2009 TENTANG PEDOMAN TATA NASKAH DINAS, TATA KEARSIPAN, DAN KODE KLASIFIKASI

BATAN

PERATURAN KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL NOMOR : 081/KA/IV/2009 TENTANG PEDOMAN TATA NASKAH DINAS, TATA KEARSIPAN, DAN KODE KLASIFIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL,

Menimbang :

a.

bahwa dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 22 Tahun 2008 tanggal 31 Desember 2008 telah ditetapkan Pedoman Umum Tata Naskah Dinas;

b.

bahwa

dengan

telah

ditetapkan

Peraturan

Menteri

Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka Peraturan Kepala BATAN Nomor 413/KA/XII/2005

tentang

Pedoman Tata Naskah Dinas dan Tata Kearsipan serta Kode Klasifikasi perlu disesuaikan dengan perkembangan keadaan; c.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dipandang perlu ditetapkan Peraturan Kepala BATAN tentang Pedoman Tata Naskah Dinas, Tata Kearsipan, dan Kode Klasifikasi;

Mengingat :

1.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kearsipan (Lembaran Negara RI Tahun 1971 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara RI 2964);

2.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara RI 3676);

3.

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1979 tentang Penyusutan Arsip (Lembaran Negara RI Tahun 1979 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara RI 3151);

4.

Keputusan Presiden Nomor 71 Tahun 2001 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Teknologi Nuklir;

BATAN

-25.

Keputusan Presiden Nomor 103 tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi,

dan Tata Kerja Lembaga

Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005; 6.

Keputusan Presiden Nomor 16/MTahun 2007;

7.

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 22 tahun 2008 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas;

8.

Keputusan Kepala BATAN Nomor 360/KA/VII/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Teknologi Nuklir;

9.

Peraturan Kepala BATAN Nomor 392/KA/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja BATAN;

10. Peraturan Kepala BATAN Nomor 393/KA/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Elektromekanik; 11. Peraturan Kepala BATAN Nomor 394/KA/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Instrumentasi dan Elektromekanik; 12. Peraturan Kepala BATAN Nomor 395/KA/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pemantauan data Tapak dan Lingkungan PLTN; 13. Peraturan Kepala BATAN Nomor 396/KA/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Iradiasi, Elektromekanik, dan Instrumentasi; 14. Peraturan Kepala BATAN Nomor 168/KA/XI/2008 tentang Logo Badan Tenaga Nukir Nasional dan Penggunaannya; MEMUTUSKAN: Menetapkan :

PERATURAN KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL TENTANG PEDOMAN TATA NASKAH DINAS, TATA KEARSIPAN, DAN KODE KLASIFIKASI Pasal 1

Pedoman Tata Naskah Dinas, Tata Kearsipan, dan Kode Klasifikasi yang selanjutnya

disebut

Pedoman,

bertujuan

untuk

memperoleh

kesamaan

pengertian, bahasa, dan penafsiran guna menunjang kelancaran komunikasi secara tertulis antar unit kerja di lingkungan BATAN, instansi pemerintah, swasta, institusi asing di dalam maupun di luar negeri.

BATAN

-3Pasal 2

Semua bentuk tata persuratan, tata kearsipan, dan kode klasifikasi di lingkungan BATAN harus disesuaikan dengan Pedoman Tata Naskah Dinas, Tata Kearsipan, dan Kode Klasifikasi sebagaimana tersebut pada Lampiran I dan Lampiran II Peraturan ini.

Pasal 3

Pengendalian dan pemantauan atas pelaksanaan Pedoman ini dilakukan oleh Biro yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang Sumber Daya Manusia.

Pasal 4

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Kepala BATAN Nomor 413/KA/XII/2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas dan Tata Kearsipan serta Kode Klasifikasi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 April 2009 KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL, -ttdHUDI HASTOWO Salinan sesuai dengan aslinya Plh. Kepala Biro Kerja Sama, Hukum, dan Hubungan Masyarakat

Swastika Risa

BATAN

LAMPIRAN I PERATURAN KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL NOMOR

: 081/KA/IV/2009

TANGGAL

: 7 April 2009

PEDOMAN TATA NASKAH DINAS DAN TATA KEARSIPAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pedoman Tata Naskah Dinas, Tata Kearsipan, dan Kode Klasifikasi Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) merupakan penyempurnaan dari Pedoman Tata Naskah Dinas dan Tata Kearsipan serta

Pedoman Kode Klasifikasi BATAN yang ditetapkan dengan

Peraturan Kepala BATAN Nomor 413/KA/XII/2005 tanggal 30 Desember 2005. Pedoman ini disesuaikan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas sebagai salah satu komponen penting dalam ketatalaksanaan pemerintah, yaitu unsur-unsur administrasi umum. Pedoman Tata Naskah Dinas, Tata Kearsipan, dan Kode Klasifikasi BATAN terdiri atas:

1. Pedoman Tata Naskah Dinas dan Tata Kearsipan Pedoman ini dimaksudkan untuk memperoleh kesamaan pengertian, bahasa dan penafsiran dalam menunjang kelancaran komunikasi tulis kedinasan dengan instansi pemerintah, instansi swasta, institusi asing di dalam dan di luar negeri serta antar unit kerja di lingkungan BATAN.

BATAN

-22. Pedoman Kode Klasifikasi Pedoman ini dimaksudkan untuk penyeragaman tata cara penomoran naskah/surat dinas sebagai dasar dalam kegiatan penataan, penyimpanan, dan penemuan kembali arsip/dokumen di lingkungan BATAN.

B. Ruang Lingkup BATAN sebagai salah satu Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan nasional di bidang penelitian, pengembangan, dan pemanfaatan tenaga nuklir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BATAN dalam melaksanakan tugas tersebut antara lain ditunjang oleh salah satu komponen penting ketatalaksanaan pemerintahan yaitu tata naskah dinas, tata kearsipan, dan kode klasifikasi yang merupakan salah satu unsur administrasi umum. Ruang lingkup Tata Naskah Dinas, Tata Kearsipan, dan Kode Klasifikasi BATAN meliputi pengaturan tentang: 1. Jenis dan Susunan Naskah Dinas 2. Tata Surat Dinas 3. Lambang Negara, Logo dan Cap Dinas 4. Tata Kearsipan 5. Kode Klasifikasi Naskah Dinas C. Pengertian Umum 1. Administrasi Umum adalah rangkaian kegiatan administrasi meliputi tata naskah dinas, penamaan lembaga, singkatan dan akronim, kearsipan, dan tata ruang perkantoran. 2. Berkas adalah himpunan naskah/dokumen yang disusun berdasarkan kesamaan jenis (seri), kesamaan masalah (rubrik), atau kesamaan unsur/kegiatan (dosir), atau kesatuan himpunan naskah/dokumen yang saling berhubungan.

BATAN

-33. Buku Pengendalian Naskah/Surat Dinas Keluar adalah formulir yang digunakan untuk mengendalikan naskah/surat dinas keluar Unit Kerja/Unit Pengolah di lingkungan BATAN. 4. Buku Pengendalian Naskah/Surat Dinas Masuk adalah formulir yang digunakan untuk mengendalikan naskah/surat dinas masuk Unit Kerja/ Unit Pengolah di lingkungan BATAN. 5. Cap Dinas adalah tulisan dan/atau lambang tingkat jabatan Kepala BATAN dan Unit Kerja di lingkungan BATAN yang digunakan sebagai tanda pengenal yang sah dan berlaku, dan dibubuhkan pada ruang tandatangan. 6. Caraka/Kurir adalah petugas yang mempunyai fungsi dan tanggungjawab untuk mengambil dan menyampaikan surat/dokumen/naskah. 7. Dokumen adalah keterangan yang meyakinkan atau arsip yang dipergunakan sebagai bahan pembuktian atau untuk mendukung suatu hal dan biasanya berupa arsip penting dan asli. 8. Dokumentasi adalah suatu usaha aktif atau rangkaian pekerjaan yang bertugas mengumpulkan, menyusun, menyelidiki/meneliti dan mengolah serta memelihara bahan guna menyiapkan informasi yang bermanfaat. 9. Format adalah susunan dan bentuk naskah yang menggambarkan tata letak dan redaksional, serta penggunaan lambang, logo instansi, dan cap dinas. 10. Indeks adalah tanda pengenal arsip yang merupakan alat bantu dalam penemuan kembali arsip. 11. Indeks Relatif adalah daftar klasifikasi arsip yang disusun secara alfabet dan berfungsi untuk memudahkan penemuan kode arsip. 12. Keputusan

Kepegawaian

adalah

naskah

dinas

penetapan

tentang

mutasi

kepegawaian. 13. Kewenangan Penandatanganan Naskah Dinas adalah hak dan kewajiban yang ada pada seorang pejabat untuk menandatangani naskah dinas sesuai dengan tugas dan tanggungjawab kedinasan pada jabatannya.

BATAN

-414. Klasifikasi adalah pengelompokan arsip dengan rincian masalah secara logis dan sistematis yang menjadi dasar penataan berkas dan memudahkan penemuan kembali. 15. Kode Klasifikasi adalah bagian dari klasifikasi arsip sebagai tanda pengenal masalah dalam bentuk huruf dan angka. 16. Komunikasi Ekstern adalah tata hubungan penyampaian informasi kedinasan yang dilakukan oleh instansi dengan pihak lain di luar lingkungan instansi yang bersangkutan. 17. Komunikasi Intern adalah tata hubungan penyampaian informasi kedinasan

yang

dilakukan antarunit kerja dalam organisasi secara vertikal dan horizontal. 18. Lambang Negara adalah simbol negara yang dituangkan dalam gambar burung garuda sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 19. Lembar Disposisi adalah formulir yang disertakan pada bagian depan surat masuk dan berisi instruksi dan/atau informasi kedinasan dari atasan kepada bawahan. 20. Lembar Pengantar Surat Sangat Rahasia/Rahasia/Biasa adalah formulir yang digunakan untuk mencatat pengiriman naskah/surat dinas masuk/keluar dengan tingkat keamanan/kerahasiaan sangat rahasia/rahasia/ biasa. 21. Lembar Verbal adalah formulir yang melekat/memberkas pada konsep naskah peraturan, keputusan dan surat dinas sebagai pengendali proses pembuatan naskah/surat dinas keluar antara lain memberi nomor naskah/surat keluar yang dibuat oleh pelaksana di BATAN. 22. Logo adalah gambar/huruf sebagai identitas instansi pemerintah. 23. Museum adalah tempat untuk menyimpan barang atau benda purbakala, naskahnaskah kuno atau yang sudah berabad-abad usianya sebagai peninggalan nenek moyang. 24. Naskah Dinas adalah semua informasi tertulis sebagai alat komunikasi kedinasan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di instansi pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan.

BATAN

-525. Perpustakaan adalah tempat untuk menyimpan, menemukankembali, maupun untuk membaca buku-buku dan sejenisnya yang disediakan bagi keperluan pengetahuan, penyelidikan, pengajaran dan keperluan lainnya. 26. Surat adalah sarana komunikasi tertulis dalam penyelenggaraan administrasi untuk menyampaikan berita/informasi, penjelasan, atau pernyataan/pendapat yang berasal dari siapapun ditujukan kepada instansi pemerintah/lembaga negara atau sebaliknya. 27. Tata Naskah Dinas adalah pengelolaan informasi tertulis meliputi pengaturan jenis, format, penyiapan, pengamanan, pengabsahan, pendistribusian, dan penyimpanan serta media yang digunakan dalam komunikasi kedinasan. 28. Tunjuk Silang adalah formulir yang digunakan sebagai alat bantu indeks yang menunjukkan adanya hubungan antara dokumen/berkas satu dengan yang lain. 29. Unit Kearsipan adalah unit yang melaksanakan kegiatan pokok meliputi pengendalian dan pengarahan arsip dinamis aktif serta penyimpanan dan pengelolaan arsip dinamis inaktif yang berasal dari unit pengolah. 30. Unit Kerja adalah unit organisasi setingkat Eselon II yang melaksanakan salah satu fungsi organisasi dan juga mengelola arsip dinamis aktif. 31. Unit Pengolah adalah unit organisasi setingkat Eselon III yang mengelola arsip dinamis aktif sebagai bahan kerja.

BATAN

-6BAB II JENIS DAN SUSUNAN NASKAH DINAS

Naskah Dinas BATAN adalah semua informasi tertulis sebagai alat komunikasi kedinasan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di lingkungan BATAN dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan.

A. Naskah Dinas Arahan Naskah Dinas Arahan adalah naskah dinas yang memuat kebijakan pokok atau kebijakan pelaksanaan sebagai pedoman setiap instansi, berupa produk hukum yang bersifat pengaturan, penetapan, dan penugasan. Naskah Dinas Arahan terdiri atas: 1. Naskah Dinas Pengaturan: a. Peraturan 1) Pengertian Peraturan adalah naskah dinas yang bersifat mengatur, memuat kebijakan Kepala BATAN sebagai penjabaran dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan berlaku di lingkungan Unit Kerja BATAN. 2) Susunan a)

Judul/Penamaan Naskah Peraturan: (1) Kop Naskah Peraturan, yaitu Logo BATAN dan kata BATAN dicetak simetris di bagian atas kertas. (2) Kata PERATURAN, nama jabatan pejabat yang menetapkan Peraturan, nomor Peraturan, kata TENTANG, dan judul Peraturan diketik simetris dengan huruf kapital berurutan ke bawah, dan tidak diakhiri tanda baca. (3) Judul dibuat singkat dan mencerminkan isi Peraturan.

b)

Pembukaan Naskah Peraturan (1) Kata DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA diketik simetris dengan huruf kapital dan tidak diakhiri tanda baca di bawah huruf a) angka (2) di atas.

BATAN

-7(2) Nama jabatan pejabat yang menetapkan Peraturan diketik simetris dengan huruf kapital setelah huruf b) angka (1) di atas dan diakhiri dengan tanda baca koma. (3) Konsiderans: (a) Kata Menimbang dengan huruf awal kapital diikuti tanda baca titik dua diketik di marjin kiri setelah huruf b) angka (2) di atas. (b) Konsiderans memuat uraian singkat mengenai pokok- pokok pikiran memuat unsur filosofis, juridis, dan sosiologis menjadi latar belakang dan alasan pembuatan Peraturan. (c) Pokok-pokok pikiran yang hanya menyatakan bahwa Peraturan dianggap perlu untuk dibuat adalah kurang tepat, karena tidak mencerminkan latar belakang dan alasan dibuatnya Peraturan. (d) Jika konsiderans lebih dari satu pokok pikiran, maka setiap pokok pikiran dirumuskan dalam rangkaian kalimat yang merupakan kesatuan pengertian. (e) Setiap pokok pikiran diawali urutan huruf abjad dengan huruf kecil diikuti tanda baca titik, kata bahwa dengan huruf kecil dan diakhiri dengan tanda baca titik koma. (f) Konsiderans yang memuat lebih dari satu pertimbangan, rumusan butir pertimbangan terakhir seperti contoh: b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan ……….. tentang ……… ;

(4) Dasar Hukum: (a) Kata Mengingat dengan huruf awal kapital diikuti tanda baca titik dua diketik di marjin kiri di bawah Konsiderans. (b) Dasar hukum memuat dasar kewenangan pembuatan Peraturan yaitu peraturan yang memerintahkan pembentukan Peraturan tersebut. (c) Peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar hukum hanya peraturan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi.

BATAN

-8(d) Peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar hukum lebih dari satu, maka perlu diperhatikan tata urutan/hirarki secara kronologis tanggal/tahun terbitnya peraturan perundang-undangan tersebut. (e) Dasar hukum yang diambil dari pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan pasal/beberapa pasal yang terkait dengan lengkap dan sesuai penulisannya, contoh: Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, sedangkan dasar hukum yang bukan dari UndangUndang

Dasar

1945

hanya

mencantumkan

judul

peraturan

Undang-Undang,

Peraturan

perundang-undangan tersebut. (f) Dasar

hukum

yang

diambil

dari

Pemerintah, dan Peraturan Presiden dilengkapi dengan pencantuman Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia dalam tanda baca kurung. Contoh: Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) (g) Setiap dasar hukum diawali urutan angka diikuti tanda baca titik dan pada setiap kalimat diakhiri dengan tanda baca titik koma.

(5) Diktum: (a) Kata MEMUTUSKAN diketik simetris dengan huruf kapital tanpa spasi di antara setiap huruf dan diikuti tanda baca titik dua, diletakkan di bawah Dasar Hukum. (b) Kata Menetapkan

diketik dengan huruf awal kapital dan diikuti

tanda baca titik dua sesudah kata MEMUTUSKAN yang diletakkan di marjin kiri (sejajar dengan kata Menimbang dan Mengingat). (c) Judul Peraturan diketik dengan huruf kapital dan diakhiri tanda baca titik yang diletakkan setelah tanda baca titik dua pada angka (5) huruf (b) di atas.

BATAN

-9c) Batang Tubuh/Isi Naskah Peraturan (1) Semua substansi kebijakan yang diatur dalam Peraturan dirumuskan dalam pasal-pasal, yaitu dengan kata Pasal 1 dan seterusnya diketik simetris dan pasal-pasal dapat dibagi dalam beberapa ayat yang masingmasing ayat diawali dengan nomor urut diberi tanda baca kurung, contoh: (1) … dan seterusnya diketik di marjin kiri di bawah kata Pasal ........... (2) Pada umumnya substansi Peraturan dikelompokkan, yaitu: (a) Ketentuan Umum: i.

Frase

pembuka

Peraturan

disesuaikan

dengan

jenis

peraturannya. ii.

Kata/istilah yang dimuat hanyalah yang digunakan berulangulang di dalam pasal-pasal selanjutnya.

iii.

Jika suatu kata/istilah digunakan satu kali, namun kata/istilah tersebut diperlukan pengertian untuk suatu bab/bagian/paragraf tertentu dianjurkan kata/ istilah itu diberi definisi.

iv.

Jika suatu batasan pengertian/definisi perlu dikutip kembali di dalam ketentuan umum suatu Peraturan Pelaksanaan, maka rumusan

batasan

pengertian/definisi

di

dalam

Peraturan

Pelaksanaan harus sama dengan rumusan di dalam Peraturan lebih tinggi yang dilaksanakan tersebut. v.

Susunan penempatan kata/istilah mengikuti ketentuan: • Lingkup umum didahulukan dari lingkup khusus. • Pengertian yang terdapat lebih dahulu di dalam materi pokok yang diatur didahulukan. • Pengertian yang mempunyai kaitan dengan pengertian diatas diletakkan secara berurutan.

(b) Materi Pokok yang diatur (c) Ketentuan Peralihan (jika diperlukan): i. Peraturan baru dinyatakan mulai berlaku, maka semua hubungan hukum atau tindakan hukum yang terjadi, sebelum/pada

BATAN

- 10 saat/sesudah Peraturan yang baru tunduk pada ketentuan Peraturan baru tersebut. ii. Peraturan

yang

baru

dapat

memuat

pengaturan

penyimpangan/penundaan sementara bagi tindak-an/hubungan hukum tertentu. iii. Penyimpangan sementara berlaku juga bagi ketentuan yang diberlakusurutkan.

(d) Ketentuan Penutup: i. Ketentuan penutup dapat memuat Peraturan Pelaksanaan yang bersifat: • Menjalankan (eksekutif), misal: penunjukkan pejabat tertentu yang diberi kewenangan untuk mengangkat pegawai. • Mengatur (legislatif), misal: memberikan kewenangan untuk membuat peraturan pelaksanaan. ii. Frase dicabut dan dinyatakan tidak berlaku digunakan untuk mencabut Peraturan yang telah diundangkan dan mulai berlaku. iii. Frase ditarik kembali dan dinyatakan tidak berlaku digunakan untuk mencabut Peraturan yang telah diundangkan tetapi belum mulai berlaku. iv. Jika

ada

penyimpangan

terhadap

saat

mulai

berlakunya

Peraturan pada saat diundangkan, sebaiknya dinyatakan secara tegas

di

dalam

Peraturan

yang

bersangkutan

dengan

menentukan lewatnya tenggang waktu tertentu sejak saat pengundangan atau penetapan dan agar tidak menimbulkan kekeliruan

penafsiran

gunakan

frase

setelah

...........

(tenggang waktu) sejak ................... v. Peraturan

hanya

dapat

dicabut

tingkatannya sama atau lebih tinggi.

dengan

Peraturan

yang

BATAN

- 11 (3) Rumusan pasal/ayat dengan bentuk tabulasi perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut: (a) Setiap rincian harus dapat dibaca sebagai satu rangkaian kesatuan dengan frase pembuka. (b) Setiap rincian diawali huruf abjad dengan huruf kecil diikuti tanda baca titik. (c) Setiap frase dalam rincian/unsur diawali dengan huruf kecil dan diakhiri dengan tanda baca titik koma. (d) Jika suatu rincian dibagi unsur yang lebih kecil, maka rincian tersebut diberi tanda baca titik dua dan diketik masuk ke dalam dengan urutan setiap unsur diawali: i. angka Arab diikuti tanda baca titik ii. huruf abjad dengan huruf kecil diikuti tanda baca kurung tutup dan titik iii. angka Arab diikuti tanda baca kurung tutup dan titik (e) Pembagian rincian tidak melebihi empat tingkat, apabila lebih dapat dipertimbangkan dengan pemecahan pasal yang bersangkutan ke dalam pasal/ayat lain. (f) Kata dan, atau, dan/atau tidak perlu diulangi pada akhir setiap rincian/unsur, cukup diketik di belakang rincian/unsur kedua dari rincian/unsur terakhir, yaitu jika rincian/unsur dalam tabulasi dimaksud sebagai: i. rincian/unsur kumulatif dengan kata dan ii. rincian/unsur alternatif dengan kata atau iii. rincian/unsur kumulatif dan alternatif dengan kata dan/atau (4) Materi kebijakan dapat dibuat sebagai lampiran Peraturan,

halaman

terakhir ditandatangani pejabat yang menetapkan.

d) Penutup Naskah Peraturan: (1) Kata Ditetapkan di ........ (diisi nama kota sesuai alamat instansi) dengan huruf awal kapital dan kata pada tanggal …… (diisi tanggal

BATAN

- 12 penetapan) dengan huruf kecil, diketik berurutan ke bawah di sebelah kanan bawah. (2) Nama jabatan diikuti tanda baca koma dan nama pejabat tanpa gelar, pangkat, dan NIP diketik dengan huruf kapital berurutan di bawah kata pada tanggal. Catatan: Pengabsahan Peraturan merupakan suatu pernyataan bahwa sebelum digandakan dan didistribusikan dengan sah suatu Peraturan telah dicatat dan diteliti sehingga dapat diumumkan oleh pejabat yang bertanggung-jawab di bidang hukum atau administrasi umum. Pencantuman pengabsahan sebagai berikut: 1. Kata SALINAN dengan huruf kapital diketik di sebelah kanan atas sejajar dengan Logo BATAN. 2. Kata Salinan sesuai dengan aslinya, nama jabatan, dan nama lengkap diketik di sebelah kiri bawah di bawah Penutup Naskah Peraturan. Penandatanganan oleh pejabat yang berwenang, bukan dengan cap tanda tangan, dan diberi cap instansi.

Naskah Peraturan dapat dilihat pada Format 1 dan 1a

BATAN

- 13 Format 1 Naskah Peraturan

BATAN

PERATURAN KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL NOMOR: TENTANG .................................................................................................... DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL,

Menimbang

:

a. bahwa ..................................................................................; b. bahwa ................................................................................;

Mengingat

: 1. ............................................................................................; 2. ............................................................................................; MEMUTUSKAN:

Menetapkan

:

PERATURAN ......................................... TENTANG .......................... …........................................................................………..

Pasal 1 ………………………………………………................................................................................... ................................................................................. Pasal 2 .................................................................................................................................... ................................................................................. Ditetapkan di ….....................................… pada tanggal ……………….......................… KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL,

tanda tangan dan cap jabatan NAMA LENGKAP

BATAN

- 14 Format 1a Salinan Naskah Peraturan

SALINAN BATAN

PERATURAN KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL NOMOR: TENTANG .................................................................................................... DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL, Menimbang

:

a. bahwa ..................................................................................; b. bahwa ................................................................................;

Mengingat

: 1. ............................................................................................; 2. ............................................................................................; MEMUTUSKAN:

Menetapkan

:

PERATURAN ......................................... TENTANG ..........................

Pasal 1 ………………………………………………................................................................................... ................................................................................. Pasal 2 .................................................................................................................................... ................................................................................. Ditetapkan di ….....................................… pada tanggal ……………….......................… KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL,

tanda tangan dan cap jabatan NAMA LENGKAP Salinan sesuai dengan aslinya, Nama Jabatan

tanda tangan Nama Lengkap

BATAN

- 15 b. Pedoman 1) Pengertian Pedoman adalah naskah dinas memuat acuan yang bersifat umum di BATAN yang dijabarkan ke dalam petunjuk operasional/teknis dan diterapkan sesuai dengan karakteristik dan organisasi BATAN. 2) Susunan a) Kepala Naskah Pedoman: (1) Kata LAMPIRAN PERATURAN, NOMOR: dan TANGGAL: dicantumkan berurutan ke bawah di sebelah kanan atas. (2) Kata PEDOMAN dan judul Pedoman diketik simetris dengan huruf kapital berurutan ke bawah, tidak diakhiri tanda baca. b) Batang Tubuh Naskah Pedoman: (1) Kata BAB I dan PENDAHULUAN diketik simetris dengan huruf kapital yang memuat

latar

belakang/dasar

pemikiran/maksud

dan

tujuan

ruang

lingkup/tata urut. Pengetikan judul-judul mengguna-kan kata-kata: Umum, Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup, dan Dasar, diawali dengan urutan angka Arab diikuti tanda baca titik dan diketik dengan huruf awal kapital berurutan ke bawah di marjin kiri setelah kata PENDAHULUAN. (2) Kata BAB II diketik simetris dengan huruf kapital memuat materi Pedoman dirinci dengan urutan angka Arab dan tanda baca titik. (3) Kata BAB III

diketik simetris dengan huruf kapital memuat hal-hal yang

harus diperhatikan, penjabaran lebih lanjut, dan alamat pembuat Pedoman ditujukan

kepada

para

pengguna

yang

akan

menyampaikan

saran

penyempurnaan. c) Penutup Naskah Pedoman: Nama jabatan diikuti tanda baca koma, nama lengkap diketik ber-urutan ke bawah dengan huruf kapital tidak menggunakan tanda kurung, tidak digarisbawahi, dan NIP di sebelah kanan bawah. Naskah Pedoman dapat dilihat pada Format 2

BATAN

- 16 Format 2 Naskah Pedoman Lampiran Peraturan ...................... Nomor : ...................................... Tanggal: ......................................

PEDOMAN .................................................................................................... BAB I PENDAHULUAN 1. 2. 3. 4.

Umum ............................................................................................................ Maksud dan Tujuan ............................................................................................................ Ruang Lingkup ............................................................................................................ Dasar ............................................................................................................. BAB II

1. 2.

............................................................................................................ ............................................................................................................ dan seterusnya BAB III

................................................................................................................. ................................................................................................................. dan seterusnya.

NAMA JABATAN,

tanda tangan dan cap jabatan NAMA LENGKAP NIP:

BATAN

- 17 c. Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Teknis 1) Pengertian Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Teknis adalah naskah dinas pengaturan yang memuat cara pelaksanaan kegiatan termasuk urutan pelaksanaan atau tuntunan operasional/administrasi/teknis setiap pegawai dalam melaksanakan kegiatan. 2) Susunan a)

Kepala Naskah Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Teknis: Sama

dengan

Kepala

Naskah

Pedoman,

kata

PEDOMAN

diganti

PETUNJUK PELAKSANAAN/PETUNJUK TEKNIS. b) Batang Tubuh Naskah Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Teknis: (1) Kata BAB I dan PENDAHULUAN diketik simetris dengan huruf kapital yang memuat penjelasan umum, maksud dan tujuan, ruang lingkup, hal lain yang dipandang perlu, dan dasar yang memuat peraturan/ketentuan sebagai dasar/landasan petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis. Pengetikan judul-judul tersebut menggunakan kata-kata: Umum, Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup, dan Dasar, diawali dengan urutan angka Arab diikuti tanda baca titik dan diketik dengan huruf awal kapital berurutan ke bawah di marjin kiri setelah kata PENDAHULUAN. (2) Kata BAB II dan PELAKSANAAN diketik simetris dengan huruf kapital berurutan ke bawah memuat materi petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis dengan urutan tindakan, pengorganisasian, koordinasi, pengendalian, dan hal lain yang dipandang perlu untuk dilaksanakan. Pengetikan isi Bab II diawali urutan angka Arab diikuti tanda baca titik. c) Penutup Naskah Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Teknis: Sama dengan Naskah Pedoman. Naskah Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Teknis dapat dilihat pada Format 3

BATAN

- 18 Format 3 Naskah Petunjuk Pelaksanaan/ Petunjuk Teknis

Lampiran Peraturan.................... Nomor :................................... Tanggal : ..................................

PETUNJUK PELAKSANAAN/PETUNJUK TEKNIS ....................................................................................................

BAB I PENDAHULUAN 1.

Umum ......................................................................................................................

2.

Maksud dan Tujuan ......................................................................................................................

3.

Ruang Lingkup ......................................................................................................................

4.

Pengertian ...................................................................................................................... BAB II PELAKSANAAN

1. ...................................................................................................................... 2. ..................................................................................................................... dan seterusnya NAMA JABATAN,

tanda tangan dan cap jabatan NAMA LENGKAP NIP: Tembusan: 1. ……………….. 2. ………………..

BATAN

- 19 d. Surat Edaran 1) Pengertian Surat Edaran adalah naskah dinas yang memuat pemberitahuan tentang hal tertentu yang dianggap penting dan mendesak. 2) Susunan a) Kepala Surat Edaran: (1) Kop Surat: sama dengan Kepala Surat Dinas. (2) Alamat Tujuan Surat diawali dengan kata Yth. kepada pejabat/ Unit Kerja yang terkait dengan Surat Edaran diketik dengan nomor urut ke bawah di sebelah kiri atas di bawah kop surat. (3) Kata SURAT EDARAN, NOMOR:, TENTANG, dan judul Surat Edaran diketik simetris dengan huruf kapital berurutan ke bawah yang diletakkan di bawah alamat tujuan. b) Batang Tubuh Surat Edaran: (1) Alasan perlunya diterbitkan Surat Edaran (2) Peraturan sebagai dasar pembuatan Surat Edaran. (3) Pemberitahuan tentang hal tertentu yang dianggap mendesak. (4) Butir-butir Surat Edaran antara lain terdiri atas: i. Umum ii. Maksud dan Tujuan iii. Ruang Lingkup iv. Dasar dan seterusnya Pengetikan diawali urutan angka Arab diikuti tanda baca titik dan butir-butir Surat Edaran diketik dengan huruf awal kapital berurutan ke bawah di sebelah kiri setelah judul Surat Edaran. c)

Kaki Surat Edaran: (1) Sama dengan Penutup Naskah Peraturan. (2) Tembusan: sama dengan Kaki Surat Dinas.

Surat Edaran dapat dilihat pada Format 4

BATAN

- 20 Format 4 Surat Edaran BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL (National Nuclear Energy Agency) Jalan Kuningan Barat, Mampang Prapatan, Jakarta 12710 Kotak Pos 4390 Jakarta 12043 Telepon (021) 5251109 Faksimil (021) 5251110 Homepage: www.batan.go.id, Email: [email protected]

Yth. 1. ……………………. 2. …………………….. 3. dan seterusnya …………

SURAT EDARAN NOMOR:

TENTANG .................................................................................................... 1. 2. 3. 4. 5.

Umum ……….............................................................................................................. Maksud dan Tujuan .......................................................................................................................... Ruang Lingkup .......................................................................................................................... Dasar .......................................................................................................................... dan seterusnya Ditetapkan di ……….........................… pada tanggal …………………................ NAMA JABATAN,

tanda tangan dan cap jabatan NAMA LENGKAP NIP: Tembusan: 1. ......................... 2. ......... 3. dan seterusnya

BATAN

- 21 e. Prosedur 1) Pengertian Prosedur adalah naskah dinas yang memuat serangkaian petunjuk tentang cara dan urutan suatu kegiatan operasional atau administratif tertentu yang harus diikuti oleh pejabat atau Unit Kerja di lingkungan BATAN.

2) Susunan a) Lembar Judul: Lembar Judul secara berurutan ke bawah, yaitu: (1) Kata PROSEDUR diikuti Judul dan Nomor PROSEDUR ………………… diketik simetris. (2) Logo BATAN diikuti Kata BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL, Nama dan Alamat Unit Kerja. b) Kepala Naskah Prosedur: Kepala Naskah Prosedur merupakan heading di setiap halaman dan terdiri atas 3 kolom, yaitu: (1) Logo BATAN di kolom sebelah kiri. (2) Kata BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL kemudian berurutan ke bawah kata PROSEDUR dan judul prosedur diketik simetris dengan huruf kapital di kolom tengah. (3) Kata Nomor, Tanggal, Revisi, dan Halaman diketik dengan huruf awal kapital berurutan ke bawah dan masing-masing kata diikuti tanda baca titik dua di kolom sebelah kanan. c) Lembar Pengesahan (1) Kata LEMBAR PENGESAHAN diketik simetris dengan huruf kapital. (2) Di bawah kata LEMBAR PENGESAHAN dibuat kolom-kolom dengan kata-kata: Tindakan (diisi berurutan ke bawah dengan kata Disiapkan, Diperiksa, Disahkan), Nama, Tanda tangan, dan Tanggal.

BATAN

- 22 d) Batang Tubuh Naskah Prosedur: (1) Kata Tujuan, Ruang Lingkup, Tanggung Jawab, Pengertian, Acuan, dan Prosedur diketik di marjin kiri dengan huruf awal kapital berurutan ke bawah dan setiap kata diberi nomor urut diikuti tanda baca titik. (2) Setiap kata diterangkan secara singkat, jelas, dan urut sesuai kronologi prosedur atau tata cara pelaksanaan kegiatan prosedur tersebut. e) Penutup Naskah Prosedur: Penutup Naskah Prosedur dapat berupa: (1) Lampiran-lampiran dari kegiatan prosedur. (2) Diagram Alir.

Naskah Prosedur dan Lembar Pengesahan Prosedur dapat dilihat pada Format 5 dan 5a

BATAN

- 23 Format 5 Naskah Prosedur

Nomor

:

BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL Tanggal : Revisi

:

PROSEDUR .....................................................

1. Tujuan

2. Ruang Lingkup

3. Tanggung Jawab

4. Definisi

5. Referensi

6. Prosedur

7. Lampiran-Lampiran

8. Flow Chart

Halaman : … dari …

BATAN

- 24 Format 5a Lembar Pengesahan Prosedur

Nomor

:

BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL Tanggal : Revisi

:

PROSEDUR .........................................................

Halaman : .… dari ….

LEMBAR PENGESAHAN

TINDAKAN

Disiapkan

Diperiksa

Disetujui

NAMA

JABATAN

TANDATANGAN

TANGGAL

BATAN

- 25 2. Naskah Dinas Penetapan: Keputusan a. Pengertian Keputusan adalah naskah dinas penetapan Kepala BATAN atau Kepala Unit Kerja, memuat kebijakan yang bersifat administrasi, tidak bersifat mengatur, dan merupakan pelaksanaan kegiatan untuk menetapkan: 1) pelimpahan wewenang, 2) mengubah status kepegawaian/material/keanggotaan/peristiwa, 3) atau mengubah/membubarkan suatu badan kepanitiaan/tim b. Susunan 1) Judul/Penamaan Naskah Keputusan: a) Kop Naskah Keputusan, yaitu Logo BATAN dan kata BATAN dicetak simetris di bagian atas kertas. b) Kata KEPUTUSAN, nama jabatan pejabat yang menetapkan Keputusan, nomor Keputusan, kata TENTANG, dan judul Keputusan diketik simetris dengan huruf kapital berurutan ke bawah dan tidak diakhiri tanda baca. 2) Pembukaan Naskah Keputusan: a) Nama jabatan pejabat yang menetapkan Keputusan diketik simetris dengan huruf kapital setelah huruf b. angka 1) di atas dan diakhiri dengan tanda baca koma. b) Konsiderans, Dasar Hukum, dan Diktum: Sama dengan Konsiderans, Dasar Hukum, dan Diktum Naskah Peraturan, kata PERATURAN diganti KEPUTUSAN. 3) Batang Tubuh/Isi Naskah Keputusan: a) Semua substansi kebijakan yang diatur dalam Keputusan, terdiri atas Ketentuan Umum, Materi Pokok, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup yang diawali dengan bilangan bertingkat/ diktum Kesatu, Kedua, Ketiga, dan seterusnya. b) Semua substansi dicantumkan pada saat berlakunya keputusan, perubahan, pembatalan, pencabutan ketentuan, dan peraturan lainnya.

BATAN

- 26 4) Penutup Naskah Keputusan: Sama dengan Penutup Naskah Peraturan. Catatan: Pengabsahan Keputusan tentang penetapan status pegawai sebagai berikut: 1. Salinan, yaitu Keputusan disampaikan kepada pejabat yang berhak menerima salinan dan/atau 2. Petikan, yaitu Keputusan disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan diperhatikan. Pencantuman pengabsahan tersebut adalah: 1. Kata SALINAN atau PETIKAN dengan huruf kapital diketik di sebelah kanan atas sejajar dengan Logo BATAN. 2. Kata Salinan sesuai dengan aslinya atau Petikan sesuai dengan aslinya, nama jabatan, dan nama lengkap diketik di sebelah kiri bawah di bawah Penutup Naskah Keputusan. Penandatanganan oleh pejabat yang berwenang, bukan dengan cap tandatangan, dan diberi cap instansi.

Naskah Keputusan dapat dilihat pada Format 6 s.d. 6b

BATAN

- 27 Format 6 Naskah Keputusan

BATAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL NOMOR : TENTANG .................................................................................................... ……......................... NAMA JABATAN …………………..,

Menimbang

:

a. bahwa ..................................................................................; b. bahwa ................................................................................;

Mengingat

: 1. ............................................................................................; 2. ............................................................................................; MEMUTUSKAN:

Menetapkan

:

KEPUTUSAN ......................................... TENTANG ..........................

KESATU

:

KEDUA

:

KETIGA

: dst. Ditetapkan di ......................................… pada tanggal .....……………….................… KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL,

tanda tangan dan cap jabatan NAMA LENGKAP

BATAN

- 28 Format 6a Salinan Naskah Keputusan

SALINAN

BATAN


Menimbang

:

a. bahwa ..................................................................................; b. bahwa ................................................................................;

Mengingat

: 1. ............................................................................................; 2. ............................................................................................; MEMUTUSKAN:

Menetapkan

:


KESATU

:

KEDUA

:

KETIGA


tanda tangan dan cap jabatan NAMA LENGKAP Salinan sesuai dengan aslinya Nama Jabatan


BATAN

- 29 Format 6b Petikan Naskah Keputusan

PETIKAN

BATAN


Menimbang

:

a. bahwa ..................................................................................; b. bahwa ................................................................................;

Mengingat

: 1. ............................................................................................; 2. ............................................................................................; MEMUTUSKAN:

Menetapkan

:


KESATU

:

KEDUA

:

KETIGA


tanda tangan dan cap jabatan NAMA LENGKAP Petikan sesuai dengan aslinya Nama Jabatan


BATAN

- 30 3. Naskah Dinas Penugasan: a.

Surat Tugas/Surat Perintah 1) Pengertian Surat

Tugas/Surat

Perintah

adalah

naskah

dinas

yang

dibuat

oleh

pejabat/atasan yang berwenang kepada bawahan atau pejabat lain untuk melaksanakan hal-hal yang tercantum di dalam naskah/surat tersebut berdasarkan lingkup tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya. Surat Tugas/Surat Perintah dapat menggunakan lampiran apabila tugas/perintah diberikan kepada suatu tim untuk mencantumkan nama-nama dari tim tersebut. 2) Susunan a)

Kepala Surat Tugas/Surat Perintah: (1) Kop Surat: sama dengan Kepala Surat Dinas. (2) Kata SURAT TUGAS/SURAT PERINTAH diketik simetris dengan huruf kapital di bawah kop surat, kemudian nomor surat tugas/surat perintah di bawah kata SURAT TUGAS/ SURAT PERINTAH.

b)

Batang Tubuh Surat Tugas/Surat Perintah: (1) Konsiderans meliputi: (a) Kata Menimbang: yaitu sebagai pertimbangan dan/atau dasar yang memuat alasan/tujuan ditetapkan Surat Tugas/Surat Perintah yang diketik dengan huruf awal kapital di margin kiri di bawah huruf a) angka(2) di atas, diikuti huruf abjad, tanda baca titik, dan kata bahwa dengan huruf kecil yang diakhiri tanda baca titik koma. (b) Kata Dasar: yaitu memuat ketentuan yang dijadikan landasan ditetapkan Surat Tugas/Surat Perintah yang diketik dengan huruf awal kapital berurutan di bawah konsiderans Menimbang :, diikuti urutan angka Arab, tanda baca titik, dan diakhiri tanda baca titik koma. (2) Diktum

dimulai

dengan

kata

MENUGASKAN/MEMERINTAHKAN

diketik simetris dengan huruf kapital, dan berurutan ke bawah di sebelah kiri diketik dengan huruf awal kapital kata Kepada yang memuat nama, jabatan pejabat/staf yang mendapat tugas/perintah tersebut dan kata

BATAN

- 31 Untuk yang memuat tugas-tugas yang harus dilaksanakan yang bersangkutan. c) Kaki SuratTugas/Surat Perintah: a) Tempat dan waktu pembuatan Surat Tugas/Surat Perintah diketik

di

sebelah kanan bawah. b) Nama jabatan diikuti tanda baca koma, nama lengkap, dan NIP diketik dengan huruf kapital berurutan ke bawah di bawah huruf c) angka (1) di atas. Catatan: • Tugas/Perintah yang bersifat kolektif, daftar pegawai dibuat dalam lampiran Surat Tugas/Surat Perintah yang terdiri atas kolom nomor urut, nama, NIP, pangkat/golongan, jabatan, dan keterangan. • Pada dasarnya Surat Tugas/Surat Perintah ditetapkan oleh atasan pegawai yang mendapat tugas/perintah, kecuali apabila ada pertimbangan tertentu bahwa pejabat

tersebut

diberi

kewenangan

tertulis

untuk

menetapkan

Surat

Tugas/Surat Perintah sendiri. • Surat Tugas/Surat Perintah tidak berlaku setelah tugas/perintah yang tertera selesai dilaksanakan. • Surat Tugas/Surat Perintah disampaikan kepada penerima tugas/ perintah dan pejabat/instansi terkait dengan tugas/perintah itu.

b.

Surat Perintah Pemeriksaan, terdiri atas: 1) Surat Perintah Untuk Melakukan Pemeriksaan a) Pengertian Surat Perintah Untuk Melakukan Pemeriksaan adalah pemeriksaan dalam rangka Pegawai Negeri Sipil yang disangka melakukan pelanggaran disiplin. b) Susunan (1) Kepala Surat Perintah untuk Melakukan Pemeriksaan: (a) Kop Surat: sama dengan Kepala Surat Dinas.

BATAN

- 32 (b) Kata RAHASIA diketik simetris dengan huruf kapital dibawah Kop Surat. (c) Kata SURAT PERINTAH UNTUK MELAKUKAN PEMERIKSAAN diketik simetris dengan huruf kapital di bawah kop surat, kemudian NOMOR

Surat Perintah Pemeriksaan di bawah kata SURAT

PERINTAH UNTUK MELAKUKAN PEMERIKSAAN. (2) Batang Tubuh Surat Perintah untuk Melakukan Pemeriksaan: Memuat materi perintah pemeriksaan. (3) Kaki Surat Perintah untuk Melakukan Pemeriksaan: Kata Pejabat Yang Memerintahkan diketik dengan huruf awal kapital di sebelah kanan bawah, kemudian berurutan ke bawah nama lengkap, dan NIP.

2) Surat Tugas Pemeriksaan a)

Pengertian Surat Tugas Pemeriksaan adalah pemeriksaan keuangan, kepegawaian, perlengkapan, dan bidang umum digunakan formulir tersendiri.

b) Susunan (1) Kepala Surat Tugas Pemeriksaan: Kop Surat: sama dengan Kepala Surat Dinas. (a) Kata Lembar: ............, Ke I : Untuk Petugas, Ke II : Untuk yang diperiksa, Ke III : Pertinggal diketik dengan huruf awal kapital berurutan ke bawah di sebelah kanan atas di bawah huruf (a) di atas. (b) Kata SURAT TUGAS PEMERIKSAAN diketik simetris dengan huruf kapital kemudian NOMOR: Surat Tugas Pemeriksaan di bawah kata SURAT TUGAS PEMERIKSAAN. (2) Batang Tubuh Surat Tugas Pemeriksaan: Memuat materi perintah/tugas pemeriksaan.

BATAN

- 33 (3) Kaki Surat Tugas Pemeriksaan: (a) Tempat, tanggal dan tahun pembuatan Surat Tugas Pemeriksaan diketik dengan huruf awal kapital di sebelah kiri bawah. (b) Nama jabatan, nama lengkap, dan NIP diketik di bawah tempat, tanggal, dan tahun pembuatan Surat Tugas.

3) Surat Perintah Kerja a) Pengertian Surat

Perintah

Kerja

adalah

surat

perintah

yang

diterbitkan

untuk

melaksanakan suatu pekerjaan (barang/jasa). b) Susunan (1) Kepala Surat Perintah Kerja: (a) Kop Surat: sama dengan Kepala Surat Dinas (b) Kata SURAT PERINTAH KERJA diketik simetris dengan huruf kapital di bawah kop surat, kemudian nomor surat perintah kerja di bawah kata SURAT PERINTAH KERJA. (2) Batang Tubuh Surat Perintah Kerja: Memuat materi perintah kerja. (3) Kaki Surat Perintah Kerja: Kata Ditetapkan di ....... (nama tempat) dengan huruf awal kapital dan kata pada tanggal dengan huruf kecil diketik berurutan ke bawah di sebelah kanan bawah, kemudian ber-urutan ke bawah kata Pihak Pertama, nama pejabat/nama lengkap, dan NIP diketik di bawah kata pada tanggal, se-dangkan di sebelah kiri bawah sejajar dengan kata Pihak Pertama diketik berurutan ke bawah kata Pihak Kedua, nama pejabat/badan usaha/pemasok barang/jasa dan nama jabatan. Catatan: Surat Perintah Kerja dibuat minimal rangkap 2 (asli), masing-masing ditandatangani oleh kedua belah pihak. Rangkap pertama ditandatangani Pihak Pertama di atas meterai, rangkap kedua ditandatangani oleh Pihak Kedua di atas meterai. Surat Tugas/Surat Perintah, Surat Perintah Pemeriksaan, Surat Tugas Pemeriksaan, dan Surat Perintah Kerja dapat dilihat pada Format 7 s.d. 7e

BATAN

- 34 Format 7 Surat Tugas/Surat Perintah

BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL (National Nuclear Energy Agency) Jalan Kuningan Barat, Mampang Prapatan, Jakarta 12710 Kotak Pos 4390 Jakarta 12043 Telepon (021) 5251109 Faksimil (021) 5251110 Homepage: www.batan.go.id, Email: [email protected]

SURAT TUGAS/SURAT PERINTAH NOMOR:

Menimbang

Dasar

:

:

a.

bahwa ........................................................................... ....................................................................................;

b.

bahwa .......................................................................... ....................................................................................;

1.

...................................................................................;

2.

....................................................................................;

MENUGASKAN/MEMERINTAHKAN Kepada

:

1. 2. 3.

............................................................. .................................................................................. ....................................................................................

Untuk

:

1. ........................................................................... 2. ................................................................................. 3. dst.

………..........., .................................… Nama Jabatan,

tanda tangan Nama Lengkap NIP:

BATAN

- 35 Format 7a Lampiran Surat Tugas/Surat Perintah

BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL JAKARTA ----------------------------------------------------

LAMPIRAN SURAT TUGAS/SURAT PERINTAH Nomor : Tanggal :

NO. URUT

NAMA

NIP

PANGKAT/ GOLONGAN

JABATAN

Nama Jabatan


KETERANGAN

BATAN

- 36 Format 7b Surat Perintah Pemeriksaan

RAHASIA

SURAT PERINTAH UNTUK MELAKUKAN PEMERIKSAAN NOMOR: 1.

Diperintahkan kepada: a. Nama NIP Pangkat Jabatan Unit Kerja

: : : : :

………………………......…………….........……………… ……………………………...….................................. ………………………………..................................... ………………………………….................................. …………………………………..................................

b. Nama NIP Pangkat Jabatan Unit Kerja

: : : : :

……………………………………………..…………….….… ………………………………………………………….….….. ………………………………….................................. …………………………………................................... …………………………………...................................

c. dst. untuk melakukan pemeriksaan terhadap: (1) N a m a : ................................................................................. (2) N I P : ................................................................................. (3) Pangkat : ................................................................................. (4) Jabatan : ................................................................................. (5) Unit Kerja : ................................................................................. pada: a. Hari : ….............................................................................. b. Tanggal : ................................................................................. c. Jam : ................................................................................. d. Tempat : ............................................................................... karena yang bersangkutan disangka melanggar Pasal ....... ayat ............ huruf ....... Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980. 2.

Agar Surat Perintah ini dilaksanakan sebaik-baiknya. ............, ......................... Pejabat yang memerintahkan,

tanda tangan Tembusan:

Nama Lengkap NIP:

BATAN

- 37 Format 7c Surat Tugas Pemeriksaan Lembar Ke I Ke II Ke III

: : : :

untuk Petugas untuk yang diperiksa Pertinggal

SURAT TUGAS PEMERIKSAAN Nomor: Yang bertanda tangan di bawah ini: Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Menugaskan kepada:

No. Urut

Nama

NIP

Jabatan

Untuk mengadakan Audit .............................. pada Unit Kerja: Biro ……........ /Pusat ………… /Inspektorat/STTN Pengendali Teknis Audit adalah .......................................... Pengendali Mutu Audit adalah .......................................... Audit dilaksanakan selama ............ hari kerja, mulai tanggal ............................ sampai dengan ....................................... Demikian untuk dilaksanakan. ..................., ................................. Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional,

tanda tangan Nama Lengkap NIP: Tembusan: 1. ....................... 2. dan seterusnya

BATAN

- 38 Format 7d Surat Perintah Kerja BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL (National Nuclear Energy Agency) Jalan Kuningan Barat, Mampang Prapatan, Jakarta 12710 Kotak Pos 4390 Jakarta 12043 Telepon (021) 5251109 Faksimil (021) 5251110 Homepage: www.batan.go.id, Email: [email protected]

SURAT PERINTAH KERJA NOMOR:

TENTANG PENGADAAN ………………… Yang bertandatangan di bawah ini

:

I. N a m a Jabatan Alamat

: ……................................................... : ……………………………………… : ……...................................................

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama ..... (Satuan Kerja) .... Badan Tenaga Nuklir Nasional berdasarkan Surat Keputusan …………. Nomor …………… Tanggal ………… sebagai Pejabat Pembuat Komitmen untuk selanjutnya disebut Pihak Pertama. II. N a m a Jabatan Alamat

: ……................................................... : …………………………………………..………… : ........................................................

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktur ………… berdasarkan Akte Notaris Nomor ……. Tanggal ………… dari Notaris ……….. dengan NPWP : …… dan mempunyai Rekening pada Bank: ……... Nomor Rekening ………… sebagai Penyedia Barang/Jasa untuk selanjutnya disebut Pihak Kedua. Pihak Pertama memberikan pekerjaan kepada Pihak Kedua dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut: 1. Jenis Pekerjaan : Pengadaan ……………… 2. Harga Borongan : ………… Syarat-syarat Pelaksanaan : (sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan syaratsyarat Pekerjaan teknis yang ditentukan)

BATAN

- 39 3. Cara Pembayaran

: Pembayaran dilaksanakan melalui KPPN ...… sekaligus/termin*) (setelah jumlah barang/pekerjaan mencapai prestasi 100% atau sesuai surat perjanjian/kontrak) dan dinyatakan dalam Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa ditandatangani oleh kedua belah pihak.

4. Jangka Waktu

: .... hari kalender, sejak tanggal ....... sampai dengan tanggal …………..

5. Denda

: Apabila dalam jangka waktu yang telah di-tentukan pada butir 5 Surat Perintah Kerja ini, pekerjaan belum selesai dilaksanakan/ diserahterimakan, maka Pihak Kedua akan dikenakan denda sebesar 1%o (satu permil) untuk setiap hari keterlambatan atau maksimum denda sebesar 5% (lima persen) dari harga barang/jasa yang akan dipotong langsung dari pembayaran pekerjaan tersebut dan disetorkan ke Kas Negara.

6. Lain-lain

: Segala sesuatu yang belum diatur dalam Surat Perintah Kerja ini dan apabila dipandang perlu oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua akan diatur dalam Surat Perintah Kerja Tambahan (Addendum) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Perintah Kerja ini.

Ditetapkan di ............................. pada tanggal ……......................

Pihak Kedua

Pihak Pertama

tanda tangan dan cap instansi materai

tanda tangan dan cap instansi materai

Nama Lengkap Nama Jabatan

Nama Lengkap NIP:

*) coret yang tidak perlu

BATAN

- 40 Format 7e Lampiran Surat Perintah Kerja LAMPIRAN SURAT PERINTAH KERJA NOMOR : …………… TANGGAL : ……………

No.

Nama dan Spesifikasi Barang/Jasa

Jumlah

Harga

Terbilang: ………………………………. Pihak Kedua

Pihak Pertama

tanda tangan

tanda tangan dan cap jabatan


Nama Lengkap NIP:

BATAN

- 41 B. Naskah Dinas Korespondensi 1. Surat Dinas a. Pengertian Surat Dinas adalah naskah dinas yang dibuat oleh pejabat BATAN sesuai dengan lingkup tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawabnya untuk menyampaikan

informasi

kedinasan

berupa

pemberitahuan,

pernyataan,

permintaan, penyampaian naskah dinas atau barang, dan hal kedinasan lainnya kepada instansi pemerintah, instansi swasta atau perorangan di luar BATAN. Pembuatan Surat Dinas harus menggunakan Lembar Verbal sebagai bukti otentik dan sarana kendali surat keluar instansi BATAN dalam bentuk tulisan/ketikan. Lembar ini merupakan konsep dari naskah/surat dinas untuk disimpan dan disatukan dengan arsip naskah/surat dinas tersebut, sehingga menjadi bahan kesinambungan pikiran. Penggunaan Lembar Verbal dimungkinkan akan menjadi beberapa lembar karena mengalami beberapa kali perubahan redaksional yang sifatnya mendasar. Isi Surat Dinas lebih dari satu halaman dapat menggunakan lembar kedua, ketiga, dan seterusnya. b. Susunan 1) Kepala Surat terdiri atas: a) Kop Surat Kop Surat dicetak simetris di bagian tengah atas kertas dengan susunan berurutan ke bawah terdiri atas: (1) Nama Instansi, yaitu Badan Tenaga Nuklir Nasional dengan huruf kapital. (2) Nama Unit Kerja dengan huruf kapital dan ukuran huruf lebih kecil dari Nama Instansi untuk naskah/surat dinas yang dikeluarkan oleh Unit Kerja di lingkungan BATAN. (3) Alamat instansi, yaitu kata Jalan, Kotak Pos (bukan PO Box), Telepon, Faksimile, Teleks dicetak lengkap dengan huruf awal kapital, setiap unsur kalimat dipisahkan dengan tanda baca koma, dan pada akhir kalimat tidak diakhiri dengan tanda baca titik.

BATAN

- 42 (4) Logo BATAN di sebelah kiri Nama Instansi dan Unit Kerja. (5) Kop Surat digunakan pada halaman pertama naskah/surat dinas dan sampul/amplop surat. b) Nomor Surat Kata Nomor diketik lengkap diikuti tanda baca titik dua di sebelah kiri atas dan untuk memisahkan nomor, kode klasifikasi, bulan dan tahun menggunakan garis miring dan tidak diberi spasi. Penulisan angka tahun diketik lengkap dan pada akhir nomor surat tidak diikuti tanda baca. c) Lampiran Surat Kata Lampiran diketik lengkap diikuti tanda baca titik dua di bawah nomor surat dan setelah pencantuman jumlah lampiran dan nama barang tidak diikuti tanda baca. Jika tidak ada lampiran, kata Lampiran tidak perlu diketik dan lampiran disampaikan kepada Unit Kerja yang bertanggungjawab. d) Hal Surat (1) Penulisan pokok surat menggunakan kata Hal diikuti tanda baca titik dua. Pokok surat dibuat dengan singkat dan jelas (tidak lebih dari tiga baris) dengan huruf awal kapital dan tidak diakhiri dengan tanda baca. (2) Pencantuman Hal adalah: (a) sebagai rujukan dalam komunikasi surat menyurat (b) memudahkan dalam pemberkasan, penyimpanan atau penentuan alur pengiriman dan identifikasi penyusunan halaman untuk naskah/surat lebih dari satu halaman. e) Tempat dan Tanggal Surat (1) Nama tempat diikuti tanda baca koma dapat diketik di sebelah kanan atas dan sejajar dengan nomor surat, apabila pada saat Surat Dinas dibuat/dikeluarkan bukan pada alamat yang tertera di kop surat. (2) Tanggal, bulan, dan tahun diketik lengkap setelah nama tempat dan pada akhir tanggal surat tidak dibubuhkan tanda baca.

