2014 TENTANG

PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Jalan Jokotole Nomor 5 Pamekasan Telp(Fax): (0324) 322828 e-mail : [email protected]

KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDA KABUPATEN PAMEKASAN NOMOR : 188/72/432.402/2014 TENTANG RENCANA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2015 KEPALA BAPPEDA KABUPATEN PAMEKASAN, Menimbang

: a.

b.

Mengingat

: 1. 2. 3.

4.

5. 6.

bahwa untuk terlaksananya program kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun Anggaran 2015, perlu disusun Rencana Kerja Tahun 2015 ; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pamekasan;

Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2003 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun

7.

8.

9.

10.

2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tatacara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 20 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 – 2025 ; Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 21 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013 – 2018 ; Keputusan Bupati Pamekasan Nomor 188/594A/432.131/2013 tentang Pengesahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2013-2018. MEMUTUSKAN:

Menetapkan KESATU

KEDUA

: : Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pamekasan tentang Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2015; : Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2015 ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pamekasan pada tanggal 28 April 2014 KEPALA BAPPEDA KABUPATEN PAMEKASAN

Ir. MOH. ZAINAL ARIFIN, S.Sos, M.Si

KATA PENGANTAR

Segala Puja dan puji Syukur Kehadirat Allah SWT, atas perkenan dan RidhoNya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pamekasan dapat menyusun dan menyelesaikan Sokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2015. Penyusunan Renja ini merupakan kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional. Rencana Kerja (Renja) Bappeda Kabupaten Pamekasan Tahun 2015 merupakan rencana kerja tahunan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam dokumen Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 – 2018. Rencana Kerja (Renja) Bappeda Kabbupaten Pamekasan ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah, dengan tetap memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan dalam dokumen Rancangan Awal RKPD Tahun 2015. Sehingga dalam pelaksanaan program/ kegiatan terwujud sinergitas antar dokumen perencanaan. Dengan telah disusunnya Renja Bappeda Kabupaten Pamekasan Tahun 2015, kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunsn Renja Tahun 2015 ini. Kami berharap dengan penyusunan Renja Tahun 2015 ini dapat menginterpretasikan dan mampu mencerminkan kinerja Bappeda Kabupaten Pamekasan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Pamekasan, 28 April 2014 KEPALA BAPPEDA KABUPATEN PAMEKASAN

Ir. MOH. ZAINAL ARIFIN, S.Sos,M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19581028 198603 1 017

RENJA BAPPEDA KAB. PAMEKASAN 2015

i

DAFTAR ISI

Kata Pengantar Daftar Isi Daftar Lampiran

i ii iii

Bab I

Pendahuluan 1.1. Latar Belakang 1.2. Landasan Hukum 1.3. Maksud dan Tujuan 1.4. Sistematika Penulisan

Bab II

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappeda Tahun Lalu 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Bappeda 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bappeda

6 6 17 26

Bab III

Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Bappeda 3.3. Program dan kegiatan Bappeda Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2015

28 28 29 30 33

Bab IV

Penutup

38


1 1 2 3 3

ii

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.

Indikator Kinerja Utama Bappeda Kabupaten Pamekasan

Lampiran 2.

Rencana Kerja Tahunan Bappeda Kabbupaten Pamekasan Tahun 2015


iii

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Renja SKPD merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah telah mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra SKPD kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Sebagai sebuah dokumen resmi SKPD, Renja SKPD mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra SKPD yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Renja SKPD disusun oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah secara terpadu, partisipatif dan demokratis. Renja SKPD digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota dan sebagai dasar pengusulan program/kegiatan yang akan dibiayai APBD Propinsi dan APBN. Dokumen Renja SKPD pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran strategis untuk menyikapi isu-isu yang berkembang dan mengimplementasikannya dalam program dan kegiatan SKPD. Kualitas dokumen Renja sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan Renja SKPD sangat ditentukan oleh kemampuan SKPD dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD. Berdasarkan Permendagri No.54 Tahun 2010 tentang tahapan, tata cara


1

penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, proses penyusunan Renja SKPD terdiri dari tiga tahapan utama yaitu tahap persiapan penyusunan, tahap penyusunan rancangan, dan tahap penetapan renja SKPD. Tahapan persiapan meliputi pembentukan tim penyusun RKPD dan Renja SKPD, orientasi mengenai RKPD dan Renja SKPD, penyusunan agenda kerja, serta penyiapan data dan informasi. Penyusunan rancangan Renja SKPD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja SKPD yang definitif. Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Pamekasan Tahun 2015, merupakan rencana kerja tahunan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 -2018. Rencana Kerja (Renja) Bappeda Tahun 2015 ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah.

1.2 Landasan Hukum Landasan Hukum Penyusunan Rancangan Renja SKPD adalah : 1.

Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2003 Tentang

Pengelolaan Keuangan

Daerah; 2.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

3.

Undang-Undang Nomor 32

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan

Atas

Undang-Undang

Nomor

32

Tahun

2004

tentang

Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 4.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor


33 Tahun

2004

tentang 2

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; 5.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

6.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

7.

Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tatacara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah;

8.

Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 20 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 – 2025 ;

9.

Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 21 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013 – 2018 ;

10. Keputusan

Bupati

Pamekasan

Nomor

188/594A/432.131/2013

tentang

Pengesahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 20132018. 1.3. Maksud dan Tujuan Maksud disusunnya Rencana Kerja (Renja) Bappeda Kabupaten Pamekasan Tahun 2015 adalah untuk menyediakan acuan arah kebijakan pembangunan yang secara umum akan dilaksanakan di Bappeda Kabupaten Pamekasan Tahun 2015. Tujuan disusunnya Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Pamekasan Tahun 2015 adalah : 1.

Mengoptimalkan peran dan fungsi perencanaan dalam pembangunan daerah;

2. Mewujudkan perencanaan pembangunan yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran dan berkesinambungan. 1.4. Sistematika Penulisan Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Pamekasan Tahun 2015, disusun dengan sistematika sebagai berikut :


3

Bab I

Pendahuluan Menguraikan gambaran umum penyusunan rancangan rencana kerja Bappeda, agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik. 1.1 Latar Belakang Memuat tentang Renja SKPD, Proses Penyusunan Renja SKPD, Keterkaitan antara Renja SKPD dengan dokumen RKPD, Renstra SKPD 1.2 Landasan Hukum Menguraikan apa yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Renja Bappeda Tahun 2015 1.3 Maksud dan Tujuan Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja SKPD 1.4. Sistematika Penulisan Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

Bab II

Evaluasi Pelaksanaan Renja Skpd Tahun Lalu Menggambarkan kajian (review) terhadap hasil evaluasi Renja SKPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1). 2.1.

Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD 2.3.

Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD


4

Bab III

Tujuan, Sasaran, Program Dan Kegiatan 3.1.

Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Menjelaskan arah dan kebijakan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD Menjelaskan tujuan dan sasaran didasarkan atas isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD. 3.3.Program dan Kegiatan Menjelaskan faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap perumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan. Bab IV

Penutup Menjelaskan

Catatan-catatan

penting

yang

perlu

mendapat

perhatian baik dalam pelaksanaannya, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.


5

BAB II

EVALUASI KINERJA BAPPEDA TAHUN 2013

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Bappeda Tahun 2013 Evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja SKPD dimaksudkan untukmengetahui dan menilai apakah pelaksanaan rencana pembangunan sudah sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan, untuk mengetahui kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan di lapangan dan juga untuk bahan pertimbangan apakah program dan kegiatan tersebut sudah mencapai target sasaran sehingga tidak perlu lagi untuk direncanakan pada tahun berikutnya. Fokus utama evaluasi diarahkan pada pelaksanaan rencana pembangunan dan pencapaian target kinerja berdasarkan tolok ukur yang ditetapkan pada saat penyusunan perencanaan. Oleh karena itu dalam perencanaan yang transparan dan akuntabel, target capaian indikator kinerja harus ditetapkan secara jelas dan terukur pada setiap komponen indikator. Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan Bappeda pada tahun 2013 dapat diuraikan sebagai berikut : 1.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran a)

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 250.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 97.500.000,- dalam APBD Tahun 2013 dengan realisasi fisik dan keuangan sebesar 100%. Kegiatan ini merupakan Kegiatan rutin yang berupa perjalanan dinas luar daerah selama 1 (satu) Tahun dalam rangka pencapaian kinerja Bappeda, utamanya terkait rapat koordinasi dengan instansi vertikal dan horizontal, baik propinsi maupun pusat.

b)

Pendukung Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 115.000.000,- dan terealisasi dalam APBD Tahun 2013 sebesar Rp. 94.150.000,- dengan realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan sebesar 96,29%. Kegiatan rutin pendukung operasional kantor selama 1 (satu) tahun, untuk kegiatan pengadaan

ATK, Jasa

Kantor (Listrik, Air, Telepon, Mamin, Benda Pos, Surat Kabar, Foto Copy dan sebagainya), Termasuk Belanja Publikasi.


