2013, No.660
6
LAMPIRAN I PERATURAN KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL NOMOR 230/KA/XII/2012 TENTANG PEDOMAN TATA KEARSIPAN, DAN KODE KLASIFIKASI PEDOMAN TATA KEARSIPAN BAB I PENDAHULUAN
A. Umum Berdasarkan pemantauan dan evaluasi yang telah dilakukan terhadap Peraturan Kepala BATAN Nomor 081/KA/IV/2009 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas, Tata Kearsipan, dan Kode Klasifikasi BATAN, dan terbitnya Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dipandang perlu melakukan penyempurnaan terhadap Pedoman ini. Tata Kearsipan merupakan suatu proses kegiatan pengelolaan arsip dengan lingkup kegiatan meliputi keseluruhan siklus daur hidup arsip mulai dari
tahap
penciptaan,
penataan,
penggunaan,
penemuan
kembali,
pemeliharaan sampai dengan penyusutan. Pengelolaan
kearsipan
sangat
penting
dalam
upaya
menjamin
ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya, menjamin perlindungan kepentingan Negara, serta mendinamiskan sistem kearsipan.
Untuk itu
diperlukan penyelenggaraan kearsipan yang sesuai dengan prinsip, kaidah, dan standar kearsipan. B. Maksud dan Tujuan Maksud
Pedoman
Tata
Kearsipan
adalah
sebagai
acuan
dalam
pengelolaan tata kearsipan di BATAN. Tujuan Pedoman ini adalah untuk: 1. memperoleh kesamaan pengertian, bahasa dan penafsiran di BATAN dalam rangka menunjang kelancaran pengelolaan kearsipan;
www.djpp.kemenkumham.go.id
7
2013, No.660
2. menjamin terciptanya arsip dari kegiatan yang dilakukan; 3. menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya sebagai alat bukti yang sah; 4. menjamin
keselamatan
dan
keamanan
arsip
sebagai
bukti
pertanggungjawaban; 5. menjamin terwujudnya pengelolaan arsip yang andal dan pemanfaatan arsip sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; 6. menjamin keselamatan aset nasional; dan 7. meningkatkan
kualitas
pelayanan
publik
dalam
pengelolaan
dan
pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya.
C. Ruang Lingkup Ruang lingkup Pedoman Tata Kearsipan meliputi: 1. Tata Kearsipan; 2. Penciptaan Arsip; 3. Penggunaan dan Pemeliharaan Arsip;dan 4. Penyusutan Arsip. D. Pengertian 1.
Buku Pengendalian Naskah/Surat Dinas Keluar adalah formulir yang digunakan
untuk
mengendalikan
naskah/surat
dinas
keluar
Unit
Kerja/Unit Pengolah di BATAN. 2.
Buku Pengendalian Naskah/Surat Dinas Masuk adalah formulir yang digunakan
untuk
mengendalikan
naskah/surat
dinas
masuk
Unit
Kerja/Unit Pengolah di BATAN. 3.
Indeks adalah tanda pengenal arsip yang merupakan alat bantu dalam penemuan kembali arsip.
4.
Indeks Relatif adalah daftar klasifikasi arsip yang disusun secara alfabet dan berfungsi untuk memudahkan penemuan kode arsip.
5.
Lembar Disposisi adalah formulir
yang disertakan pada bagian depan
surat masuk dan berisi instruksi dan/atau informasi kedinasan dari atasan kepada bawahan.
www.djpp.kemenkumham.go.id
2013, No.660
6.
8
Lembar Pengantar Surat Sangat Rahasia/Rahasia/Biasa adalah formulir yang
digunakan
masuk/keluar
untuk
mencatat
dengan
tingkat
pengiriman
naskah/surat
keamanan/kerahasiaan
dinas sangat
rahasia/rahasia/biasa. 7.
Tata Kearsipan adalah pengelolaan arsip dengan lingkup kegiatan keseluruhan siklus daur hidup arsip mulai dari tahap penciptaan, penggunaan dan pemeliharaan, serta penyusutan.
8.
