2012 Tanggal : 5 November 2012 BAB I PENDAHULUAN. 1

Lampiran Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Banten Nomor : 050/Kep.64 –ORG /2012 Tanggal : 5 November 2012 BAB I PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang Provinsi Banten yang dibentuk dengan Undang – undang Nomor 23 Tahun 2000, sepanjang pembentukannya telah melakukan 3 (tiga) kali penyusunan dan penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/RPJMD (Tahap Revitalisasi III). Penyusunan RPJMD Tahap Revitalisasi III ini merupakan bagian dari pelaksanaan Pola Dasar Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Banten 2002-2022 (Peraturan Daerah No.11 Tahun 2003) yang telah dirubah menjadi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Banten Tahun 2005-2025. Seiring dengan pergantian kepemimpinan Pemerintahan Provinsi Banten berdasarkan hasil Pemilihan Kepala Daerah (Gubernur dan Wakil Gubernur Banten) periode Tahun 2012 -2017 Gubernur dan Wakil Gubernur Banten terpilih mengusung visi dan misi yang merupakan visi misi Provinsi Banten 2012-2017. Visi dan misi tersebut selanjutnya dituangkan kedalam RPJMD Provinsi Banten Tahun 2012 – 2017 yang penetapannya melalui Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2012. Dengan ditetapkannya RPJMD Provinsi Banten Tahun 2012 – 2017 membawa dampak perubahan dalam menangkap isu strategis, menetapkan visi dan misi, strategi dan kebijakan, serta penyusunan program dan kegiatan, yang semuanya itu dituangkan kedalam Rencana Strategis (Renstra) masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten tidak terkecuali Sekretariat Daerah Provinsi Banten yang merupakan salah satu bagian dari SKPD Provinsi Banten.

1 Renstra Setda Provinsi Banten 2012 - 2017

a. Pengertian Renstra SKPD Rencana Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Rencana Strategis mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, serta cara pencapaian yang realistis untuk mengantisipasi perkembangan masa depan. Dijelaskan pula dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pada Pasal 151 ayat (1), yang berbunyi :”Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun rencana strategis yang selanjutnya disebut Renstra SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada RPJMD daerah dan bersifat indikatif”. Dan dipertegas lagi dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional dalam Pasal 1 ayat (7) yang menyatakan :”Renstra SKPD sebagai dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun”. Berdasarkan pengertian tersebut di atas, dapatlah disimpulkan bahwa Renstra SKPD merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi, strategi dan kebijakan, program dan indikasi kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). b. Fungsi Renstra Sekretariat Daerah Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Daerah Provinsi Banten. Sekretariat Daerah merupakan unsur staf yang memiliki tugas pokok merumuskan kebijakan pimpinan dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang dituangkan kedalam Renstra Setda Provinsi Banten yang mengacu pada RPJMD Provinsi Banten. Dalam Renstra Setda Provinsi Banten menjabarkan visi dan misi SKPD, menguraikan rincian daftar program dan kegiatan, serta menyediakan tolok ukur penilaian kinerja, yang semuanya dapat berfungsi sebagai pedoman dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahunan dan lima tahunan sesuai dengan hasil pelaksanaan rencana pembangunan yang telah ditetapkan.


c. Tahapan Penyusunan Renstra SKPD Tahapan penyusunan Renstra SKPD adalah sebagai berikut : 1. Persiapan penyusunan Renstra SKPD; 2. Penyusunan rancangan Renstra SKPD; 3. Penyusunan rancangan akhir Renstra SKPD; 4. Penetapan Renstra SKPD. d. Keterkaitan Renstra SKPD dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota, dan Renja SKPD Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Banten Tahun 2012–2017 merupakan dokumen perencanaan lima tahunan Sekretariat Daerah Provinsi Banten untuk periode tahun 2012–2017 yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan indikasi kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsinya. Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Banten Tahun 2012–2017, disusun dengan berpedoman pada RPJMD Provinsi Banten Tahun 2012 – 2017. Bentuk hubungan antara Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Banten Tahun 2012–2017 dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut : 1. Hubungan Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Banten dengan RPJMD Provinsi Banten.  Sekretariat Daerah Provinsi Banten menyiapkan Rancangan awal Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Banten sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan berpedoman pada Rancangan awal RPJMD Provinsi Banten;  Rancangan awal Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Banten menjadi input bagi Badan Perencanaan Daerah Provinsi Banten untuk memutakhirkan Rancangan awal RPJMD Provinsi Banten menjadi Rancangan RPJMD Provinsi Banten;  Rancangan RPJMD Provinsi Banten dibahas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Jangka Menengah Provinsi Banten;  Hasil Musrenbang jangka menengah Provinsi Banten digunakan dalam penyusunanan Rancangan akhir RPJMD Provinsi Banten;  Rancangan akhir RPJMD Provinsi Banten digunakan sebagai pedoman dan acuan bagi SKPD Provinsi dalam pemutakhiran Rancangan Renstra SKPD menjadi Rancangan akhir Renstra SKPD, termasuk Rancangan akhir Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Banten. 3 Renstra Setda Provinsi Banten 2012 - 2017