6

c)

Monitoring,

Evaluasi,

Pengendalian

dan

Pelaporan

Pelaksanaan

Pembangunan Daerah (DAU). Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 250.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 257.500.000,- dengan realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan sebesar 99,91% pada akhir tahun 2013. Kegiatan Rutin dalam rangka evaluasi pengendalian dan pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah. Pada kegiatan Monev ini dialokasikan honorarium PPTK, Pelaksana kegiatan, Tim Pengadaan Barang, Tim Penerima Barang, juga untuk belanja barang dan jasa, belanja cetak, belanja kegiatan rapat serta perjalanan luar daerah dalam kegiatan monev. d)

Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan DAK Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 75.000.000,- dan terealisasi dalam APBD Tahun 2013 sebesar Rp. 75.000.000,- dengan realisasi fisik dan keuangan sebesar 100%. Kegiatan ini berdasarkan Surat Edaran Bersama 3 Menteri, Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Keuangan dan Menteri Dalama Negeri, Nomor : 0239/M.PPN/11/2008, SE 1722/MK 07/2008, 900/3556/SJ tanggal 21 November 2008, tentang Petunjuk Pelaksanaan

Pemantauan

Teknis

Pelaksanaan

dan

Evaluasi

Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus bahwa Organisasi pelaksana Pemantauan Teknis pelaksanaan dan Evaluasi Pemanfaatan DAK kabupaten/kota

salah

satunya

adalah

Badan

Perencanaan

Pembangunan Daerah (BAPPEDA). Kegiatan ini dilakukan untuk perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) masing-masing SKPD sehingga pelaksanaan kegiatan DAK dapat berjalan dengan baik. e)

Fasilitasi Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 250.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 130.000.000,- dalam APBD Tahun 2013. Dengan realisasi fisik dan keuangan sebesar 100%. Kegiatan ini ditujukan untuk mendanai kegiatan TKPKD, antara lain Honor Tim TKPKD, Tanaga Pendamping dan Perjalanan Dinas serta Rapat-rapat Koordinasi baik di pusat, provinsi dan daerah, dengan tujuan untuk :


7



Menciptakan pengembangan sistem informasi kemiskinan; serta tersedianya data dan informasi sistem peringatan dini kondisi dan permasalahan kemiskinan.



Menganalisis, mengolah dan mengembangkan data kemiskinan dan memberikan masukan pada setiap SKPD dalam menyusun anggaran dan program yang berbasis kemiskinan agar lebih efektif, terarah dan pro rakyat;



Memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan program berbasis penanggulangan kemiskinan di SKPD;



Melaksanakan Koordinasi yang dikoordinir oleh TKPKD Kabupaten yang diketuai oleh Wakil Bupati, baik dengan Pemerintah pusat, Provinsi dan atau SKPD di lingkup Pemerintah Kabupaten maupun instansi vertikal yang ada di wilayah Kabupaten Pamekasan

yang

memiliki

tujuan

untuk

menanggulangi

kemiskinan daerah; f)

Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (PPDT) Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 200.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.205.000.000,- dengan realisasi fisik dan keuangan 100%. Kegiatan ini merupakan kegiatan koordinasi dan monev dengan KPDT.

g)

Monitoring dan Evaluasi Bidang Pendidikan Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 200.000.000,- dan terealisasi dalam 1 (satu) kegiatan yaitu Monitoring dan Evaluasi Bidang Kesehatan dan Pendidikan dengan anggaran sebesar Rp. 100.000.000,- dengan realisasi fisik dan keuangan sebesar 100%. Kegiatan ini berupa Koordinasi dengan pihak terkait baik di tingkat pusat, provinsi maupun daerah di bidang kesehatan dan Monitoring dan evaluasi program dan kegiatan dilaksanakan di bidang kesehatan dan pendidikan.

h)

Monitoring dan Evaluasi Bidang Kesehatan dan Kependudukan i) Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 150.000.000,- dan terealisasi dalam 1 (satu) kegiatan yaitu Monitoring dan Evaluasi Bidang Kesehatan

dan

Pendidikan

dengan

anggaran

sebesar

Rp.

100.000.000,- dengan realisasi fisik dan keuangan sebesar 100%. Kegiatan ini berupa Koordinasi dengan pihak terkait baik di tingkat


8

pusat, provinsi maupun daerah di bidang kesehatan dan Monitoring dan evaluasi program dan kegiatan dilaksanakan di bidang kesehatan dan pendidikan. j)

Koordinasi dan Evaluasi Penyusunan Program Bidang ekonomi Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 110.000.000,- dan terealisasi dalam APBD 2013 sebesar Rp. 45.000.000,- dengan realisasi fisik dan keuangan sebesar 100%. Kegiatan merupakan kegiatan rutin berupa monev bidang ekonomi, bentuk kegiatannya koordinasi dan evaluasi dengan SKPD lingkup ekonomi, misal terkait DBHCHT, Garam dll.

k)

Verifikasi Kepesertaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) Tahun 2013. Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 150.000.000,- dan terealisasi dalam APBD 2013 sebesar Rp. 75.000.000,- dengan realisasi fisik dan keuangan sebesar 100%. Kegiatan ini merupakan kegiatan pendataan masyarakat miskin untuk mengetahui kepesertaan Jamkesmas dan Jamkesda.

2.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur a)

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 50.000.000,- dan terealisasi dalam APBD 2013 sebesar Rp. 60.461.600,- dengan realisasi fisik dan keuangan sebesar

100%.

Kegiatan

ini

merupakan

Kegiatan

Rutin

untuk

pemeliharaan rutin maupun berkala kendaraan dinas/operasional kantor selama 1 (satu) tahun. b)

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor dan Rumah Dinas Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 160.000.000,- dan terealisasi dalam APBD 2013 sebesar Rp. 29.076.000,- dengan realisasi fisik dan keuangan sebesar

100%.

Kegiatan

ini

merupakan

Kegiatan

Rutin

untuk

pemeliharaan rutin maupun berkala rumah dinas dan gedung kantor selama 1 (satu) tahun. c)

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor dan Rumah Dinas d) Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 75.000.000,- dan terealisasi dalam APBD 2013 sebesar Rp. 19.245.000,- dengan realisasi fisik dan keuangan sebesar 100%. Kegiatan ini merupakan Kegiatan Rutin untuk pemeliharaan rutin maupun berkala peralatan rumah dinas dan gedung kantor selama 1 (satu) tahun.


9

e)

Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.75.000.000,- dan terealisasi dalam APBD 2013 sebesar Rp. 75.000.000,- dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 98,08%. Kegiatan ini merupakan kegiatan pengadaan kursi kantor, kursi tamu dan meja kantor serta perlengkapan kantor

f)

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Roda 4 (empat) Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.175.000.000,- dan terealisasi dalam APBD 2013 sebesar Rp. 250.000.000,- dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 94,78%. Kegiatan ini merupakan kegiatan pengadaan kendaraan dinas roda 4 (empat)

g)

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Roda 2 (dua) Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 30.000.000,- dan tidak terealisasi dalam APBD 2013.

3.

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur a)

Pendidikan dan Pelatihan Formal Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.75.000.000,- dan terealisasi dalam APBD 2013 sebesar Rp. 30.000.000,- dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 99,60%. Kegiatan ini untuk mendukung Peningkatan Kapasitas aparatur dalam rangka peningkatan kinerja, Kegiatan ini berbentuk kursus atau diklat profesional aparatur yang dilaksanakan lembaga profesional.

4.

