pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang telah dilatihataudiberi pembekalan serta dapat diberdayakanuntuk membantu pengendalian kebakaran hutan dan lahan. 25. Pemegang Izin usaha adalah badan usaha, koperasiatau perorangan yang diberikan izin usaha oleh pemerintah dibidang kehutanan, perkebunan atau pertambangan berdasarkan peraturan perundang-undangan. 26. Patroli Pencegahan adalah pergerakan dua personil manggala agni atau lebih ke wilayah kerja untuk mencegah, mengetahui, dan memadamkan secara dini kebakaran hutan, dengan menggunakan sarana sesuai dengan kondisi setempat. 27. Mobilisasi adalah pengerahan sumber daya yang dimiliki oleh manggala agni dan para pihak dalam kondisi kebakaran hutan dan lahan ekstrim untuk melakukan pemadaman kebakaran hutan dan lahan serta evakuasi dan penyelamatan. 28. Menteri adalah Menteri yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang kehutanan. 29. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam. 30. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal yang mengemban tugas dan tanggung jawab di bidang Perlidungan Hutan dan Konservasi Alam. 31. Direktur adalah Direktur yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang Pengendalian Kebakaran Hutan. 32. Direktorat adalah Direktorat yang mengemban tugas dan tanggung jawab di bidang Pengendalian Kebakaran Hutan. 33. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah organisasi pelaksana tugas teknis yang bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal yang terdiri atas Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam dan Unit Pelaksana Teknis Taman Nasional. 34. Daerah OperasiPengendalian Kebakaran Hutan, yang selanjutnya disebut Daops, adalah organisasi pelaksana tugas teknisyang diserahi tugas dan tanggung jawab bidang pengendalian kebakaran hutan di lapangan. Pasal 2 Maksud disusunnya peraturan ini untuk memberikan pedoman dan arahan tentang tata kerja dan wilayah kerja daerah operasi pengendalian kebakaran hutan bagi manggala agni secara efektif dan efisien. Pasal 3 Ruang lingkup peraturan ini, meliputi: a. organisasi; b. fungsi; c. wilayah kerja daerah operasi; d. status kesiagaan; e. koordinasi kerja; f. personil; g. peralatan; dan h. pembiayaan.

BAB.....

BAB II ORGANISASI Bagian Pertama Umum Pasal 4 (1) Menteri membentuk organisasi pengendalian kebakaran hutansebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf (a) yang diberi nama Manggala Agni. (2) Nama manggala agni sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki arti panglima api. (3) Panglima api sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digambarkan dalam logo berbentuk segi empat bujur sangkar dengan gambar maskot Si Pongi dan nyala api di dalamnya serta tulisan MANGGALA AGNI di bawahnya. (4) Maskot Si Pongi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dimodifikasi untuk keperluan kampanye pencegahan kebakaran hutan. (5) Logo manggala agni sebagaimana dimaksud pada ayat (3),sebagaimana lampiran 1peraturan ini. Bagian Kedua Struktur Organisasi Pasal 5 (1) Organisasi manggala agni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) terdiri atas: a. tingkat pusat; dan b. tingkat Daerah Operasi (Daops). (2) Manggala agni tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dipimpinoleh Direktur. (3) Manggala agni tingkat Daops sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Kepala Daops. (4) Struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3),sebagaimana lampiran 2peraturan ini. Pasal 6 (1) Organisasi manggala agni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) mempunyai perangkat dan tugas sesuai ketentuan dalam Peraturan MenteriKehutanan tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanandan Peraturan Menteri Kehutanan lainnya. (2) Manggala agni tingkat Daops sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, mempunyai perangkatdan tugas: a. KepalaDaops, bertanggung jawab kepada Direkturuntuk memimpin pengendalian kebakaran hutan di tingkat Daops; b. Sekretaris Daops bertanggung jawab kepada KepalaDaops untukmengelola pelaksanaan dukungan manajemen; c.Pejabat.....

c. Pejabat fungsional operasional pengendalian kebakaran hutan bertanggung jawab kepada Kepala Daops untuk melaksanakanfungsi pencegahan, pemadaman dan penanganan pasca kebakaran hutan, sertaevakuasi dan penyelamatan. d. Pejabat fungsional dukungan manajemen bertanggung jawab kepada Sekretaris Daops untuk melaksanakan fungsi kesekretariatan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, peningkatan kapasitas sarana dan prasarana, penelitian dan pengembangan, dan kerjasama kemitraan. BAB III FUNGSI Pasal 7 Manggala agni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, menyelenggarakan fungsi: a. pencegahan; b. pemadaman; c. penanganan pasca; d. evakuasi dan penyelamatan; dan e. dukungan manajemen. Pasal 8 (1) Pencegahan kebakaran hutansebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, dilakukan melalui kegiatan: a. koordinasi para pihak; b. penyadartahuan dan pendampingan; c. peringatan dan deteksi dini; d. patroli pencegahan e. penjagaan; f. pembuatan peta kerawanan kebakaran;dan g. pengurangan resiko bahaya kebakaran. (2) Koordinasi para pihak sebagaimana dimaksud padaayat (1) huruf a,merupakan koordinasi dengan pihak-pihak terkaituntuk meningkatkan keterpaduan dan sinergitas pengendalian kebakaran hutan dan lahan. (3) Penyadartahuan dan pendampingan sebagaimana dimaksud padaayat (1) huruf b, dilakukan terhadap masyarakat melalui kegiatan antara lainpenyuluhan, apel siaga, kampanye,demonstrasi atau peragaan, bimbingandan pelatihan pencegahan kebakaran hutandan lahan. (4) Peringatan dan deteksi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan melalui kegiatan antara lain pengelolaan data-informasi peringkat bahaya kebakaran dan hotspot, penetapan status kesiagaan, dan pengembangan sistem informasikebakaran hutan untuk meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan terhadap kejadian kebakaran hutan. (5) Patroli pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d,dilakukan melalui kegiatan antara lain pemantauan lapangan, inventarisasi sumber daya pengendalian kebakaran,pemadaman dini danpelaporan,terutama pada wilayah kerja yang rawan kebakaran hutan. (6)Penjagaan.....