BATAN

- 43 f) Alamat Tujuan (1) Diketik di sebelah kiri setelah nomor surat, lampiran surat, dan hal surat untuk menghindari kemungkinan pemenggalan alamat tujuan surat. (2) Diawali kata Yth. diikuti tanda baca titik. (3) Surat dengan pokok permasalahan/kegiatan yang bersifat rutin dapat ditujukan

langsung

kepada

pejabat/pelaksana

pemroses

pokok

permasalahan dan menggunakan kata u.p. (untuk perhatian) diikuti nama jabatan/nama orang sebagai pelaksana dan diketik berurutan ke bawah setelah huruf f) angka (2) di atas. (4) Penulisan alamat tujuan ditulis/diketik lengkap dan jelas dengan huruf awal kapital dengan tidak menggunakan tanda baca atau tanda hubung pada setiap akhir baris dan tidak digarisbawahi. Contoh:

Yth. Bapak Prof. Dr. Koesmayanto Kadiman Menteri Negara Riset dan Teknologi Jalan M.H.Thamrin No. 8 Jakarta 10340

atau Yth. Menteri Negara Riset dan Teknologi Jalan M.H. Thamrin No. 8 Jakarta 10340 g) Salam Pembuka Dalam surat dinas tidak diharuskan menggunakan salam pembuka. namun apabila

diperlukan

salam

pembuka,

diketik

pada

bagian

kalimat

pendahuluan surat. Contoh:

Dengan hormat, berkenaan dengan ..................…

2) Batang Tubuh Surat terdiri atas: a) Alinea pembuka, yaitu pengantar isi surat mengenai pemberitahuan, pertanyaan, pernyataan, permintaan, balasan, atau jawaban. Contoh: Dengan hormat, kami mohon perkenan Saudara ..... atau

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor ..………

b) Alinea isi, yaitu mengemukakan hal yang disampaikan kepada penerima surat, secara singkat, lugas, dan jelas. Setiap alinea mengemukakan satu

BATAN

- 44 masalah, jika ada beberapa masalah dicantumkan dalam alinea yang berbeda pada alinea isi. c) Alinea penutup, yaitu berfungsi sebagai penutup surat yang antara lain berupa penegasan isi surat, harapan untuk kesediaan menanggapi isi surat, dan/atau ucapan terima kasih kepada penerima surat. Contoh:

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami mengucapkan terima kasih.

3) Kaki Surat terdiri atas: a) Penandatangan Nama jabatan diikuti tanda baca koma, nama lengkap dengan huruf awal kapital (tidak menggunakan tanda kurung dan tidak digarisbawahi), dan NIP diketik berurutan ke bawah di sebelah kanan bawah. Contoh:

Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional,

tanda tangan Dr. Hudi Hastowo NIP: 330001103 b) Tembusan: (1) Kata Tembusan diketik lengkap dengan huruf awal kapital, tidak digarisbawahi, diikuti tanda baca titik dua dan diletakkan di sebelah kiri bawah. (2) Tembusan yang dikirim lebih dari satu alamat tujuan diberi nomor dengan angka Arab, dan apabila hanya terdapat satu tembusan, tidak perlu diberi nomor. (3) Tembusan

naskah/surat

untuk

lingkungan

BATAN

dicantumkan

berurutan dengan jenjang eselonisasi atau disesuaikan dengan keterkaitan isi naskah/surat, dan mendahulukan tingkat eselon yang sama untuk tembusan ke instansi di luar BATAN. (4) Tembusan naskah/surat dinas disampaikan juga kepada pejabat yang memberi wewenang kepada penandatangan naskah/surat dinas tersebut.

BATAN

- 45 (5) Tembusan surat tidak perlu menggunakan kata Yth., Kepada Yth., sebagai laporan, sebagai undangan, untuk perhatian dan arsip atau pertinggal. Contoh: Tembusan: 1. Para Deputi Kepala BATAN 2. Kepala Biro Umum 3. Sdr. Ir. Fadli atau Tembusan: Sekretaris Utama BATAN

Surat Dinas, Lembar Verbal, dan Lembar Kedua dan seterusnya untuk Surat Dinas dapat dilihat pada Format 8 s.d. 8c

BATAN

- 46 Format 8 Surat Dinas BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL (National Nuclear Energy Agency) Jalan Kuningan Barat, Mampang Prapatan, Jakarta 12710 Kotak Pos 4390 Jakarta 12043 Telepon (021) 5251109 Faksimil (021) 5251110 Homepage: www.batan.go.id, Email: [email protected]

Nomor

:

Lampiran

:

Perihal

:

Sifat

:

------------------------

Yth. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nama Jabatan,

cap dinas

tanda tangan

Nama Lengkap NIP: Tembusan: 1. ------------------2. dan seterusnya

BATAN

- 47 Format 8a Lembar Verbal

BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL

Ditetapkan:

Pemeriksa Terakhir:

Diperiksa oleh:

Pembuat Konsep:

Diketik oleh:

Dikirim tanggal:

Petunjuk:

Tembusan:

Perihal

:

Nomor :

Lampiran :

Tanggal :

Yth.

BATAN

- 48 Format 8b Lembar II dan seterusnya (Surat Dinas Kantor Pusat)


Format untuk: Kepala BATAN, Para Deputi, Sekretaris Utama dan Para Kepala Biro

BATAN

- 49 Format 8c Lembar II dan seterusnya (contoh: Surat Dinas Unit Kerja)

PUSAT TEKNOLOGI NUKLIR BAHAN DAN RADIOMETRI BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL

Format untuk: Kepala Unit Kerja (Satuan Kerja)

BATAN

- 50 2. Nota Dinas a. Pengertian Nota Dinas adalah naskah dinas yang digunakan antarpejabat BATAN dalam melaksanakan lingkup tugas, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing pejabat

untuk

menyampaikan

laporan,

pemberitahuan,

pernyataan,

dan

permintaan. Nota Dinas memuat hal yang bersifat rutin berupa catatan ringkas, tidak memerlukan penjelasan yang panjang, sehingga dapat dijawab dengan disposisi pejabat yang dituju.

b. Susunan 1) Kepala Nota Dinas terdiri atas:

a) Kop Surat: sama dengan Kepala Surat Dinas. b) Kata NOTA DINAS diketik simetris dengan huruf kapital kemudi-an nomor Nota Dinas berurutan ke bawah di bawah kop surat.

c) Kata Yth., Dari, Lampiran, Hal, Sifat, dan Tanggal diikuti tanda baca titik dua diketik dengan huruf awal kapital berurutan ke bawah di sebelah kiri atas, di bawah kata Nomor:, kemudian digarisbawahi dari marjin kiri ke kanan.

d) Nota Dinas dengan pokok permasalahan/kegiatan yang bersifat rutin dapat ditujukan

langsung

kepada

pejabat/pelaksana

pemroses

pokok

permasalahan dengan menggunakan kata u.p. (untuk perhatian) diikuti nama jabatan/nama perorangan di bawah alamat tujuan Nota Dinas. 2) Batang Tubuh Nota Dinas Batang tubuh yang terdiri atas alinea pembuka, alinea isi, dan alinea penutup dibuat secara singkat, padat, dan jelas. 3) Kaki Nota Dinas Sama dengan Kaki Surat Dinas. Nota Dinas dapat dilihat pada Format 9

BATAN

- 51 Format 9 Nota Dinas BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL (National Nuclear Energy Agency) Jalan Kuningan Barat, Mampang Prapatan, Jakarta 12710 Kotak Pos 4390 Jakarta 12043 Telepon (021) 5251109 Faksimil (021) 5251110 Homepage: www.batan.go.id, Email: [email protected]

NOTA

DINAS

Nomor:

Yth. : Dari : Hal : Tanggal : ________________________________________________________________

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nama Jabatan,

tanda tangan Nama Lengkap NIP: Tembusan: 1. ------------------2. dan seterusnya

BATAN

- 52 3. Memorandum

a. Pengertian Memorandum adalah naskah dinas antarpejabat BATAN dalam lingkup tugas, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing pejabat untuk mengingatkan suatu masalah, menyampaikan arahan, peringatan, saran, dan pendapat kedinasan.

b. Susunan 1) Kepala Memorandum: Kop Surat: sama dengan Kepala Surat Dinas.

a) Kata MEMORANDUM diketik simetris dengan huruf kapital kemudian nomor memorandum berurutan ke bawah di bawah kop surat.

b) Kata Yth., Dari, Lampiran, Hal, Sifat, dan Tanggal diikuti tanda baca titik dua diketik dengan huruf awal kapital berurutan ke bawah di sebelah kiri atas, di bawah kata Nomor:, kemudian digarisbawahi dari marjin kiri ke kanan.

2) Batang Tubuh Memorandum: Batang tubuh yang terdiri atas alinea pembuka, alinea isi, dan alinea penutup dibuat secara singkat, padat, dan jelas.

3) Kaki Memorandum: Sama dengan Kaki Surat Dinas. Catatan: Nota Dinas dan Memorandum tidak dibubuhi Cap Dinas. Memorandum dapat dilihat pada Format 10

BATAN

- 53 Format 10 Memorandum


MEMORANDUM Yth. : Dari : Hal : Tanggal : ___________________________________________________________________________

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nama Jabatan,


BATAN

- 54 4. Surat Undangan a. Pengertian Surat Undangan adalah naskah dinas yang dibuat pejabat BATAN sesuai dengan lingkup tugas, fungsi, wewenang, dan tanggungjawab kepada pejabat/pegawai instansi pemerintah, instansi swasta, perorangan di luar BATAN, dan/atau di lingkungan BATAN untuk menghadiri suatu acara kedinasan seperti rapat, upacara, dan pertemuan. Format Surat/Kartu Undangan ada dua macam, yaitu: 1) Surat Undangan Biasa (Dinas Rutin). 2) Kartu Undangan Resmi (Acara Resmi).

b. Susunan 1) Kepala Surat Undangan: Kop Surat, Tanggal Surat, Nomor Surat, Lampiran Surat, Hal Surat, dan Alamat Tujuan Surat: sama dengan Kepala Surat Dinas. Tujuan surat undangan dapat dicantumkan dalam lampiran, apabila jumlah peserta undangan melebihi ruang alamat tujuan surat. 2) Batang Tubuh Surat Undangan: Terdiri atas alinea pembuka, isi undangan (Hari, Tanggal, Waktu, Tempat, Acara) dan alinea penutup dibuat singkat, padat, jelas antara lain memuat petunjuk, pemberitahuan, pernyataan, dan permintaan/permohonan hadir. 3) Kaki Surat Undangan: Sama dengan Kaki Surat Dinas.

Surat Undangan dapat dilihat pada Format 11 s.d. 11b

BATAN

- 55 Format 11 Surat Undangan (biasa) BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL (National Nuclear Energy Agency) Jalan Kuningan Barat, Mampang Prapatan, Jakarta 12710 Kotak Pos 4390 Jakarta 12043 Telepon (021) 5251109 Faksimil (021) 5251110 Homepage: www.batan.go.id, Email: [email protected]

Nomor Lampiran Perihal

: : : Undangan

---------------------------

Yth. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hari/Tanggal : Waktu : Tempat : Acara : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nama Jabatan

tandatangan Nama Lengkap NIP: Tembusan: 1. ------------------2. dan seterusnya

BATAN

- 56 Format 11a Lampiran Surat Undangan

Lampiran Surat Undangan: Nomor : ....……………… Tanggal : …...……………..

Daftar Nama dan Alamat 1. .......................................................................................................... 2. .......................................................................................................... 3. .......................................................................................................... 4. .......................................................................................................... 5. .......................................................................................................... 6. .......................................................................................................... 7. .......................................................................................................... 8. .......................................................................................................... 9. .......................................................................................................... 10. .......................................................................................................... 11. .......................................................................................................... 12. .......................................................................................................... 13. .......................................................................................................... 14. .......................................................................................................... 15. .......................................................................................................... dst. Nama Jabatan,

tanda tangan dan cap instansi Nama Lengkap NIP:

BATAN

- 57 Format 11b Kartu Undangan (resmi)

BATAN

KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

mengharap dengan hormat kehadiran Bapak/Ibu/Saudara ............................................................................................ pada acara ...........................................................................

Hari/Tanggal Waktu Tempat

: ……………………............................................... : ……………………............................................... : .....................................................................

................................................................................. ……………………………………………………..….

1. Pakaian : ......................... 2. Konfirmasi : (nomor telepon)

BATAN

- 58 5. Surat Pengantar a. Pengertian Surat

Pengantar

adalah

naskah

dinas

yang

digunakan

untuk

mengantar/menyampaikan barang atau naskah dinas kepada instansi pemerintah, swasta di luar BATAN dan di lingkungan BATAN. b. Susunan 1) Kepala Surat Pengantar:

a) Kop Surat, Tanggal Surat, dan Alamat Tujuan Surat: Sama dengan Kepala Surat Dinas

b) Kata SURAT PENGANTAR diketik simetris dengan huruf kapital di bawah alamat tujuan surat, kemudian nomor surat pengantar di bawah kata SURAT PENGANTAR. 2) Batang Tubuh Surat Pengantar: Dibuat dalam bentuk kolom-kolom

yaitu: nomor urut, jenis naskah/

surat/barang yang dikirim, jumlah naskah/surat/barang, dan keterangan. 3) Kaki Surat Pengantar:

a) Kata Diterima tanggal, Penerima:, Nama Jabatan, Nama Lengkap, dan NIP diketik berurutan ke bawah di sebelah kiri.

b) Kata Pengirim:, Nama Jabatan, Nama Lengkap, dan NIP diketik sejajar dengan huruf a) di sebelah kanan. Catatan: Surat Pengantar dibuat rangkap 2, yaitu lembar I (asli) untuk penerima dan lembar II dikembalikan kepada pengirim sebagai bukti penerimaan naskah/surat/barang. Surat Pengantar dapat dilihat pada Format 12

BATAN

- 59 Format 12 Surat Pengantar BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL (National Nuclear Energy Agency) Jalan Kuningan Barat, Mampang Prapatan, Jakarta 12710 Kotak Pos 4390 Jakarta 12043 Telepon (021) 5251109 Faksimil (021) 5251110 Homepage: www.batan.go.id, Email: [email protected]

------------------------Yth. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

SURAT

PENGANTAR

Nomor:

No.

Isi Surat/Naskah Dinas/Barang

Jumlah

Keterangan

Diterima tanggal ………………….. Penerima: Nama Jabatan,

Pengirim: Nama Jabatan,

tanda tangan

tanda tangan

Nama Lengkap NIP:

Nama Lengkap NIP:

Lembar II : harap dikirim kembali setelah dibubuhi tandatangan dan cap

BATAN

- 60 C. Naskah Dinas Khusus 1. Pengumuman a. Pengertian Pengumuman adalah naskah dinas yang memuat pemberitahuan yang ditujukan kepada pejabat/pegawai BATAN atau perorangan dan golongan di dalam atau di luar BATAN. b. Susunan 1) Kepala Naskah Pengumuman: a) Kop Naskah: sama dengan Kepala Surat Dinas b) Kata PENGUMUMAN, NOMOR, TENTANG, dan judul pengumuman diketik simetris dengan huruf kapital berurutan ke bawah di bawah kop naskah. 2) Batang Tubuh Naskah Pengumuman: Memuat hal-hal sebagai berikut: a) Alasan perlunya diterbitkan Pengumuman b) Peraturan sebagai dasar pembuatan Pengumuman. c) Pemberitahuan tentang hal tertentu yang dianggap mendesak. 3) Kaki Naskah Pengumuman: a) Tempat dan waktu pembuatan Naskah Pengumuman diketik di sebelah kanan bawah. b) Nama jabatan diikuti tanda baca koma, nama lengkap, dan NIP diketik dengan huruf awal kapital berurutan ke bawah di bawah huruf a) di atas. Catatan: • Pengumuman

tidak

memuat

alamat

tujuan

kecuali

ditujukan

kepada

kelompok/golongan tertentu. • Pengumuman

bersifat

menyampaikan

informasi

pelaksanaan teknis suatu peraturan. Naskah Pengumuman dapat dilihat pada Format 13

dan

tidak

memuat

cara

BATAN

- 61 Format 13 Naskah Pengumuman BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL (National Nuclear Energy Agency) Jalan Kuningan Barat, Mampang Prapatan, Jakarta 12710 Kotak Pos 4390 Jakarta 12043 Telepon (021) 5251109 Faksimil (021) 5251110 Homepage: www.batan.go.id, Email: [email protected]

PENGUMUMAN NOMOR: TENTANG ....................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………………….………. ……………………………………………………………………………….....……………………………………………… ……………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………........ ........................... ……………….,

………….……………..

Nama Jabatan,


BATAN

- 62 2. Surat Perjanjian a. Pengertian Surat Perjanjian adalah naskah dinas berisi kesepakatan bersama tentang obyek yang mengikat antara dua belah pihak atau lebih untuk melaksanakan tindakan/perbuatan hukum yang disepakati bersama. Surat Perjanjian di BATAN ada beberapa macam antara lain: 1) Kerjasama antar pemerintah atau G to G (Government to Government): a) Naskah Pengaturan Bersama (Arrangement) b) Naskah Protokol Perubahan (Protocol Amending the Agreement for Cooperation) c) Naskah Pernyataan Kehendak/Kesepakatan Awal (Letter of Intent) d) Memorandum of Understanding (MoU) 2) Surat Perjanjian Kerjasama Pemerintah Lingkup Nasional: a) Naskah Kesepakatan Bersama b) Naskah Piagam Kerjasama 3) Kerjasama pemerintah dengan dunia usaha atau G to B (Government to Business): a) Naskah Perjanjian Kerjasama b) Naskah Nota Kesepahaman. c) Surat Perjanjian Pengaturan Kerjasama d) Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan 4) Kerjasama pemerintah dengan masyarakat atau G to C (Government to Citizens dan G to NGO (Government to Non Government Organization). b. Susunan 1) Kepala Surat Perjanjian: a) Kop Surat: sama dengan Kepala Surat Dinas. b) Judul perjanjian diketik simetris dengan huruf kapital di bawah kop surat, kemudian nomor surat perjanjian di bawah kata SURAT PERJANJIAN.

BATAN

- 63 2) Batang Tubuh Surat Perjanjian: Memuat materi perjanjian. 3) Kaki Surat Perjanjian: a) Kata Dibuat di dan pada tanggal diketik dengan huruf awal kapital di sebelah kanan bawah, dan berurutan ke bawah kata Untuk dan Atas Nama: (nama instansi), Sebagai Pihak Pertama, nama pejabat/nama lengkap, NIP diketik di bawah kata pada tanggal, sedangkan di sebelah kiri bawah sejajar dengan kata Untuk dan Atas Nama:, diketik berurutan ke bawah kata Sebagai Pihak Kedua, nama pejabat/nama lengkap, dan NIP. b) Sebutan kata-kata pada huruf a) di atas disesuaikan dengan jenis Surat Perjanjian lainnya. c) Kata Saksi dapat diketik bila diperlukan dan ditandatangani di atas meterai sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Catatan: • Setiap kerjasama pemerintah didasarkan atas azas kewajaran dan kesetaraan. • Naskah

kerjasama

pemerintah

dengan

luar

negeri,

antar

departemen,

Propinsi/Kabupaten/Kota menggunakan dua naskah asli yang masing-masing pihak menandatangani naskah perjanjian kerjasama. • Surat perjanjian kerja sama pemerintah dengan luar negeri tidak menggunakan meterai. Naskah Pengaturan Bersama (Arrangement), Naskah Protokol Perubahan, Letter of

Intent,

MoU I/II, Surat Perjanjian Kerja Sama Nasional, Naskah Kesepakatan

Bersama I/II, Naskah Piagam Kerja Sama, Naskah Perjanjian Kerja Sama, Naskah Nota Kesepahaman, Surat Perjanjian Pengaturan Kerja Sama, Surat Perjanjian Pemborongan/Pelaksanaan Pekerjaan, Naskah Kerja Sama Pemerintah dan Masyarakat dapat dilihat pada Format 14 s.d.14m.

BATAN

- 64 Format 14 Pengaturan Bersama (Arrangement)

A R R A N G E M E N T BETWEEN THE ………………………………………………………. REPUBLIC OF INDONESIA AND THE …………………………………… CONCERNING ……………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………….

The ……………………….. Republic of Indonesia and the ………..………... (hereinafter referred to as “the Parties”); CONSIDERING, …………………......................................................................……......................................... ……………………………………………………………..…………………………………………………………………… ………………………… PURSUANT ………………………………………….………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………….. HAVE AGRRED AS FOLLOWS : ARTICLE I OBJECTIVE …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………….

ARTICLE II SCOPE OF ACTIVITIES The scope of activities under this cooperation will include : (a) …………………………..……………………………. (b) ………………………………………………………... (c) ………………………………………………………..

BATAN

- 65 ARTICLE III MECHANISM OF COOPERATION 1. …………………………..………………………………………………………………………………………………... 2. ……………………………………………………………………………………………………………………….…… 3. ………………………………..

ARTICLE IV PLAN OF OPERATION ……………………………………..…………………………………………………………………………………………...

ARTICLE V BATAN CONTRIBUTIONS In accordance with …………………………………………………………………………………………….……………………………………… ………………………………………….., BATAN will : (a) …………………………..……………………………. (b) …………………….. (c) ……………………………….

ARTICLE VI ……………………. CONTRIBUTIONS In accordance with ……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………….., ………………. will : (a) …………………………..……………………………. (b) …………………….. (c) ……………………………….

ARTICLE VII INTELLECTUAL PROPERTY RIGHT 1. ……………….…………………………………………………………………………………………………………… ………………………………… 2. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 3. ………………………………………………….………………………………………………………………………… ………………………………. 4. …………………………………………………………………………………………………………………………... 5. ………………………………………………………………………………………

BATAN

- 66 ARTICLE VIII LIMITATION OF PERSONNEL ACTIVITIES 1. ……………………………………………………………………………………...…………………………………… ……………………………………………………………………………... 2. ……………………………………………………………………………………………………………………………

ARTICLE IX SETTLEMENT OF DISPUTES …………………………………………………………………………………………...……………………………………… .…………………………………………………..……………………………………………………………………………… …………………………..

ARTICLE X MISCELANEOUS

(a) (b)

…………………………………………………………………………………..…………………………………… …………………………………………. …………………………………………………………………………………..…………………………………… ………………………………………………

ARTICLE XI AMENDMENT …………………………………………………………………………………………...……………………………………… ……………………………

ARTICLE XII ENTER INTO FORCE, DURATION AND TERMINATION

(a) ……………………………………………………………………………………....…………………………………… ……………………………..

(b) ……………………………………………………………………………………......................................... ……………………………….

(c) …………………………………………………………………………………………………………………………… IN WITNESS WHEREOF, …………………………………………………..

BATAN

- 67 Done in ………………….. on ………………., in two originals, in the English language, all texts being equally authentic.

For The National Nuclear Energy Agency of Indonesia

……………………………………….

For The ……………….

……………………..………

BATAN

- 68 Format 14a Protokol Perubahan (Protocol Amending the Agreement for Cooperation)

PROTOCOL AMENDING THE AGREEMENT FOR COOPERATION BETWEEN THE GOVERNMENT OF …………………………………. REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

CONCERNING ……………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………….

The Government of the ………………… and the Government of the Republic of Indonesia (hereinafter referred to as “the Parties”);

Desiring to amend the Agreement for Cooperation between the Government of the ……………………….…… … and the Government of the Republic of Indonesia concerning …….……………………..………………………, signed at …………………… on …………………, as extended by the agreement effected by exchange notes at ……………, on ………………………… (hereinafter referred to as “the Agreement”);

Have agreed as follows : Article 1 Paragraph 2 of Article 7 of the Agreement is amended to read in its entirety : …………………………………………………………………………………………...……………………………………… …………………. Article 2 …………………………………………………………………………………...……………………………………………… …………………………….

BATAN

- 69 Article 3 …………………………………………………………………………………....…………………………………………… ……………………..…….

Article 4 ………………………………………………………………………………….....…………………………………………… ………………………………..… IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized by ……………….…………… DONE at ……………..on …………………., in …………….., in the English and Indonesia language, both texts being equally authentic.

FOR THE GOVERNMENT OF THE ………………………………

FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

…………………………………....

………………………………….

BATAN

- 70 Format 14b Surat Kesepakatan Awal (Letter of Intent) LETTER OF INTENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE PROVINCE/CITY OF ………………. OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE …………………. CONCERNING PROVINCE CITY The Government of the Province City of ……………………….. the Republic of Indonesia and the …….. hereinafter referred to as “the Parties”; Desiring to promote goodwill and understanding as well as favourable cooperation between the people of the two cities/provincies; Recognizing the importance of the principles of the equality and mutual benefits; Do hereby declare our intention to establish Sister City/Province Cooperation as a basis for cooperation, in accordance with our prevailing laws and regulations, in the following fields: a. Exchange of experts on order to improve the management of the cities/provincies; b. Trade and promotion; c. Administration and information; d. Culture and arts; e. Youth and sport. The implementation of such cooperation shall be concluded in appropriate measures in in due course.

DONE in duplicate at ……………, on this ………………, day of ………….., in the year ……………….., in Indonesian, …………………. and English languages, all text being equally authentic.

For the Government of the Province/City of ………………. of the Republic of Indonesia

For ………………………….

……………………………….

…………………………….

BATAN

- 71 Format 14c

Memorandum of Understanding (MoU) I MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE ………………………………………………………. REPUBLIC OF INDONESIA AND THE …………………………………… CONCERNING SISTER PROVINCE (CITY) COOPERATION The ………………………., Republic of Indonesia and the …………….., hereinafter referred to as the Parties; Desiring to promote favourable relations of partnership and cooperation between the people of the two provincies and; Recognizing the importance of the principles of equality and mutual benefits; Referring to the Letter of Intent between ……………, the Republic of Indonesia and ……………. concerning Sister Province (City) Cooperation, signed in ……………… on ……………. Pursuant to the prevailing laws and regulations in the respective countries; Have agreed as follows: Article 1 Objective and Scope of Cooperation ………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………. a. …………………… b. …………………….. c. ………………………. d. ………………………. e. ………………………….. Other areas agreed upon by the Parties

BATAN

- 72 Article 2 Funding …………………………………………………………………………...…………………………………………… ……………………………

Article 3 Technical Arrangement ………………………………………………………………………...……………………………………………… ………………………….

Article 4 Working Group a. …………………………..……………………………. b. ………………………………………………………... c. ………………………………………………………….

Article 5 Settlement of Disputes ………………………………………………………………………...……………………………………………… …….………………

Article 6 Amendment ……………………………………………………………………………………...………………………………… ………………………

Article 7 Entry Into Force, Duration and Termination a. …………………………………………………………………………………………………………………………..… b. …………………………………………………………………………………………………………………………..…

BATAN

- 73 in withess whereof, the undersigned being duly authorized thereof by their respective Government, have signed this Memorandum of Understanding. Done in duplicated in …………………. on this …………. day of…………. in the year of ……………… and one in Indonesia, ………… and English language, all texts being equally authentic. In case of any divergence of interpretation of this Memorandum of Understanding, the English text shall prevail.

FOR ………………………. REPUBLIC OF INDONESIA

FOR …………………………….

………….………………………..

…..………………………..….……

BATAN

- 74 Format 14d

Memorandum of Understanding (MoU) II MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

This Memorandum of Understanding (MOU) is made as of ………..……………….., by and between the ……………………... and the National Nuclear Energy Agency of the Republic of Indonesia (BATAN).

WHEREAS, the …………………………. to ………………… to BATAN ………… (hereinafter referred to ……….. ………………) WHEREAS, BATAN to …………………………., in accordance with the terms and conditions of this MOU. NOW, THEREFORE, the parties hereto agree as follows.

1. Delivery of ……………. (1) ………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………. (2) ……………………………………………………………………………………………………………………….. (3) …………………………………………………………………………………………………………………….….

2. Purpose ……………………………………………………………………………………..……………………………………… ……………………………………………......................................................…………………………… ………………..

3. Condition of Use (1) ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………. (2) ………………………………………………………………………………………………………………….…… (3) ……………………………………………………….………………………………………………………………. (4) ……………………………………………………………………………………………………………………….. (5) …………………………………………………………………………………………………………………..…..

4. Indemnification ……………..……………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………….

BATAN

- 75 5. Representations and Warranties (1) ………………………………………………………………………….. (2) ………………………………………………………………………………… (3) ……………………………………………………….……………………… 6. Term ……………………………………………………………………………………... …………………………………………….……………………………….…….…. ………………………………………………………………………………...……… 7. Amendments …………………………………………………………………………………….. ………………………………………. 8. Governing Law and Jurisdiction ……………………………………………………………………………………... …………………………. 9. Consultation ……………………………………………………………………………………... …………………………………………….……………………………………….. …………………… 10. Counterparts …………………………………………………………………………………….. ………………………………………. IN WITNESS WHEREOF, the parties hereto have caused this MOU and executed by their authorized representatives in duplicate and each party to retain one duplicate each.

….. ……………………….

The ………………………… ……………………………….

…………………………………..

The National Nuclear Energy Agency of the Republic of Indonesia

………………………………..

BATAN

- 76 Format 14e Surat Perjanjian Kerja Sama Lingkup Nasional KERJA SAMA ANTARA (Lembaga Pemerintah/Provinsi/Kabupaten/Kota) DAN (Lembaga Pemerintah/Provinsi/Kabupaten/Kota)

TENTANG (Program ……………………………………. Nomor …………………………… Nomor …………………………… (Kementerian/LPND / Komisi / Provinsi / Kabupaten / Kota) dan (Lembaga Pemerintah/ Provinsi/Kabupaten/Kota) .......................................... Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam rangka (Program) ………. dengan ketentuan sebagai berikut. Pasal 1 TUJUAN KERJA SAMA …………………………………………………………………………………………..…………………………. Pasal 2 RUANG LINGKUP KERJA SAMA …………………………………………………………………………………………..…………………………. Pasal 3 PELAKSANAAN KEGIATAN …………………………………………………………………………………………..…………………………. Pasal 4 PEMBIAYAAN …………………………………………………………………………………………..…………………………. Pasal 5 PENYELESAIAN PERSELISIHAN …………………………………………………………………………………………..………………………….

BATAN

- 77 Pasal 6 LAIN-LAIN (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah pihak atau force majeure, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah pihak. (2) Force majeure adalah (a) bencana alam; (b) tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; (c) keadaan keamanan yang tidak mengizinkan. (3) Segala perubahan dan atau pembatalan terhadap piagam kerja sama ini akan diatur bersama kemudian oleh pihak pertama dan pihak kedua.

Pasal 7 PENUTUP …………………………………………………………………………………………..………………………….

Nama Institusi Nama Jabatan, Nama

Nama Institusi Nama Jabatan, Nama

BATAN

- 78 Format 14f Kesepakatan Bersama I KESEPAKATAN BERSAMA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL DAN PEMERINTAH DAERAH ..........................................

NOMOR :

.................................. ----------------------------..................................

TENTANG ................................................................................................................. .......................................................................

Pada hari ini ................ tanggal ..........., bulan ......, tahun ........., yang bertandatangan di bawah ini:

1. ....... (nama pejabat BATAN) : (jabatan), yang berkedudukan di selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA 2. ......... (nama pejabat)

.........,

untuk

: (jabatan), berkedudukan di …........, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Hal-hal yang melatarbelakangi Kesepakatan Bersama ini:

a) Bahwa ..................................................................................................................... ............................................................................................................

b) Bahwa ..................................................................................................................... .................................................................................................

c) Bahwa ……………………………………………………………………………………………………………..…… d) Bahwa ……………………………………………………………………………………………..……….. Berdasarkan: 1. ……………………………………………………………….. 2. …………………………………..…… 3. ……………………………………………………………………. 4. …………………………………………………………………………………………………………….

BATAN

- 79 Kedua belah pihak sepakat untuk mengikatkan diri dalam Kesepakatan Bersama tentang ………………………………., dengan ketentuan sebagai berikut: Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN ……………………………………………………………………………………..…………………………………………… …………. Pasal 2 RUANG LINGKUP …………………………………………………………………………………...…………………………………………… ……………………………… Pasal 3 PELAKSANAAN ……...………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………… Pasal 4 PUBLIKASI DAN PENGGUNAAN HASIL KESEPAKATAN BERSAMA …………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………… Pasal 5 KOMERSIALISASI ……………………………………………………………………………….........………………………………………… …………………………………… Pasal 6 PEMBIAYAAN ………………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………… Pasal 7 JANGKA WAKTU DAN EVALUASI …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………. Pasal 8 PENYELESAIAN PERSELISIHAN …………………………………………………………………………………………………………………………………… ………… Pasal 9 KETENTUAN ADENDUM ……………………………………………………………………………………………………………………………………

BATAN

- 80 Pasal 10 KETENTUAN PENUTUP …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………

Pihak Pertama

Pihak Kedua

....(NAMA INSTANSI) .....

....(NAMA INSTANSI) ....

....(Nama Jabatan).............

......(Nama Jabatan).........

tanda tangan NAMA LENGKAP

tanda tangan dan meterai NAMA LENGKAP

BATAN

- 81 Format 14g Kesepakatan Bersama II KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL DENGAN GUBERNUR .......................................... DAN REKTOR ...............................................................

TENTANG ................................................................................................................. .......................................................................

NOMOR:

....................................... ---------------------------------........................................

Pada hari ini ................ tanggal ..........., bulan ......, tahun ........., yang bertandatangan di bawah ini: 1. ... (nama pejabat BATAN) :

(jabatan), yang berkedudukan di ..............., untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA .

2. .......... (nama pejabat)…. :

(jabatan), berkedudukan di ……..……., untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

3. .......... (nama pejabat) ... :

(jabatan), berkedudukan di …..……....., untuk selanjutnya disebut PIHAK KETIGA

Menimbang: (1) Bahwa ..................................................................................................................... (2) Bahwa .................................................................................................... (3) Bahwa ……………………………………………………………………………………………………………… Mengingat: 1. …………………………………………………………….…………………….. 2. …………………………… 3. …………………………………. 4. …………………………………………………………………………………………………………………. 5. dst.

BATAN

- 82 Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para pihak sepakat untuk mengadakan kerja sama yang dituangkan dalam bentuk Kesepakatan Bersama tentang …...…., dengan ketentuanketentuan sebagai berikut: MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 1 ………………………………………………………………………………......…………………………………………… …………………………………… RUANG LINGKUP KERJA SAMA Pasal 2 (1) ……………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………… (2) ………………………………….…………………………..…………………………………………………………..… ……………………………………………………………………………… (3) ………………………………………………………………………..…………………………………………………… ……………………………………………………………………………… (4) ………………………………………………………………………………..…………………………………………… PELAKSANAAN KERJA SAMA Pasal 3 ………………………………………………………………………………….……………………………………………… …………………………

KOORDINATOR KERJA SAMA Pasal 4 (1) ……………………………………………………………………………… (2) ………………………………………………………………………… : (a) ……………………………………………………………………… (b) ……………………………………………………………………… Pasal 5 …………………………………………………………………………………...…………………………………………… ………………………………

PUBLIKASI DAN PENGGUNAAN HASIL KERJA SAMA Pasal 6 ……………………………………………………………………………………………………………………..…………… ………………………………………………………………………………

BATAN

- 83 KOMERSIALISASI Pasal 7 ……………………………………………………………………………… PEMBIAYAAN Pasal 8 …………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………. JANGKA WAKTU Pasal 9 …………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………. PENYELESAIAN PERSELISIHAN Pasal 10 …………………………………………………………………………………………………………………………………… ………… KETENTUAN PENUTUP Pasal 11 (1) ……………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………… (2) ………………………..……………………………………………………

PIHAK PERTAMA: ..(NAMA JABATAN)..... ..(NAMA INSTANSI) ....

PIHAK KEDUA: ..(NAMA JABATAN) ... ..(NAMA INSTANSI) ..

PIHAK KETIGA: ..(NAMAJABATAN).. ..(NAMA INSTANSI)

tanda tangan

tanda tangan

tanda tangan

Nama Lengkap

Nama Lengkap

Nama Lengkap

BATAN

- 84 Format 14h Piagam Kerja Sama PIAGAM KERJA SAMA ANTARA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL DAN UNIVERSITAS .....................................................

NOMOR:

.................................... ----------------------------.....................................

TENTANG ................................................................................................................... .......................................................................

Menimbang :

a) bahwa ……………………………………………. b) bahwa ……………………………………….

Mengingat

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

:

…………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………..….. …………………………………………………………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………………………..…………………………….. ………………………………………………………. ……………………………………………………………………..……………………..

Maka dengan ini Badan Tenaga Nuklir Nasional yang selanjutnya disebut BATAN dan Universitas ………………. yang selanjutnya disebut ……………. bersepakat untuk membuat Piagam Kerja Sama dalam bidang …………………… dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut: TUJUAN KERJA SAMA Pasal 1 ………………………………………………………………………………….……………………………………………… …………………………….

BATAN

- 85 RUANG LINGKUP KERJA SAMA Pasal 2 1. 2.

……………………………………………………………….………………………………………………………… ………..……………………………………………………………… : a. …………………………………………………………………………..………………………………………… b. ………………………………………………………………………… c. ……………………………………………………………….…………………………………… d. ………………………………………………………………………… e. …………………………………………………………………………………………….……………………… PELAKSANAAN KERJA SAMA Pasal 3

1. 2. 3.

……………………………………………………………………………...…………………………………………… ……………………………. ……………………………………………………………………………...……………… ………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………… PERSONIL, PEMBINA, PENGARAH, DAN PENGAWAS Pasal 4

…………….……………………………………………………………………………………….………………………….. …………………………………………………………………………… B I A Y A Pasal 5 …………………………………………………………………………………...…………………………………………… ……………………………… PUBLIKASI DAN PENGGUNAAN HASIL KERJA SAMA Pasal 6 1. ……………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………… 2. …………………………………………………………………………….. PERSELISIHAN Pasal 7 …………………………………………………………………………………...…………………………………………… ………………………………….

BATAN

- 86 JANGKA WAKTU Pasal 8 …………………………………………………………………………………...…………………………………………… …………………………………. P E N U T U P Pasal 9 1. 2.

…………………………………………………………………………...………………..……… …………………………………………………………………………..

.....(NAMA JABATAN)........ ....(NAMA INSTANSI) .....

.....(NAMA JABATAN)....... ......(NAMA INSTANSI) ......

tanda tangan

tanda tangan

NAMA LENGKAP

NAMA LENGKAP

BATAN

- 87 Format 14i Perjanjian Kerja Sama

PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA (NAMA BADAN USAHA) DAN PUSAT/BIRO .......................................................................... BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL NOMOR:

................................... ----------------------------..................................

TENTANG ................................................................................................................. .......................................................................

Perjanjian Kerja Sama tentang ………………………………… dibuat dan ditandatangani di ……………… pada hari ini …………..tanggal ……………… bulan ………….. tahun ………, oleh dan antara : 1. ...... (nama pejabat) ........ : (jabatan), yang berkedudukan di ........, untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA 2. ... (nama pejabat BATAN) : (jabatan), berkedudukan di ……........., untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA Dengan pertimbangan:

a. bahwa .................................................................................................... ................................................................................................................

b. bahwa .................................................................................................... ........................................................................................................ c. bahwa ................................................................................................... ………………………………………………………………………… Maka dengan ini PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersepakat untuk mengadakan kerja sama dalam ……………………………….., dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

BATAN

- 88 TUJUAN KERJA SAMA Pasal 1 …………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………….

RUANG LINGKUP KERJA SAMA Pasal 2 …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………

HAK DAN KEWAJIBAN Pasal 3 …………………………………………………………………………………………………………………………………… ……

PELAKSANAAN KERJA SAMA Pasal 4 …………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………… B I A Y A Pasal 5 …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………

1. 2.

1. 2.

PUBLIKASI HASIL KERJA SAMA Pasal 6 ………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………… ………………………………………………………………

PERSELISIHAN Pasal 7 ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………. ……………………………………………………………………………………………………………….

JANGKA WAKTU Pasal 8 …………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………….

BATAN

- 89 P E N U T U P Pasal 9 1. 2.

………………………………….………………………………………………………..……… ………………………………………………………………………..

PIHAK PERTAMA .....(NAMA JABATAN)........ ....(NAMA BADAN USAHA) .....

PIHAK KEDUA ......(NAMA JABATAN)....... ......(NAMA INSTANSI) ......

tanda tangan

tanda tangan

NAMA LENGKAP

NAMA LENGKAP

MENYAKSIKAN: ......(NAMA JABATAN)....... ......(NAMA INSTANSI) ......

tanda tangan NAMA LENGKAP

BATAN

- 90 Format 14j Nota Kesepahaman

NOTA KESEPAHAMAN ANTARA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL DAN (NAMA BADAN USAHA)

TENTANG ................................................................................................................. .......................................................................

NOMOR:

................................... ----------------------------....................................

Pada hari ini ………………..tanggal ………… bulan ………….. tahun ……, bertempat di ………………., kami yang bertandatangan di bawah ini: I.

Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) Berkedudukan di ……………………………………………………., yang dalam hal ini diwakili oleh ……. (nama pejabat), selaku …………(nama jabatan), bertindak untuk dan atas nama instansi tersebut di atas yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

II.

……………………………. (Nama Badan Usaha) Berkedudukan di …………………………………………………., yang dalam hal ini diwakili oleh ……. (nama pejabat), selaku ………(nama jabatan), bertindak untuk dan atas nama perusahaan (badan usaha) tersebut di atas yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Selanjutnya masing-masing disebut PIHAK, secara bersama disebut PARA PIHAK. PARA PIHAK dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut: a. Bahwa ..…………………………………………………………………… b. Bahwa ………………………………………………………………….. c. Bahwa …..………………………………………………………………….. d. Bahwa …………………………………………………………………….. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang ……………………………., dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut: Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN …………………………………………………………………………………

BATAN

- 91 Pasal 2 AZAS KERJA SAMA …………………………………………………………………….................................................…………… Pasal 3 RUANG LINGKUP KERJA SAMA ……………………………………………………………………................................................……………. Pasal 4 PELAKSANAAN KERJA SAMA (1) …………………………………………………………………………………………………..………………………… (2) ……………….……………………………………………………………. Pasal 5 JANGKA WAKTU (1) ………………………………………………………………………………………………..…………………………… (2) ……………………………………………………………………………… Pasal 6 B I A Y A …………………………………………………………………………………………………………….…………………… ……………………………………………………………………………… Pasal 7 PUBLIKASI DAN PENGGUNAAN HASIL KERJA SAMA (1) …………………………………………………………………………………..……………………………………… (2) ……………………………………………………………. Pasal 8 PEMBINAAN KERJA SAMA (1) ……………………………………………………………………………… (2) ………………………………………………………………………………………………………………………… Pasal 9 KERAHASIAAN ………………………………………………………………………………………….……………………………………… Pasal 10 PENYELESAIAN PERSELISIHAN (1) ……………………………………………………………………………… (2) ………………………………………………………………… Pasal 11 KORESPONDENSI Korespondensi untuk surat menyurat dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini PARA PIHAK menggunakan alamat seperti di bawah ini:

BATAN

- 92 (1) PIHAK PERTAMA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL u.p. ……………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… (2) PIHAK KEDUA (BADAN USAHA) u.p. ……………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… Pasal 12 PERUBAHAN DAN ATAU TAMBAHAN ………………………………………………………………………………… Pasal 13 P E N U T U P …………………………………………………………………………………

PIHAK PERTAMA : ....(NAMA INSTANSI) .....

tanda tangan NAMA LENGKAP .....(Nama Jabatan).............

PIHAK KEDUA : ....(NAMA INSTANSI) ....

tanda tangan dan meterai NAMA LENGKAP ......(Nama Jabatan).........

BATAN

- 93 Format 14k Surat Perjanjian Pengaturan Kerja Sama

SURAT PERJANJIAN PENGATURAN KERJA SAMA PELAKSANAAN PROGRAM ...................................................................................... ................................................................................................ .....................................................

NOMOR TANGGAL

: : ANTARA

PROYEK ................................................................................... ..................................................................... DENGAN LEMBAGA PENELITIAN ..........................................

Pada hari ini ................ tanggal ..........., bulan ......, tahun ........., yang bertandatangan di bawah ini: 1. ... (nama pejabat BATAN) :

(jabatan), yang berkedudukan di ..........., untuk selanjutnya dalam surat perjanjian ini disebut PIHAK PERTAMA

2. ....... (nama pejabat)....

(jabatan), berkedudukan di ..........., untuk selanjutnya dalam surat perjanjian ini disebut PIHAK KEDUA

:

Kedua belah pihak berdasarkan: (1) Keputusan Presiden Nomor … Tahun …… tentang ………………… (2) …............................................................................................................ (3) ...................................................................................………….............. (4) ............................................................................................................... (5) ................................................................................................................ Telah sepakat untuk melaksanakan perjanjian pengaturan kerja sama dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal sebagai berikut:

PASAL 1 RUANG LINGKUP KEGIATAN …………………………………………………………………………………………..………………………….………….

BATAN

- 94 PASAL 2 JANGKA WAKTU PELAKSANAAN ………………………………………………………………………….………………………………………………………… ………..............................................………. PASAL 3 PELAKSANAAN KEGIATAN DAN PENYERAHAN HASIL KEGIATAN (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

…………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………..…………… ………………………………………………………………… …………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………..…………… …………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………...

PASAL 4 PELAPORAN …………………………………………………………………………………………………………………………………. PASAL 5 BIAYA KEGIATAN …………………….…………………………………………………………………………………………………..………. ………………………………. PASAL 6 TATA CARA PEMBAYARAN (1) (2)

......................................................................................................... ............................................................................................................................... PASAL 7 HASIL KEGIATAN KERJASAMA

(1) ………………………………………………………..................................………………… (2) ............................................. PASAL 8 KEADAAN KAHAR ………………………………………………………………………………...................................................... ....................................................... PASAL 9 PENYELESAIAN PERSELISIHAN ………………………………………………………………………………………………………..…………………………

BATAN

- 95 PASAL 10 LAIN-LAIN …………………………………………………………………………………………………….…………………… PASAL 11 PENUTUP ……………………………………………….....................................................................................

PIHAK PERTAMA .....(Nama Jabatan)........

PIHAK KEDUA ......(Nama Jabatan)....

tanda tangan

tanda tangan

Nama Lengkap NIP:

Nama Lengkap NIP: Mengetahui ......(Nama Jabatan).......


BATAN

- 96 Format 14l Surat Perjanjian Pemborongan/Pelaksanaan Pekerjaan SURAT PERJANJIAN PEMBORONGAN/PELAKSANAAN PEKERJAAN .............................................................................................. ......................................................................................................

======================================================== NOMOR TANGGAL

: :

Pada hari ini ................ tanggal ..........., bulan ......, tahun ........., yang bertandatangan di bawah ini: 1.

Nama Jabatan (Struktural) Alamat

: : :

Berdasarkan Surat Keputusan .............................. Nomor ................... tanggal ...................... telah ditetapkan sebagai .................., dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Republik Indonesia, yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut PIHAK PERTAMA. 2.

Nama Jabatan Alamat Nama Badan Usaha

: : : :

Berdasarkan Akte Pendirian Nomor ............, Notaris .......... di ............, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT ........................, yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut PIHAK KEDUA. Kedua belah pihak berdasarkan: 1. ........................... 2. ........................................... 3. .............................................................................................. 4. ................................................................................................................. 5. ............................................................................ 6. ..................................................................................................... 7. ................................................................................................................. 8. ............................................................................ Dengan ini menyatakan telah setuju dan bersepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Pemborongan dalam melaksanakan Pekerjaan ............................., dengan

BATAN

- 97 ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal tersebut di bawah ini: Pasal 1 TUGAS PEKERJAAN ………………………………………………………………………………………………………………………………. Pasal 2 DASAR PELAKSANAAN PEKERJAAN …………………………………………………………………………………………………………………………………… Pasal 3 PENGAWAS PEKERJAAN (1) …………………………………………………………………………………….………… (2) ……….……………………………………………………………………………..……………………. (3) ……………….…………………………………………………………………………………………………… Pasal 4 BAHAN-BAHAN DAN ALAT-ALAT (1) …………………………………………………………………………………… (2) ………….…………………………………………………………………………. (3) ……………….………………………………………………………………… (4) ………….………………………………………………………………………… (5) ……………….………………………………………………………………… (6) ……………….…………………………………………………… (7) ………….………………………………………………………………… (8) ………………………………………………………… (9) …..……………….………………………………………………………………… Pasal 5 TENAGA KERJA DAN UPAH 1. ……………………………………………………………………………………………………………………..……… 2. ……………………………………………………………………………. 3. ………………………………………………………………………………………………………. Pasal 6 PELAKSANA PIHAK KEDUA (1) …………………………………………………………………………………… (2) ……………….………………………………………………………………………………………….………………… (3) ……………………………………………………………………………………………… (4) ……………….………………………………………………………………………………………………………

BATAN

- 98 Pasal 7 SUB KONTRAKTOR (1) …………………………………………………………………………………………………………………………… (2) ……………….………………………………………………………………. (3) ……………….………………………………………………………………………………………….……………… (4) ……………………………………………………………………………………………….… Pasal 8 JANGKA WAKTU PELAKSANAAN (1) …………………………………………………………………………………………………….……………………… (2) …………………………………………………………………. (3) ………………. Pasal 9 KEADAAN KAHAR (1) ……………………………………………………………………………………………………..……………………… (2) ……………….……………………………………………………………………. (3) ……………….…………………………………………………………………………..…………………… Pasal 10 MASA PEMELIHARAAN (1) ………………………………………………………………………………………..……………………………… (2) ……………………………………. Pasal 11 JAMINAN PELAKSANAAN DAN JAMINAN UANG MUKA (1) ………………………………………………………………………………………………..…………………………… (2) ……………….………………………………………………………………….…………………………. Pasal 12 PRESTASI/TAHAP KEMAJUAN PEKERJAAN ……………………………..…………………………………………………………………………………………………… Pasal 13 HARGA BORONGAN (1) ………………………………………………………………………………………………….………………………… (2) ……………….…………………………………………………………. Pasal 14 CARA PEMBAYARAN ……………………………..…………………………………………………………..………………………… Pasal 15 KENAIKAN HARGA (1) …………………………………………………………………………………………………………………………… (2) ……………….…………………………………………………………………………….…….

BATAN

- 99 Pasal 16 PEKERJAAN TAMBAH/KURANG (1) ……………………………..…………………………………………………………….……………………………… (2) ………………………………………….……….. (3) ……………………………………………………………………………………….. Pasal 17 PENGAMANAN TEMPAT KERJA DAN TENAGA KERJA (1) …………………………………………………………………………….……………………………………………… (2) ………………………………………………………. (3) …………………………………………………………………….………………………. Pasal 18 LAPORAN (1) …………………………………….………………………………………………………………………………………. (2) ……………….…………………………………………………………..…………………………. (3) ……………….…………………………………………………………………………………………………… Pasal 19 SANKSI DAN DENDA (1) …………………………………………………………………………………………………………….…………. (2) …………………………………………………………………. (3) …………………………………………………………… Pasal 20 RESIKO (1) ……………………………………………………………………………………………….…………………………… (2) ……………….……………………………………………………………………. (3) …………………………………. Pasal 21 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) ……………………………………. (2) ……………………………………………………………………………………………………..……………………. Pasal 22 PEMUTUSAN PERJANJIAN (1) ……………….…………………………………………………………………. (2) …………………………………. (3) ……………………………………………………………………. Pasal 23 BEBAN BIAYA DAN PAJAK-PAJAK (1) ……………….…………………………………………………………………………………..………………………. (2) ………………………………….

BATAN

- 100 Pasal 24 TEMPAT DAN KEDUDUKAN …………………………………….………………………………………………………….………………………………… Pasal 25 LAIN-LAIN …………………………………………………………………………………………………………….……………………… Pasal 26 PENUTUP …………………………………….………………………………….……………………….……………

PIHAK KEDUA ....(NAMA BADAN USAHA) .....

tanda tangan NAMA LENGKAP Nama Jabatan

PIHAK PERTAMA ......(NAMA JABATAN) ......

tanda tangan NAMA LENGKAP NIP:

BATAN

- 101 Format 14m Kerja Sama Pemerintah dengan Masyarakat/G to G (Government to Citizens) dan G to NGO (Government to Non Government Organization)

SURAT PERJANJIAN NOMOR:

Pada hari ini ............. tanggal .........., bulan ......, tahun ..........bertempat di ........ telah diadakan perjanjian antara, 1.

........... (nama pejabat), .............. (NIP dan jabatan), selanjutnya disebut pihak pertama dengan

2.

.......... (pihak lain) ....................... selanjutnya disebut pihak kedua

Perjanjian tersebut dibuat dengan ketentuan sebagai berikut: 1.

.......................................................................................................................... ...........................................................................................................

2.

............................................................................................................................. ...........................................................................................................

3.

Dan seterusnya. Dibuat di pada tanggal

Untuk dan atas nama: ....(Nama Organisasi) ..... Pihak Kedua,


............................... ……......................

Untuk dan atas nama: .......(Nama Instansi) ....... Pihak Pertama,

tanda tangan dan meterai Nama Lengkap

BATAN

- 102 3. Surat Kuasa a. Pengertian Surat Kuasa adalah naskah dinas yang berisi pemberian wewenang kepada pejabat/bawahan/badan hukum/kelompok orang/ perseorangan untuk bertindak atas namanya melakukan suatu tindakan tertentu dalam rangka kedinasan. b. Susunan 1) Kepala Surat Kuasa: Sama dengan Kepala Surat Keterangan, kata SURAT KETERANGAN diganti SURAT KUASA.

2) Batang Tubuh Surat Kuasa: Memuat identitas yang memberikan dan menerima kuasa serta pernyataan pemberian wewenang atau materi yang dikuasakan kepada pihak penerima kuasa untuk melakukan suatu tindakan tertentu dalam rangka kedinasan.

3) Kaki Surat Kuasa: Memuat keterangan tempat, tanggal, bulan, tahun pembuatan dan kata Penerima Kuasa dan Pemberi Kuasa masing-masing diketik dengan huruf kapital pada setiap awal kata di sebelah kanan dan kiri bawah. Dan berurutan di

bawah

kata

tersebut

diketik

dengan

huruf

awal

kapital

nama

pejabat/pegawai dan NIP. Surat Kuasa ini ditandatangani oleh Pemberi Kuasa di atas meterai sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan surat kuasa terjemahan dalam bahasa Inggris tidak menggunakan meterai. Surat Kuasa dapat dilihat pada Format 15

BATAN

- 103 Format 15 Surat Kuasa


SURAT KUASA NOMOR:

Yang bertanda tangan di bawah ini, nama

: ....................................................................................................

jabatan

: ....................................................................................................

alamat

: ...................................................................................................

memberi kuasa kepada : nama

: ..................................................................................................

jabatan

: ....................................................................................................

alamat

: ...................................................................................................

untuk ...... .................................................................................................................... ........................................................................................................... Surat Kuasa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Penerima Kuasa,


..........., ............................................ Pemberi Kuasa,

tanda tangan dan meterai Nama Lengkap NIP:

BATAN

- 104 4. Berita Acara a. Pengertian Berita Acara adalah naskah dinas yang berisi uraian tentang proses pelaksanaan suatu kegiatan kedinasan yang harus ditandatangani para pihak dan para saksi yang terkait dengan isi Berita Acara tersebut.

Berita acara ada 4 macam, yaitu: 1) Berita Acara Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil, terdiri atas: a) Berita Acara Pemeriksaan Pegawai, yaitu: Naskah berita acara mengenai pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat/pegawai yang diberi wewenang melaksanakan pemeriksaan terhadap pegawai yang disangka melakukan pelanggaran disiplin sehingga dapat dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1980. b) Berita Acara Pertimbangan Penjatuhan Hukuman Disiplin, yaitu: Naskah berita acara mengenai pertimbangan penjatuhan hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dari Tim Pertimbangan Penjatuhan Hukuman Disiplin yang disampaikan kepada Kepala BATAN. 2) Berita Acara Serah Terima, adalah naskah berita acara mengenai penyerahan dan

penerimaan

suatu

hak

penguasaan

pertanggung-jawaban

yang

dimaksudkan sebagai bukti berpindahnya suatu keadaan/peristiwa hukum. Berita Acara Serah Terima Jabatan Eselon I sampai dengan IV, yaitu: Berita Acara serah terima mengenai penyerahan dan penerimaan suatu hak penguasaan pertanggungjawaban suatu jabatan sebagai bukti alih tugas jabatan tersebut.

BATAN

- 105 Berita Acara ini dilengkapi dengan Memori Serah Terima Jabatan yang digunakan sebagai: a) Bukti berpindahnya suatu keadaan/peristiwa hukum. b) Batas tanggung jawab pejabat lama kepada pejabat baru. c) Pengukuhan peristiwa yang berakibat finansial. d) Pengenalan tugas-tugas yang harus didahulukan, sedang dikerjakan dan akan/harus dikerjakan.

3) Berita Acara Pengadaan Barang/Jasa, yaitu naskah yang dibuat untuk melengkapi naskah Surat Perintah Kerja yang sudah diterbitkan, terdiri atas: a) Berita Acara Pemeriksaan Barang/Jasa. b) Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa, yaitu naskah serah terima mengenai

penyerahan

dan

penerimaan

suatu

hak

penguasaan

pertanggungjawaban barang habis pakai sebagai bukti berpindahnya barang habis pakai tersebut. c) Berita Acara Serah Terima Barang Inventaris, yaitu naskah serah terima mengenai

penyerahan

dan

penerimaan

suatu

hak

penguasaan

pertanggungjawaban barang inventaris sebagai bukti berpindahnya barang inventaris tersebut. 4) Berita Acara Pemeriksaan Kas dan Register Penutupan Kas

b. Susunan 1) Kepala Naskah Berita Acara: Sama dengan Kepala Surat Keterangan, kata SURAT KETERANGAN diganti BERITA ACARA. 2) Batang Tubuh Naskah Berita Acara: Memuat materi berita acara.

