2012 Tanggal 13 November 2012 jo. Surat PTA Bandung Nomor

Memenuhi Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 552-1/ SEK/ ku.01/11/2012 Tanggal 13 November 2012 jo. Surat PTA Bandung Nomor W10-A/2565/OT.01.2/XII/2012 Tanggal 04 Desember 2012

MAHKAMAH AGUNG RI

PENGADILAN AGAMA KARAWANG

JLN. JEND. A. YANI NO. 53 TLP (0267) 402230.FAX 8454531 Homepage :http://www.pa-karawang.go.id / e-mail : [email protected]

KARAWANG 2012

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim. Dalam rangka penyusunan Laporan Tahunan Pengadilan Agama Karawang sebagaimana memenuhi

Surat Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung

melalui surat nomor : W10-A/2565/OT.01.2/XII/2012 tanggal 04 Desember 2012 perihal Laporan Tahunan 2012, maka dengan ini Pengadilan Agama Karawang telah menyusun Laporan Tahunan Tahun 2012. Dengan berakhirnya pelaksanaan Tahun Anggaran 2012, berarti Pengadilan Agama Karawang telah merealisasikan kegiatan DIPA Tahun Anggaran 2012 sebagai bentuk implementasi dari Rencana Stratejik 2009-2014 yang digunakan, sekaligus sebagai laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN. Selama Tahun Anggaran 2012, sejumlah capaian kinerja yang ditargetkan dalam rencana strategis telah berhasil dicapai. Laporan ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai seberapa jauh

keberhasilan

dan

kegagalan

Pengadilan

Agama

Karawang

dalam

melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya pada Tahun 2012, dan diharapkan juga dapat menjadi umpan balik bagi peningkatan kinerja Pengadilan Agama karawang untuk tahun-tahun berikutnya. Semoga laporan ini dapat bermanfaat. Amin.

Karawang, 28 Desember 2012 Ketua,

Ttd Dra. Hj. ROKHANAH, SH, MH NIP. 19600212.198703 2 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.............................................................................

1

DAFTAR ISI ....................................................................................

2

BAB I PENDAHULUAN A. Kebijakan Umum Peradilan ...................................................

3

B. Visi dan Misi .........................................................................

4

C. Renstra ................................................................................

5

BAB II STRUKTUR ORGANISASI .........................................................

7

A. Penyusunan Alur Tupoksi...................................................

8

B. Penyusunan Standar Operasional Prosedur............................

9

BAB III KEADAAN PERKARA ...............................................................

13

BAB IV PENGAWASAN INTERNAL .......................................................

16

BAB V PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN .............................................

18

A. Sumber Daya Manusia...........................................................

19

B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana ........................................

31

C. Pengelolaan Keuangan ..........................................................

35

D. Pengelolaan Administrasi .......................................................

39

BAB VI KESIMPULAN DAN REKOMENDASI ..........................................

43

BAB I

PENDAHULUAN

Laporan tahunan Pengadilan Agama Karawang tahun 2012 ini memberikan gambaran umum tentang pelaksanaan sistem manajemen peradilan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi terhadap program-program kerja yang ditetapkan, baik yang terkait dengan manajemen pengadilan, administrasi perkara dan umum, serta pengawasan dan pelayanan publik, sehingga kondisi ini akan dapat dijadikan sebagai tolok ukur dalam penyelesaian tugas yang akan dituangkan dalam program kerja tahunan, termasuk untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan dan permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam rangka mencari upaya alternatif untuk mengatasinya, terutama untuk mendukung “Reformasi Birokrasi” yang telah dicanangkan pemerintah guna memberikan pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan. Secara rinci pelaksanaan tugas Pengadilan Agama Karawang selama tahun 2012 sebagaimana terurai dalam diskripsi di bawah ini : A. Kebijakan Umum Peradilan Sejalan dengan program Pembaharuan Mahkamah Agung dan Pengadilan pada umumnya, dalam upaya meningkatkan citra Mahkamah Agung serta Pengadilan

dibawahnya

sebagai

lembaga

yang

terhormat

dan

dihormati,

Pengadilan Agama Karawang selama tahun 2012 telah melakukan beberapa hal diantaranya meningkatkan pemanfaatan dan pengembangan Teknologi Informasi, sebagai sarana untuk penataan sistem informasi manajemen yang lebih efektif dan efisien, sehingga selain meningkatkan kualitas kinerja peradilan, dapat juga digunakan untuk meningkatkan transparansi sistem peradilan itu sendiri. Faktor yang menjadi prioritas kebijakan Pengadilan terhadap masyarakat pencari keadilan dengan azas ringan, perkara

adalah pelayanan

cepat, sederhana dan biaya

beberapa penunjang faktor tersebut adalah meminimalisir tunggakan yang

diikuti

dengan

sistem

administrasi

perkara

yang

efesien,

meningkatkan kualitas putusan, penataan sistem pendidikan dan pelatihan serta penataan sistem pengawasan yang ketat dan efektif. Disamping itu pula perbaikan sistem organisasi telah dilakukan perbaikan dengan menganalisis jabatan/pekerjaan dengan cara inventarisasi jenis jabatan/ pekerjaan, pejabat fungsional maupun pejabat struktural untuk digunakan sebagai

input dalam menyusun sistem analisis beban kerja dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efesiensi dalam perhitungan remunerasi kerja. Pengembangan Sumber Daya manusia (SDM) meliputi proses mengikuti Pelatihan – pelatihan baik yang diadakan oleh Mahkamah Agung RI, Pengadilan Tinggi Agama dan instansi lain yang mendukung terhadap kinerja. Untuk lebih mengoptimalkan

program yang menjadi prioritas tersebut

Pengadilan Agama Karawang telah melaksanakan langkah-langkah diantaranya adalah Pengembangan sistem informasi meliputi : 1. Program Informasi Pengadilan berbasis Website di www.pa-karawang.go.id 2. Program Informasi perkara pada helpdesk menggunakan layar sentuh (touch

screen) 3. Program pengadiministrasian perkara SIADPA PLUS (Sistem Administrasi Perkara Peradilan Agama ) 4. Program Sistem Informasi Kepegawaian ( SIMKEP ) 5. Program Komdanas MARI 6. Program RKAKL dan SPM ; 7. Program Aplikasi Gaji (GPP) 8. Program SAK; 9. Program DIPA; 10. Program PP.39/2006 Bappenas 11. Program Sistem Informasi dan Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN); 12. Program Aplikasi Persediaan Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dan landasan kerja Pengadilan Agama Karawang antara lain sebagai berikut : 1. UU No. 14 tahun 1970 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 tahun 1999, UU No. 4 tahun 2004 dan UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ; 2. UU No. 14 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 5 tahun 2004 dan UU No. 3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung RI ; 3. UU No. 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 tahun 2006 dan UU No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama ;

4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan

Administrasi

Pengadilan di Lingkungan Peradilan Agama ; 5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 143/KMA/SK/VIII/2007 tanggal 24 Agustus 2007 tentang Pemberlakuan Buku I tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Bidang Pola Kelembagaan Peradilan, Administrasi Kepegawaian Peradilan, Administrasi Perencanaan, Administrasi Tata Persuratan dan Tata Kearsipan dan Administrasi Keprtokolan, Kehumasan dan Keamanan, Administrasi Perbendaharaan, Pedoman Bangunan Gedung Kantor dan Rumah Jabatan Badan Peradilan di bawah Mahakamah Agung RI, Prototype Gedung Pengadilan dan Rumah Dinas dan Pola Kelasifikasi Surat Mahkamah Agung RI ; 6. Peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan tugas-tugas Pengadilan Agama ; 7. Progam Kerja Pengadilan Agama Karawang tahun 2012.

B. Visi Dan Misi Visi : “Terwujudnya Pengadilan Agama Karawang yang bersih dan bermartabat menuju Peradilan Agama yang Agung” Visi Pengadilan Agama Karawang tersebut di atas, dirumuskan dengan merujuk pada Pembukaan UUD 1945, terutama alinea kedua dan alinea keempat, sebagai tujuan Negara Republik Indonesia. Misi Pengadilan Agama Karawang yaitu : 1. Menjaga

kemandirian

dan

Profesionalisme

Aparatur

Pengadilan

Agama

Karawang; 2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan; 3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di pengadilan Agama Karawang; 4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Karawang. C.

Rencana Strategis (Renstra) 1. Tujuan : a. Tercapainya

proses

penerimaaan perkara.

pelayanan

yang

lebih

baik

dan

cepat

dalam

b. Tercapainya registrasi perkara sesuai Pola Bindalmin. c.

Terlaksananya pola penerimaan secara transparan, terbuka, effesien, cepat dan biaya ringan.

d. Tercapainya minutasi berkas sesuai Pola Bindalmin e. Tercapainya pelayanan cepat, tepat dan akurat kepada masyarakat dalam proses pengeluaran salinan,penetapan, salinan putusan, akta cerai dalam waktu 114 hari setelah putusan dibacakan dan atau setelah putusan berkekuatan hukum tetap f. Tercapainya

penyelenggaraan

arsip

perkara

sesuai

Pola

Bindalmin.

2. Sasaran : a. Meningkatkan kualitas pelayanan penerimaan perkara b. Meningkatkan pengisian registrasi perkara. c. Meningkatkan proses pemeriksaan perkara sesuai azas. d. Meningkatkan minutasi berkas perkara. e. Meningkatkan pelayanan cepat kepada masyarakat dalam pengeluaran salinan putusan, salinan penetapan,akta cerai dll. f. Meningkatkan pengelolaan arsip perkara sesuai Pola Bindalmin. 3. Kebijakan : a. Melakukan penerimaan perkara secara terbuka melalui satu loket; b. Meningkatkan pengisian registrasi secara akurat dan cepat. c. Meningkatkan pelayanan dalam proses pemeriksaan perkara sesuai asas. d. Meningkatkan tempo hasil minutasi berkas perkara. e. Meningkatkan tempo penyelesaian salinan,akta cerai dll. f. Meningkatkan penetapan arsip perkara sesuai Pola Bindalmin. g. Menghindari kontak langsung pihak berperkara dengan Pegawai.

4. Program : a.

Peningkatan pengaturan petugas dan sarana.

b.

Peningkatan pengisian register secara akurat dan cepat.

c.

Peningkatan pelayanan dalam proses pemeriksaan.

d.

Peningkatan pelaksanaan minutasi berkas.

e.

Peningkatan pelayanan pemberian salinan, akta cerai dll.

f.

Peningkatan penataan arsip perkara.

g.