Program Pengembangan Data dan Informasi a)

Penyusunan PDRB dan IHK Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 125.000.000,- dan terealisasi dalam APBD 2013 sebesar Rp. 135.000.000,- dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 99,85%. Kegiatan ini merupakan kegiatan penyusunan dokumen yang menyajikan data PDRB dan IHK Kab. Pamekasan Tahun 2012

b)

Profil Produk Unggulan Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 75.000.000,- dan tidak terealisasi dalam APBD 2013.

c)

Fasilitasi Pengembangan Agropolitan Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 100.000.000,- dan terealisasi


10

dalam APBD 2013 sebesar Rp. 65.000.000,- dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 99,31%. Tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan dan mengoptimalkan pengembangan kawasan prioritas

agribisnis

serta

memfasilitasi

pengembangan

kawasan

agropolitan. Adapun manfaat yang didapat adalah meningkatnya taraf kesejahteraan petani di Kawasan Agropolitan. Output yang diharapkan dari kegiatan ini adalah meningkanya pengembangan produk unggulan di Kawasan Agropolitan. Bentuk kegiatan : Rapat Koordinasi program agropolitan, penelitian dan evaluasi pelaksanaan agropolitan tahun sebelumnya serta pembuataan laporan semester yang dikirim ke Bappeda Provinsi. d)

Up Dating Data Kabupaten Pamekasan.go.id Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 100.000.000,- dan tidak terealisasi dalam APBD 2013.

e)

Penyusunan Pamekasan Dalam Angka Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 100.000.000,- dan teralisasi dalam APBD Tahun 2013 dengan nama kegiatan baru yaitu Penyusunan Profil Kabupaten Pamekasan dengan anggaran sebesar Rp. 117.274.000,- dan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 99,68%. Kegiatan ini memberikan gambaran kondisi wilayah, potensi sumber daya yang ada di Kabupaten Pamekasan sebagai sumber informasi yang valid dan akurat bagi semua pihak serta dalam rangka inventarisasi dalam bentuk data statistik tentang kondisi riil Kabupaten Pamekasan yang akurat dan mutakhir sehingga pelaksanaan dan hasil-hasil.

5.

Program Perencanaan Pembangunan Daerah a)

Penyelenggaraan Musrenbang Tahun 2013 untuk Penyusunan RKPD Tahun 2014. Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 150.000.000,- dan teralisasi dalam APBD Tahun 2013 dengan anggaran sebesar Rp.203.505.500,- dan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 100%. Kegiatan ini wajib dilaksanakan oleh Pemerintah daerah sebagai amanat UU. No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan UU. No :32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah; Permendagri No.54

Tahun

2010


tentang

Tahapan,

Tata

Cara

Penyusunan,

11

Pengendalian dan EvaluasiPelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Musrenbang ini sekaligus menguatkan pendekatan perencanaan yang partisipatif dan bottom up. b)

Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2013 Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 100.000.000,- dan teralisasi dalam APBD Tahun 2013 dengan anggaran sebesar Rp. 111.835.000,- dan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 91,02 %. Penyusunan RKPD ditujukan sebagai upaya untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis antara perencanaan pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten/kota karena kedudukan RKPD dalam pelaksanaan pembangunan adalah menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan yang memuat arah kebijakan pembangunan, prioritas pembangunan, rancangan ekonomi makro daerah dan program kegiatan SKPD.

c)

Rekonsiliasi RKA SKPD dengan Hasil Musrenbang Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 75.000.000,- dan teralisasi dalam APBD Tahun 2013 dengan anggaran sebesar Rp. 50.000.000,- dan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 100 %. Kegiatan ini diperlukan dalam rangka mewujudkan sinkronisasi dan konsistensi antar dokumen perencanaan utamanya terkait Renja SKPD dan Renstra SKPD berikut konsistensinya dengan RKPD dan RPJMD. Hal ini penting mengingat kedepannya, dokumen perencanaan menjadi objek pantauan BPKP dalam hubungannya dengan pelaksanaan APBD. kegiatan ini dalam bentuk Bintek yang diiikuti oleh seluruh SKPD, dengan produk dokumen konsistensi perencanaan.

d)

Perencanaan Monitoring TMMD Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 100.000.000,- dan teralisasi dalam APBD Tahun 2013 dengan anggaran sebesar Rp. 45.000.000,- dan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 100 %. Kegiatan ini merupakan kegiatan perencanaan dan Monev Pelaksanaan TNI Manunggal Masuk Desa (TMMD).


12

e)

Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Jalan Lain Menuju Kesejahteraan Rakyat (Jalin Kesra) Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 100.000.000,- dan tidak terealisasi dalam APBD 2013.

f)

Penyusunan LAKIP Tahun 2012 Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 145.000.000,- dan teralisasi dalam APBD Tahun 2013 dengan anggaran sebesar Rp. 165.000.000,- dan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 99,57 %. Kegiatan ini bertujuan untuk 

Memberikan

informasi yang komprehensif berkaitan dengan

keuangan dan kinerja Instansi Pemerintah; 

Sebagai bahan penilaian dan evaluasi kinerja yang selanjutnya untuk diambil keputusan, sebagai kebijakan teknis dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan lanjutan;



Sebagai

kinerja

laporan

tahunan

yang

merupakan

pertanggungjawaban kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan; 

Sebagai tolak ukur sinkronisasi antara rencana kerja dan hasil kerja.

g)

Penyusunan LKPJ Bupati Pamekasan Tahun 2012 Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 185.880.000,- dan teralisasi dalam APBD Tahun 2013 dengan anggaran sebesar Rp. 185.880.000,- dan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 99,33 %. LKPJ merupakan

Laporan

yang

berupa

Informasi

penyelenggaraan

pemerintahan daerah selama satu tahun anggaran atau akhir masa jabatan yang disampaikan oleh kepala daerah

kepada DPRD. Dan

bertujuan untuk peningkatan efisiensi, efektivitas , produktivitas dan akuntabilitas

penyelenggaraan

pemerintahan

daerah

melalui

pengawasan DPRD. h)

Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 125.000.000,- dan teralisasi dalam APBD Tahun 2013 dengan anggaran sebesar Rp. 204.120.800,- dan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 99,43 %. Kegiatan ini dimaksudkan untuk menyusun dan mendokumentasikan


13

laporan pelaksanaaan pembangunan sebagai dasar untuk menilai dan mengukur progres pembangunan pada akhir tahun anggaran dianalisis dan disajikan informasi sebagai bahan penyusunan APBD tahun berikutnya. i)

Penyusunan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2014 Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 150.000.000,- dan teralisasi dalam APBD Tahun 2013 dengan anggaran sebesar Rp. 152.200.000,- dan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 97,58 %. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang rutin dilaksanakan dengan tujuan Mengembangkan kesesuaian antara kebijakan umum dengan program dan kebijakan yang direncanakan dan Pencapaian program dan kegiatan yang efektif dan efisien.

j)

Penyusunan KUA dan PPAS Perubahan APBD Tahun 2013 Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 91.230.000,- dan teralisasi dalam APBD Tahun 2013 dengan anggaran sebesar Rp. 98.030.000,- dan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 97,10 %. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang rutin dilaksanakan setelah penyusunan KUA dan PPAS. Penyusunan KUA PPAS Perubahan harus dilakukan secara menyeluruh guna menampung seluruh perubahan asumsi-asumsi dalam pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang terjadi karena perubahan asumsi makro yang berimbas pada struktur APBD.

k)

Penyusunan RPJMD Kabupaten Pamekasan Tahun 2013-2018 Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 100.000.000,- dan teralisasi dalam APBD Tahun 2013 dengan anggaran sebesar Rp. 331.227.500,- dan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 99,32 %. Kegiatan ini merupakan kegiatan penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 – 2018,yang merupakan terjemahan dari visi dan misi Bupati Pamekasan dalam bentuk perencanaan pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun ke depan.

l)

Koordinasi Penyusunan Renstra SKPD Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 100.000.000,- dan teralisasi dalam APBD Tahun 2013 dengan anggaran sebesar Rp. 192.605.000,- dan


14

realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 99,23 %. Kegiatan ini berupa penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan, dengan merujuk pada RPJMD Kabupaten Pamekasan Tahun 2013-2018. m)

Operasional Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kabupaten Pamekasan Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 50.000.000,- dan teralisasi dalam APBD Tahun 2013 dengan anggaran sebesar Rp. 45.000.000,- dan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 100 %. Kegiatan ini merupakan kegiatan untuk operasional Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kabupaten Pamekasan. BKPRD memiliki tugas koordinasi mengenai perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Kegiatan ini bertujuan untuk memaksimalkan kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang dan meminimalisasi penyimpangan pemanfaatan ruang.

n)

Operasional Tim Koordinasi Kerjasama Daerah. Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 100.000.000,- dan teralisasi dalam APBD Tahun 2013 dengan anggaran sebesar Rp. 50.000.000,- dan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 100 %. Kegiatan ini operasional Tim Koordinasi Kerjasama Daerah.

o)

Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program Bantuan Keuangan Bidang Infrastruktur dan Ekonomi Produktif (BK-EIP) Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 50.000.000,- dan teralisasi dalam APBD Tahun 2013 dengan anggaran sebesar Rp. 30.000.000,- dan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 100 %. Kegiatan ini merupakan kegiatan rutin yang bertujuan untuk menyusun perencanaan dan evaluasi atas program bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten dari pemerintah provinsi jawa timur yang meliputi bidang infrastruktur dan ekonomi produktif. Bentuk kegiatan perencanaan yang dilakukan adalah menyusun Usulan Rencana Kegiatan (URK), Rencana Definitif Kegiatan (RDK) dan Evaluasi pelaksanaan kegiatan fisik dan keuangan setiap triwulan dan semester.