(6) Penjagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dilakukan melalui kegiatan yang dititikberatkan pada pengamatan kondisi wilayah kerja dari menara pengawasan api. (7) Pembuatan peta kerawanan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dilakukan melalui pengkajian antara lain sejarah hotspot dan kejadian kebakaran, data iklim dan cuaca, karakteristik bahan bakaran, aksessibilitas penduduk, sejarah kawasan danpeta tematik terkait. (8) Pengurangan resiko bahaya kebakaran hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dilakukan melalui kegiatan antara lain pembuatan dan pemeliharaan sekat bakar termasuk jalur hijau, pembuatan dan pemeliharaan embung, pembuatan dan pemeliharaan tabat kanal pada lahan gambut dan pengelolaan bahan bakaran. Pasal 9 (1) Pemadaman kebakaran hutansebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, dilakukan pada wilayah kerja, melalui: a. pra pemadaman; dan b. pemadaman; c. mobilisasi sumber daya pemadaman; d. demobilisasi sumber daya pemadaman; dan e. pelaporan pemadaman. (2) Pra pemadamansebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufa, dilakukan melalui kegiatan antara lain sidak kesiapsiagaan, bimbingan teknis pemadaman, simulasimobilisasi dan pemadaman, posko siaga, dan siapsiaga sumber daya pemadaman. (3) Pemadamansebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufb,dilakukanmelalui rangkaian kegiatan: a. pengukuran situasi kebakaran atau size up; b. pemadaman awal; c. pemadaman lanjutan; d. pemadaman api sisa atau mopping up;dan e. pengakhiran pemadaman. (4) Mobilisasi sumberdaya pemadaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan dengan pertimbangan: a. laporan kejadian kebakaran dari berbagai sumber; b. perkembangan situasi kebakaran; dan c. permintaan bantuan mobilisasi penambahan sumberdaya pemadaman. (5) Demobilisasi sumber daya pemadaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan dengan pertimbangan adanya pernyataan pengakhiran pemadaman oleh penanggung jawab wilayah kerja. (6) Pelaporan pemadaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dilakukan secara berjenjang dan bersifat insidentil.

Pasal.....

Pasal 10 (1) Penanganan pasca kebakaran hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, dilakukan melalui kegiatan: a. inventarisasi areal bekas kebakaran; b. monitoring areal bekas kebakaran; dan c. pelaporan. (2) Inventarisasi areal bekas kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,dilakukan untuk mengetahui penyebab kebakaran, luas kebakaran, tipe vegetasi yang terbakar, pengaruh terhadap lingkungan dan ekosistem dan informasi lain yang diperlukan untuk mendukung proses penegakan hukum. (3) Monitoring areal bekas kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf b, dilakukan untuk mengetahui keadaan areal setelah terjadi kebakaran yang diperlukan untuk evaluasi dan rehabilitasi. (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan secara berjenjang dari tingkat lapangan kepada Daops dan dari Daops kepada Pusat melalui pelaporan rutin. (5) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi hasil inventarisasidan monitoring areal bekas kebakaran. Pasal 11 (1) Evakuasi dan penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, dilakukan terhadap korban manusia, tumbuhan dan satwa serta aset publik sebelum atau pada saat tejadi kebakaran hutan. (2) Korban manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berasal dari penduduk sekitar lokasi kebakaran hutan atau personil manggala agni. (3) Korban tumbuhan dan satwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1),dapat berupa tumbuhan dalam persemaian, tumbuhan langka dan satwa liar yang memungkinkan untuk dievakuasi. (4) Korban aset publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1),dapat berupa fasilitas umum yang bersifat vital dan berada di sekitar areal kebakaran. Pasal 12 (1) Dukungan manajemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, meliputi: a. kesekretariatan; b. peningkatan kapasitas sumberdaya manusia; c. peningkatan kapasitas sarana dan prasarana; d. penelitian dan pengembangan; dan e. kerjasama kemitraan. (2) Kesekretariatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan kegiatan yang berhubungan dengan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, program, evaluasi dan pelaporan. (3)Peningkatan.....

(3) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan melalui perekrutan dan pelatihan secara berjenjang dan rutin serta memperdalam keahlian khusus untuk mendukung kegiatan pengendalian kebakaran hutan. (4) Peningkatan kapasitas sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukanmelalui standarisasi, pengadaan dan pemutakhiransarana dan prasaranapengendalian kebakaran hutan. (5) Penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan untuk meningkatkan ilmu dan teknologi pengendalian kebakaran hutan. (6) Kerjasama kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dilakukan dengan pihak instansi pemerintah, swasta atau pemegang izin usaha, lembaga swadaya masyarakat maupun masyarakat melalui ikatan perjanjian. (7) Selain melalui ikatan perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (6), juga dapat dilakukan kegiatan pembinaan sistem pengendalian kebakaran hutan dan lahan. (8) Bentuk pembinaan kepada masyarakat selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), juga dapat dilakukan melalui pembentukan dan pembinaan MPA. BAB IV WILAYAH KERJA DAERAH OPERASI Bagian Pertama Umum Pasal 13 (1) Wilayah kerja daerah operasi manggala agnisebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, meliputi wilayah administrasi pemerintahan dengan prinsip terbagi habis, terdiri atas: a. wilayah kerja pokok; dan b. wilayah kerja perbantuan. Bagian Kedua Wilayah Kerja Pokok Pasal 14 (1) Wilayah kerja pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 13 ayat (1) huruf a, sesuai dengan tingkat prioritas terdiri atas: a. wilayah kerja utama; dan b. wilayah kerja penting. (2) Wilayah kerja utamasebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,terdiri atas cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman buru dan daerah penyangga. (3) Wilayah kerja pentingsebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas kawasan penting seperti taman hutan raya,hutan lindung, hutan adat, hutan produksi yang belum dibebani hak, dankawasan berhutandi sekitar obyek vital nasional. Bagian.....