Peningkatan akurasi pelaksanaan aplikasi kesekretariatan. BAB II

STRUKTUR ORGANISASI

Ketentuan pasal 25 ayat 1 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 yang kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 dan Undangundang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menjelaskan bahwa Peradilan Agama sebagai salah satu badan pelaksana kekuasaan kehakiman merupakan badan peradilan tersendiri di samping 3 badan peradilan yang lain. Hal ini mengandung konsekuensi yang luas bagi semua aparatur Pengadilan Agama di seluruh Indonesia, yaitu para Hakim, pejabat kepaniteraan, panitera pengganti, jurusita/jurusita pengganti dan semua karyawan Pengadilan Agama, dituntut untuk memiliki profesionalisme dan etos kerja yang tinggi dalam memberikan pelayanan yang maksimal bagi masyarakat pencari keadilan. Tugas pokok Pengadilan Agama sebagai badan pelaksana kekuasaan kehakiman

adalah

bertugas

dan

berwenang

memeriksa,

memutus

dan

menyelesaikan perkara tertentu yang merupakan lingkup kewenangan Peradilan Agama di tingkat pertama sebagaimana dimaksud pada pasal 2 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Selain itu, Pengadilan Agama memiliki kewajiban memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta dan dapat diserahi tugas dan kewenangan lain berdasarkan Undang-undang. Pengadilan Agama Karawang dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya tetap mengacu pola manajemen dan tata kerja yang telah tertuang dalam program tahunan yang telah disusun. Oleh karenanya, setiap awal tahun anggaran diadakan rapat kerja interen yang diikuti oleh semua pejabat dan seluruh Pegawai dengan tujuan untuk menyatukan visi dan misi yang ditetapkan. Dengan harapan, fungsi-fungsi perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), operasional/pelaksanaan

(actuating)

dan

pengawasan

(controlling)

yang

ditetapkan oleh Pengadilan Agama Karawang dapat terlaksana secara maksimal, sehingga semua program kerja yang dicanangkan tersebut dapat terlaksana sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dari

uraian

tersebut

diatas,

Pengadilan

Agama

Karawang,

adalah

Pengadilan Agama kelas 1 A, sehingga Struktur Organisasi adalah sebagaimana tercantum di bawah ini, sebagai berikut :

A. Ketua

: Dra. Hj. Rokhanah, SH,MH

B. Wakil Ketua

: Drs. Kaharuddin, SH,MH

C. Hakim

: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10

D. Panitera / Sekretaris

: Drs. Nurman

E. Bagian Kepaniteraan 1 Wakil Panitera 2 Panmud Permohonan 3 Panmud Hukum 4 Panmud Gugatan 5 Panitera Pengganti

: : : : :

6 Juru Sita Pengganti

E. Bagian Kesekretariatan 1 Wakil Sekretaris 2 Kasub Keuangan 3 Kasub Umum 4 Kasub Kepegawaian 5 Pelaksana

Rohili, SH Dindin Pahrudin, SH, MH Asnali, S.Ag Yuyu Yuliani, S.Ag, MH 1 Hj. Wiwi Tsanawiyah, BA 2 Siti Sofia Emalia, S.Ag 3 Taqiudin, S.Ag 4 Ahya Syarifudin 5 Khalida,S.Ag,MH.

: 1 2 3 4 5 6 7 8

: : : : :

Drs. H. Sururi, SH Drs. H. Tb.A.Murtaqi, Sy, SH Dra. Suherni Drs. H. Dalih Effendi, SH,M.ESy Drs. Jajang Suherman, SH Dra. Hj. N. Siti Suwaebah Drs. Sangidin, SH, MH Drs. Sirojuddin, SH Dra. Alia Al Hasna Dra. Budi Purwantini, MH

Eny Kurniasih, SH Edy Sutisna A. Supandi, S. Ag Solikhin Samsudin Bustanul Aripin, SHI Harnowo Budianto Wahyu,S.Sy

Hj. Rohmatul Hasanah,SH, MH Usmaniah Asep Jamaludin, SH Diana Risnawati,S.Sos, MH 1 Andi Putra,SH 2 3

Taufiqoh Bina Ariani,A.Md Ratusiska Aries Tiani, SE.

STRUKTUR ORGANISASI (TUPOKSI ) PENGADILA N AGAMA KARAWANG TAHUN 2012 KETUA Dra. Hj. Rokhanah, SH,MH HAKIM

WAKIL KETUA Drs. Kaharuddin, SH,MH

Drs. H. Sururi, SH Drs. H. Tb.A.Murtaqi, Sy, SH Dra. Suherni Drs. H. Dalih Effendi, SH,M.ESy Drs. Jajang Suherman, SH Dra. Hj. N. Siti Suwaebah Drs. Sangidin, SH, MH Drs. Sirojuddin, SH Dra. Alia Al Hasna, MH Dra. Budi Purwantini, MH

PANITERA / SEKRETARIS Drs. Nurman

Wakil Panitera

Wakil Sekretaris

Rohili, SH

Hj. Rohmatul Hasanah,SH, MH

Panmud Hukum

Panmud Gugatan

Asnali, S.Ag

Yuyu Yuliani, S.Ag, MH

PANITERA PENGGANTI Hj. Wiwi Tsanawiyah, BA Siti Sofia Emalia, S.Ag Ahya Syarifudin Khalida,S.Ag,MH.

Panmud Permohonan Dindin Pahrudin, SH,MH

JURU SITA /JURU SITA PENGGANTI Eny Kurniasih, SH. Edy Sutisna A. Supandi, S. Ag Solikhin, Wahyu,S.Sy Samsudin, Harnowo Bustanul Aripin, SHI

Kasub Keuangan

Kasub Umum

Kasub Kepegawaian

Usmaniah

Asep Jamaludin, SH

Diana Risnawati,S.Sos, MH

PELAKSANA Ratusiska Ariestiani, SE Taufiqoh Bina Ariani, A.Md

Bagan Struktur Organisasi pada Pengadilan Agama Karawang terdapat dalam lampiran laporan tahunan ini. A.

Penyusunan Alur dan Tugas pokok dan fungsi (TUPOKSI) Jabatan di Pengadilan Agama Karawang adalah sebagai berikut: A. KETUA Ihtisar Jabatan

: Merencanakan dan melaksanakan tugas dan

fungsi

pokok

Peradilan Agama Tingkat Pertama.

Serta mengawasi, mengepaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijakan tehnis Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku. B. WAKIL KETUA Ihtisar Jabatan

: Merencanakan mewakili Ketua Pengadilan Agama dalam hal merencanakan dan melaksanakan tugas pokok

dan

fungsi

Peradilan

Agama

tingkat

pertama.Serta mengawasi dan mengevaluasi dan melaporkan

pelaksanaan

tugas.Sesuai

dengan

kebijaksanaan tehnis Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. C. HAKIM Ihtisar Jabatan

: - Bertindak sebagai Ketua Majelis atas perintah Ketua Pengadilan Agama Karawang. - Menetapkan hari sidang. - Membantu pimpinan Pengadilan Agama Karawang dalam

membuat

laporan

program

kerja,

pelaksanaan dan pengorganisasian. D. PANITERA/SEKRETARIS Ihtisar Jabatan

: Merencanakan pelayanan

dan

tehnis

perkara.Administrasi

melaksanakan

pemberian

dibidang

administrasi

Peradilan

lainnya

dan

administrasi umum dilingkungan Pengadilan Agama Karawang. Serta mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan

pelaksanaan

kebijaksanaan

teknis

tugas

Ketua

sesuai

dengan

Pengadilan

Agama

Karawang dan Perundang-undangan yang berlaku. E. BAGIAN KEPANITERAAN 1. WAKIL PANITERA Ihtisar Jabatan

: Mewakili Panitera dalam hal merencanakan dan melaksanakan pemberian pelayanan teknis dibidang administrasi perkara. Dan Peradilan dilingkungan Pengadilan

Agama

Karawang

serta

mengawasi,

mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas. 2. PANMUD GUGATAN Ihtisar Jabatan

: Merencanakan kepaniteraan perkara,

dan

melaksanakan

gugatan,

mempersiapkan

melakukan

urusan

administrasi

persidangan

perkara,

menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lainnya yang ada hubungan dengan gugatan. Serta mengawasi mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama

Karawang

dan

Peraturan

Perundang-

undangan yang berlaku. 3. PANMUD PERMOHONAN Ihtisar Jabatan

: Merencanakan

dan

melaksanakan

urusan

kepaniteraan permohonan, melakukan administrasi perkara,

mempersiapkan

persidangan

menyimpan berkas perkara yang masih

perkara, berjalan

dan urusan lainnya yang ada hubungannya dengan perkara perdata. Serta mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan

Agama

Karawang

Perundang-undangan yang berlaku.

dan

Peraturan

4. PANMUD HUKUM Ihtisar Jabatan

: Merencanakan

dan

melakasanakan

urusan

kepaniteraan hukum, mengumpulkan, mengolah dan mengkaji

data,

menyajikan

statistik

perkara,

menyimpan arsip berkas perkara yang masih berlaku, melakukan administrasi pembinaan hukum agama, melaksanakan hisab rukyat dan tugas lain serta mengawasi,

mengevaluasi

dan

melaporkan

pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama

Karawang

dan

peraturan

perundang-

undangan yang berlaku. 5. PANITERA PENGGANTI Ihtisar Jabatan

:

Membantu hakim dalam mengikuti dan mencatat perkara yang sudah putus berikut amar putusannya kepada Panitera Muda Hukum. Serta melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijaksanaan tehnis

Panitera

/Sekretaris

Pengadilan

Agama

Karawang dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 6. JURU SITA PENGGANTI Ihtisar Jabatan

: - Melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Agama Karawang, Ketua majelis sidang dan Panitera. - Menyampaikan

Relas

Panggilan

Sidang

dan

memberitahukan pengumuman teguran-teguran, proses-proses

dan

memberitahukan

putusan

Pengadilan menurut cara berdasarkan ketentuan undang-undang.

BAGIAN KESEKRETARIATAN 1. WAKIL SEKRETARIS Ihtisar Jabatan

: Mewakili Sekretaris dalam : merencanakan dan melaksanakan pemberian pelayanan teknis di bidang administrasi umum di lingkungan Pengadilan Agama Karawang Karawang serta mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijaksanaan teknis Pengadilan Agama Karawang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku

2. KASUB KEPEGAWAIAN Ihtisar Jabatan

:

Merencanakan

dan

melaksanakan

pengurusan

kepegawaian

dan

organisasi

tatalaksana

dilingkungan Pengadilan Agama Karawang. Serta mengawasi,

mengevaluasi

dan

melaporkan

pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai dengan kebijaksanaan Pengadilan

yang Agama

ditetapkan Karawang

oleh dan

Ketua Peratura

Perundang-undangan yang berlaku. 3. KASUB KEUANGAN Ihtisar Jabatan

:

Merencanakan dan melaksanakan pengurusan keuangan kecuali mengenai pengelolaan biaya perkara

dilingkungan

Pengadilan

Agama

Karawang. Serta mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Karawang dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 4. KASUB UMUM Ihtisar Jabatan

:

Melaksanakan

urusan

surat

menyurat,

perlengkapan rumah tangga dan perpustakaan. Serta mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Ketua

Pengadilan Agama Karawang dan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 5. PELAKSANA Ihtisar Jabatan

:

-

Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh atasannya;

-

Membantu pengetikan-pengetikan;

-

Melaporkan tugas lain yang diberikan oleh atasan ;

-

Melaporkan pelaksanaan tugas atasan.

B. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) 1. SOP Berperkara

1 : Pihak berperkara datang ke Pengadilan Agama Karawang dengan membawa surat gugatan atau permohonan. 2 : Pihak berperkara menghadap petugas Meja I dan menyerahkan surat gugatan atau permohonan, minimal 2 (dua) rangkap. Untuk surat gugatan ditambah sejumlah Tergugat. 3 : Petugas Meja Pertama (dapat) memberikan penjelasan yang dianggap perlu berkenaan dengan perkara yang diajukan dan menaksir panjar biaya perkara yang kemudian ditulis dalam SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar). Besarnya panjar biaya perkara diperkirakan harus telah mencukupi untuk menyelesaikan perkara tersebut,(Pasal 182 ayat (1) HIR. Jo.Psl. 90 Undang Undang RI No. 3 Thn. 2006 Tentang Perubahan Atas Undang Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama 4 : Petugas Meja I menyerahkan kembali surat gugatan atau permohonan kepada pihak berperkara disertai dengan SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar) dalam rangkap 3 (tiga). 5 : Pihak berperkara datang ke loket layanan bank yang ditunjuk dan mengisi slip penyetoran panjar biaya perkara. Pengisian data dalam slip bank tersebut sesuai dengan SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar), seperti nomor urut, dan besarnya biaya penyetoran. Kemudian pihak berperkara menyerahkan slip bank yang telah diisi dan menyetorkan uang sebesar yang tertera dalam Slip Bank tersebut. 6 : Setelah pihak berperkara menerima slip bank yang telah divalidasi dari petugas layanan bank, pihak berperkara menyerahkan slip bank tersebut dan menyerahkan (SKUM) Surat Kuasa Untuk Membayar kepada pemegang kas (Kasir). 7 : Pemegang Kas (Kasir) mencatat Panjar Biaya tersebut ke dalam Jurnal Keuangan Perkara serta menandatangani SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar), membubuhkan nomor perkara dan tanggal penerimaan perkara dalam SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar) dan dalam surat gugatan/permohonan sesuai dengan Nomor dan tanggal saat pencatatan dalam Jurnal Keuangan Perkara.