15

p)

Sosialisasi Perda RTRW Kabupaten Pamekasan Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 350.000.000,- dan tidak terealisasi di APBD Tahun 2013.

q)

Penyusunan Program Intensitas Percepatan Pengentasan Kemiskinan Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 150.000.000,- dan tidak terealisasi di APBD Tahun 2013.

6.

Program Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar a)

Penyusunan Rencana Detail Perkotaan Tlanakan, Proppo, Pademawu, Galis dan Larangan Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 750.000.000,- dan tidak terealisasi di APBD Tahun 2013.

b)

Penyusunan Rencana Detail Perkotaan Pakong, Pegantenan, Palengaan dan Kadur Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 600.000.000,- dan tidak terealisasi di APBD Tahun 2013.

c)

Penyusunan Rencana Detail Perkotaan Pasean dan Batumarmar Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 300.000.000,- dan tidak terealisasi di APBD Tahun 2013.

d)

Pendampingan Program Percepatan Percepatan Sanitasi Permukiman (PPSP) Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 100.000.000,- dan terealisasi dalam APBD Tahun 2013 dengan anggaran sebesar Rp. 60.000.000,dan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 91,63 %. Kegiatan ini berupa pendampingan Program Percepatan Sanitasi Permukiman.

7.

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya a)

Pembinaan Perkuatan Kelembagaan Sumber Daya Air Kabupaten Pamekasan Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 100.000.000,- dan tidak terealisasi dalam APBD Tahun 2013.

8.

Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh a)

Penyusunan Masterplan Kawasan Islamic Centre


16

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 150.000.000,- dan tidak terealisasi dalam APBD Tahun 2013. b)

Penyusunan Rencana Program Investasi Jangka Menengah Bidang Pekerjaan Umum Kab.Pamekasan. Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 250.000.000,- dan tidak terealisasi dalam APBD Tahun 2013.

c)

Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 250.000.000,- dan tidak terealisasi dalam APBD Tahun 2013.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Bappeda Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Rumah Sakit Umum Daerah dan Lembaga Teknis Daerah. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur pendukung tugas Bupati dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi : 1.

Perumusan kebijakan teknis perencanaan;

2. Pengoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan; 3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah; dan 4. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi tersebut, Bappeda Kabupaten Pamekasan didukung dengan struktur organisasi sebagai berikut : a. Kepala Badan b. Sekretaris, membawahi : 1.

Kepala Sub Bagian Umum, dan Kepegawaian;

2. Kepala Sub Bagian Perencanaan;dan 3. Kepala Sub Bagian Keuangan. c. Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi, membawahi : 1.

Kepala Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Pertanian, Peternakan, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan;dan


17

2. Kepala Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi , Pertambangan dan Energi. d. Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya, membawahi : 1.

Kepala Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Kesehatan dan Sosial Budaya; dan

2. Kepala Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Agama, Pendidikan dan Kependudukan. e. Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana 1.

Kepala Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah; dan

2. Kepala Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Permukiman. f. Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Pemerintahan, membawahi : 1.

Kepala Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Pemerintahan Umum; dan

2. Kepala Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Pemerintahan Desa. Untuk gambaran lebih jelas tentang tugas pokok dan fungsi masing-masing, dapat diuraikan sebagai berikut : Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan urusan umum, perlengkapan, kepegawaian, program, perencanaan dan keuangan. Sekretariat mempunyai fungsi: a. Pengelolaan surat menyurat, kearsipan serta pembinaan ketatalaksanaan; b. Pengelolaan urusan rumah tangga, perlengkapan dan inventaris kantor; c. Penyusunan rencana kebutuhan perlengkapan dan peralatan serta pelaksanaan keamanan dan kebersihan kantor; d. Pelaksanaan proses kedudukan hukum pegawai, upaya peningkatan kesejahteraan pegawai dan karier pegawai; e. Penyiapan dan mengolah data dalam penyusunan program dan perencanaan; f. Pengkoordinasian dan penyusunan perencanaan program kegiatan dan pelaporan; g. Penyusunan rencana anggaran, pengelolaan keuangan serta pertanggungjawaban pelaksanaannya; dan h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.


18

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas : a. Melaksanakan tata usaha umum dan tata usaha pimpinan; b. Melaksanakan urusan surat menyurat, pengetikan, penggandaan, pendistribusian dan tata kearsipan; c. Melaksanakan urusan rumah tangga, perlengkapan dan inventaris kantor; d. Memelihara peralatan, perlengkapan, keamanan dan kebersihan kantor; e. Melaksanakan kegiatan keprotokolan dan menyiapkan administrasi perjalanan dinas; f. Melaksanakan analisis kebutuhan, pengadaan dan pengadministrasian barang-barang kebutuhan dinas; g. Melaksanakan tata usaha kepegawaian, pengembangan karier pegawai serta usaha peningkatan mutu pengetahuan, disiplin pegawai dan kesejahteraan pegawai; h. Menyiapkan data, mengolah, menyusun dan memelihara administrasi kepegawaian; dan i.

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Kepala Sub Bagian Perencanaan, mempunyai tugas : a. Mengumpulkan dan memformulasikan data untuk bahan penyusunan program dan perencanaan; b. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan untuk analisis dan evaluasi penyusunan laporan pelaksanaan rencana program ; c. Mengumpulkan, mengolah data sebagai bahan penyusunan laporan pelaksanaan program; d. Melaksanakan koordinasi penyusunan laporan pelaksanaan program kegiatan; e. Merumuskan dan melaksanakan penyusunan program; dan. f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya. Kepala Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas : a. Menghimpun data dan menyusun rencana anggaran rutin, serta mengelola administrasi keuangan; b. Melaksanakan pengelolaan tata usaha keuangan anggaran rutin dan anggaran pembangunan termasuk pengelolaan dan pembayaran gaji pegawai;


19

c. Menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan; dan d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya. Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan perencanaan pembangunan pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan dan kelautan, industry dan perdagangan, koperasi dan dunia usaha, pertambangan dan energi serta sumber daya mineral. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi mempunyai fungsi : a. Penyusunan

dan

pengumpulan

data

sebagai

bahan

perencanaan

pembangunan di bidang pertanian, kehutanan, perikanan dan kelautan, industri dan perdagangan, koperasi dan dunia usaha, pertambangan dan energi serta sumber daya mineral; b. Pengkoordinasian perencanaan pembangunan di bidang pertanian, kehutanan, perikanan dan kelautan, industri dan perdagangan, koperasi dan dunia usaha, pertambangan dan energi serta sumber daya mineral yang disusun oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah di wilayah Kabupaten Pamekasan; c. Pelaksanaan inventarisasi permasalahan di bidang ekonomi, serta merumuskan kebijakan langkah-langkah pemecahannya; d. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program tahunan dibidang ekonomi yang meliputi pertanian, kehutanan perikanan dan kelautan, industri dan perdagangan, koperasi dan dunia usaha, pertambangan dan energi serta sumber daya mineral dalam rangka pelaksanaan rencana pembangunan; dan e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. Kepala