BATAN

- 106 3) Kaki Naskah Berita Acara: a) Kata Dibuat di dan pada tanggal diketik dengan huruf awal kapital di sebelah kanan bawah, kemudian berurutan ke bawah kata Sebagai Pihak Pertama, nama pejabat/nama lengkap, dan NIP diketik di bawah kata pada tanggal, sedangkan di sebelah kiri bawah sejajar dengan kata Sebagai Pihak Pertama juga diketik berurutan ke bawah kata Sebagai Pihak Kedua, nama pejabat/nama lengkap, dan NIP. b) Kata Mengetahui/Mengesahkan diketik simetris dengan huruf awal kapital yang dicantumkan di bawah huruf a) di atas, kemudian berurutan ke bawah nama jabatan, nama lengkap, dan kata NIP. Catatan: Bentuk Berita Acara lainnya disesuaikan dengan masing-masing ketentuan yang berlaku. Berita Acara, Berita Acara Pemeriksaan Pegawai, Berita Acara Pertimbangan Penjatuhan Hukuman Disiplin PNS, Berita Acara Serah Terima Jabatan, Berita Acara Pemeriksaan Barang/Jasa, Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa, Berita Acara Serah Terima Barang Inventaris, Berita Acara Serah Terima Barang Inventaris Rakitan, Berita Acara Pemeriksaan Kas dapat dilihat pada Format 16 s.d. 16h

BATAN

- 107 Format 16 Berita Acara


BERITA ACARA NOMOR: Pada hari masing:

ini ................ tanggal ..........., bulan ......, tahun ..........

kami masing-

1. ................. (nama pejabat), .............. (NIP dan jabatan), selanjutnya disebut Pihak Pertama, dan 2. ............... (pihak lain) ....................... selanjutnya disebut Pihak Kedua, telah melaksanakan: a. .................................................................................................. b. dst. Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya berdasarkan …………

Dibuat di ................... pada tanggal …...……........ Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

tanda tangan

tanda tangan & meterai

Nama Lengkap NIP:

Nama Lengkap NIP: Mengetahui/Mengesahkan Nama Jabatan,


BATAN

- 108 Format 16a Berita Acara Pemeriksaan Pegawai RAHASIA BERITA ACARA PEMERIKSAAN NOMOR:

Pada hari .............. tanggal .......... bulan .......... tahun ........., saya ........... NIP ........... pangkat ......... jabatan .............. berdasarkan wewenang yang ada pada saya/Surat Perintah*) ............................... telah mengadakan pemeriksaan terhadap: Nama NIP Pangkat Jabatan Unit Organisasi

: : : : :

......................................................................... ......................................................................... ......................................................................... ......................................................................... .........................................................................

karena ia disangka melakukan pelanggaran terhadap Pasal .... ayat .. huruf... Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980. 1. Pertanyaan: .................................................................................................................... Jawaban: ....................................................................................................................... 2. Pertanyaan: ...................................................................................................................... Jawaban: ...................................................................................................................... 3. dst. Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yang diperiksa : Nama NIP

tanda tangan

: : :


..................................................... Pejabat pemeriksa : Nama : NIP : tanda tangan :

BATAN

- 109 Format 16b Berita Acara Pertimbangan Penjatuhan Hukuman Disiplin BERITA ACARA PERTIMBANGAN PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN NOMOR: Pada hari ini ...... tanggal ..... bulan …... tahun ….. Tim Pertimbangan Penjatuhan Hukuman Disiplin mengadakan rapat untuk mempertimbangkan usul Kepala ..... (Unit Kerja) tentang penjatuhan hukuman disiplin berupa penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama 1(satu) tahun/pembebasan dari jabatan/pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil/pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil*) terhadap: Nama NIP Pangkat Jabatan

: : : :

karena melanggar Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil pasal ... ayat ... huruf ..... Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 yaitu karena melakukan ........... Sesuai dengan Surat Keputusan Kepala BATAN Nomor ... tanggal .. Tim telah mempertimbangkan dengan seksama usul penjatuhan hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil/pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil*) dan Tim berkesimpulan bahwa hukuman yang diusulkan dapat disetujui/perlu dipertimbangkan/tidak dapat disetujui*) dengan alasan sebagai berikut: ....................... Pertimbangan hukuman disiplin yang dijatuhkan dipandang lebih sesuai yaitu ...... Demikian pertimbangan kami untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua,

TIM PERTIMBANGAN PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN Sekretaris,

tanda tangan

tanda tangan

Nama Lengkap NIP:

Nama Lengkap NIP:

Anggota,

Anggota,

Anggota,

tanda tangan

tanda tangan

tanda tangan

Nama Lengkap NIP:

Nama Lengkap NIP:

Nama Lengkap NIP:


BATAN

- 110 Format 16c Berita Acara Serah Terima Jabatan BERITA ACARA SERAH TERIMA JABATAN ESELON I/II/III/IV/V BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL Pada hari ini ....... tanggal ............ bulan …….... tahun …., bertempat di ............ berdasarkan ................................. kami: 1. PIHAK PERTAMA Nama : Jabatan : 2. PIHAK KEDUA Nama Jabatan

: :

menyatakan sebagai berikut: Pasal 1 PIHAK PERTAMA menyerahkan jabatan, wewenang, tugas dan tanggung jawab …. kepada PIHAK KEDUA. Pasal 2 PIHAK KEDUA menerima jabatan, wewenang, tugas dan tanggung jawab …… dari PIHAK PERTAMA. Pasal 3 Pada Serah Terima jabatan ini diserahkan pula oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua Laporan ………… Demikian Berita Acara Serah Terima Jabatan ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh kedua belah pihak pada tanggal tersebut di atas di ............................. PIHAK KEDUA Yang Menerima Jabatan,

PIHAK PERTAMA Yang Menyerahkan Jabatan,

tanda tangan

tanda tangan

NAMA LENGKAP NIP:

NAMA LENGKAP NIP: MENGETAHUI/MENYAKSIKAN Pejabat yang berwenang

tanda tangan NAMA LENGKAP NIP:

BATAN

- 111 Format 16d Berita Acara Pemeriksaan Barang/Jasa BERITA ACARA PEMERIKSAAN BARANG/JASA NOMOR:

Pada hari ............. tanggal ........., bulan ...................., tahun .......... bertempat di ............................... kami yang bertanda tangan di bawah ini: No. 1. 2. dst.

Nama

Jabatan

telah melakukan pemeriksaan barang/jasa sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SPK)/Surat Perjanjian Pemborongan/Pelaksanaan Pekerjaan Nomor ..... tanggal .…….., dengan hasil sebagai berikut: No.

Nama Barang/Jasa

Spesifikasi

Jumlah

Keterangan

1. 2. dst. Demikian Berita Acara Pemeriksaan Barang/Jasa ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Menyetujui, Penyedia Barang/Jasa

tanda tangan dan cap perusahaan

Pemeriksa: 1. Nama ........ (tanda tangan) 2. Nama ........ (tanda tangan) 3. Nama ........ (tanda tangan)

Nama Lengkap Mengetahui/Menyetujui Pejabat Pembuat Komitmen


BATAN

- 112 Format 16e Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa

BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG/JASA NOMOR:

Pada hari ini ........... tanggal ............ bulan ......... tahun ........... bertempat di ........................., telah diadakan serah terima barang/jasa sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SPK)/Surat Perjanjian Pemborongan/Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : …. tanggal ……., dengan hasil sebagai berikut:

No.

Nama Barang/Jasa

Spesifikasi

Jumlah

Keterangan

Demikian Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Yang Menerima,

Yang Menyerahkan,

Nama Jabatan

Nama Penyedia Barang/Jasa

tanda tangan

tanda tangan dan cap perusahaan

Nama Lengkap NIP:


BATAN

- 113 Format 16f Berita Acara Serah Terima Barang Inventaris

BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG INVENTARIS ---------------------------------------------NOMOR:

Pada hari ini .......... tanggal ......... bulan ......... tahun ........ bertempat di ............ : 1. Nama Jabatan

: ............................................................................................ : Kepala Pusat/Biro/Ketua STTN/Inspektur *) ....................

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA 2. Nama Jabatan

: ........................................................................................... : Kepala Unit Pengurus Barang (UPB)/Kepala Penguasa Barang Inventaris (PBI) *)

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA Telah diadakan serah terima barang inventaris berupa …………. dengan total harga ………. dalam keadaan baik dan berfungsi sebagaimana mestinya. Sejak tanggal penyerahan tersebut maka barang-barang inventaris di atas menjadi milik dan tanggungjawab Pihak Kedua. Demikian Berita Acara Serah Terima Barang Inventaris ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA Kepala UPB/Kepala PBI *)

tanda tangan Nama Lengkap NIP: *) coret yang tidak perlu

PIHAK PERTAMA Kepala Pusat/Biro/Ketua STTN/Inspektur


BATAN

- 114 Format 16g Berita Acara Serah Terima Barang Inventaris Rakitan

BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG INVENTARIS RAKITAN -----------------------------------------NOMOR:

Pada hari ini ......... tanggal .......... bulan ....... tahun ........ bertempat di ......... : 1. Nama Jabatan

: .................................................................................................... : Kepala Bidang/Tim Peneliti *) ............................

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA 2. Nama Jabatan

: ................................................................................................... : Kepala Bagian Tata Usaha ………………..

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA Telah diadakan serah terima barang inventaris berupa ……………… hasil rakitan (disebutkan komponen yang dirakit) dengan total harga ………. dalam keadaan baik dan berfungsi sebagaimana mestinya. Sejak tanggal penyerahan tersebut maka barang inventaris di atas menjadi tanggungjawab Pihak Kedua. Demikian Berita Acara Serah Terima Barang Inventaris Rakitan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. …………, ............……………………. PIHAK KEDUA Kepala Bagian Tata Usaha

PIHAK PERTAMA Kepala Bidang/Tim Peneliti *) …………………………

tanda tangan

tanda tangan

Nama Lengkap NIP:

Nama Lengkap NIP:


BATAN

- 115 Format 16h Berita Acara Pemeriksaan Kas

BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS ----------------------------------------------------NOMOR:

Pada hari ini ........... tanggal ............ bulan ......... tahun ........... yang bertandatangan di bawah ini, kami: Nama Jabatan

: :

Sesuai dengan Surat Keputusan pemeriksaan kepada: Nama Jabatan

................ Nomor ………… tanggal ….…

dilakukan

: : Bendahara ……………………………………….

yang diangkat dengan Surat Keputusan .................. Nomor ……. Tanggal ……. Berdasarkan hasil pemeriksaan kas serta bukti-bukti yang berada dalam pengurusannya itu, ditemukan kenyataan sebagai berikut: a. Uang kertas, uang logam …………………….. Rp …………........... b. SP2D/SPM dan alat pembayaran lainnya ………. Rp ………………… c. Saldo Bank ………………………. Rp ………………… d. Meterai …………………………… Rp ………………… e. Surat/barang berharga yang diizinkan ………………. Rp ………………… ----------------------------Jumlah: Rp ...………………. Saldo uang menurut Buku Kas Umum, Register, dan lain sebagainya berjumlah ……………… Perbedaan positif antara Saldo Kas dan Saldo Buku sebesar …………………………………

Rp …………………

Mengetahui: Bendahara/Pemegang Kas

……………., ……………… Pemeriksa:

…………………….

………………….

Rp …………………

BATAN

- 116 5. Surat Keterangan

a. Pengertian Surat Keterangan adalah naskah dinas yang berisi informasi mengenai hal atau seseorang untuk kepentingan kedinasan. Naskah ini merupakan pernyataan yang mengandung kebenaran dengan tujuan tertentu (jelas) dan tidak untuk tujuan-tujuan lain yang bertentangan dengan isi naskah dan diterbitkan untuk waktu yang terbatas.

b. Susunan 1) Kepala Surat Keterangan: a) Kop Surat: sama dengan Kepala Surat Dinas b) Kata SURAT KETERANGAN diketik simetris dengan huruf kapital di bawah kop surat, kemudian nomor surat keterangan diketik di bawah kata SURAT KETERANGAN.

2) Batang Tubuh Surat Keterangan: Memuat pejabat yang menerangkan dan pegawai yang diterangkan serta maksud dan tujuan diterbitkan Surat Keterangan tersebut.

3) Kaki Surat Keterangan: Penandatanganan: sama dengan kaki Surat Pernyataan.

Surat Keterangan dapat dilihat pada Format 17

BATAN

- 117 Format 17 Surat Keterangan BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL (National Nuclear Energy Agency) Jalan Kuningan Barat, Mampang Prapatan, Jakarta 12710 Kotak Pos 4390 Jakarta 12043 Telepon (021) 5251109 Faksimil (021) 5251110 Homepage: www.batan.go.id, Email: [email protected]

SURAT KETERANGAN NOMOR:

Yang bertanda tangan di bawah ini, nama NIP jabatan

: : :

dengan ini menerangkan bahwa Nama : NIP : pangkat/golongan : jabatan : dst. .................................................................................................................................. .................................................................................................................. ............................................................................................................................. ................................................................................................................................... ............................................................................................................................. ....................................................... .................…………................... Pejabat Pembuat Keterangan,


BATAN

- 118 6. Surat Pernyataan

a. Pengertian Surat Pernyataan adalah surat dinas yang dibuat pejabat/pegawai dalam melaksanakan tugas untuk menyampaikan pernyataan kebenaran suatu hal disertai pertanggungjawaban pejabat/pegawai yang bersangkutan atas pernyataan tersebut kepada instansi di luar BATAN dan di lingkungan BATAN.

Surat Pernyataan di BATAN ada 6 macam yaitu: 1) Surat Pernyataan sebagai pejabat struktural untuk syarat pembayaran tunjangan jabatan struktural, terdiri atas: a)

Surat Pernyataan Pelantikan.

b) Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas. c)

Surat Pernyataan Masih Menduduki Jabatan, yaitu surat pernyataan yang dibuat setiap permulaan tahun anggaran sebagai kepastian pembayaran tunjangan jabatan struktural.

2) Surat Pernyataan sebagai pejabat fungsional untuk syarat pembayaran tunjangan jabatan fungsional, terdiri atas: a)

Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas.

b) Surat Pernyataan Masih Menduduki Jabatan, yaitu surat pernyataan yang dibuat setiap permulaan tahun anggaran sebagai kepastian pembayaran tunjangan jabatan fungsional. c)

Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Kembali, yaitu surat pernyataan khusus bagi pejabat fungsional yang dibebaskan sementara karena tugas belajar untuk jangka waktu lebih dari 6 bulan.

3) Surat Pernyataan sebagai syarat pembayaran Tunjangan Bahaya Nuklir (TBN), terdiri atas: a)

Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT), yaitu surat yang menyatakan bahwa pegawai/pejabat telah melaksana-kan tugas seperti

BATAN

- 119 tersebut pada isi surat dan digunakan untuk keperluan membuat perubahan mutasi TBN. b) Surat Pernyataan Masih Melaksanakan Tugas (SPMMT), yaitu surat yang menyatakan bahwa pegawai/pejabat masih melaksanakan tugas seperti tersebut pada isi surat dan dibuat setiap permulaan tahun anggaran.

4) Surat Pernyataan sebagai syarat pengangkatan menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) BATAN sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002, terdiri atas: a)

Surat Pernyataan tidak pernah dihukum, tidak pernah diberhentikan sebagai pegawai negeri/swasta, tidak berkedudukan sebagai CPNS/PNS, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah RI, dan tidak menjadi anggota dan/atau pengurus Partai Politik.

b) Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas.

5) Surat Pernyataan untuk penyesuaian pangkat berdasarkan ijasah yang diperoleh pegawai yang mengikuti pendidikan di luar jam kerja atas biaya sendiri.

6) Surat Pernyataan Tugas Belajar di lingkungan BATAN terdiri atas: a)

Surat Pernyataan Biaya Pemerintah Negara RI.

b) Surat Pernyataan Tidak Menuntut Biaya dari Pemerintah Negara RI. c)

Surat

Pernyataan

Bersedia

diberhentikan

dari

Jabatan

Struktural/Dibebaskan dari Jabatan Fungsional, yaitu surat pernyataan dari pejabat struktural dan atau fungsional yang ditugaskan untuk mengikuti pendidikan, baik di dalam maupun di luar negeri dengan jangka waktu 6 bulan atau lebih yang diketahui oleh atasan langsung atau serendah-rendahnya pejabat Eselon II. d) Surat Pernyataan Selesai Melaksanakan Tugas Belajar. e)

Surat Pernyataan Wajib Kerja, yaitu surat yang menyatakan kesanggupan pegawai/pejabat untuk menjalankan wajib kerja setelah mengikuti

BATAN

- 120 pendidikan/pelatihan di dalam/luar negeri dengan jangka waktu 6 bulan atau lebih. b. Susunan 1) Kepala Surat Pernyataan a)

Kop Surat: sama dengan Kepala Surat Dinas.

b) Kata SURAT PERNYATAAN diketik simetris dengan huruf kapital di bawah kop surat, kemudian nomor surat pernyataan di bawah kata SURAT PERNYATAAN. 2) Batang Tubuh Surat Pernyataan: Pejabat yang menyatakan dan pegawai yang dinyatakan serta maksud dan tujuan diterbitkannya Surat Pernyataan tersebut. 3) Kaki Surat Pernyataan: a) Nama kota, tanggal, bulan, dan tahun diketik dan lengkap dengan huruf awal kapital di sebelah kanan bawah. b) Kemudian Nama Jabatan, Nama Lengkap diketik dengan huruf awal kapital, dan kata NIP berurutan ke bawah, tidak menggunakan tanda kurung dan tidak digarisbawahi. c) Tembusan: sama dengan Kaki Surat Dinas. Surat Pernyataan dapat dilihat pada Format 18 s.d. 18p

BATAN

- 121 Format 18 Surat Pernyataan Pelantikan BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL (National Nuclear Energy Agency) Jalan Kuningan Barat, Mampang Prapatan, Jakarta 12710 Kotak Pos 4390 Jakarta 12043 Telepon (021) 5251109 Faksimil (021) 5251110 Homepage: www.batan.go.id, Email: [email protected]

SURAT PERNYATAAN PELANTIKAN Nomor: Yang bertandatangan di bawah ini Nama NIP Pangkat/Golongan ruang Jabatan/Pekerjaan

: : : : :

menyatakan dengan sesungguhnya, Nama NIP Pangkat/Golongan ruang Jabatan Eselon

bahwa Pegawai Negeri Sipil yang tersebut di bawah ini: : ............................................................ : ............................................................ : ............................................................ : ............................................................ : ..............................................................

........................................................... ............................................................ ............................................................ …........................................................

berdasarkan Keputusan …........ Nomor …............ tanggal …….... telah diangkat dalam jabatan ......... dan telah dilantik oleh ........ pada tanggal ….............. Demikian surat pernyataan pelantikan ini saya buat dengan sesungguhnya, dengan mengingat sumpah jabatan dan apabila dikemudian hari isi surat pernyataan ini ternyata tidak benar yang mengakibatkan kerugian terhadap negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut. Asli surat pernyataan pelantikan ini disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di ………..................... .................., ........................... Pejabat yang membuat pernyataan,

tanda tangan Nama Lengkap NIP: Tembusan: 1. Kepala BKN u.p. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian 2. Kepala Kantor Regional ... Badan Kepegawaian Negara ......... 3. Pejabat Pembuat Daftar Gaji

BATAN

- 122 Format 18a Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (Struktural) BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL (National Nuclear Energy Agency) Jalan Kuningan Barat, Mampang Prapatan, Jakarta 12710 Kotak Pos 4390 Jakarta 12043 Telepon (021) 5251109 Faksimil (021) 5251110 Homepage: www.batan.go.id, Email: [email protected]

SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN TUGAS Nomor: Yang bertandatangan di bawah ini: Nama : .......................................................... NIP : .......................................................... Pangkat/Golongan ruang : .......................................................... Jabatan : .......................................................... menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Pegawai Negeri Sipil yang tersebut di bawah ini: Nama : .......................................................... NIP : .......................................................... Pangkat/Golongan ruang : .......................................................... Jabatan : .......................................................... Eselon : .......................................................... berdasarkan Surat Keputusan …………........ Nomor ................ tanggal ............... terhitung mulai tanggal ............ telah nyata melaksanakan tugas sebagai ........... di ............ dan diberi tunjangan jabatan sebesar Rp ......... (......................) sebulan terhitung mulai tanggal ............... Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dengan mengingat sumpah jabatan dan apabila dikemudian hari isi surat pernyataan ini ternyata tidak benar yang mengakibatkan kerugian terhadap negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut. Asli surat pernyataan ini disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di .................... ....................., ............................ Pejabat yang membuat pernyataan,

tanda tangan Nama Lengkap NIP: Tembusan: 1. Kepala BKN u.p. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian 2. Kepala Kantor Regional ...... Badan Kepegawaian Negara di ........................ 3. Pejabat Pembuat Daftar Gaji 4. ...............................................................

BATAN

- 123 Format 18b Surat Pernyataan Masih Menduduki Jabatan (Struktural) BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL (National Nuclear Energy Agency) Jalan Kuningan Barat, Mampang Prapatan, Jakarta 12710 Kotak Pos 4390 Jakarta 12043 Telepon (021) 5251109 Faksimil (021) 5251110 Homepage: www.batan.go.id, Email: [email protected] SURAT PERNYATAAN MASIH MENDUDUKI JABATAN Nomor: Yang bertandatangan di bawah ini: Nama NIP Pangkat/Golongan Ruang Jabatan Unit Kerja menyatakan dengan sesungguhnya, Nama NIP Pangkat/Golongan Ruang Jabatan Eselon

: : : : : bahwa : : : : :

............................................................ ............................................................ ............................................................ ............................................................ ............................................................ Pegawai Negeri Sipil yang tersebut di bawah ini: ............................................................ ............................................................ ............................................................ ............................................................ ............................................................

pada tanggal .............. telah menduduki jabatan ............. berdasarkan Keputusan .......... Nomor ................... tanggal ................. dan pada tangal ………… masih menduduki jabatan tersebut. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dengan mengingat sumpah jabatan dan apabila dikemudian hari isi surat pernyataan ini ternyata tidak benar yang mengakibatkan kerugian terhadap negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut. Asli surat pernyataan ini disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di .................... ..................., .............................. Pejabat yang membuat pernyataan,

tanda tangan Nama Lengkap Tembusan: NIP: 1. Kepala BKN u.p. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian 2. Kepala Kantor Regional ...... Badan Kepegawaian Negara di ........................ 3. Pejabat Pembuat Daftar Gaji 4. .............................................

BATAN

- 124 Format 18c Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (Fungsional) BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL (National Nuclear Energy Agency) Jalan Kuningan Barat, Mampang Prapatan, Jakarta 12710 Kotak Pos 4390 Jakarta 12043 Telepon (021) 5251109 Faksimil (021) 5251110 Homepage: www.batan.go.id, Email: [email protected]

SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN TUGAS Nomor: Yang bertandatangan di bawah ini: Nama : ............................................................ NIP : ............................................................ Pangkat/Golongan Ruang : ............................................................ Jabatan : ............................................................ Unit Kerja : ............................................................ dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa: Nama : ............................................................ NIP : ............................................................ Pangkat/Golongan Ruang : ............................................................ berdasarkan Surat Keputusan .................. Nomor .................... tanggal ............... telah nyata melaksanakan tugas tersebut terhitung mulai tanggal ......., dan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor ....... Tahun .........., yang bersangkutan diberi tunjangan jabatan ............. sebesar Rp ................ (….....) sebulan terhitung mulai tanggal ........... Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dengan mengingat sumpah jabatan/Pegawai Negeri Sipil. Apabila dikemudian hari isi surat pernyataan ini ternyata tidak benar yang mengakibatkan kerugian terhadap Negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut. Asli surat pernyataan ini disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di …………..................... ................, ......................... Pejabat yang membuat pernyataan,

tanda tangan Nama Lengkap Tembusan: NIP: 1. Kepala BKN u.p. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian 2. Kepala Kantor Regional ....... Badan Kepegawaian Negara di ................... 3. Pejabat Pembuat Daftar Gaji 4. Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan

BATAN

- 125 Format 18d Surat Pernyataan Masih Menduduki Jabatan (Fungsional) BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL (National Nuclear Energy Agency) Jalan Kuningan Barat, Mampang Prapatan, Jakarta 12710 Kotak Pos 4390 Jakarta 12043 Telepon (021) 5251109 Faksimil (021) 5251110 Homepage: www.batan.go.id, Email: [email protected]

SURAT PERNYATAAN MASIH MENDUDUKI JABATAN Nomor: Yang bertandatangan di bawah ini: Nama : ............................................................ NIP : ............................................................ Pangkat/Golongan Ruang : ............................................................ Jabatan : ............................................................ Unit Kerja : ............................................................ dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa: Nama : ............................................................ Pangkat/Golongan Ruang : ............................................................ Jabatan : ............................................................ Unit Kerja : ............................................................ berdasarkan Surat Keputusan …...... Nomor ……. tanggal …...... Sdr. ........... diangkat dalam jabatan ................. dan pada tanggal 1 Januari .............. masih menduduki jabatan tersebut. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor ... Tahun .... Sdr. ………...... berhak menerima tunjangan jabatan ........ sebesar Rp............. (..........) sebulan, terhitung mulai tanggal ............... Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dengan mengingat sumpah jabatan/Pegawai Negeri Sipil. Apabila dikemudian hari isi surat pernyataan ini ternyata tidak benar yang mengakibatkan kerugian terhadap negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut. Asli surat pernyataan ini disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di .................... .................., ......................... Pejabat yang membuat pernyataan,


BATAN

- 126 Format 18e Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Kembali (Fungsional) BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL (National Nuclear Energy Agency) Jalan Kuningan Barat, Mampang Prapatan, Jakarta 12710 Kotak Pos 4390 Jakarta 12043 Telepon (021) 5251109 Faksimil (021) 5251110 Homepage: www.batan.go.id, Email: [email protected] SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN TUGAS KEMBALI Nomor: Yang bertandatangan di bawah ini: Nama : ............................................................ NIP : ............................................................ Pangkat/Golongan Ruang : ............................................................ Jabatan : ............................................................ Unit Kerja : ............................................................ dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa: Nama : ............................................................ NIP : ............................................................ Pangkat/Golongan Ruang : ............................................................ Jabatan : ............................................................ Unit Kerja : ............................................................ telah nyata melaksanakan tugas kembali dalam jabatan fungsional tersebut mulai tanggal ................. dan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor ………, Sdr. ….... berhak menerima tunjangan jabatan fungsional ............. sebesar Rp.................. (............) sebulan, terhitung mulai tanggal ………............... Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dengan mengingat sumpah jabatan/Pegawai Negeri Sipil. Apabila dikemudian hari isi surat pernyataan ini ternyata tidak benar yang mengakibatkan kerugian terhadap negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut. Asli surat pernyataan ini disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di .................... .............., ............................. Pejabat yang membuat pernyataan,


BATAN

- 127 Format 18f Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (TBN) BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL (National Nuclear Energy Agency) Jalan Kuningan Barat, Mampang Prapatan, Jakarta 12710 Kotak Pos 4390 Jakarta 12043 Telepon (021) 5251109 Faksimil (021) 5251110 Homepage: www.batan.go.id, Email: [email protected]

SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN TUGAS Nomor: Yang bertandatangan di bawah ini: Nama : ............................................................ NIP : ............................................................ Pangkat/Golongan Ruang : ............................................................ Jabatan : ............................................................ dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa: Nama : ............................................................ NIP : ............................................................ Pangkat/Golongan Ruang : ............................................................ berdasarkan Surat Keputusan .................. Nomor .................... tanggal ............... terhitung mulai tanggal .................... telah nyata melaksanakan tugas dan diberi tunjangan bahaya nuklir tingkat....... sebesar Rp .................... (……..........) sebulan terhitung mulai tanggal ........... Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dengan mengingat sumpah jabatan/Pegawai Negeri Sipil. Apabila dikemudian hari isi surat pernyataan ini ternyata tidak benar yang mengakibatkan kerugian terhadap Negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut. Asli surat pernyataan ini disampaikan Perbendaharaan Negara di ………….....................

kepada

Kepala

Kantor

..................., ...................... Pejabat yang membuat pernyataan,

tanda tangan Nama Lengkap NIP: Tembusan: 1. Kepala BKN u.p. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian 2. Pejabat Pembuat Daftar Gaji 3. Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan

Pelayanan

BATAN

- 128 Format 18g Surat Pernyataan Telah Melaksanakan Tugas (TBN) BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL (National Nuclear Energy Agency) Jalan Kuningan Barat, Mampang Prapatan, Jakarta 12710 Kotak Pos 4390 Jakarta 12043 Telepon (021) 5251109 Faksimil (021) 5251110 Homepage: www.batan.go.id, Email: [email protected] SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKSANAKAN TUGAS Nomor: Yang bertandatangan di bawah ini: Nama : ............................................................ NIP : ............................................................ Pangkat/Golongan Ruang : ............................................................ Jabatan : ............................................................ dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa: Nama : ............................................................ NIP : ............................................................ Pangkat/Golongan Ruang : ............................................................ pada tanggal …........ telah melaksanakan tugas berdasarkan Surat Keputusan …......... Nomor ………….... tanggal ……....... dan pada tanggal ……………..... masih melaksanakan tugas tersebut. Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2004 Sdr. ………...... berhak menerima tunjangan bahaya nuklir tingkat ........ sebesar Rp.................. (............) sebulan, terhitung mulai tanggal ………............... Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dengan mengingat sumpah jabatan/Pegawai Negeri Sipil. Apabila dikemudian hari isi surat pernyataan ini ternyata tidak benar yang mengakibatkan kerugian terhadap Negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut. Asli surat pernyataan ini disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di .................... ................, ........................... Pejabat yang membuat pernyataan,

tanda tangan Nama Lengkap Tembusan: NIP: 1. Kepala BKN u.p. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian 2. Pejabat Pembuat Daftar Gaji 3. Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan

BATAN

- 129 Format 18h Surat Pernyataan Masih Melaksanakan Tugas (TBN) BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL (National Nuclear Energy Agency) Jalan Kuningan Barat, Mampang Prapatan, Jakarta 12710 Kotak Pos 4390 Jakarta 12043 Telepon (021) 5251109 Faksimil (021) 5251110 Homepage: www.batan.go.id, Email: [email protected]

SURAT PERNYATAAN MASIH MELAKSANAKAN TUGAS Nomor: Yang bertandatangan di bawah ini: Nama : ............................................................ NIP : ............................................................ Pangkat/Golongan Ruang : ............................................................ Jabatan : ............................................................ dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa: Nama : ............................................................ NIP : ............................................................ Pangkat/Golongan Ruang : ............................................................ pada tanggal …........ telah melaksanakan tugas berdasarkan Surat Keputusan …......... Nomor ………….... tanggal ……....... dan pada tanggal ……………..... masih melaksanakan tugas tersebut. Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2004 Sdr. ………...... berhak menerima tunjangan bahaya nuklir tingkat ........ sebesar Rp.................. (............) sebulan, terhitung mulai tanggal ………............... Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dengan mengingat sumpah jabatan/Pegawai Negeri Sipil. Apabila dikemudian hari isi surat pernyataan ini ternyata tidak benar yang mengakibatkan kerugian terhadap Negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut. Asli surat pernyataan ini disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di .................... .................., ......................... Pejabat yang membuat pernyataan,

tanda tangan Nama Lengkap Tembusan: NIP: 1. Kepala BKN u.p. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian 2. Pejabat Pembuat Daftar Gaji 3. Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan

BATAN

- 130 Format 18i Surat Pernyataan (CPNS)

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini

:

Nama

: ……...........................................................

Tempat dan Tanggal Lahir

: ……............................................................

Agama

: ……............................................................

Alamat

: ……………………………………….......... ……............................................................

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya: 1. Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena melakukan sesuatu tindak pidana kejahatan; 2. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta; 3. Tidak berkedudukan sebagai Calon Pegawai Negeri /Pegawai Negeri; 4. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh pemerintah; 5. Tidak menjadi pengurus dan/atau anggota partai politik.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan saya bersedia dituntut dimuka pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Pemerintah, apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar. .................…, ..…………………… Yang membuat pernyataan,


BATAN

- 131 Format 18j Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (CPNS)

SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN TUGAS Nomor:

Yang bertandatangan di bawah ini: Nama NIP Pangkat/Golongan Ruang Jabatan

: : : :

.......................................................... .......................................................... .......................................................... ..........................................................

dengan ini menyatakan bahwa: Nama : .......................................................... NIP : .......................................................... Pangkat/Golongan Ruang : .......................................................... Surat Keputusan pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil: Pejabat yang mengangkat : .......................................................... Nomor .: .......................................................... Tanggal : .......................................................... Tanggal mulai berlakunya pengangkatan Calon PNS : .......................................................... telah secara nyata melaksanakan tugasnya sejak tanggal ................. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya, untuk dapat digunakan seperlunya. ................., .......................... Yang membuat pernyataan,


BATAN

- 132 Format 18k Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Baru (Penyesuaian Ijazah)


SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN TUGAS BARU Nomor: Yang bertandatangan di bawah ini: Nama NIP Pangkat/Golongan Ruang Jabatan

: : : :

.......................................................... .......................................................... ......................................................... ..........................................................

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa: Nama NIP Pangkat/Golongan Ruang Jabatan

: : : :

.......................................................... .......................................................... .......................................................... ..........................................................

Pangkat terakhir berdasarkan Keputusan …....... Nomor ………….... tanggal ……....... terhitung mulai tanggal …………….. telah nyata dan kami anggap mampu melaksanakan tugas baru sebagai ........................, sesuai dengan ijazah terakhir yang telah diperolehnya. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya utnuk dipergunakan seperlunya. .................., ......................... Kepala Pusat/Biro/STTN,


BATAN

- 133 Format 18l Surat Pernyataan Biaya Pemerintah Negara RI BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL (National Nuclear Energy Agency) Jalan Kuningan Barat, Mampang Prapatan, Jakarta 12710 Kotak Pos 4390 Jakarta 12043 Telepon (021) 5251109 Faksimil (021) 5251110 Homepage: www.batan.go.id, Email: [email protected]

SURAT PERNYATAAN SEBAGAI BIAYA PEMERINTAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Yang bertandatangan di bawah ini: Nama : NIP : Pangkat/Golongan : Unit Kerja : Jabatan Struktural : Jabatan Fungsional :

....................................................... ....................................................... ...................................................... ....................................................... ....................................................... ....................................................

Dengan ini menyatakan bahwa semua biaya yang saya terima selama mengikuti tugas belajar jenjang .................................... selama ................ tahun dari tahun ......... sampai dengan tahun ....... dengan biaya yang diperoleh dari pemerintah negara lain, badan atau organisasi internasional, badan swasta di dalam atau di luar negeri dianggap sebagai biaya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Negara Republik Indonesia. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. ..............., ................................. Yang membuat Pernyataan,

tanda tangan(meterai) Nama Lengkap NIP:

BATAN

- 134 Format 18m Surat Pernyataan Tidak Menuntut Biaya dari Pemerintah RI BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL (National Nuclear Energy Agency) Jalan Kuningan Barat, Mampang Prapatan, Jakarta 12710 Kotak Pos 4390 Jakarta 12043 Telepon (021) 5251109 Faksimil (021) 5251110 Homepage: www.batan.go.id, Email: [email protected]

SURAT PERNYATAAN TIDAK MENUNTUT BIAYA DARI PEMERINTAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Yang bertandatangan di bawah ini: Nama : ................................................................ Tempat, Tanggal Lahir : ................................................................ NIP : ................................................................ Jabatan : ................................................................ Unit Kerja : ................................................................ Badan Tenaga Nuklir Nasional Dengan ini menyatakan bahwa untuk menyelesaikan studi program .................... dalam bidang .......... di ................................... terhitung mulai .................. sampai dengan ..................... kami bersedia menanggung sendiri semua biaya dan tidak menuntut biaya apapun dari Pemerintah Negara Republik Indonesia selama di luar negeri (......................................), dan akan menyampaikan laporan secara tertulis kepada Sekretariat Kabinet Republik Indonesia setelah kembali dari luar negeri. Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana mestinya. ..............., ................................. Yang membuat pernyataan,

Mengetahui, *)

tanda tangan tanda tangan Nama Lengkap NIP:

Nama Lengkap NIP: Mengetahui : Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan,

tanda tangan Nama Lengkap NIP: *) serendah-rendahnya Pejabat Eselon II

BATAN

- 135 Format 18n Surat Pernyataan Bersedia Diberhentikan dari Jabatan Struktural/Dibebaskan dari Jabatan Fungsional


SURAT PERNYATAAN BERSEDIA DIBERHENTIKAN DARI JABATAN STRUKTURAL/ DIBEBASKAN SEMENTARA DARI JABATAN FUNGSIONAL

Yang bertandatangan di bawah ini: Nama : Tempat, Tanggal Lahir : NIP : Pangkat/Golongan : Jabatan Struktural : Jabatan Fungsional : Unit Kerja : Alamat :

.......................................................... .......................................................... .......................................................... .......................................................... .......................................................... .......................................................... .......................................................... ..........................................................

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya bersedia diberhentikan dari jabatan struktural dan/atau dibebaskan sementara dari jabatan fungsional. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Mengetahui: Kepala Pusat/Biro/Inspektur/Ketua STTN/ Deputi Atasan Langsung *)


................., ........................... Yang menyatakan,

tanda tangan & meterai Nama Lengkap NIP:

BATAN

- 136 Format 18o Surat Pernyataan Selesai Melaksanakan Tugas Belajar BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL (National Nuclear Energy Agency) Jalan Kuningan Barat, Mampang Prapatan, Jakarta 12710 Kotak Pos 4390 Jakarta 12043 Telepon (021) 5251109 Faksimil (021) 5251110 Homepage: www.batan.go.id, Email: [email protected]

SURAT PERNYATAAN SELESAI MELAKSANAKAN TUGAS BELAJAR Yang bertandatangan di bawah ini: Nama : ......................................................................... NIP : .......................................................................... Tempat, Tanggal Lahir : ............................................................................. Pangkat/Golongan : ......................................................................... Unit Kerja : ............................................................................. Alamat : ............................................................................. Dengan ini menyatakan telah selesai melaksanakan tugas belajar dengan hasil : Lulus/Tidak Lulus *) Jenjang Tugas Belajar Pemberi Beasiswa

: Diploma III/Diploma IV/Sarjana/Magister/Spesialis/ Doktor/Post Doctoral/Pelatihan *) : .....................................................................

Nama Institusi dan Alamat Tempat Tugas Belajar

:

Jangka Waktu Tugas Belajar

:

..................................................................................... .....................................................................................

(isi nama universitas atau nama institusi tempat pelatihan) ........................... s.d ...................................

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. ................, ................................. Mengetahui: Pelapor, Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan, tanda tangan tanda tangan Nama Lengkap Nama Lengkap NIP: NIP: *) coret yang tidak perlu

BATAN

- 137 Format 18p Surat Pernyataan Wajib Kerja BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL (National Nuclear Energy Agency) Jalan Kuningan Barat, Mampang Prapatan, Jakarta 12710 Kotak Pos 4390 Jakarta 12043 Telepon (021) 5251109 Faksimil (021) 5251110 Homepage: www.batan.go.id, Email: [email protected]

SURAT PERNYATAAN WAJIB KERJA

Yang bertandatangan di bawah ini: Nama : NIP : Tempat, Tanggal Lahir : Pangkat/Golongan : Unit Kerja : Alamat :

.......................................................... .......................................................... .......................................................... .......................................................... .......................................................... ..........................................................

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya bersedia dan akan melaksanakan wajib kerja di lingkungan BATAN/instansi pemerintah lainnya, selambat-lambatnya satu bulan sejak berakhirnya masa tugas belajar selama jangka waktu ..... (..........................) bulan/tahun *), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui: Kepala Pusdiklat


.............., ............................ Yang menyatakan,

tanda tangan & meterai Nama Lengkap NIP:

BATAN

- 138 D. Laporan 1. Pengertian Laporan adalah naskah dinas yang memuat pemberitahuan tentang pelaksanaan suatu kegiatan atau kejadian. 2. Susunan a. Kepala Naskah Laporan: 1) Kop Naskah: sama dengan Kepala Surat Dinas. 2) Kata LAPORAN,TENTANG, dan judul laporan diketik simetris dengan huruf kapital berurutan ke bawah di bawah kop naskah. b. Batang Tubuh Naskah Laporan: 1) Kata Pendahuluan diketik dengan huruf awal kapital di sebelah kiri, kemudian diketik berurutan ke bawah dengan huruf awal kapital terdiri atas: a) Umum b) Maksud dan Tujuan c) Ruang Lingkup d) Dasar 2) Kata KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN, HASIL YANG DICAPAI, KESIMPULAN DAN SARAN, dan PENUTUP diketik berurutan ke bawah dengan huruf kapital setelah PENDAHULUAN. 3) Materi Laporan terdiri atas kegiatan yang dilaksanakan, faktor yang mempengaruhi, hasil pelaksanaan kegiatan, hambatan yang dihadapi, dan hal lain yang perlu dilaporkan. 4) Kesimpulan dan Saran perlu disampaikan sebagai bahan pertimbangan. 5) Penutup merupakan akhir laporan yang memuat harapan untuk masa yang akan datang dan ucapan terima kasih. c. Kaki Naskah Laporan: 1) Kata Dibuat di dan pada tanggal diketik dengan huruf awal kapital di sebelah kanan bawah, kemudian berurutan ke bawah nama jabatan/pejabat pembuat laporan, nama lengkap, dan NIP. 2) Tempat disesuaikan dengan kota alamat instansi dan tanggal dibuat Laporan.

BATAN

- 139 E. Telaahan Staf 1. Pengertian Telaahan Staf adalah bentuk uraian yang disampaikan oleh pejabat atau staf yang memuat analisis singkat dan jelas mengenai suatu persoalan dengan memberikan jalan keluar/pemecahan yang disarankan. 2. Susunan a. Kepala Naskah Telaahan Staf terdiri atas: 1) Kata TELAAHAN STAF, TENTANG, dan judul telaahan staf diketik simetris dengan huruf kapital berurutan ke bawah. 2) Kata Masalah ........ (uraian ringkas permasalahan), diketik dengan huruf awal kapital di bawah angka 1) di atas. b. Batang Tubuh Naskah Telaahan Staf : Diketik dengan huruf awal kapital berurutan ke bawah di sebelah kiri, yaitu: 1) Kata Persoalan dengan nomor urut I: Bagian persoalan memuat pernyataan singkat dan jelas tentang persoalan yang akan dipecahkan. 2) Kata Praanggapan dengan nomor urut II: Praanggapan memuat dugaan yang beralasan, berdasarkan data dan saling berhubungan sesuai dengan situasi yang dihadapi, dan merupakan kemungkinan kejadian di masa mendatang. 3) Kata Fakta-Fakta yang Mempengaruhi dengan nomor urut III: Bagian fakta yang mempengaruhi memuat fakta yang merupakan landasan analisis dan pemecahan persoalan. 4) Kata Analisis dengan nomor urut IV: Bagian diskusi memuat analisis pengaruh praanggapan dan fakta terhadap persoalan serta akibatnya, hambatan serta keuntungan dan kerugiannya, serta pemecahan atau cara bertindak yang mungkin atau dapat dilakukan. 5) Kata Simpulan dengan nomor urut V: Bagian simpulan memuat intisari hasil diskusi, pilihan dan satu cara bertindak atau jalan keluar sebagai pemecahan persoalan yang dihadapi. 6) Kata Saran dengan nomor urut VI: Bagian saran memuat secara ringkas dan jelas tentang saran tindakan untuk mengatasi persoalan yang dihadapi.

BATAN

- 140 c. Kaki Naskah Telaahan Staf terdiri atas: 1) Nama Jabatan Pembuat Telaahan Staf, nama lengkap, dan NIP diketik simetris dengan huruf awal kapital di sebelah kanan bawah. 2)

Apabila ada lampiran, diketik di sebelah kiri bawah dan diberi nomor urut, antara lain dapat berupa hasil koordinasi yang memuat bukti koordinasi formal dengan pejabat/staf lain yang terkait, komentar, pendapat, atau koreksi yang dapat digunakan sebagai bahan penyempurnaan konsep batang tubuh telaahan staf.

BATAN

- 141 Format 19 Laporan BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL (National Nuclear Energy Agency) Jalan Kuningan Barat, Mampang Prapatan, Jakarta 12710 Kotak Pos 4390 Jakarta 12043 Telepon (021) 5251109 Faksimil (021) 5251110 Homepage: www.batan.go.id, Email: [email protected]

LAPORAN

TENTANG ....................................................................................................................... A. Pendahuluan 1. 2. 3. 4.

Umum Maksud dan Tujuan Ruang Lingkup Dasar

B. Tugas yang Dilaksanakan .................................................................................................................................. Dan seterusnya C. Hasil yang Dicapai .................................................................................................................................. D. Simpulan dan Saran .................................................................................................................................. E. Penutup ..................................................................................................................................

Dibuat di .......................................... pada tanggal .……….........................

Pejabat Pembuat Laporan,


BATAN

- 142 Format 20 Telaahan Staf TELAAHAN

STAF

TENTANG …………………………………………………………

Masalah Uraian ringkas permasalahan, sebagai sarana penunjukan arsip dan merupakan kelompok persoalan sehingga lebih umum atau lebih luas dari persoalan pada persoalan 1. Persoalan Bagian Persoalan memuat pernyataan singkat dan jelas tentang persoalan yang akan dipecahkan 2. Praanggapan Pranggapan memuat dugaan yang beralasan, berdasarkan data dan saling berhubungan sesuai dengan situasi yang dihadapi, dan merupakan kemungkinan kejadian di masa mendatang 3. Fakta-Fakta yang Mempengaruhi Bagian fakta yang mempengaruhi memuat fakta yang merupakan landasan analisis dan pemecahan persoalan 4. Analisis Bagian diskusi memuat analisis pengaruh praanggapan dan fakta terhadap persoalan serta akibatnya, hambatan serta keuntungan dan kerugiannya, serta pemecahan atau cara bertindak yang mungkin atau dapat dilakukan 5. Simpulan Bagian simpulan memuat intisari hasil diskusi, pilihan, dan satu cara bertindak atau jalan keluar sebagai pemecahan persoalan yang dihadapi 6. Saran Bagian memuat secara ringkas dan jelas tentang saran tindakan untuk mengatasi persoalan yang dihadapi Nama Jabatan Pembuat Telaahan Staf,


BATAN

- 143 F. Formulir Formulir adalah bentuk pengaturan alokasi ruang atau lembar naskah untuk mencatat berbagai data dan informasi. Formulir dibuat dalam bentuk kartu atau lembaran tercetak dengan judul tertentu berisi keterangan yang diperlukan.

G. Naskah Dinas Elektronik Naskah Dinas Elektronis adalah naskah dinas berupa komunikasi dan informasi yang dilakukan secara elektronis atau terekam dalam multimedia elektronis. Naskah Dinas ini meliputi: 1. Surat menyurat elektronis 2. Arsip dan dokumentasi elektronis 3. Transaksi elektronis dan 4. Naskah dinas elektronis lain. Ketentuan lebih lanjut tentang hal ini diatur dalam pedoman yang mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government, Keputusan Menteri Pendayaguna-an Aparatur Negara Nomor 13/KEP/M.PAN/5 2003 tanggal 23 Januari 2003 tentang Pedoman Umum Perkantoran Elektronis Lingkup Intranet, dan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/1121/ M.PAN/3/2006 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas Elektronis di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Beberapa contoh naskah dinas elektronik antara lain: 1. Faksimile/telefaks/telekopi, adalah alat pengirim dan penerima informasi berupa naskah/tulisan/gambar yang karena kepentingannya harus segera disampaikan kepada yang bersangkutan (alamat yang dituju). 2. Electronic Mail (E-Mail), adalah informasi yang dikomunikasikan melalui sarana elektronik/fasilitas internet yang memerlukan rekaman khusus dan diperlakukan sebagai naskah/surat/dokumen 3. Homepage, adalah penyampaian informasi di internet yang dapat diperoleh melalui komputer server secara on-line.

BATAN

- 144 BAB III TATA SURAT DINAS

A. Pengertian Tata Surat Dinas adalah pengaturan ketatalaksanaan penyelenggara-an suratmenyurat dinas yang dilaksanakan oleh BATAN dalam rangka pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan. Pengaturan ketatalaksanaan tersebut antara lain tatacara penggolongan surat, penomoran surat, penandatanganan surat, penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai kaidah tata bahasa, dan penanganan surat dengan media/sarana naskah/surat dinas yang berlaku. Surat-menyurat dinas merupakan kegiatan untuk mendukung terselenggaranya tugas pokok BATAN. Kegiatan ini harus diatur dengan sebaik-baiknya, sehingga tata surat dinas di BATAN dapat terselenggara dengan efektif dan efisien.

B. Format dan Sifat Naskah/Surat Dinas 1. Format Naskah/Surat Dinas Format Naskah/Surat Dinas adalah pola naskah/surat dinas menurut susunan letak atau posisi bagian-bagian naskah/surat dinas termasuk antara lain penempatan tanggal, nomor, perihal, lampiran, kepala, batang tubuh, dan kaki naskah/surat dinas serta tembusan. Format naskah/surat dinas terdiri atas 4 macam, yaitu: a. Format lurus penuh (full block style) b. Format lurus (full block) c. Format setengah lurus (semi block style) d. Format tekuk (indented style) Dalam memilih format naskah/surat dinas perlu diperhatikan keterpaduan faktorfaktor kemudahan, kehematan, dan keserasian.

Format naskah/ surat dinas di

BATAN disesuaikan dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara yaitu menggunakan format setengah lurus (semi block style)

BATAN

- 145 Pengetikan naskah/surat dinas dengan jenis huruf Arial 11 atau 12. Aspek keserasian dan estetika perlu diperhatikan dalam menentukan jarak spasi dengan mempertimbangkan jumlah isi naskah/surat dinas atau disesuaikan dengan kebutuhan. 2. Sifat Naskah/Surat Dinas Sifat naskah/surat dinas dimulai dari proses pemindahan ide konseptor dalam bentuk tulisan/lisan yaitu pembuatan konsep, pengetikan, pemberian sampul/amplop, pencatatan,

pengiriman,

penentuan

petugas

yang

bertanggungjawab,

dan

perlakuan/penanganan pada umumnya sampai waktu yang ditentukan atau terus menerus disesuaikan dengan sifat surat tersebut. Sifat naskah/surat dinas dapat diurai menjadi 2 macam tingkatan, yaitu tingkat keamanan atau kerahasiaan dan tingkat kecepatan pengiriman. a. Tingkat Keamanan/Kerahasiaan naskah/surat dinas terdiri atas: 1) Sangat

Rahasia

(SR),

keamanan/kerahasiaan

yaitu

naskah/surat

dinas

berkaitan

dengan

tertinggi

dengan

tingkat

keamanan

dan

keselamatan negara, karena apabila disiarkan secara tidak sah atau jatuh ke tangan

yang

tidak

berhak

akan

membahayakan

keamanan

dan

keselamatan negara. 2) Rahasia

(R),

yaitu

naskah/surat

dinas

dengan

tingkat

keamanan/

kerahasiaan tinggi berkaitan dengan keamanan dan keselamatan negara karena apabila disiarkan secara tidak sah atau jatuh ke tangan yang tidak berhak akan merugikan negara. 3) Biasa

(B),

yaitu

naskah/surat

dinas

yang

tidak

memerlukan

keamanan/kerahasiaan khusus akan tetapi tidak dapat disampaikan kepada yang tidak berhak/ berkepentingan.

b. Tingkat Kecepatan Pengiriman naskah/surat dinas terdiri atas: 1) Sangat Segera/Kilat adalah naskah/surat dinas yang disampaikan segera setelah selesai diproses dengan menggunakan sarana pengiriman tercepat antara lain melalui faksimile/e-mail/pos kilat khusus/jasa kurir untuk pengiriman ke luar kota/luar negeri atau melalui petugas/pelaksana untuk

BATAN

- 146 pengiriman di dalam kota. Pengiriman dilakukan pada hari yang sama dengan batas waktu paling lambat 24 jam. 2) Segera adalah naskah/surat dinas yang disampaikan paling lambat dalam waktu 2x24 jam dengan sarana pengiriman sama dengan angka 1) tersebut di atas. 3) Biasa adalah naskah/surat dinas disampaikan sesuai jadwal pengiriman yang telah ditentukan dengan batas maksimum 5 hari.

C. Penomoran Naskah/Surat Dinas Penomoran Naskah/Surat Dinas Badan Tenaga Nuklir Nasional terdiri atas: 1. Nomor naskah/surat dinas dari Kepala BATAN, yaitu: Naskah

Dinas

Arahan

Kepala

BATAN

termasuk

Keputusan

Pengangkatan/Pemberhentian Jabatan Struktural, dengan susunan: Nomor Surat/Kode Singkatan Jabatan Eselon I/Bulan/Tahun Contoh: 369/KA/XI/2009

2. Nomor naskah/surat dinas dari Sekretaris Utama dan Para Deputi BATAN, yaitu: Naskah Dinas Arahan Sekretaris Utama dan Para Deputi BATAN, dengan susunan: Nomor Surat/Kode Singkatan Jabatan Eselon I/Bulan/Tahun Contoh: 487/SU/VIII/2009 3. Nomor naskah/surat dinas dari Subbagian Tata Persuratan BSDM BATAN: a. Naskah/Surat Dinas ke luar instansi BATAN termasuk naskah/surat Perjanjian Kerja Sama dan naskah/surat pengadaan barang/jasa yang ditandatangani Eselon I/Kepala Unit Kerja/Unit Pengolah/Tim Pengadaan Barang/Jasa di Kantor Pusat, dengan susunan: Nomor Surat/Kode Klasifikasi/Bulan/Tahun Contoh:

03269/PL 00 02/IV/2009

b. Naskah/Surat Dinas mengenai Keputusan Kepegawaian termasuk Penetapan Angka Kredit (PAK), dengan susunan:

BATAN

- 147 Nomor Surat/Kode Klasifikasi/Tahun Contoh: 03487/KP 02 02/2009 4. Nomor naskah/surat dinas dari masing-masing Unit Kerja/Unit Pengolah: a. Naskah Penetapan Kepala Unit Kerja BATAN, dengan susunan: Nomor Surat/Kode Singkatan Unit Kerja (Unit Pengolah)/ Bulan/Tahun Contoh:

036/RSG/X/2009

b. Naskah/Surat Dinas Unit Kerja (bukan Kantor Pusat) ke luar instansi BATAN termasuk Naskah/Surat Perjanjian Kerja Sama dan naskah/ surat pengadaan barang/jasa, dengan susunan: Nomor Surat/Kode Klasifikasi/Bulan/Tahun Contoh:

299/KS 00 01/IX/2009

5. Nomor naskah dinas di lingkungan BATAN (Eselon I dan Unit Kerja/ Unit Pengolah), dengan susunan: Nomor Surat/Kode Klasifikasi/Kode Singkatan Jabatan (Eselon I/Unit Kerja/Unit Pengolah)/Tahun Contoh:

901/BN 01/NBR 2/2009

Pencantuman

kode

singkatan

jabatan

pimpinan/unit

kerja/unit

pengolah

menunjukkan pembuat konsep naskah/surat dinas dan nomor-nomor naskah/surat dinas tersebut diperoleh dari masing-masing tata usaha unit kerja/unit pengolah yang menandatangani naskah/surat dinas. Contoh: 1) Nota Dinas tentang penerimaan calon PNS dibuat oleh Biro SDM dan ditandatangani oleh Sekretaris Utama, penomorannya:

039/KP 00

02/SDM/2009 2) Nota Dinas yang ditandatangani dan dibuat oleh Sekretaris

Utama,

penomorannya: 109/OT 01/SU/2009

Penomoran Naskah/Surat Dinas dengan sifat Sangat Rahasia atau Rahasia dilakukan dengan susunan penomoran tersebut di atas ditambah dengan singkatan sifat

BATAN

- 148 naskah/surat dinas tersebut yaitu Sangat Rahasia atau Rahasia yang dicantumkan sebelum nomor naskah/ surat dinas. Contoh:

1) R-396/KN 00 03/SJM 4.2/2009 2) SR-04910/KP 03 02/VIII/2009

D. Wewenang Penandatanganan Naskah/Surat Dinas 1. Kewenangan penandatanganan naskah/surat dinas ke luar BATAN yang bersifat kebijakan/keputusan/arahan dilakukan oleh Kepala BATAN.