Bagian Ketiga Wilayah Kerja dan Mekanisme Perbantuan Pasal 15 (1) Dalam melakukan kegiatan pemadaman kebakaran, manggala agni dapat memberikan perbantuan kepada pihak lain diluar wilayah kerja pokok. (2) Wilayah kerja perbantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. kawasan hutan yang dibebani hak, yang dikelola oleh pemegang izin usaha; b. lahan yang dikelola oleh pemegang izin usaha; c. lahan milik masyarakat; d. wilayah lintas Daops; e. wilayah lintas provinsi; dan f. wilayah lintas negara. Pasal 16 (1) Perbantuan pemadaman kebakaran dalam 1 (satu) provinsi dilakukan seizin Kepala Daops yang bersangkutan. (2) Perbantuan pemadaman kebakaran lintas provinsi dilakukan seizin Direktur. (3) Perbantuan pemadaman kebakaran lintas negara dilakukan seizin Direktur Jenderal. Pasal 17 (1) Dalam memberikan perbantuan pemadaman kebakaran sebagaimana dimaksud pada pasal 16, manggala agni dapat memberikan bantuan teknis, peralatan maupun tenaga pemadaman. (2) Dalam hal dimungkinkan, selain bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), manggala agni dapat menggunakan anggaran operasional secara mandiri dan atau dukungan dari Direktorat, atau sumber dana lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pasal 18 (1) Mekanisme permohonan perbantuan pemadaman kebakaran dilakukan melalui surat permohonan atau kontak darurat. (2) Dalam hal permohonan perbantuan kontak darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diikuti dengan surat permohonan. BAB V STATUS KESIAGAAN Pasal 19 (1) Status kesiagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, ditetapkan untuk memberikan informasi tingkat kesiagaan sebagai dasar bagi personil manggala agni untuk melakukan tindakan secara efektif sesuai dengan kondisilapangan. (2)Penetapan.....

(2) Penetapan status kesiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pada tingkatDaops dan pusat sesuai dengan kewenangannya. (3) Tingkat Daops sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh Kepala UPKH sesuai kondisi lapangan. (4) Tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh Direktur berdasarkan permohonan dari beberapa Daops dan atau pertimbangan kondisi ekstrim. Pasal 20 (1) Status kesiagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, dibagi kedalam 3 (tiga) tingkatan: a. siaga 3 (tiga) ataurendah, ditandai dengan kode warna hijau; b. siaga 2 (dua) atautinggi, ditandai dengan kode warna kuning; dan c. siaga 1 (satu)atauekstrim, ditandai dengan kode warna merah. (2) Status kesiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan oleh data-informasi peringkat bahaya kebakaran dan hotspot, kabut asap, analisis musim, dan data-informasi yang diperoleh dari teknologi pendeteksian bahaya kebakaran hutan lainnya. (3) Selain penentuan status kesiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga dapat ditetapkan status normalyangditandai dengan kode warna biru. Pasal 21 Siaga 3 (tiga) atau rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a, merupakan tahap kesiagaan pada suatu wilayah yang ditetapkan berdasarkan satu atau lebih indikator: a. keberadaan hotspot yang terdeteksi selama 3 (tiga) hari berturut-turut; dan atau b. data peringkat bahaya kebakaran rendah pada lebih dari 75 (tujuh puluh lima) persen wilayah kerja rendah. Pasal 22 Siaga 2 (dua) atau tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b, merupakan tahap kesiagaan pada suatu wilayah yang ditetapkan berdasarkansatu atau lebih indikator: a. peningkatan jumlah hotspot yang terdeteksi selama 3 (tiga) hari berturut-turut sebesar 30 (tiga puluh) persen dari jumlah hotspot pada Siaga 3 (tiga); b. terdeteksi adanya kabut asap; c. lebih dari 50 (lima puluh) persen wilayah kerja memasuki musim kemarau; dan atau d. data peringkat bahaya kebakaran tinggi pada lebih dari 50 (lima puluh) persen wilayah kerja. Pasal 23 Siaga 1 (satu) atau ekstrim, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c, merupakan tahap kesiagaan pada suatu wilayah yang ditetapkan berdasarkan satu atau lebih indikator: a. peningkatan jumlah hotspot yang terdeteksi secara signifikan selama 3 (tiga) hari berturutturut; b. terdeteksi adanya kabut asap yang mengganggu aktivitas kehidupan; c. lebih dari 75 (tujuh puluh lima) persen wilayah kerja memasuki puncak musim kemarau; dan atau d. data peringkat bahaya kebakaran sangat tinggi atau ekstrim pada lebih dari 75 (tujuh puluh lima) persen wilayah kerja. Pasal.....

Pasal 24 Status normal sebagaimana dimaksud pada pasal 20 ayat (3) ditetapkan berdasarkan indikatortidak terdeteksinya keberadaan hotspot di suatu wilayah. Pasal 25 (1) Indikator status kesiagaan dan status normal, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 sampai dengan Pasal 24, untuk setiap wilayah dapat berbeda yang didasarkan pada karakteristik lapangan. (2) Karakteristik lapangan sebagaimana dimaksud padaayat (1) sebagai dasar bagi manggala agni tingkat Daops dalam mengusulkan indikator status kesiagaan kepadamanggala agni tingkat Pusat. (3) Indikator status kesiagaan sebagaimana dimaksud padaayat (2), memuat jangka waktudan mekanisme informasi status kesiagaan. Pasal 26 Siaga 3 (tiga) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a, merupakan tahapwaspada yang prioritas kegiatannya dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8. Pasal 27 Siaga 2 (dua) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b, merupakan tahap siap siaga yang prioritas kegiatannya dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8sampai dengan Pasal 11. Pasal 28 Siaga 1 (satu), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c, merupakan tahap respon yangprioritas kegiatannyadilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 11. Pasal 29 Status normalsebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3), merupakan tahappembinaan, yang prioritas kegiatannya dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 12. BAB VI KOORDINASI KERJA Bagian Kesatu Umum Pasal 30 Dalam melakukan kegiatan pencegahan, pemadaman dan penanganan pasca kebakaran hutan serta evakuasi dan penyelamatan, koordinasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e dilakukan oleh manggala agni dengan para pihak secara horizontal dan vertikal.