8 : Pemegang kas kemudian memberi tanda lunas dalam SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar), dan menyerahkan kembali kepada pihak berperkara asli SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar) serta satu salinan surat gugatan atau permohonan yang telah diberi nomor perkara dan tanggal pendaftaran, pendaftaran selesai. 9 : Selanjutnya Pihak/pihak-pihak berperkara akan dipanggil oleh jurusita/jurusita pengganti untuk menghadap ke persidangan setelah ditetapkan Susunan Majelis Hakim (PMH) dan hari sidang pemeriksaan perkaranya (PHS). Hari sidang pertama, paling lambat 30 hari sejak pendaftaran Pemanggilan pihak-pihak dilakukan paling lambat tiga hari sebelum persidangan (hari waktu memanggil tidak dihitung) 10 : Pihak-pihak hadir di Persidangan sesuai dengan panggilan sidang; Para pihak menyampaikan bukti-bukti yang diperlukan dalam meneguhkan dalil gugatannya atau bantahannya; 11 : Setelah Majelis Hakim membacakan putusan dalam sidang yang terbuka untuk umum, Ketua Majelis memberitahukan pada Penggugat/Pemohon untuk menghadap Kasir guna mengecek panjar biaya perkara yang bersangkutan.(Dengan menggunakan instrumen) Perkara harus sudah diputus, paling lambat enam bulan sejak pendaftaran (termasuk minutasi berkas perkara) 12 : Pemohon/Penggugat selanjutnya menghadap kepada Pemegang Kas untuk menanyakan perincian penggunaan panjar biaya perkara yang telah ia bayarkan, dengan memberikan informasi nomor perkaranya. 13 : Pemegang Kas berdasarkan Buku Jurnal Keuangan Perkara memberi penjelasan mengenai rincian penggunaan biaya perkara kepada Pemohon / Penggugat. Catatan : Apabila terdapat sisa panjar biaya perkaranya, maka Pemegang Kas membuatkan kwitansi pengembalian sisa panjar biaya perkara dengan menuliskan jumlah uang sesuai sisa yang ada dalam buku jurnal dan diserahkan kepada Pemohon / Penggugat untuk ditanda tangani. Kwitansi pengembalian sisa panjar biaya perkara terdiri dari 3 (tiga) lembar : Lembar pertama untuk pemegang kas.- Lembar kedua untuk Pemohon / Penggugat- Lembar ketiga dimasukkan ke dalam berkas perkara. 14 : Pemohon/Penggugat setelah menerima kwitansi pengembalian sisa panjar biaya perkara dan menanda tanganinya, kemudian menyerahkan kembali kwitansi tersebut kepada Pemegang Kas. 16 : Pemegang Kas menyerahkan uang sejumlah yang tertera dalam kwitansi tersebut beserta tindasan pertama kwitansi kepada pihak Pemohon/Penggugat. Catatan: Apabila Pemohon/Penggugat tidak hadir dalam sidang pembacaan putusan atau tidak mengambil sisa panjarnya pada hari itu, maka oleh Panitera melalui surat akan diberitahukan adanya sisa panjar biaya perkara yang belum ia ambil. Dalam pemberitahuan tersebut diterangkan bahwa apabila Pemohon/Penggugat tidak mengambil dalam waktu 6 (enam), maka uang

sisa panjar biaya perkara tersebut (Psl. 1948 KUH Perdata), akan disetorkan ke Kas Negara. 17 : Para Pihak dapat mengajukan Banding dalam tempo 14 hari setelah putusan dijatuhkan atau 14 hari setelah pemberitahuan amar putusan apabila pihak tidak hadir saat putusan diucapkan. Para Pihak dapat meminta Salinan Putusan/Penetapan pada Panitera KHUSUS PERKARA PERCERAIAN 18 : Cerai Gugat : Setelah Putusan berkekuatan hukum tetap, Panitera memberitahukan pada para pihak bahwa Putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap 19 : Cerai Talak : Penetapaan Ikrar Talak berkekuatan hukum tetap pada saat Penetapan itu ditetapkan(Tidak perlu ada pemberitahuan khusus) 20 : Panitera berkewajiban memberikan Akta Cerai pada para pihak selambatlambatnya 7 (tujuh) hari terhitung setelah putusan yang berkekuatan hukum tetap tersebut diberitahuan pada para pihak. Khusus untuk Cerai Talak, 7 hari setelah Ikrar Talak diucapkan. (Psl. 84 ayat (4) Undang-undang No. 7/1989 yang telah diubah dengan Undang-undang. No. 3/2006 dan Undang-undang. No. 50/2009)

2. SOP Bagian Kepegawaian 1. Standard Operating Procedures (SOP) Pembuatan TASPEN Pegawai. Pengertian : Tujuan Kebijakan Prosedur

Tabungan yang diberikan kepada pegawai dimasa pensiun atau ahli waris pegawai yang telah meninggal dunia. : Setiap PNS akan menerima tabungan pensiun setelah sampai masa pensiun/meninggal dunia. : Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 1981 : 1. Kepegawaian membuat surat pengantar yang ditujukan kepada Pimpinan Taspen; 2. Foto Copy SK CPNS; 3. Foto Copy KP4; 4. Foto Copy surat Pernyataan Melaksanakan Tugas.

2. Standard Operating Procedures (SOP) Pembuatan Karpeg Pengertian Tujuan Kebijakan Prosedur

: Kartu Pengenal PNS yang berlaku selama yang bersangkutan menjadi PNS. : Pembantu PNS dalam pengurusan Kepegawaian pensiun dan yang meningal dunia. : Peraturan Pemerintah dan Badan Kepegawaian Negara. : Kepegawaian membuat surat pengantar yang ditujukan kepada Kepala Kantor Badan Kepegawaian Negara

dengan melampirkan persyaratan yang telah dilegalisir oleh Panitera/Sekretaris rangkap 3 (tiga) yaitu : 1. Foto Copy SK CPNS. 2. Foto Copy SK PNS. 3. Foto ukuran 3x4 2 (dua) lembar. 3. Standard Operating Procedures (SOP) Pembuatan Karis/Karsu Pengertian Tujuan Kebijakan Prosedur

: Karis adalah Kartu Isteri dan Karsu adalah Kartu Suami, hanya berlaku selama pemegang menjadi Isteri/Suami PNS. : Membantu keluarga (ahli waris) untuk mengurus pegawai pensiun dan meningal dunia. : Peraturan Pemerintah dan Badan Kepegawaian Negara. : Kepegawaian membuat surat pengantar yang ditujukan kepada Kepala Kantor Badan Kepegawaian melampirkan persyaratan yang telah dilegalisir oleh Panitera/Sekretaris rangkap 3 (tiga) yaitu : 1. Foto Copy SK CPNS. 2. Foto copy akta nikah 3. Laporan perkawinan pertama 4. Foto ukuran 2x3 : 2 (dua) lembar.

4. Standard Operating Procedures (SOP) Kenaikan Pangkat Pegawai Ybs

Pegawai Menyerahkan Berkas Kenaikan Pangkat Kepada Bagian Kepegawaian 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Salinan Sk Kenaikan Pangkat Terakhir. Salinan DP3, 2 (Dua) Tahun Terakhir. Salinan Sk Jabatan Terakhir. Salinan Surat Pernyataan Pelantikan. Salinan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas. Salinan Surat Pernyataan Masih Menduduki Jabatan (Terbaru). 7. Salinan Sk CPNS.

Menyerahkan berkas Kenaikan Pangkat

Pengajuan berkas kepada kasubbag Kepegawaian

Pengajuan berkas kepada Wakil Sekretaris

1. Bagian kepegawaian meneliti berkas kenaikan pangkat. 2. Bagian Kepegawaian melegalisir persyaratan kenaikan pangkat untuk ditanda tangani oleh Pansek.

1. Kasubbag kepegawaian meneliti berkas kenaikan pangkat. 2.Bagian Kepegawaian melegalisir persyaratan kenaikan pangkat untuk ditanda tangani oleh Pansek. 3. Kasubbag Kepegawaian meneliti berkas lalu memaraf berkas yang akan dilegalisir / ditandatangani panitera/sekretaris. meneliti berkas lalu memaraf berkas yang akan dilegalisir / ditandatangani panitera/sekretaris.

Pengajuan berkas kepada Panitera/Sekretaris

Panitera/sekretaris menandatangani berkas kenaikan pangkat lalu menyerahkan ke bagian umum untuk di stempel.

kasubbag Kepegawaian

membuat konsep nota usul dan pengantar kenaikan pangkat.

Wakil Sekretaris

Panitera/Sekretaris

Meneliti nota usul dan pengantar kenaikan pangkat lalu di paraf dan diteruskan ke Panitera/Sekretaris Panitera/Sekretaris memaraf nota usul dan pengantar Kenaikan Pangkat untuk diteruskan ke KPTA.

Ketua

Menandatangani nota usul dan pengantar Kenaikan Pangkat.

PTA Bandung

Mengusulkan ke Dirjen Badilag (untuk jabatan Fungsional) / ke Badan urusan Administrasi (untuk jabatan struktural dan pelaksana.

Dirjen Badilag MA.RI / B.U.A MA RI

Selesai

untuk diproses lebih lanjut.

5. Standard Operating Procedures (SOP) Pengajuan Cuti Tahunan Mulai Pengisian Formulir Cuti

Penelitian Sisa Cuti Tahunan Pengajuan Kepada Atasan Langsung Persetujuan Atasan Langsung Setuju

1. Pegawai yang mengajukan cuti mengisi formulir. 2. Menyerahkan formula terisi kepada Bagian Kepegawaian. 1. Bagian kepegawaian meneliti sisa cuti yangbersangkutan. 2. Menyetujui atau mengkoreksi lama cuti yang diambil. Pegawai mengajukan kepada atasan langsung.

1. Atasan langsung memberi persetujuan atau menunda cuti. 2. jika ditunda, formulir dikembalikan kepada pegawai, jika diterima disampaikan kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti.

Cuti ditunda

Persetujuan Pejabat yang berwenang Pegawai membuat laporan Pegawai cuti Selesai

Pegawai membuat laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan sebelum cuti. Pegawai melaksanakan cuti.