2. Pejabat eselon I dan II dapat menandatangani naskah/surat dinas sesuai dengan bidang tugas pejabat tersebut.

3. Kewenangan penandatanganan naskah/surat dinas ke luar instansi BATAN yang tidak bersifat kebijakan/keputusan/arahan dapat dilimpah-kan/diserahkan kepada tingkat eselon

di

bawahnya

atau

pejabat

lain

yang

diberi

kewenangan

untuk

menandatangani naskah/surat dinas tersebut sekurang-kurangnya tingkat eselon III dan Ketua Panitia/Tim sesuai dengan bidang tugasnya dan wewenang yang dilimpahkan dengan 2 macam bentuk pelimpahan, yaitu: a. Menggunakan kata/sebutan atas nama disingkat a.n. Contoh: a.n. Deputi Bidang Pengembangan Teknologi dan Energi Nuklir Kepala PRSG,

tanda tangan Nama Lengkap NIP: a.n. Kepala Pusat Standardisasi dan Jaminan Mutu Nuklir Kepala Bidang Jaminan Mutu


BATAN

- 149 b. Menggunakan kata/sebutan untuk beliau disingkat u.b. , yaitu: Pejabat yang diberi kuasa memberi kuasa lagi kepada bawahannya Contoh :

a.n. Sekretaris Utama Kepala Biro Kerja Sama Hukum dan Humas u.b. Kepala Bagian Hukum

tanda tangan Nama Lengkap NIP: Catatan: • Penulisan nama jabatan pejabat yang berwenang diketik lengkap, sedangkan nama jabatan pejabat yang menandatangani naskah/ surat dinas dapat disingkat, dan diketik dengan huruf awal kapital. • Pejabat yang menandatangani naskah/surat dinas dengan atas nama/ untuk beliau tidak mengirim tembusan, tetapi perlu memberitahukan kepada pejabat yang berwenang.

4. Penandatanganan naskah dinas dapat dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk berdasarkan Surat Perintah, terdiri atas: a. Pelaksana Harian (Plh.), yaitu pejabat yang mendapat pelimpahan wewenang dari atasannya yang bersifat sementara sampai dengan pejabat definitif aktif kembali. Pejabat yang bersangkutan berhalangan hadir sekurang-kurangnya 7 hari kerja karena dinas ke daerah/luar negeri, mengikuti diklat, menunaikan ibadah haji, sakit dan perlu dirawat, atau menjalani hak cuti. b. Pelaksana Tugas (Plt.), yaitu pejabat yang mendapat pelimpahan wewenang bersifat sementara sampai dengan pejabat definitif ditetapkan. Pelaksana Tugas digunakan apabila pejabat yang berwenang menandatangani naskah dinas belum ditetapkan (kosong) karena menunggu ketentuan bidang kepegawaian lebih lanjut, antara lain disebabkan pejabat sebelumnya menjalani masa purnabakti (pensiun), mutasi, diberhentikan, atau berhalangan tetap.

BATAN

- 150 Contoh: Plh. Kepala Pusat Teknologi Nuklir Bahan dan Radiometri,

tanda tangan Nama Lengkap NIP: Plt.

Kepala Subbagian Mutasi,


E.

Media/Sarana Naskah/Surat Dinas 1. Kertas Naskah/Surat Dinas Media/Sarana Naskah/Surat Dinas adalah alat untuk merekam informasi yang dikomunikasikan dalam bentuk media konvensional (kertas). a. Ukuran dan Seri, yaitu: 1) Kegiatan surat-menyurat dinas, penggandaan, dan dokumen pelaporan menggunakan kertas HVS maksimal 80 gram seri A4: 297 x 210mm (8 ¼ x 11 ¾ inci). 2) Kertas kop instansi yang dicetak dan dicantumkan lambang negara dan/atau logo instansi menggunakan kertas HVS 80 gram seri A4. 3) Naskah dinas yang mempunyai nilai guna dengan jangka waktu lama dan nilai keasaman tertentu menggunakan kertas HVS di atas 80 gram seri A4. b. Warna dan Kualitas, yaitu: 1) Kertas berwarna putih dengan kualitas terbaik (white bond) 2) Warna Lembar Sampul (cover) diatur sebagai berikut: a) Biru untuk Naskah Peraturan Kepala BATAN dan Pedoman BATAN b) Merah untuk Prosedur BATAN 3) Naskah/surat dengan jangka waktu simpan 10 tahun/lebih/ bernilai guna permanen menggunakan kertas serendah-rendahnya dengan nilai keasaman (pH) 7.

BATAN

- 151 2. Sampul/Amplop Naskah/Surat Dinas Sampul/amplop naskah/surat dinas adalah sarana kelengkapan penyampaian naskah/surat dinas terutama untuk naskah/surat dinas ke luar instansi BATAN. Sampul/amplop naskah/surat dinas dicetak sesuai dengan kertas kop naskah/surat dinas.

a. Ukuran: 1) Naskah/surat dinas yang dapat dilipat menggunakan sampul/ amplop ukuran 105mm x 227mm (amplop kabinet). 2) Naskah/surat dinas yang mempunyai lampiran dan tidak dapat dilipat menggunakan sampul/amplop disesuaikan dengan tebal naskah/surat dinas tersebut dan pada setiap sisi sampul/amplop diberi ruang maksimal 0,5 inci (amplop coklat).

b. Warna dan Kualitas: Sampul/amplop naskah/surat dinas menggunakan kertas tahan lama (bond), berwarna putih atau coklat muda disesuaikan dengan ukuran dan berat naskah/surat dinas tersebut.

c. Penulisan Alamat Pengirim dan Tujuan:

1) Alamat pengirim dicetak di tengah (centring) pada sampul/amplop kabinet dan di bagian kiri atas pada sampul/amplop coklat sesuai dengan kertas kop naskah/surat dinas.

2) Alamat tujuan diketik pada bagian kanan tengah, sama dengan alamat tujuan yang tercantum di kepala naskah/surat dinas tersebut.

d. Tata Cara Penggunaan:

1) Naskah/surat dinas yang bersifat Biasa dan ditujukan kepada instansi di luar BATAN diberi sampul/amplop sesuai dengan ukuran naskah/surat dinas tersebut, sedangkan naskah/surat dinas antar Unit Kerja/Unit Pengolah Kantor Pusat, PPTN Serpong, dan PPTN Pasar Jumat tidak diberi sampul/amplop dan

BATAN

- 152 naskah/surat dinas dari/ke PPTN Bandung dan PPTN Yogyakarta disatukan dalam satu sampul/amplop coklat.

2) Naskah/surat dinas yang bersifat Sangat Rahasia atau Rahasia antar Unit Kerja/Unit Pengolah diberi 2 sampul/amplop yaitu sampul/amplop I (sebelah dalam) dicantumkan alamat tujuan, nomor, dan sifat naskah/surat dinas, dan sampul/amplop II (sebelah luar) dicantumkan alamat tujuan dan nomor naskah/surat dinas, kemudian untuk naskah/surat dinas dari/ke PPTN Bandung dan PPTN Yogyakarta dimasukkan dan/atau disatukan dengan naskah/surat dinas yang bersifat Biasa ke dalam sampul/amplop coklat pada angka 1) tersebut di atas.

3. Warna Tinta a. Warna tinta untuk penulisan naskah/surat dinas adalah warna hitam. b. Penandatanganan menggunakan warna biru tua. c. Warna

tinta

merah

hanya

digunakan

untuk

penulisan

tingkat

keamanan/kerahasiaan yaitu kata Sangat Rahasia dan Rahasia.

F.

Gelar dan Sebutan Lulusan Perguruan Tinggi Gelar akademik terdiri dari Sarjana, Magister, dan Doktor sesuai Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 178/U/2001 tanggal 21 November 2001 tentang Gelar dan Sebutan Lulusan Perguruan Tinggi. Pencantuman gelar akademik, sebutan profesional, dan gelar doktor kehormatan hanya digunakan pada dokumen resmi yang berkaitan dengan kegiatan akademik dan pekerjaan. Penulisan gelar Sarjana dan Magister dicantumkan di belakang nama yang berhak atas gelar yang bersangkutan dengan huruf S untuk Sarjana atau huruf M untuk Magister diikuti singkatan nama kelompok bidang keahlian, sedangkan gelar akademik Doktor disingkat Dr. dicantumkan di depan nama yang berhak atas gelar yang bersangkutan. Gelar Doktor Kehormatan (Doktor Honoris Causa) diberikan kepada seseorang yang telah memiliki gelar akademik sekurang-kurangnya Sarjana dan berjasa luar biasa dalam pengembangan suatu disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan,

BATAN

- 153 kemasyarakatan dan/atau kemanusiaan. Penulisan gelar Doktor Kehormatan disingkat Dr. (H.C) dicantumkan di depan nama penerima hak atas gelar tersebut.

Sebutan profesional lulusan Program Diploma dicantumkan di belakang nama yang berhak atas sebutan tersebut yang terdiri atas: 1. Ahli Pratama untuk Program Diploma I disingkat A.P. 2. Ahli Muda untuk Program Diploma II disingkat A. Ma. 3. Ahli Madya untuk Program Diploma III disingkat A.Md. 4. Sarjana Sains Terapan untuk Program Diploma IV disingkat SST

BATAN

- 154 BAB

IV

LAMBANG NEGARA, LOGO, DAN CAP DINAS BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL

Lambang Negara, logo, dan cap dinas digunakan dalam tata naskah dinas sebagai tanda pengenal atau identifikasi yang bersifat tetap dan resmi.

A. Lambang Negara: Lambang Negara berwarna emas digunakan untuk tata naskah dinas pejabat negara, seperti:

Presiden

dan

Wakil

Presiden,

Ketua,

Wakil

Ketua,

dan

Anggota

MPR/DPR/MA/BPK, Menteri dan jabatan setingkat menteri, Duta Besar, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota, dan pejabat negara lainnya. Lambang Negara digunakan dalam naskah dinas seperti: Kerja Sama Antar-pemerintah (G to G), Kerja Sama Pemerintah dan pihak luar negeri, dan Kerja Sama Kota Kembar (Sister City) yang diletakkan simetris di sebelah atas naskah/surat dinas tersebut dan di atas map naskah.

B. Logo: Logo BATAN dalam tata naskah dinas digunakan untuk: 1. Cap Dinas 2. Kertas kop naskah/surat dinas yang diletakkan di tengah marjin dan di sisi kiri atas kertas 3. Lembar kedua dan berikutnya untuk naskah/surat dinas yang diletakkan di tengah marjin kertas 4. Sampul/amplop naskah/surat dinas yang diletakkan di sisi kiri atas sampul/amplop kabinet dan amplop coklat 5. Kartu undangan dinas yang diletakkan di tengah marjin kartu

BATAN

- 155 C. Cap Dinas 1. Bentuk a. Cap Dinas Jabatan Kepala BATAN Susunan teks berurutan dimulai dari lingkaran terluar yaitu: kata KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL dan REPUBLIK INDONESIA dengan bintang segi lima di antara kedua kata tersebut, kemudian Lambang Negara Republik Indonesia yang diletakkan di tengah-tengah lingkaran. (Gambar 1) b. Cap Dinas BATAN Susunan teks berurutan dimulai dari lingkaran terluar yaitu: kata BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL dan REPUBLIK INDONESIA dengan bintang segi lima di antara kedua kata tersebut, kemudian logo BATAN yang diletakkan di tengah-tengah lingkaran. (Gambar 1a) c. Cap dinas masing-masing Satuan Kerja BATAN Susunan teks berurutan dimulai dari lingkaran terluar yaitu: nama SATUAN KERJA dan kata BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL dengan bintang segi lima di antara kedua kata tersebut, kemudian logo BATAN yang diletakkan di tengah-tengah lingkaran. (Gambar 1b) Khusus untuk cap dinas BATAN tidak dicantumkan kata BATAN dibawah Logo.

2. Warna dan Penggunaan Cap Dinas Badan Tenaga Nuklir Nasional berwarna biru tua. a.

Cap Dinas warna biru tua digunakan untuk mengesahkan naskah dinas yang telah ditandatangani pejabat yang berwenang.

b.

Nota Dinas, Memo dan surat menyurat ke luar negeri (termasuk surat perjanjian) tidak menggunakan Cap Dinas.

3. Pembubuhan Pencantuman Cap Dinas adalah sebagai berikut: a. Naskah/surat dinas di sebelah kiri dan menyentuh tanda tangan b. Sampul/amplop di sebelah kiri di bawah nomor naskah/surat dinas c. Naskah dinas lainnya sesuai ketentuan yang berlaku

BATAN

- 156 Gambar : 1 Cap Dinas Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional

Contoh Cap Dinas

Susunan Teks

Gambar Cap Dinas

Bentuk/Ukuran

- Lingkaran luar: a. Kepala garis tengah 4cm Badan Tenaga Nuklir Nasional R1 = 2cm b. Lambang Negara - Lingkaran dalam: c. Republik Indonesia garis tengah 2,80cm R2 = 1,40cm d. Bintang Segi Lima

Keterangan Digunakan untuk: Surat Dinas yang ditandatangani Kepala BATAN (warna biru tua)

BATAN

- 157 Gambar : 1a Cap Dinas Badan Tenaga Nuklir Nasional

Contoh Cap Dinas

Susunan Teks

Gambar Cap Dinas

Bentuk/Ukuran

Nasional - Lingkaran luar: garis tengah 4cm b. Logo Badan Tenaga Nuklir Nasional R1 = 2cm a. Badan

Tenaga

Nuklir

c. Republik Indonesia d. Bintang Segi Lima

- Lingkaran dalam: garis tengah 2,80cm R2 = 1,40cm

Keterangan Digunakan untuk: Naskah Dinas yang ditandatangani Sekretaris Utama, Para Deputi, dan Kepala Biro (warna biru tua)

BATAN

- 158 Gambar : 1b

Cap Dinas Unit Kerja Badan Tenaga Nuklir Nasional

Contoh Cap Dinas

Susunan Teks

Gambar Cap Dinas

Bentuk/Ukuran

a. Nama Unit kerja

- Lingkaran luar: garis tengah 4cm b. Logo Badan Tenaga Nuklir Nasional R1 = 2cm c. Badan Tenaga Nuklir Nasional d. Bintang Segi Lima

- Lingkaran dalam: Garis tengah 2,80cm R2 = 1,40 cm

Keterangan

Digunakan untuk: Naskah Dinas yang ditandatangani Para Kepala Pusat dan Ketua STTN (warna biru tua)

BATAN

- 159 BAB V TATA KEARSIPAN A. Pengertian 1. Pengertian Arsip Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 Pasal 1, Arsip adalah: a.

Naskah-naskah yang dibuat dan diterima oleh Lembaga-lembaga Negara dan Badan-badan Pemerintahan dalam bentuk corak apapun baik dalam keadaan tunggal

maupun

berkelompok,

dalam

rangka

pelaksanaan

kegiatan

pemerintahan. b.

Naskah-naskah yang dibuat dan diterima oleh Badan-badan Swasta dan/atau perorangan, dalam bentuk corak apapun, baik dalam keadaan tunggal maupun berkelompok, dalam rangka pelaksanaan kehidupan kebangsaan.

Menurut fungsinya arsip dibedakan menjadi 2, yaitu: a.

Arsip

Dinamis

yaitu

arsip

yang

dipergunakan

secara

langsung

dalam

perencanaan, pelaksanaan, penyelenggaraan kehidupan kebangsaan pada umumnya

atau

dipergunakan

secara

langsung

dalam

penyelenggaraan

administrasi negara. b.

Arsip Statis yaitu arsip yang tidak dipergunakan secara langsung untuk perencanaan, penyelenggaraan kehidupan kebangsaan pada umumnya maupun untuk penyelenggaraan sehari-hari administrasi negara.

2. Pengertian Tata Kearsipan adalah suatu proses kegiatan pengelolaan arsip dengan lingkup kegiatan keseluruhan siklus daur hidup arsip mulai dari tahap penciptaan, penataan, penyusutan.

penggunaan,

penemuan

kembali,

pemeliharaan

sampai

dengan

BATAN

- 160 B. Tujuan Kearsipan Tujuan Kearsipan adalah untuk menjamin keselamatan bahan pertanggungjawaban nasional

tentang

perencanaan,

pelaksanaan,

dan

penyelenggaraan

kehidupan

kebangsaan serta untuk menyediakan bahan pertanggungjawaban tersebut bagi kegiatan pemerintah. C. Kegiatan Pengelolaan Arsip 1. Ketatalaksanaan Kearsipan a.

Pengendalian Naskah/Surat Dinas Masuk Pengendalian naskah/surat dinas masuk dari instansi pemerintah, instansi swasta, dan antar Unit Kerja/Unit Pengolah dilakukan oleh Penata Persuratan, Penata Persuratan dan Kepegawaian, Pengatur Tata Persuratan, Pengatur Administrasi Umum, dan Arsiparis masing-masing Unit Kerja/Unit Pengolah, dengan rincian: 1) Penata Persuratan/Pengatur Tata Persuratan/Arsiparis Subbagian Tata Persuratan BSDM melakukan kegiatan: a) Menerima/mengambil

naskah/surat

dari/ke

caraka/kurir

(instansi

pemerintah, instansi swasta, kantor pos, jasa pengiriman)/kotak pos di Kantor Pos dan diplomatic bag di Departemen Luar Negeri, diteliti kebenaran alamat tujuan: Unit Kerja/Unit Pengolah Kantor Pusat, kemudian membubuhkan paraf dan cap penerimaan naskah/ surat di lembar pengantar surat/buku ekspedisi caraka/kurir tersebut. b) Mengelompokkan naskah/surat untuk dinas atau pribadi. c) Membubuhkan

cap penerimaan naskah/surat pada sampul/amplop

naskah/surat dinas untuk naskah/surat dinas yang bersifat Sangat Rahasia/Rahasia. Naskah/surat dinas yang tidak diberi kode sangat rahasia/rahasia

dan

setelah

dibuka

ternyata

bersifat

Sangat

Rahasia/Rahasia, maka naskah/surat dinas tersebut ditutup kembali, ditulis kata telah/sudah dibuka di sudut kanan atas sampul/amplop, dan dibubuhi paraf dan tanggal; atau diberi sampul/ amplop apabila dari instansi pemerintah/swasta, kantor pos, jasa pengiriman, dan Unit

BATAN

- 161 Kerja/Unit Pengolah asal naskah/surat dinas tersebut tidak dikemas dalam sampul/amplop. d) Membuka dan memeriksa kelengkapan naskah/surat dinas yang bersifat

Biasa, misal: lampiran. e) Naskah/surat dinas yang mempunyai alamat pengirim di dalam surat,

sampul/amplop dapat dimusnahkan, sedangkan naskah/ surat dinas yang tidak mempunyai alamat pengirim di dalam naskah/surat dinas, sampul/amplop disertakan/ dilampirkan. f)

Mengarahkan naskah/surat dinas sesuai sifat/isi/tujuan naskah/ surat dinas dengan pensil, yaitu: (1) Pengarahan naskah/surat dinas Sangat Rahasia/ Rahasia (SR/R)

dicantumkan

di

sampul/amplop,

misal:

SU/R

(penjelasan:

naskah/surat dinas ditujukan kepada Sekretaris Utama bersifat rahasia). (2) Pengarahan naskah/surat dinas Biasa (B) dicantumkan pada bagian

sisi kanan bawah naskah/surat dinas, misal: PEN/B (penjelasan: naskah/surat dinas ditujukan kepada P2EN bersifat biasa). (3) Naskah/surat dinas Penting (berkualitas) dan memerlukan lebih dari

satu tindak lanjut, dikopi dan diarahkan ke Unit Kerja/Unit Pengolah sesuai

isi

naskah/surat

dinas

dengan

menggunakan

Lembar

Distribusi (Formulir 1) atau cap distribusi di belakang naskah/surat dinas, sedangkan naskah/ surat dinas asli diarahkan ke Subbagian Arsip dan Dokumentasi BSDM untuk disimpan dan dipelihara sebagai naskah induk/naskah asli (master document). Naskah/surat dinas Penting (berkualitas) dapat diketahui jika: (a) Keterlambatan penyampaian naskah/surat dinas tersebut pada

alamat yang dituju akan berakibat fatal. (b) Akan mengganggu kelancaran tugas apabila naskah/ surat dinas

hilang. Informasi naskah/surat dinas tersebut tidak dapat ditemukan di sumber lain apabila hilang. (d) Naskah/surat dinas itu penting sebagai data/ informasi kelangsungan hidup organisasi. (e) Naskah/surat dinas tersebut memerlukan tindak lanjut. (c)

BATAN

- 162 g)

Memberi cap penomoran naskah/surat dinas masuk (numerator) di sudut

kanan

atas

naskah/surat

dinas

dan

mencatat

di

Buku

Pengendalian Naskah/Surat Dinas Masuk (Formulir 2).Pemberian

numerator hanya untuk naskah/surat dinas asli, sedangkan tembusan naskah/surat dinas cukup ditulis dengan nomor yang sama dari

numerator naskah/surat dinas asli, kecuali naskah/surat dinas asli yang dikirim bukan untuk Unit Kerja/Unit Pengolah Kantor Pusat sehingga pemberian numerator dicantumkan di naskah/surat dinas tembusan tersebut. h)

Membubuhkan cap penerimaan naskah/surat di sebelah/sisi belakang halaman terakhir naskah/surat tersebut dan lampirannya (bila ada).

i)

Mendistribusikan naskah/surat dinas kepada Unit Kerja/Unit Pengolah yang dituju ke Loker I.

j)

Mencatat naskah/surat dinas di Buku Pengendalian Naskah/Surat Dinas Masuk untuk naskah/surat dinas yang ditujukan kepada Unit Kerja/Unit Pengolah PPTN Pasar Jumat dan PPTN Serpong yang dikirim melalui Subbagian Tata Persuratan BSDM dan diteruskan kepada alamat tujuan melalui Loker I.

k)

Menyimpan dan menyusun Buku Pengendalian Naskah/Surat Dinas Masuk yang sudah diparaf oleh Pengatur Tata Persuratan/ Pengatur Administrasi Umum/Arsiparis masing-masing Unit Kerja/ Unit Pengolah secara urut kronologis tanggal masuk naskah/surat dinas sebagai bukti penerimaan dan sarana pengendali naskah/ surat dinas.

2) Pengatur

Administrasi

Umum/Arsiparis

masing-masing

Unit

Kerja/Unit Pengolah Kantor Pusat melakukan kegiatan: a) Mengambil naskah/surat dinas dari Loker I dan Loker II setiap Unit

Kerja/Unit Pengolah dan meneliti kelengkapan naskah/surat dinas, kemudian membubuhkan paraf di: (1)

Buku Pengendalian Naskah/Surat Dinas Masuk dan mengembalikan ke

Loker

I

untuk

naskah/surat

dinas

dari

instansi

BATAN

- 163 pemerintah/instansi

swasta

dan

PPTN

Serpong/PPTN

Pasar

Jumat/PPTN Bandung/PPTN Yogyakarta. (2)

Lembar Pengantar Surat Sangat Rahasia/Rahasia/Biasa (Formulir 3) dan mengembalikan lembar pertama (asli) Lembar Pengantar tersebut ke Loker II untuk naskah/surat dinas dari Unit Kerja/Unit Pengolah Kantor Pusat.

b) Mencatat naskah/surat dinas di Buku Pengendalian Naskah/Surat Dinas

Masuk dan meneruskan naskah/surat dinas tersebut kepada Pemimpin Unit Kerja/Unit Pengolah disertai Lembar Disposisi (Formulir 4) minimal rangkap dua. c) Mencatat informasi dari Lembar Disposisi naskah/surat dinas yang sudah

didisposisi

pimpinan di kolom disposisi pada Buku Pengendalian

Naskah/Surat Dinas Masuk. d) Mendistribusikan naskah/surat dinas kepada pejabat/pegawai sesu-ai

disposisi disertai lembar pertama (asli) Lembar Disposisi melalui Loker II, sedangkan lembar kedua Lembar Disposisi setelah diparaf, dikembalikan oleh penerima naskah/surat dinas ke Loker II masing-masing Unit Kerja/Unit Pengolah asal naskah/surat dinas sebagai bukti penerimaan naskah/surat dinas untuk disimpan dan disusun kronologis tanggal naskah/surat dinas di kotak Lembar Disposisi. e) Menerima kembali naskah/surat dinas yang telah selesai diproses untuk

disimpan dan/atau disatukan dengan berkas naskah/surat dinas yang terkait sampai dengan jangka waktu simpan arsip. f) Meneruskan naskah/surat dinas dengan alamat tujuan Unit Kerja/ Unit

Pengolah Kantor Pusat dari instansi pemerintah/instansi swasta, dan Unit Kerja/Unit

Pengolah

PPTN

Serpong/PPTN

Pasar

Jumat/PPTN

Bandung/PPTN Yogyakarta yang disampaikan langsung ke Unit Kerja/Unit Pengolah Kantor Pusat kepada Subbagian Tata Persuratan BSDM untuk diproses seperti angka 1) c) sampai dengan angka 1) h) di atas.

BATAN

- 164 3) Caraka Subbagian Persuratan dan Kepegawaian PKTN untuk PPTN Serpong melakukan kegiatan: a) Menerima/mengambil naskah/surat dinas dari/ke caraka/kurir (instansi

pemerintah/swasta, kantor pos, dan jasa pengiriman), meneliti kebenaran alamat tujuan, kemudian membubuhkan paraf dan tanggal penerimaan surat pada lembar pengantar surat/buku ekspedisi caraka/kurir tersebut. b) Menerima dan meneliti kebenaran alamat tujuan naskah/surat dinas dari

Unit Kerja/Unit Pengolah Kantor Pusat/PPTN Pasar Jumat/ PPTN Bandung/PPTN Yogyakarta, kemudian membubuhkan paraf di lembar kedua Lembar Disposisi, Buku Pengendalian Naskah/ Surat Dinas Masuk, Buku Pengendalian Naskah/Surat Dinas Keluar (Formulir 5), lembar pertama

(asli)

Lembar-Lembar

Pengantar

Surat

Sangat

Rahasia/Rahasia/Biasa. c) Mengembalikan lembar kedua Lembar Disposisi, Buku Pengendali-an

Naskah/Surat Dinas Masuk, Buku Pengendalian Naskah/Surat Dinas Keluar, lembar pertama (asli) Lembar-Lembar Pengantar Surat ke Loker I dan II masing-masing Unit Kerja/Unit Pengolah asal naskah/surat dinas sebagai bukti penerimaan naskah/surat dinas untuk disimpan dan disusun kronologis tanggal naskah/surat dinas. d) Mengelompokkan

dan mendistribusikan naskah/surat dinas kepada

masing-masing Unit Kerja/Unit Pengolah PPTN Serpong sesuai alamat tujuan naskah/surat dinas tersebut. 4)

Penata Persuratan dan Kepegawaian/Pengatur Tata Persuratan/ Pengatur Administrasi Umum/Arsiparis Unit Kerja/Unit Pengolah PPTN Serpong melakukan kegiatan: a) Meneliti, mengelompokkan, dan memberi cap penerimaan naskah/ surat,

kemudian

mencatat

Naskah/Surat

Dinas

Rahasia/Rahasia/Biasa,

naskah/surat Masuk, dan

Umum/Arsiparis Unit Kerja.

dinas

Lembar

meneruskan

di

Buku

Pengantar ke

Pengendalian Surat

Pengatur

Sangat

Administrasi

BATAN

- 165 b) Mencatat naskah/surat dinas di Buku Pengendalian Naskah/Surat Dinas

Masuk dan menyampaikan ke Pimpinan Unit Kerja/Unit Pengolah disertai Lembar Disposisi minimal rangkap dua. c) Mencatat informasi dari Lembar Disposisi naskah/surat dinas yang sudah

didisposisi


Naskah/Surat Dinas Masuk. d) Mendistribusikan naskah/surat dinas kepada pejabat/pegawai sesu-ai

disposisi disertai lembar pertama (asli) Lembar Disposisi melalui Kepala Bagian Tata Usaha atau Kepala Subbagian Tata Usaha masing-masing Unit Kerja, sedangkan lembar kedua Lembar Dispo-sisi yang sudah diparaf penerima naskah/surat dinas tersebut disim-pan dan disusun kronologis tanggal naskah/surat dinas di kotak Lembar Disposisi sebagai sarana pengendali naskah/surat dinas. e) Menerima kembali naskah/surat dinas yang telah selesai diproses untuk

disimpan dan/atau disatukan dengan berkas naskah/surat dinas yang terkait sampai dengan jangka waktu simpan arsip. 5) Persuratan/Pengatur Administrasi Umum/Arsiparis PPTN Pasar Jumat melakukan kegiatan: a) Menerima/mengambil naskah/surat dinas dari/ke caraka/kurir (instansi

pemerintah/swasta, kantor pos, dan jasa pengiriman), meneliti kebenaran alamat tujuan, kemudian membubuhkan paraf dan tanggal penerimaan surat pada lembar pengantar surat/buku ekspedisi caraka/kurir tersebut. b) Menerima dan meneliti kebenaran alamat tujuan naskah/surat dinas dari

Unit

Kerja/Unit

Pengolah

Kantor

Pusat/PPTN

Serpong/PPTN

Bandung/PPTN Yogyakarta, membubuhkan paraf dan tanggal di lembar kedua Lembar Disposisi, Buku Pengendalian Naskah/Surat Dinas Keluar, lembar I (asli) Lembar-Lembar Pengantar Surat. c) Mengembalikan lembar-lembar yang sudah diparaf ke Loker I dan II

masing-masing Unit Kerja/Unit Pengolah asal naskah/surat dinas sebagai bukti penerimaan naskah/surat dinas untuk disimpan dan disusun kronologis tanggal naskah/surat dinas.

BATAN

- 166 d) Mencatat naskah/surat dinas di Buku Pengendalian Naskah/Surat Dinas

Masuk dan menyampaikan ke Pimpinan Unit Kerja/Unit Pengolah disertai Lembar Disposisi minimal rangkap dua. e) Mencatat informasi dari Lembar Disposisi naskah/surat dinas yang sudah

didisposisi


Naskah/Surat Dinas Masuk. f) Mendistribusikan naskah/surat dinas kepada pejabat/pegawai sesu-ai

disposisi disertai lembar pertama (asli) Lembar Disposisi melalui Kepala Bagian Tata Usaha atau Kepala Subbagian Tata Usaha masing-masing Unit Kerja, sedangkan lembar kedua Lembar Dispo-sisi yang sudah diparaf penerima naskah/surat dinas tersebut disim-pan dan disusun kronologis tanggal naskah/surat dinas di kotak Lembar Disposisi sebagai sarana pengendali naskah/surat dinas. g) Menerima kembali naskah/surat dinas yang telah selesai diproses untuk

disimpan dan/atau disatukan dengan berkas naskah/surat dinas yang terkait sampai dengan jangka waktu simpan arsip. 6)

Penata Persuratan dan Kepegawaian/Pengatur Tata Persuratan/ Pengatur Administrasi Umum/Arsiparis PPTN Bandung dan PPTN Yogyakarta melakukan kegiatan: a) Menerima/mengambil naskah/surat dinas dari/ke caraka/kurir (instansi pemerintah/swasta, kantor pos, jasa pengiriman Unit Kerja/ Unit Pengolah Kantor Pusat/PPTN Serpong/PPTN Pasar Jumat), meneliti kebenaran alamat tujuan, membubuhkan paraf, tanggal dan/atau cap penerimaan naskah/surat pada lembar pengantar surat/buku ekspedisi caraka/kurir. b) Mencatat naskah/surat dinas di Buku Pengendalian Naskah/Surat Dinas Masuk dan menyampaikan ke Pimpinan Unit Kerja/Unit Pengolah disertai Lembar Disposisi minimal rangkap dua. c) Mencatat informasi dari Lembar Disposisi naskah/surat dinas yang sudah didisposisi


Naskah/Surat Dinas Masuk.

BATAN

- 167 d) Mendistribusikan naskah/surat dinas kepada pejabat/pegawai sesu-ai disposisi disertai lembar pertama (asli) Lembar Disposisi melalui Kepala Bagian Tata Usaha masing-masing Unit Kerja, sedangkan lembar kedua Lembar Disposisi yang sudah diparaf penerima naskah/surat dinas tersebut disimpan dan disusun kronologis tanggal naskah/surat dinas dalam kotak Lembar Disposisi sebagai sarana pengendali naskah/surat dinas. e) Menerima kembali naskah/surat dinas yang telah selesai diproses untuk disimpan dan/atau disatukan dengan berkas naskah/surat dinas yang terkait sampai dengan jangka waktu simpan arsip. Alur Proses Naskah/Surat Dinas Masuk dapat dilihat pada: 1. Proses Naskah/Surat Dinas Masuk Unit Kerja/Unit Pengolah Kantor Pusat 2. Proses Naskah/Surat Dinas Masuk Unit Kerja/Unit Pengolah PPTN Serpong 3. Proses Naskah/Surat Dinas Masuk Unit Kerja/Unit Pengolah PPTN Pasar Jumat 4. Proses Naskah/Surat Dinas Masuk Unit Kerja/Unit Pengolah

PPTN

Bandung dan PPTN Yogyakarta

b. Pengendalian Naskah/Surat Dinas Keluar Proses naskah/surat dinas yang ditujukan kepada instansi pemerintah/ swasta di luar BATAN dimulai sejak pembuatan konsep naskah/surat dinas sampai dengan naskah/surat

dinas

tersebut

ditandatangani

dan

dilengkapi

(antara

lain

sampul/amplop dan lampiran) untuk dikirim ke alamat yang dituju. Proses naskah/surat dinas keluar dilakukan sebagai berikut: 1)

Naskah/Surat Dinas Keluar Unit Kerja/Unit Pengolah Kantor Pusat: a) Konsep naskah/surat dinas keluar

oleh

Penata

Persuratan

Persuratan/Pengatur

dan

Administrasi

ditulis/diketik/ditempel/dilampirkan Kepegawaian/Pengatur Umum/Arsiparis

Pengolah (konseptor) di Lembar Verbal (Format 8a).

Unit

Tata

Kerja/Unit

BATAN

- 168 b) Lembar Verbal dilengkapi berkas konsep naskah/surat dinas yang sudah

disetujui, diparaf dan dicantumkan tanggal oleh pimpinan dan pelaksana yang terkait dengan pembuatan konsep naskah/surat dinas, kemudian diketik net oleh Penata Persuratan dan Kepegawai-an/Pengatur Tata Persuratan/Pengatur

Administrasi

Umum/Arsiparis

Unit

Kerja/Unit

Pengolah (konseptor) di kertas kop BATAN minimal rangkap dua untuk kemudian diparaf pemeriksa terakhir di lembar kedua naskah/surat dinas tersebut

dan

disampaikan

kepada

pejabat

yang

berwenang

menandatangan naskah/surat dinas untuk ditandatangani. Posisi paraf dicantumkan di lembar kedua naskah/surat dinas dengan ketentuan sebagai berikut: (1) paraf pejabat satu tingkat di bawah pejabat penandatangan naskah/surat dinas diletakkan di sebelah kanan setelah nama pejabat penandatangan (2) paraf pejabat dua tingkat di bawah pejabat penandatangan naskah/surat dinas diletakkan di sebelah kiri setelah nama pejabat penandatangan tersebut. c) Proses a) dan b) dicatat di Lembar Pencatatan Konsep/Net Naskah/Surat

Dinas (Formulir 6). d) Naskah/surat dinas yang sudah ditandatangani disampaikan ke Penata

Persuratan/Pengatur Tata Persuratan/Arsiparis/Pelaksana di Subbagian Tata Persuratan BSDM untuk diberi nomor surat keluar dengan numerator dan dicatat di Buku Pengendalian Naskah/Surat Dinas Keluar. e)

Naskah/surat dinas yang diproses tidak dengan konsep, antara lain Keputusan Kepegawaian, diketik net minimal rangkap dua oleh Penata Persuratan

dan

Kepegawaian/Pengatur

Tata

Persuratan/

Pengatur

Administrasi Umum/Arsiparis Unit Kerja/Unit Pengolah kemudian diproses seperti huruf a) sampai dengan d) di atas. f)

Naskah/surat dinas tersebut diketik di atas kertas: (1) Kop BATAN apabila ditandatangani oleh Kepala BATAN, para Deputi, Sekretaris Utama, dan para Kepala Biro.

BATAN

- 169 (2) Kop PPEN dan kop Inspektorat apabila ditandatangani Kepala Unit Kerja yang bersangkutan. g) Naskah/Surat Dinas yang bersifat Sangat Rahasia/Rahasia diproses antara

lain diterima dalam keadaan tertutup dari pimpinan atau diketik di Lembar Verbal (disesuaikan dengan instruksi pimpinan) dan diselesaikan secara sangat rahasia/rahasia, kemudian diberikan nomor surat keluar dengan

numerator dari Subbagian Tata Persu-ratan BSDM dengan tambahan huruf SR/R sebelum nomor naskah/ surat dinas tersebut dan dicatat di Buku Pengendalian Naskah/Surat Dinas Keluar, h) Naskah/surat dinas antar Unit Kerja/Unit Pengolah penomoran dari

masing-masing Unit Kerja/Unit Pengolah asal naskah/surat dinas. i)

Isi

naskah/surat

dinas

apabila

lebih

dari

satu

halaman

dapat

menggunakan lembar kedua (Format 8b/8c) dan seterusnya. j)

Penata Persuratan dan Kepegawaian/Pengatur Tata Persuratan/ Pengatur Administrasi Umum/Arsiparis Unit Kerja/Unit Pengolah meneruskan naskah/surat dinas yang selesai diproses termasuk kelengkapannya (misal: sampul/amplop, lampiran, tembusan) kepada alamat yang dituju melalui: (1) Pengatur Tata Persuratan di Subbag. Tata Persuratan BSDM menerima naskah/surat dinas dan melakukan kegiatan: (a) Meneliti kebenaran naskah/surat dinas asli, alamat tembusan, kelengkapan sampul/amplop),

naskah/surat

dinas

Lembar-Lembar

Rahasia/Rahasia/Biasa,

Lembar

(misal:

lampiran,

Pengantar

Disposisi,

Surat

dan

Sangat

Permohonan

Pengiriman (Formulir 7). (b) Memaraf, mencantumkan tanggal, dan mengembalikan lembar pertama

(asli)

Lembar-Lembar

Pengantar

Surat

Sangat

Rahasia/Rahasia/Biasa, dan/atau lembar kedua Lembar Disposisi melalui Loker II Unit Kerja/Unit Pengolah asal naskah/surat dinas sebagai sarana kontrol pengiriman. (c) Mencatat naskah/surat dinas keluar (termasuk naskah/su-rat perjanjian kerjasama dan keputusan kepegawaian) di:

BATAN

- 170 • Buku

Pengendalian

Naskah/Surat

Dinas

Keluar

untuk

pengiriman melalui kantor pos atau jasa pengiriman. • Lembar-Lembar Pengantar Surat Sangat Rahasia/ Rahasia/Biasa untuk pengiriman yang diantar kurir. (d) Mengirim naskah/surat dinas sesuai Permohonan Pengiriman dari Unit Kerja/Unit Pengolah: diantar kurir, Kantor Pos (Kilat Khusus/Tercatat/Paket Pos/Perangko Biasa/Pos Udara/Express Mail

Service/Pos

Ekspres)

atau

jasa

pengiriman

(Elteha/DHL/TIKI). (e) Lembar-Lembar Pengantar Surat Sangat Rahasia/ Rahasia/Biasa dan/atau kopi resi/kwitansi pengiriman setelah diparaf penerima naskah/surat dinas, disimpan sebagai sarana kontrol pengiriman, sedangkan asli resi/kwitansi pengiriman disampaikan ke Unit Kerja terkait sebagai lampiran pertanggungjawaban keuangan. (f) Naskah/surat

yang

diterima

dari

caraka/kurir

(instansi

pemerintah/swasta, kantor pos, jasa pengiriman) yang ditujukan kepada Unit Kerja/Unit Pengolah PPTN Serpong, PPTN Pasar Jumat, PPTN Bandung, dan PPTN Yogyakarta diberi cap penerimaan

surat

dan

dicatat

di

Buku

Pengendalian

Naskah/Surat Dinas Masuk untuk diteruskan kepada Unit Kerja/Unit Pengolah sebagai alamat tujuan naskah/surat tersebut melalui Loker I, II, dan/atau dikirim ke PPTN Bandung/PPTN Yogyakarta. (2) Loker II antar Unit Kerja/Unit Pengolah di Subbagian Tata Persuratan BSDM untuk naskah dinas (antara lain Nota Dinas) disertakan Lembar Pengantar Surat Sangat Rahasia/Rahasia/ Biasa masing-masing rangkap dua. k) Lembar Verbal dan 1(satu) kopi naskah/surat dinas serta kelengkap-

annya (misal: lampiran dan cap dinas) diteruskan ke Subbagian Arsip dan Dokumentasi BSDM untuk disimpan dan/atau disatukan dengan berkas naskah/surat dinas yang terkait sampai dengan jangka waktu simpan arsip.

BATAN

- 171 2) Naskah/Surat Dinas Keluar Unit Kerja/Unit Pengolah PPTN Serpong: a)

Konsep

naskah/surat

dinas

ditulis/diketik/ditempel/dilampirkan

oleh

Penata Persuratan dan Kepegawaian/Pengatur Tata Persuratan/ Pengatur Administrasi Umum/Arsiparis/Pelaksana masing-masing Unit Kerja/Unit Pengolah (konseptor) di Lembar Verbal. b)

Lembar Verbal (dilengkapi berkas konsep naskah/surat dinas) yang sudah disetujui, diparaf dan dicantumkan tanggal oleh pimpinan dan pelaksana yang terkait dengan pembuatan konsep naskah/surat dinas, kemudian diketik net oleh Penata Persuratan dan Kepegawai-an/Pengatur Tata Persuratan/Pengatur Administrasi Umum/ Arsiparis/Pelaksana masingmasing Unit Kerja/Unit Pengolah (konseptor) minimal rangkap dua dan diparaf masing-masing Kepala Bagian Tata Usaha atau Kepala Subbagian Tata Usaha Unit Kerja/ Unit Pengolah PPTN Serpong atau pemeriksa terakhir di lembar kedua naskah/surat dinas tersebut dan disampaikan kepada pejabat yang berwenang menandatangan naskah/surat dinas untuk ditandatangani. Posisi paraf dicantumkan di lembar kedua naskah/surat dinas dengan ketentuan sebagai berikut: (1) paraf pejabat satu tingkat di bawah pejabat penandatangan naskah/surat dinas diletakkan di sebelah kanan setelah nama pejabat penandatangan (2) paraf pejabat dua tingkat di bawah pejabat penandatangan naskah/surat dinas diletakkan di sebelah kiri setelah nama pejabat penandatangan tersebut.

c)

Naskah/surat dinas diketik di atas kertas: (1) Kop BATAN apabila ditandatangani oleh Kepala, para Deputi, dan

Sekretaris Utama. (2) Kop Unit Kerja BATAN apabila ditandatangani Kepala Unit Kerja yang

bersangkutan. d)

Proses a) dan b) dicatat di Lembar Pencatatan Konsep/Net Naskah/Surat Dinas.

BATAN

- 172 e)

Isi

naskah/surat

dinas

apabila

lebih

dari

satu

halaman

dapat

menggunakan lembar kedua (Format 8b/8c) dan seterusnya. f)

Penata Persuratan dan Kepegawaian/Pengatur Tata Persuratan/ Pengatur Administrasi

Umum/Arsiparis/Pelaksana

Unit

Kerja/Unit

Pengolah

(konseptor) meneruskan naskah/surat dinas apabila su-dah selesai diproses yang dilengkapi dengan sampul/samplop dan lampiran (bila ada) kepada

Penata

Persuratan

dan


Tata

Persuratan/Pengatur Administrasi Umum/Arsiparis/Pelaksana di Bagian Tata Usaha atau Subbagian Tata Usaha Unit Kerja/Unit Pengolah PPTN Serpong untuk diberi nomor, dicatat di Buku Pengendalian Naskah/Surat Dinas Keluar dan dikirim melalui: (1) Caraka

Subbagian

Persuratan

dan

Kepegawaian

PKTN

untuk

naskah/surat dinas alamat tujuan Unit Kerja/Unit Pengolah Kantor Pusat dan PPTN Pasar Jumat. (2) Caraka/kurir masing-masing Unit Kerja/Unit Pengolah PPTN Serpong

atau jasa pengiriman/kantor pos untuk naskah/surat dinas alamat tujuan selain yang disebutkan angka (1) di atas.

3) Naskah/Surat Dinas Keluar Unit Kerja/Unit Pengolah PPTN Pasar Jumat: a)

Konsep

naskah/surat

dinas


oleh


Lembar Verbal (dilengkapi berkas konsep naskah/surat dinas) yang sudah disetujui, diparaf, dan dicantumkan tanggal oleh pimpinan dan pelaksana yang terkait dengan pembuatan konsep naskah/ surat dinas, kemudian diketik net oleh Penata Persuratan dan Kepegawaian/Pengatur Tata Persuratan/Pengatur

Administrasi


masing-

masing Unit Kerja/Unit Pengolah (konseptor) minimal rangkap dua dan diparaf oleh masing-masing Kepala Bagian Tata Usaha atau Kepala Subbagian Tata Usaha Unit Kerja/Unit Pengolah PPTN Pasar Jumat atau

BATAN

- 173 pemeriksa terakhir dan disampaikan kepada pejabat yang berwenang menandatangan naskah/surat dinas untuk ditandatangani. Posisi paraf dicantumkan di lembar kedua naskah/surat dinas dengan ketentuan sebagai berikut: (1) paraf pejabat satu tingkat di bawah pejabat penandatangan

naskah/surat dinas diletakkan di sebelah kanan setelah nama pejabat penandatangan (2) paraf pejabat dua tingkat di bawah pejabat penandatangan

naskah/surat dinas diletakkan di sebelah kiri setelah nama pejabat penandatangan tersebut. c)

Naskah/surat dinas diketik di atas kertas: (1) Kop BATAN apabila ditandatangani oleh Kepala, para Deputi dan Sekretaris Utama. (2) Kop Unit Kerja BATAN apabila ditandatangani Kepala Unit Kerja yang bersangkutan.

d)

Proses a) dan b) dicatat di Lembar Pencatatan Konsep/Net Naskah/Surat Dinas.

e)

Isi

naskah/surat

dinas

apabila

lebih

dari

satu

halaman

dapat




Unit

Kerja/Unit

Pengolah

(konseptor) meneruskan naskah/surat dinas apabila sudah selesai diproses yang dilengkapi dengan sampul/amplop dan lampiran (bila ada) kepada

Penata

Persuratan

dan


Tata

Persuratan/Pengatur Administrasi Umum/Arsiparis/ Pelaksana di Bagian Tata Usaha atau Subbagian Tata Usaha Unit Kerja/Unit Pengolah PPTN Pasar

Jumat

untuk diberi nomor, dicatat di Buku Pengendalian

Naskah/Surat Dinas Keluar dan dikirim oleh/ melalui caraka/kurir masingmasing Unit Kerja/Unit Pengolah PPTN Pasar Jumat dan kantor pos/jasa pengiriman.

BATAN

- 174 4) Naskah/Surat Dinas Keluar Unit Kerja/Unit Pengolah PPTN Bandung dan PPTN Yogyakarta: a)

Konsep

naskah/surat

dinas


oleh


Lembar Verbal (dilengkapi berkas konsep naskah/surat dinas) yang sudah disetujui dan diparaf oleh pimpinan dan pelaksana yang terkait dengan pembuatan naskah/surat dinas, kemudian diketik net oleh Penata Persuratan

dan


Tata

Persuratan/Pengatur

Administrasi Umum/Arsiparis/Pelaksana masing-masing Unit Kerja/Unit Pengolah (konseptor) minimal rangkap dua dan diparaf oleh masingmasing Kepala Bagian Tata Usaha Unit Kerja/Unit Pengolah PPTN Bandung/PPTN Yogyakarta atau pemeriksa terakhir di lembar kedua naskah/surat dinas tersebut dan disampaikan kepada pejabat yang berwenang menandatangan naskah/surat dinas untuk ditandatangani. Posisi paraf dicantumkan di lembar kedua naskah/surat dinas dengan ketentuan sebagai berikut: (1) paraf pejabat satu tingkat di bawah pejabat penandatangan

naskah/surat dinas diletakkan di sebelah kanan setelah nama pejabat penandatangan (2) paraf pejabat dua tingkat di bawah pejabat penandatangan

naskah/surat dinas diletakkan di sebelah kiri setelah nama pejabat penandatangan tersebut.

c)

Naskah/surat dinas diketik di atas kertas: (1) Kop BATAN apabila ditandatangani oleh Kepala dan Deputi PDT BATAN. (2) Kop Unit Kerja BATAN apabila ditandatangani Kepala Unit Kerja yang bersangkutan.

d) Proses a) dan b) dicatat di Lembar Pencatatan Konsep/Net Naskah/Surat

Dinas.

BATAN

- 175 e) Isi

naskah/surat

dinas

apabila

lebih

dari

satu

halaman

dapat




Unit

Kerja/Unit

(konseptor) meneruskan naskah/ surat dinas apabila

Pengolah

sudah selesai

diproses yang dilengkapi dengan sampul/amplop dan lampiran (bila ada), kepada

Penata

Persuratan

dan

Kepegawaian/

Pengatur

Tata

Persuratan/Pengatur Administrasi Umum/Arsiparis/ Pelaksana di Bagian Tata Usaha Unit Kerja/Unit Pengolah PPTN Bandung/PPTN Yogyakarta untuk diberi nomor, dicatat di Buku Pengendalian Naskah/Surat Dinas Keluar

dan

dikirim

oleh/melalui

caraka/kurir

masing-masing

Unit

Kerja/Unit Pengolah PPTN Bandung/PPTN Yogyakarta dan kantor pos/jasa pengiriman. Alur Proses naskah/surat dinas keluar dapat dilihat pada : 1.

Proses Naskah/Surat Dinas Keluar Unit Kerja/Unit Pengolah Kantor Pusat.

2. Proses Naskah/Surat Dinas Keluar Unit Kerja/Unit Pengolah PPTN Serpong. 3. Proses Naskah/Surat Dinas Keluar Unit Kerja/Unit Pengolah PPTN Pasar Jumat. 4. Proses Naskah/Surat Dinas Keluar Unit Kerja/Unit Pengolah

PPTN

Bandung dan PPTN Yogyakarta.

2. Pengolahan Arsip a. Penataan dan Penyimpanan Arsip 1) Azas Penataan: Pada dasarnya pengelolaan arsip di BATAN menganut azas gabungan sentralisasi dan desentralisasi, yaitu arsip-arsip aktif di Unit Kerja/Unit Pengolah sebagai bahan kerja dan arsip-arsip inaktif disimpan di Pusat Penyimpanan Arsip/Unit Kearsipan.

BATAN

- 176 2)

Tujuan Penataan Arsip: a)

Informasi dan fisik arsip disimpan secara sistematis dan logis agar dapat diketemukan kembali dengan cepat dan tepat.

b) Menunjang terlaksananya penyusutan arsip yang berdayaguna dan berhasilguna.

3) Dasar Penataan: a)

Klasifikasi Arsip diperlukan sebagai alat untuk penempatan arsip ke dalam berkas.

b) Kode Arsip adalah tanda pengenal urusan dari klasifikasi arsip untuk menyimpan dokumen ke tempat penyimpanannya. c)

Indeks Berkas (titel) diperlukan sebagai sarana untuk mengelompokkan arsip yang sama urusannya dalam satu berkas.

4) Kegiatan Penataan Arsip a)

Tahap Penataan Arsip Aktif: (1)

Meneliti arsip untuk disimpan sesuai disposisi.

(2)

Menyingkirkan bahan-bahan non arsip (misal: sampul/ amplop, Lembar Disposisi yang tidak penting).

(3)

Memeriksa kelengkapan lampiran sesuai isi surat dan apabila terdapat kekurangan dibuat catatan seperlunya. Lampiran yang tidak dapat disimpan dengan surat karena mempunyai ukuran khusus (misal: foto, peta, kaset) disimpan di tempat khusus dan dibuatkan Tunjuk Silang (cross reference). (Formulir 8)

(4)

Membaca arsip untuk menentukan Kode Klasifikasi pe-nyimpanan, Indeks dan Tunjuk Silang apabila diperlukan.

(5)

Menuliskan Kode Klasifikasi dan Indeks pada kolom yang ada di Lembar Disposisi.

(6)

Mengelompokkan arsip berdasarkan Kode Klasifikasi dan Indeks yang sama.

(7)

Mengatur arsip dalam Folder:

BATAN

- 177 (a) Arsip diberkaskan berdasarkan kesamaan urusan (dosir), yaitu

diatur

menurut

urutan

waktu/tanggal

proses

kegiatan/pekerjaan. Contoh Berkas Kepegawaian: Arsip disusun dengan urutan secara kronologis mulai dari lamaran sampai dengan berhenti/ pensiun. (b) Arsip diberkaskan berdasarkan kesamaan masalah (rubrik),

yaitu diatur menurut urutan abjad indeks. Contoh Berkas Cuti: Arsip disusun menurut abjad indeks nama pegawai atau menurut urutan NIP. (c) Arsip diberkaskan berdasarkan kesamaan jenis (seri), yaitu

diatur menurut urutan angka untuk indeks angka atau urutan abjad untuk indeks berupa huruf. Contoh Berkas Surat Edaran: Arsip diatur menurut urutan nomor yang dimulai dari angka terkecil sampai dengan terbesar. (8)

Mempersiapkan Folder dan menulis Kode Klasifikasi dan Indeks pada tab Folder sesuai dengan Kode Klasifikasi dan Indeks arsip yang akan disimpan.

(9)

Menata arsip dalam Folder berdasarkan masalah/ subyek, abjad, kronologis, dan numerik.

(10) Menata Sekat dan Folder yang disusun sesuai dengan rincian Kode Klasifikasi arsip. (11) Menggunakan

Tunjuk

Silang

sebagai

alat

bantu

Indeks,

menunjukkan adanya hubungan antar naskah/ surat, yaitu jika naskah/surat terdapat dua masalah atau lebih dan saling berkaitan isi/informasi dari naskah/surat tersebut. b) Tahap Penataan Arsip Inaktif terdiri atas: (1) Penataan Arsip Inaktif yang tidak teratur (kacau)

Arsip inaktif yang sistem penataannya tidak dapat disusun kembali seperti pada waktu aktif, penanganannya dilakukan sebagai berikut:

BATAN

- 178 (a) Pendataan arsip inaktif, yaitu pengumpulan data melalui suatu

survei dengan menggunakan formulir Survei Arsip. (Formulir 9) (b) Survei

arsip

inaktif

dilaksanakan

oleh

petugas/arsiparis

berdasarkan Surat Tugas Kepala Unit Kerja. (c) Pembuatan Daftar Ikhtisar Arsip (Formulir 10) sebagai hasil

survei, digunakan untuk menyusun rencana penanganan dan penataan kembali arsip inaktif bersangkutan. (d) Pengelompokkan dan pengaturan kembali arsip inaktif dengan

menerapkan asas asal usul, sehingga arsip merupakan suatu kesatuan/ kelompok yang diatur tanpa melepaskan ikatan dari sumber asalnya, yaitu unit kerja yang menciptakan. (e) Pemilahan arsip dan non arsip. Arsip dikelompok-kan menurut

unit pengolah/unit kerja asal, sedangkan non arsip dapat dimusnahkan. (f)

Pengidentifikasian arsip yang telah dikelompokkan dengan cara penarikan contoh (sampling) atas sejumlah arsip sehingga dapat ditentukan penggolongan berdasarkan jenis dan/atau masalah.

(g) Pemberkasan

arsip

berdasarkan

jenis

dan/atau

masalah

sehingga menghasilkan seri, rubrik dan dosir. (h) Pembungkusan setiap berkas arsip (seri, rubrik atau dosir)

dengan kertas kising dan dicatat pada Kartu Deskripsi (Formulir 11) dengan diberi nomor urut sementara. (i)

Penomoran definitif dilakukan setelah proses pengelompokan Kartu Deskripsi untuk masalah arsip yang sama dan penataan fisik arsip disesuaikan (proses manuver Kartu Deskripsi).

(j) Penempatan berkas arsip ke dalam boks arsip yang diberi

label/etiket yang memuat keterangan tentang berkas yang ada di dalamnya atas dasar Kartu Deskripsi.

BATAN

- 179 (k) Pembuatan Daftar Waktu Penyimpanan Arsip (Formulir 12)

untuk arsip yang belum akan diserahkan ke Arsip Nasional RI (ANRI) atau dimusnahkan. (l)

Pembuatan Daftar Pertelaan Arsip (Formulir 13) untuk arsip yang akan dimusnahkan/diserahkan kepada ANRI.

(m) Pemilahan arsip berdasarkan Jadwal Retensi Arsip (JRA)

BATAN, sedangkan penanganan arsip yang belum diatur dalam JRA BATAN mengikuti Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1979 dan Surat Edaran Kepala ANRI Nomor : SE/01/1981.

(2) Penataan Arsip inaktif yang teratur Arsip inaktif yang ditata berdasarkan suatu sistem tertentu penataannya harus dipertahankan sesuai dengan prinsip aturan asli (the principle of original order) dilakukan kegiatan sebagai berikut: (a) Pemeriksaan kembali penataan arsip inaktif atas dasar sistem

subyek (kode klasifikasi) dan numerik. (b) Pengecekan arsip inaktif yang akan disimpan dengan meneliti

kebenaran dan kelengkapan. Pengaturan fisik berkas dengan masalah/persoalan yang saling terkait dibuatkan Tunjuk Silang untuk memudahkan penemuan kembali. (c) Penyiapan Boks Arsip untuk menyimpan arsip inaktif sesuai

ukuran berkas yaitu: • Boks Arsip (kecil) berukuran: lebar (10cm) x panjang (38cm) x tinggi (27cm) • Boks Arsip (besar) berukuran: lebar (20cm) x panjang (38cm) x tinggi (27cm). (d) Folder dimasukkan ke dalam Boks Arsip dan berkas arsip yang

saling

berkaitan

masalah/persoalan

dari

Unit

Kerja/Unit

Pengolah ditempatkan pada Boks Arsip yang sama untuk memberikan informasi utuh suatu kegiatan.