Bagian.....

Bagian Kedua Koordinasi Kerja Pencegahan Kebakaran Hutan Pasal31 (1) Dalam melakukan kegiatan pencegahan kebakaran hutan, manggala agni tingkat pusatmelakukan koordinasi kerjasecara horizontal dengan Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat, Kementerian Lingkungan Hidup, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional dan atau kementerian lembaga terkait pengendalian kebakaran hutan lainnya. (2) Selain melakukan koordinasi kerja secara horizontal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), manggala agni tingkat pusat juga melakukan koordinasi kerja secara vertikal dengan pemerintah daerah, UPT dan atau pemegang izin usaha terkait. Pasal 32 Dalam melakukan kegiatan pencegahankebakaran hutan, manggala agni tingkat Daops melakukan koordinasi kerja secara horizontal dengan pemerintah kabupatenataukotadan ataupemegang izin usaha terkait,serta vertikal dengan manggala agni tingkat pusat, UPTdan atau pemerintah provinsi. Bagian Ketiga Koordinasi Kerja Pemadaman Kebakaran Hutan Pasal 33 (1) Dalam melakukan kegiatan pemadaman kebakaran hutan, manggala agni tingkat pusat melakukan koordinasi kerja secara horizontal dengan Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Kementerian Pertanian, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Kepolisian Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesiadan atau kementerian lembaga terkait pengendalian kebakaran hutan lainnya. (2) Selain koordinasi kerja secara horizontal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), manggala agni tingkat pusat jugamelakukan koordinasi kerjasecara vertikal dengan pemerintah daerah, UPT dan atau pemegang izin usaha terkait. Pasal 34 Dalam melakukan kegiatan pemadaman kebakaran hutan, manggala agni tingkat Daops melakukan koordinasi kerja secara horizontal dengan pemerintah daerah, kepolisian setempat, Tentara Nasional Indonesia setempat dan ataupemegang izin usaha terkait,serta secara vertikal dengan manggala agni tingkat pusat, UPT dan atau pemerintah provinsi. Bagian Ketiga Koordinasi Kerja Penanganan Pasca Kebakaran Hutan Pasal 35 (1) Dalam melakukan kegiatan penanganan pasca kebakaran hutan, manggala agni tingkat pusat melakukan koordinasi kerja secara horizontal dengan Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat, Kepolisian Republik Indonesia, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Kementerian Lingkungan Hidup dan atau kementerian lembaga terkait pengendalian kebakaran hutan lainnya. (2)Selain.....

(2) Selain koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), manggala agni tingkat pusat juga melakukan koordinasi kerja secara vertikal dengan pemerintah daerah dan atau UPT. Pasal 36 Dalam melakukan kegiatan penanganan pasca kebakaran hutan, manggala agni tingkat Daops melakukan koordinasi kerja secara horizontal dengan pemerintah kabupatenataukota, PPNSKehutanan setempat,PPNS Lingkungan Hidup setempat, Kepolisian setempat, dan atau Kejaksaan setempat, sertasecara vertikal denganmanggala agni tingkat pusat, UPT dan atau pemerintah provinsi. Bagian Keempat Koordinasi Kerja Evakuasi dan Penyelamatan Pasal 37 (1) Dalam melakukan kegiatan evakuasi dan penyelamatan, manggala agni tingkat pusat melakukan koordinasi kerja secara horizontal dengan Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Badan SAR Nasional, Kementerian Kesehatan, Kepolisian Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan atau kementerian lembaga terkait pengendalian kebakaran hutan lainnya. (2) Selain koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), manggala agni tingkat pusat juga melakukan koordinasi kerja vertikal dengan pemerintah daerah, UPT dan atau pemegang izin usaha terkait. . Pasal 38 Dalam melakukan kegiatan evakuasi dan penyelamatan, manggala agni tingkat Daops melakukan koordinasi kerja secara horizontal dengan pemerintah daerah, SAR daerah, kepolisian setempat, Tentara Nasional Indonesia setempat, sukarelawan dan atau pemegang izin usaha terkait, serta secara vertikal dengan manggala agni tingkat pusat, UPT dan atau pemerintah provinsi. BAB VII PERSONIL Bagian Pertama Keanggotaan Pasal39 Personil manggala agni sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf f beranggotakan seluruh personil regu pengendali kebakaran hutan dan unsur manajemen manggala agni pada tingkat pusat maupun Daops. Pasal 40 (1) Regupengendali kebakaran hutan sebagaimana dalam Pasal 39 berangotakan 15 (lima belas) personil, terdiri atas: a. 1 (satu) orang kepala regu; dan b. 14 (empat belas) orang anggota regu, yang terbagi dalam fungsi personil satuan manggala agni reaksi taktis, personil manggala agni pemula, mekanik dan operator mobil pemadam. (2)Regu.....