3. SOP Bagian Keuangan A. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pembahasan dan Penelaahan RKAKL. Mulai

Mulai Pegawai menyusun RKAKL ke dalam Aplikasi Depkeu

menyusun RKAKL ke dalam Aplikasi Depkeu Penyesuaian RKAKL dalam Pagu sementara

Penyesuaian RKAKL dalam Pagu

Revisi Disetujui Oleh Biro Perencanaan MA RI

tidak

ya Penyiapan TOR

sementara : 1. Tim penyusun RKAKL mengikuti rakor perencanaan di MA. 2. Tim menyesuaikan dan menyempurnakan RKAKL dalam Pagu Sementara 3. Tim melakukan konsultasi dengan Biro Perencanaan MA untuk mendapatkan persetujuan. Tim menyiapkan TOR usulan program dan penganggaran

Penelaahan RKAKL

Penelaahan RKAKL di tingkat

Dengan Depkeu Revisi Disetujui Oleh Depkeu

tidak

Depkeu : 1. Tim melakukan penelaahan dengan Depkeu untuk mendapatkan persetujuan 2. Tim merevisi RKAKL dan TOR sesuai hasil penelaahan

ya Pengumpulan final RKAKL dan TOR Selesai

Tim mengumpulkan final RKAKL Dan TOR di Depkeu Selesai

B. Standar Operasional Prosedur ( SOP ) Kegiatan Pembayaran dan Pertanggungjawaban DIPA. 1. Tujuan: SOP (Standard Operating Procedure) ini bertujuan untuk menyeragamkan prosedur kegiatan Pembayaran dan Pertanggungjawaban Dana DIPA Pengadilan Agama Karawang tahun anggaran 2010. 2. Pengertian: a. Yang dimaksud dengan pembayaran Uang persediaan (UP), Penggantian Uang Persediaan (GU) dan Pembayaran langsung (LS) adalah semua pembayaran yang dilaksanakan melalui dana yang bersumber dari APBN DIPA. b. Yang dimaksud dengan pertanggungjawaban dana UP, GU dan LS adalah semua proses pertanggungjawaban mulai dari penerimaan dana sampai kepada hasil yang merupakan cerminan dari berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program. c. Yang dimaksud dengan DIPA adalah Dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh Kementrian Negara/lembaga dan disahkan oleh Dirjen Perbendaharaan atau Kanwil Dirjen Perbendaharaan setempat a.n. Menteri Keuangan. d. SPM adalah Surat Perintah Membayar yang dikeluarkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran atas dasar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) e. SPP adalah Surat Permintaan Pembayaran untuk membiayai suatu kegiatan atau lebih yang diajukan oleh Pembuat Komitmen dengan mempertimbangkan ketersediaan dana dan kelayakan hasil kerja yang dicapai dengan indikator keluaran. f. SP2D adalah Surat Perintah Pencairan Dana yang diterbitkan oleh KPPN berdasarkan SPM yang diajukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran dari Satker yang bersangkutan. 3. Ketentuan: UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara UU No. 42 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 4. Prosedur: A. Pengalokasian dana dari Tingkat Kementrian Negara sampai kepada Satuan Kerja - Rapat kerja Tahunan – Renstra - Sistem Perencanaan Penyusunan Program Penganggaran - Usulan Lembar Kerja – Draft DIPA - SRAA – DIPA.

B. Penarikan Dana dari KPPN ke Satker/Lembaga - Pembuat komitmen mengajukan SPP berupa Uang Persediaan ke Kuasa Pengguna Anggaran; - Kuasa Pengguna Anggaran menerbitkan SPM UP sesuai ketentuan yang berlaku dalam hal lampiran dokumen, besarannya uang persediaan yang diminta dengan catatan bahwa uang persediaan tersebut belum membebani mata anggaran yang tersedia dalam DIPA. Sebelum SPM ditandatangani oleh penanda tangan SPM, maka semua dokumen sebagai pendukung/persyaratan dalam pengajuan SPP harus diperiksa lebih dahulu oleh Kasub keuangan. - SPM diajukan ke KPPN dan KPPN menerbitkan SP2D dalam bentuk Giro yang dialokasikan ke Bendahara Pengeluaran atau atas nama rekening yang tertera dalam SPP atau SPM. - Bendahara pengeluaran menarik uang tersebut sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku. C. Pertanggungjawaban - Pertanggungjawaban dari Bendahara Pengeluaran ke KPPN sesuai Kepmen 66/PB/2005 paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak SP2D diterbitkan. Untuk SPM UP. - Pertanggungjawaban uang penggantian Persedian (SPM GU) sesuai dengan kebutuhan satker. - Pertanggungjawaban untuk pembayaran langsung diatur tersendiri sesuai ketentuan yang berlaku. C. Standar Operasional Prosedur (SOP)Kegiatan Pembayaran Gaji 1. Tujuan: SOP (Standard Operating Procedure) Kegiatan Pembayaran Gaji bertujuan untuk menyeragamkan prosedur pembayaran gaji di lingkungan Pengadilan Agama Karawang. 2. Pengertian: Yang dimaksud dengan pembayaran gaji adalah semua pembayaran gaji, tunjangan keluarga dan tunjangan beras melalui dana APBN DIPA. 3. Ketentuan: - Keppres No. 42 tahun 2002 - Peraturan Pemerintah RI No.11 Tahun 2011. 4. Prosedur: a. Kasub Kepegawaian Pengadilan Agama Karawang menyampaikan SK Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil, Kenaikan Gaji Berkala, Kenaikan Jabatan dan Kenaikan Pangkat kepada Pembuat Daftar Gaji. b. Pembuat Daftar Gaji: - Menerima, mengecek, dan memasukkan SK CPNS, PNS, kenaikan gaji berkala, kenaikan jabatan, dan kenaikan pangkat sesuai ketentuan penggajian dalam aplikasi GPP.

- Konsep gaji dan memasukkan ke dalam sistem aplikasi GPP - Cetak daftar gaji - Meneliti daftar gaji c. Pejabat Pembuat Daftar Gaji mengajukan SPP gaji ke Pejabat Pembuat komitmen. d. Setelah disetujui oleh Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat pembuat daftar gaji meneruskan SPP ke Pembuat SPM/Penanda tangan SPM untuk diterbitkan SPM. e. Bendahara Pengeluaran Belanja Pegawai mengajukan SPP/SPM ke KPPN. f. KPPN menerbitkan SP2D . g. Bendahara pengeluaran menarik dana dari rekening untuk dibayarkan kepada pegawai ( didistribusikan melalui rekening tabungan masingmasing pegawai ).

4. Standar Operasional Prosedur (SOP) Bagian Umum A.

Standar Operasional Pembelian.

Prosedur

(SOP)Pekerjaan

Borongan

dan

1. Tujuan: SOP (Standar Operasional Prosedur) Pekerjaan Borongan dan Pembelian bertujuan untuk menyeragamkan prosedur dan tata cara pekerjaan borongan dan pembelian di lingkungan Pengadilan Agama Karawang 2. Pengertian: a. Yang dimaksud dengan pekerjaan borongan adalah pekerjaan fisik dan jasa yang dilaksanakan oleh pihak kedua (rekanan) b. Yang dimaksud dengan pekerjaan pembelian adalah pekerjaan pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan oleh pihak kedua (rekanan). 3. Ketentuan: - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; - Perpres Nomor : 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Perpres nomor : 35 Tahun 2011 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 4. Prosedur: a. Rekanan mengajukan berkas pengadaan barang dan jasa serta kelengkapannya kepada panitia Pengadaan. b. Keputusan panitia diajukan ke Atasan Langsung bendahara c. Atasan Langsung Bendahara memerintahkan kepada Tim SPP (Surat Permintaan Pembayaran) untuk membuat SPP d. Tim SPP membuat SPP/Dokumen lain dikirim ke Tim SPM

e. Tim SPM memeriksa kelengkapan dokumen dan ketersediaan dana dan mengirim ke Penanda Tangan SPM f. Penanda Tangan SPM/Pengetik SPM memeriksa hasil koreksi Tim SPM dan menandatangani SPM ke Bendahara Pendanaan g. Bendahara mengajukan ke KPPN. h. KPPN menerbitkan SP2D ke rekening Perusahaan yang ditunjuk dalam dokumen B.

Standar Operasional prosedur Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) TUJUAN : Meningkatkan efesiensi dan efektifitas pengelolaan Barang Milik Negara ( BMN ) - Barang Milik Negara (BMN) diperoleh dengan cara : 1. Pengadaan / Pembelian; 2. Transfer masuk; 3. Hibah; 4. Perampasan; 5. Penyelesaian pembangunan; 6. Pembatalan penghapusan; 7. Reklasifikasi masuk; 8. Saldo awal. - Prosedur pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) : 1. Input data SIMAK-BMN sesuai dengan tanggal perolehan barang atau Pembukuan BMN; 2. Input data Barang Milik Negara (BMN) berdasarkan klasifikasi kode barang dan jenis masukan (DIR, DBL, KIB) 3. Kirim data BMN bulanan ke SAKPA; 4. Kirim data BMN semesteran ke Koordinator Wilayah, KPKNL dan SAKPA (data terintegrasi dengan persediaan); 5. Cetak laporan BMN sesuai dengan data yang ada dalam SIMAK-BMN.

C. Standar Operasional Prosedur (SOP)Pengelolaan Surat Keluar Tujuan Meningkatkan efesiensi dan efektifitas pengelolaan surat keluar Prosedur 1. Unit Kerja membuat konsep surat untuk disetujui oleh pimpinan kantor; 2. Konsep surat yang telah disetujui oleh pimpinan kantor diedit/ketik ulang oleh unit kerja yang bersangkutan untuk kemudian dimintakan nomor dan pengkodean surat pada bagian umum;

3. Nomor, tanggal, perihal, serta tujuan surat keluar dicatat oleh pengelola surat keluar didalam buku agenda surat keluar sebagai arsip; 4. Surat tersebut kemudian ditandatangani oleh pimpinan kantor dan di beri cap kantor; 5. Surat yang telah di tandatangani dan di cap kantor kemudian dimasukkan kedalam amplop yang telah ditulis alamat tujuan surat tersebut; 6. Pengiriman surat keluar dilakukan oleh bagian umum; 7. Kasub umum memerintahkan petugas ekspedisi untuk mencatat surat keluar tersebut kedalam buku ekspedisi sesuai dengan tujuan (dalam kota dan luar kota); 8. Petugas ekspedisi mengantarkan surat tersebut. Surat dalam kota diantar langsung ke alamat tujuan, sedangkan surat luar kota dikirim melalui PT.Pos Indonesia. D.

Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan Surat Masuk Tujuan Meningkatkan efesiensi dan efektifitas pengelolaan surat masuk Prosedur 1. Surat masuk Pengadilan Agama Karawang diterima oleh bagian Umum Pengadilan Agama Karawang; 2. Surat masuk tersebut dicatat dalam buku agenda surat masuk dan diberi kertas disposisi (kertas disposisi terdiri dari 2 rangkap, warna putih dan merah) untuk kemudian dinaikkan kepada Pimpinan Kantor; 3. Surat masuk tersebut dinaikkan secara berjenjang ; 4. Setelah di disposisi oleh pimpinan, maka surat tersebut kembali turun secara berjenjang untuk kemudian disalurkan kepada masing-masing unit kerja sesuai dengan perintah dalam disposisi pimpinan. 5. Kertas disposisi yang berwarna putih diserahkan kembali kepada bagian umum untuk diarsipkan sebagai bukti penerimaan surat oleh unit kerja yang bersangkutan.