BATAN

- 180 (e) Pelabelan pada Boks Arsip dicantumkan Kode Klasifikasi, nomor

boks, dan Unit Kerja/Unit Pengolah. (f)

Penyusunan Boks Arsip di Rak Arsip berdasarkan urutan abjad atau nomor boks dan disusun vertikal. Boks Arsip antar Unit Kerja/Unit Pengolah ditempatkan terpisah, kecuali penjelasan pada huruf (e) di atas. Pada Rak Arsip dicantumkan asal arsip yaitu nama Unit Kerja/Unit Pengolah atau kode untuk mengetahui asal arsip sewaktu diperlukan.

(g) Pemilahan arsip yang tidak diperlukan dan bukan sebagai

bahan bukti pertanggungjawaban nasional dengan Daftar Pertelaan Arsip untuk dimusnahkan. (h) Arsip yang tidak diperlukan BATAN tetapi merupakan bahan

pertanggungjawaban nasional, diserahkan ke ANRI dengan disertakan Daftar Pertelaan Arsip. (i)

Arsip yang masih diperlukan dan akan disimpan, ditentukan jangka

waktu

penyimpanannya

dalam

Daftar

Waktu

Penyimpanan Arsip sesuai ketentuan JRA BATAN.

b. Peminjaman dan Penemuan Kembali Arsip 1) Peminjaman Arsip Peminjaman

arsip

dapat

dilakukan

dengan

menggunakan

Lembar

Peminjaman Arsip (Formulir 14-14a) rangkap 3, yaitu: a) Lembar I (putih) disimpan berdasarkan tanggal pengembalian arsip sebagai bukti peminjaman dan bahan pertimbangan untuk menentukan retensi arsip. b) Lembar II (biru) disimpan di berkas/arsip tersebut sebagai pengganti arsip yang dipinjam. Berkas lembar ini dapat digunakan sebagai bahan bukti penilaian bagi pejabat jabatan fungsional arsiparis atau dimusnahkan sesuai retensi arsip. c) Lembar III (merah) disertakan pada arsip yang dipinjam sebagai bukti peminjaman. Apabila arsip tersebut sudah dikembalikan,

disimpan di

BATAN

- 181 tempat semula dan lembar ini diparaf oleh peminjam arsip untuk diserahkan sebagai bukti pengembalian arsip.

2) Penemuan Kembali Arsip Penemuan kembali arsip dilakukan apabila ada permintaan arsip. Penemuan kembali arsip akan lebih mudah dilakukan apabila penyimpanan arsip/berkas sesuai dengan sistem penataan yang berlaku dan di samping itu perlu diperhatikan antara lain: a) Memahami materi yang diminta. b) Menemukan tempat penyimpanan arsip dengan berpedoman pada Kode Klasifikasi arsip. c) Menentukan Indeks berkas dari materi yang diminta (misal: nama orang, lembaga, tempat, masalah). c.

Jadwal Retensi Arsip (JRA) Jadwal Retensi Arsip adalah daftar yang berisi tentang jangka waktu penyimpanan arsip yang merupakan pedoman dasar penyusutan arsip. Pedoman Jadwal Retensi Arsip berisi 2 hal pokok, yaitu: jangka waktu penyimpanan arsip (retensi) dan ketentuan musnah/simpan (simpan permanen/sementara). Penilaian arsip dilakukan berdasarkan Surat Edaran Kepala Arsip Nasional RI Nomor: SE/02/1983 tentang Pedoman Umum untuk Menentukan Nilaiguna Arsip, yaitu: 1. Nilaiguna primer, yaitu nilaiguna yang didasarkan pada kegunaan arsip bagi kepentingan instansi/lembaga pencipta arsip, meliputi nilai guna administrasi, hukum, keuangan, ilmiah dan teknologi 2. Nilaiguna sekunder, yaitu nilaiguna yang didasarkan pada kepentingan instansi/lembaga lain dan atau kepentingan umum di luar instansi pencipta arsip, meliputi nilaiguna kebuktian dan informasional.

BATAN

- 182 Jadwal Retensi Arsip disusun oleh Tim yang beranggotakan para pejabat jabatan fungsional Arsiparis dan pejabat/pegawai yang memahami masalah kearsipan dan tugas pokok serta fungsi BATAN. Pada saat ini sudah diterbitkan Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 130/KA/IX/2006 tanggal 6 September 2006 tentang Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif Badan Tenaga Nuklir Nasional sebagai pedoman untuk melakukan kegiatan penyusutan arsip-arsip fasilitatif BATAN dan Jadwal Retensi Arsip Substantif sedang dalam proses penyelesaian oleh Tim yang melibatkan beberapa Kepala Bidang di lingkungan BATAN. d. Penyusutan Arsip 1) Pengertian Penyusutan Arsip: Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1979 Pasal 2 disebutkan bahwa penyusutan arsip adalah kegiatan pengurangan arsip dengan cara: a)

Memindahkan arsip inaktif dari Unit Kerja/Unit Pengolah ke Unit Kearsipan dalam

lingkungan

Lembaga-lembaga

Negara

atau

Badan-badan

Pemerintah masing-masing. b) Memusnahkan arsip sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. c)

Menyerahkan arsip statis oleh Unit Kearsipan kepada ANRI.

2) Tujuan Penyusutan Arsip:

a) Mengendalikan menyelamatkan

arus arsip

arsip

yang

sebagai

tercipta

bahan

secara

bukti

terencana

dan

pertanggung-jawaban

nasional.

b) Menghemat biaya untuk keperluan ruangan, peralatan, pemeliharaan, dan tenaga. 3) Pelaksanaan Penyusutan Arsip: a)

Pemindahan Arsip Inaktif dari Unit Kerja/Unit Pengolah ke Unit Kearsipan (1) Memilah arsip yang akan dipindahkan (2) Menyiangi dokumen yang tidak diperlukan

BATAN

- 183 (3) Memasukkan arsip inaktif ke dalam boks (4) Mendaftar dalam Daftar Pertelaan Arsip yang Dipindahkan (Formulir 15) (5) Meminta persetujuan dari pimpinan Unit Kerja/Unit Pengolah (6) Membuat Berita Acara Pemindahan Arsip Inaktif (Formulir 15a) Pemindahan arsip inaktif dapat dilaksanakan 2 tahun sekali. b) Pemusnahan Arsip di: (1) Unit Kerja/Unit Pengolah (a) Unit Kerja/Unit Pengolah dapat

memusnahkan

arsip yang

berumur kurang dari 10 tahun dan terbatas pada arsip yang informasinya tidak lagi diperlukan baik oleh Unit Kerja/Unit Pengolah

yang

bersangkutan

maupun

oleh

BATAN

secara

keseluruhan. (b) Membuat Berita Acara Pemusnahan Arsip Formulir 16a) dan melampirkan

Daftar

Pertelaan

Arsip

yang

Dimusnahkan/

Diserahkan. (Formulir 16) (c) Mendapat persetujuan dari pimpinan Unit Kerja/Unit Pengolah dan Unit Kearsipan. Pemusnahan arsip dapat dilaksanakan 2 tahun sekali. (2) Unit Kearsipan (a) Pemusnahan arsip kepegawaian dilakukan atas usul Kepala BATAN dan disetujui Kepala ANRI dan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), sedangkan untuk arsip tata usaha keuangan negara dengan persetujuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan ANRI. (b) Pemusnahan dilakukan secara total agar informasi dan bentuk fisik arsip tidak dapat dikenali lagi. (c) Pemusnahan disaksikan oleh 2 orang pejabat unit kerja yang membawahi/membidangi hukum, pengawasan dan pengamanan internal. (d) Membuat Berita Acara Pemusnahan dan Daftar Pertelaan Arsip yang Dimusnahkan dan tembusan disampaikan kepada ANRI, BPK, BKN.

BATAN

- 184 Pemusnahan arsip di Unit Kearsipan dapat dilaksanakan setiap 10 tahun sekali.

c)

Penyerahan Arsip Statis ke ANRI (1) Usulan penyerahan dilakukan oleh Kepala BATAN dengan dilampiri Daftar Pertelaan Arsip yang Dimusnahkan/Diserahkan. (2) Setelah disetujui ANRI penyerahan dilakukan dengan membuat Berita Acara Penyerahan Arsip Statis (Formulir 16b) Penyerahan arsip ke ANRI dapat dilakukan 10 tahun sekali.

e.

Pengamanan dan Pemeliharaan/Perawatan Arsip 1) Pengamanan Arsip a)

Petugas pengelola arsip bertugas sebagai pengaman arsip.

b) Luas ruangan penyimpanan arsip disesuaikan dengan volume arsip yang tercipta dan dinding ruangan sebaiknya terbuat dari bahan tahan api dan aman dari banjir. c) Cahaya matahari tidak langsung mengenai arsip yang disimpan. d) Temperatur udara dalam ruangan berkisar antara 22o sampai dengan 25o C dengan kelembaban udara antara 45% sampai dengan 55% RH (relative humidity). e) Yang tidak berkepentingan di dalam ruangan arsip tidak diperkenankan memasuki ruangan tersebut.

2) Pemeliharaan/Perawatan Arsip Ada beberapa faktor penyebab kerusakan arsip antara lain: (1) Faktor biologi: cendawan, serangga {rayap, ngengat (silver fish), kecoa, kutu buku (book worn), book lice (procids)} dan tikus. (2) Faktor fisika yaitu cahaya(sinar ultraviolet): panas dan uap air. (3) Faktor kimiawi yaitu selulosa kertas secara perlahan-lahan akan menjadi rusak disebabkan oleh asam yang terkandung dalam kertas tersebut walaupun kondisi penyimpanan baik.

BATAN

- 185 Pemeliharaan/perawatan arsip ada 2 kelompok, yaitu: (1) Pemeliharaan lingkungan, meliputi: (a) ruangan penyimpanan arsip (b) penggunaan rak arsip, sistem pendingin udara (AC), dan bahanbahan kimia (fumigasi) (2) Pemeliharaan fisik adalah pemeliharaan, perawatan, dan penjagaan langsung terhadap arsip tersebut, antara lain: (a) menata arsip (b) membersihkan arsip (c) mengatasi arsip yang rusak

f. Peralatan dan Perlengkapan Arsip: 1) Filing Cabinet adalah lemari arsip yang terdiri dari laci-laci untuk menyimpan arsip dinamis aktif (bahan kerja) berdasarkan masalah, abjad, numerik atau lainnya secara vertikal dilengkapi dengan: a)

Tab adalah bagian yang menonjol di sebelah atas guide atau map untuk mencantumkan pokok masalah, kode dan tanda-tanda petunjuk lain, dengan ukuran + 1,15cm x 10cm dan diletakkan pada ujung kiri guide atau map sampai ke kanan.

b) Sekat atau Guide adalah petunjuk dan pemisah antara masalah yang satu dengan yang lain sesuai dengan pengelom-pokkan masalah pada klasifikasi arsip. Sekat dibuat dari karton yang tebal agar tegak dan memiliki Tab. Penggunaan Sekat Pertama ditempatkan di ujung kiri sebagai penyekat Kelompok Primer (Pokok Masalah), Sekat Kedua diletakkan lebih ke kanan sebagai penyekat antar Kelompok Sekunder (Sub Masalah), dan Sekat Ketiga sebagai penyekat antar Kelompok Tersiar (Sub-Sub Masalah).

BATAN

- 186 Gambar 2: Filing Cabinet

1

5

9

2

6

10

3

7

11

4

8

12

Gambar 3: Sekat

Sub-Sub Masalah Sub Masalah

Pokok Masalah

TAB Sekat III TAB Sekat II TAB Sekat I

Gambar 2 : Sekat

BATAN

- 187 c)

Folder (Sampul Arsip) adalah map tanpa daun penutup pada sisinya yang dilengkapi Tab untuk menempatkan judul dan kode arsip (kode klasifikasi)

Gambar 4: Folder KP 02 03 Masa Kerja KP 02 02 Kenaikan Pangkat

KP 02 01 Pengangkatan KP 02 MUTASI KP 01 02 Izin Pegawai KP 01 01

Data Pegawai

KP 01 TU Kepegawaian

KP 00 02

Penerimaan

KP 00 01

Formasi

KP 00 Pengadaan KP KEPEGAWAIAN

Gambar 5: Penataan Folder dalam susunan Sekat

KP 00 01 Formasi 2004/2005 KP 00 01 Formasi

KP 00 00 Pengadaan

KP KEPEGAWAIAN

BATAN

- 188 d) Map Gantung (Hang Map) adalah sejenis map dilengkapi tembaga pada bagian atas sebagai alat penggantung pada laci filing cabinet yang berfungsi untuk meletakkan Tab.

2) Ordner adalah map yang terbuat dari karton tebal yang dapat menampung banyak arsip dan didalamnya terdapat besi untuk mengkait arsip yang telah dilubangi pinggirnya.

3) Boks atau Kotak Arsip, gunanya sebagai sarana penyimpanan arsip dinamis inaktif dilengkapi dengan: a)

Label, gunanya untuk menulis Kode Klasifikasi, Nomor Boks, dan nama Unit Kerja/Unit Pengolah.

b)

Kertas Kising, gunanya untuk membungkus arsip yang merupakan satu kesatuan berkas sehingga tidak tercecer.

c)

Map Arsip, gunanya untuk menyimpan berkas yang telah dibungkus dengan Kertas Kising (misal: berkas kepegawaian).

Gambar 6: Boks Arsip

BATAN

- 189 4) Lemari Arsip adalah lemari yang terbuat dari kayu atau metal, yang berfungsi untuk menyimpan berbagai macam bentuk arsip seperti: rol film, ordner, dan lain-lain.

5) Compact Rolling Shelving (Roll-O-Pact) adalah lemari penyimpanan arsip yang disusun sejajar di atas rel dan dapat digerakkan dengan bantuan roda, sehingga dapat dirapatkan satu sama lain dengan ringan dan mudah. 6) Rotary Filing System adalah sistem file bertingkat(vertikal) yang dilengkapi dengan sistem kode angka, abjad dan warna, serta berpola tingkatan bentuknya bundar dan dapat berputar, dengan memakai sistem refracting door (pintu bergeser ke dalam) sehingga menghemat tempat. 7) Vertical Plan Filing System adalah lemari yang terbuat dari besi untuk menyimpan

gambar

dengan

sistem

penyimpanan

(digantungkan). 8) Rak Arsip, gunanya untuk menempatkan Boks Arsip. Rak arsip ada 2 macam, yaitu :

(1)

Rak Arsip Statis

(2)

Rak Arsip Bergerak (mobile stacks)

yang

vertikal

BATAN

- 190 Gambar 7: Rak Arsip Statis

Gambar 7a: Rak Bergerak (Mobile Stacks)

BATAN

- 191 Formulir : 1


LEMBAR DISTRIBUSI

PIMPINAN/KEPALA PUSAT/BIRO

PEMBERITAHUAN TL

KEPALA SEKRETARIS UTAMA DEPUTI BIDANG PDT DEPUTI BIDANG PTEN DEPUTI BIDANG PTDBR DEPUTI BIDANG PHLPN BIRO PERENCANAAN BIRO SUMBER DAYA MANUSIA BIRO UMUM BIRO KERJA SAMA, HUKUM, DAN HUBUNGAN MASYARAKAT INSPEKTORAT

PERTINGGAL/ARDOK KODE KLASIFIKASI

:

INDEKS

:

TL : Tanpa Lampiran DL : Dengan Lampiran

DL

TINDAK LANJUT TL

DL

BATAN

- 192 Formulir : 2


PENGENDALIAN NASKAH/SURAT DINAS MASUK UNIT KERJA/UNIT PENGOLAH : …….…………….. No. Urut

Tgl. Pencatatan

1

2

Asal Naskah/ Surat 3

No./Tgl. Naskah/ Surat 4

Perihal 5

Penyeleksian Naskah/ Surat 6

Pengarahan/ Disposisi 7

Kelengkapan Naskah/ Surat 8

Pemantauan Tindak Lanjut Naskah/Surat 9

Keterangan : Kolom 1 Kolom 2 Kolom 3 Kolom 4 Kolom 5 Kolom 6 Kolom 7 Kolom 8 Kolom 9 Kolom 10

: : : : : : : : : :

Nomor urut pencatatan naskah/surat dinas masuk Tanggal pencatatan naskah/surat dinas masuk Pengirim naskah/surat dinas masuk Nomor dan tanggal naskah/surat dinas masuk Isi ringkas naskah/surat dinas masuk Sifat naskah/surat dinas masuk Alamat tujuan/pemroses naskah/surat dinas masuk Catatan ada/tanpa lampiran Pemantauan proses tindak lanjut naskah/surat dinas masuk Nomor agenda dan tandatangan/paraf penerima naskah/surat dinas masuk

Ket. 10

BATAN

- 193 Formulir : 3


LEMBAR PENGANTAR SURAT SANGAT RAHASIA/RAHASIA/BIASA *)

Unit Pengolah : ........................................................ No.

Asal Surat/ Ditujukan

Urut

kepada*)

Catatan :


Tanggal

Diterima Tandatangan Penerima Nama Terang

Nomor

Disampaikan Tanggal : Pukul : Perihal

Tanggal : Pukul :

Keterangan

BATAN

- 194 Formulir : 4


LEMBAR DISPOSISI

Indeks :

Rahasia Penting Biasa

: : :

Kode :

Tanggal/Nomor

: ............................................................................................

Asal Surat

: .............................................................................................

Isi Ringkas

: ............................................................................................ ............................................................................. : ............................................................................................

Diterima Tanggal

Tanggal Penyelesaian :

INSTRUKSI/INFORMASI

Kepada : Tanggal :

DITERUSKAN KEPADA _______________________________

Sesudah digunakan harap segera dikembalikan ............................................................................................... ...............................................................................................

BATAN

- 195 Formulir : 5


PENGENDALIAN NASKAH/SURAT DINAS KELUAR UNIT KERJA/UNIT PENGOLAH : ………………….. No.

1

Tgl. Pencatatan

Asal Naskah/ Surat

Tujuan Naskah/ Surat

No./Tgl. Naskah/ Surat

Perihal

2

3

4

5

6

Keterangan Kolom 1 Kolom 2 Kolom 3 Kolom 4 Kolom 5 Kolom 6 Kolom 7 Kolom 8 Kolom 9 Kolom 10

Penyeleksian Naskah/ Surat

Kelengkapan Naskah/ Surat

Tanggal Pengiriman

Ket.

7

8

9

10

: : Nomor urut pencatatan naskah/surat dinas keluar : Tanggal pencatatan naskah/surat dinas keluar : Pengirim naskah/surat dinas keluar : Alamat tujuan naskah/surat dinas keluar : Nomor dan tanggal naskah/surat dinas keluar : Isi ringkas naskah/surat dinas keluar : Sifat naskah/surat dinas keluar : Ada / tanpa lampiran(TL) / tertutup tanpa keterangan (TK) : Tanggal pengiriman naskah/surat dinas keluar : Jenis pengiriman dan tandatangan/paraf penerima naskah/surat dinas keluar

BATAN

- 196 Proses Naskah/Surat Dinas Masuk Unit Kerja/Unit Pengolah Kantor Pusat

BATAN

- 197 Proses Naskah/Surat Dinas Masuk Unit Kerja/Unit Pengolah PPTN Serpong

BATAN

- 198 Proses Naskah/Surat Dinas Masuk PPTN Pasar Jumat

BATAN

- 199 Proses Naskah/Surat Dinas Masuk Unit Kerja/Unit Pengolah PPTN Bandung dan PPTN Yogyakarta

BATAN

- 200 Formulir : 6

LEMBAR PENCATATAN KONSEP/NET *) NASKAH/SURAT DINAS/NOTA DINAS/ KEPUTUSAN/PERATURAN *) UNIT KERJA/UNIT PENGOLAH : ……………………………….

No. Urut 1

Asal Konsep/ Tgl. Net Pencatatan Naskah/ Surat 2 3

Tujuan Konsep/ Net Naskah/ Surat 4

Nomor dan Tanggal Naskah/ Surat 5

Perihal

6

Pemeriksa Terakhir (Paraf)

Penandatangan (Tandatangan)

Unit Kerja

Tgl.

Unit Kerja

Tgl.

7

8

9

10

Tgl. Pengiriman

Ket.

11

12

*) coret yang tidak perlu Keterangan Kolom 1 Kolom 2 Kolom 3 Kolom 4 Kolom 5 Kolom 6 Kolom 7

: : : : : : : :

Kolom 8

:

Kolom 9

:

Kolom 10

:

Kolom 11 Kolom 12

: :

Nomor urut pencatatan naskah/surat dinas keluar Tanggal pencatatan naskah/surat dinas keluar Pembuat konsep naskah/surat dinas keluar Alamat tujuan naskah/surat dinas keluar Nomor dan tanggal naskah/surat dinas keluar Isi ringkas naskah/surat dinas keluar Unit Kerja sebagai pemeriksa terakhir konsep/net naskah/surat dinas keluar yang turun Tanggal turunnya konsep/net naskah/surat dinas keluar ke Unit Kerja sebagai pemeriksa terakhir Unit Kerja sebagai penandatangan konsep/net naskah/surat dinas keluar yang turun Tanggal turunnya konsep/net naskah/surat dinas keluar ke Unit Kerja sebagai penandatangan Tanggal pengiriman naskah/surat dinas keluar Tandatangan/paraf penerima naskah/surat dinas keluar

BATAN

- 201 Formulir : 7

Permohonan Pengiriman Yth. Subbagian Tata Persuratan Biro SDM BATAN Jalan Kuningan Barat Jakarta Selatan

Kami mohon bantuan pengiriman naskah/surat dinas terlampir : No. Urut

Nomor/Tanggal Naskah/Surat Dinas

Alamat Tujuan Naskah/Surat Dinas

Keterangan

melalui : Kantor Pos (Kilat Khusus/Tercatat/Paket Pos/Perangko Biasa/Pos Udara/Express Mail Service (EMS)/Pos Ekspres), Jasa Kurir (Elteha/DHL/TIKI), atau Caraka/Kurir Terima kasih. Jakarta, ………………………… a.n. Kepala ……………………

*)

coret yang tidak perlu

*)

BATAN

- 202 Proses Naskah/Surat Dinas Keluar Unit Kerja/Unit Pengolah Kantor Pusat

BATAN

- 203 Proses Naskah/Surat Dinas Keluar Unit Kerja/Unit Pengolah PPTN Serpong

BATAN

- 204 Proses Naskah/Surat Dinas Keluar Unit Kerja/Unit Pengolah PPTN Pasar Jumat

BATAN

- 205 Proses Naskah/Surat Dinas Keluar Unit Kerja/Unit Pengolah PPTN Bandung PPTN Yogyakarta

BATAN

- 206 Formulir : 8

BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL LEMBAR TUNJUK SILANG Indeks :

Kode :

Isi Ringkas :

Lihat Titel :

Indeks :

Kode :

BATAN

- 207 Formulir : 9

FORMULIR SURVEI ARSIP

Nama Instansi

:

Alamat

:

Unit Kerja

:

Lokasi Arsip

:

Asal Arsip

:

Kondisi Ruangan

:

Kondisi Arsip

:

Media

:

Volume

:

Tahun

:

Sistem Penataan

:

Jalan Masuk

:

Pelaksana Survei

:

Tanggal

:

BATAN

- 208 Formulir : 10

DAFTAR IKHTISAR ARSIP

NAMA INSTANSI ALAMAT

No.

Asal Arsip

: :

Tahun

Jumlah

Media

Penataan

Lokasi

Ket.

BATAN

- 209 Formulir : 11


Nomor Definitif

KARTU DESKRIPSI Nomor Sementara Unit Pengolah

Pelaksana

Bentuk Redaksi

Dari/Kepada

Isi Ringkas

Tingkat Perkembangan

Catatan :

Tanggal

Jumlah

BATAN

- 210 Formulir : 12

DAFTAR WAKTU PENYIMPANAN ARSIP

No.

Jenis/Series Arsip

Kurun Waktu

Volume

Waktu Simpan

Nasib Akhir/ Keterangan

BATAN

- 211 -

Formulir : 13

DAFTAR PERTELAAN ARSIP

UNIT KERJA :

No.

Series/Jenis Arsip

Tahun

Jumlah

Keterangan

BATAN

- 212 Formulir 14


LEMBAR PEMINJAMAN ARSIP Unit Pengolah ------------------- …………………….. *) Unit Kearsipan

No.

Indeks

Tanggal Peminjaman Nama Peminjam Jabatan Unit Pengolah

Judul

: : : :

............................................... NIP :


No. : …………

Kode

Jumlah Dokumen/ Berkas

Lokasi Penyimpan an

Tanggal Pengembalian : Nama Petugas Arsip :

......................................... NIP :

Catatan

BATAN

- 213 Formulir : 14a

LEMBAR LAYANAN JASA/BAHAN KEARSIPAN Dengan ini kami mohon untuk :

diberikan penjelasan mengenai materi informasi kearsipan melalui : telepon/tatap muka/surat menyurat/ komputer *) meminjam arsip untuk dibaca di tempat

digandakan

No. Urut

Isi Ringkas

Kode Klasifikasi

Nomor dan Tanggal Surat

Tingkat Kerahasiaan (SR, R, B) (Kuantitas)

Atas bantuan Saudara, kami ucapkan terima kasih. Nama Petugas Arsiparis Jabatan Tanggal Layanan Waktu Layanan Instansi Alamat

: : : : : :

Nama Pengguna Layanan Jasa : Jabatan : Unit Kerja : Instansi : Alamat : Tanggal Layanan :

Tandatangan

:

Waktu Layanan Tandatangan


beri tanda V untuk salah satu kegiatan Lembar I untuk petugas Arsiparis/yang melayani

: :

BATAN

- 214 Formulir : 15

DAFTAR PERTELAAN ARSIP YANG DIPINDAHKAN

UNIT KERJA PELAKSANA PENANGGUNGJAWAB

No.

Series/Jenis Arsip

: : :

Tahun

Jumlah

Penataan

Keterangan

BATAN


BERITA ACARA PEMINDAHAN ARSIP INAKTIF UNIT KERJA : ………………………………..

Pada hari ini …………… tanggal …… bulan ……………. tahun …., dilaksanakan pemindahan arsip inaktif dari Unit Kerja ……………… ke Pusat Arsip, yang melibatkan : Nama

:

Jabatan

:

NIP

:

Unit Kerja

:

Dalam hal ini bertindak atas nama Unit Kerja …………… sebagai Pihak I, Nama

:

Jabatan

:

NIP

:

Unit Kerja

:

Dalam hal ini bertindak atas nama Pusat Arsip, sebagai Pihak II. Pihak I menyerahkan tanggungjawab dan wewenang pengelolaan arsip yang dimaksud dalam daftar terlampir kepada Pihak II.

Pihak II akan memberikan layanan arsip pada

Pihak I. ………………., …………………. Pihak II

Pihak I

…………………………..

……………………………

BATAN

- 216 Formulir : 16 DAFTAR PERTELAAN ARSIP YANG DIMUSNAHKAN/DISERAHKAN

UNIT KERJA

:

PELAKSANA

:

PENANGGUNGJAWAB

No.

:

Series/Jenis dan Deskripsi Arsip

Tahun

Jumlah

Keterangan

BATAN


BERITA ACARA PEMUSNAHAN ARSIP

Pada hari ini ……………… tanggal …… bulan ………….. tahun ……., yang bertandatangan di bawah ini, berdasarkan Jadwal Retensi Arsip dan berdasarkan penilaian kembali arsip telah melaksanakan pemusnahan arsip …………………, sejumlah ………………….. tercantum dalam Daftar Pertelaan Arsip yang Dimusnahkan/Diserahkan*)

(terlampir) ……… lembar,

penghancuran secara total dengan cara …………………………………………

Saksi-Saksi :

Kepala Arsip

…………………………..

……………………………

Satuan Pengawas Intern

………………………….. Bagian Hukum

………………………….. Bagian Pengawasan

BATAN

- 218 Formulir : 16b BERITA ACARA PENYERAHAN ARSIP STATIS Pada hari ini ………… tanggal …… bulan ……………tahun ……., kami yang bertandatangan di bawah ini : 1. Nama

:

Jabatan

:

Dalam hal ini bertindak atas nama Unit Kerja ………… (instansi yang menyerahkan) selanjutnya disebut Pihak Pertama, 2. Nama

:

Jabatan

:

Dalam hal ini bertindak atas nama Arsip Nasional Republik Indonesia untuk selanjutnya disebut Pihak Kedua, Menyatakan telah mengadakan serah terima arsip-arsip seperti tercantum dalam Daftar Pertelaan Arsip yang Dimusnahkan/Diserahkan*) (terlampir) untuk disimpan di Arsip Nasional Republik Indonesia.

Yang menerima Pihak Kedua,

Yang menyerahkan Pihak Pertama,

…………………………..

……………………………

Arsip Nasional RI

Instansi yang menyerahkan


KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL, Salinan sesuai dengan aslinya

-ttd-

Plh. Kepala Biro Kerja Sama, Hukum, dan Hubungan Masyarakat

HUDI HASTOWO

Swastika Risa

BATAN

LAMPIRAN II PERATURAN KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL NOMOR

: 081/KA/IV/2009

TANGGAL

: 7 April 2009

KODE KLASIFIKASI

A. KLASIFIKASI SUBSTANTIF

BN

BAHAN BAKAR NUKLIR DAN BAHAN NUKLIR

BN 00

BAHAN GALIAN NUKLIR

BN 00 01

Teknik Pemetaan Geologi Bahan Galian Nuklir Naskah yang berkenaan dengan penelitian dan pengembangan, antara lain : • survei geologi • pemetaan radiometri • analisis struktur dan mineralogi untuk penyusunan sintesis geologi • penentuan tipe mineralisasi (survei udara, geokimia, geofisika, petrologi/mineralogi, pentarikhan geologi (“dating”), pemboran eksplorasi, geologi kelautan)

BN 00 02

Teknik Prospeksi Geokimia Bahan Galian Nuklir

BN 00 03

Teknik Prospeksi Geofisika Bahan Galian Nuklir Naskah yang berkenaan dengan penelitian dan pengembangan, antara lain : • survei, analisis, dan evaluasi geokimia/geofisika untuk penentuan anomali geokimia/geofisika

BATAN

-2BN 00 04

Teknik Evaluasi Cadangan Bahan Galian Nuklir Naskah yang berkenaan dengan penelitian dan pengembangan, antara lain : • estimasi cadangan berdasarkan data geologi inti/keratin bor dan data diagrafi (diagrafi

nuklir,

geostatistik,

pemboran

evaluasi,

pemodelan

cebakan)

BN 00 05

Tekno Ekonomi Pertambangan Bahan Galian Nuklir Naskah yang berkenaan dengan penelitian dan pengembangan, antara lain : • studi kelayakan sosio ekonomi teknik pertambangan bahan nuklir Pengembangan (studi kelayakan lingkungan, studi kelayakan penambangan, studi kelayakan pengolahan, konstruksi)

BN 00 06

Teknik Penambangan Bahan Galian Nuklir Naskah yang berkenaan dengan penelitian dan pengembangan, antara lain : • perancangan dan pelaksanaan penambangan untuk memperoleh bahan galian nuklir serta reklamasi tambang Penambangan (pembersihan

lahan,

pengupasan,penjenjangan

(“benching”),

pembuangan air, studi terowongan, sistem penyanggaan, sistem ventilasi, sistem penerangan, pembongkaran dan pengangkutan, sistem penyimpanan reklamasi)

BN 00 07

Teknik Pengolahan Bahan Galian Nuklir Naskah yang berkenaan dengan penelitian dan pengembangan, antara lain : •

perancangan

dan

pengolahan

memperoleh bahan nuklir

bahan

galian

nuklir

untuk

BATAN

-3Pengolahan Bahan Galian Nuklir (preparasi fisik, pelindihan, pemisahan padat cair,pemurnian pengendapan U (“yellow cake”), Th, REE, pengeringan digesti, pelarutan, kalsinasi, analisis kontrol, perancangan alat/sistem proses, perekayasaan alat/sistem proses)

BN 00 08

Teknik Pengolahan Bahan Galian Nuklir Naskah yang berkenaan dengan penelitian dan pengembangan, antara lain : •

perancangan

dan

pengolahan

bahan

galian

nuklir

untuk

memperoleh bahan nuklir

BN 01

BN 01 01

BAHAN NUKLIR

Teknologi Pengolahan Bahan Nuklir Naskah yang berkenaan dengan penelitian dan pengembangan, antara lain :

BN 01 02

•

teknik pelindihan

•

teknik pelarutan

•

teknik dekantasi

•

teknik pemanggangan

•

teknik pengendapan hasil/produk

•

analisis kontrol/kualitas

Teknologi Pemungutan/Pemekatan Bijih Naskah yang berkenaan dengan penelitian dan pengembangan, antara lain : •

teknik pemekatan bijih uranium dan bijih monasit

•

teknik pemisahan dengan cara ekstraksi

•

teknik pemisahan dengan cara penukar ion

•

analisis unsur makro

•

analisis unsur kelumit

BATAN

-4BN 02 BN 02 01

BAHAN BAKAR NUKLIR Proses Pemurnian Bahan Bakar Nuklir Naskah yang berkenaan dengan penelitian dan pengembangan, antara lain : •

pelarutan dan pemurnian uranium dari “yellow cake” hingga mendapatkan uranil nitrat murni

•

proses daur ulang dingin gagalan bahan bakar berbagai bentuk untuk mendapatkan kembali uranium berderajat nuklir

BN 02 02

Proses Pemurnian Bahan Struktur dan Dukung Reaktor Naskah yang berkenaan dengan penelitian dan pengembangan, antara lain : •

proses pemurnian zirconium

•

proses pembuatan sponge zirconium

•

proses pembuatan paduan zirconium

•

pemurnian logam tanah jarang, pemisahan dan pemurnian elemen logam tanah jarang beserta teknik analisis dan kendali mutunya

BN 02 03

Proses Pemurnian Bahan Moderator Reaktor Naskah yang berkenaan dengan penelitian dan pengembangan, antara lain : •

pemurnian air berat

•

pemurnian

grafit

berderajat

nuklir

dan

pemungutan

dan

pemurnian grafit dari limbah industri

BN 02 04

Teknik Pemurnian dan Konversi Bahan Bakar Nuklir Naskah yang berkenaan dengan penelitian dan pengembangan, antara lain : •

pembuatan konsentrat dan konversi bahan bakar nuklir menjadi bahan bakar berderajat nuklir

BATAN

-5Proses Konversi Bahan Bakar Nuklir (segenap proses pengayaan uranium dengan bahan umpan bentuk padat, cair, dan gas, proses pengayaan uranium menggunakan metode tukar kimia, penyiapan uranium berbagai spesi (misalnya U(IV), U(III), U(I)), proses penyiapan bahan bakar reaktor maju (misalnya bahan bakar suhu tinggi), sejak penyiapan uranium asam kurang hingga bentuk kernel, proses kalsinasi dari aneka bahan induk untuk mendapatkan produk antara, seperti UO3, UO2, UF4, dan logam U, proses pembuatan pelet UO2 mentah)

BN 02 05

Teknik Fabrikasi Bahan Bakar Nuklir Naskah yang berkenaan dengan penelitian dan pengembangan, antara lain : • pembuatan dan perakitan elemen bakar nuklir Proses Fabrikasi Bahan Bakar Nuklir (pembuatan pelet UO2 tersinter, pembuatan komponen dan perakitan elemen bakar nuklir, proses pembuatan paduan uranium seperti uranium silisida (UxSiy, misal U3Si2), U-Mo, U-Nb-Zr, dan paduan lainnya, proses pembuatan bahan bakar serbuk dispersi, misalnya UAlx-Al, U3O8-AL, U3Si2-AL, U-10Mo-Al, dan lain-lain, teknik pembuatan inti elemen bakar, pelat elemen bakar, elemen bakar, perakitan elemen bakar dan bundel bahan bakar dengan segenap aspek dan peralatannya, beserta teknik dan peralatan uji merusak dan uji tak merusak, proses penyiapan bahan bakar reaktor maju (misalnya bahan bakar suhu tinggi), sejak bentuk kernel hingga bentuk bola berlapis grafit dengan segenap aspek dan peralatannya beserta teknik dan peralatan uji merusak dan tak merusak)

BN 02 06

Teknik Karakterisasi Bahan Bakar Nuklir Naskah yang berkenaan dengan penelitian dan pengembangan, antara lain :

BATAN

-6• karakterisasi bahan bakar dan bahan struktur nuklir pra-/pasca iradiasi Proses Iradiasi dan Pasca Iradiasi (iradiasi elemen bakar nuklir reaktor riset atau daya, iradiasi foil target, iradiasi bahan struktur dan dukung, interaksi bahan-bahan struktur dan kelongsong, uji pra-iradiasi bahan struktur dan dukung, elemen bahan reaktor riset atau daya (sifat fisis, kimia, mekanik, mikrostruktur), uji tak merusak (NDT) pasca iradiasi bahan bakar reaktor riset/daya, uji merusak (DT) pasca iradiasi bahan bakar reaktor riset/daya)

BN 02 07

Proses Daur Ulang Bahan Bakar Naskah yang berkenaan dengan penelitian dan pengembangan, antara lain : •

proses daur ulang cara kering, misalnya fluorinasi, piro-kimia, pirometalurgi, proses garam leleh, oksidasi-reduksi • proses daur ulang DUPIC ∗

proses pelubangan bahan bakar bekas dengan laser

∗

proses oksidasi reduksi bandel bahan bakar bekas

∗

proses pencampuran bahan bakar bekas dengan bahan bakar segar

∗

proses fabrikasi bahan bakar jenis CANDU dengan bahan bakar berasal dari bahan bakar bekas besertra teknik uji merusak dan tidak merusak

∗ •

teknik kendali jarak jauh dan operasi bilik panas

teknik pemisahan radioisotop tertentu dari produk hasil fisi dalam bahan bakar bekas

BN 02 08

Rekayasa dan Teknik Sintesis Bahan Bakar Nuklir Naskah yang berkenaan dengan penelitian dan pengembangan, antara lain : •

pemodelan dan rekayasa bahan bakar nuklir

BATAN

-7Modeling Elemen Bakar Nuklir (modeling pin bahan bakar, modeling bundle bahan bakar, modeling perilaku iradiasi bahan bakar reaktor riset dan bahan bakar reaktor daya, bahan bakar reaktor suhu tinggi diantaranya perilaku pelepasan produk fisi, sifat termik dan termomekanik, modeling perilaku bahan bakar bekas aneka jenis reaktor (PWR, BWR, IFR, dll.) menjadi bahan bakar segar jenis CANDU, modeling untuk proses daur ulang)

BN 03 BN 03 01

BAHAN REAKTOR, BAHAN NUKLIR DAN BAHAN BARU Pemodelan dan Simulasi Naskah yang berkenaan dengan pemodelan dan simulasi serta analisis bahan secara komputasi

BN 03 02

Rekayasa dan Modifikasi Bahan Naskah yang berkenaan dengan perancangan komposisi, proses sintesis, dan modifikasi bahan

BN 03 03

Teknik Karakterisasi Bahan Naskah yang berkenaan dengan penyiapan dan operasi peralatan serta analisa pengujian bahan secara fisika-kimia

BN 04

BN 04 01

LIMBAH RADIOAKTIF

Pengolahan Limbah Radioaktif Naskah yang berkenaan dengan penelitian dan pengembangan, antara lain : • pengolahan limbah cair (misal : pengolahan limbah uranium dan TRU,

pemungutan

unsur

berharga

dari

limbah

radioaktif,

pemisahan unsur berbahaya dari limbah radioaktif, teknik evaporasi, teknik filtrasi, pertukaran ion, membran emulsi, elektrodeionisasi)

BATAN

-8• pengolahan

limbah

padat

(misal:

teknik

imobilisasi

unsur

berbahaya, teknik pengungkungan limbah, teknik flokulasi, insenerasi • preparasi limbah cair • preparasi limbah padat

BN 04 02

Teknik Penyimpanan Limbah Radioaktif Naskah yang berkenaan dengan penelitian dan pengembangan serta kegiatan, antara lain : • pengembangan teknik penyimpanan limbah radioaktif

Penyimpanan Limbah Radioaktif (teknik penyimpanan limbah padat, teknik penyimpanan limbah cair, teknik penyimpanan limbah aktivitas rendah, sedang, dan tinggi, studi lokasi penyimpanan sementara limbah aktivitas rendah dan sedang, penyimpanan sementara limbah aktivitas tinggi, penyimpanan lestari limbah tanah dangkal, penyimpanan lestari limbah tanah dalam)

BN 04 03

Teknik Pengolahan Limbah Radioaktif Naskah yang berkenaan dengan penelitian dan pengembangan serta kegiatan, antara lain : • pengembangan

dalam

karakterisasi,

pengolahan

dan

pengangkutan limbah radioaktif

Pengangkutan Limbah Radioaktif (pengangkutan limbah radioaktif melalui darat, pengangkutan limbah radioaktif melalui laut, pengangkutan limbah radioaktif melalui udara)

BATAN

-9BN 04 04

Teknik Dekontaminasi

BN 04 05

Teknik Dekomisioning Naskah yang berkenaan dengan penelitian dan pengembangan, antara lain : • pengembangan teknik dekontaminasi/dekomisioning Dekontaminasi dan Dekomisioning (dekontaminasi, dismantling, refurbishment, dekomisioning)

BATAN

- 10 Penjelasan : Air Berat (Heavy Water)

: air yang mengandung lebih banyak atom hidrogen

berat

hidrogen

biasa,

(deuterium) digunakan

(D2O)

dari pada atom sebagai

moderator

reaktor Bahan Bakar Bekas/Terpakai

: bahan

{Fuel, Spent (used)} Bahan Bakar Nuklir

teriradiasi yang tidak dapat

atau tidak akan digunakan lagi :

(Fuel, Nuclear) Bahan Fertil

bakar

bahan

fisil

dan

fertil

yang

digunakan

di

reaktor untuk pembangkitan daya : bahan

(Fertile Material)

yang

tidak

dapat diubah menjadi penangkapan

bersifat bahan

fisil

fisil,

tetapi

melalui reaksi

neutron dalam reaktor nuklir, misal

uranium-238 dan thorium-232 dapat diubah menjadi plutonium-239 dan uranium-233 yang bersifat fisil Bahan Fisil

: bahan

(Fissile, Fissionable Material)

CANDU (Canadian Deutrium Uranium Reactor) Daur-Ulang (Recycling)

yang

mengalami

fisi

oleh

neutron

lambat, misal uranium-235 & plutonium-239 :

reaktor

air-berat

tekan

yang

dirancang

oleh

Canada : penggunaulangan bahan fisil setelah rekoveri dengan proses kimia bahan bakar bekas

Dekomisioning (Decommisioning)

: upaya

yang

dilakukan

pada

akhir

masa

operasi fasilitas dan instalasi nuklir dengan memperhatikan keselamatan pekerja, masyarakat dan lingkungan

Dekontaminasi (Decontamination)

: proses menghilangkan atau mengurangi kontaminasi zat radioaktif dalam bahan menggunakan cara fisika dan atau kimia

BATAN

- 11 Dismantling (Dismantling)

: pembongkaran atau penglepasan struktur dari suatu sistem atau bagian-bagiannya pada proses dekomisioning instalasi nuklir

Dispersi (Dispersion)

: penyebaran zat radioaktif di udara atau air

Emulsi Nuklir

: bahan yang sensitif terhadap ionisasi digunakan

(Nuclear Emulsion)

untuk

merekam

secara permanen jejak partikel

bermuatan, misal emulsi fotografi Evaporasi (Evaporation)

: proses pemekatan larutan limbah dari kandungan bahan atau komponen bahan yang mudah menguap menggunakan panas. Istilah ini juga digunakan sebagai perlakuan untuk memekatkan larutan limbah cair

Filtrasi (Filtration)

: pemisahan

komponen padat dari komponen cair

atau gas dengan mengalirkannya melalui medium atau

bahan berpori, misal kertas saring, serabut

kaca atau kain Gagalan/Pemrosesan

: sisa

bahan

nuklir,

sebagian

atau

seluruhnya

Bahan Bakar

tidak layak pakai, yang dikumpulkan selama proses

(Scrap/Fuel Processing)

untuk diolah-ulang

Geofisika (Geophysics)

: bidang studi tentang gejala geologi bumi dengan menggunakan metode fisika, antara lain, seismologi, kemagnetan

bumi,

vulkanologi,

radioaktivitas

lingkungan, kelautan, meteorologi, klimatologi Geokimia (Geochemistry)

: bidang studi tentang komposisi kimia bumi berikut dengan proses kimia dan fisika yang menyebabkan terjadinya distribusi bahan di bumi

Grafit (Graphite)

: bentuk karbon yang sangat murni yang di nakan sebagai moderator dalam reaktor

BATAN

- 12 Imobilisasi

: proses pengolahan limbah menjadi bentuk padat

(Immobilization)

dengan cara pemadatan, pembungkusan atau pengapsulan untuk mencegah migrasi atau lepasnya zat radioaktif sewaktu pengangkutan atau penyimpanan

Insinerasi (Incineration)

:

proses reduksi volume limbah melalui pembakaran menjadi abu atau oksida

Iradiasi (Irradiation)

: pemaparan pada radiasi pengion

Kalsinasi (Calcination)

: proses untuk mengeringkan larutan limbah dan pemanasan residu menjadi oksida logam

Keik Kuning (Yellow Cake)

: konsentrat

uranium-oksida

yang

dihasilkan

dari

pemekatan bijih uranium, biasanya mengandung 80 sampai 90% U3O8 Limbah Radioaktif/Nuklir

: benda yang radioaktif dan atau yang terkontaminasi

(Waste, Radioactive/Nuclear

zat radioaktif pada kadar yang melampaui batas

Waste)

keselamatan yang ditetapkan dan tidak dapat digunakan lagi

Nuklir (Nuclear)

: bagian terkecil suatu unsur yang tidak dapat dibagi lagi

Pelindian (Leaching)

: proses untuk menghilangkan atau memisahkan komponen yang dapat larut dar ibahan padat karena kontak dengan air atau pelarut lain

Reaktor Nuklir

: tempat reaksi fisi berantai dapat dimulai, dipertahan

(Nuclear Reactor)

kan dan dikendalikan. Komponen terpentingnya ialah teras berbahan bakar fisil , moderator, reflektor, perisai, pendingin, dan pengendali

Reaktor Nuklir (Reactor, Nuclear)

:

perangkat

yang

dapat

mempertahankan

dan

mengendalikan reaksi fisi berantai atau reaksi fusi

BATAN

- 13 Reaktor Air-Berat Tekan

: reaktor

nuklir

dengan

moderator

air-berat

(Reactor, Pressurized Heavy

(D2O). Sebagai pendingin

Water/PHWR)

dari reaksi fisi digunakan air (H2O) bertekanan

Reaktor Air Didih

: reaktor

(Reactor, Boiling Water/ BWR)

yang

yang mengambil panas

pendingin

teras

reaktornya

dibiarkan mendidih. Air berfungsi sebagai pendingin dan moderator. Uap air yang terbentuk dapat langsung digunakan untuk menggerakkan turbin

Reaktor Air Tekan

:

reaktor

daya

yang

menggunakan

(Reactor, Pressurized Water/

medium

pemindah

PWR)

pemukar panas di bawah tekanan tinggi agar

panas

sistem primer dapat

dari

air

teras

sebagai ke

alat

mencapai temperatur dapat

mencapai temperatur tinggi tanpa terjadi pendidihan Reaktor Daya (Reactor, Power)

: reaktor

yang

digunakan

tujuan penghasil daya,

terutama

untuk

misal reaktor daya

listrik,

reaktor propulsi, dan reaktor proses panas Reaktor Riset (Research Reactor)

: reaktor

yang

dirancang

khusus

untuk

meng-

hasilkan neutron untuk eksperimen, pelatihan, uji bahan, dan produksi radioisotop

Reaktor Temperatur Tinggi

: reaktor

nuklir

yang

beroperasi o

pada o

(Reactor, High Temperature/

temperatur

HTR)

Reaktor ini menggunakan pendingin gas, misal gas

yang

tinggi

(sekitar

700 -900

C).

helium Uji Tak Merusak (Nondestructive Testing)

: uji

untuk

mendeteksi

kerusakan

internal

tersembunyi menggunakan teknik yang tidak merusak dengan sinar-X, radiasi isotop, atau ultrasonik

dan

BATAN

- 14 IB

ILMU BAHAN

IB 00

BAHAN INDUSTRI Naskah yang berkenaan dengan penelitian dan pengembangan mengenai antara lain :

IB 01

•

logam/paduan logam

•

komposit

•

polimer

•

fuel cell

•

bahan alam

ZAT MAMPAT/BAHAN MAJU Naskah yang berkenaan dengan penelitian dan pengembangan mengenai antara lain :

IB 02

•

bahan magnet

•

konduktor

•

dielektrik

•

pemodelan bahan

•

bahan superionik

HAMBURAN NEUTRON Naskah yang berkenaan dengan penelitian dan pengembangan mengenai hamburan neutron antara lain : •

difraktometer neutron

•

spektrometer

•

preparasi sample dan radiografi neutron

•

instrumentasi

•

pengolahan data neutron

•

sediaan cuplikan

BATAN

- 15 Penjelasan : Hamburan (Scattering)

: perubahan arah atau energi partikel atau foton karena

bertumbukan

atau

berinteraksi

dengan

partikel lain, dengan suatu atom atau dengan suatu sistem Kelongsong (Cladding)

: lapisan

terluar

elemen

bakar

nuklir.

Kelongsong mencegah terjadinya korosi elemen bakar

nuklir

dengan

demikian

mencegah

penglepasan produk fisi ke dalam pendingin. Pada umumnya

bahan

kelongsong

terbuat

dari

aluminium atau logam paduannya, baja nir-karat dan paduan zirkon Neutron (Neutron)

: partikel elementer tak bermuatan dengan massa sedikit lebih besar daripada massa proton

Polimer (Polymer)

: senyawa molekul

kimia panjang

yang

mempunyai

yang

tersusun

rantai dari

rangkaian molekul sederhana (monomer) Radiografi (Radiography)

: penggunaan radiasi pengion untuk menghasilkan citra obyek pada emulsi fotografis

Spektrometer (Spectrometer)

: instrumen untuk mengukur atau memisahkan radiasi elektro magnetik berdasarkan energi

BATAN

- 16 IN

INSTALASI DAN INSTRUMENTASI NUKLIR

IN 00

INSTALASI DAN INSTRUMENTASI NUKLIR

IN 00 01

Akselerator Naskah yang berkenaan dengan penelitian dan pengembangan mengenai antara lain : • pembuatan peralatan tegangan tinggi • pembuatan sistem sumber ion • pembuatan tabung akselerator • pembuatan beam handling • pembuatan remote control • spektrometer massa (pembuatan magnit analyzer, pembuatan sumber ion, pembuatan sistem deteksi ion) • perawatan mesin berkas elektron (MBE) • perawatan linier acselerator (LINAC)

IN 00 01

Instalasi Akselerator Naskah yang berkenaan dengan penelitian dan pengembangan mengenai antara lain : •

disain, penyusunan spesifikasi, kriteria uji fungsi, prosedur operasi dan perawatan sistem dan bagian akselerator

Akselerator {pembuatan peralatan tegangan tinggi, pembuatan sistem sumber ion, pembuatan

tabung

akselerator,

pembuatan

beam

handling,

pembuatan remote control, spektrometer massa (pembuatan magnit analyzer, pembuatan sumber ion, pembuatan sistem deteksi ion), perawatan mesin berkas elektron (MBE), perawatan linier acselerator (LINAC)}

BATAN

- 17 IN 00 02

Instalasi Reaktor Naskah yang berkenaan dengan penelitian dan pengembangan mengenai antara lain : •

penyusunan spesifikasi, kriteria uji fungsi, prosedur operasi dan perawatan sistem dan bagian reaktor

IN 00 03

Instalasi Bahan Bakar Nuklir Naskah yang berkenaan dengan penelitian dan pengembangan mengenai antara lain : •

penyusunan spesifikasi, kriteria uji fungsi, prosedur operasi dan perawatan sistem dan bagian instalasi bahan bakar nuklir

IN 00 04

Instalasi Limbah Radioaktif Naskah yang berkenaan dengan penelitian dan pengembangan mengenai antara lain : •

penyusunan spesifikasi, kriteria uji fungsi, prosedur operasi dan perawatan sistem dan bagian instalasi limbah radioaktif

IN 00 05

Instalasi Iradiator Naskah yang berkenaan dengan penelitian dan pengembangan mengenai antara lain : •

penyusunan spesifikasi, kriteria uji fungsi, prosedur operasi dan perawatan sistem dan bagian Iradiator

IN 00 06

Instalasi Mesin Berkas Elektron Naskah yang berkenaan dengan penelitian dan pengembangan mengenai antara lain : •

penyusunan spesifikasi, kriteria uji fungsi, prosedur operasi dan perawatan sistem dan bagian mesin berkas elektron

BATAN

- 18 IN 00 07

Instalasi Analisis Nuklir Naskah yang berkenaan dengan penelitian dan pengembangan mengenai antara lain : •

penyusunan spesifikasi, kriteria uji fungsi, prosedur operasi dan perawatan sistem dan bagian instalasi analisis nuklir

IN 00 08

Instalasi Hamburan Neutron Naskah yang berkenaan dengan penelitian dan pengembangan mengenai antara lain : •

penyusunan spesifikasi, kriteria uji fungsi, prosedur operasi dan perawatan sistem dan bagian instalasi hamburan neutron

IN 00 09

Laser Naskah yang berkenaan dengan penelitian dan pengembangan mengenai antara lain : • laser jenis gas • laser jenis dye • laser jenis zat padat • instalasi peralatan holografi • spektrometer korelator

IN 01

INSTRUMENTASI

IN 01 01

Teknik Deteksi dan Penginderaan Naskah yang berkenaan dengan penelitian dan pengembangan mengenai antara lain : •

penyusunan spesifikasi, disain dan konstruksi, kriteria uji fungsi, prosedur operasi dan perawatan sistem teknik deteksi dan penginderaan

BATAN

- 19 IN 01 02

Teknik Akuisisi Pengolahan dan Pencitraan Naskah yang berkenaan dengan penelitian dan pengembangan mengenai antara lain : •

penyusunan spesifikasi, disain dan konstruksi, kriteria uji fungsi, prosedur

operasi

dan

perawatan

sistem

teknik

akuisisi,

pengolahan dan pencitraan

INSTRUMENTASI NUKLIR {pemanfaatan peralatan NDT (ultrasonik, kobal 60, Cs-137, peralatan sinar-X, dll.), multichannel analyzer, peralatan spektroskopi nuklir, spektrometer compton, teknik perawatan dan perbaikan peralatan elektronika nuklir (pengumpulan data, pengembangan pemeliharaan, peningkatan ketrampilan operasi dan perawatan),pembuatan detektor nuklir (pengada-an bahan dan peralatan), peralatan industri dan kedokteran nuklir, alat ukur tinggi permukaan, alat ukur tebal, dan alat ukur densitas dalam rangka pemanfaatan isotop, peralatan nuklir sektor mekanika tanah dan fisika kesehatan (monitor kaki dan tangan, alarm gamma, pembaca TLD, logging/ fluorisasi sinar-X), pembuatan sistem vakum, pembuatan sistem elektronik, penyiapan sampel, instalasi peralatan, instrumen mekanik nuklir}

IN 01 03

Teknik Pengendali, Kontrol Proses dan Aktuasi Naskah yang berkenaan dengan penelitian dan pengembangan mengenai antara lain : •

penyusunan spesifikasi, disain dan konstruksi, kriteria uji fungsi, prosedur operasi dan perawatan sistem teknik pengendali, kontrol proses dan aktuasi

INSTRUMENTASI KONTROL (sistem kontrol reaktor, sistem kontrol nukleonik, pembuatan sistem pengendali akselerator/proses, pembuatan adaptif kontrol, pembuatan sistem

uji

kontrol,

pembuatan

sistem

modul-modul

kontrol,

komputerisasi sistem kontrol, instrumentasi dan kendali reaktor, instrumentasi dan kendali yang safety related)

BATAN

- 20 IN 02

ELEKTROMEKANIK

IN 02 01

Sistem Perkakas Naskah yang berkenaan dengan penelitian dan pengembangan mengenai antara lain : •

penyusunan spesifikasi, kriteria uji fungsi, prosedur operasi dan perawatan sistem perkakas

IN 02 02

Sistem Angkat dan Angkut Naskah yang berkenaan dengan penelitian dan pengembangan mengenai antara lain : •

penyusunan spesifikasi, kriteria uji fungsi, prosedur operasi dan perawatan sistem angkat dan angkut

IN 02 03

Sistem Pendingin dan Pemanas Naskah yang berkenaan dengan penelitian dan pengembangan mengenai antara lain : •

penyusunan spesifikasi, kriteria uji fungsi, prosedur operasi dan perawatan sistem pendingin, pemanas dan filtrasi

IN 02 04

Sistem Daya Naskah yang berkenaan dengan penelitian dan pengembangan mengenai antara lain : •

penyusunan spesifikasi, kriteria uji fungsi, prosedur operasi dan perawatan sistem daya

IN 02 05

Sistem Penggerak Naskah yang berkenaan dengan penelitian dan pengembangan mengenai antara lain : •

penyusunan spesifikasi, kriteria uji fungsi, prosedur operasi dan perawatan sistem penggerak

BATAN

- 21 -

ELEKTRO/ELEKTROMEKANIK (pembuatan scaner, pengaturan kecepatan motor dan daya motor, pembuatan koil motor, pembuatan switching supply motor, inverter motor AC/DC, pembuatan travo switching meja radiologi, pensuplai daya darurat (UPS)

IN 03

RANCANG BANGUN DAN KONSTRUKSI Naskah yang berkenaan dengan kegiatan rancang bangun dan konstruksi instalasi nuklir termasuk reaktor riset antara lain : •

pembuatan rancang bangun

•

konstruksi

•

komisioning

•

dekomisioning

•

as built drawing

BATAN

- 22 Penjelasan : Akselerator (Accelerator)

:

piranti untuk meningkatkan kecepatan dan energi partikel elementer bermuatan, misal elektron atau proton, dengan magnet.

pengaruh gaya listrik dan atau

Akselerator dapat menyebabkan partikel

bergerak dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya.