Sub. Bidang

Perencanaan

Pembangunan Pertanian, Peternakan,

Kehutanan, Perikanan dan Kelautan, mempunyai tugas : a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan di bidang pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan dan kelautan; b. Mengumpulkan, mendokumentasikan data sebagai

bahan penyusunan

rencana program pembangunan di bidang pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan dan kelautan;


20

c. Menganalisis data/bahan dalam rangka pengembangan rencana dan program pembangunan di bidang pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan dan kelautan; d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi sesuai dengan bidang tugasnya. Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi, Pertambangan dan energi, mempunyai tugas : a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan di bidang perindustrian dan perdagangan, koperasi, pertambangan dan energi; b. Mengumpulkan, mendokumentasikan data sebagai

bahan penyusunan

rencana program pembangunan di bidang perindustrian dan perdagangan, koperasi, pertambangan dan energi; c. Menganalisis data/bahan dalam rangka pengembangan rencana dan program pembangunan

di

bidang

perindustrian

dan

perdagangan,

koperasi,

pertambangan dan energi; d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi sesuai dengan bidang tugasnya. Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya mempunyai tugas melakukan dan pengkordinasian kegiatan perencanaan pembangunan di bidang agama, pendidikan, sosial, pariwisata, seni dan budaya, olah raga, kesehatan dan kependudukan. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya mempunyai fungsi : a. Penyusunan

dan

pengumpulan

data

sebagai

bahan

perencanaan

pembangunan di bidang agama, pendidikan, sosial, pariwisata, seni dan budaya, olah raga, kesehatan dan kependudukan; b. Pengkoordinasian dan pemaduan rencana pembangunan di bidang agama, pendidikan, sosial, pariwisata, seni dan budaya, olah raga, kesehatan dan kependudukan yang disusun oleh unit dan atau satuan organisasi lain dilingkungan Pemerintah Daerah; c. Pelaksanaan inventarisasi permasalahan di bidang agama, pendidikan, sosial, pariwisata, seni dan budaya, olah raga, kesehatan dan kependudukan, serta perumusan kebijakan solusinya; d. Pelaksanaan dan peng koordinasian penyusunan program tahunan dibidang


21

agama, pendidikan, sosial, pariwisata, seni dan budaya, olah raga, kesehatan dan kependudukan dalam rangka pelaksanaan perencanaan pembangunan lima tahun daerah atau proyek yang akan diusulkan kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat guna dimasukkan kedalam program tahunan nasional; dan e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. Kepala Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Kesehatan, Sosial dan Budaya, mempunyai tugas : a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan di bidang

kesehatan, kesejahteraan rakyat, peranan wanita dan keluarga

berencana, kepariwisataan, kesenian dan kebudayaan serta pembinaan olah raga; b. Mengumpulkan, mendokumentasikan data sebagai bahan penyusunan rencana dan program pembangunan di bidang

kesehatan, kesejahteraan

rakyat, peranan wanita dan keluarga berencana, kepariwisataan, kesenian dan kebudayaan serta pembinaan olah raga; c. Menganalis data /bahan dalam rangka pengembangan rencana dan program pembangunan di bidang kesehatan, kesejahteraan rakyat, peranan wanita dan keluarga berencana, kepariwisataan, kesenian dan kebudayaan serta pembinaan olah raga; d. Melaksanakan perencanaan program pembangunan di bidang kesejahteraan

rakyat,

peranan

wanita

dan

keluarga

kesehatan, berencana,

kepariwisataan, kesenian dan kebudayaan serta pembinaan olah raga; e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya sesuai dengan tugasnya. Kepal Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Agama, Pendidikan dan Kependudukan, mempunyai tugas : a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan di bidang agama, pendidikan, tenaga kerja, transmigrasi dan kependudukan; b. Mengumpulkan, mendokumentasikan data sebagai bahan penyusunan rencana dan program pembangunan di bidang agama, pendidikan, tenaga kerja, transmigrasi dan kependudukan; c. Menganalis data /bahan dalam rangka pengembangan rencana dan program


22

pembangunan di bidang agama, pendidikan, tenaga kerja, transmigrasi dan kependudukan; d. Melaksanakan perencanaan program pembangunan di bidang

di bidang

agama, pendidikan, tenaga kerja, transmigrasi dan kependudukan; e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya sesuai dengan tugasnya. Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melakukan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan perencanaan pembangunan di bidang tata ruang, pengembangan wilayah, sarana dan prasarana, perumahan dan permukiman, pengembangan sumber daya alam dan pengelolaan lingkungan hidup. Dalam menyelenggarakan tugas sebagai sebagaimana disebut diatas, Bidang Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi : a. Pengumpulan

dan

penyusunan

data

sebagai

bahan

perencanaan

pembangunan di bidang tata ruang, pengembangan wilayah, sarana dan prasarana, perumahan dan permukiman, pengembangan sumber daya alam dan pengelolaan lingkungan hidup; b. Pengkoordinasian

dan

sinkronisasi

pengajuan

rencana

pembangunan

perangkat daerah di bidang tata ruang, pengembangan wilayah, sarana dan prasarana, perumahan dan permukiman, pengembangan sumber daya alam dan pengelolaan lingkungan hidup; c. Pelaksanaan inventarisasi permasalahan di bidang tata ruang, pengembangan wilayah, sarana dan prasarana, perumahan dan permukiman, pengembangan sumber daya alam dan pengelolaan lingkungan hidup;dan f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. Kepala Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah, mempunyai tugas : a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan prasarana

wilayah

di

bidang

tata

ruang,

pengembangan

wilayah,

pengembangan sumber daya alam, penataan dan pengendalian ruang, prasarana perhubungan dan telekomunikasi serta pengairan ; b. Mengumpulkan, mendokumentasikan data sebagai bahan penyusunan


23

rencana dan program pembangunan di bidang tata ruang, pengembangan wilayah, pengembangan sumber daya alam, penataan dan pengendalian ruang, prasarana perhubungan dan telekomunikasi serta pengairan ; c. Menganalis data /bahan dalam rangka pengembangan rencana dan program pembangunan di bidang tata ruang, pengembangan wilayah, pengembangan sumber

daya

alam,

penataan

dan

pengendalian

ruang,

prasarana

perhubungan dan telekomunikasi serta pengairan ; d. Melaksanakan perencanaan program pembangunan di bidang di bidang tata ruang, pengembangan wilayah, pengembangan sumber daya alam, penataan dan pengendalian ruang, prasarana perhubungan dan telekomunikasi serta pengairan ; e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana sesuai dengan tugasnya. Kepala Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Permukiman, mempunyai tugas : a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan di bidang perumahan dan permukiman, air bersih, air limbah, persampahan dan pengelolaan lingkungan hidup; b. Mengumpulkan, mendokumentasikan data sebagai bahan penyusunan rencana dan program pembangunan di bidang perumahan dan permukiman, air bersih, air limbah, persampahan dan pengelolaan lingkungan hidup; c. Menganalis data /bahan dalam rangka pengembangan rencana dan program pembangunan di bidang perumahan dan permukiman, air bersih, air limbah, persampahan dan pengelolaan lingkungan hidup; d. Melaksanakan perencanaan program pembangunan di bidang

di bidang

perumahan dan permukiman, air bersih, air limbah, persampahan dan pengelolaan lingkungan hidup; e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana sesuai dengan tugasnya. Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Pemerintahan mempunyai tugas melakukan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan perencanaan pembangunan di bidang pemerintahan umum dan desa. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Bidang Perencanaan Pembangunan Pemerintahan mempunyai fungsi : a. Pengumpulan

dan

penyusunan


data

sebagai

bahan

perencanaan

24

pembangunan di bidang pemerintahan, hukum, sosial politik, kepegawaian dan pengawasan; b. Pengkoordinasian

dan

sinkronisasi

pengajuan

rencana

pembangunan

perangkat daerah di bidang pemerintahan, hukum, sosial politik, kepegawaian dan pengawasan; c. Pelaksanaan inventarisasi permasalahan di bidang pemerintahan, hukum, sosial politik, kepegawaian dan pengawasan; dan d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Pemerintahan Umum, mempunyai tugas: a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan di bidang hukum, sosial politik, kepegawaian dan pengawasan; b. Mengumpulkan, mendokumentasikan data sebagai bahan penyusunan rencana dan program pembangunan di bidang hukum, sosial politik, kepegawaian dan pengawasan; c. Menganalis data /bahan dalam rangka pengembangan rencana dan program pembangunan di bidang hukum, sosial politik, kepegawaian dan pengawasan; d. Melaksanakan perencanaan program pembangunan di bidang

di bidang

hukum, sosial politik, kepegawaian dan pengawasan; e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Pemerintahan sesuai dengan tugasnya. Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Pemerintahan Desa, mempunyai tugas : a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan di bidang pemerintahan desa; b. Mengumpulkan, mendokumentasikan data sebagai bahan penyusunan rencana dan program pembangunan di bidang pemerintahan desa; c. Menganalis data /bahan dalam rangka pengembangan rencana dan program pembangunan di bidang pemerintahan desa; d. Melaksanakan perencanaan program pembangunan di bidang

di bidang

pemerintahan desa; e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Pemerintahan sesuai dengan tugasnya.