BAB III

KEADAAN PERKARA

Gambaran tentang Keadaan Perkara yang diterima dan diputus di Pengadilan Agama Karawang pada tahun 2012 adalah sebagai berikut :

NO

JENIS PERKARA

DI TERIM A

Tabel 01 DIPUTUS DI KABULKAN

DICABUT

DITOLAK

GUGUR

SISA

KET

Sisa tahun lalu 1 Prk

1

Ijin Poligami

5

5

0

0

1

0

2

Ijin Kawin

0

0

0

0

0

0

3

Perwalian

16

11

1

1

0

3

4

Dispensasi Kawin

49

48

1

0

1

2

5

Pencegahan Perkawinan

0

0

0

0

0

0

6

Penolakan Perk. Oleh PPN

0

0

0

0

0

0

7

Pembatalan Perkawinan

6

4

0

0

0

2

8

Kelalaian Atas Kewj. Sumi/Isteri

0

0

0

0

0

0

9

Cerai Talak

505

425

28

6

10

112


10

Cerai Gugat

1.134

988

42

5

21

244


11

Harta Bersama

4

5

1

0

0

0


12

Penguasaan Anak/Hadlonah

3

0

0

0

0

3

13

Nafkah Anak Oleh Ibu

0

0

0

0

0

0

14

Hak-hak Bekas Isteri

0

0

0

0

0

0

15

Pengesahan Anak

0

0

0

0

0

0

16

Pencabutan Kek. Orang Tua

0

0

0

0

0

0

17 18

Pencabutan Kek. Wali

0

0

0

0

0

0

Penunjukan Orang Lain Sbg. wali

0

0

0

0

0

0

19

Ganti Rugi Terhadap Wali

0

0

0

0

0

0

20

Asal Usul Anak

0

0

0

0

0

0

21

Penolakan Kawin Campuran

0

0

0

0

0

0

22

Itsbat Nikah

1.136

1.281

2

3

68

15


23

Wali Adhol

1

1

0

1

0

0


24

Kewariasan

4

3

0

1

0

3


25

Wasiat

0

0

0

0

0

0

26

Hibah

0

0

0

0

0

0

27

Wakaf

0

0

0

0

0

0

28

Shodakoh

0

0

0

0

0

0

29

Pengangkatan Anak

7

6

1

0

0

0

30

Zakat

0

0

0

0

0

0

31

Infaq

0

0

0

0

0

0

32

Penetapan Ahli Waris

16

15

1

0

0

1

33

Ekonomi Syari’ah

0

0

0

0

0

0

2.886

2.792

77

17

101

385

Jumlah




Keadaan Perkara Pada Pengadilan Agama Karawang Tahun 2012 Tabel 02 Rekapitulasi Keadaan Perkara Pada Pengadilan Agama Karawang Tahun 2012 No

Keadaan Perkara

1 2 3 4 5 6 7 8

Jumlah Perkara 486 2.886 2.792 77 101 17 0 385

Sisa perkara sebelumnya Tahun 2011 Diterima tahun 2012 Diselesaikan (diputus/dikabulkan) Dicabut Digugurkan Ditolak/Tidak diterima Dibatalkan/di coret Sisa Keseluruhan

Jumlah Perkara yang diterima pada tahun 2012 dapat dilihat pada grafik berikut ini: Grafik Penerimaan Perkara Tahun 2012 800

700

458

500

422

296

321

255 212

207

194 200

183

134

147 57

100

0 Jan

Peb

Mrt

Apr

Mei

Jun

Jul

Agst

Sept

Okt

Nop

Des

Adapun komposisi perkara yang diterima dan diputus sepanjang tahun 2012 dapat dilihat pada grafik di bawah ini: Jumlah Perkara Yang Diterima dan Diputus

385

Perkara diterima perkara diputus 3.372

sisa perkara

2.987

Perbandingan Persentase Perkara yang diputus dengan sisa perkara dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

88%

perkara diputus sisa perkara

12%

Dari jumlah tersebut yang Banding sebanyak 12 perkara dan yang Kasasi sebanyak 2 perkara, yang Peninjauan Kembali (PK) sebanyak 0 perkara serta Eksekusi sebanyak 1 perkara.

BAB IV

PENGAWASAN INTERNAL

Untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Karawang baik dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat pencari keadilan maupun dalam rangka mewujudkan instansi yang bersih dan berwibawa, maka ditempuhlah langkah-langkah pengawasan internal sebagai berikut : 1. Memperketat dan Memonitoring Presensi atau Kehadiran Pegawai. 2. Melakukan pemeriksaan jalannya perkara pada hakim melalui court calender yang dikoordinir oleh Ketua Pengadilan Agama Karawang 3. Melakukan eksaminasi per tiga bulan (empat ) kali dalam satu tahun, dilakukan oleh Ketua Pengadilan Agama Karawang 4. Melakukan Pemeriksaan keuangan perkara baik secara periodik maupun secara mendadak (SIDAK), dilakukan oleh Ketua atau Panitera/Sekretaris; 5. Memfungsikan

hakim

Pengawas

bidang

(setiap

bulan)

untuk

bagian

Kepaniteraan maupun bagian kesekretariatan. 6. Melakukan pemeriksaan oleh Hakim Pengawas Bidang setiap 3 bulan sekali 7. Penyampaian laporan hasil kerja Hakim Pengawas Bidang setiap 3 bulan sekali. 8. Melakukan evaluasi terhadap hasil laporan Hakim Pengawas Bidang; 9. Menindaklanjuti

setiap

pengaduan

masyarakat

dengan

memeriksa

Hakim/Panitera Pengganti/pegawai lain dan melaporkannya ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung dan Mahkamah Agung RI, 10. Mengadakan pembinaan kepada seluruh Hakim dan Pegawai Pengadilan Agama Karawang setiap sebulan sekali sebagai langkah prepentif untuk menangkal terjadinya penyimpangan; 11. Khusus dalam rangka meningkatkan disiplin kehadiran pengawasan dilakukan setiap hari pada jam 08.00 dengan cara memeriksa absensi, sementara untuk kegiatan tugas diluar seperti yang dilakukan oleh Jurusita Pengganti diberlakukan surat ijin keluar.

12. Pengawasan melekat juga diterapkan kepada para Hakim, Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti antara lain dilakukan pelarangan adanya tamu masuk ke ruangan masing-masing kecuali ada ijin dari Pimpinan. 13. Menyelenggarakan segala urusan publik secara transparan sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan SK Ketua MA No. 144 Tahun 2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan dan SK Ketua MA No. 1 - 144 /KMA.SK/I/ 2012 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN

A. Sumber Daya Manusia Sebagaimana diketahui dan dirasakan pada setiap Pengadilan Agama bahwa sumber daya manusia yang ada dirasakan sangat kurang sekali termasuk dalam hal ini di Pengadilan Agama Karawang. Dalam kondisi tersebut maka pembinaan dan pengelolaannya diperlukan satu Manajemen yang dapat dirasakan langsung oleh setiap Pegawai. Untuk itu di Pengadilan Agama Karawang dilakukan pembinaan dengan Manajemen Rahmah dalam arti Pimpinan harus bersikap Responsif atas semua persoalan ( Responsibility ) Pimpinan senantiasa berupaya mempertanggungjawabkan setiap kegiatan secara baik dan benar ( Akuntable). Dalam hal DIPA, pimpinan mengarahkan kepada Personil di Kesekretariatan agar ( Hemat ) dengan mengacu kepada DIPA dan PO yang ada sehingga semuanya berjalan sesuai rencana. Semua yang dilakukan

dalam hal ini pembinaan diarahkan agar bisa dirasakan

(manfaat) oleh setiap Pegawai dan pada saat terjadi adanya disharmoni dalam pelaksanaan tugas, maka penyelesaian konfliknya dilakukan secara manusia dengan mempertimbangkan kebaikan dan keburukan bagi yang bersangkutan (humanis ). Guna mengetahui kondisi riil kepegawaian selanjutnya dilakukan penjelasan seperti tersebut di bawah ini : 1. Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial (lihat tabel)

KEADAAN SUMBER DAYA MANUSIA TEKNIS YUDISIAL PADA PENGADILAN AGAMA KARAWANG KEADAAN PER 31 DESEMBER 2012 NO

JABATAN

1 1

KETUA

2

2

WAKIL KETUA

3

HAKIM

4

HAKIM

5

HAKIM

6

HAKIM

7

HAKIM

8

HAKIM

9

HAKIM

10

HAKIM

11

HAKIM

12

HAKIM

NAMA/NIP 3 Dra. Hj. ROKHANAH. SH.MH 19600212.198703.2.002 Drs. H. KAHARUDDIN, SH, MH 19581231-198703-1-031 Drs. H. SURURI SH 19530625-198203-1-003 DRS. TB. A. MURTAQI,SY, SH 19541021 198603 1 002 Dra. SUHERNI 19570701-198510-2-001 DRS. H. DALIH EFENDY,SH, M.E.Sy. 19670115-199203-1-005 DRS. JAJANG SUHERMAN, SH 19630916 199103 1 003 DRA. ALIA AL HASNA, MH 19650822 199403 2 001 Dra. HJ. N. SITI SUWAEBAH 19681008 199303 2 004 DRS. SANGIDIN, SH, MH 19600404 199403 1 001 DRS. SIROJUDDIN, SH 19640703 199403 1 004 DRA. BUDI PURWANTINI, MH 19650820 199303 2 003

TEMPAT/TGL LAHIR 4 Pekalongan, 12-02-1960

5 IV/c : 01-10-2009

TMT MENDUDUKI JABATAN 6 06-01-2012

Pakassalo, 21-12-1958

IV/c : 01-10-2011

28-08-2012

S2

Klaten, 25-06-1953

IV/c :01-04-2009

18-09-1987

S1

Banten, 21-10-1954

IV/c : 01-04-2010

30-12-1989

S-1

Bukit Tinggi, 01-07-1957

IV/c : 01-10-2011

28-07-1990

S1

Tangerang , 15-01-1967

IV/b : 01-10-2010

01-09-1995

S-2

Garut, 16-09-1963

IV/b : 01-4- 2009

01-10-2007

S1

Serang, 22-08-1965

IV/a : 01-04-2010

01-05-1999

S-2

Purwakarta, 08-10-1968

IV/a : 01-10-2009

31-12-1997

S1

Bantar,04-04-1960

IV/a : 01-04-2010

01-05-1999

S-2

Bogor, 03-07-1964

IV/a : 01-04-2010

01-05-1999

S1


III/d : 01-10-2008

31-08-1999

S-2

TMT GOL

PENDIDIKAN TERAKHIR 7 S2

KET 8

13

PAN/SEK

14

WAPAN

15

WASEK

16

PANMUD HUKUM

17

PANMUD GUGATAN

18

PANMUD PERMOHONAN

19

PANITERA PENGGANTI

20

PANITERA PENGGANTI

21

PANITERA PENGGANTI

22

PANITERA PENGGANTI

23

PANITERA PENGGANTI

24

JURU SITA

25

JURUSITA PENGGANTI

26

JURUSITA PENGGANTI

27

JURUSITA PENGGANTI

28

JURUSITA PENGGANTI

DRS. NURMAN 19591125 198403 1 003 ROHILI, SH 19650604 199103 1 005 Hj.ROHMATUL HASANAH, SH.MH 19561221- 198903- 2- 001 ASNALI, S.Ag 19630307- 199203- 1- 005 YUYU YULIANI, S.Ag 19621105- 198303- 2 -004 DINDIN PAHRUDIN, SH 19641106- 199203- 1- 003 Hj.WIWI TSANAWIYAH, BA 19540404-198101-2-001 AHYA SYARIFUDDIN 19601126- 198102- 1 -003 SITI SOFIA EMALIA, S.Ag 19750308-199903-2-002 TAQIUDIN, S.Ag 19581207 199003 1 002