(2) Regu pengendali kebakaran hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk setiap manggala agni tingkat Daops paling sedikit berjumlah 2 (dua) regu atau lebih sesuai dengan kebutuhan, dan berjumlah genap. (3) Regu pengendali kebakaran hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan fungsi operasional pencegahan, pemadaman dan penanganan pasca kebakaran hutan serta evakuasi dan penyelamatan. Bagian Kedua Status Anggota dan Perekrutan Pasal 41 (1) Berdasarkan status kepegawaian, personil manggala agni tingkat pusat dan Daops terdiri dari pegawai negeri sipil dan pegawai tidak tetap. (2) Personil manggala agni tingkat Daops dengan status kepegawaian pegawai tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direkrut dari masyarakat sekitar wilayah kerja. (3) Berdasarkan status jabatan, personilmanggala agni tingkat pusat dan Daops terdiri dari jabatan struktural dan fungsional. Pasal 42 Perekrutan manggala agni yang berstatus pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1), dilakukan melalui mekanisme sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bidang kepegawaian. Pasal 43 (1) Perekrutan personil manggala agniyang berstatus pegawai tidak tetapsebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2), dilakukan oleh manggala agni tingkat Daops melalui mekanismeseleksi dan uji kelayakan, dengan persyaratan umum dan persyaratan lain. (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. Warga Negara Indonesia; b. berusia paling sedikit 18 (delapan belas) tahun dan paling banyak 30 (tiga puluh) tahun pada pendaftaran pertama; c. sehat jasmani dan rohaniyang dinyatakan dengan surat keterangan dokter; d. tidak pernah menjalani hukuman yang dinyatakan dengan surat keterangan catatan kepolisian setempat;dan e. tidak menuntut menjadi Pegawai Negeri Sipil yang dinyatakan dengan surat keterangan. (3) Persyaratan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. berijazah serendah-rendahnya SMU atau sederajat; b. tinggi badan minimal untuk laki-laki 160 cm dan untuk perempuan 150 cm; c. berat badan proposional; d. memperoleh persetujuan orang tuaatauwaliatausuamiatauisteri; e. berdomisili di wilayah kerja Daops minimal 1 (satu) tahun pada pendaftaran pertama; dan f. harus lulus seleksi administrasi, tes tertulis, tes wawancara dan tes fisik. (4)Berdasarkan.....

(4) Berdasarkan hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3), terhadap calon personil manggala agniyang dinyatakan lulus, akan diangkat sebagai personil manggala agni tingkat Daops yang berstatus pegawai tidak tetap dengan keputusan kuasa pengguna anggaran. Pasal 44 (1) Manggala agnisebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, status keanggotaannya berakhir setiap tahun dan dapat diperpanjang. (2) Perpanjangan keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui mekanisme evaluasi. (3) Perpanjangan keanggotaaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lama sampai dengan usia 58 (lima puluh delapan) tahun. Bagian Ketiga Kode Registrasi Pasal 45 (1) Penggunaan namaDaops dan personil regu pengendali kebakaran hutan dapat dilakukan melalui kode registrasi. (2) Kode registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana lampiran 3peraturanini. Bagian Keempat Fasiltas dan Pelatihan Paragraf 1 Fasilitas Pasal 46 (1) Personil manggala agni dengan status kepegawaian pegawai negeri sipil selain mendapatkan fasilitas sebagai pegawai negeri sipil, juga mendapatkan fasilitas: a. kartu identitas, seragam, tanda kepangkatan, tanda kecakapan dan kelengkapan personil; dan b. sertifikasi dan peluang pengembangan diri. (2) Personil manggala agni dengan status kepegawaian pegawai tidak tetap, mendapatkan fasilitas: a. kartu identitas, seragam, tanda kepangkatan, tanda kecakapan dan kelengkapan personil; b. honorarium bulanan; c. jaminan sosial; dan d. sertifikasi dan peluang pengembangan diri. Pasal 47 Ketentuan terkait seragam, tanda kepangkatan dan tanda kecakapan sebagaimana dimaksud pada Pasal 46 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal. Paragraf.....

Paragraf 2 Pelatihan Pasal 48 (1) Selain mendapatkan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47, personil manggala agni juga diberikan kesempatan untuk mengikuti pelatihan sesuai tugas, fungsi dan keahliannya. (2) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara mandiri oleh Daops dan Direktorat atau bekerjasama dengan kementerian atau lembaga terkait. BAB VIII PERALATAN Pasal 49 (1) Manggala agni dilengkapi dengan peralatan sebagaimana dimaksud dengan Pasal 3 huruf g untuk pelaksanaan kegiatan pengendalian kebaran hutan. (2) Selain peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk mendukung kegiatan manajemen, manggala agni dilengkapi dengan sarana prasarana lainnya pada setiap tingkat. (3) Jenis peralatan dan sarana prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), sebagaimana lampiran 4peraturan ini. BAB IX PEMBIAYAAN Pasal 50 Pembiayaan manggala agni dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB X KETENTUAN PERALIHAN Pasal 51 (1) Terhadap manggala agni yang saat ini telah ada atau dalam proses pembentukan di UPT sebelum ditetapkannya peraturan ini,dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan terbentuknya organisasi manggala agni. (2) Koordinasi kerja yang telah ada sebelum ditetapkannya peraturan ini, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan terbentuknya organisasi manggala agni berdasarkan peraturan ini.

BAB.....

BAB XI PENUTUP Pasal 52 (1) Dengan berlakunya peraturan ini, maka Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor 21/Kpts/DJ-IV/2002 tentang Pedoman Pembentukan Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan di Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. (2) Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di :Jakarta pada tanggal : 19 Mei 2014 DIREKTUR JENDERAL, ttd Ir. SONNY PARTONO, MM NIP. 19550617 198103 1 008 Salinanperaturan inidisampaikankepadaYth.: 1. MenteriKehutanan; 2. Gubernur seluruh Indonesia; 3. Bupatia/Walikota seluruh Indonesia; 4. Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan; 5. Inspektur Jenderal Kementerian Kehutanan; 6. Direktur Jenderal/Kepala Badan lingkup Kementerian Kehutanan; 7. Sekretaris/Direktur lingkupDirektoratJenderalPHKA; 8. Kepala Dinas yang membidangi Kehutanan Provinsi seluruh Indonesia; 9. Kepala Dinas yang membidangi Kehutanan KabupatenatauKota seluruh Indonesia; 10. Kepala Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal PHKA seluruh Indonesia.