25

2.3.

Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bappeda Tantangan yang dihadapi Bappeda Kabupaten Pamekasan dari identifikasi permasalahan untuk Proses Perencanaan lima tahun ke depan, antara lain : 

Belum optimalnya kualitas dan kuantitas SDM Bappeda Kabupaten Pamekasan ;



Masih adannya penempatan SDM di masing-masing bidang yang belum sesuai dengan kompetensi dan kualifikasi pendidikan dan keahlian ;



Masih terbatasnya personil yang mengikuti diklat perencanaan;



Pemeliharaan sarana dan prasarana belum optimal, karena kuantitasnya kurang dan kualitas yang sudah menurun;



Sharing data dan informasi belum berjalan dengan baik, karena pemanfaatan system informasi yang belum optimal;



Sistem pengendalian dan evaluasi, menyangkut metodologi maupun pelaksanaan serta penggunaan dan tindak lanjut terhadap hasil evaluasi dan pengendalian belum sepenuhnya dijadikan sebagai input bagi kebutuhan perencanaan;



Belum optimalnya mekanisme monitoring terhadap SKPD terkait sehingga pelaksanaan program/kegiatan tidak sesuai dengan dokumen perencanaan pembangunan ;



Belum tersedianya data base daerah yang akuntabel sehingga berdampak terhadap akurasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah ;



Belum sinerginya antar dokumen perencanaan daerah yang menyebabkan pencapaian terhadap tolok ukur program menjadi rendah.

Faktor eksternal yang berpengaruh terhadap kelancaran pelaksanaan tugas pokok Bappeda dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, diantaranya adalah: 

Perubahan yang terjadi dalam tataran kehidupan regional, nasional, maupun global serta faktor politik merupakan dimensi yang perlu diperhitungkan dalam perencanaan pembangunan daerah ;



Semakin kritis dan proaktif masyarakat terhadap tuntutan pembangunan;



Semakin terbukanya informasi dan komunikasi



Belum optimalnya peran serta SKPD dalam mendukung kebijakan


26

pembangunan daerah dan kebijakan pembangunan nasional Faktor-Faktor Peluang antara lain : 

Peran Bappeda sebagai Perencana Pembangunan semakin strategis dalam menentukan arah pembangunan daerah. Produk yang dihasilkan menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pembangunan daerah sesuai dengan yang diamanatkan Undang-Undang;



Ketersediaan sarana system informasi yang berbasis teknologi informasi sehingga memudahkan dan mempercepat komunikasi dengan pihakpihak lain, baik itu melalui jaringan internet, telepon, komputer, dan faximile ;



Adanya tuntutan dan kecendrungan penyelenggaraan tata pemerintahan yang demokratis dan kondusif sangat mendukung dalam pelaksanaan penyusunan perencanaan yang lebih partisipatif ;



Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional,

mengamanatkan

antara

lain

hirarki

perencanaan, dimana kewenangan Bappeda dalam mengkoordinasikan proses perencanaan ; 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah ;



Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah ;



Terbukanya kesempatan mengikuti pendidikan formal dan informal untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia tersedia ;



Perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi sangat menunjang di dalam penyusunan produk-produk perencanaan ;



Banyaknya pusat pendidikan, penelitian dan pengembangan IPTEK yang dapat dimanfaatkan untuk menjalin kemitraan bagi pengembangan perencanaan pembangunan daerah.


27

BAB III

3.1.

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Dalam penyusunan Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Pamekasan Tahun 2015 telah mengacu pada kebijakan nasiona, Serta disinkronkan dengan arah pembangunan daerah. Hal ini bertujuan untuk menjaga sinergitas pelaksanaan pembangunan dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah. Adapun kegiatan dalam renja Bappeda Tahun 2015 telah disesuaikan dengan prioritas pembangunan nasional sebagaimana tabel berikut ini : Tabel Korelasi Prioritas Nasional terhadap Program Kegiatan SKPD No

Prioritas

Prioritas Kabupaten

Program /Kegiatan Bappeda

Nasional

Pamekasan

(Renja 2015)

1.

Infrastruktur

Peningkatan sarana infrastruktur seperti jalan dan jembatan serta infrastruktur perhubungan lainnya

2.

Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana

Penyediaan Sarana Air Bersih

3.

Penanggulangan Pengentasan Pengangguran serta Kemiskinan

4.

5.

Perekonomian

Pendidikan

 Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zoonasi Pademawu dan Tlanakan;  Pendampingan Kegiatan P2KPB (Program Pengembangan Kawasan Perdesaan Berkelanjutan)  Pembinaan Perkuatan Kelembagaan Sumber Daya Air Kabupaten Pamekasan;  Review Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RI-SPAM) Fasilitasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD)

Penyediaan Lapangan Kerja Peningkatan Kesejahteraan  Fasilitasi Pengembangan Petani Utamanya Petani Agropolitan Tembakau dan Garam

Peningkatan Kualitas Pendidikan


 Penyusunan Profile One Village One Product Kabupaten Pamekasan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Bidang Pendidikan 28

3.2.

6.

Kesehatan

7.

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Peningkatan Kualitas Kesehatan Peningkatan Birokrasi dan Tata Pemerintahan Yang Profesional

Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Bidang Kesehatan  Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;  Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Renja Bappeda Kabupaten Pamekasan Tahun 2015 adalah : 1.

Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah, baik jangka panjang, menengah maupun jangka pendek. Tujuan : Meningkatkan Sinkronisasi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan dari semua lini, baik tingkat pemerintahan dan masyarakat Sasaran : Tersedianya Perencanaan yang Pro-aktif dan Antisipasif serta pelaksanaan pembangunan sesuai dengan skala prioritas.

2. Meningkatkan kompetensi aparatur perencanaan pembangunan daerah. Tujuan : Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Aparat Perencana melalui kursus jangka pendek / fungsional informal. Sasaran : Tersedianya Sumber Daya Manusia bagi Aparat Perencana yang Profesional. 3. Meningkatkan sistem perencanaan pembangunan daerah yang terintegrasi dan transparan. Tujuan : Mencari dan menjadikan kekuatan swasta sebagai salah satu pendorong pembangunan kota. Sasaran : Mencari dan menjadikan kekuatan swasta sebagai salah satu pendorong pembangunan kota dengan pola Public-Private Partnerships dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat yang prima


29

4. Meningkatkan perencanaan

koordinasi,

sinkronisasi

pembangunan

daerah,

dan sinergitas antara

penyelenggaraan

pemerintah

kabupaten,

pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Tujuan : Meningkatkan Konsultasi dan Konfirmasi Program Pembangunan secara terpadu, baik antar Instansi, Daerah, Regional dan Nasional. Sasaran : Meningkatnya

keterpaduan Program

Pembangunan

antar

SKPD di

lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan. 3.3

Program dan Kegiatan Sebagai perwujudan dalam mendukung Prioritas pembangunan Kabupaten Pamekasan Tahun 2015, maka Program dan Kegiatan Bappeda Kabupaten Pamekasan Tahun 2015 adalah sebagai berikut ini : 1.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program ini terdiri dari 11 (sebelas) kegiatan, antara lain a. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah; b. Pendukung Pelayanan Administrasi Perkantoran; c. Koordinasi dan Evaluasi Penyusunan Program Bidang Ekonomi; d. Fasilitasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD); e. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal; f. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Bidang Pendidikan; g. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Bidang Kesehatan; h. Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan DAK; i.

Perencanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah (DAU);

j.