Ciamis, 15-11-1959

IV/b : 01-04-2012

21-09-2011

S1


III/d : 01-04-2005

19-10-2012

S1

Karawang, 21-12-1956

IV/a : 01-12-2012

09-07-2010

S2


III/d : 01-04-2012

10-08-2010

S1


III/d : 01-04-2009

19-10-2012

S2


III/c : 01-04-2012

19-10-2012

S2


III/c : 01-07-2001

01-02-1986

SARMUD

Subang, 26-11-1960

III/b : 01-07-2001

26-01-1986

SMA

Ciamis, 08-03-1975

III/d : 01-04-2011

17-02-2003

S1

Sukabumi, 07-12-1958

III/d : 01-04-2008

19-10-2012

S1

KHALIDA, S.Ag, MH. 19741102- 200312- 2-002 ENY KURNIASIH, SH 19651109 198910 2 001 SOLIKHIN 19651210-199203-1- 001 SAMSUDIN 19591215- 199402- 1- 002 EDY SUTISNA 19610316-198603- 1- 002 HARNOWO BUDIANTO 19570923- 199103 -1-001

Rawang, 01-11-1974

III/c : 01-10-2011

24-09-2010

S2

Bekasi, 09-11-1965

III/b : 01-04-2010

19-10-2012

S1

Rembang, 10-12-1965

III/b : 01-04-2012

16-07-1994

SMA

Siring, 15-12-1959

III/a : 01-04-2010

02-09-1996

MAN

Cikampek, 16-03-1961

III/b : 01-10-2006

12-07-2001

SMA

Klaten, 23-09-1957

II/d : 01-04-2003

17-06-2008

SLTA

29

JURUSITA PENGGANTI

30

JURUSITA PENGGANTI

31

JURUSITA PENGGANTI

A.SUPANDI, S.Ag 19590803 -199203- 1- 002 BUSTANUL ARIPIN, SHI 19800629 -200604- 1- 003 W A H Y U,S.Sy 19720921- 200312- 1- 004

Cisolok, 03-08-1959

III/c : 01-04-2011

11-12-2009

S1

Bandung, 29-06-1980

III/a : 01-04-2009

11-12-2009

S1

Bandung, 21-09-1972

III/a : 01-04-2012

10-08-2010

S1

2. Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisial

KEADAAN SUMBER DAYA MANUSIA NON TEKNIS YUDISIAL PADA PENGADILAN AGAMA KARAWANG KEADAAN PER 31 DESEMBER 2012 NO

JABATAN

1 1

2 WASEK

2

KASUB UMUM

3

KASUB KEUANGAN

4

KASUB KEPEGAWAIAN

5

PELAKSANA

NAMA/NIP 3 Hj.ROHMATUL HASANAH, SH.MH 19561221- 198903- 2- 001 ASEP JAMALUDIN, SH 19680712- 199203- 1- 004 USMANIAH 19700618- 199003 -2- 001 DIANA RISNAWATI,S.Sos 19770318- 200312- 2- 002 ANDI PUTRA, SH

TEMPAT/TGL

TMT GOL

LAHIR 4 Karawang, 21-12-1956

5 III/d : 01-04-2010

TMT MENDUDUKI JABATAN 6 09-07-2010

PENDIDIKAN

KET

TERAKHIR 7 S2

8

Garut, 12-07-1968

III/c : 01-04-2012

02-07-2007

S1

Bandung, 18-06-1970

III/c : 01-10-2012

09-07-2010

MAN

Bandung, 18-03-1977

III/c : 01-10-2012

09-07-2010

S-2

Sawahlunto, 14-11-1972

III/a : 01-09-2010

-

S1

SErang, 21-04-1983

III/a : 01-05-2011

-

S1

Balige, 31-03-1980

II/c : 01-12-2009

-

D3

19821114- 200904- 1- 005 6

PELAKSANA

RATUSISKA ARIES TIANI, SE 19830421 201101 2 013

7

PELAKSANA

TAUFIQOH BINA ARIANI, A. Md. 19800331- 200912- 2 -003

3. Promosi dan Mutasi TABEL.05 DATA JABATAN ESELON II,III, DAN IV YANG TELAH KOSONG DAN HARUS SEGERA DIISI KONDISI PER-31 DESEMBER 2012

NO

TINGKAT ESELON

NAMA JABATAN YANG KOSONG

NAMA / NIP

TEMPAT / TANGGAL LAHIR

TMT TERJADINYA LOWONGAN

KETERANGAN

1

2

3

4

5

6

7

-

-

-

-

-

-

-

NIHIL

TABEL 06 DATA PEGAWAI PENSIUN , MUTASI, BERHENTI DAN MENINGGAL DUNIA KEADAAN PER 31 DESEMBER 2012 Formulir A-7 GOLONGAN DAN RUANG GAJI NO.

JENIS MUTASI

JUMLAH

1

2

3

1

MUTASI

6

JUMAH

6

II

III

IV

KET

a

b

c

d

JMLH

a

b

c

d

JMLH

a

b

c

d

JMLH

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

1

4

0

4

19

MUTASI

0

0

TABEL.07 DAFTAR PEGAWAI YANG MUTASI DARI DAERAH PADA TAHUN 2012 NO

NIP

NAMA

G/R

1

2

3

1

19600212.198703.2.002

2

TEMPAT TUGAS

SURAT KEPUTUSAN

KET

LAMA

BARU

TANGGAL

NOMOR

TMT

4

5

6

7

8

9

10

DRA. HJ. ROKHANAH, SH, MH

IV/c

PA AMBARAWA

PA KARAWANG

31-10-2011

2524/DJA/KP.04.6/SK/IX/2011

06-01-2012

KETUA

19591125-198403-1-003

DRA. HJ. N. SITI SUWAEBAH

IV/a

PA PURWAKARTA

PA KARAWANG

31-10-2011

2767/DJA/KP.04.6/SK/X/2011

19-01-2012

HAKIM

3

19581231-198703-1-031

Drs. KAHARUDDIN, SH, MH

IV/c

PA SUKABUMI

PA KARAWANG

07-06-2012

1356/DjA/KP.04.6/SK/VI/2012

28-08-2012

WAKIL KETUA

4

19570701-198510-2-001

Dra. SUHERNI

IV/c

PA PURWAKARTA

PA KARAWANG

07-06-2012

1569/DjA/KP.04.6/SK/VI/2012

28-08-2012

HAKIM

5

19650604 199103 1 005

ROHILI, SH

III/d

PA BEKASI

PA KARAWANG

19-10-2012

1366/DJA/KP.04.6/SK/VII/2012

31-07-2012

WAPAN

6

19581207 199003 1 002

TAQIUDIN,S.Ag

III/d

PA CIKARANG

PA KARAWANG

19-10-2012

1385/DJA/KP.04.6/SK/VII/2012

31-07-2012

PP

7

19651109 198910 2 001

ENY KURNIASIH, SH

III/b

PA BEKASI

PA KARAWANG

19-10-2012

1404/DJA/KP.04.6/SK/VII/2012

31-07-2012

JS

TABEL 08 DAFTAR PEGAWAI YANG TELAH MENDAPATKAN MUTASI PENDIDIKAN KEADAAN PER 31 DESEMBER 2012 Mutasi Pendidikan Yang diperoleh

THN LULUS

KET

9

10

11

UIN TJ.KRNG

EKONOMI SYARIAH

2012

UIJ

HUKUM ISLAM

2012

NO

NIP

NAMA

TEMPAT / TGL LAHIR

G/R

JABATAN

Tk. Ijazah

PT/Tempat

Fak/ Jurusan

1

2

3

4

5

6

7

8

1

19670115-199203-1-005

DRS. H. DALIH EFENDY, SH,M.Esy

TANGERANG, 15-01-1967

IV/b

HAKIM MADYA MUDA

S-2

2

19770318-200312-2-002

DIANA RISNAWATI,S.Sos, MH

BANDUNG,

III/c

KASUBAG KEPEGAWAIAN

S-2

18-03-1977

TABEL.09 DAFTAR PEGAWAI YANG TELAH MENDAPATKAN MUTASI KENAIKAN PANGKAT TAHUN 2012 NO

NIP

NAMA

LAMA G/R

BARU G/R

JABATAN

SURAT KEPUTUSAN NOMOR

1

2

3

4

5

6

7

8

1

19591125 198403 1 003

DRS. NURMAN

IV/a

IV/b

PANITERA / SEKRETARIS

0672/DJA/KP/KP.04.1/SK/V/2012

07-05-2012

2

19641106-199203-1-003

DINDIN PAHRUDIN,S.Ag, MH

III/b

III/c

PANMUD GUGATAN

0787/DJA/KP.04.1/SK/V/2012

09-05-2012

3

19630307-199203-1-005

ASNALI,S.Ag

III/c

III/d

PANMUD HUKUM

0996/DJA/KP.04.1/SK/V/2012

31-05-2012

4

19680712-199203-1-004

ASEP JAMALUDIN, SH

III/b

III/c

KASUB UMUM

W10-A/0959/KP.04.1/IV/2012

12-04-2012

5

19651210-199203-1-001

SOLIKHIN

III/a

III/b

JURU SITA PENGGANTI

0786/DJA/KP.04.1/SK/V/2012

09-05-2012

6

19720921-200312-1-004

WAHYU,S.Sy

II/b

III/a

JURU SITA PENGGANTI

0674/DJA/KP.04.1/SK/V/2012

07-05-2012

7

19770318 200312 2 002

DIANA RISNAWATI,S.Sos

III/b

III/c

KASUB KEPEGAWAIAN

W10-A/2238/KP.04.1/X/2012

11-10-2012

8

19700618 199003 2 001

USMANIAH

III/b

III/c

KASUB KEUANGAN

W10-A/2232/KP.04.1/X/2012

11-10-2012

TGL

KET 9

TABEL.10 DATA PEJABAT STRUKTURAL PENGADILAN AGAMA KARAWANG KEADAAN PER 31 DESEMBER 2012 NO.

NAMA JABATAN

NAMA / TEMPAT TGL LAHIR

1

2

3

1

PAN/SEK

2

WAPAN

3

WASEK

4

PANMUD PERMOHONAN

5

PANMUD HUKUM

6

PANMUD GUGATAN

7

KASUB UMUM

8

KASUB KEPEGAWAIAN

9

KASUB KEUANGAN

DRS. NURMAN Ciamis, 25-11-1959 ROHILI, SH Bekasi, 04-06-1965 Hj.ROHMATUL HASANAH, SH.MH Karawang, 21-12-1956 YUYU YULIANI, S.Ag Purwakarta, 05-11-1962 ASNALI, S.Ag Karawang, 07-03-1963 DINDIN PAHRUDIN, SH Karawang, 06-11-1964 ASEP JAMALUDIN, SH Garut, 12-07-1968 DIANA RISNAWATI,S.Sos, MH Bandung, 18-03-1977 USMANIAH Bandung, 18-06-1970