LAMPIRAN 1

:

NOMOR TANGGAL TENTANG

: : :

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM P. 3/IV-SET/2014 19 Mei 2014 ORGANISASI MANGGALA AGNI DAN WILAYAH KERJA DAERAH OPERASI PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN.

NAMA DAN LOGO MANGGALA AGNI 1. Nama Organisasi pengendalian kebakaran hutan yang dibentuk oleh Menteri Kehutanan diberi nama Manggala Agni. “Manggala” berarti panglima, dan “Agni” berarti api. Jadi, Manggala Agni menyiratkan sebuah organisasi atau lembaga yang mengendalikan api. 2. Logo

Logo Manggala Agni adalah segi empat bujur sangkar dengan gambar maskot Si Pongi dan nyala api di dalamnya, disertai dengan tulisan MANGGALA AGNI di bawahnya. Adapun arti dari logo tersebut adalah: 

Segi empat bujur sangkar melambangkan dua hal: - Empat faktor terjadinya api, yaitu bahan bakar, oksigen, panas, dan manusia. Keempat faktor tersebut mempunyai pengaruh yang sama besar untuk terjadinya api. - Perisai sebagai ungkapan harapan bahwa Manggala Agni dapat menjadi perisai inti atau kekuatan terdepan dalam menghadapi ancaman kebakaran hutan.



Si Pongi adalah maskot nasional pengendalian kebakaran hutan yang telah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kehutanan No. 365/Kpts-II/1996.



Api di dalam bingkai menggambarkan bahwa selama api masih dalam kendali, ia aman dan bermanfaat bagi umat manusia dan makhluk hidup lainnya. Oleh sebab itu, Manggala Agni sebagai kekuatan terdepan bersama seluruh komponen masyarakat harus berupaya agar api selalu dalam pengendalian.



Tulisan MANGGALA AGNI di luar bawah segi empat dengan panjang tulisan sama dengan lebar segi empat, mengisyaratkan bahwa: - Manggala Agni menyangga beban dan tanggung jawab pengelolaan kebakaran hutan. - Manggala Agni berada di luar dari empat faktor penyebab kebakaran, tetapi dekat untuk menjadi pengarah dan pengawas agar keempat faktor tersebut selalu dalam kendali. - Manggala Agni bekerja sesuai batas-batas di dalam aturan dan harus memahami persis keempat faktor tersebut, tetapi tetap terbuka bagi masukan-masukan dari luar. - Warna hijau melambangkan air sebagai pemadam, hijaunya hutan yang tetap dijaga dan dipertahankan, keteduhan jiwa dan suasana yang selalu diciptakan oleh Manggala Agni.

LAMPIRAN 2

:

NOMOR TANGGAL TENTANG

: : :

.

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM P. 3/IV-SET/2014 19 Mei 2014 ORGANISASI MANGGALA AGNI DAN WILAYAH KERJA DAERAH OPERASI PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN.

STRUKTUR ORGANISASI MANGGALA AGNI TINGKAT DAOPS KEPALA DAOPS

SEKRETARIS DAOPS

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

BAGAN TUGAS DAN FUNGSI MANGGALA AGNI TINGKAT UPKH KEPALA DAOPS SEKRETARIS DAOPS KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

KOORDINATOR PEMADAMAN DAN PENANGANAN PASCA KARHUT SERTA EVAKUASI DAN PENYELAMATAN

Kepala Regu Pengendali Karhut; Anggota Regu Pengendali Karhut (14 orang) - Personil SMART; - Personil Manggala Agni Pemula - Mekanik Peralatan Manggala Agni; dan - Operator Mobil Manggala Agni.

KOORDINATOR PENCEGAHAH , PERINGATAN DAN DETEKSI DINI KARHUT

Operator SPBK dan informasi hotspot; Penata Posko Siaga Manggala Agni; Pengendali Ekosistem Hutan; dan Penyuluh.

Instruktur Dalkarhut; Penata Logistik dan Pergudangan Manggala Agni; Peneliti; Penata Humas dan Kerajsama; Penata Usaha Umum; Penata Adm. Kepegawaian; Penata Adm. Keuangan; Penata Adm. Kerumahtanggaan /Perlengkapan; Pengolah Bahan program; Pengolah Bahan Evaluasi; Petugas Keamanan/Satpam; dan Pramu kantor, perkarangan dan taman.

LAMPIRAN 3 NOMOR TANGGAL TENTANG

:

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM : P. 3/IV-SET/2014 : 19 Mei 2014 : ORGANISASI MANGGALA AGNI DAN WILAYAH KERJA DAERAH OPERASI PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN.