Tunjuk Silang adalah formulir/kartu yang digunakan sebagai alat bantu indeks yang menunjukkan adanya hubungan antara dokumen/berkas satu dengan yang lain.
9.
Unit Kearsipan adalah unit pengendalian dan pengarahan arsip dinamis aktif serta pengelolaan arsip dinamis inaktif yang berasal dari Unit Pengolah.
10. Unit Kerja adalah unit organisasi setingkat Eselon II. 11. Unit Pengolah adalah unit organisasi setingkat Eselon III atau Eselon IV yang mengelola arsip dinamis aktif sebagai bahan kerja. 12. Kearsipan adalah hal-hal yang berkenaan dengan arsip. 13. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga
pendidikan,
kemasyarakatan,
dan
perusahaan, perseorangan
organisasi dalam
politik,
organisasi
pelaksanaan
kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 14. Arsip dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu. 15. Arsip aktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya tinggi dan/atau terus menerus. 16. Arsip inaktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya telah menurun. 17. Arsip vital adalah arsip yang keberadaannya merupakan persyaratan dasar
bagi
kelangsungan
operasional
pencipta
arsip,
tidak
dapat
diperbarui, dan tidak tergantikan apabila rusak atau hilang.
www.djpp.kemenkumham.go.id
9
2013, No.660
18. Arsip statis adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki
nilai
berketerangan
guna
kesejarahan,
dipermanenkan
yang
telah
habis
retensinya,
telah
diverifikasi
baik
dan secara
langsung maupun tidak langsung oleh Arsip Nasional Republik Indonesia dan/atau lembaga kearsipan. 19. Akses arsip adalah ketersediaan arsip sebagai hasil dari kewenangan hukum dan otorisasi legal serta keberadaan sarana bantu untuk mempermudah penemuan dan pemanfaatan arsip. 20. Lembaga kearsipan adalah lembaga yang memiliki fungsi, tugas, dan tanggung jawab di bidang pengelolaan arsip statis dan pembinaan kearsipan. 21. Jadwal Retensi Arsip yang selanjutnya disingkat JRA adalah daftar yang berisi sekurang-kurangnya jangka waktu penyimpanan atau retensi, jenis arsip, dan keterangan yang berisi rekomendasi tentang penetapan suatu jenis arsip dimusnahkan, dinilai kembali, atau dipermanenkan yang dipergunakan sebagai pedoman penyusutan dan penyelamatan arsip. 22. Penyusutan arsip adalah kegiatan pengurangan jumlah arsip dengan cara pemindahan arsip inaktif dari Unit
Pengolah ke Unit Kearsipan,
pemusnahan arsip yang tidak memiliki nilai guna, dan penyerahan arsip statis kepada lembaga kearsipan. 23. Pengelolaan arsip dinamis adalah proses pengendalian arsip dinamis secara efisien, efektif, dan sistematis meliputi penciptaan, penggunaan, dan pemeliharaan, serta penyusutan arsip. 24. Pengelolaan arsip statis adalah proses pengendalian arsip statis secara efisien, efektif, dan sistematis meliputi akuisisi, pengolahan, preservasi, pemanfaatan, pendayagunaan, dan pelayanan publik dalam suatu sistem kearsipan nasional. 25. Pemeliharaan arsip adalah kegiatan menjaga keutuhan, keamanan, dan keselamatan arsip baik fisik maupun informasinya. 26. Penggunaan arsip adalah kegiatan pemanfaatan dan penyediaan arsip bagi kepentingan pengguna arsip yang berhak.
www.djpp.kemenkumham.go.id
2013, No.660
10
27. Pemberkasan adalah penempatan naskah ke dalam suatu himpunan yang tersusun secara sistematis dan logis sesuai dengan konteks kegiatannya sehingga menjadi satu berkas karena memiliki hubungan informasi, kesamaan jenis atau kesamaan masalah dari suatu Unit Kerja. 28. Retensi arsip adalah jangka waktu penyimpanan yang wajib dilakukan terhadap suatu jenis arsip.