Monitoring Program Strategis Bupati;

k. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan. 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur a. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional; b. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dan rumah dinas; c. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor dan rumah dinas.


30

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur a. Pendidikan dan Pelatihan Formal. 4. Program Pengembangan Data dan Informasi a. Penyusunan Kinerja Makro Ekonomi dan Sosial Kabupaten Pamekasan; b. Penghitungan Nilai Tukar Petani Kabupaten Pamekasan; c. Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Target MDGs Kab.Pamekasan; d. Penyusunan Profil Kabupaten Pamekasan. 5. Program Perencanaan Pembangunan Daerah a. Penyusunan LKPJ Bupati Pamekasan Tahun 2014; b. Penyusunan LAKIP Tahun 2014; c. Penyusunan KUA dan PPAS 2015; d. Penyusunan KUA dan PPAS Perubahan APBD 2013; e. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD 2016; f. Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah 2016; g. Workshop Rekonsiliasi RKA SKPD, Hasil Musrenbang menuju Perencanaan Yang Efektif. 6. Program Pengembangan Kota –kota Menengah dan Besar a. Fasilitasi Pengembangan Agropolitan; b. Penyusunan RPJM dan Review Masterplan Agropolitan; c. Penyusunan Profile One Village One Product Kabupaten Pamekasan; d. Penghitungan Indeks Gini Kabupaten Pamekasan; e. Penyusunan Masterplan dan RPJM Minapolitan Kabupaten Pamekasan; f. Penyusunan Masterplan dan RPJM Minapolitan Kabupaten Pamekasan; g. Up dating database infrastruktur dan lingkungan hidup; h. Operasional Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kab. Pamekasan; i.

Perencanaan dan Evaluasi Program Bantuan Keuangan Bidang Infrastruktur dan Ekonomi Produktif (BK-IEP);

j.

Penetapan Perda RDTR dan Peraturan Zonasi Kecamatan Waru, Kecamatan Pasean dan Kecamatan Batumarmar;

k. Penyusunan MasterPlan Wilayah Pertambangan Kabupaten Pamekasan; l.

Up dating Memorandum Program Sanitasi (MPS) Kabupaten Pamekasan;

m. Masterplan Reformasi Pertanian Kab.Pamekasan; n. Pendampingan Program Persampahan 3 R.


31

7. Program Kerjasama Daerah a. Koordinasi Kerjasama Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pamekasan Wilayah Surabaya – Madura. 8. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya a. Review Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RI-SPAM); b. Pembinaan Perkuatan Kelembagaan Sumber Daya Air Kabupaten Pamekasan. 9. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis Cepat Tumbuh a. Pemetaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B); b. Pendampingan Kegiatan Sanimas; c. Pendampingan Kegiatan P2KH; d. Pendampingan Kegiatan P2KPB (Program Pengembangan Kawasan Perdesaan Berkelanjutan); e. Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zoonasi Pademawu dan Tlanakan.


32

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2015 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2016 KABUPATEN PAMEKASAN : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

SKPD

Rencana Tahun 2015 Kode Rekening

1 1.06.01 1.06.01.01 1.06.01.01.01 1.06.01.01.03

Urusan /Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan

2

3

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Meningkatnya kinerja Bappeda

Lokasi 4

Target Capaian Kinerja 5

Sumber Dana

Kebutuhan Dana / pagu Indikatif

6

7

Catatan Penting 8

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Target Capaian Kinerja 9

Kebutuhan Dana / pagu Indikatif 10

6.881.054.000

5.557.404.000

1.405.200.000

1.405.200.000

Luar Daerah

1 paket

APBD

97.500.000

1 paket

97.500.000

Pendukung Pelayanan Administrasi Perkantoran Koordinasi dan Evaluasi Penyusunan Program Bidang Ekonomi

Lancarnya pelayanan administrasi perkantoran Pelaksanaan kegiatan bidang ekonomi sesuai jadwal

Kab.Pamekasan

1 Paket

APBD

95.000.000

1 Paket

95.000.000

Kab.Pamekasan

1 Paket

APBD

58.000.000

1 Paket

58.000.000

1.06.01.01.20

Fasilitasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD)

Terciptanya koordinasi antar SKPD terkait dengan penanggulangan kemiskinan

Kab.Pamekasan

1 Kegiatan

APBD

150.000.000

1 Kegiatan

150.000.000

1.06.01.01.24

Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal

Terlaksananya koordinasi dan monitoring percepatan pembangunan daerah tertinggal

Kab.Pamekasan

1 Kegiatan

APBD

200.000.000

1 Kegiatan

200.000.000

1.06.01.01.27

Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Bidang Pendidikan

Pelaksanaan kegiatan bidang pendidikan sesuai jadwal

Kab.Pamekasan

1 Kegiatan

APBD

75.000.000

1 Kegiatan

75.000.000

1.06.01.0128

Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Bidang Kesehatan

Pelaksanaan kegiatan bidang kesehatan sesuai jadwal

Kab.Pamekasan

1 Kegiatan

APBD

100.000.000

1 Kegiatan

100.000.000

1.06.01.01.23

Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan DAK

pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal

Kab.Pamekasan

1 paket

APBD

75.000.000

1 paket

75.000.000

1.06.01.01.31




Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016

1 1.06.01.01.22

2 Perencanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah (DAU)

3 pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal

4 Kab.Pamekasan

Target Capaian Kinerja 5 1 paket

1.06.01.01.32

Monitoring Program Strategis Bupati

Terlaksananya monitoring program strategis Bupati

Kab.Pamekasan

1.06.01.01

Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan

Pengawasan pelaksanaan kegiatan pembangunan yang intensif

Kab.Pamekasan

1.06.01.02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.06.01.02.01

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Lancarnya operasional dinas/operasional kendaraan dinas

Kab.Pamekasan

1 paket

APBD

50.461.600

1 paket

50.461.600

1.06.01.02.02

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dan rumah dinas

lancarnya pelaksanaan perkantoran

Kab.Pamekasan

1 paket

APBD

29.076.000

1 paket

29.076.000

1.06.01.02.03

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor dan rumah dinas

lancarnya pelaksanaan perkantoran

Kab.Pamekasan

1 paket

APBD

19.245.000

1 paket

19.245.000

1.06.01.05

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal

1.06.01.05.01 1.06.01.15 1.06.01.15.15

Lokasi

Sumber Dana


8



6 APBD

7 250.000.000

10 250.000.000

1 paket

APBD

95.800.000

1 paket

95.800.000

1 paket

APBD

208.900.000

1 paket

208.900.000

98.782.600

98.782.600

30.000.000 Meningkatnya SDM Pegawai

Program Pengembangan Data/Informasi Penyusunan Kinerja Makro Ekonomi dan Tersusunnya kinerja makro Sosial Kabupaten Pamekasan ekonomi dan sosial Kab. Pamekasan

Kab.Pamekasan

1 paket

APBD

30.000.000

30.000.000 384.268.600

1 paket -

30.000.000 -

384.268.600

Kab.Pamekasan

1 paket

APBD

132.500.000

1 paket

132.500.000

1.06.01.15.02

Penghitungan Nilai Tukar Petani Kabupaten Pamekasan

Teridentifikasinya nilai tukar petani Kabupaten Pamekasan

Kab.Pamekasan

1 paket

APBD

93.000.000

1 paket

93.000.000

1.06.01.15.33

Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Target MDGs Kab.Pamekasan

Terlaksananya monev RAD MDGs Kab. Pamekasan 2013 2015 Tersusunnya Buku profil Kabupaten Pamekasan

Kab.Pamekasan

1 paket

APBD

50.000.000

1 paket

50.000.000

Kab.Pamekasan

1 paket

APBD

108.768.600

1 paket

108.768.600

Penyusunan Profil Kabupaten Pamekasan


1 1.06.01.21



4


Kab.Pamekasan

Lokasi

Sumber Dana


Catatan Penting



1.06.01.21.43

2 3 Program Perencanaan Pembangunan Daerah Penyusunan LKPJ Bupati Pamekasan Kinerja Bupati yang dapat Tahun 2014 dipertanggungjawabkan Penyusunan LAKIP Tahun 2014 Adanya buku LAKIP