KODE REGISTRASI MANGGALA AGNI Untuk keperluan registrasi dan memudahkan penyebutan,nama Daops dan personilregu pengendali kebakaran hutan diberi kode registrasi, dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Kode Daops Pemberian kode register UPKHmengikuti format: 00-XXX, dimana: 00 = dua angka yang menunjukkan nomor urutan provinsi di mana Daops berada. XXX = tiga huruf yang menunjukkan singkatan nama Daops. Contoh: Kode register untuk Daops Sibolangit, Provinsi Sumatera Utara adalah 02-SBL 2. Kode Personil Regu Pengendali Kebakaran Hutan Pemberian kode register Personil Regu Pengendali Kebakaran Hutansecara umum mengikuti format: 00-XXX-00-000/0000, dimana: 00 = dua angka yang menunjukkan nomor urutan provinsi di mana Daops berada XXX = tiga huruf yang menunjukkan singkatan nama Daops 00 = dua angka yang menunjukkan nomor urutan regu pemadam dari Daops tertentu 000 = tiga angka yang menunjukkan nomor urutan personil 0000 = empat angka yang menunjukkan tahun masuk personil. a. Pemberian kode register Kepala Regu Pengendali Kebakaran Hutandilakukan dengan mengganti kode nomor urutan provinsi, singkatan nama Daops, nomor urutan regu, dan tahun masuk (nomor urutan personil tetap 000). Apabila terjadi pergantian Kepala Regu, kode register Kepala Regu Pengendali Kebakaran Hutan yang baru hanya menggantikan kode tahun masuk. Contoh:  Kode registrasi Kepala Regu Pengendali Kebakaran Hutan I, Daops Sibolangit, Provinsi Sumatera Utara, menjabat tahun 2003 adalah: 02-SBL-01-000/2003  Kode registrasi Kepala Regu Pemadam Kebakaran Hutan II, Daops Sibolangit, Provinsi Sumatera Utara, menjabat tahun 2012 adalah: 02-SBL-01-000/2012. b. Pemberian kode register Anggota Regu Pengendali Kebakaran Hutan dilakukan dengan mengganti kode nomor urutan provinsi, singkatan nama Daops, nomor urutan regu, nomor urutan personil dan tahun masuk. Penentuan daftar urutan personil Anggota Regu Pemadam Kebakaran Hutan (001-014) memprioritaskan urutan: - tahun masuk menjadi anggota regu pengendali; - tanggal lahir; dan - abjad nama. Apabila terjadi pergantian Anggota Regu, kode register Anggota Regu Pengendali Kebakaran Hutan yang baru hanya menggantikan kode tahun masuk. Contoh:

 

Kode registrasi Anggota Regu Pengendali Kebakaran Hutan II, nomor urut personil 009, Daops Sibolangit, Provinsi Sumatera Utara, masuk menjadi anggota tahun 2003 adalah: 02-SBL-02-009/2003; selanjutnya keluar tahun 2012. Kode registrasi Anggota Regu Pemadam Kebakaran Hutan II yang baru (pengganti), Daops Sibolangit, Provinsi Sumatera Utara, masuk menjadi anggota tahun 2012 adalah: 02-SBL-02-009/2012.

3. Kode Propinsi dan Daops Kodififikasi Provinsi 02

No.

Provinsi

1

Sumatera Utara

2

Riau

04

3 4

Kepulauan Riau Jambi

10 05

5

Sumatera Selatan

06

6

Kalimantan Barat

20

7

Kalimantan Tengah

21

8

Kalimantan Selatan

22

9

Kalimantan Timur

23

10 11

Sulawesi Utara Sulawesi Selatan

24 26

12

Sulawesi Tenggara

27

Daops Sibolangit Pematang Siantar Labuhan Batu Pekanbaru Siak Rengat Dumai Batam Kota Jambi Sarolangun Muara Bulian Muara Tebo Bukit Tempurung Banyuasin Musi Banyuasin Lahat Ogan Komering Ilir Pontianak Sintang Ketapang Singkawang Semitau Palangkaraya Pangkalanbun Kapuas Muarateweh Banjar Tanah Bumbu Tanah Laut Paser Sangkima Bitung Malili Gowa Tinanggea

Kodifikasi Daops SBL PSR LBT PKU SSI RGT DMI BTM KJB SRL MBL MTB BTP BAN MBA LHT OKI PTK STG KTP SKW SMT PLK PKB KPS MTW BJR TBB TNL PAS SKM BTH MLI GWA TGA

LAMPIRAN 4 NOMOR TANGGAL TENTANG

:

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM : P. 3/IV-SET/2014 : 19 Mei 2014 : ORGANISASI MANGGALA AGNI DAN WILAYAH KERJA DAERAH OPERASI PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN.

PERALATAN DANSARANA PRASARANA 1. Upaya PencegahanKebakaran Hutan dan Dukungan Manajemen Untuk pelaksanaan upaya-upaya pencegahan kebakaran hutan dan dukungan manajemen, Manggala Agni dilengkapi dan didukung dengan peralatan dan sarana prasarana antara lain: a. Peralatan dan sarana dan prasarana penyuluhan dan penyebarluasan informasi, baik untuk menyiapkan bahan-bahan maupun untuk menyajikan informasi, seperti: audio visual (komputer, kamera, radio, televisi, tape dan video recorder, film projector), pusat informasi dan lain-lain.Peralatan dansarana prasarana tersebut harus dimiliki oleh setiap tingkatan Manggala Agni. b. Peralatan dan sarana dan prasarana untuk peringatan dan deteksi dini kebakaran, seperti: menara pengawasan api, kompas, range finder (penentu arah dan pengukur jarak), teropong, peta-peta, informasi citra satelit, global positioning system (GPS). stasiun penerima dan pengolah data (operational room).Peralatan dan sarana prasarana tersebut harus dimiliki oleh setiap tingkatan Manggala Agni, kecuali menara pengawasan api. c. Sarana dan prasarana untuk pengembangan sumber daya manusia, seperti pusat pendidikan dan pelatihan kebakaran hutan (Pusdiklat Karhut). Sarana dan prasarana ini dibangun sedikitnya sebuah pada tingkat nasional dan dalam skala kecil di setiap Daops untuk latihan harian. d. Sarana dan prasarana penelitian dan pengembangan ilmu dan teknologi kebakaran hutan, seperti laboratorium, hutan pendidikan dan bengkel (workshop). Sarana dan prasarana ini dibangun sedikitnya untuk setiap perwakilan kondisi kawasan dan tipe ekosistem hutan, seperti hutan kerangas, hutan gambut dan lain-lain. 2. Upaya PemadamanKebakaran Hutan Untuk melakukan pemadaman secara efektif dan efisien, termasuk upaya pertolongan, Regu Pengendali Kebakaran Hutan dilengkapi dengan berbagai jenis peralatan. Peralatan pemadaman dikelompokkan dalam beberapa kategori dan untuk Regu Pengendali Kebakaran Hutan yang beranggotakan 15 orang dilengkapi dengan peralatan sebagai berikut:

a. Peralatan Pemadaman Kebakaran Hutan untuk setiap Regu Pengendali Kebakaran Hutan Agni No.