Jenis

akselerator

akselerator

misal betatron,

Cockcroft-Walton,

siklotron,

akselerator linear, sinkrosiklotron, sinkrotron, dan generator Van de Graaff Akselerator Linear

:

(Linear Accelerator/LINAC)

tabung

lurus

(elektron

atau

tempat proton)

partikel

mendapat

bermuatan peningkatan

energi akibat osilasi medan elektromagnetik Berkas (Beam)

: berkas partikel atau gelombang elektro magnetik yang bergerak ke satu arah

Berkas Elektron

: berkas

(Electron Beam)

searah

elektron

negatif

yang

sudah

dipercepat sampai energi tinggi secara listrik atau elektromagnetik

Dekomisioning

:

(Decommissioning)

upaya yang dilakukan pada akhir masa operasi fasilitas dan instalasi nuklir dengan memperhatikan keselamatan pekerja, masyarakat, dan lingkungan

Detektor (Detector)

:

alat yang peka terhadap radiasi, menghasikan sinyal respons yang dapat diukur atau dianalisis

Dosimeter Termoluminesensi

: dosimeter

yang

didasarkan

(Thermominescent Dose

moluminesensi

Meter/TLD)

berisi bahan termoluminesensi

terdiri

dari

pada

gejala

wadah

teryang

BATAN

- 23 Fisika Kesehatan

: ilmu

(Health Physics)

pengetahuan

tentang

pengenalan,

evaluasi, dan pengawasan bahaya radiasi pengion pada kesehatan

Fluoresensi (Fluorescence)

: pancaran foton elektromagnetik yang berasal dari penyerapan energi radiasi dan partikel

Komisioning

: proses

(Commissioning)

pada

saat

komponen

instalasi nuklir sudah dioperasikan

dan

dan

sistem

dibangun, sistem tersebut diuji

untuk

membuktikan

apakah kriteria kinerjanya memenuhi desain, termasuk

didalamnya

pengujian nuklir dan non-

nuklir Nukleonik (Nucleonics)

:

ilmu dan teknologi tentang energi nuklir dan penggunaannya

Pensken/Skening Radioisotop

: cara

mendeteksi

distribusi

radioisotop

yang

(Scanner/ Scanning,

ada dalam tubuh dengan peralatan yang berada

Radioisotope)

di luar tubuh

Sinar-X (X-Rays)

: Radiasi (foton) tinggi

yang

elektromagnetik berdaya tembus dihasilkan

pada

waktu

elektron

berenergi tinggi menumbuk suatu target logam Spektrometer (Spectrometer)

: instrumen

untuk

mengukur

atau

memisahkan

radiasi elektromagnetik berdasarkan energi

BATAN

- 24 KN

KN 00

KN 00 01

KESELAMATAN NUKLIR DAN RADIASI

KESELAMATAN INSTALASI

Keselamatan Instalasi Nuklir analisis, pengembangan dan manajemen keselamatan instalasi nuklir

KN 00 02

Keselamatan Instalasi Non-Nuklir analisis, pengembangan dan manajemen keselamatan instalasi nonnuklir dan pengelolaan limbah non-radioaktif

KN 01

KN 01 01

KESELAMATAN NUKLIR

Analisis Keselamatan Nuklir analisis deterministik dan probabilistik kecelakaan nuklir

KN 01 02

Manajemen Kedaruratan Nuklir perencanaan dan kesiagaan menghadapi kedaruratan nuklir

KN 02

KN 02 01

KESELAMATAN RADIASI

Proteksi Radiasi Naskah yang berkenaan dengan penelitian dan pengembangan mengenai antara lain : • teknologi proteksi radiasi • pengangkutan zat radioaktif • resiko radiasi • dosimetri perorangan • dosimetri interna • kontaminasi radiasi • dekontaminasi • nilai batas dosis

BATAN

- 25 • proteksi radiasi eksterna • proteksi radiasi interna • filosofi proteksi radiasi • standardisasi radionuklida • pelaksanaan

upaya keselamatan

radiasi

agar pekerja dan

masyarakat tidak mendapatkan paparan radiasi melebihi batas aman • film badge/TLD

KN 02 02

Kesehatan Radiasi Naskah yang berkenaan dengan pemeriksaan kesehatan pekerja radiasi dan pertolongan pertama pada kecelakaan radiasi

KN 02 03

Kedaruratan Radiasi Naskah yang berkenaan dengan perencanaan dan penyiagaan menghadapi kedaruratan radiasi

Penanggulangan Kecelakaan Radiasi dan Nuklir (kecelakaan

radiasi,

penanggulangan

kecelakaan

kecelakaan

radiasi,

instalasi rencana

nuklir,

rencana

penanggulangan

kecelakan nuklir, proteksi fisik bahan nuklir penanggulangan medik kecelakaan radiasi atau nuklir) Penanggulangan Kecelakaan Bahan Berbahaya, Beracun, Non Nuklir, dan Non Radiasi (kecelakaan kimia, kecelakaan biologi, penanggulangan bahaya kimia, penanggulangan bahaya biologi, penanggu-langan bahaya kebakaran, penanggulangan

kecelakaan

perbengkelan,

penanggulangan

kecelakaan listrik, penanggulangan kecelakaan bejana tekan)

BATAN

- 26 -

Penanggulangan

Kecelakaan/Bahaya

Penambangan

Bijih

Uranium (proteksi radiasi internal dan eksternal, proteksi radiasi terhadap gas radon,

penanggulangan

terhadap

debu

penambangan,

penanggulangan terhadap bahaya runtuhan) KESELAMATAN REAKTOR (penelitian

dan

pengembangan

keselamatan

dengan

metode

deterministik dan probabilistik, pengembangan sistem proteksi dan simulasi reaktor, evaluasi dan pengembangan keselamatan reaktor dan instalasi nuklir lainnya, standar keselamatan dalam desain dan operasi,

penerapan

budaya

keselamatan,

pengumpulan

data

kecelakaan nuklir dan non nuklir, analisis resiko dan mitigasi kecelakaan reaktor, analisis keselamatan dari aspek ergonomika seperti aspek interaksi manusia-mesin Keandalan Komponen dan Sistem Naskah yang berkenaan dengan pengujian keandalan komponen dan sistem antara lain : •

analisis keandalan komponen dan sistem reaktor dari berbagai aspek seperti aspek korosi, penuaan, dan kajian sisa umur

•

pengujian keandalan komponen dengan menggunakan peralatan uji rusak dan uji tak merusak

•

uji komponen bahan logam antara lain neutron grafi, immersion technique

•

uji komponen reaktor

BATAN

- 27 KN 03

KN 03 01

METROLOGI RADIASI

Standardisasi Radioaktivitas Naskah yang berkenaan dengan pengembangan dan standardisasi sumber radiasi

KN 03 02

Dosimetri Naskah yang berkenaan dengan pengembangan dan kalibrasi alat ukur radiasi dan paparan radiasi

KN 04

KN 04 01

KESELAMATAN LINGKUNGAN

Kimia Lingkungan Naskah yang berkenaan dengan penelitian dan pengembangan mengenai antara lain :

KN 04 02

•

residu pestisida

•

residu logam berat

•

senyawa organik beracun

Keselamatan Radiasi Lingkungan Naskah yang berkenaan dengan penelitian dan pengembangan mengenai antara lain : •

pengukuran radiasi dan radioaktivitas lingkungan

Radioaktivitas Lingkungan Naskah yang berkenaan dengan penelitian dan pengembangan mengenai pengukuran radioaktivitas lingkungan di : udara, air, tanah, biota (tanaman dan hewan)}

BATAN

- 28 KN 04 03

Remediasi Lingkungan Naskah yang berkenaan dengan upaya pemulihan lingkungan dari paparan radiasi dan kontaminasi radioaktif

KN 04 04

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Naskah yang berkenaan dengan pelaksanaan analisis mengenai dampak lingkungan Pengkajian Lingkungan {survei dan evaluasi lingkungan untuk penelitian dan pengoperasian instalasi nuklir, analisis dampak lingkungan (AMDAL) dan dampak radiologi, analisis lepasan radioaktif ke lingkungan dari operasi normal reaktor, analisis lepasan radioaktif ke lingkungan dari situasi kecelakaan instalasi nuklir, analisis kontaminasi lingkungan pada daerah yang luas, pemantauan keselamatan lingkungan, proses pengelolaan limbah, pemantauan keselamatan personil}

KN 04 05

Tapak dan Lingkungan Naskah yang berkenaan dengan analisis dan evaluasi kelayakan tapak instalasi nuklir

KN 05

KN 05 01

PENGAMANAN NUKLIR

Perizinan Naskah yang berkenaan dengan pemberian izin untuk zat radioaktif dan sumber radiasi lainnya dalam rangka : • pemakaian termasuk pengangkutan dan izin penyimpanan • mengimpor/mengekspor kembali (reekspor) • pembangunan dan pengoperasian reaktor nuklir (izin tapak, izin konstruksi, izin operasi, laporan analisis keselamatan (LAK), laporan analisis dampak lingkungan (AMDAL) termasuk desain, konstruksi dan operasi instalasi nuklir, dan lain-lain

BATAN

- 29 • pemakaian bahan bakar nuklir (safeguards, NPT, teknologi proteksi fisik)

KN 05 02

Akuntansi Bahan Nuklir Naskah yang berkenaan dengan kegiatan akuntansi bahan bakar dan pelaksanaan proteksi fisik bahan nuklir

KN 05 03

Teknologi Pengamanan Bahan Nuklir Naskah yang berkenaan dengan penelitian dan pengembangan teknologi pengamanan bahan nuklir mengenai antara lain : •

pemantauan dan deteksi bahan nuklir

•

proteksi fisik

KN 06

SEIFGARD

KN 06 01

Teknologi Proteksi Fisik Naskah yang berkenaan dengan penelitian dan pengembangan mengenai antara lain : •

KN 06 02

analisis keselamatan dan proteksi fisik bahan nuklir

Teknologi Seifgard Naskah yang berkenaan dengan penelitian dan pengembangan mengenai antara lain : •

upaya dan pengembangan seifgard

KN 07

INSPEKSI KESELAMATAN

KN 07 01

Inspeksi Keselamatan Nuklir dan Radiasi Naskah yang berkenaan dengan penelitian dan pengembangan mengenai antara lain : •

pemeriksaan teknis terhadap sistem keselamatan nuklir dan radiasi untuk mengetahui kesesuaiannya dengan persyaratan, prosedur dan instruksi kerja yang telah ditentukan

BATAN

- 30 KN 07 02

Inspeksi Keselamatan Lingkungan Naskah yang berkenaan dengan penelitian dan pengembangan mengenai antara lain: •

pemeriksaan teknis terhadap sistem efluent dan emisi zat radioaktif serta analisis kesesuaiannya dengan standar dan kriteria keselamatan lingkungan

Inspeksi Naskah yang berkenaan dengan pemeriksaan atas penerapan standar, pelaksanaan program jaminan mutu dan peraturan keselamatan radiasi

meliputi

perencanaan

inspeksi,

pemberitahuan

inspeksi,

laporan hasil inspeksi dan teguran untuk pemakaian: zat radioaktif/pesawat sinar-X yang dilakukan oleh inspektur BAPETEN, sumber

radiasi

lain

IAEA/BAPETEN/pihak

yang

lain

pada

dilakukan fasilitas

oleh

reaktor

inspektur nuklir

yang

bersangkutan, standar keselamatan nuklir dan lingkungan, standar bahan

nuklir,

standar

peralatan

nuklir,

standar

laboratorium

uji/kalibrasi, serta program jaminan mutu yang dilakukan oleh Tim PSJMN-BATAN

KN 08

KN 08 01

STANDARDISASI

Penyusunan Standar Naskah yang berkenaan dengan perumusan standar, penyusunan program jaminan mutu, mengenai antara lain: • standar keselamatan nuklir dan lingkungan • standar bahan nuklir • standar peralatan nuklir • standar laboratorium uji/kalibrasi • program jaminan mutu

BATAN

- 31 KN 08 02

Akreditasi Naskah yang berkenaan dengan penelitian dan pengembangan akreditasi mengenai antara lain: • laboratorium uji/kalibrasi/analisis • lembaga sertifikasi sistem mutu • lembaga sertifikasi personal • lembaga sertifikasi sistem lingkungan • lembaga sertifikasi pelatihan • lembaga sertifikasi inspeksi teknik

KN 08 03

Sertifikasi Naskah yang berkenaan dengan pengujian terhadap para pekerja radiasi meliputi: •

pemberitahuan jadwal ujian, hasil ujian

•

ujian operator reaktor dan supervisor reaktor

•

ujian Radiografi Teknik Level 1, Radiografi Teknik Level 2, Radiografi Teknik Level 3

KN 08 04

KN 08 05

•

ujian petugas proteksi radiasi

•

ujian petugas dosimetri

•

ujian operator iradiator/akselerator

•

ujian petugas perawatan dan perbaikan

Jaminan Mutu

Audit, Pemantauan, Inspeksi dan kegiatan lain yang terkait dengan pengawasan standardisasi

KN 08 06

Pembinaan, Konsultasi dan kegiatan lain yang terkait dengan layanan penerapan standardisasi

BATAN

- 32 Penjelasan : Analisis Keselamatan (Analysis, Safety) Bejana Tekan (Pressure Vessel)

: analisis

potensi

bahaya

dari

pelaksanaan

dan

kuat

kegiatan yang direncanakan : bejana

berdinding

digunakan

untuk

masif

yang

mewadahi teras reaktor daya,

moderator, reflektor, perisai termal, dan dan batang kendali Bijih (Ore)

: mineral

atau

batuan

yang

mengandung

unsur atau senyawa dalam jumlah dan kadar yang ekonomis untuk diolah Dosimetri (Dosimetry)

: teknik atau cara untuk mengukur dosis radiasi

Dosis (Dose)

: dalam proteksi radiasi pengertian dosis adalah jumlah radiasi yang terdapat dalam medan radiasi atau jumlah energi radiasi yang diserap atau diterima oleh materi

Inspeksi (Inspection)

: tindakan pengujian,

pengawasan observasi

kualitas atau

dengan

pengukuran

cara untuk

menentukan kecocokan bahan, bagian, komponen, sistem, susunan, maupun proses dan prosedur, dengan persyaratan kualitas yang telah ditetapkan Jaminan Kualitas (Quality Assurance)

: seluruh

tindakan

yang

terencana

dan

sistematik yang diperlukan untuk memberikan jaminan

bahwa komponen, alat, sistem atau jasa

memenuhi persyaratan kualitas Keandalan (Reliability)

: probabilitas alat, sistem atau fasilitas bekerja sesuai dengan fungsinya secara memuaskan dalam jangka waktu dan kondisi operasi yang ditentukan

BATAN

- 33 Kecelakaan Radiasi (Radiation Accidents)

: kecelakaan

yang

materi radioaktif

terjadi atau

karena

tersebarnya

terpaparnya

seseorang

terhadap radiasi Keselamatan/Keselamatan Nuklir (Safety/Nuclear Safety)

: pencapaian kondisi operasi yang ditetapkan, pencegahan konsekuensi

kecelakaan kecelakaan,

atau

pembatasan

sehingga

memberikan

perlindungan pekerja, masyara-kat dan lingkungan terhadap bahaya radiasi Keselamatan Radiasi (Radiation Safety) Kontaminasi (Contamination)

: kondisiyang diatur agar efekradiasi pada makhluk hidup tidak melampaui batas yang telah ditentukan : keberadaan suatu zat radioaktif pada tempat atau daerah

yang

tidak

seharusnya

dan

dapat

elektrokimia

yang

menimbulkan bahaya paparan radiasi Korosi (Corrosion)

: proses

kimia

dan/atau

merusak permukaan bahan Neutron (Neutron)

: partikel elementer tak bermuatan dengan massa sedikit lebih besar dari pada massa proton

Proteksi Fisik (Physical Protection)

: upaya

melindungi

bahan

dan

fasilitas

nuklir dari masuknya pihak yang tak berkepentingan atau terhadap pengambilan bahan fisil atau sabotase

Proteksi Radiasi (Radiation Protection)

: semua

tindakan

untuk

mengurangi

pengaruh

merusak radiasi terhadap manusia akibat pemanfaatan teknologi nuklir, juga disebut proteksi radiologik

Radioaktivitas (Radioactivity)

: peluruhan spontan isotop tak stabil menjadi jadi isotop lain disertai pemancaran radiasi

Radiologi (Radiology)

: ilmu pengetahuan yang mempelajari semua bentuk radiasi pengion dalam diagnosis atau terapi

BATAN

- 34 Radionuklida/Nuklida (Radionuclide/Nuclide)

: istilah

umum

untuk

semua

atom

unsur,

yang dibedakan menurut nomor atom, nomor massa, dan tingkat energi

Seifgard Domestik (Safeguard, Domestic)

: upaya

suatu

mendeteksi

bangsa

untuk

mencegah

atau

penyalahgunaan bahan nuklir

dan

untuk melindungi fasilitas nuklir terhadap sabotase Seifgard IAEA (Safeguard, IAEA)

: sistem

verifikasi

bahan

nuklir

dalam

perja-

janjian pelarangan penyebaran senjata nuklir untuk mendukung pelaksanaan kebijaksanaan pemanfaatan nuklir untuk maksud damai yang telah disepakati secara internasional

Seifgard Internasional (Safeguard, International)

: upaya

internasional

untuk

melindungi

dan

mencegah penyalahgunaan bahan nuklir dan untuk melindungi fasilitas nuklir terhadap sabotase

BATAN

- 35 RN

RN 00

RN 00 01

REAKTOR DAN ENERGI

REAKTOR NUKLIR

Operasi dan Perawatan Reaktor Nuklir Naskah yang berkenaan dengan penelitian dan pengembangan serta kegiatan mengenai antara lain : • pelaksanaan operasi dan perawatan reaktor nuklir

Operasi Reaktor (manajemen teras reaktor, pembentukan teras dan kekritisan reaktor, kalibrasi batang kendali dan daya reaktor, aspek keselamatan operasi, utilisasi dan eksperimen reaktor)

Perawatan Reaktor (sistem proteksi reaktor, sistem instrumentasi dan

kendali, sistem

proses, sistem bantu, sistem ventilasi, sistem listrik, mekanik, sistem proteksi radiasi, fasilitas iradiasi, modifikasi sistem reaktor)

RN 00 02

Pemanfaatan Reaktor Nuklir Naskah yang berkenaan dengan penelitian dan pengembangan serta kegiatan mengenai antara lain : • analisa dan pengembangan teknologi dan fasilitas iradiasi Teknologi Iradiasi (desain, fabrikasi, instalasi, dan uji fasilitas iradiasi, analisis aktivasi neutron, iradiasi bahan untuk produksi radioisotop dan bahan non fisil lainnya)

RN 00 03

Fisika Teras Reaktor Nuklir Naskah yang berkenaan dengan penelitian dan pengembangan serta kegiatan mengenai antara lain :

BATAN

- 36 • analisis dan pengembangan neutronik, thermohidraulik, dan dosimetri teras reaktor

RN 00 04

Sistem Instrumentasi dan Kendali Reaktor Nuklir Naskah yang berkenaan dengan penelitian dan pengembangan serta kegiatan mengenai antara lain : • penyusunan spesifikasi, kriteria uji fungsi, prosedur operasi dan perawatan sistem instrumentasi dan kendali reaktor nuklir

RN 00 05

Sistem Proses Reaktor Nuklir Naskah yang berkenaan dengan penelitian dan pengembangan serta kegiatan mengenai antara lain : •

penyusunan spesifikasi, kriteria uji fungsi sistem dan bagian proses reaktor nuklir

Fisika dan Teknologi Reaktor (neutronik, termohidraulik dan bidang fisika reaktor lainnya perisai radiasi, pemodelan, pengukuran flux/spektrum neutron dan panas gamma, elemen teras, komponen dan sistem reaktor termasuk sistem proses)

RN 01

RN 01 01

PEMANFAATAN ENERGI NUKLIR

Persiapan Pembangunan Reaktor Daya Naskah yang berkenaan dengan persiapan pembangunan reaktor daya meliputi antara lain : •

studi kelayakan

•

studi tapak

•

data geoteknik

•

pengumpulan/pengolahan data seismik

•

pengumpulan/pengolahan data meteo

•

analisis dampak lingkungan (AMDAL)

BATAN

- 37 •

pengumpulan data/sampel tanah, tumbuhan, hewan, penduduk sekitar calon tapak/lokasi

RN 01 02

•

studi partisipasi nasional, alih teknologi

•

pengembangan rekayasa

•

pengembangan persyaratan teknis

•

oceanografi

•

geografi

Pembangunan dan Pengoperasian Reaktor Daya Naskah yang berkenaan dengan pembangunan sampai dengan pengoperasiannya antara lain meliputi :

RN 01 03

•

pembebasan tanah

•

pelelangan, negosiasi, persetujuan kontrak

•

konstruksi/komponen/reaktor

•

komisioning

•

dekomisioning

•

izin konstruksi

Sistem Konversi Energi Nuklir Naskah yang berkenaan dengan penelitian dan pengembangan serta kegiatan mengenai antara lain : •

RN 01 04

penelitian dan pengembangan sistem konversi energi nuklir

Tekno-Ekonomi Energi Nuklir Naskah yang berkenaan dengan penelitian dan pengembangan serta kegiatan mengenai antara lain : •

analisis dan pengembangan tekno-ekonomi pemanfaatan energi nuklir

•

statistik energi

Sistem Energi (konservasi energi, perencanaan energi, pembangkitan energi ekonomi dan pendanaan energi, energi dan lingkungan

BATAN

- 38 RN 01 04

Teknologi Energi Naskah yang berkenaan dengan penelitian dalam bidang teknologi energi baru antara lain : • reaktor cepat dan suhu tinggi • reaktor fusi dan MHD (mikro hidro) • reaktor daya untuk produksi uap, desalinasi • baterai nuklir • generator listrik

BATAN

- 39 Penjelasan : Aktivasi (Activation)

: pembentukan radionuklida buatan melalui reaksi inti

Dekomisioning

: upaya yang dilakukan pada akhir masa operasi

(Decommissioning)

: fasilitas dan instalasi nuklir dengan memperhatikan keselamatan pekerja, masyarakat, dan lingkungan

Energi Nuklir (Nuclear Energy) Fisil (Fissile, Fissionable)

: energi

yang

dibebaskan

oleh

reaksi

inti,

fisi

atau fusi, atau oleh peluruhan radioaktif : sifat

nuklida

yang

dapat

mengalami

pembelahan inti melalui interaksi dengan Fluks/Neutron (Flux/Neutron) : ukuran intensitas radiasi

neutron,

yaitu

proses neutron jumlah

neutron yang melalui luasan satu sentimeter persegi per detik. Dinyatakan sebagai nv n = jumlah neutron per sentimere kubik v = kecepatannya dalam sentimter per detik Iradiasi (Irradiation)

: pemaparan pada radiasi pengion

Komisioning (Commissioning)

: proses pada saat komponen dan sistem instalasi nuklir sudah dibangun, sistem tersebut dioperasikan dan

diuji

untuk

membutktikan

apakah

kriteria

kinerjanya memenuhi desain, termasuk didalamnya pengujian nuklir dan non nuklir Perisai Radiasi (Radiation Shielding) Reaktor Cepat (Reactor, Fast)

: perisai

terbuat

dari

materi

penyerap

untuk menurunkan paparan radiasi : reaktor yang proses fisinya lebih dominan disebabkan oleh neutron cepat, juga disebut reaktor neutron cepat

radiasi

BATAN

- 40 Reaktor Daya (Reactor, Power) : reaktor

yang

digunakan terutama untuk tujuan

penghasil daya,

misal reaktor daya listrik, reaktor

propulsi, dan reaktor proses panas Reaktor Nuklir(Nuclear Reactor): tempat

reaksi

dipertahankan terpentingnya moderator,

fisi

berantai

dan ialah

dapat

dikendalikan. teras

reflektor,

berbahan

perisai,

dimulai, Komponen

bakar

fisil,

pendingin,

dan

pengendali Reaktor Nuklir(Reactor, Nuclear): perangkat yang dapat mempertahankan dan mengendalikan reaksi fisi berantai atau reaksi fusi Reaktor Nuklir (Nuclear Reactor)

: alat

atau

instalasi

yang

dijalankan

dengan

bahan bakar nuklir yang dapat menghasilkan reaksi inti berantai yang terkendali dan digunakan untuk pembangkitan daya, atau penelitian, dan atau produksi radioisotop

Spektrum (Spectrum)

: gambaran visual, rekaman foto atau alur distribusi

jenis intensitas radiasi sebagai fungsi

panjang gelombang, energi, frekuensi, momentum, massa, atau kuantitas lain yang terkait

BATAN

- 41 RR

RR 00

RR 00 01

ISOTOP DAN RADIASI

PROSES RADIOISOTOP

Teknik Target Radioisotop Naskah yang berkenaan dengan perancangan, penyiapan, dan pembuatan bahan target

RR 00 02

Teknik Radioisotop Terbuka Naskah

yang

berkenaan

dengan

pemisahan

dan

pemurnian,

dan

pemurnian,

pembuatan radioisotop terbuka dari bahan target

RR 00 03

Teknik Radioisotop Tertutup Naskah

yang

berkenaan

dengan

pemisahan

pembuatan radioisotop tertutup dari bahan target

RR 00 04

Teknik Analisis Nuklir Naskah yang berkenaan dengan kuantifikasi dan karakterisasi bahan dan zat radioaktif

RR 01

RR 01 01

PROSES SENYAWA BERTANDA

Teknik Senyawa Bertanda dan Radiofarmaka Naskah yang berkenaan dengan perancangan, penyiapan, dan pembuatan senyawa bertanda dan radiofarmaka

RR 01 02

Radiofarmakologi Naskah yang berkenaan dengan pengujian kinetika dan dinamika preklinis dan klinis sediaan radiofarmaka

BATAN

- 42 RR 01 03

Teknik Radioimmunoassay Naskah yang berkenaan dengan perancangan, penyiapan, dan pembuatan KIT IRA/KIT IRMA

RADIOISOTOP DAN RADIOFARMAKA (teknologi pengembangan produksi radioisotop dan radiofarmasi, penetapan jaminan kualitas, teknik penatahan, jalur biodistribusi fisiologi, biokimia senyawa bertanda, sintesis dan penyediaan KIT RIA, pengembangan sumber radioaktif tertutup, pengembangan senyawa penandaan

khusus,

pemisahan

radioisotop

belahan

uranium,

pemisahan radiokimia, sistem pengumpulan limbah radioaktif instalasi radioisotop/pretreatment

RR 02

RR 02 01

PERTANIAN

Bioteknologi Pertanian Naskah yang berkenaan dengan penelitian dan pengembangan mengenai antara lain : •

pembuatan produk pertanian dengan memanfaatkan teknik biologi molekuler

Biologi Pertanian sitologi/histologi tanaman dan serangga, fisiologi tanaman dan serangga, kultur jaringan tanaman unsur kimia tanaman/ tanaman obat, fiksasi nitrogen, biosafety, keselamatan hasil rekayasa genetika

RR 02 02

Teknik Mutasi Radiasi Naskah yang berkenaan dengan penelitian dan pengembangan mengenai antara lain : •

pembuatan bibit unggul dengan teknik mutasi radiasi

Pemuliaan Tanaman {efek mutagen fisis dan kimia terhadap genetika tanaman, genetika tanaman, mutagenik tanaman, teknologi genetik tanaman, rekayasa

BATAN

- 43 genetika, pemuliaan mutasi untuk menghasilkan varietas unggul (seleksi, pengujian dan pengajuan kepada Menteri Pertanian), bioteknologi tanaman, kultur jaringan tanaman}

RR 02 03

Teknik Nuklir Nutrisi Tanaman dan Kesuburan Tanah Naskah yang berkenaan dengan penelitian dan pengembangan mengenai antara lain : •

studi karakterisasi kesuburan tanah dan nutrisi tanaman

Tanah dan Nutrisi Tanaman (penggunaan isotop stabil dan radioisotop dalam studi pemupukan, pola tanam, paket teknik pemupukan)

RR 02 04

Pengendalian Hama Tanaman Naskah yang berkenaan dengan penelitian dan pengembangan mengenai antara lain : • rearing serangga • teknik serangga mandul • penggunaan isotop stabil dan radioisotop dalam studi dinamika populasi, perincian biotipe, penginderaan penyebaran hama • teknik pengendalian hama lain (feromon seks) • insektisida/pestisida

RR 02 05

Teknik Nuklir Pengendalian Hama Naskah yang berkenaan dengan penelitian dan pengembangan mengenai antara lain : • studi teknik produksi serangga mandul dengan radiasi

RR 03

RR 03 01

PETERNAKAN

Teknik Nuklir Kesehatan Ternak Naskah yang berkenaan dengan penelitian dan pengembangan mengenai antara lain :

BATAN

- 44 •

studi produksi vaksin ternak dengan teknik nuklir

Pencegahan Penyakit Hewan (naskah yang berkenaan dengan penelitian dan pengembangan mengenai teknologi radioisotop untuk penyakit hewan antara lain : penyakit koksidiosis, haemonchiasis, dan fascioliasis)

RR 03 02

Teknik Nuklir Nutrisi Ternak •

studi komposisi nutrisi/pakan ternak dengan teknik perunut radioaktif

Nutrisi Ternak {naskah yang berkenaan dengan penelitian dan pengembangan mengenai penggunaan isotop stabil dan radioisotop antara lain untuk mempelajari : susunan ransum ternak, kebutuhan mineral ternak,

reproduksi

ternak,

radioimmunoassay

(RIA),

hormon

progesterone}

RR 03 03

Bioteknologi Peternakan •

pembuatan produk peternakan dengan memanfaatkan teknik biologi molekuler

RR 04

RR 04 01

KESEHATAN

Fisika Medik Naskah yang berkenaan dengan penelitian dan pengembangan mengenai antara lain : •

kalibrasi keluaran sumber radiasi terapi

•

interkomparasi keluaran sumber radiasi terapi

•

pemindaian dan pencitraan medik

•

sistem perencanaan penyinaran (TPS)

•

ultrasound

•

peralatan sinar-X diagnostik

BATAN

- 45 RR 04 02

Teknik Nuklir Kedokteran In Vivo Naskah yang berkenaan dengan penelitian dan pengembangan mengenai antara lain : • diagnosis dengan teknik perunut radioaktif dan terapi dengan sumber radiasi

RR 04 03

Teknik Nuklir Kedokteran In Vitro Naskah yang berkenaan dengan penelitian dan pengembangan mengenai antara lain : • diagnosis in vitro dengan perunut radioaktif Kedokteran Nuklir {naskah yang berkenaan dengan penelitian dan pengembangan mengenai penggunaan isotop dan radiasi antara lain dalam: radiodiagnostik

(radioimmunoassay

radioimaging,

rontgen),

radioterapi/radiofarmasi}

RR 04 04

Biologi Radiasi/Radiobiologi Naskah yang berkenaan dengan penelitian dan pengembangan mengenai pengaruh radiasi pada jaringan secara in vivo dan in vitro antara lain untuk : • hubungan efek radiasi dengan dosis • efek gabungan radiasi dengan agen lain • pengaruh radiasi pada DNA • studi efek radiasi pada jaringan tubuh manusia

RR 04 05

Mikrobiologi Naskah yang berkenaan dengan penelitian dan pengembangan antara lain mengenai identifikasi dan isolasi bakteri patogen

RR 04 06

Bioteknologi Kesehatan Naskah yang berkenaan dengan penelitian dan pengembangan mengenai antara lain :

BATAN

- 46 • pembuatan produk kesehatan dengan memanfaatkan teknik biologi molekuler

RR 05

RR 05 01

INDUSTRI

Teknik Polimer Radiasi Naskah yang berkenaan dengan penelitian dan pengembangan mengenai antara lain : • penelitian dan pemanfaatan iradiasi untuk pembuatan dan degradasi polimer Polimerisasi Radiasi (naskah yang berkenaan dengan penelitian dan pengembangan mengenai penggunaan radiasi antara lain untuk memperbaiki mutu : karet alam, kabel, bahan berserat, emulsi, pelapisan, proses dan efek kimia yang terjadi, polimer ramah lingkungan, komposit, aspek ekonomi polimerisasi)

RR 05 02

Teknik Sterilisasi dan Pengawetan Iradiasi Naskah yang berkenaan dengan penelitian dan pengembangan mengenai antara lain : • penelitian dan pemanfaatan iradiasi untuk sterilisasi dan pengawetan Pengawetan (naskah yang berkenaan dengan penelitian dan pengembangan mengenai penggunaan radiasi antara lain untuk pengawetan: buah dan sayuran, bebijian, makanan hewan, makanan olahan steril, aspek biologi dalam pengawetan, aspek ekonomi pengawetan)

RR 05 03

Teknik Sterilisasi dan Pengawetan Iradiasi Naskah yang berkenaan dengan penelitian dan pengembangan mengenai antara lain :

BATAN

- 47 penelitian

dan

pemanfaatan

iradiasi

untuk

sterilisasi

dan

pengawetan Sterilisasi {naskah yang berkenaan dengan penelitian dan pengembangan mengenai penggunaan radiasi antara lain untuk : sterilisasi jamu, bahan baku/obat, bahan dan alat kedokteran, sterilisasi jaringan biologi, kosmetika, amnion chorion (tulang), aspek kimia dalam sterilisasi, aspek ekonomi sterilisasi}

RR 05 04

Teknik Uji Tak Merusak Naskah yang berkenaan dengan pengkajian dan pemanfaatan teknik nuklir untuk uji tak merusak

RR 05 05

Teknik Perunut Industri Naskah yang berkenaan dengan penelitian dan pemanfaatan perunut radioaktif dalam proses industri

RR 05 06

Tracer Industri Naskah yang berkenaan dengan penelitian dan pengembangan mengenai antara lain :

RR 06

RR 06 01

•

mal fungsi

•

optimasi proses

•

gauging SUMBER DAYA ALAM

Teknik Nuklir Hidrologi penelitian dan pemanfaatan teknik perunut radioaktif dalam hidrologi Hidrologi Naskah yang berkenaan dengan penelitian dan pengembangan mengenai penggunaan isotop alam maupun buatan antara lain untuk:

BATAN

- 48 • pelestarian sumber air tanah • erosi tanah • kebocoran dam • pergerakan endapan (sungai/pelabuhan) • panas bumi • sedimentologi

RR 06 02

Teknik Nuklir Panas Bumi Naskah yang berkenaan dengan penelitian dan pemanfaatan teknik isotop alam untuk karakterisasi panas bumi

RR 06 03

Teknik Nuklir Kelautan Naskah yang berkenaan dengan penelitian dan pemanfaatan teknik nuklir dalam studi kelautan

RR 06 04

Teknik Penanggalan Radioaktif Naskah yang berkenaan dengan penggunaan isotop untuk penentuan umur fosil dan batuan

RR 07

RR 07 01

LINGKUNGAN

Radioekologi Naskah yang berkenaan dengan studi sebaran dan akumulasi radioisotop dalam ekosistem

RR 07 02

Teknik Nuklir Penanganan Polusi Naskah yang berkenaan dengan pemanfaatan teknik nuklir untuk deteksi dan identifikasi polutan

RR 07 03

Teknik Nuklir Pengamatan Iklim Naskah yang berkenaan dengan pemanfaatan teknik nuklir untuk deteksi perubahan iklim

BATAN

- 49 RR 08

PENGADAAN DAN DISTRIBUSI ZAT RADIOAKTIF Naskah yang berkenaan dengan pengadaan zat radioaktif baik yang diproduksi di dalam negeri maupun luar negeri (impor) termasuk pendistribusiannya, meliputi : •

permintaan zat radioaktif

•

pengiriman zat radioaktif

BATAN

- 50 Penjelasan : Bakteri (Bacteria)

: organisme mikroskopik uniselular tidak mengandung klorofil, umumnya berukuran 0,5–3 µm. Dapat menyebabkan manusia,

penyakit

pada

pembusukan,

tanaman,

oksidasi

hewan,

biologi

atau

fermentasi dalam bahan pangan Biologi Radiasi (Radiation Biology) Fiksasi/Radionuklida (Fixation/Radionuclides)

: ilmu

pengetahuan

dan

studi

tentang

prinsip,

mekanisme, dan efek radiasi pada makhluk hidup : 1) cara

melekatkan

fisik

(memoleskan

memoleskan

zat

radionuklida dengan

secara

pengecatan atau

radioaktif) dan merat pada

permukaan benda padat untuk mencegah zat radioaktif terdispersi 2) pencegahan tersebarnya zat radioaktif ke udara dari

bahan

yang

terkontaminasi

dengan

melapisinya Fisika Kesehatan

: ilmu pengetahuan tentang pengenalan, evaluasi, dan

(Health Physics)

pengawasan bahaya radiasi pengion pada kesehatan

In Vitro (In Vitro)

: perlakuan di luar tubuh, misal dalam tabung reaksi, sebagai lawan in vivo

In Vivo (In Vivo)

: perlakuan dalam tubuh makhluk hidup, lawan in vitro

Isotop (Isotope)

: beberapa nuklida yang mempunyai jumlah proton yang sama, tetapi jumlah neutron yang berbeda, misal oksigen mempunyai tiga isotop alam dengan massa 16,17, 18 :

O,

17 8

O, dan

O.

Isotop Stabil (Isotope, Stable) : isotop yang tidak mengalami peluruhan radioaktif

BATAN

- 51 Kalibrasi (Calibration)

: proses untuk membandingkan

model dengan hasil

pengamatan dan pengukuran lapangan Pengukuran (Gauging)

: pengukuran

tebal,

densitas,

atau

kuantitas

bahan berdasarkan jumlah radiasi yang diserap Perunut (Tracer)

: nuklida yang diberikan pada sistem yang ditujukan untuk mengikuti perilaku salah satu atau beberapa komponen sistem itu

Polimerisasi Radiasi (Radiation Polymerization) Praperlakuan (Pretreatment)

: proses

pembentukan

polimer

dari

monomer,

menggunakan energi radiasi sebagai inisiatornya : semua

kegiatan

yang

dilakukan

sebelum

pengolahan limbah meliputi pengumpulan, pemilahan, perlakuan kimia, dan dekontaminasi

Radiasi (Radiation)

: emisi dan propagasi energi melalui materi atau ruang dalam

bentuk

gelombang

elektromagnetik

atau

partikel Radiobiologi (Radiobiology)

: ilmu

biologi

yang

mempelajari

metabolisme

makhluk hidup menggunakan radioisotop Radiofarmaka (Radiopharmaceutical)

: radionuklida atau senyawa bertanda radioaktif yang digunakan untuk tujuan diagnosis berdasarkan deteksi radiasi atau terapi berdasarkan efek fisik radiasi

Radioimunoesai (Radioimmunoassay/RIA)

: penetapan kadar ligan yang ada di dalam darah atau

cairan tubuh secara

in vitro

menggunakan

radioligan berdasarkan ikatan reseptorligan, dengan antibodi sebagai reseptor Radioisotop (Radioisotope)

: isotop tak stabil yang meluruh secara spontan dengan memancarkan radiasi

BATAN

- 52 Radiokimia (Radiochemistry)

: ilmu

kimia

yang

mempelajari

sifat

kimia

dan

reaksi zat radioaktif Radioterapi (Radiotheraphy)

: terapi radiasi

Roentgen (Roentgen)

: satuan dosis paparan radiasi gamma atau sinar-X

BATAN

- 53 TP

TEKNOFISIKOKIMIA DAN PROSES

TP 00

TEKNOFISIKOKIMIA Naskah yang berkenaan dengan penelitian dan pengembangan mengenai antara lain : • proses kimia • fisika inti/atom/plasma

TP 01

TEKNOLOGI PROSES Naskah yang berkenaan dengan penelitian dan pengembangan mengenai antara lain : •

proses suhu tinggi

•

daur bahan bakar reaktor maju

BATAN

- 54 Penjelasan :

Atom (Atom)

: satuan

materi

elektron yang

terdiri

dari

jumlahnya

satu

inti

dikelilingi

sama dengan

jumlah

proton di dalam inti Plasma (Plasma)

: campuran gas netral yang terdiri dari ion positif dan negatif. Kadang-kadang disebut fase keempat selain padat, cair, dan gas. Plasma temperatur dipakai dalam percobaan fusi terkendali

tinggi

BATAN

- 55 -

B. KLASIFIKASI FASILITATIF

DL

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

DL 00

PROGRAM/PERENCANAAN Naskah yang antara lain berkenaan dengan: •

Program jangka pendek, menengah, dan panjang

•

Penyusunan kebutuhan/jenis diklat

•

Penyusunan kurikulum dan silabus

•

Penyusunan metode (materi) pengajaran

•

Penyusunan mutu diklat

DL 01

PENJENJANGAN

DL 01 01

Penjenjangan Jabatan Struktural Naskah yang berkenaan dengan pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan jenjang jabatan struktural pegawai, antara lain:

DL 01 02

•

Lemhanas

•

Diklat Kepemimpinan (Diklatpim) Tingkat I

•

Diklat Kepemimpinan (Diklatpim) Tingkat II

•

Diklat Kepemimpinan (Diklatpim) Tingkat III

•

Diklat Kepemimpinan (Diklatpim) Tingkat IV

•

Diklat Pra Jabatan Golongan I, II, dan III

Penjenjangan Jabatan Fungsional Naskah yang berkenaan dengan pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan jenjang jabatan fungsional pegawai, antara lain: •

Diklat Penjenjangan Pranata Nuklir

•

Diklat Penjenjangan Peneliti

BATAN

- 56 DL 02

PENDIDIKAN

DL 02 01

Perguruan Tinggi Naskah

yang

berkenaan

dengan

usaha

meningkatkan

ilmu

pengetahuan bagi pegawai BATAN dalam program Diploma, S-1, S2, dan S-3 pada suatu perguruan tinggi yaitu dari perencanaan sampai dengan evaluasi

DL 02 02

Tugas Belajar Naskah yang berkenaan dengan tugas belajar bagi pegawai BATAN baik dengan beasiswa atau tanpa beasiswa untuk memperoleh pendidikan yang lebih tinggi dalam bidang ilmu tertentu yaitu dari perencanaan sampai dengan evaluasi

DL 02 03

Ikatan Dinas Naskah yang berkenaan dengan pemberian ikatan dinas kepada para mahasiswa suatu perguruan tinggi untuk disiplin ilmu tertentu mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi

DL 03

PELATIHAN

DL 03 01

Pelatihan Teknis dan Non Teknis Naskah

yang

berkenaan

dengan

peningkatan

pengetahuan/

ketrampilan pegawai dalam bidang teknis dan non teknis, antara lain: •

Diklat Proteksi Radiasi

•

Diklat Manajemen

•

Diklat Kearsipan

•

Diklat Radiografi

BATAN

- 57 DL 03 02

Pelaksanaan Naskah yang antara lain berkenaan dengan:

DL 03 03

•

Pembentukan panitia

•

Seleksi peserta

•

Surat izin menjadi Pengajar/Pembimbing/Asisten/ Moderator

•

Pembuatan sertifikat

•

Laporan pelatihan

Evaluasi Naskah yang antara lain berkenaan dengan:

HK

HK 00

•

Evaluasi Pengajar/Pembimbing/Asisten

•

Evaluasi pelaksaanaan pelatihan teknis dan non teknis

HUKUM

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Naskah yang berkenaan dengan proses pembuatan suatu naskah peraturan/perundang-undangan

produk

BATAN

mulai

dari

perencanaan, pembahasan sampai dengan pengesahan, peninjauan kembali

HK 00 01

Produk-Produk Lembaga Tinggi Negara

HK 00 02

Undang-Undang Termasuk Rancangan Undang-Undang

HK 00 03

Peraturan Pemerintah Termasuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

HK 00 04

Peraturan Presiden Keputusan Presiden

BATAN

- 58 HK 00 05

Peraturan/Keputusan/Instruksi/Edaran Menteri/Kepala LPND Termasuk Keputusan Bersama (SKB) dan Surat Edaran Bersama (SEB)Menteri/Kepala LPND

HK 00 06

Peraturan Pemerintah Daerah Termasuk Peraturan Daerah Tingkat I, II, Surat Keputusan/ Instruksi/Edaran Gubernur/Bupati/Walikotamadya

HK 0007

Peraturan/Keputusan/Edaran Deputi Kepala dan Kepala Unit Kerja BATAN

HK 00 08

Peraturan/Keputusan/Edaran Pejabat Eselon I/II di luar BATAN

HK 01 HK 01 01

PERDATA Perdata Masalah Orang Naskah yang antara lain berkenaan dengan:

HK 01 02

•

Tempat tinggal atau domisili

•

Harta kekayaan

•

Kebelum-dewasaan & perwalian

•

Akta catatan sipil

•

Perkawinan

Perdata Masalah Kebendaan Naskah yang antara lain berkenaan dengan: •

Bezit & hak-hak yang timbul karenanya

•

Hak milik

•

Hak numpang-karang

•

Hak usaha

•

Surat wasiat

•

Gadai

•

Hipotik

BATAN

- 59 HK 01 03

Perdata Masalah Perikatan Naskah yang antara lain berkenaan dengan:

HK 01 04

•

Kontrak

•

Hapusnya perikatan

•

Jual beli

•

Tukar menukar

•

Sewa menyewa

•

Pemberian kuasa

•

Hibah

Perdata Masalah Pembuktian & Daluwarsa Naskah yang antara lain berkenaan dengan: •

Pembuktian pada umumnya

•

Daluwarsa

•

Pengakuan

HK 02

HK 02 01

PIDANA

Pidana Masalah Kejahatan Naskah yang antara lain berkenaan dengan:

HK 02 02

•

Kejahatan terhadap keamanan negara

•

Pemalsuan surat

•

Pemalsuan mata uang, uang kertas negara dan kertas bank

•

Penghinaan

•

Penganiayaan

•

Pencurian

•

Penggelapan

•

Penipuan/pemerasan dan pengancaman

Pidana Masalah Pelanggaran Naskah yang antara lain berkenaan dengan:

BATAN

- 60 •

Pelanggaran terhadap keselamatan umum bagi orang, barang, dan kesehatan

•

Pelanggaran ketertiban umum

•

Pelanggaran kesusilaan

•

Pelanggaran asal usul dan perkawinan

•

Pelanggaran jabatan

HK 03

BANTUAN HUKUM

HK 03 01

Peradilan Tata Usaha Negara, antara lain: •

Somasi

•

Keputusan Peradilan Tata Usaha Negara

•

Keputusan Peradilan Tinggi Tata Usaha Negara

•

Mahkamah Agung

HK 03 02

Pengadilan Agama

HK 03 03

Kasus Hukum Pidana Menyangkut bantuan hukum kepada pejabat/pegawai BATAN dalam kasus pidana yang berhubungan dengan tugas dan kewajiban dalam pelaksanaan program termasuk proses penelaahan hukum yang terkait

HK 03 04

Kasus Hukum Perdata Menyangkut bantuan hukum kepada pejabat/pegawai BATAN dalam kasus perdata yang berhubungan dengan tugas dan kewajiban dalam pelaksanaan program termasuk proses penelaahan hukum yang terkait

BATAN

- 61 HK 03 05

Penelaahan Hukum Bantuan teknis dari segi hukum dalam pembuatan surat keputusan, kontrak perjanjian yang berkaitan dengan masalah ketenaganukliran serta pembuatan peraturan perundang-undangan

HK 04

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI)

HK 04 01

Hak Cipta

HK 04 02

Paten

HK 04 03

Desain Industri

HK 04 04

Merk

HK 04 05

Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

HK 04 06

Rahasia Dagang

HK 04 07

Perlindungan Varietas Tanaman

HM

HUBUNGAN MASYARAKAT

HM 00

PAMERAN Naskah yang berkenaan dengan semua kegiatan dalam rangka memberikan penerangan kepada masyarakat tentang kegiatan BATAN termasuk pameran berjalan

HM 01

PEMBERITAAN Naskah yang berkenaan dengan pemberitaan masalah tenaga nuklir baik dari luar maupun dalam negeri, antara lain: •

Bahan berita siaran pers/radio/televisi

•

Guntingan berita (clipping)

•

Jumpa pers dan pemberitaan lain

HM 02

HUBUNGAN ANTARLEMBAGA Naskah yang berkenaan dengan segala kegiatan bidang kehumasan dengan pihak luar maupun dalam negeri, antara lain: •

BAKOHUMAS

BATAN

- 62 •

Dengar pendapat (hearing) dengan DPR-RI

•

Konsultasi

•

Stake holder

•

Audiensi

HM 03

KUNJUNGAN Naskah yang berkenaan dengan permintaan dari lembaga/ instansi lain kepada BATAN untuk berkunjung, antara lain dalam rangka: •

Penelitian untuk penyelesaian studi

•

Praktek Kerja Nyata (PKN) atau Kuliah Kerja Nyata (KKN)

•

Kunjungan kerja DPR-RI

•

Karyawisata

•

Pendidikan Sistem Ganda (PSG)/PKL

IF

INFORMATIKA

IF 00

DOKUMENTASI Naskah yang berkenaan dengan kegiatan pengumpulan dan pelayanan dokumentasi termasuk penyajian, antara lain: •

Tulisan

•

Film/Foto

•

Rekaman suara

•

Penyimpanan data (misal: compact disc/CD, floppy disc, flash

drive disc/USB, hard disc/HD) •

IF 01

Transparansi

KEPUSTAKAAN Naskah yang berkenaan dengan kegiatan kepustakaan, antara lain: •

Pengumpulan bahan-bahan pustaka

•

Pengadaan bahan pustaka

•

Penyebaran/pendistribusian bahan pustaka

•

Pemanfaatan/peminjaman

BATAN

- 63 -

IF 02

•

Pengolahan termasuk automasi

•

Perawatan

PENERBITAN Naskah yang berkenaan dengan penerbitan majalah, buletin, buku petunjuk dan sebagainya mulai dari pengumpulan bahan sampai dengan penyebaran, antara lain: •

Redaksi

•

Penanggungjawab/penulis

•

Naskah asli

•

Master

•

Distribusi/pelanggan/pendanaan

IF 03

KOMPUTER

IF 03 01

Pelayanan Jasa Komputer Naskah yang antara lain berkenaan dengan: •

Komputer termasuk menyiapkan instalasi peralatan komputer

•

Perangkat

keras/lunak

sistem

komputer

pemanfaatannya •

Komputasi ilmiah termasuk pengembangannya

•

Studi metoda numerik, statistika, dan penerapannya

•

Bank data teknis

•

Intelegensi buatan

•

Studi mengenai expert system

•

Home page

•

Pemodelan dan simulasi

•

Jaringan syaraf

•

Logika samar

•

Realitas semu

termasuk

BATAN

- 64 IF 03 02

Sistem Informasi Manajemen (SIM) Naskah yang berkenaan dengan sistem informasi dan sistem dukungan analisis pengambilan keputusan yang dilakukan secara manual atau berdasarkan komputer, antara lain: •

Pengumpulan data/fakta

•

Pengolahan data/fakta

•

Penyajian informasi

•

Pembinaan penerapan SIM

KP

KEPEGAWAIAN

KP 00

PENGADAAN PEGAWAI

KP 00 01

Formasi Naskah yang antara lain berkenaan dengan:

KP 00 02

•

Perencanaan pengadaan pegawai

•

Formasi termasuk nota usul formasi

Penerimaan Naskah yang berkenaan dengan penerimaan pegawai, antara lain: •

Pengumuman

•

Lamaran

•

Panggilan

•

Penyaringan calon pegawai termasuk tes, wawancara

•

Penempatan calon pegawai negeri sipil (CPNS) dan pegawai negeri sipil (PNS)

•

Honorer/kontrak

KP 01

TATA USAHA KEPEGAWAIAN

KP 01 01

Data Pegawai Naskah yang berkenaan dengan data pegawai, antara lain:

BATAN

- 65 -

KP 01 02

•

Bezetting pegawai

•

Daftar Urut Kepangkatan (DUK)

•

Kartu pegawai (KARPEG)

•

Nomor Induk Pegawai (NIP)

•

Kartu istri (KARIS), kartu suami (KARSU)

•

Data Keluarga

•

Pajak kekayaan (LP2P)

•

Badge

•

Spesimen tanda tangan

•

Daftar riwayat hidup (DRH)

Izin Pegawai Naskah yang antara lain berkenaan dengan:

KP 01 03

•

Izin tidak masuk kerja/dispensasi

•

Izin kerja di luar BATAN

•

Izin perkawinan/perceraian

•

Izin melaksanakan tugas tertentu (misal: lembur)

Keanggotaan Pegawai dalam Organisasi Sosial & Politik Naskah yang antara lain berkenaan dengan: •

Partai politik (parpol)

•

Organisasi profesi

•

Organisasi massa

•

LSM/NGO

KP 02

MUTASI

KP 02 01

Pengangkatan Naskah yang berkenaan dengan pengangkatan pegawai, antara lain: •

Pengangkatan persetujuan BKN

calon

pegawai,

pegawai

termasuk

surat

BATAN

- 66 •

Pengangkatan/pemberhentian dari jabatan struktural/fungsional/ Bendahara

•

Surat pernyataan pelantikan

•

Surat pengaktifan kembali

•

Penunjukkan pejabat Pelaksana harian (Plh.) dan Pelaksana tugas (Plt.)