NIP

TMT JABATA N

SURAT KEPUTUSAN DALAM JABATAN

TMT G/R

DIKLAT JABATAN

TAHUN DIKLAT

NOMOR

TANGGAL

G/R

5

6

7

8

9

10

11

19591125 198403 1 003

21-09-2011

1833/DJA/KP.04.6/SK/IX/2011

07-09-2011

IV/b

IV/b: 01-04-2012

SPALA

1994

19650604 199103 1 005

19-10-2012

1366/DJA/KP.04.6/SK/VII/2012

31-07-2012

III/d

III/d : 01-04-2005

DIKLAT PP

1997

19561221- 198903- 2- 002

09-07-2010

0051/SEK/peng.06.1/VI/2010

14-06-2010

III/d

III/d : 01-04-2010

ADUM

1998

19621105- 198303- 2 -004

19-10-2012

UP.IV/2116/SEK/SK/2007

03-08-2007

III/d

III/d : 01-04-2010

DIKLAT PP

1997

19630307- 199203- 1- 005

10-08-2010

2665/DJA/KP.04.6/VII/2010

12-07-2010

III/d

III/d : 01-04-2012

DIKLAT PP

1998

19641106- 199203- 1- 003

19-10-2012

UP.IV/2117/SEK/SK/2007

03-08-2007

III/c

III/c : 01-04-2012

DIKLAT PP

2001

19680712- 199203- 1- 004

02-07-2007

PTA.i/K/KP.07.6/677/2002

19-12-2006

III/c

III/c : 04-04-2012

-

-

19770318- 200312- 2- 002

09-07-2010

0051/SEK/peng.06.1/VI/2010

14-06-2010

III/b

III/c : 01-10-2012

-

-

19700618- 199003 -2- 001

09-07-2010

0051/SEK/peng.06.1/VI/2010

14-06-2010

III/b

III/c : 01-10-2012

-

-

4

B. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA 1. Sarana Dan Prasarana Gedung Sarana dan Prasarana adalah suatu sumber yang diperlukan untuk menunjang pelaksanakan tugas sehari hari sehingga dicapai kenyamanan dan ketenangan dalam bekerja, sehingga tujuan dari misi dan fisi Pengadilan Agama Karawang dapat terpenuhi. Adapun sarana dan prasarana yang memperlancar tugas-tugas di Pengadilan Agama Karawang sebagai berikut: a. Pengadaan Dalam tahun 2012 Pengadilan Agama Karawang tidak ada pengadaan baik tanah maupun gedung karena tempat yang dipakai sekarang sudah menempati gedung baru dan dibangun selama dua tahun yaitu tahun 2006 dan 2007 dan mulai ditempati tahun 2008 adapun data-data tanah berserta gedung sebagaimana tersebut dibawah : -

Tanah 1. Gedung Pegadilan Agama Karawang terlatak di Jl. Jend. Ahmad yani No.53 karawang dengan luas 1635 M2 status Tanah tersebut masih milik Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang,

sedangkan

Pengadilan

Agama

Karawang

menggunakan Tanah tersebut hanya Hak Guna Pakai sebagaimana

SK.

Bupati

Kabupaten

Karawang

No.

102/SK/HK.021.1/PM.0140/1978 tertanggal 08 Juni 1978 dan diterbitkannya sertifikat Hak Guna Pakai atas Tanah tersebut dengan Nomor: 10.06.01.08.3.00062 tertanggal 02 juli 1997; 2. Pengadilan Agama Karawang dalam Revisi DIPA II tanggal 5 Desember 2007 mendapat anggaran untuk Pembelian Tanah Rumah Dinas sebanyak 500 M2 dan realisasinya sebanyak 600 M2 yang terletak di Kp. Babaton Desa Sukaharja,

Kecamatan

Telukjambe

Timur,

Kabupaten

Karawang dengan nilai Rp. 266.400.000,- (Dua ratus enam puluh enam juta empat ratus ribu rupiah). -

Gedung

Gedung Pengadilan Agama Karawang adalah bangunan baru yang di bangun pada tahun anggaran 2006 dan 2007 dengan total anggaran Rp. 8.033.143.000,- (Delapan milyar tiga puluh tiga juta seratus empat puluh tiga ribu rupiah). Gedung tersebut terdiri dari dua lantai. Lantai satu 810. 64 M2 dan lantai dua 810,64 M2. Jadi total luas gedung seluruhnya adalah 1621,28 M2. b. Pemeliharaan Pemeliharaan gedung dan bangunan pada tahun anggaran 2012

Pengadilan

Agama

Karawang

mendapatkan

Anggaran

sebesar Rp. 59.600.000 ( Lima puluh sembilan juta enam ratus ribu

rupiah)

anggaran

tersebut

telah

dipergunakan

dan

dilaksanakan dengan swakelola dengan melihat kondisi riil di lapangan dan juga menggunakan pihak ketiga sebagai Rekanan dalam pemeliharaan gedung tersebut dan anggaran telah diserap secara maksimal sehingga

gedung dan bangunan Pengadilan

Agama Karawang dapat terawat dengan baik. c. Penghapusan Pada tahun

2012 Pengadilan Agama Karawang tidak ada

kegiatan penghapusan, baik gedung, maupun bangunan karena telah menempati gedung baru dan gedung lama telah di hapus tahun 2006 sehingga Pengadilan Agama untuk tahun 2012 tidak ada penghapusan. 2. Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung a. Pengadaan Pada tahun 2012 Pengadilan Agama Karawang di dalam Dipa terdapat Anggaran Belanja Modal berupa Pengadaan Alat Pengolah Data dan Peralatan inventaris Kantor dan anggaran tersebut telah terserap 100 % kerjasama dengan penyedia Barang dan Jasa. Adapun pengadaan barangnya berupa Notebook dan Printer laser Mono dan telah di masukan ke dalam asset Pengadilan Agama Karawang dalam SIMAK BMN.

Bahwa barang yang telah ada sekarang ini ada penambahanpenambahan sehingga menambah kenyamanan dalam melaksanakan tugas sehari-hari, adapun barang barang yang sudah ada selama ini sebagaima rincian dibawah ini : 1) Kendaraan Dinas a) 1 buah kendaraan roda empat merk Toyota Kijang Innova tahun 2006 transfer masuk dari Mahkamah Agung RI dalam kondisi baik; buah kendaraan roda empat merk Toyota Innova tahun 2009 Pinjam Pakai dari Pemerintah Kabupaten Karawang dalam kondisi baik. b) 6 buah kendaraan roda dua, dengan perincian sebagai berikut: 

1 unit Motor Fujiko tahun 2004 dengan keadaan rusak ringan;



1 unit Motor Honda Mega Pro Cw tahun 2006 dengan keadaan rusak ringan;



2 unit Motor Honda Mega Pro STD dengan kondisi baik tahun 2007-2008;



1 unit Motor Honda Supra X 125 tahun 2008 kondisi baik;



unit Motor Suzuki Skywave 125 Ultimatic tahun 2009 kondisi baik.

 2)

Alat Kantor dan Rumah tangga Untuk tahun 2012 Pengadilan Agama Karawang mempunyai alokasi dana untuk pengadaan peralatan dan mesin dalam DIPA berupa : 1. Alat Pengolah Data berupa Printer 4 buah dan nootbok 5 Buah; 2. Peralatan Inventaris Kantor berupa Filling Kabinet tiga rak 2 Buah dan empat rak 2 Buah Lemari Arsip Pintu ayun 3 Buah dan kursi lipat 30 buah

Dan pengadaan tersebut telah dilaksanakan dan telah tercatat dalam SIMAK BMN sehingga dengan tahun lalu berjumlah sebagaimana terlampir:

No

Nama Barang

Baik

Keterangan Rusak Rusak Ringan Berat -

Jumlah

1

White Board

2

2

Buffet

26

-

-

26

3

Lemari Kayu

27

-

-

27

4

Rak Besi

7

-

-

7

5

Rak kayu

13

-

-

13

6

Filing Kabinet kayu

6

-

-

6

7

Papan Visual/Papan Nama

10

-

-

10

8

Over herd Proyektor

2

-

-

2

9

Meja Kerja Kayu

122

-

-

122

10

Lambang Instansi

1

-

-

1

11

Tempat Tidur kayu

1

-

-

1

12

Tiang Bendera

6

-

-

6

13

Lambang garuda Pancasila

3

-

-

3

14

Meja Receptionist

1

-

-

1

15

Meja computer

48

-

-

48

16

Meja rapat

1

-

-

1

17

Meja makan Kayu

3

-

-

3

18

Sice

5

-

-

5

19

Kursi Kayu

17

-

-

17

20

Kursi Besi Metal

397

-

-

397

21

Kaca Hias

2

-

-

2

1

-

-

1

22

Alat Detector Barang Terlarang

2

23

Pot Bunga

31

-

-

31

24

PC unit

33

-

-

33

25

Laptop

11

-

-

11

26

Nakas

6

-

-

6

27

Brankas

2

-

-

2

28

Alat hias

26

-

-

26

29

Telephone/Pesawat PABX

17

-

-

17

30

Faximile

1

-

-

1

31

Loud Speaker

4

-

-

4

32

Tustel

1

-

-

1

33

AC Spilit

42

-

-

42

34

Jam Elektronik

10

-

-

10

35

Podium

1

-

-

1

36

Microphone

5

-

-

5

37

Portable Water Pump

1

-

-

1

38

Printer

17

-

-

17

39

Toga Hakim

29

-

-

29

40

Palu Sidang

5

-

-

5

41

Asbak Tinggi

3

-

-

3

42

Mesin Tik Elektrik

1

-

-

1

43

Mesin Foto Copy

1

-

-

1

44

Mesin Absensi

1

-

-

1

45

Televisi

2

-

-

2

46

Modem

1

-

-

1

47

Aset Tak Berwujud

3

-

-

3

48

Facuum Cleaner

1

-

-

1

49

Dispenser

1

-

-

1

50

Komputer Jaringan Lainnya

1

-

-

1

51

Filing Kabinet Besi 3 Rak

2

-

-

2

52

Filing Kabinet Besi 4 Rak

2

-

-

2

53

Lemari Arsip Ayun

3

-

-

3

b. PEMELIHARAAN Pemeliharaan sarana dan prasarana fasilitas kantor pada tahun anggaran 2012 Pengadilan Agama Karawang mendapatkan Anggaran sebesar Rp. 66.350.000 ( Enam puluh enam ribu tiga ratus Lima puluh

ribu rupiah) anggaran tersebut telah dipergunakan dan dilaksanakan dengan swakelola dengan melihat kondisi riil di lapangan sehingga peralatan inventaris yang merupakan sarana dan prasarana fasilitas kantor dapat terpelihara dan tarawat dengan baik. c. PENGHAPUSAN Penghapusan untuk sarana dan prasarana pasilitas kantor pada tahun 2012 tidak ada Penghapusan karena masih dalam pemeriksaan dan inventarisasi barang barang yang masih bisa digunakan dan tidak untuk kegiatan kantor dalam menunjang kebutuhan kantor. Bahwa

pada

tahuan

2013

direncanakan

akan

mengajukan

permohonan penghapusan sehingga barang barang yang sudah tidak layak pakai

akan

di

inventarisir

untuk

diadakan

penghapusan

dengan

membentuk panitia Penilai Penghapusan dan Panitia Penghapusan. d. PERPUSTAKAAN 1. Buku-buku yang di terima tahun anggaran 2012 sebanyak 6 judul dengan jumlah buku 16 buah. 2. Sehingga jumlah keseluruhan buku perpustakaan sebanyak 1449 buah. 3. Sistem yang di gunakan adalah DCC (Dewei Decimal Clasification). e. SURAT MASUK DAN SURAT KELUAR Pada tahun 2012 Surat masuk dan keluar baik surat kesekretariatan maupun kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang bertambah sangat signifikan adapun rinciaannya adalah sebagai berikut : -

Surat masuk sebanyak 1740 buah surat;

-

Surat keluar sebanyak 2280 buah surat.