Pada tahap akhir, rancangan akhir RPJMD Provinsi Banten ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda). Berpedoman pada Perda tentang RPJMD Provinsi Banten maka SKPD Provinsi Banten menetapkan rancangan akhir SKPD menjadi Renstra SKPD, dimana Sekretariat Daerah Provinsi Banten juga menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Banten tentang Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Banten.

2. Hubungan Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Banten dengan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Banten. 

Sekretariat Daerah Provinsi Banten menyiapkan rancangan awal rencana kerja (Renja) Sekretariat Daerah Provinsi Banten sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan berpedoman pada rancangan awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Provinsi Banten dan mengacu pada Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Banten.



Rancangan awal Renja SKPD termasuk Renja Sekretariat Daerah Provinsi Banten menjadi input bagi Bapeda Provinsi Banten untuk memutakhirkan rancangan awal RKPD Provinsi Banten menjadi Rancangan RKPD Provinsi Banten;



Rancangan RKPD Provinsi Bantendibahas dalam Musrenbang Provinsi Banten;



Hasil Musrenbang Provinsi Banten digunakan dalam penyusunan rancangan akhir RKPD Provinsi Banten;



Rancangan akhir RKPD Provinsi Banten digunakan sebagai pedoman dan acuan bagi SKPD Provinsi Banten dalam pemutakhiran Rancangan Renja SKPD menjadi rancangan akhir Renja SKPD, termasuk rancangan akhir Renja Sekretariat Daerah Provinsi Banten;



Pada tahap akhir, rancangan akhir RKPD Provinsi Banten ditetapkan dengan Peraturan Gubernur. Berpedoman pada Peraturan Gubernur tentang RKPD Provinsi Banten maka SKPD Provinsi Banten menetapkan rancangan akhir Renja SKPD menjadi Renja SKPD, termasuk Sekretariat Daerah Provinsi Banten juga menetapkan Renja Sekretariat Daerah Provinsi Banten. 4

Renstra Setda Provinsi Banten 2012 - 2017

Adapun hubungan antara Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Banten Tahun 2012–2017 dengan dokumen perencanaan lainnya dapat diilustrasikan secara diagramatis sebagai berikut : Gambar 1.1 Hubungan Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Banten Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya RPJPD/POLDAS PJPD : 1. Visi 2. Misi 3. Arah Pembangunan Daerah

RPJMD : 1. Isu Strategis 2. Visi 3. Misi - Tujuan - Sasaran 4. Strategi dan Kebijakan 5. Program* 6. Indikasi Kegiatan*

Renstra Setda Provinsi Banten : 1. Isu Strategis 2. Visi 3. Misi - Tujuan - Sasaran 4. Strategi dan Kebijakan 5. Program* 6. Indikasi Kegiatan*

RKPD : 1. Mengadopsi Komponen 1-5 pada RPJMD 2. Kegiatan* (berpedoman pada Indikasi Kegiatan RPJMD)

Renja Sekretariat Daerah : 1. Mengadopsi komponen 1-5 pada Renstra SKPD 2. Kegiatan* (berpedoman pada indikai kegiatan pada Renstra SKPD)

Keterkaitan antar dok. perencanaan Keterkaitan mempengaruhi Mempedomani

Keterkaitan antar komponen dok. Perencanaan Mempedomani Rumusan Keselarasan Rumusan * Substansi yang ditekankan

1.2. LANDASAN HUKUM Landasan hukum dalam penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Banten tahun 2012-2017 adalah sebagai berikut : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten; 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 5 Renstra Setda Provinsi Banten 2012 - 2017

3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Instansi 13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan; 14. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional; 15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/Kota; 16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; 17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 18. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah; 19. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten;


20. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten; 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 1.3. MAKSUD DAN TUJUAN 1. Maksud Penyusunan Penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Banten tahun 2012-2017 dimaksudkan untuk menjabarkan visi dan misi RPJMD Provinsi Banten Tahun 2012–2017 kedalam rencana program dan penganggaran sesuai kondisi dan kebutuhan. Lebih jauh lagi penyusunan Renstra Setda Provinsi Banten sebagai dasar penyusunan kebijakan, program, kegiatan, dan tolok ukur kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Banten dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi, dan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan Setda Provinsi Banten. Serta dapat menjadi pedoman dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahunan dan lima tahunan sesuai dengan hasil pelaksanaan rencana pembangunan yang telah ditetapkan. 2. Tujuan Penyusunan Tujuan penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Banten adalah: 1) Menyediakan acuan resmi bagi seluruh pemangku kepentingan dalam menyusun dan mensinkronkan seluruh rencana pembangunan dalam rangka mengoptimalkan pencapaian visi dan misi RPJMD Provinsi Banten; 2) Menyediakan tolok ukur untuk penilaian kinerja pelaksanaan rencana pembangunan; 3) 4)

Menjadi dasar acuan penyusunan kebijakan Sekretariat Daerah Provinsi Banten; Memberikan pedoman kepada Sekretariat Daerah Provinsi Banten dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya, yaitu fasilitasi, koordinasi, dan pengendalian penyelenggaraan 7


5)

pemerintahan untuk mencapai optimalisasi kinerja seluruh perangkat daerah di Provinsi Banten; Meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Sekretariat Daerah Provinsi Banten yang dapat diukur dan dievaluasi secara objektif

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN RENSTRA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2012-2017 Jangka waktu Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Banten adalah tahun 2012-2017 dan sistematika penulisan Rencana Strategis ini meliputi hal-hal sebagai berikut: BAB I

BAB II

Pendahuluan Bab ini menguraikan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan. Latar belakang, mengemukakan secara ringkas tentang pengertian Renstra SKPD, fungsi Renstra SKPD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra SKPD, dan mengemukakan keterkaitan Renstra SKPD dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/ Kota, dan dengan Rencana Kerja SKPD. Landasan hukum, penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD. Maksud dan tujuan, memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dan penyusunan Renstra SKPD. Sistematika Penulisan, menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Setda, serta garis besar isi dokumen. Gambaran Pelayanan Sekretariat Daerah Provinsi Banten Bab ini menguraikan tentang kedudukan dan tugas pokok, struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan. Serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Sekretariat Daerah Provinsi Banten. Tugas pokok, fungsi, dan susunan organisasi memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan SKPD, Struktur Organisasi SKPD, uraian tugas dan fungsi SKPD. 8


Sumber daya SKPD, memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki SKPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal (sarana dan prasarana) dan unit usaha yang masih operasional. Kinerja Pelayanan, menunjukan tingkat capaian kinerja SKPD BAB III Isu – Isu Strategis Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Bab ini menguraikan tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan SKPD, Telaahan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, telaahan Renstra K/L dan Renstra SKPD, Telahaan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis, serta Isu-isu strategis. BAB IV Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan Bab ini menguraikan visi dan misi, tujuan dan sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh Setda Provinsi Banten selama periode 2012–2017 serta strategi dan kebijakan yang akan ditempuh dalam mewujudkan visi dan misi. BAB V Rencana Program dan Indikasi Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Bab ini menguraikan rencana kerja lima tahunan yang terdiri dari program dan indikasi kegiatan sebagai instrumen penjabaran dan pelaksanaan visi, misi, tujuan, strategi dan kebijakan Setda Provinsi Banten periode 2012 – 2017. BAB VI Indikator Kinerja Setda Provinsi Banten yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Provinsi Banten. Bab ini menguraikan indikator kinerja Setda Provinsi Banten yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Provinsi Banten. BAB VII Penutup Bab ini menguraikan kaidah pelaksanaan Renstra Setda provinsi Banten Tahun 2012 – 2017 serta penutup. Lampiran – Lampiran. Pada lampiran berisi tentang matrix program tahunan dan matrix program lima tahunan Setda Provinsi Banten Tahun 2012 – 2017.


2012 Tanggal : 5 November 2012 BAB I PENDAHULUAN. 1

Recommend Documents