KP 02 02

Kenaikan Pangkat/Golongan Naskah yang antara lain berkenaan dengan:

KP 02 03

•

Kenaikan pangkat/golongan

•

Kenaikan jabatan struktural dan fungsional

•

Ujian dinas dan penyesuaian ijazah

Masa Kerja Naskah

yang

berkenaan

dengan

perhitungan

dan

peninjauan/penyesuaian masa kerja

KP 02 04

Alih Tugas Naskah yang berkenaan dengan alih tugas di lingkungan dan di luar BATAN dalam rangka pemantapan/peningkatan pekerjaan termasuk lolos butuh dan pegawai diperbantukan/dipekerjakan

KP 03

PENILAIAN DAN HUKUMAN

KP 03 01

Penilaian Naskah yang antara lain berkenaan dengan: •

Daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP3)

•

Penegakan disiplin pegawai

•

Absensi

BATAN

- 67 KP 03 02

Hukuman Naskah

yang

berkenaan

dengan

hukuman

pegawai

karena

melanggar Peraturan Pemerintah dalam bidang disiplin pegawai, antara lain: •

Surat panggilan pemeriksaan

•

Surat perintah pemeriksaan

•

Berita acara pemeriksaan

•

Teguran lisan/tertulis

•

Pernyataan tidak puas secara tertulis

•

Penundaan kenaikan pangkat/gaji berkala

•

Penurunan pangkat/gaji setingkat lebih rendah

•

Pemberhentian dengan hormat

•

Pemberhentian tidak dengan hormat

KP 04

KESEJAHTERAAN

KP 04 01

Penghasilan Naskah yang antara lain berkenaan dengan:

KP 04 02

•

Kenaikan gaji berkala

•

Inpasing adanya perubahan peraturan gaji

•

Surat keterangan penghasilan pegawai

•

Surat keputusan pemberhentian pembayaran (SKPP)

Tunjangan Keluarga Naskah

yang

berkenaan

dengan

tunjangan

keluarga

dan

penyesuaian tunjangan keluarga

KP 04 03

Tunjangan Kebutuhan Pokok Naskah yang berkenaan dengan pemberian kebutuhan pokok (misal: beras, gula, terigu)

BATAN

- 68 KP 04 04

Tunjangan Jabatan Struktural, Tunjangan Jabatan Fungsional, dan Tunjangan Bahaya Nuklir (TBN) Naskah yang berkenaan dengan tunjangan jabatan strukt-ural, fungsional, dan tunjangan bahaya nuklir mulai dari surat usulan sampai dengan penetapan surat keputusan selesai termasuk pembuatan SPMT, SPMMT, dan SPMMJ

KP 04 05

Asuransi dan Kesehatan Naskah yang antara lain berkenaan dengan:

KP 04 06

•

Asuransi kesehatan (ASKES)

•

Tabungan asuransi pensiun (TASPEN)

•

Pemeriksaan kesehatan pejabat/pegawai

•

Donor darah

Cuti Naskah yang berkenaan dengan cuti pegawai, antara lain:

KP 04 07

•

Cuti tahunan

•

Cuti besar

•

Cuti alasan penting

•

Cuti di luar tanggungan Negara

•

Cuti sakit

Penghargaan Naskah yang berkenaan dengan pemberian penghargaan/ piagam (Bintang, Satyalancana dan sejenisnya) mulai dari surat usulan sampai dengan penetapan dan penyerahan

KP 04 08

Perumahan Naskah yang berkenaan dengan perumahan pegawai, antara lain: •

Bapetarum dan Taperum

BATAN

- 69 KP 04 09

Bantuan Sosial Naskah yang antara lain berkenaan dengan: •

Pemberian bantuan/tunjangan kepada pegawai dan keluarga yang mengalami musibah termasuk kepada pihak lain

•

KP 04 10

Penyelenggaraan khitanan masal atau kegiatan sosial lain

Angkutan Pegawai Naskah yang berkenaan dengan angkutan pegawai termasuk peminjaman kendaraan dinas untuk rekreasi dan kegiatan sosial

KP 04 11

Konsumsi Naskah yang berkenaan dengan pengadaan makan siang pegawai termasuk makanan tambahan (extra voeding/ kudapan) mulai dari pendanaan sampai dengan pelaksanaannya

KP 05

KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA

KP 05 01

Keahlian

KP 05 02

Ketrampilan

KP 06

PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA

KP 06 01

Pensiun Naskah yang berkenaan dengan pensiun pegawai mulai dari permohonan pensiun, masa persiapan pensiun sampai dengan proses surat keputusan pensiun selesai termasuk antara lain: •

Pensiun janda/duda

•

Pensiun anak

•

Perjalanan menjelang pensiun/pensiun pindah domisili

BATAN

- 70 KP 06 02

Pemberhentian Naskah

yang

berkenaan

dengan

pemberhentian

pegawai,

termasuk berhenti dengan hormat atas permintaan sendiri mulai dari permohonan sampai dengan proses surat keputusan selesai

KP 06 03

Meninggal Dunia

KP 07

PEMBINAAN MENTAL Naskah yang antara lain berkenaan dengan: •

Pembinaan mental pegawai termasuk kerokhanian

•

Konsultasi psikologi dan terapi

KP 08

KORPRI/DHARMA WANITA/ KOPERASI

KP 08 01

Korpri Naskah

yang

berkenaan

dengan

kegiatan

Korpri

termasuk

penunjukkan/pemberhentian pengurus Korpri dan kegiatan olahraga

KP 08 02

Dharma Wanita Naskah yang berkenaan dengan kegiatan Dharma Wanita

KP 08 03

Koperasi Naskah yang berkenaan dengan kegiatan perkoperasian

KS

KERJA SAMA

KS 00

KERJA SAMA DALAM NEGERI

KS 00 01

Instansi Pemerintah Naskah yang berkenaan dengan kerja sama antar lembaga pemerintah (misal: Memorandum of Understanding/MOU) lain:

antara

BATAN

- 71 -

KS 00 02

•

Departemen

•

Lembaga Pemerintah Non Departemen

•

Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

•

Perguruan Tinggi

Instansi Swasta Naskah yang berkenaan dengan kerja sama antara BATAN dengan instansi swasta (misal: Memorandum of Understanding/MOU)

KS 00 03

Pertemuan Ilmiah Naskah yang berkenaan dengan masalah kegiatan pertemuan ilmiah baik yang diselenggarakan oleh BATAN maupun instansi lain di dalam negeri antara lain: •

Seminar/lokakarya/konperensi/kongres/simposium

•

Orasi ilmiah

•

Presentasi ilmiah

•

Workshop

KS 01

KERJA SAMA LUAR NEGERI

KS 01 01

Pendidikan dan Pelatihan Naskah yang berkenaan dengan proses pelaksanaan bantuan luar negeri dalam bidang pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia antara lain:

KS 01 02

•

Pendidikan program S-1, S-2, dan S-3

•

Training

Teknik Naskah yang berkenaan dengan proses pelaksanaan kerja sama teknik dan bantuan luar negeri untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia BATAN

BATAN

- 72 KS 01 03

Bantuan Tenaga Ahli (Expert) Naskah yang berkenaan dengan proses pelaksanaan bantuan tenaga ahli (expert) luar negeri (IAEA, UNDP atau institusi luar negeri lain)

KS 01 04

Politik Naskah yang berkenaan dengan bidang politik, antara lain: •

Sidang tahunan IAEA

•

Laporan sidang IAEA

•

Dukungan keanggotaan IAEA

•

CTBT, organisasi CTBTO

•

Pelarangan uji coba senjata nuklir

•

Sistem dan data pemantauan global (International

Monitoring

System) •

KS 01 05

UNSCEAR

Pertemuan Ilmiah Naskah yang berkenaan dengan masalah kegiatan pertemuan ilmiah yang diselenggarakan oleh instansi luar negeri antara lain:

KU

KU 00

•

Seminar

•

Simposium

•

Kongres/Konperensi

•

Workshop

KEUANGAN

ANGGARAN Naskah yang berkenaan dengan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) dan pengumpulan data serta penyusunan Rencana Kerja Anggaran Kementrian Lembaga (RKA-KL) sampai dengan

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran

(DIPA) termasuk antara lain pengusulan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P), revisi RKA-KL atau revisi DIPA

BATAN

- 73 KU 00 01

Kontribusi Naskah yang antara lain berkenaan dengan iuran keanggotaan pada Badan/Organisasi Internasional

KU 01

SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM) Naskah yang berkenaan dengan pengajuan dan pengeluaran dana, antara lain: •

Surat Perintah Membayar Uang Persediaan (SPM-UP)

•

Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan (SPMTUP)

•

Surat Perintah Membayar Penggantian Uang Persediaan (SPMGUP)

•

KU 02

Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS)

LAPORAN KEUANGAN Naskah yang berkenaan dengan laporan realisasi anggaran, neraca, catatan atas laporan keuangan dan pernyataan tanggung jawab

KU 03

PERBANKAN Naskah yang berkenaan dengan transaksi perbankan

KU 04

KU 04 01

PENDAPATAN/PENERIMAAN NEGARA

Penerimaan Pajak Naskah yang berkenaan dengan penerimaan negara, antara lain:

KU 04 02

•

Pajak pertambahan nilai (PPN)

•

Pajak penghasilan (PPh)

•

Surat Setoran Pajak (SSP)

Penerimaan Negara Bukan Pajak Naskah yang berkenaan dengan pendapatan negara dari hasil penerimaan negara bukan pajak, antara lain:

BATAN

- 74 -

KU 04 03

•

Pembayaran sewa rumah dinas

•

Hasil penjualan barang-barang inventaris yang dihapus

•

Hasil penjualan jasa & hasil produksi

•

Denda keterlambatan penyerahan barang/pekerjaan

•

Hasil penjualan dokumen lelang

•

Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (SSBP)

Bantuan Dana Naskah yang antara lain berkenaan dengan:

KU 05

•

Dana kontingensi

•

Dana bantuan

•

Dana darurat

VERIFIKASI Naskah

yang

berkenaan

dengan

penelitian

dokumen

pertanggungjawaban keuangan negara termasuk nota teguran dan nota keberatan

KU 06

GANTI RUGI Naskah yang berkenaan dengan masalah tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi

OT

ORGANISASI DAN TATAKERJA

OT 00

ORGANISASI

OT 00 01

Struktur Organisasi Naskah

yang

berkenaan

dengan

perumusan

penyusunan,

pembahasan, dan penetapan struktur organisasi termasuk tugas pokok dan fungsi, pembinaan, dan penilaian/evaluasi mengenai organisasi

BATAN

- 75 OT 00 02

Penelaahan Jabatan Naskah yang antara lain berkenaan dengan: •

Analisis jabatan (ANJAB)

•

Uraian jabatan/tugas

•

Persyaratan jabatan

•

Analisis bahan/beban kerja

•

Sikap kerja

•

Sistem karier dan prestasi

OT 01

TATAKERJA

OT 01 01

Perencanaan Naskah yang berkenaan dengan penyusunan rencana/program kerja dalam rangka penentuan kebijaksanaan, antara lain:

OT 01 02

•

Rapat kerja (raker)

•

Pidato pimpinan negara (Presiden RI, Wakil Presiden, Menteri)

•

Pidato pimpinan BATAN

•

Usulan penelitian (uspen)

•

Usulan kegiatan (uskeg)

•

Sarlita, Propenas, Renstra, Jakstra

•

Program Insentif

Prosedur Naskah yang berkenaan dengan penyusunan pedoman jaminan mutu dan prosedur BATAN, antara lain: •

Prosedur jaminan mutu

•

Sistem & mekanisme kerja

•

Prosedur kerja, prosedur tetap

•

Petunjuk pelaksanaan (juklak)/juknis/flow chart

•

Perubahan jam kerja

BATAN

- 76 OT 01 03

Pembakuan Sarana Kerja Naskah yang berkenaan dengan pembakuan sarana kerja, antara lain:

OT 01 04

•

Komputerisasi

•

Logo, kop surat, stempel/cap dinas BATAN

•

Formulir-formulir

•

Seragam kerja

Laporan Naskah yang berkenaan dengan penyusunan dan penyampaian laporan, antara lain: •

Laporan Bulanan

•

Laporan Triwulan

•

Laporan Semester

•

Laporan Tahunan

•

Laporan Eksekutif

•

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

PL

PERLENGKAPAN

PL 00

PENGADAAN BARANG

PL 00 01

Pengadaan Barang Bergerak Naskah yang berkenaan dengan proses pengadaan alat kantor, alat pengangkutan, alat inspeksi dan laboratorium, yaitu mulai dari perencanaan pengadaan barang/jasa sampai dengan serah terima barang/jasa

PL 00 02

Pengadaan Barang Tidak Bergerak Naskah yang berkenaan dengan proses pengadaan tanah, gedung dan lain-lain, meliputi: •

Perencanaan

BATAN

- 77 •

Proses

pengadaan/pembangunan/renovasi/perawatan

(pelelangan, berita acara, izin bangunan) •

PL 00 03

Proses pembebasan tanah sampai dengan pengurusan sertifikat

Pengadaan Barang Pakai Habis Naskah yang berkenaan dengan proses pengadaan alat tulis kantor, suku cadang, komponen elektrikal, mekanikal, dan lain-lain, meliputi: •

Perencanaan pengadaan barang dan stock opname

•

Proses pengadaan (misal: penilaian, pelelangan, kontrak, surat perintah kerja (SPK), berita acara (BA)

PL 00 04

Pengadaan Barang Luar Negeri •

Naskah yang berkenaan dengan proses pengadaan barang luar negeri mulai dari permintaan penawaran sampai dengan serah terima barang

•

proforma invoice, quotation, invoice, bill of lading, airway bill, inklaring

PL 01

RE-EKSPOR Naskah yang berkenaan dengan proses mengekspor kembali barang/alat dari luar negeri

PL 02

INVENTARISASI DAN PENGHAPUSAN

PL 02 01

Inventarisasi Barang Milik Negara Naskah yang berkenaan dengan proses pelaksanaan inventarisasi barang milik negara (misal: penentuan/ perubahan status rumah dinas)

PL 02 02

Penghapusan Barang Milik Negara Naskah yang berkenaan dengan proses pelaksanaan penghapusan barang milik negara

BATAN

- 78 PL 03

KERUMAHTANGGAAN

PL 03 01

Penggunaan Fasilitas Naskah yang berkenaan dengan penggunaan fasilitas kantor BATAN dan penyewaan peralatan/sarana kantor di luar BATAN, antara lain: •

Gedung/gedung pertemuan

•

Tanah

•

Listrik

•

Air

•

Peralatan kantor (misal: meja, kursi)

•

Kendaraan

•

Tenda

•

Mesin fotokopi

•

Rumah dinas/mess/rumah tamu (termasuk permohonan dan surat izin menghuni)

PL 03 02

Pelayanan Dinas Naskah yang antara lain berkenaan dengan:

PL 03 03

•

Telekomunikasi (izin frekuensi) radio, internet

•

Gangguan dan tagihan langganan (telepon, listrik, air)

Kebersihan Naskah yang berkenaan dengan masalah kebersihan

PL 04

PEMELIHARAAN

PL 04 01

Pemeliharaan Barang Bergerak Naskah yang berkenaan dengan proses perawatan dan perbaikan peralatan kantor dan laboratorium mulai dari penilaian sampai dengan berita acara penyerahan

BATAN

- 79 PL 04 02

Pemeliharaan Barang Tidak Bergerak Naskah yang berkenaan dengan proses perawatan dan perbaikan gedung, pagar, instalasi, saluran air dan lain-lain mulai dari penilaian sampai dengan berita acara serah terima

TU

KETATAUSAHAAN

TU 00

TATA USAHA

TU 00 01

Penggandaan Naskah yang berkenaan dengan proses penggandaan termasuk antara lain: percetakan, penjilidan, pengetikan, fotokopi

TU 00 02

Kearsipan Naskah yang antara lain berkenaan dengan:

TU 00 03

•

Penataan berkas

•

Peminjaman berkas

•

Pemindahan arsip inaktif

•

Penyusutan/Pemusnahan arsip

•

Penyerahan arsip ke Arsip Nasional RI

Tata Persuratan Naskah yang antara lain berkenaan dengan: •

Cara pembuatan surat

•

Wewenang penandatangan surat

•

Pengelolaan surat

BATAN

- 80 TU 01

PERJALANAN DINAS

TU 01 01

Perjalanan Dinas Dalam Negeri Naskah yang berkenaan dengan proses pengurusan perjalanan dinas dalam negeri bagi pegawai BATAN dan instansi terkait

(misal:

SPPD, tiket, surat tugas)

TU 01 02

Perjalanan Dinas Luar Negeri Naskah yang berkenaan dengan proses pengurusan perjalanan dinas luar negeri bagi pegawai BATAN, instansi terkait, dan penugasan tenaga ahli (expert) dari luar negeri, antara lain: •

surat tugas

•

visa

•

izin keberangkatan ke luar negeri

•

paspor

•

exit permit

•

izin tinggal untuk orang asing

•

izin kerja untuk orang asing

TU 02

PROTOKOL

TU 02 01

Pengurusan Keprotokolan Naskah yang berkenaan dengan proses pengurusan keprotokolan, antara lain:

TU 02 02

•

Upacara/acara kedinasan (misal: pelantikan, peresmian)

•

Kunjungan tamu dinas dari dalam/luar negeri dan laporan

Alamat Naskah yang berkenaan dengan proses pembuatan alamat pejabat BATAN dan instansi terkait

BATAN

- 81 WP

PENGAWASAN DAN PENGAMANAN

WP 00

PENGAWASAN

WP 00 01

Pemeriksaan Anggaran Naskah yang berkenaan dengan pemeriksaan anggaran dilaksanakan oleh BATAN dan instansi pemerintah lain (BPK dan BPKP), antara lain:

WP 00 02

•

Jadwal pemeriksaan

•

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)

•

Tanggapan atas laporan hasil pemeriksaan

•

Berita Acara Pemeriksaan (BAP)

Pemeriksaan Kepegawaian Naskah yang berkenaan dengan pemeriksaan bidang kepegawaian, antara lain:

WP 00 03

•

Jadwal pemeriksaan

•


•


•


Pemeriksaan Perlengkapan Naskah yang berkenaan dengan pemeriksaan bidang perlengkapan, antara lain:

WP 00 04

•

Perencanaan

•


•


•


Pemeriksaan Konservasi Energi Naskah yang berkenaan dengan masalah konservasi energi

BATAN

- 82 WP 00 05

Pemeriksaan Badan Usaha/Yayasan Naskah yang berkenaan dengan pemeriksaan keuangan Badan Usaha/Yayasan yang berada di BATAN, antara lain:

WP 00 06

•

Laporan

•

Tanggapan

•

Evaluasi

Pengawasan Melekat Naskah yang berkenaan dengan program peningkatan pelaksanaan pengawasan melekat (P3 Waskat) dan realisasi P3 Waskat

WP 01

PENGAMANAN

WP 01 01

Pengamanan Instalasi Naskah yang berkenaan dengan pengamanan instalasi nuklir dan bahan nuklir

WP 01 02

Pengamanan Personil Naskah yang berkenaan dengan antara lain:

WP 01 03

•

Pejabat, tenaga ahli

•

Sidik jari

•

Pemeliharaan ketertiban

Pengamanan Material Naskah yang berkenaan dengan pengamanan material, antara lain: •

Pengamanan bahan keterangan

•

Senjata

api,

senjata

lainnya,

sistem

alarm,

peralatan

pengamanan, dan peralatan khusus •

Denah bangunan kantor, reaktor, laboratorium, sarana, dan prasarana lain

BATAN

- 83 INDEKS RELATIF

1. KLASIFIKASI SUBSTANTIF

A

Adaptif Kontrol

IN 02

Akreditasi

KN 04 02

Akselerator

IN 00 01

Akuntansi Bahan Nuklir

KN 03 04

Alarm Gamma

IN 01

Alat Ukur Densitas untuk Pemanfaatan Isotop

IN 01

Alat Ukur Tebal untuk Pemanfaatan Isotop

IN 01

Alat Ukur Tinggi Permukaan untuk Pemanfaatan Isotop

IN 01

Alih Teknologi Pembangunan Reaktor Daya

RN 01 01

Analisis Aktivasi Neutron

RN 00 03

Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) Pembangunan Reaktor Daya

RN 01 01

Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) dan Dampak Radiologi

KN 00 03

Analisis Keandalan Komponen

KN 02 01

Analisis Keandalan Sistem Reaktor

KN 02 01

Analisis Keselamatan dari Aspek Ergonomika

KN 02

Analisis Kimia

TP 00 01

Analisis Kontaminasi Lingkungan

KN 00 03

Analisis Kontrol Pengolahan Bahan Galian Nuklir

BN 00 05

Analisis Kontrol Pengolahan Bahan Nuklir

BN 01 01

Analisis Lepasan Radioaktif

KN 00 03

Analisis Risiko dan Mitigasi Kecelakaan Reaktor

KN 02

Analisis Unsur Kelumit

BN 01 02

Analisis Unsur Makro

BN 01 02

Aspek Biologi dalam Pengawetan

RR 04 02

Aspek Ekonomi Pengawetan

RR 04 02

BATAN

- 84 Aspek Ekonomi Polimerisasi

RR 04 01

Aspek Ekonomi Sterilisasi

RR 04 03

Aspek Interaksi Manusia-Mesin

KN 02

Aspek Keselamatan Operasi Reaktor

RN 00 01

Aspek Kimia dalam Sterilisasi

RR 04 03

Aspek Korosi

KN 02 01

Atom Plasma

TP 00 01

B

Bahan Bakar Bekas

BN 02 07

Bahan Bakar Nuklir

BN 02

Bahan Bakar Reaktor Maju untuk Fabrikasi Bahan Bakar Nuklir

BN 02 05

Bahan Bakar Reaktor Maju untuk Konversi Bahan Bakar Nuklir

BN 02 04

Bahan Bakar Serbuk Dispersi

BN 02 05

Bahan Bakar Suhu Tinggi untuk Fabrikasi Bahan Bakar Nuklir

BN 02 05

Bahan Bakar Suhu Tinggi untuk Konversi Bahan Bakar Nuklir

BN 02 04

Bahan Industri

IB 00

Bahan Magnet

IB 01

Bahan Maju

IB 01

Bahan Nuklir

BN 01

Bahaya Biologi

KN 01 03

Bahaya Kebakaran

KN 01 03

Bahaya Kimia

KN 01 03

Bahaya Penambangan Bijih Uranium

KN 01 04

Bahaya Runtuhan

KN 01 04

Baterai Nuklir

RN 01 04

Beam Handling

IN 00 01

Biodistribusi Fisiologi

RR 00

Biokimia Senyawa Bertanda

RR 00

Biologi dalam Pengawetan

RR 04 02

Biologi Pertanian

RR 01 01

BATAN

- 85 Biologi Radiasi

RR 03 03

Biosafety

RR 01 01

Bioteknologi Tanaman

RR 01 02

Bola Berlapis Grafit

BN 02 05

C

CANDU

BN 02 08

Cs-137

IN 01

D

DT (Uji Merusak) Pasca Iradiasi Bahan Bakar Reaktor Daya

BN 02 06

DT (Uji Merusak) Pasca Iradiasi Bahan Bakar Reaktor Riset

BN 02 06

Data Geoteknik

RN 01 01

Data Kecelakaan Nuklir dan Non Nuklir

KN 02

Data Meteo

RN 01 01

Data Seismik

RN 01 01

Daur Bahan Bakar Reaktor Maju

TP 00 02

Daur Ulang Bahan Bakar Bekas

BN 02 07

Daur Ulang Cara Kering

BN 02 07

Daur Ulang Dingin Gagalan Bahan Bakar

BN 02 01

Daur Ulang DUPIC

BN 02 07

Debu Penambangan

KN 01 04

Dekomisioning Limbah Radioaktif

BN 03 04

Dekomisioning Pembangunan & Pengoperasian Reaktor Daya

RN 01 02

Dekomisioning Rancang Bangun & Konstruksi Instalasi Nuklir

IN 04

Dekontaminasi Limbah Radioaktif

BN 03 04

Dekontaminasi Proteksi Radiasi

KN 01 01

Desalinasi

RN 01 04

Deteksi Bahan Nuklir

KN 03 05

Detektor Nuklir

IN 01

BATAN

- 86 Diagrafi Nuklir

BN 00 02

Dielektrik

IB 01

Difraktometer

IB 02

Digesti

BN 00 05

Dinamika Populasi

RR 01 04

Dismantling

BN 03 04

Dosimetri Interna

KN 01 01

Dosimetri Perorangan

KN 01 01

E

Efek Gabungan Radiasi dengan Agen lain

RR 03 03

Efek Mutagen Fisis dan Kimia terhadap Genetika Tanaman

RR 01 02

Efek Radiasi dengan Dosis

RR 03 03

Ekonomi Energi

RN 01 03

Ekonomi dan Pendanaan Energi

RN 01 03

Ekonomi Pengawetan

RR 04 02

Ekonomi Polimerisasi

RR 04 01

Ekonomi Sterilisasi

RR 04 03

Eksplorasi Pertambangan

BN 00 01

Elektro

IN 03

Elektrodeionisasi

BN 03 01

Elektromekanik

IN 03

Elektronika Nuklir

IN 01

Elemen Bahan Reaktor Riset atau Daya

BN 02 06

Elemen Logam Tanah Jarang

BN 02 02

Elemen Teras

RN 00 04

Energi dan Lingkungan

RN 01 03

Energi Nuklir

RN 01

Erosi Tanah

RR 04 04

BATAN

- 87 F

Fabrikasi Bahan Bakar Jenis CANDU

BN 02 07

Fabrikasi Bahan Bakar Nuklir

BN 02 05

Fabrikasi Teknologi Radiasi

RN 00 03

Fascioliasis

RR 02 01

Fasilitas Iradiasi

RN 00 02

Feromon Seks

RR 01 04

Fiksasi Nitrogen

RR 01 01

Filosofi Proteksi Radiasi

KN 01 01

Fisika Inti

TP 00 01

Fisika Kesehatan

IN 01

Fisika Medik

RR 03 01

Fisika Reaktor

RN 00 04

Fisiologi Tanaman dan Serangga

RR 01 01

Flourinasi

BN 02 07

Flouresensi sinar-X

IN 01

Fuel Cell

IB 00

G

Gauging

RR 04 05

Generator Listrik

RN 01 04

Genetika Tanaman

RR 01 02

Geofisika

BN 00 01

Geokimia

BN 00 01

Geologi dan Pemetaan

BN 00 01

Geologi Kelautan

BN 00 01

Geostatistik

BN 00 02

Grafit Berderajat Nuklir

BN 02 03

Grafit Limbah Industri

BN 02 03

BATAN

- 88 H

Hama Tanaman

RR 01 04

Hamburan Neutron

IB 02

Hidrologi

RR 04 04

Histologi Serangga

RR 01 01

Histologi Tanaman

RR 01 01

Haemonchiasis

RR 02 01

Hormon Progesteron

RR 02 02

I

Identifikasi Bakteri Patogen

RR 03 04

Immersion Technique

KN 02 01

Industri

RR 04

Insektisida

RR 01 04

Insenerasi Pengelolaan Limbah Padat

BN 03 01

Inspeksi

KN 03 02

Inspeksi Pemakaian Pesawat Sinar-X oleh BAPETEN

KN 03 02

Inspeksi Pemakaian Sumber Radiasi Reaktor Nuklir oleh BAPETEN

KN 03 02

Inspeksi Pemakaian Sumber Radiasi Reaktor Nuklir oleh IAEA

KN 03 02

Inspeksi Pemakaian Zat Radioaktif oleh BAPETEN

KN 03 02

Instalasi Peralatan Holografi

IN 00 02

Instrumentasi Kontrol

IN 02

Instrumentasi Mekanik Nuklir

IN 01

Instrumentasi Nuklir

IN 01

Interaksi Bahan-Bahan Struktur & Kelongsong

BN 02 06

Interkomparasi Keluaran Sumber Radiasi Terapi

RR 03 01

Inverter Motor AC/DC

IN 03

Iradiasi Bahan untuk Produksi Radioisotop

RN 00 03

Iradiasi Bahan Non Fisil untuk Produksi Radioisotop

RN 00 03

Iradiasi Bahan Struktur & Dukung

BN 02 06

BATAN

- 89 Iradiasi dan Pasca Iradiasi

BN 02 06

Iradiasi Elemen Bakar Nuklir Reaktor Riset & Daya

BN 02 06

Iradiasi Foil Target

BN 02 06

Isolasi Bakteri Patogen

RR 03 04

Isotop Alam dalam Hidrologi

RR 04 04

Isotop Buatan dalam Hidrologi

RR 04 04

Isotop Stabil dalam Studi Dinamika Populasi

RR 01 04

Isotop Stabil dalam Studi Pemupukan

RR 01 03

Izin Konstruksi Pembangunan Reaktor Nuklir

KN 03 01

Izin Konstruksi Pengoperasian Reaktor Nuklir

KN 03 01

Izin Operasi Pembangunan Reaktor Nuklir

KN 03 01

Izin Operasi Pengoperasian Reaktor Nuklir

KN 03 01

Izin Penyimpanan Zat Radioaktif & Sumber Radiasi lainnya

KN 03 01

Izin Tapak Pembangunan Reaktor Nuklir

KN 03 01

Izin Tapak Pengoperasian Reaktor Nuklir

KN 03 01

J

Jalur Biodistribusi Fisiologi

RR 00

Jaminan Kualitas

RR 00

K

Kalibrasi Batang Kendali dan Daya Reaktor

RN 00 01

Kalibrasi Keluaran Sumber Radiasi Terapi

RR 03 01

Kalsinasi Bahan Induk

BN 02 04

Kalsinasi Pengolahan Bahan Galian Nuklir

BN 00 05

Keandalan Komponen dan Sistem

KN 02 01

Kebocoran Dam

RR 04 04

Kebutuhan Mineral Ternak

RR 02 02

Kecelakaan Bahan Berbahaya, Beracun, Non Nuklir, dan Non Radiasi

KN 01 03

Kecelakaan Bejana Tekan

KN 01 03

BATAN

- 90 Kecelakaan Biologi

KN 01 03

Kecelakaan Instalasi Nuklir

KN 01 02

Kecelakaan Kimia

KN 01 03

Kecelakaan Listrik

KN 01 03

Kecelakaan Perbengkelan

KN 01 03

Kecelakaan Radiasi

KN 01 02

Kedokteran Nuklir

RR 03 02

Kendali Mutu Pemurnian Bahan Struktur & Dukung Reaktor

BN 02 02

Kernel

BN 02 04

Kesehatan

RR 03

Keselamatan dengan Metode Deterministik

KN 02

Keselamatan dengan Metode Probabilistik

KN 02

Keselamatan Hasil Rekayasa Genetika

RR 01 01

Keselamatan Lingkungan

KN 00

Keselamatan Personil

KN 00 03

Keselamatan Radiasi

KN 01

Keselamatan Reaktor

KN 02

Kimia dalam Sterilisasi

RR 04 03

Kimia Lingkungan

KN 00 01

Kobal 60

IN 01

Koil Motor

IN 03

Komisioning Pembangunan & Pengoperasian Reaktor Daya

RN 01 02

Komisioning Rancang Bangun Instalasi Nuklir dan Reaktor Riset

IN 04

Komponen Pembangunan & Pengoperasian Reaktor Daya

RN 01 02

Komponen Reaktor

RN 00 04

Komposit Bahan Industri

IB 00

Komposit Polimersiasi Radiasi

RR 04 01

Komputerisasi Sistem Kontrol

IN 02

Konduktor Zat Mampat//Bahan Maju

IB 01

Konservasi Energi

RN 01 03

Konstruksi Instalasi Nuklir

IN 04

Konstruksi Pembangunan & Pengoperasian Reaktor Daya

RN 01 02

BATAN

- 91 Konstruksi Pengembangan Pertambangan

BN 00 03

Konstruksi Reaktor Riset

IN 04

Kontaminasi Radiasi

KN 01 01

Kultur Jaringan Tanaman

RR 01 02

Kultur Jaringan Tanaman Unsur Kimia Tanaman

RR 01 01

L

Laporan Analisis Dampak Lingkungan

KN 03 01

Laporan Analisis Keselamatan (LAK)

KN 03 01

Laporan Hasil Inspeksi Pemakaian Zat Radioaktif

KN 03 02

Laser

IN 00 02

Laser Jenis Dye

IN 00 02

Laser Jenis Gas

IN 00 02

Laser Jenis Zat Padat

IN 00 02

Lembaga Sertifikasi Inspeksi Teknik

KN 04 02

Lembaga Sertifikasi Pelatihan

KN 04 02

Lembaga Sertifikasi Personal

KN 04 02

Lembaga Sertifikasi Inspeksi Teknik

KN 04 02

Lembaga Sertifikasi Sistem Lingkungan

KN 04 02

Lembaga Sertifikasi Sistem Mutu

KN 04 02

Limbah Padat

BN 03 01

Limbah Radioaktif

BN 03

Linear Accelerator (LINAC)

IN 00 01

Logam/Paduan Logam

IB 00

Logam Tanah Jarang

BN 02 02

Logam U

BN 02 04

Logging

IN 01

BATAN

- 92 M

Makanan Hewan

RR 04 02

Makanan Olahan Steril

RR 04 02

Mal Fungsi

RR 04 05

Magnit Analyzer

IN 00 01

Manajemen Teras Reaktor

RN 00 01

Meja Radiologi

IN 03

Membran Emulsi

BN 03 01

Mesin Berkas Elektron (MBE)

IN 00 01

Mikrobiologi

RR 03 04

Mineralogi

BN 00 01

Modeling Bundle Bahan Bakar

BN 02 08

Modeling Elemen Bakar Nuklir

BN 02 08

Modeling Perilaku Bahan Bakar Bekas Aneka Jenis Reaktor

BN 02 08

Modeling Perilaku Iradiasi Bahan Bakar Reaktor Daya

BN 02 08

Modeling Perilaku Iradiasi Bahan Bakar Reaktor Riset

BN 02 08

Modeling Perilaku Iradiasi Bahan Bakar Reaktor Suhu Tinggi

BN 02 08

Modeling Pin Bahan Bakar

BN 02 08

Modeling Proses Daur Ulang

BN 02 08

Modifikasi Sistem Reaktor

RN 00 02

Multichannel Analyzer

IN 01

Mutagenik Tanaman

RR 01 02

N

NDT (Uji Tak Merusak) Pasca Iradiasi Bahan Bakar Reaktor Daya

BN 02 06

NDT (Uji Tak Merusak) Pasca Iradiasi Bahan Bakar Reaktor Riset

BN 02 06

NPT

KN 03 01

Negosiasi Pembangunan & Pengoperasian Reaktor Daya

RN 01 02

Neutron Grafi

KN 02 01

Neutronik

RN 00 04

BATAN

- 93 Nilai Batas Dosis

KN 01 01

Nuklir Sektor Mekanika Tanah

IN 01

Nutrisi Tanaman

RR 01 03

Nutrisi Ternak

RR 02 02

O

Oksidasi Reduksi

BN 02 07

Operasi Reaktor

RN 00 01

Optimasi Proses

RR 04 05

P

Paket Teknik Pemupukan

RR 01 03

Panas Bumi

RR 04 04

Panas Gamma

RN 00 04

Pelaksanaan Program Jaminan Mutu

KN 03 02

Pelarutan Bahan Galian Nuklir

BN 00 05

Pelarutan dan Pemurnian Uranium dari Yellow Cake

BN 02 01

Pelelangan Pembangunan Reaktor Daya

RN 01 02

Pelet UO2 Mentah

BN 02 04

Pelet UO2 Tersinter

BN 02 05

Pelestarian Sumber Air Tanah

RR 04 04

Pelindihan Bahan Galian Nuklir

BN 00 05

Pemanfaatan Peralatan NDT

IN 01

Pemantauan Keselamatan Lingkungan

KN 00 03

Pemantauan Keselamatan Personil

KN 00 03

Pemantauan Pengamanan Bahan Nuklir

KN 03 05

Pembaca TLD

IN 01

Pembangkitan Energi

RN 01 03

Pembangunan dan Pengoperasian Reaktor Daya

RN 01 02

Pembangunan Reaktor Daya

RN 01 02

BATAN

- 94 Pembebasan Tanah untuk Pembangunan Reaktor Daya

RN 01 02

Pembentukan Teras dan Kekritisan Reaktor

RN 00 01

Pemberitahuan Inspeksi

KN 03 02

Pemboran Eksplorasi

BN 00 01

Pemboran Evaluasi Penghitungan Cadangan

BN 00 02

Pembuatan Adaptif Kontrol

IN 02

Pembuatan Bahan Bakar Serbuk Dispersi

BN 02 05

Pembuatan Beam Handling

IN 00 01

Pembuatan Detektor Nuklir

IN 01

Pembuatan Elemen Bakar

BN 02 05

Pembuatan Inti Elemen Bakar

BN 02 05

Pembuatan Koil Motor

IN 03

Pembuatan Komponen Elemen Bakar Nuklir

BN 02 05

Pembuatan Magnit Analyzer

IN 00 01

Pembuatan Pelat Elemen Bakar

BN 02 05

Pembuatan Peralatan Tegangan Tinggi

IN 00 01

Pembuatan Paduan Uranium Silisida

BN 02 05

Pembuatan Paduan Zirconium

BN 02 02

Pembuatan Pelet UO2 Mentah

BN 02 04

Pembuatan Pelet UO2 Tersiter

BN 02 05

Pembuatan Rancang Bangun Instalasi Nuklir

IN 04

Pembuatan Remote Control

IN 00 01

Pembuatan Scanner

IN 03

Pembuatan Sistem Deteksi Ion

IN 00 01

Pembuatan Sistem Elektronik

IN 01

Pembuatan Sistem Modul Kontrol

IN 02

Pembuatan Sistem Pengendali Akselerator

IN 02

Pembuatan Sistem Sumber Ion

IN 00 01

Pembuatan Sistem Uji Kontrol

IN 02

Pembuatan Sistem Vakum

IN 01

Pembuatan Sponge Zirconium

BN 02 02

Pembuatan Sumber Ion

IN 00 01

BATAN

- 95 Pembuatan Switching Supply Motor

IN 03

Pembuatan Tabung Akselerator

IN 00 01

Pembuatan Travo Switching

IN 03

Pemekatan Bijih

BN 01 02

Pemeriksaan atas Penerapan Standar

KN 03 02

Pemindaian & Pencitraan Medik

RR 03 01

Pemisahan dan Pemurnian Elemen Logam Tanah Jarang

BN 02 02

Pemisahan Padat Cair Bahan Galian Nuklir

BN 00 05

Pemisahan Radioisotop Belahan Uranium

RR 00

Pemisahan Radioisotop dari Produk Hasil Fisi

BN 02 07

Pemisahan Radiokimia

RR 00

Pemisahan Unsur Berbahaya dari Limbah Radioaktif

BN 03 01

Pemodelan Bahan

IB 01

Pemodelan Cebakan

BN 00 02

Pemodelan Fisika dan Teknologi Reaktor

RN 00 04

Pemuliaan Mutasi untuk Menghasilkan Varietas Unggul

RR 01 02

Pemuliaan Tanaman

RR 01 02

Pemungutan Bijih

BN 01 02

Pemungutan Unsur Berharga dari Limbah Radioaktif

BN 03 01

Pemurnian Air Berat

BN 02 03

Pemurnian Bahan Galian Nuklir

BN 00 05

Pemurnian Bahan Moderator Reaktor

BN 02 03

Pemurnian Bahan Struktur dan Dukung Reaktor

BN 02 02

Pemurnian Grafit Berderajat Nuklir

BN 02 03

Pemurnian Grafit Limbah Industri

BN 02 03

Pemurnian Logam Tanah Jarang

BN 02 02

Pemurnian Zirconium

BN 02 02

Penambangan

BN 00 04

Penanggulangan Bahaya Biologi

KN 01 03

Penanggulangan Bahaya Kebakaran

KN 01 03

Penanggulangan Bahaya Kimia

KN 01 03

Penanggulangan Bahaya Penambangan Bijih Uranium

KN 01 04

BATAN

- 96 Penanggulangan Kecelakaan Bahan Beracun

KN 01 03

Penanggulangan Kecelakaan Bahan Berbahaya

KN 01 03

Penanggulangan Kecelakaan Bejana Tekan

KN 01 03

Penanggulangan Kecelakaan Listrik

KN 01 03

Penanggulangan Kecelakaan Non Nuklir

KN 01 03

Penanggulangan Kecelakaan Non Radiasi

KN 01 03

Penanggulangan Kecelakaan Nuklir

KN 01 02

Penanggulangan Kecelakaan Penambangan Bijih Uranium

KN 01 04

Penanggulangan Kecelakaan Perbengkelan

KN 01 03

Penanggulangan Kecelakaan Radiasi

KN 01 02

Penanggulangan Medik Kecelakaan Nuklir

KN 01 02

Penanggulangan Medik Kecelakaan Radiasi

KN 01 02

Penanggulangan Terhadap Bahaya Runtuhan

KN 01 04

Penanggulangan Terhadap Debu Penambangan

KN 01 04

Pencegahan Penyakit Hewan

RR 02 01

Energi

RN 01 03

Penerapan Budaya Keselamatan

KN 02

Penerapan Standar

KN 03 02

Penetapan Jaminan Kualitas

RR 00

Pengadaan Zat Radioaktif

RR 05

Pengamanan Nuklir

KN 03

Pengangkutan Limbah Radioaktif

BN 03 03

Pengangkutan Limbah Radioaktif Melalui Darat

BN 03 03

Pengangkutan Limbah Radioaktif Melalui Laut

BN 03 03

Pengangkutan Limbah Radioaktif Melalui Udara

BN 03 03

Pengangkutan Zat Radioaktif

KN 01 01

Pengaruh Radiasi pada DNA

RR 03 03

Pengaruh Radiasi pada Jaringan In Vitro

RR 03 03

Pengaruh Radiasi pada Jaringan In Vivo

RR 03 03

Pengaturan Kecepatan Motor dan Daya Motor

IN 03

Pengawetan

RR 04 02

Pengawetan Bebijian

RR 04 02

BATAN

- 97 Pengawetan Buah

RR 04 02

Pengawetan Makanan Hewan

RR 04 02

Pengawetan Makanan Olahan Steril

RR 04 02

Pengawetan Sayuran

RR 04 02

Pengayaan Uranium dengan Bahan Umpan bentuk Cair

BN 02 04

Pengayaan Uranium dengan Bahan Umpan bentuk Gas

BN 02 04

Pengayaan Uranium dengan Bahan Umpan bentuk Padat

BN 02 04

Pengayaan Uranium dengan Metode Tukar Kimia

BN 02 04

Pengelolaan Limbah Radioaktif

BN 03 01

Pengembangan Pertambangan

BN 00 03

Pengembangan Persyaratan Teknis Pembangunan Reaktor Daya

RN 01 01

Pengembangan Rekayasa Pembangunan Reaktor Daya

RN 01 01

Pengembangan Senyawa Penandaan Khusus

RR 00

Pengembangan Sistem Proteksi dan Simulasi Reaktor

KN 02

Pengembangan Sumber Radioaktif Tertutup

RR 00

Pengendalian Hama Tanaman

RR 01 04

Pengendapan U (Yellow Cake)

BN 00 05

Pengeringan Bahan Galian Nuklir

BN 00 05

Penghitungan Cadangan Pertambangan

BN 00 02

Penggunaan Isotop Alam dalam Hidrologi

RR 04 04

Penggunaan Isotop Buatan dalam Hidrologi

RR 04 04

Penggunaan Isotop dalam Radiodiagnostik

RR 03 02

Penggunaan Isotop dalam Radiofarmasi

RR 03 02

Penggunaan Isotop dalam Radioimaging

RR 03 02

Penggunaan Isotop dalam Radioimmunoassay

RR 03 02

Penggunaan Isotop dalam Radioterapi

RR 03 02

Penggunaan Isotop dalam Roentgen

RR 03 02

Penggunaan Isotop Stabil dalam Nutrisi Ternak

RR 02 02

Penggunaan Isotop Stabil dalam Studi Dinamika Populasi

RR 01 04

Penggunaan Isotop Stabil dalam Studi Pemupukan

RR 01 03

Penggunaan Radiasi dalam Radiodiagnostik

RR 03 02

Penggunaan Radiasi dalam Radiofarmasi

RR 03 02

BATAN

- 98 Penggunaan Radiasi dalam Radioimaging

RR 03 02

Penggunaan Radiasi dalam Radioimmunoassay

RR 03 02

Penggunaan Radiasi dalam Radioterapi

RR 03 02

Penggunaan Radiasi dalam Roentgen

RR 03 02

Penggunaan Radioisotop dalam Nutrisi Ternak

RR 02 02

Penggunaan Radioisotop dalam Studi Dinamika Populasi

RR 01 04

Penggunaan Radioisotop dalam Studi Pemupukan

RR 01 03

Penginderaan Penyebaran Hama

RR 01 04

Pengiriman Zat Radioaktif

RR 05

Pengkajian Lingkungan

KN 00 03

Pengolahan Bahan Galian Nuklir

BN 00 05

Pengolahan Data Meteo

RN 01 01

Pengolahan Data Neutron

IB 02

Pengolahan Data Seismik

RN 01 01

Pengolahan Limbah Cair

BN 03 01

Pengolahan Limbah Padat

BN 03 01

Pengolahan Limbah TRU

BN 03 01

Pengolahan Limbah Uranium

BN 03 01

Pengoperasian Reaktor Daya

RN 01 02

Pengujian Keandalan Komponen dengan Peralatan Uji Rusak

KN 02 01

Pengujian Keandalan Komponen dengan Peralatan Uji Tak Merusak

KN 02 01

Pengukuran Flux

RN 00 04

Pengumpulan Data Kecelakaan Non Nuklir

KN 02

Pengumpulan Data Kecelakaan Nuklir

KN 02

Pengumpulan Data/Sampel Tanah, Tumbuhan, Hewan, Penduduk

RN 01 01

Pengumpulan Data Meteo

RN 01 01

Pengumpulan Data Seismik

RN 01 01

Penjenjangan (Benching)

BN 00 04

Pensuplai Daya Darurat (UPS)

IN 03

Pentarikhan Geologi (Dating)

BN 00 01

Penyakit Koksidiosis

RR 02 01

Penyiapan Bahan Bakar Reaktor Maju

BN 02 05

BATAN

- 99 Penyiapan Sampel

IN 01

Penyiapan Uranium Asam Kurang

BN 02 04

Penyiapan Uranium Berbagai Spesi

BN 02 04

Penyimpanan Limbah Radioaktif

BN 03 02

Penyimpanan Lestari Limbah Tanah Dalam

BN 03 02

Penyimpanan Lestari Limbah Tanah Dangkal

BN 03 02

Penyimpanan Sementara Limbah Aktivitas Tinggi

BN 03 02

Perakitan Bundel Bahan Bakar

BN 02 05

Perakitan Elemen Bakar

BN 02 05

Perakitan Elemen Bakar Nuklir

BN 02 05

Peralatan Industri

IN 01

Peralatan Kedokteran Nuklir

IN 01

Peralatan Nuklir Sektor Fisika Kesehatan

IN 01

Peralatan Nuklir Sektor Mekanika Tanah

IN 01

Peralatan Sinar-X

IN 01

Peralatan Sinar-X Diagnostik

RR 03 01

Peralatan Spektroskopi Nuklir

IN 01

Peralatan Uji Merusak

BN 02 05

Peralatan Uji Tak Merusak

BN 02 05

Perancangan Alat Bahan Galian Nuklir

BN 00 05

Peraturan Keselamatan Radisi

KN 03 02

Perawatan Linear Akselerator

IN 00 01

Perawatan Mesin Berkas Elektron

IN 00 01

Perawatan Peralatan Elektronika Nuklir

IN 01

Perawatan Reaktor

RN 00 02

Perencanaan Energi

RN 01 03

Perbaikan Peralatan Elektronika Nuklir

IN 01

Perekayasaan Alat Bahan Galian Nuklir

BN 00 05

Perencanaan Inspeksi

KN 03 02

Pergerakan Endapan Pelabuhan

RR 04 04

Pergerakan Endapan Sungai

RR 04 04

Perincian Biotipe

RR 01 04

BATAN

- 100 Perisai Radiasi

RN 00 04

Perizinan untuk Mengekspor Zat Radioaktif dan Sumber Radiasi Lain

KN 03 01

Perizinan untuk Mengimpor Zat Radioaktif dan Sumber Radiasi Lain

KN 03 01

Perizinan untuk Pemakaian Bahan Bakar Nuklir

KN 03 01

Perizinan untuk Pemakaian Zat Radioaktif dan Sumber Radiasi Lain

KN 03 01

Perizinan untuk Pengangkutan Zat Radioaktif dan Sumber Radiasi Lain KN 03 01 Perizinan untuk Penyimpanan Zat Radioaktif dan Sumber Radiasi Lain

KN 03 01

Permintaan Zat Radioaktif

RR 05

Persetujuan Kontrak Pembangunan Reaktor Daya

RN 01 02

Persiapan Pembangunan Reaktor Daya

RN 01 01

Pertambangan

BN 00

Pertukaran Ion

BN 03 01

Pestisida

RR 01 04

Peternakan

RR 02

Petrologi

BN 00 01

Pirokimia

BN 02 07

Pirometalurgi

BN 02 07

Pola Tanam

RR 01 03

Polimer Bahan Industri

IB 00

Polimer Ramah Lingkungan

RR 04 01

Polimerisasi Radiasi

RR 04 01

Polimerisasi Radiasi untuk Bahan Berserat

RR 04 01

Polimerisasi Radiasi untuk Emulsi

RR 04 01

Polimerisasi Radiasi untuk Kabel

RR 04 01

Polimerisasi Radiasi untuk Karet Alam

RR 04 01

Polimerisasi Radiasi untuk Pelapisan

RR 04 01

Preparasi Fisik Bahan Galian Nuklir

BN 00 05

Preparasi Limbah Cair

BN 03 01

Preparasi Limbah Padat

BN 03 01

Pretreatment

RR 00

Program Jaminan Mutu

KN 03 02

Proses Daur Ulang Bahan Bakar Bekas

BN 02 07

BATAN

- 101 Proses Daur Ulang Cara Kering

BN 02 07

Proses Daur Ulang Dingin Gagalan Bahan Bakar

BN 02 01

Proses Daur Ulang DUPIC

BN 02 07

Proses Fabrikasi Bahan Bakar Jenis CANDU

BN 02 07

Proses Fabrikasi Bahan Bakar Nuklir

BN 02 05

Proses Garam Leleh

BN 02 07

Proses Iradiasi dan Pasca Iradiasi

BN 02 06

Proses Kimia

TP 00 01

Proses Konversi Bahan Bakar Nuklir

BN 02 04

Proses Oksidasi Reduksi Bandel Bahan Bakar Bekas

BN 02 07

Proses Pelubangan Bahan Bakar Bekas dengan Laser

BN 02 07

Proses Pembuatan Bahan Bakar Serbuk Dispersi

BN 02 05

Proses Pembuatan Paduan Uranium Silisida

BN 02 05

Proses Pembuatan Paduan Zirconium

BN 02 02

Proses Pembuatan Pelet UO2 Mentah

BN 02 04

Proses Pembuatan Sponge Zirconium

BN 02 02

Proses Pemurnian Bahan Bakar Nuklir

BN 02 01

Proses Pemurnian Bahan Moderator Reaktor

BN 02 03

Proses Pemurnian Bahan Struktur dan Dukung Reaktor

BN 02 02

Proses Pemurnian Zirconium

BN 02 02

Proses Pencampuran Bahan Bakar Bekas dengan Bahan Bakar Segar

BN 02 07

Proses Pengayaan Uranium dengan Bahan Umpan Bentuk Cair

BN 02 04

Proses Pengayaan Uranium dengan Bahan Umpan Bentuk Gas

BN 02 04

Proses Pengayaan Uranium dengan Bahan Umpan Bentuk Padat

BN 02 04

Proses Pengayaan Uranium dengan Metode Tukar Kimia

BN 02 04

Proses Pengelolaan Limbah

KN 00 03

Proses Penyiapan Bahan Bakar Reaktor Maju

BN 02 05

Proses Suhu Tinggi

TP 00 02

Proteksi Fisik Bahan Nuklir

KN 01 02

Proteksi Fisik Pengamanan Bahan Nuklir

KN 03 05

Proteksi Radiasi

KN 01 01

Proteksi Radiasi Eksterna

KN 01 01

BATAN

- 102 Proteksi Radiasi Eksternal dalam Penambangan Bijih Uranium

KN 01 04

Proteksi Radiasi Interna

KN 01 01

Proteksi Radiasi Internal dalam Penambangan Bijih Uranium

KN 01 04

Proteksi Radiasi Terhadap Gas Radon

KN 01 04

R

Radioaktivitas Lingkungan

KN 00 02

Radiobiologi

RR 03 03

Radiodiagnostik

RR 03 02

Radiofarmasi

RR 03 02

Radiografi Neutron

IB 02

Radioimaging

RR 03 02

Radioimmunoassay (RIA)

RR 02 02

Radioisotop & Radiofarmaka

RR 00

Radioisotop dalam Studi Dinamika Populasi

RR 01 04

Radioisotop dalam Studi Pemupukan

RR 01 03

Radioterapi

RR 03 02

Rancang Bangun Instalasi Nuklir

IN 04

Rancang Bangun Reaktor Riset

IN 04

Reaktor Cepat & Suhu Tinggi

RN 01 04

Reaktor Daya untuk Desalinasi

RN 01 04

Reaktor Daya untuk Produksi Uap

RN 01 01

Reaktor Fusi & MHD

RN 01 04

Reaktor Nuklir

RN 00

Rearing Serangga

RR 01 04

Refurbishment

BN 03 04

Rekayasa Genetika

RR 01 02

Reklamasi Penambangan

BN 00 04

Rencana Penanggulangan Kecelakaan Nuklir

KN 01 02

Rencana Penanggulangan Kecelakaan Radiasi

KN 01 02

Reproduksi Ternak

RR 02 02

BATAN

- 103 Residu Logam Berat

KN 00 01

Residu Pestisida

KN 00 01

Resiko Radiasi

KN 01 01

Roentgen

RR 03 02

S

Safeguards

KN 03 01

Scanner

IN 03

Sedimentologi

RR 04 04

Senyawa Organik Beracun

KN 00 01

Sifat Termik

BN 02 08

Sifat Termomekanik

BN 02 08

Sintesis & Penyediaan KIT RIA

RR 00

Sistem Bantu Perawatan Reaktor

RN 00 02

Sistem Energi

RN 01 03

Sistem Instrumentasi & Kendali

RN 00 02

Sistem Kontrol Nukleonik

IN 02

Sistem Kontrol Reaktor

IN 02

Sistem Listrik Reaktor

RN 00 02

Sistem Mekanik Reaktor

RN 00 02

Sistem Penerangan Penambangan

BN 00 04

Sistem Pengumpulan Limbah Radioaktif Instalasi Radioisotop

RR 00

Sistem Penyanggaan Penambangan

BN 00 04

Sistem Penyimpanan Penambangan

BN 00 04

Sistem Perencanaan Penyinaran (TPS)

RR 03 01

Sistem Proses Perawatan Reaktor

RN 00 02

Sistem Proteksi Radiasi

RN 00 02

Sistem Proteksi Reaktor

RN 00 02

Sistem Reaktor

RN 00 04

Sistem Ventilasi Penambangan

BN 00 04

Sistem Ventilasi Reaktor

RN 00 02

BATAN

- 104 Sitologi Serangga

RR 01 01

Sitologi Tanaman

RR 01 01

Spektrometer Compton

IN 01

Spektrometer Hamburan Neutron

IB 02

Spektrometer Korelator

IN 00 02

Spektrometer Massa

IN 00 01

Spektroskopi Nuklir

IN 01

Spektrum Neutron

RN 00 04

Standar Keselamatan dalam Desain & Operasi

KN 02

Standardisasi Radionuklida

KN 01 01

Sterilisasi

RR 04 03

Sterilisasi Amnion Chorion (Tulang)

RR 04 03

Sterilisasi Bahan Baku (Obat)

RR 04 03

Sterilisasi Bahan & Alat Kedokteran

RR 04 03

Sterilisasi Jamu

RR 04 03

Sterilisasi Jaringan Biologi

RR 04 03

Sterilisasi Kosmetika

RR 04 03

Studi Kelayakan Lingkungan

BN 00 03

Studi Kelayakan Pembangunan Reaktor Daya

RN 01 01

Studi Kelayakan Penambangan

BN 00 03

Studi Kelayakan Pengolahan

BN 00 03

Studi Partisipasi Nasional Pembangunan Reaktor Daya

RN 01 01

Studi Tapak Pembangunan Reaktor Daya

RN 01 01

Studi Terowongan Penambangan

BN 00 04

Survei dan Evaluasi Lingkungan untuk Pengoperasian Instalasi Nuklir

KN 00 03

Survei Geologi

BN 00 01

Survei Udara

BN 00 01

Susunan Ransum Ternak

RR 02 02

Switching Supply Motor

IN 03

BATAN

- 105 T

Tanah & Nutrisi Tanaman

RR 01 03

Tanaman Obat

RR 01 01

Teknofisikokimia

TP 00 01

Teknologi Pemungutan/Pemekatan Bijih

BN 01 02

Teknologi Pengamanan Bahan Nuklir

KN 03 05

Teknologi Pengembangan Produksi Radiofarmasi

RR 00

Teknologi Pengembangan Produksi Radioisotop

RR 00

Teknologi Pengolahan Bahan Nuklir

BN 01 01

Teknologi Proses

TP 00 02

Teknik Dekantasi Bahan Nuklir

BN 01 01

Teknik Evaporasi Limbah Radioaktif

BN 03 01

Teknik Filtrasi Limbah Radioaktif

BN 03 01

Teknik Flokulasi Limbah Padat

BN 03 01

Teknik Imobilisasi Unsur Berbahaya

BN 03 01

Teknik Kendali Jarak Jauh & Operasi Bilik Panas

BN 02 07

Teknik Pelarutan Bahan Nuklir

BN 01 01

Teknik Pelindihan Bahan Nuklir

BN 01 01

Teknik Pemanggangan Bahan Nuklir

BN 01 01

Teknik Pemekatan Bijih Uranium & Bijih Monasit

BN 01 02

Teknik Pemisahan Cara Ekstraksi

BN 01 02

Teknik Pemisahan Cara Penukar Ion

BN 01 02

Teknik Pemisahan Radioisotop

BN 02 07

Teknik Penatahan Radiofarmaka

RR 00

Teknik Penatahan Radioisotop

RR 00

Teknik Pengendalian Hama Lain

RR 01 04

Teknik Pengendapan Hasil/Produk Bahan Nuklir

BN 01 01

Teknik Pengungkungan Limbah

BN 03 01

Teknik Penyimpanan Limbah Aktivitas Rendah

BN 03 02

Teknik Penyimpanan Limbah Aktivitas Sedang

BN 03 02

Teknik Penyimpanan Limbah Aktivitas Tinggi

BN 03 02

BATAN

- 106 Teknik Penyimpanan Limbah Cair

BN 03 02

Teknik Penyimpanan Limbah Padat

BN 03 02

Teknik Perawatan & Perbaikan Peralatan Elektronika Nuklir

IN 01

Teknik Serangga Mandul

RR 01 04

Teknik Uji Merusak

BN 02 05

Teknik Uji Tak Merusak

BN 02 05

Teknologi Energi

RN 01 04

Teknologi Energi Baru

RN 01 04

Teknologi Genetik Tanaman

RR 01 02

Teknologi Iradiasi

RN 00 03

Teknologi Pengembangan Produksi Radioisotop dan Radiofarmasi

RR 00

Teknologi Proteksi Radiasi

KN 01 01

Teknologi Proteksi Fisik

KN 03 01

Teknologi Radiasi

RN 00 03

Teknologi Radioisotop untuk Penyakit Hewan

RR 02 01

Teknologi Reaktor

RN 00 04

Teknologi Rekayasa Genetika

RR 01 02

Termohidraulik

RN 00 04

Tracer Industri

RR 04 05

Travo Switching

IN 03

U

UAlx-Al

BN 02 05

Uji Fasilitas Iradiasi

RN 00 03

UF4

BN 02 04

Uji Komponen Bahan Logam

KN 02 01

Uji Komponen Reaktor

KN 02 01

Uji Merusak (DT) Pasca Iradiasi Bahan Bakar Reaktor Riset/Daya

BN 02 06

Uji Pra-Iradiasi Bahan Struktur dan Dukung

BN 02 06

Uji Tak Merusak (NDT) Pasca Iradiasi Bahan Bakar Reaktor Riset/Daya

BN 02 06

Ultrasonik

IN 01

BATAN

- 107 -

Ultrasound

RR 03 01

U-Mo

BN 02 05

U-Nb-Zr

BN 02 05

UO2

BN 02 04

UO3

BN 02 04

U3O8-Al

BN 02 05

Uranil Nitrat Murni

BN 02 01

Uranium Berderajat Nuklir

BN 02 01

Uranium Silisida

BN 02 05

UxSiy

BN 02 05

U3Si2

BN 02 05

U3Si2-Al

BN 02 05

Utilisasi & Eksperimen Reaktor

RN 00 01

U-10Mo-Al

BN 02 05

V

Varietas Unggul Tanaman

RR 01 02

Z

Zat Mampat

IB 01

BATAN

- 108 2. KLASIFIKASI FASILITATIF

A

Absensi

KP 03 01

Acara Kedinasan

TU 02 01

Air

PL 03 01

Airway Bill

PL 00 03

Akta Catatan Sipil (Perdata Orang)