C. PENGELOLAAN KEUANGAN

Pengadilan Agama Karawang pada Tahun Anggaran 2012 mempunyai dua DIPA, yang secara keselurahan mendapatkan Anggaran sebesar Rp. 2.872.161.000,- (dua milyar delapan ratus tujuh puluh dua juta seratus enam puluh satu ribu rupiah), yang tertuang dalam DIPA Nomor 0051/005-

01.2.01/12/2012 tanggal 09 Desember 2011 mempunyai anggaran sebesar Rp. 2.816.661.000 dari unit 01 (Badan Urusan Administrasi), dan DIPA Nomor 1227/005-04.2.01/12/2012 tanggal 09 Desember 2011 mempunyai anggran sebesar Rp. 55.500.000,- dari unit 04 (Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama). 1. Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2012 Pengadilan Agama Karawang mendapatkan anggaran untuk belanja gaji pegawai sebesar Rp. 2.199.761.000,- (dua milyar seratus Sembilan puluh Sembilan juta tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut: JENIS BELANJA

PAGU ( Rp. )

a. Belanja Gaji Pokok PNS

: Rp.

1.304.719.000,-

b. Belanja Pembulatan

: Rp.

25,000,-

c. Belanja Tunjangan Isteri

: Rp.

95.385.000,-

d. Belanja Tunjangan Anak

: Rp.

26.073.000,-

e. Belanja Tunjangan Struktural

: Rp.

26.130.000,-

f. Belanja Tunjangan Fungsional

: Rp.

394.650.000,-

g. Belanja Tunjangan PPh

: Rp.

70.718.000,-

h. Belanja Tunjangan Beras

: Rp.

51.071.000,-

i.

Belanja Tunjangan Umum PNS

: Rp.

7.150.000,-

j.

Belanja Uang Makan PNS

: Rp.

220.500.000,-

: Rp.

3.340.000,-

: Rp.

2.199.761.000,-

k. Belanja Uang Lembur Jumlah

Realisasi penyerapan anggaran untuk belanja pegawai pada tahun 2011 sebesar Rp. 2.371.498.678,- atau terserap sebesar 100% dan lebih dari Pagu, dengan rincian sebagai berikut: JENIS BELANJA a. Belanja Gaji Pokok PNS

REALISASI ANGGARAN ( Rp. ) : Rp. 1.431.741.240,-


: Rp.

24.227,-


: Rp.

117.970.160,-


: Rp.

34.474.000,-


: Rp.

37.340.000,-


: Rp.

393.400.000,-


: Rp.

74.204.032,-


: Rp.

83.579.500,-

i.


: Rp.

7.150.000,-

j.


: Rp.

218.729.000,-

: Rp.

3.337.000,-

k. Belanja Uang Lembur Jumlah:

:Rp. 2.401.950.109.,-

Dari realisasi belanja pegawai tersebut tidak terdapat sisa anggaran dengan rincian sebagai berikut: JENIS BELANJA

SISA ANGGARAN ( Rp. )

a. Belanja Gaji Pokok PNS

: Rp. – 127.022.240,-


: Rp.


: Rp.

- 22.585.180,-


: Rp.

- 8.401.950,-


: Rp.

- 11.210,000,-


: Rp.

1.250,000,-


: Rp.

– 3.486.032,-


: Rp.

- 32,508.500,-

i.


: Rp.

0,-

j.


: Rp.

1.771.000,-

: Rp.

3.000,-

k. Belanja Uang Lembur Jumlah:

: Rp.

773,-

– 202.189.109,-

Pada DIPA 04 tidak terdapat Belanja Pegawai. 2. Belanja Barang Untuk belanja Barang, Pengadilan Agama Karawang pada DIPA 01 mendapatkan anggaran sebesar Rp. 466.400.000,- ( empat ratus enam puluh enam juta empat ratus ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut: JENIS BELANJA

PAGU ( Rp. )

a. Belanja Keperluan perkantoran

: Rp. 197.840.000,-

b. Belanja Pakaian Dinas

: Rp. 10.850.000,-

c. Belanja Pemeliharaan gedung dan bangunan : Rp. 59.600.000,d. Belanja Pemeliharaan Roda 4

: Rp. 36.000.000,-

e. Belanja Pemeliharaan Roda 2

: Rp. 11.100.000,-

f. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

: Rp. 19.250.000,-

g. Belanja Langganan Listrik

: Rp. 84.300.000,-

h. Belanja Langganan Telephone

: Rp. 12.804.000,-

i.

Belanja Langganan Air

: Rp.

5.730.000,-

j.

Belanja jasa pos

: Rp.

4.026.000,-

k. Belanja Honor Pengelola

: Rp. 24.900.000,-

l.

Belanja Perjalanan Dinas

: Rp. 75.550.000,-

Jumlah

: Rp. 466.400.000,-

Sedangkan untuk DIPA 04 , belanja barang sebesar Rp. 55.500.000,(lima puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut: JENIS BELANJA

PAGU ( Rp. )

a. Belanja Prodeo b. Belanja perjalanan lainnya c. Belanja sewa

Rp. 30.000.000,Rp. 13.500.000,Rp. 12.000.000,-

Realisasi Penyerapan Anggaran Belanja Barang untuk tahun 2012 dari DIPA 01 sebesar Rp. 466.282.702,- atau sebesar 99,97% dari nilai pagu, dengan rincian sebagai berikut: JENIS BELANJA

REALISASI ANGGARAN ( Rp. )

a. Belanja Keperluan sehari-hari perkantoran

: Rp. 197.840.000,-


: Rp.

10.850.000,-

c. Belanja Pemeliharaan gedung dan bangunan : Rp.

59.599.800,-

d. Belanja Pemeliharaan Roda 4

: Rp.

35.999.002,-


: Rp.

11.100.000,-


: Rp.

19.250.000,-


: Rp.

84.278.076,-


: Rp.

12.803.575,-

i.


: Rp.

5.642.250,-

j.

Belanja jasa pos

: Rp.

4.020.000,-


: Rp.

24.900.000,-

l.

Perjalanan Dinas

: Rp.

75.550.000,-

Jumlah

: Rp. 466.282.702,-

Sedangkan Realisasi Penyerapan Anggaran Belanja Barang untuk tahun 2012 pada DIPA 04 Sebesar Rp. 55.350.000,- atau sebesar Rp. 99,73 % dari nilai pagu, dengan rincian sebagai berikut :

JENIS BELANJA

REALISASI ANGGARAN ( Rp. )

a. Belanja prodeo

Rp. 30.000.000,-

b. Belanja Oprs. Lainnya (Perjalanan sidkel)

Rp. 13.350.000,-

c. Belanja Sewa

Rp. 12.000.000,-

Adapun sisa anggaran Belanja Barang sebesar Rp. 357.750,- dengan rincian sebagai berikut; JENIS BELANJA


a. Belanja Keperluan sehari-hari perkantoran

: Rp.

0,-


: Rp.

0,-

c. Belanja Pemeliharaan gedung dan bangunan : Rp.

200,-

d. Belanja Pemeliharaan Roda 4

: Rp.

998,-


: Rp.

0,-


: Rp.

0,-


: Rp.

21.925,-


: Rp.

425,-

i.


: Rp.

87.750,-

j.

Belanja jasa pos

: Rp.

6.000,-


: Rp.

0,-

l.

Perjalanan Dinas

: Rp.

0,-

Jumlah

: Rp.

117.298,-

Sedangkan sisa anggaran Belanja Barang dari DIPA 04 sebesar Rp. 150.000,- atau sebesar 0,27 % dari nilai pagu, dengan rincian sebafai berikut : JENIS BELANJA


a.

Belanja prodeo

Rp.

0,-

b.

Belanja Oprs. Lainnya

Rp.

150.000,-

c.

Belanja Sewa

Rp.

0,-

3. Belanja Modal Belanja Modal pada tahun 2012 pada DIPA 01 sebesar Rp. 74.950.000,- (Tujuh puluh empat juta Sembilan ratus lima puluh ribu

rupiah), yang dialokasikan untuk belanja modal berupa Pengadaan Printer 4 unit, Laptop 5 unit, filling cabinet 3 rak 2 unit, fiilling cabinet 4 rak 2 unit, lemari arsip pintu ayun 3 unit, kursi chetos 30 unit dan upah tenaga kerja.Dengan rincian sebagai berikut : JENIS BELANJA

REALISASI ( Rp. )

a. Belanja Modal Pengadaan Alat Pengolah data : Rp.

50.000.000,-

b. Upah Tenaga Kerja

: Rp.

1.350.000,-

c. Belanja Modal Penunjang ops perkantoran

: Rp.

23.600.000,-

: Rp.

74.950.000,-

Jumlah

Sedangkan pada DIPA 04 tidak ada Belanja Modal. Sedangkan sisa anggaran Belanja Modal pada DIPA 01 sebesar Rp. 1.550.000,- atau sebesar 2,07 % dari nilai pagu, dengan rincian sebagai berikut : JENIS BELANJA


a. Belanja Modal Pengadaan Alat Pengolah data : Rp.

1.490.000,-

b. Upah Tenaga Kerja

: Rp.

0,-

c. Belanja Modal Penunjang ops perkantoran

: Rp.

60.000,-

: Rp.

1.550.000,-

Jumlah

Daftar

Pengelolaan

keuangan

DIPA

Tahun

Anggaran

2012

selengkapnya dapat dilihat pada tabel Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2012.

BAB VI KESIMPULAN DAN REKOMENDASI A. Kesimpulan Puji dan syukur Kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas limpahan Rahmat dan Karunianya, dari uraian laporan tahunan di atas yang meliputi bidang Kepaniteraan dan bidang Kesekretariatan untuk Tahun 2012 telah Kami susun secara sederhana, agar mudah dikaji dan dievaluasi. Bahwa dalam rangka mewujudkan instansi yang bersih dan berwibawa dan mampu memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat pencari keadilan, maka Pengadilan Agama Karawang, dari tahun ke tahun senantiasa melakukan pembenahan di segala bidang, baik Kepaniteraan maupun Kesekretariatan. Pembenahan tersebut dilakukan dengan cara penertiban administrasi Kepaniteraan dan administrasi Kesekretariatan yang sesuai dengan standar administrasi instansi pemerintah. Untuk mendapatkan hasil yang optimal dari tujuan tersebut, maka dilakukan juga pengawasan terhadap jalannya administrasi di lingkungan Pengadilan Agama Karawang, agar langkah-langkah perbaikan senantiasa sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, yaitu menjadikan Pengadilan Agama Karawang sebagai salah satu instansi yang bersih berwibawa, dan dapat

memberikan pelayanan prima terhadap masyarakat pencari

keadilan dengan cara lebih terbuka dan transparan melalui jaringan IT. B. Rekomendasi Untuk mencapai tujuan sebagaimana diuraikan dalam kesimpulan di atas, Pengadilan Agama Karawang merekomendasikan hal-hal sebagai berikut:

a. Perlu diadakan pelatihan khusus di bidang administrasi Kepaniteraan maupun kesekretariatan bagi para pejabat fungsional dan struktural. b. Perlu diadakan penambahan pegawai terutama untuk penambahan staff dan Panitera Pengganti. Dan sehubungan Jabatan Wakil Sekretaris berakhir ( sudah mencapai usia Pensiun ) pada akhir tahun ini tanggal 28 Desember 2012, maka diperlukan segera diisi jabatan tersebut. c. Mahkamah Agung RI sebagai instansi induk peradilan, perlu mengadakan pelatihan-pelatihan sistem aplikasi komputer yang berkesinambungan bagi para operator aplikasi, antara lain SIADPA Plus, SIMKEP, SIMAK BMN dan SAKPA. d. Untuk menciptakan aparatur pemerintahan yang sejahtera dan bersih dari KKN dalam rangka

menuju tercapainya Tunjangan

Kinerja 100 % dan Birokrasi dan Reformasi untuk kesejahteraan Peradilan menuju suskses ke 25 Tahun yang akan datang.

2012 Tanggal 13 November 2012 jo. Surat PTA Bandung Nomor

Recommend Documents