Jenis Peralatan

A.

Peralatan Tangan 1. Kapak Dua Fungsi (Kapak Cangkul) 2. Gepyok, Pemukul Api 3. Garu Tajam 4. 5. 6. 7. 8.

B.

C.

D. E.

F.

Garu Pacul Sekop Pompa Punggung Obor Sulut Tetes Kikir

Pompa Air dan Kelengkapannya 1. Pompa Induk 2. Pompa Jinjing 3. Tangki Air Lipat (kecil atau sedang) Perlengkapan Pribadiatau Individu

Jumlah

Handtool Pulaski

Satuan

4

buah

8 6

buah buah

3 6 10 1 2

buah buah buah buah buah

Fixed Pump Portable Pump Collapsible Tank

1 3 2

buah buah buah

Personal atau Individual Use Safety Helmet Head Lamp Google Slayer Gloves Koper Rim Canteen Whiztle Backpack Boot Wear Pack Shirt FireBlanket

15

set

1

buah

1 1 1

unit unit unit

2 1

unit unit

4 1 1 1

unit unit buah buah

Fire Swatter atau Flapper Fire Rake Mcleod Rake Shovel BacpackPump Drip Torch Files

1. Topi Pengaman 2. Lampu Kepala 3. Kacamata 4. Kain Penutup Mulut dan Leher 5. Sarung Tangan 6. Sabuk Perlengkapan 7. Peples 8. Peluit 9. Ransel 10. Sepatu Pemadam 11. Baju Pemadam 12. Kaos 13. Selimut Pelindung Peralatan Mekanis Gergaji Rantai Chainsaw Transportasi (memperhatikan kondisi wilayah kerja) 1. Mobil Slip OnatauFire Minibus 2. Mobil Pengangkutan Peralatan 3. MobilatauPerahu/Speed Boat Personil dan Logistik 4. All Terain Vehicle (ATV) 5. Sepeda Motor Telekomunikasi Handy Talky 1. Radio Genggam (HT)Mobile Radio 2. Radio Mobil 3. Megaphone 4. GPS

No.

Jenis Peralatan

G.

Logistik dan Medis 1. Tenda Inap dan Manase 2. Perlengkapan Memasak 3. Kotak PPPK Perbengkelan 1. Tools Kit 2. Compresor

H.

Jumlah

First Aid Box

Satuan

2 1 2

set set set

1 1

Set unit

Catatan: All Terain Vehicle (ATV) dan Perahu/ Speed Boat Personil dan Logistik diperlukan untuk kondisi lapangan tertentu.

b. Peralatan untuk setiap 2 Regu Pengendali Kebakaran Hutan  tangki lipatbesar (Collapsible Tank) 2500 liter  mobil tangki 8000 Liter Dengan adanya mobil tangki air untuk setiap 2 Regu Pengendali Kebakaran Hutan, untuk setiap mobil tangki air ditambahkan personil manggala agni sebanyak 3 orang, dengan tugas: 1 orang pengemudi, 1 orang operator pompa dan 1 orang operator selang (pengisian dan pengeluaran). 3. Upaya Penanganan Pasca Kebakaran Hutan Untuk penanganan pasca kebakaran hutan diperlukan peralataninventarisasi dan monitoring areal bekas kebakaran, seperti meteran, kompas, GPS, dan kamera. 4. Sarana dan Prasarana Manajemen Daops Untuk dukungan manajemen pengendalian kebakaran hutan, setiap Daops diberikan fasilitas sebuah markas. Bangunan markasDaops tersebut mempunyai standar kelengkapan minimal sebagai berikut: a. gudang peralatan; b. kantor; c. garasi; d. bengkel; e. tempat penyimpanan bahan bakar; f. tempat pencucian alat; g. tandon persediaan air; h. sarana olah raga; i. sarana pelatihan; j. barak atau kamar tidur; k. dapur dan ruang makan; l. ruangataukelas pelatihan; m. sarana ibadah (mushola); dan n. kendaraan operasional Kepala UPKH. 5. IdentitasPersonil Manggala Agni Demi ketertiban, kedisiplinan, profesionalisme, dan semangat kerja Manggala Agni, maka setiap personil manggala agni dilengkapi dengan identitas kesatuan, berupa pakaian seragam, tanda (emblem), dan kartu anggota. a. Pakaian Seragam Manggala Agni Pakaian Seragam Manggala Agni terdiri dari: 1) Pakaian Dinas Harian dan kelengkapannya; dan 2) Pakaian Dinas Lapangan dan kelengkapannya.

b. Emblem Manggala Agni Emblem Manggala Agni yang dipasang pada Pakaian Seragam Manggala Agni terdiri dari: 1) Kesatuan Manggala Agni berupa Logo Manggala Agni (Si Pongi); 2) Nama; 3) Nomor Anggota; 4) JabatanatauStatus; 5) Daops (Wilayah Kerja); 6) Keahlian Khusus; dan 7) Prestasi. c. Kartu Tanda Personil manggala agni Sebuah Kartu Tanda Personil manggala agni bagi setiap anggota yang memuat data identitas, sebagai berikut: 1) Logo Manggala Agni (Si Pongi); 2) Foto; 3) Nama Lengkap; 4) Nomor Anggota; 5) JabatanatauStatus; 6) Daops (Wilayah Kerja); 7) Alamat Daops; dan 8) Masa Berlaku. Spesifikasi jenis, bentuk, fungsi, dan tata cara penggunaan Identitas Personil manggala agni ini akan diatur dalam prosedur khusus, melalui Keputusan Direktur Jenderal. DIREKTUR JENDERAL,

ttd Ir. SONNY PARTONO, MM NIP. 19550617 198103 1 008