1.06.01.21.29

Penyusunan KUA dan PPAS 2015

Tersusunnya buku KUA dan PPAS

Kab.Pamekasan

1 paket

APBD

154.921.000

1 paket

154.921.000

1.06.01.21.21

Penyusunan KUA dan PPAS Perubahan Tersusunnya buku KUA dan APBD 2013 PPAS

Kab.Pamekasan

1 paket

APBD

106.104.000

1 paket

106.104.000

1.06.01.21.09

Penyelenggaraan Musrenbang RKPD 2016

Kab.Pamekasan

1 paket

APBD

250.000.000

1 paket

250.000.000

1.06.01.21.08

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Terselenggaranya perencanaan Daerah 2016 pembangunan dengan baik

Kab.Pamekasan

1 paket

APBD

115.000.000

1 paket

115.000.000

1.06.01.21.38

Workshop Rekonsiliasi RKA SKPD, Hasil Musrenbang menuju Perencanaan Yang Efektif Program Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar Fasilitasi Pengembangan Agropolitan

Adanya sistem perencanaan yang efektif, sinergis dan akuntabel

Kab.Pamekasan

1 paket

APBD

50.000.000

1 paket

50.000.000

-

1.520.000.000

Kab.Pamekasan

1 paket

APBD

110.000.000

1 paket

110.000.000

1.06.01.19

Penyusunan RPJM dan Review Masterplan Agropolitan

tersusunnya RPJM dan Kab.Pamekasan terlaksananya review Masterplan Agropolitan

1 paket

APBD

246.650.000

1 paket

1.06.01.19

Penyusunan Profile One Village One Product Kabupaten Pamekasan

Tersusunnya Profil One Village One Product

Kab.Pamekasan

1 paket

APBD

137.000.000

1 paket

1.06.01.19

Penghitungan Indeks Gini Kabupaten Pamekasan

teridentifikasinya Indeks Gini Kab. Pamekasan

Kab.Pamekasan

1 paket

APBD

85.000.000

1 paket

1.06.01.19

Penyusunan Masterplan dan RPJM Minapolitan Kabupaten Pamekasan

Tersusunnya Masterplan dan RPJM Minapolitan Kab. Pamekasan

Kab.Pamekasan

1 paket

APBD

240.000.000

1 paket

1.06.01.21.39

1.06.01.19 1.06.01.19.15

Tercapainya sistem perencanaan yang partisipatif

6

7 1.184.152.800

1 paket

APBD

206.850.000

1 paket

206.850.000

Kab.Pamekasan

1 paket

APBD

301.277.800

1 paket

301.277.800

2.493.650.000 meningkatnya kesejahteraan masyarakat

8


-

10 1.184.152.800

85.000.000




4 Kab.Pamekasan


Operasional Badan Koordinasi Penataan minimalnya penyimpangan Ruang Daerah (BKPRD) Kab. pemanfaatan ruang Pamekasan

Kab.Pamekasan

1.06.01.19

Perencanaan dan Evaluasi Program Bantuan Keuangan Bidang Infrastruktur dan Ekonomi Produktif (BK-IEP).

1.06.01.19

Penetapan Perda RDTR dan Peraturan Zonasi Kecamatan Waru, Kecamatan Pasean dan Kecamatan Batumarmar

1.06.01.19

1 1.06.01.19

2 Up dating database infrastruktur dan lingkungan hidup

1.06.01.19

3 Terlaksananya up dating database infrastruktur dan lingkungan hidup.

Lokasi

Sumber Dana


Catatan Penting



6 APBD

7 200.000.000

1 paket

APBD

60.000.000

1 paket

60.000.000

Kab.Pamekasan

1 paket

APBD

60.000.000

1 paket

60.000.000

Kab.Pamekasan

1 paket

APBD

500.000.000

1 paket

500.000.000

Penyusunan MasterPlan Wilayah Tersusunnya kajian terkait Pertambangan Kabupaten Pamekasan wilayah pertambangan

Kab.Pamekasan

1 paket

APBD

350.000.000

1 paket

1.06.01.19

Up dating Memorandum Program Sanitasi (MPS) Kabupaten Pamekasan

Kab.Pamekasan

1 paket

APBD

75.000.000

1 paket

75.000.000

1.06.01.19

Masterplan Reformasi Pertanian Kab.Pamekasan

Kab.Pamekasan

1 paket

APBD

350.000.000

1 paket

350.000.000

1.06.01.19

Pendampingan Program Persampahan Terpenuhinya sarana 3R persampahan 3R yang berbasis masyarakat.

Kab.Pamekasan

1 paket

APBD

80.000.000

1 paket

80.000.000

Adanya Peraturan Daerah RDTR dan Peraturan Zonasi Kec. Waru, Kec. Pasean dan Kec.Batumarmar

Tesusunnya kajian terkait reformasi pertanian Kab.Pamekasan

8


10 200.000.000


1 1.06.01.16 1.06.01.16



2

3

Lokasi 4


Sumber Dana 6

Kebutuhan Dana / pagu Indikatif 7

Catatan Penting 8

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Target Capaian Kinerja 9

75.000.000

Kerjasama Daerah Kab.Pamekasan

Koordinasi Kerjasama Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pamekasan Wilayah Surabaya Madura

1 paket

APBD

75.000.000

Kebutuhan Dana / pagu Indikatif 10 75.000.000

1 paket

425.000.000

75.000.000

425.000.000

1.06.01.29

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Raw a, dan Jaringan Pengairan Lainnya

1.06.01.29

Review Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RI-SPAM)

adanya kajian rencana sistem penyediaan air minum

Kab.Pamekasan

1 paket

APBD

275.000.000

1 paket

275.000.000

1.06.01.29

Pembinaan Perkuatan Kelembagaan Sumber Daya Air Kabupaten Pamekasan Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis Cepat Tumbuh

Terbentuknya gabungan HIPPA

Kab.Pamekasan

1 paket

APBD

150.000.000

1 paket

150.000.000

1.06.01.30

Pemetaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)

Tersedianya pemetaan lahan pertanian pangan berkelanjutan

Kab.Pamekasan

1 paket

APBD

1.06.01.30

Pendampingan Kegiatan Sanimas

Terlaksananya kegiatan Sanimas Kab.Pamekasan

1 paket

1.06.01.30

Pendampingan Kegiatan P2KH

Terlaksananya kegiatan P2KH

Kab.Pamekasan

1 paket

1.06.01.30

Pendampingan Kegiatan P2KPB (Program Pengembangan Kawasan Perdesaan Berkelanjutan)

Terlaksananya kegiatan P2KPB

Kab.Pamekasan

1.06.01.30

Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Tersedianya dokumen dan Peraturan Zoonasi Pademawu dan perencanaan Tlanakan

Kab.Pamekasan

1.06.01.30

785.000.000

435.000.000

200.000.000

1 paket

200.000.000

APBD

85.000.000

1 paket

85.000.000

APBD

50.000.000

1 paket

50.000.000

1 paket

APBD

100.000.000

1 paket

100.000.000

1 paket

APBD

350.000.000

1 paket

BAB IV

PENUTUP

Untuk memperoleh keterpaduan dan sinkronisasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan, maka proses koordinasi antar pelaku pembangunan pada unit/bidang kerja dibawah lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah harus terus ditingkatkan, sehingga program dan kegiatan menjadi terintegrasi, baik antar kegiatan, antar program maupun antar sektor. Dengan ditetapkannya

Rencana Kerja Kabupaten Pamekasan Tahun 2015,

diharapkan Bappeda Kabupaten Pamekasan dapat mencapai target kinerja mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 – 2018. Sesuai dengan tujuan disusunnya Renja Bappeda Kabupaten Pamekasan Tahun 2015, antara lain : 1.

Rencana Kerja (Renja) Bappeda Kabupaten Pamekasan Tahun 2015 ini merupakan pedoman bagi unit kerja/bidang kerja

dilingkungan Bappeda

Kabupaten Pamekasan dalam menyusun rencana program dan kegiatan masing-masing, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. 2. Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Pamekasan Tahun 2015 ini akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran setiap kegiatan. 3. Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan dalam Rencana Kerja ini sangat ditentukan oleh penguatan peran serta aktif seluruh aparatur Bappeda Kabupaten Pamekasan. 4. Dokumen Rencana Kerja ini merupakan dasar dan tolak ukur untuk melakukan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dan penyusunan laporan penyelenggaraan Pemerintahan di Bappeda Kabupaten Pamekasan.


38

2014 TENTANG

Recommend Documents