HK 01 01

Alamat Instansi dan Pejabat

TU 02 02

Alat Inspeksi

PL 00 01

Alat Kantor

PL 00 01

Alat Laboratorium

PL 00 01

Alat Pengangkutan

PL 00 01

Alat Tulis Kantor

PL 00 04

Alih Tugas

KP 02 04

Analisis Bahan/Beban Kerja

OT 00 02

Analisis Jabatan (ANJAB)

OT 00 02

Anggaran

KU 00

Anggaran Pendapatan & Belanja Negara Perubahan (APBN-P)

KU 00

Angkutan Pegawai

KP 04 10

Asuransi Kesehatan (ASKES)

KP 04 05

Audiensi

HM 02

B

Badan Usaha Milik Negara/BUMN (Kerja Sama)

KS 00 01

Badge

KP 01 01

Bahan Berita Radio

HM 01

Bahan Berita Siaran Pers

HM 01

Bahan Berita Televisi

HM 01

Bahan Keterangan

WP 01 03

BATAN

- 109 BAKOHUMAS

HM 02

Bank Data Teknis

IF

Bantuan Dana

KU 04 03

Bantuan Hukum

HK 03

Bantuan Luar Negeri (Pendidikan dan Pelatihan)

KS 01 01

Bantuan Luar Negeri (Teknik)

KS 01 02

Bantuan Sosial

KP 04 09

Bantuan Tenaga Ahli (Luar Negeri)

KS 01 03

Bapetarum

KP 04 08

Beras

KP 04 03

Berita Acara Pemeriksaan Anggaran

WP 00 01

Berita Acara Pemeriksaan Kepegawaian

WP 00 02

Berita Acara Pemeriksaan Pegawai

KP 03 02

Berita Acara Pemeriksaan Perlengkapan

WP 00 03

Bezit dan Hak-hak yang timbul (Perdata Kebendaan)

HK 01 02

Bezetting Pegawai

KP 01 01

Bill of Lading

PL 00 03

Bintang

KP 04 07

Buletin

IF 02

03 01

C

Cap Dinas BATAN

OT 01 03

Cara Pembuatan Surat

TU 00 03

Clipping

HM 01

Compact Disc (CD)

IF 00

CTBT

KS 01 04

CTBTO

KS 01 04

Cuti

KP 04 06

Cuti Alasan Penting

KP 04 06

Cuti Besar

KP 04 06

Cuti Di Luar Tanggungan Negara

KP 04 06

BATAN

- 110 Cuti Sakit

KP 04 06

Cuti Tahunan

KP 04 06

D

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)

KU 00

Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3)

KP 03 01

Daftar Riwayat Hidup (DRH)

KP 01 01

Daftar Urut Kepangkatan (DUK)

KP 01 01

Daluwarsa (Perdata Pembuktian dan Daluwarsa)

HK 01 04

Dana Bantuan

KU 04 03

Dana Darurat

KU 04 03

Dana Kontingensi

KU 04 03

Data Keluarga

KP 01 01

Data Pegawai

KP 01 01

Denah Bangunan Kantor

WP 01 03

Denah Bangunan Laboratorium

WP 01 03

Denah Bangunan Reaktor

WP 01 03

Denda Keterlambatan

KU 04 02

Dengar Pendapat dengan DPR-RI

HM 02

Departemen (Kerja Sama)

KS 00 01

Desain Industri

HK 04 03

Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

HK 04 05

Dharma Wanita

KP 08 02

Diklat Kepemimpinan (Diklatpim) Tingkat I

DL 01 01

Diklat Kepemimpinan (Diklatpim) Tingkat II

DL 01 01

Diklat Kepemimpinan (Diklatpim) Tingkat III

DL 01 01

Diklat Kepemimpinan (Diklatpim) Tingkat IV

DL 01 01

Diklat Penjenjangan Jabatan Fungsional

DL 01 02

Diklat Pra Jabatan Golongan I

DL 01 01

Diklat Pra Jabatan Golongan II

DL 01 01

Diklat Pra Jabatan Golongan III

DL 01 01

BATAN

- 111 Disiplin Pegawai

KP 03 01

Dokumentasi

IF 00

Donor Darah

KP 04 05

Dukungan Keanggotaan IAEA

KS 01 04

E

Evaluasi Asisten

DL 03 03

Evaluasi Pelatihan Non Teknis

DL 03 03

Evaluasi Pelatihan Teknis

DL 03 03

Evaluasi Pembimbing

DL 03 03

Evaluasi Pengajar

DL 03 03

Exit Permit

TU 01 02

Expert

KS 01 03

Extra Voeding

KP 04 11

F

Fasilitas Kantor

PL 03 01

Film

IF 00

Flash Drive Disc

IF 00

Floppy Disc

IF 00

Flow Chart

OT 01 02

Formasi

KP 00 01

Formulir

OT 01 03

Foto

IF 00

Fotokopi

TU 00 01

G

Gadai (Perdata Kebendaan)

HK 01 02

Gangguan Air

PL 03 02

BATAN

- 112 Gangguan Listrik

PL 03 02

Gangguan Telpon

PL 03 02

Ganti Rugi

KU 06

Gedung

PL 03 01

Gedung Pertemuan

PL 03 01

Gerakan Disiplin Nasional (GDN)

KP 03 01

Gula

KP 04 03

Guntingan Berita

HM 01

H

Hak Cipta

HK 04 01

Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

HK 04

Hak Milik (Perdata Kebendaan)

HK 01 02

Hak Numpang-Karang (Perdata Kebendaan)

HK 01 02

Hak Usaha (Perdata Kebendaan)

HK 01 02

Hapusnya Perikatan (Perdata Perikatan)

HK 01 03

Hard Disc (HD)

IF

Harta Kekayaan (Perdata Orang)

HK 01 01

Hasil Penjualan Barang-barang Inventaris Yang Dihapus

KU 04 02

Hasil Penjualan Dokumen Lelang

KU 04 02

Hasil Penjualan Jasa dan Hasil Produksi

KU 04 02

Hearing dengan DPR

HM 02

Hibah (Perdata Perikatan)

HK 01 03

Hipotik (Perdata Kebendaan)

HK 01 02

Homepage

IF

Honorer (Pegawai)

KP 00 02

Hubungan Antar Lembaga

HM 02

Hukum Perdata (Kasus)

HK 03 04

Hukum Pidana (Kasus)

HK 03 03

Hukuman

KP 03 02

00

03 01

BATAN

- 113 I

IAEA

KS 01 04

Ikatan Dinas

DL 02 03

Inklaring

PL 00 03

Inpasing

KP 04 01

Instalasi Peralatan Komputer

IF

Instansi Swasta (Kerja Sama)

KS 00 02

Instruksi Bupati

HK 00 06

Instruksi Gubernur

HK 00 06

Instruksi Kepala LPND

HK 00 05

Instruksi Kepala Unit Kerja BATAN

HK 00 07

Instruksi Menteri

HK 00 05

Instruksi Walikotamadya

HK 00 06

Intelegensi Buatan

IF

International Monitoring System

KS 01 04

Inventarisasi Barang Milik Negara

PL 02 01

Invoice

PL 00 03

Izin Pegawai

KP 01 02

Izin Bangunan

PL 00 02

Izin Frekuensi Internet

PL 03 02

Izin Frekuensi Radio

PL 03 02

Izin Keberangkatan ke Luar Negeri

TU 01 02

Izin Kerja untuk Orang Asing

TU 01 02

Izin Kerja di Luar Batan

KP 01 02

Izin Lembur

KP 01 02

Izin Perkawinan/Perceraian

KP 01 02

Izin Tidak Masuk Kerja

KP 01 02

Izin Tinggal untuk Orang Asing

TU 01 02

03 01

03 01

BATAN

- 114 J

Jadwal Pemeriksaan Anggaran

WP 00 01

Jadwal Pemeriksaan Kepegawaian

WP 00 02

Jakstra

OT 01 01

Jaringan Syaraf

IF

Jual Beli (Perdata Perikatan)

HK 01 03

Jumpa Pers

HM 01

03 01

K

Kartu Istri (Karis)

KP 01 01

Kartu Pegawai (Karpeg)

KP 01 01

Kartu Suami (Karsu)

KP 01 01

Karyawisata

HM 03

Kasus Hukum Perdata

HK 03 04

Kasus Hukum Pidana

HK 03 03

Keahlian (Kompetensi SDM)

KP 05 01

Keanggotaan Pegawai dalam Organisasi Sosial dan Politik

KP 01 03

Kearsipan

TU 00 02

Kebelum-dewasaan (Perdata Orang)

HK 01 01

Kebendaan (Hukum Perdata)

HK 01 02

Kebersihan

PL 03 03

Kebijaksanaan Strategis (Jakstra)

OT 01 01

Kegiatan Sosial

KP 04 09

Kehumasan

HM 02

Kejahatan (Hukum Pidana)

HK 02 01

Kejahatan terhadap Keamanan Negara (Pidana Kejahatan)

HK 02 01

Kenaikan Gaji Berkala

KP 04 01

Kenaikan Jabatan Fungsional

KP 02 02

Kenaikan Jabatan Struktural

KP 02 02

Kenaikan Golongan

KP 02 02

BATAN

- 115 Kenaikan Pangkat

KP 02 02

Kendaraan

PL 03 01

Kepustakaan

IF 01

Keputusan Bupati

HK 00 06

Keputusan Deputi Kepala BATAN

HK 00 07

Keputusan Gubernur

HK 00 06

Keputusan Kepala LPND

HK 00 05

Keputusan Kepala Unit Kerja BATAN

HK 00 07

Keputusan Menteri

HK 00 05

Keputusan Pejabat Eselon I/II di Luar BATAN

HK 00 08

Keputusan Peradilan Tata Usaha Negara

HK 03 01

Keputusan Peradilan Tinggi Tata Usaha Negara

HK 03 01

Keputusan Presiden

HK 00 04

Keputusan Walikotamadya

HK 00 06

Keputusan Bersama Kepala LPND

HK 00 05

Keputusan Bersama Menteri

HK 00 05

Kerja Sama Dalam Negeri

KS 00

Kerja Sama dengan Instansi Pemerintah

KS 00 01

Kerja Sama dengan Instansi Swasta

KS 00 02

Kerja Sama Luar Negeri

KS 01

Kerja Sama Teknik

KS 01 02

Kerumahtanggaan

PL 03

Kesehatan

KP 04 05

Kesejahteraan

KP 04

Ketrampilan (Kompetensi SDM)

KP 05 02

Khitanan Masal

KP 04 09

Kompetensi Sumber Daya Manusia

KP 05

Komputasi Ilmiah

IF

03 01

Komputer

IF

03

Komputerisasi

OT 01 03

Kongres Dalam Negeri

KS 00 03

Kongres Luar Negeri

KS 01 05

BATAN

- 116 Konperensi Dalam Negeri

KS 00 03

Konperensi Luar Negeri

KS 01 05

Konsultasi (Hubungan Antarlembaga)

HM 02

Konsultasi Psikologi

KP 07

Konsumsi

KP 04 11

Kontrak (Perdata Perikatan)

HK 01 03

Kontribusi

KU 00 01

Kop Surat

OT 01 03

Koperasi

KP 08 03

Korps Pegawai Negeri (Korpri)

KP 08 01

Kudapan

KP 04 11

Kuliah Kerja Nyata (KKN)

HM 03

Kunjungan

HM 03

Kunjungan Kerja DPR

HM 03

L

Lamaran

KP 00 02

Laporan Akuntabilitas

OT 01 04

Laporan Bulanan

OT 01 04

Laporan Eksekutif

OT 01 04

Laporan Hasil Pemeriksaan Anggaran

WP 00 01

Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Usaha

WP 00 06

Laporan Hasil Pemeriksaan Kepegawaian

WP 00 02

Laporan Hasil Pemeriksaan Perlengkapan

WP 00 03

Laporan Keuangan

KU 02

Laporan Realisasi Anggaran

KU 02

Laporan Semester

OT 01 04

Laporan Sidang Tahunan IAEA

KS 01

Laporan Tahunan

OT 01 04

Laporan Triwulan

OT 01 04

Lembur

KP 01 02

BATAN

- 117 LEMHANAS

DL 01 01

Listrik

PL 03 01

Logika Samar

IF 03 01

Logo

OT 01 03

Lokakarya Dalam Negeri

KS 00 03

Lolos Butuh

KP 02 04

LSM/NGO

KP 01 03

M

Mahkamah Agung (Bantuan Hukum)

HK 03 01

Majalah

IF

Makanan Tambahan

KP 04 11

Masa Kerja

KP 02 03

Masa Persiapan Pensiun (MPP)

KP 06 01

Master (Penerbitan)

IF

Mekanisme Kerja

OT 01 02

Memorandum of Understanding (MOU)

KS 00 02

Meninggal Dunia

KP 06 03

Merk

HK 04 04

Mesin Fotokopi

PL 03 01

Mutasi

KP 02

02

02

N

Naskah Asli (Penerbitan)

IF

02

Nomor Induk Pegawai (NIP)

KP 01 01

Nota Keberatan

KU 05

Nota Teguran

KU 05

Nota Usul Formasi

KP 00 01

BATAN

- 118 O

Olah raga

KP 08 01

Orang (Hukum Perdata)

HK 01 01

Orasi Ilmiah

KS 00 03

Organisasi

OT 00

Organisasi CTBTO

KS 01 04

Organisasi Massa

KP 01 03

Organisasi Profesi

KP 01 03

P

Pajak Kekayaan (LP2P)

KP 01 01

Pajak Penghasilan (PPh)

KU 04 01

Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

KU 04 01

Pameran

HM 00

Pameran Berjalan

HM 00

Panggilan Pelamar

KP 00 02

Partai Politik (Parpol)

KP 01 03

Paspor

TU 01 02

Paten

HK 04 02

Pegawai Dipekerjakan

KP 02 04

Pegawai Diperbantukan

KP 02 04

Pelanggaran Asal Usul dan Perkawinan (Pidana Pelanggaran)

HK 02 02

Pelanggaran Jabatan (Pidana Pelanggaran)

HK 02 02

Pelanggaran Keselamatan Umum bagi Orang, Barang,

HK 02 02

dan Kesehatan (Pidana Pelanggaran) Pelanggaran Kesusilaan (Pidana Pelanggaran)

HK 02 02

Pelanggaran Ketertiban Umum (Pidana Pelanggaran)

HK 02 02

Pelantikan

TU 02 01

Pelarangan Uji Coba Senjata Nuklir

KS 01 04

Pelatihan

DL 02

BATAN

- 119 Pelatihan Luar Negeri

KS 01 01

Pelatihan Non Teknis

DL 03 01

Pelatihan Teknis

DL 03 01

Teknis Bidang Nuklir

DL 03 01

Pelayanan Dinas

PL 03 02

Pelayanan Dokumentasi

IF 00

Pelayanan Jasa Komputer

IF 03 01

Pemalsuan Kertas Bank (Pidana Kejahatan)

HK 02 01

Pemalsuan Mata Uang (Pidana Kejahatan)

HK 02 01

Pemalsuan Surat (Pidana Kejahatan)

HK 02 01

Pemalsuan Uang Kertas (Pidana Kejahatan)

HK 02 01

Pembakuan Sarana Kerja

OT 01 03

Pembayaran Sewa Rumah Dinas

KU 04 02

Pembentukan Panitia Pelatihan

DL 03 02

Pemberhentian

KP 06 02

Pemberhentian Bendahara

KP 02 01

Pemberhentian Dengan Hormat Atas Permintaan Sendiri

KP 06 02

Pemberhentian Dengan Hormat tidak Atas Permintaan Sendiri

KP 03 02

Pemberhentian Tidak Dengan Hormat

KP 03 02

Pemberhentian Jabatan Fungsional

KP 02 01

Pemberhentian Jabatan Struktural

KP 02 01

Pemberhentian Pegawai

KP 06 02

Pemberhentian Pengurus Korpri

KP 08 01

Pemberian Bintang

KP 04 07

Pemberian Ikatan Dinas

DL 02 03

Pemberian Kebutuhan Pokok

KP 04 03

Pemberian Kuasa

HK 01 03

Pemberian Penghargaan

KP 04 07

Pemberian Piagam

KP 04 07

Pemberian Satyalancana

KP 04 07

Pemberitaan

HM 01

Pemberitaan Masalah Tenaga Nuklir

HM 01

BATAN

- 120 Pembinaan Mental

KP 07

Pembinaan Mental Pegawai

KP 07

Pembinaan Penerapan SIM

IF 03 02

Pembuatan Sertifikat

DL 02 03

Pembuktian (Perdata Pembuktian & Daluwarsa)

HK 01 04

Pemeliharaan

PL 04

Pemeliharaan Barang Bergerak

PL 04 01

Pemeliharaan Barang Tidak Bergerak

PL 04 02

Pemeliharaan Ketertiban

WP 01 02

Pemerasan (Pidana Kejahatan)

HK 02 01

Pemeriksaan Anggaran

WP 00 01

Pemeriksaan Badan Usaha

WP 00 05

Pemeriksaan Kepegawaian

WP 00 02

Pemeriksaan Kesehatan Pegawai

KP 04 05

Pemeriksaan Kesehatan Pejabat

KP 04 05

Pemeriksaan Konservasi Energi

WP 00 04

Pemeriksaan Perlengkapan

WP 00 03

Pemindahan Arsip Inaktif

TU 00 02

Peminjaman Berkas

TU 00 02

Pemusnahan Arsip

TU 00 02

Pemodelan

IF 03 01

Pemutusan Hubungan Kerja

KP 06

Penanggungjawab Penerbitan

IF 01

Penataan Berkas

TU 00 02

Pecurian (Pidana Kejahtan)

HK 02 01

Pendapatan Negara

KU 04

Pendidikan

DL 01

Pendidikan Luar Negeri

KS 01 01

Pendidikan Sistem Ganda (PSG)

HM 03

Pendistribusian Bahan Pustaka

IF 01

Penegakan Disiplin Pegawai

KP 03 01

Penelaahan Hukum

HK 03 05

BATAN

- 121 Penelaahan Jabatan

OT 00 02

Penelitian untuk Penyelesaian Studi

HM 03

Penempatan Calon Pegawai

KP 00 02

Penempatan Pegawai

KP 00 02

Penerbitan

IF

Penerimaan Negara

KU 04

Penerimaan Negara Bukan Pajak

KU 04 02

Penerimaan Pajak

KU 04 01

Penerimaan Pegawai

KP 00 02

Pengadaan Alat Tulis Kantor

PL 00 03

Pengadaan Bahan Pustaka

IF 01

Pengadaan Barang

PL 00

Pengadaan Barang Bergerak

PL 00 01

Pengadaan Barang Luar Negeri

PL 00 04

Pengadaan Barang Pakai Habis

PL 00 03

Pengadaan Barang Tidak Bergerak

PL 00 02

Pengadaan Komponen Elektrikal

PL 00 03

Pengadaan Mekanikal

PL 00 03

Pengadaan Sukucadang

PL 00 03

Pengadaan Pegawai

KP 00

Pengadilan Agama

HK 03 02

Pengamanan

WP 01

Pengamanan Bahan Keterangan (BAKET)

WP 01 02

Pengamanan Instalasi

WP 01 01

Pengamanan Material

WP 01 03

Pengamanan Personil

WP 01 02

Pengancaman (Pidana Kejahatan)

HK 02 01

Pengangkatan

KP 02 01

Pengangkatan Calon Pegawai

KP 02 01

Pengangkatan Pegawai

KP 02 01

Pengangkatan Jabatan Fungsional

KP 02 01

Pengangkatan Jabatan Struktural

KP 02 01

02

BATAN

- 122 Penganiayaan (Pidana Kejahatan)

HK 02 01

Pengawasan

WP 00

Pengawasan Melekat

WP 00 06

Pengelolaan Surat

TU 00 03

Pengesahan Peraturan Perundang-Undangan BATAN

HK 00

Pengetikan

TU 00 01

Penggandaan

TU 00 01

Penggelapan Pidana Kejahatan)

HK 02 01

Penggunaan Fasilitas Kantor

PL 03 01

Penghapusan Barang Milik Negara

PL 02 02

Penghargaan

KP 04 07

Penghasilan

KP 04 01

Penghinaan (Pidana Kejahatan)

HK 02 01

Pengolahan Data

IF 03 02

Pengolahan Fakta

IF 03 02

Pengumpulan Bahan Pustaka

IF 01

Pengumpulan Data

IF 03 02

Pengumpulan Dokumentasi

IF 00

Pengumpulan Fakta

IF 03 02

Pengumuman Penerimaan Pegawai

KP 00 02

Pengurusan Keprotokolan

TU 02 01

Penilaian

KP 03 01

Penipuan (Pidana Kejahatan)

HK 02 01

Peninjauan Kembali Peraturan Perundang-Undangan

HK 00

Peninjauan Masa Kerja

KP 02 03

Penjenjangan

DL 01

Penjejangan Jabatan Fungsional

DL 01 02

Penjejangan Jabatan Struktural

DL 01 01

Penjilidan

TU 00 01

Pensiun

KP 06 01

Pensiun Anak

KP 06 01

Pensiun Duda

KP 06 01

BATAN

- 123 Pensiun Janda

KP 06 01

Penugasan Tenaga Ahli

TU 01 02

Penundaan Kenaikan Gaji Berkala

KP 03 02

Penundaan Kenaikan Pangkat

KP 03 02

Penunjukkan Pejabat Pelaksana Harian (Plh.)

KP 02 01

Penunjukkan Pengurus Korpri

KP 08 01

Penurunan Gaji

KP 03 02

Penurunan Pangkat

KP 03 02

Penyajian Informasi

IF 03 02

Penyaringan Calon Pegawai

KP 00 02

Penyerahan Arsip ke ANRI

TU 00 02

Penyesuaian Ijazah

KP 02 02

Penyesuaian Masa Kerja

KP 02 03

Penyesuaian Tunjangan Keluarga

KP 04 02

Penyewaan Sarana/Peralatan Kantor

PL 03 01

Penyimpanan Data

IF 00

Penyusunan Jenis Pelatihan

DL 00

Penyusunan Jenis Pendidikan

DL 00

Penyusunan Kurikulum Pelatihan

DL 00

Penyusunan Kurikulum Pendidikan

DL 00

Penyusunan Materi Pengajaran

DL 00

Penyusunan Metode Pengajaran

DL 00

Penyusunan Mutu Pelatihan

DL 00

Penyusunan Mutu Pendidikan

DL 00

Penyusunan Program

OT 00 03

Penyusunan Silabus Pelatihan

DL 00

Penyusunan Silabus Pendidikan

DL 00

Peradilan Tata Usaha Negara

HK 03 01

Peralatan Kantor

PL 03 01

Peralatan Khusus

WP 01 03

Peralatan Pengamanan

WP 01 03

Perangkat Keras Sistem Komputer

IF 03 01

BATAN

- 124 Perangkat Lunak Sistem Komputer

IF 03 01

Peraturan Kepala LPND

HK 00 05

Peraturan Kepala Unit Kerja BATAN

HK 00 07

Peraturan Kepala Unit Kerja di luar BATAN

HK 00 08

Peraturan Menteri

HK 00 05

Peraturan Pemerintah

HK 00 03

Peraturan Pemerintah Daerah

HK 00 06

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

HK 00 03

Peraturan Perundang-Undangan

HK 00

Perbankan

KU 03

Percetakan

TU 00 01

Perdata

HK 01

Perdata Masalah Daluwarsa

HK 01 04

Perdata Masalah Kebendaan

HK 01 02

Perdata Masalah Orang

HK 01 01

Perdata Masalah Pembuktian

HK 01 04

Perdata Masalah Perikatan

HK 01 03

Perencanaan

OT 01 01

Perencanaan Pelatihan

DL 00

Perencanaan Pendidikan

DL 00

Perencanaan Pengadaan Pegawai

KP 00 01

Peresmian

TU 02 01

Perawatan Gedung

PL 04 02

Perawatan Instalasi

PL 04 02

Perawatan Pagar

PL 04 02

Perawatan Peralatan Kantor

PL 04 01

Perawatan Peralatan Laboratorium

PL 04 01

Perawatan Saluran Air

PL 04 02

Perbaikan Gedung

PL 04 02

Perbaikan Instalasi

PL 04 02

Perbaikan Pagar

PL 04 02

Perbaikan Peralatan Kantor

PL 04 01

BATAN

- 125 Perbaikan Peralatan Laboratorium

PL 04 01

Perbaikan Saluran Air

PL 04 02

Perguruan Tinggi (Kerja Sama)

KS 00 01

Perguruan Tinggi (Pendidikan)

DL 02 01

Perhitungan Masa Kerja

KP 02 03

Perjalanan Dinas

TU 01

Perjalanan Dinas Dalam Negeri

TU 01 01

Perjalanan Dinas Luar Negeri

TU 01 02

Perkawinan (Perdata Orang)

HK 01 02

Perkoperasian

KP 08 03

Perlindungan Varietas Tanaman

HK 04 07

Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis

KP 03 02

Persyaratan Jabatan

OT 00 02

Pertemuan Ilmiah Dalam Negeri

KS 00 03

Pertemuan Ilmiah Luar Negeri

KS 01 05

Perubahan Jam Kerja

OT 01 02

Perumahan

KP 04 08

Perumahan Pegawai

KP 04 08

Petunjuk Pelaksanaan (Juklak)

OT 01 02

Petunjuk Teknis (Juknis)

OT 01 02

Pidana

HK 02

Pidana Masalah Kejahatan

HK 02 01

Pidana Masalah Pelanggaran

HK 02 02

Pidato Pimpinan BATAN

OT 01 01

Pidato Pimpinan Negara

OT 01 01

Politik

KS 01 04

Pra Jabatan

DL 00 01

Praktek Kerja Lapangan (PKL)

HM 03

Praktek Kerja Nyata (PKN)

HM 03

Presentasi Ilmiah

KS 00 03

Produk-produk Lembaga Tertinggi Negara

HK 00 01

Produk-produk Lembaga Tinggi Negara

HK 00 01

BATAN

- 126 -

Proforma Invoice

PL 00 04

Program Diploma

DL 02 01

Program Pelatihan

DL 00

Program Pendidikan

DL 00

Program S-1, S-2, S-3 Dalam Negeri

DL 02 01

Program S-1, S-2, S-3 Luar Negeri

KS 01 01

Propenas

OT 01 01

Prosedur

OT 01 02

Prosedur Jaminan Kualitas

OT 01 02

Prosedur Kerja

OT 01 02

Prosedur Tetap (Protap)

OT 01 02

Proses Pembebasan Tanah

PL 00 02

Protokol

TU 02

Q

Quotation

PL 00 04

R

Rahasia Dagang

HK 04 06

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN)

KU 00

Rancangan Undang-Undang

HK 00 02

Rapat Kerja (Raker)

OT 01 01

Reaktor (Pengamanan Material)

WP01 03

Realitas Semu

IF 03 01

Redaksi

IF 02

Rekaman Suara

IF 00

Rekreasi

KP 04 11

Re-Ekspor

PL 01

Rencana Kerja

OT 01 01

Rencana Kerja Anggaran Kementrian Lembaga (RKA-KL)

KU 00

BATAN

- 127 Rencana Strategis (Renstra)

OT 01 01

Renovasi

PL 00 02

Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (Revisi DIPA)

KU 00

Revisi Rencana Kerja Anggaran Kementrian Lembaga (Revisi RKA-KL)

KU 00

Riset Unggulan Terpadu (RUT)

OT 01 01

Rumah Dinas

PL 03 01

Rumah Tamu

PL 03 01

S

Saluran Air (Pemeliharaan Barang)

PL 04 02

Sasaran Lima Tahun (Sarlita)

OT 01 01

Satyalancana

KP 04 07

Seleksi Peserta (Pelatihan Teknis dan Non Teknis)

DL 03 02

Seminar Dalam Negeri

KS 00 03

Seminar Luar Negeri

KS 01 05

Senjata Api (Pengamanan Material)

WP 01 03

Sewa Menyewa (Perdata Perikatan)

HK 01 03

Sewa Rumah Dinas

KU 04 02

Sidang Tahunan IAEA

KS 01 04

Sidik Jari (Pengamanan Personil)

WP 01 02

Sikap Kerja

OT 00 02

Silabus

DL 02 02

Simposium Dalam Negeri

KS 00 03

Simposium Luar Negeri

KS 01 05

Sistem Alarm

WP 01 03

Sistem dan Data Pemantauan Global

KS 01 04

Sistem Dukungan Analisis Pengambilan Keputusan

IF 03 02

Sistem Informasi Manajemen (SIM)

IF 03 02

Sistem Karier dan Prestasi

OT 00 02

Sistem Kerja

OT 01 02

Somasi

HK 03 01

BATAN

- 128 Spesimen Tanda Tangan

KP 01 01

Stake Holder

HM 02

Statistika

IF 03 01

Stempel BATAN

OT 01 03

Stock Opname

PL 00 03

Struktur Organisasi

OT 00 01

Studi Mengenai Expert System

IF 03 01

Studi Metoda Numerik

IF 03 01

Sukucadang (Pengadaan Barang)

PL 00 03

Surat Edaran (SE) Bupati

HK 00 06

Surat Edaran (SE) Deputi Kepala BATAN

HK 00 07

Surat Edaran (SE) Gubernur

HK 00 06

Surat Edaran (SE) Kepala LPND

HK 00 05

Surat Edaran (SE) Menteri

HK 00 05

Surat Edaran (SE) Pejabat Eselon I/II di Luar BATAN

HK 00 08

Surat Edaran (SE) Walikotamadya

HK 00 06

Surat Edaran Bersama (SEB) Kepala LPND

HK 00 05

Surat Edaran Bersama (SE) Menteri

HK 00 05

Surat Izin Menghuni Mess

PL 03 01

Surat Izin Menghuni Rumah Dinas

PL 03 01

Surat Izin Menghuni Rumah Tamu

PL 03 01

Surat Izin Menjadi Asisten (Pelatihan Teknis dan Non Teknis)

DL 03 02

Surat Izin Menjadi Moderator (Pelatihan Teknis & Non Teknis)

DL 03 02

Surat Izin Menjadi Pembimbing (Pelatihan Teknis & Non Teknis)

DL 03 02

Surat Izin Menjadi Pengajar (Pelatihan Teknis dan Non Teknis)

DL 03 02

Surat Keputusan (SK) Bupati

HK 00 06

Surat Keputusan (SK) Deputi Kepala BATAN

HK 00 07

Surat Keputusan (SK) Gubernur

HK 00 06

Surat Keputusan (SK) Kepala LPND

HK 00 05

Surat Keputusan (SK) Menteri

HK 00 05

Surat Keputusan (SK) Pejabat Eselon I/II di Luar BATAN

HK 00 08

Surat Keputusan Presiden

HK 00 04

BATAN

- 129 Surat Keputusan (SK) Walikotamadya

HK 00 06

Surat Keputusan Bersama (SKB) Kepala LPND

HK 00 05

Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri

HK 00 05

Surat Keputusan Pemberhentian Pembayaran (SKPP)

KP 04 01

Surat Keputusan Pensiun

KP 06 01

Surat Keterangan Penghasilan Pegawai

KP 04 01

Surat Panggilan Pemeriksaan

KP 03 02

Surat Pengaktifan Kembali

KP 02 01

Surat Perintah Kerja (SPK) Pengadaan Barang Pakai Habis

PL 00 03

Surat Perintah Membayar (SPM)

KU 01

Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS)

KU 01

Surat Perintah Membayar Pengganti Uang Persediaan (SPM-GUP)

KU 01

Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan (SPM-TUP)

KU 01

Surat Perintah Membayar Uang Persediaan (SPM-UP)

KU 01

Surat Perintah Pemeriksaan

KP 03 02

Surat Pernyataan Masih Melaksanakan Tugas

KP 04 04

Surat Pernyataan Masih Menduduki Jabatan

KP 04 04

Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas

KP 04 04

Surat Pernyataan Menduduki Jabatan

KP 04 04

Surat Pernyataan Pelantikan

KP 02 01

Surat Persetujuan Badan Kepegawaian Negara (BKN)

KP 02 01

Surat Setoran Pajak (SSP)

KU 04 01

Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (SSBP)

KU 04 02

Surat Tugas (Perjalanan Dinas Dalam Negeri)

TU 01 01

Surat Tugas (Perjalanan Dinas Luar Negeri)

TU 01 02

Surat Wasiat

HK 01 02

S-1 (Kerja Sama Luar Negeri)

KS 01 01


KS 01 01


KS 01 01

S-1 (Perguruan Tinggi)

DL 02 01


DL 02 01


DL 02 01

BATAN

- 130 T

Tabungan Asuransi Pensiun (TASPEN)

KP 04 05

Tabungan Perumahan (Taperum)

KP 04 08

Tagihan Air

PL 03 02

Tagihan Biaya Reekspor

PL 01

Tagihan Listrik

PL 03 02

Tagihan Telepon

PL 03 02

Tanah (Penggunaan Fasilitas)

PL 03 01

Tanggapan atas LHP Anggaran Pembangunan

WP 00 02

Tanggapan atas LHP Anggaran Rutin

WP 00 01

Tanggapan atas LHP Perlengkapan

WP 00 04

Tanggapan atas LHP Pemeriksaan Badan Usaha

WP 00 06

Tanggapan atas LHP Pemeriksaan Kepegawaian

WP 00 03

Tata Persuratan

TU 00 03

Tata Usaha

TU 00

Tata Usaha Kepegawaian

KP 01

Teguran Lisan

KP 03 02

Teguran Tertulis

KP 03 02

Teknik (Kerja Sama Luar Negeri)

KS 01 02

Telekomunikasi (Pelayanan Dinas)

PL 03 02

Tempat Tinggal (Perdata Orang)

HK 01 01

Tenda (Penggunaan Fasilitas)

PL 03 01

Terigu

KP 04 03

Tes Calon Pegawai

KP 00 02

Tiket (Perjalanan Dinas Dalam Negeri)

TU 01 01

Tiket (Perjalanan Dinas Luar Negeri)

TU 01 02

Training (Kerja Sama Luar Negeri)

KS 01 01

Transaksi Perbankan

KU 05

Transparansi

IF

Tugas Belajar

DL 02 02

Tukar Menukar (Perdata Perikatan)

HK 01 03

00

BATAN

- 131 Tulisan (Dokumentasi)

IF

00

Tunjangan Bahaya Nuklir (TBN)

KP 04 04

Tunjangan Jabatan Fungsional

KP 04 04

Tunjangan Jabatan Struktural

KP 04 04

Tunjangan Kebutuhan Pokok

KP 04 03

Tunjangan Keluarga

KP 04 02

Tuntutan Ganti Rugi

KU 06

Tuntutan Perbendaharaan

KU 06

U

Ujian Dinas

KP 02 02

Undang-Undang

HK 00 02

UNSCEAR

KS 01 04

Usul Kegiatan (Uskeg)

OT 01 01

Usul Penelitian (Uspen)

OT 01 01

Upacara

TU 02 01

Uraian Jabatan

OT 00 02

Uraian Tugas

OT 00 02

V

Verifikasi

KU 05

Visa

TU 01 02

W

Wawancara (Penerimaan Pegawai)

KP 00 02

Wewenang Penandatanganan Surat

TU 00 03

WASKAT (Pengawasan Melekat)

WP 00 06

BATAN

- 132 KODE SINGKATAN JABATAN PIMPINAN DAN UNIT KERJA/UNIT PENGOLAH

1. Kepala

KA

2. Sekretariat Utama

SU

3. Deputi Bidang Penelitian Dasar dan Terapan

DE 1

4. Deputi Bidang Pengembangan Teknologi dan Energi Nuklir

DE 2

5. Deputi Bidang Pengembangan Teknologi Daur Bahan Nuklir

DE 3

dan Rekayasa 6. Deputi Bidang Pendayagunaan Hasil Penelitian dan Pengembangan

DE 4

dan Pemasyarakatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Nuklir

7. Biro Perencanaan a. Bagian Perencanaan Program 1) Subbagian Program Penelitian, Pengembangan,

REN REN 1 REN 1.1

dan Perekayasaan 2) Subbagian Program Diseminasi

REN 1.2

3) Subbagian Program Manajemen Kelembagaan

REN 1.3

4) Subbagian Tata Usaha

REN 1.4

b. Bagian Penyusunan Anggaran 1) Subbagian Anggaran Penelitian, Pengembangan,

REN 2 REN 2.1

dan Perekayasaan 2) Subbagian Anggaran Diseminasi

REN 2.2

3) Subbagian Anggaran Manajemen Kelembagaan

REN 2.3

c. Bagian Evaluasi Program 1)

Subbagian Evaluasi Program Penelitian, Pengembangan,

REN 3 REN 3.1

dan Perekayasaan 2)

Subbagian Evaluasi Program Diseminasi

REN 3.2

BATAN

- 133 3)

Subbagian Evaluasi Program Manajemen Kelembagaan

REN 3.3

4)

Subbagian Dokumentasi

REN 3.4

8. Biro Sumber Daya Manusia a. Bagian Perencanaan dan Pengembangan SDM

SDM SDM 1

1) Subbagian Perencanaan SDM

SDM 1.1

2) Subbagian Pengembangan SDM

SDM 1.2

3) Subbagian Data Sumber Daya Manusia

SDM 1.3

b. Bagian Mutasi Kepegawaian

SDM 2

1) Subbagian Mutasi Pegawai I

SDM 2.1

2) Subbagian Mutasi Pegawai II

SDM 2.2

3) Subbagian Mutasi Jabatan Fungsional I

SDM 2.3

4) Subbagian Mutasi Jabatan Fungsional II

SDM 2.4

c. Bagian Umum Kepegawaian

SDM 3

1) Subbagian Tata Persuratan

SDM 3.1

2) Subbagian Arsip dan Dokumentasi

SDM 3.2

3) Subbagian Kesejahteraan Pegawai

SDM 3.3


SDM 3.4

d. Bagian Organisasi dan Ketatalaksanaan

SDM 4

1) Subbagian Organisasi

SDM 4.1

2) Subbagian Ketatalaksanaan

SDM 4.2

3) Subbagian Pelayanan Kesehatan

SDM 4.3

9. Biro Umum a. Bagian Perlengkapan

UM UM 1

1) Subbagian Pengadaan Sarana

UM 1.1

2) Subbagian Inventarisasi

UM 1.2


UM 1.3

BATAN

- 134 b. Bagian Rumah Tangga

UM 2

1) Subbagian Kendaraan

UM 2.1

2) Subbagian Bangunan dan Urusan Dalam

UM 2.2

3) Subbagian Peralatan

UM 2.3

c. Bagian Keuangan

UM 3

1) Subbagian Perbendaharaan

UM 3.1

2) Subbagian Penerimaan Negara Bukan Pajak

UM 3.2

d. Bagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

UM 4

1)

Subbagian Akuntansi

UM 4.1

2)

Subbagian Pelaporan

UM 4.2

3)

Subbagian Verifikasi Penerimaan Negara Bukan Pajak

UM 4.3

e. Bagian Pengamanan

UM 5

1) Subbagian Pengamanan Instalasi Nuklir

UM 5.1

2) Subbagian Pengamanan Dalam

UM 5.2

10. Biro Kerja Sama, Hukum, dan Hubungan Masyarakat a. Bagian Perjanjian

KHH KHH 1

1) Subbagian Perjanjian Dalam Negeri

KHH 1.1

2) Subbagian Perjanjian Luar Negeri

KHH 1.2


KHH 1.3

b. Bagian Pengelolaan Bantuan Teknis 1) Subbagian Pengelolaan Bantuan Teknis Bilateral

KHH 2 KHH 2.1

dan Regional 2) Subbagian Pengelolaan Bantuan Teknis Multilateral

c. Bagian Hukum

KHH 2.2

KHH 3

1) Subbagian Penelaahan dan Dokumentasi Hukum

KHH 3.1

2) Subbagian Bantuan dan Penyuluhan Hukum

KHH 3.2

BATAN

- 135 d. Bagian Hubungan Masyarakat

KHH 4

1) Subbagian Hubungan Antarlembaga

KHH 4.1

2) Subbagian Pers dan Media

KHH 4.2

3) Subbagian Protokol

KHH 4.3

11. Pusat Teknologi Bahan Industri Nuklir a. Bagian Tata Usaha

BIN BIN 1

1) Subbagian Persuratan, Kepegawaian, & Dokumentasi Ilmiah

BIN 1.1

2) Subbagian Keuangan

BIN 1.2

3) Subbagian Perlengkapan

BIN 1.3

b. Bidang Bahan Industri Nuklir

BIN 2

c. Bidang Spektrometri Neutron

BIN 3

d. Bidang Karakterisasi dan Analisis Nuklir

BIN 4

e. Bidang Keselamatan dan Instrumentasi

BIN 5

1) Subbidang Proteksi Radiasi dan Keselamatan Kerja

BIN 5.1

2) Subbidang Instrumentasi

BIN 5.2

12. Pusat Teknologi Akselerator dan Proses Bahan a. Bagian Tata Usaha

APB APB 1

1) Subbagian Persuratan dan Kepegawaian

APB 1.1


APB 1.2


APB 1.3

4) Subbagian Dokumentasi Ilmiah

APB 1.4

b. Bidang Teknologi Akselerator dan Fisika Nuklir

APB 2

c. Bidang Kimia dan Teknologi Proses Bahan

APB 3

d. Bidang Reaktor

APB 4

1) Subbidang Perencanaan Operasi & Akuntansi Bahan Bakar

APB 4.1

2) Subbidang Operasi dan Perawatan Reaktor

APB 4.2

BATAN

- 136 e. Bidang Keselamatan dan Kesehatan

APB 5


APB 5.1

2) Subbidang Pengelolaan Limbah & Keselamatan Lingkungan

APB 5.2

3) Subbidang Pelayanan Kesehatan

APB 5.3

f. Balai Elektromekanik

APB 6

g. Unit Pengamanan Nuklir

APB 7

13. Pusat Teknologi Nuklir Bahan dan Radiometri a. Bagian Tata Usaha

NBR NBR 1


NBR 1.1


NBR 1.2


NBR 1.3


NBR 1.4

b. Bidang Fisika

NBR 2

c. Bidang Senyawa Bertanda dan Radiometri

NBR 3

d. Bidang Reaktor

NBR 4

1) Subbidang Perencanaan Operasi & Akuntansi Bahan Bakar

NBR 4.1

2) Subbidang Operasi dan Perawatan Reaktor

NBR 4.2

e. Bidang Keselamatan dan Kesehatan

f.

NBR 5


NBR 5.1


NBR 5.2


NBR 5.3

Balai Instrumentasi dan Elektromekanik

NBR 6


14. Pusat Teknologi Keselamatan dan Metrologi Radiasi a. Bagian Tata Usaha 1) Subbagian Persuratan, Kepegawaian, & Dokumentasi Ilmiah

NBR 7

KMR KMR 1 KMR 1.1

BATAN

- 137 2) Subbagian Keuangan

KMR 1.2


KMR 1.3

b. Bidang Dosimetri

KMR 2

c. Bidang Biomedika

KMR 3

d. Bidang Teknik Nuklir Kedokteran

KMR 4

e. Bidang Metrologi Radiasi

KMR 5

f.

1) Subbidang Standardisasi

KMR 5.1

2) Subbidang Kalibrasi

KMR 5.2


KMR 5.3

Bidang Keselamatan dan Kesehatan

KMR 6


KMR 6.1


KMR 6.2

3) Subbidang Keselamatan Lingkungan

KMR 6.3

15. Pusat Pengembangan Energi Nuklir a. Bagian Tata Usaha

PEN PEN 1


PEN 1.1


PEN 1.2


PEN 1.3


PEN 1.4

b. Bidang Perencanaan Sistem Energi

PEN 2

c. Bidang Pengembangan Sistem & Teknologi Pembangkit Listrik

PEN 3

Tenaga Nuklir d. Bidang Pengkajian Kelayakan Tapak Pembangkit Listrik Tenaga

PEN 4

Nuklir e. Bidang Manajemen Persiapan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir

PEN 5

f.

PEN 6

Unit Pemantauan Data Tapak dan Lingkungan PLTN

BATAN

- 138 16. Pusat Teknologi Reaktor dan Keselamatan Nuklir a. Bagian Tata Usaha

RKN RKN 1


RKN 1.1


RKN 1.2


RKN 1.3


RKN 1.4

b. Bidang Fisika dan Teknologi Reaktor

RKN 2

c. Bidang Pengkajian Analisis Keselamatan Reaktor

RKN 3

d. Bidang Pengembangan Reaktor

RKN 4

e. Bidang Pengembangan Teknologi Keselamatan Nuklir

RKN 5

f.

Bidang Operasi Fasilitas

RKN 6

1) Subbidang Termohidrolika

RKN 6.1


RKN 6.2

3) Subbidang Elektromekanik

RKN 6.3

17. Pusat Reaktor Serba Guna a. Bagian Tata Usaha

RSG RSG 1


RSG 1.1


RSG 1.2


RSG 1.3

b. Bidang Operasi Reaktor

RSG 2

1) Subbidang Perencanaan Operasi

RSG 2.1

2) Subbidang Pelaksanaan Operasi

RSG 2.2

3) G Subbidang Pelayanan Iradiasi

RSG 2.3

4) Subbidang Akuntansi Bahan Nuklir

RSG 2.4

c. Bidang Sistem Reaktor

RSG 3

1) Subbidang Sistem Mekanik

RSG 3.1

2) Subbidang Sistem Elektrik

RSG 3.2

3) Subbidang Sistem Instrumentasi dan Kendali

RSG 3.3

BATAN

- 139 d. Bidang Keselamatan

RSG 4

1) Subbidang Pengendalian Daerah Kerja

RSG 4.1

2) Subbidang Pengendalian Personel

RSG 4.2

3) Subbidang Keselamatan Operasi

RSG 4.3

e. Unit Jaminan Mutu

RSG 5

f. Unit Pengamanan Nuklir

RSG 6

18. Pusat Pengembangan Informatika Nuklir a. Bagian Tata Usaha 1)

Subbagian Persuratan dan Kepegawaian

PIN PIN 1 PIN 1.1


PIN 1.2


PIN 1.3

b. Bidang Sistem Informasi

PIN 2

c. Bidang Komputasi

PIN 3

d. Bidang Dokumentasi dan Informasi Ilmiah

PIN 4

1) Subbidang Perpustakaan

PIN 4.1

2) Subbidang Informasi dan Pengetahuan Nuklir

PIN 4.2

e. Bidang Sistem dan Jaringan Komputer

PIN 5

1) Subbidang Sistem Komputer

PIN 5.1

2) Subbidang Komunikasi Data

PIN 5.3

3) Subbidang Pengelolaan Website dan Multimedia

PIN 5.3

19. Pusat Pengembangan Geologi Nuklir a. Bagian Tata Usaha

PGN PGN 1


PGN 1.1


PGN 1.2


PGN 1.3

BATAN

- 140 b. Bidang Geologi dan Pertambangan Bahan Galian Nuklir

PGN 2

c. Bidang Eksplorasi

PGN 3

1) Subbidang Pemetaan

PGN 3.1

2) Subbidang Eksplorasi Geokimia

PGN 3.2

3) Subbidang Eksplorasi Geofisika

PGN 3.3

4)

PGN 3.4

Subbidang Mineralogi

d. Bidang Evaluasi dan Teknik Penambangan 1) Subbidang Evaluasi Cadangan

PGN 4.1

2) Subbidang Teknik Penambangan

PGN 4.2.

3) Subbidang Pemboran dan Diagrafi Nuklir

PGN 4.3

4)

PGN 4.4

Subbidang Peralatan Elektromekanik

e. Bidang Keselamatan dan Lingkungan

f.

PGN 4

PGN 5


PGN 5.1


PGN 5.2

Unit Pengamanan Nuklir

PGN.6

20. Pusat Teknologi Bahan Bakar Nuklir a. Bagian Tata Usaha

BBN BBN 1


BBN 1.1


BBN 1.2


BBN 1.3

b. Bidang Bahan Bakar Nuklir

BBN 2

c. Bidang Pengembangan Radiometalurgi

BBN 3

d. Bidang Operasi Sarana Penunjang

BBN 4

1) Subbidang Operasi Sarana Dukung Fasilitas Elemen Bakar

BBN 4.1

2) Subbidang Operasi Sarana Dukung Fasilitas Radiometalurgi

BBN 4.2

3)

BBN 4.3

Subbidang Pemeliharaan dan Perawatan

BATAN

- 141 e. Bidang Keselamatan

f.

BBN 5


BBN 5.1


BBN 5.2

3) Subbidang Akuntansi Bahan Nuklir & Pengelolaan Limbah

BBN 5.3

Unit Jaminan Mutu

BBN 6


21. Pusat Teknologi Limbah Radioaktif a. Bagian Tata Usaha

BBN 7

PLR PLR 1


PLR 1.1


PLR 1.2


PLR 1.3

b. Bidang Teknologi Penyimpanan Lestari

PLR 2

c. Bidang Teknologi Pengolahan Limbah, Dekontaminasi,

PLR 3

dan Dekomisioning d. Bidang Radioekologi Kelautan

PLR 4

e. Bidang Operasi Sarana Penunjang

PLR 5

f.

1) Subbidang Operasi Sistem Penyedia Media dan Energi

PLR 5.1

2) Subbidang Perawatan dan Perbaikan Peralatan

PLR 5.2

Bidang Pengolahan Limbah

PLR 6

1) Subbidang Preparasi dan Analisis

PLR 6.1

2) Subbidang Pengolahan Limbah Cair

PLR 6.2

3) Subbidang Pengolahan Limbah Padat

PLR 6.3

4)

PLR 6.4

Subbidang Pengangkutan dan Penyimpanan Sementara

h. Bidang Keselamatan dan Lingkungan

PLR 7


PLR 7.1


PLR 7.2

3) Subbidang Analisis Dampak Lingkungan

PLR 7.3

BATAN

- 142 i.

Unit Jaminan Mutu

PLR 8

j.

Unit Pengamanan Nuklir

PLR 9

22. Pusat Rekayasa Perangkat Nuklir a. Bagian Tata Usaha

RPN RPN 1


RPN 1.1


RPN 1.2


RPN 1.3

b. Bidang Rekayasa Elektromekanik dan Struktur

RPN 2

c. Bidang Instrumentasi Reaktor dan Industri

RPN 3

d. Bidang Instrumentasi Kesehatan dan Keselamatan

RPN 4

e. Bidang Perawatan dan Perbengkelan

RPN 5

1) Subbidang Perawatan Elektronik

RPN 5.1

2) Subbidang Sarana Penunjang

RPN 5.2

3) Subbidang Konstruksi dan Perbengkelan

RPN 5.3

23. Pusat Radioisotop dan Radiofarmaka a. Bagian Tata Usaha

RRF RRF 1


RRF 1.1


RRF 1.2


RRF 1.3

b. Bidang Radioisotop

RRF 2

c. Bidang Radiofarmaka

RRF 3

d. Bidang Siklotron

RRF 4

e. Bidang Sarana Penunjang dan Proses

RRF 5

1) Subbidang Pengelolaan Sarana

RRF 5.1

2) Subbidang Proses

RRF 5.2

BATAN

- 143 f. Bidang Keselamatan

RRF 6


RRF 6.1


RRF 6.2

3) Subbidang Pengelolaan Limbah

RRF 6.3

24. Pusat Aplikasi Teknologi Isotop dan Radiasi a. Bagian Tata Usaha

TIR TIR 1

1)


TIR 1.1

2)

Subbagian Keuangan

TIR 1.2

3)

Subbagian Perlengkapan

TIR 1.3

4)

Subbagian Dokumentasi Ilmiah

TIR 1.4

b. Bidang Kebumian dan Lingkungan

TIR 2

c. Bidang Proses Radiasi

TIR 3

d. Bidang Pertanian

TIR 4

e. Bidang Keselamatan

TIR 5

f.

1)

Subbidang Proteksi Radiasi dan Keselamatan Kerja

TIR 5.1

2)

Subbidang Pengelolaan Limbah

TIR 5.2

Balai Iradiasi, Elektromekanik, dan Instrumentasi

g. Unit Pengamanan Nuklir Kawasan

25. Pusat Diseminasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Nuklir a. Bagian Tata Usaha

TIR 6 TIR 7

DIN DIN 1

1)


DIN 1.1

2)

Subbagian Keuangan

DIN 1.2

3)


DIN 1.3

b. Bidang Diseminasi 1)

Subbidang Diseminasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

DIN 2 DIN 2.1

Nuklir Energi 2)

Subbidang Diseminasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Nuklir Non Energi

DIN 2.2

BATAN

- 144 c. Bidang Promosi

DIN 3

1)

Subbidang Perencanaan Promosi

DIN 3.1

2)

Subbidang Pelaksanaan Promosi

DIN 3.2

d. Bidang Evaluasi dan Dokumentasi

DIN 4

1)

Subbidang Evaluasi

DIN 4.1

2)

Subbidang Dokumentasi

DIN 4.2


26. Pusat Kemitraan Teknologi Nuklir a. Bagian Tata Usaha

DIN 5

KTN KTN 1


KTN 1.1


KTN 1.2

3)

KTN 1.3


b. Bidang Pendayagunaan Hasil Penelitian dan Pengembangan

KTN 2

c. Bidang Kemitraan

KTN 3

1) Subbidang Agroindustri

KTN 3.1

2)

KTN 3.3

Subbidang Perangkat Medik

3) Subbidang Industri

d. Bidang Pengelolaan Kawasan Nuklir Serpong

KTN 3.2

KTN 4

1) Subbidang Perawatan Prasarana dan Sarana

KTN 4.1

2) Subbidang Dokumentasi

KTN 4.2.


KTN 4.3


KTN 5

f. Unit Pengamanan Nuklir

KTN 6

BATAN

- 145 27. Inspektorat

ISP

a. Subbagian Tata Usaha

ISP 1

b. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor

ISP 2

28. Pusat Standardisasi dan Jaminan Mutu Nuklir

SJM

a. Subbagian Tata Usaha

SJM 1

b. Bidang Standardisasi Radiasi dan Nuklir

SJM 2

1) Subbidang Standar Keselamatan

SJM 2.1

2) Subbidang Standar Mutu Bahan dan Peralatan Nuklir

SJM 2.2

c. Bidang Akreditasi dan Sertifikasi

SJM 3

1) Subbidang Akreditasi

SJM 3.1

2) Subbidang Sertifikasi

SJM 3.2

d. Bidang Jaminan Mutu

SJM 4

1) Subbidang Program

SJM 4.1

2) Subbidang Audit dan Pemantauan

SJM 4.2

29. Pusat Pendidikan dan Pelatihan a. Bagian Tata Usaha

PDL PDL 1

1)


PDL 1.1

2)

Subbagian Keuangan

PDL 1.2

3)


PDL 1.3

b. Bidang Perencanaan

PDL 2

1) Subbidang Program

PDL 2.1

2) Subbidang Kurikulum dan Modul

PDL 2.2

c. Bidang Penyelenggaraan 1) Subbidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis

PDL 3 PDL 3.1

2) Subbidang Pendidikan dan Pelatihan Struktural & Fungsional PDL 3.2

BATAN

- 146 3) Subbidang Sarana Laboratorium

d. Bidang Evaluasi

PDL 3.3

PDL 4

1) Subbidang Evaluasi Pendidikan dan Pelatihan

PDL 4.1

2) Subbidang Informasi dan Dokumentasi

PDL 4.2

e. Kelompok Jabatan Fungsional Widyaiswara

30. Sekolah Tinggi Teknologi Nuklir

PDL 5

STTN

a. Pembantu Ketua I

STTN 1

b. Pembantu Ketua II

STTN 2

c. Pembantu Ketua III

STTN 3

d. Senat

STTN 4

e. Jurusan Teknofisika Nuklir

STTN 5

1) Sekretaris Jurusan

STTN 5.1

2) Unit Unit Laboratorium

STTN 5.2

f. Jurusan Teknokimia Nuklir

STTN 6

1) Sekretaris Jurusan

STTN 6.1

2) Unit Laboratorium

STTN 6.2

g. Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan

STTN 7

1) Subbagian Perencanaan dan Kerjasama

STTN 7.1

2) Subbagian Akademik dan Pengajaran

STTN 7.2

3) Subbagian Kemahasiswaan dan Alumni

STTN 7.3

h. Bagian Administrasi Umum

STTN 8


STTN 8.1


STTN 8.2

3)

STTN 8.3


BATAN

- 147 i.

Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

STTN 9

j.

Kelompok Dosen

STTN 10

k. Unit Penunjang

STTN 11

KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL, -ttdHUDI HASTOWO

Salinan sesuai dengan aslinya Plh. Kepala Biro Kerja Sama, Hukum, dan Hubungan Masyarakat

Swastika Risa

2009 TENTANG PEDOMAN TATA NASKAH DINAS, TATA KEARSIPAN, DAN KODE KLASIFIKASI

Recommend Documents