www.djpp.kemenkumham.go.id
11
2013, No.660
BAB II TATA KEARSIPAN
A. Jenis, Fungsi, dan Bentuk Arsip 1. Berdasarkan jenis, arsip terdiri atas: a. Arsip autentik, yaitu arsip yang di atasnya terdapat tanda tangan asli dengan tinta basah sebagai tanda keabsahan dan isi arsip, dan digunakan sebagai bukti hukum yang sah termasuk catatan-catatan penelitian;dan b. Arsip tidak autentik, yaitu arsip yang di atasnya tidak terdapat tanda tangan asli dengan tinta basah (berupa fotokopi, film, mikro film, print out, disk atau media lain. 2. Berdasarkan fungsinya, arsip terdiri atas: a. Arsip Dinamis, yaitu: 1) Arsip aktif; 2) Arsip inaktif;dan 3) Arsip vital. b. Arsip Statis. 3. Berdasarkan bentuk fisiknya, arsip terdiri atas: a. Arsip tekstual, yaitu arsip dari kertas; b. Arsip kartografik, yaitu arsip berupa peta, cetak biru, dan sebagainya; c. Arsip pandang dengar (audio visual), yaitu arsip berupa foto, film, rekaman
suara,
piringan,
yang
dalam
penggunaannya
harus
menggunakan peralatan pandang dengar atau audio visual;dan d. Arsip komputer, yaitu arsip berupa magnetic disk dan optic disk yang dalam penggunaannya hanya bisa dibaca oleh mesin atau komputer. B. Pengelolaan Arsip Dinamis Pengelolaan arsip dinamis meliputi: 1. Penciptaan arsip; 2. Penggunaan dan pemeliharaan arsip;dan 3. Penyusutan arsip.
www.djpp.kemenkumham.go.id
2013, No.660
12
Pengelolaan arsip dinamis perlu memperhatikan tata naskah dinas, kode klasifikasi, jadwal retensi arsip, sistem klasifikasi keamanan, dan akses arsip. Pegawai dan atasan langsung wajib menjaga keautentikan, keutuhan, keamanan, dan keselamatan arsip yang dikelola. Dalam upaya menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya serta mewujudkan pengelolaan arsip yang andal serta menjamin keselamatan dan keamanan arsip, maka perlu pembebanan tanggung jawab pengelolaan arsip sebagai berikut: 1. Unit Pengolah melakukan pengelolaan terhadap: a. Arsip aktif; b. Arsip inaktif; c. Arsip vital;dan d. Penyerahan arsip yang memiliki nilai guna permanen kepada Unit Kerja yang Membawahkan Unit Kearsipan. 2. Unit Kerja yang Membawahkan Unit Kearsipan melakukan pengelolaan terhadap: a. Arsip inaktif yang memiliki nilai guna permanen; b. Penyerahan Arsip Statis kepada Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). C. Pengelolaan Arsip Statis Pengelolaan arsip statis menjadi tanggung jawab lembaga kearsipan dalam hal ini adalah ANRI. D. Jadwal Retensi Arsip (JRA) JRA digunakan sebagai pedoman dalam penyusutan arsip yang berisi 2 (dua) hal pokok, yaitu jangka waktu penyimpanan arsip (retensi) dan ketentuan musnah/simpan (simpan permanen/sementara). Hal yang perlu diperhatikan dalam JRA adalah penilaian arsip yang dilakukan dengan menentukan Nilai guna Arsip, yaitu:
www.djpp.kemenkumham.go.id
13
2013, No.660
1. Nilai guna Primer, yaitu nilai guna yang didasarkan pada kegunaan arsip bagi kepentingan instansi/lembaga pencipta arsip, meliputi nilai guna administrasi, hukum, keuangan, ilmiah dan teknologi; 2. Nilai guna Sekunder, yaitu nilai guna yang didasarkan pada kepentingan instansi/lembaga lain dan/atau kepentingan umum di luar instansi pencipta arsip, meliputi nilai guna kebuktian dan informasional. JRA, terdiri atas: 1. JRA fasilitatif adalah JRA yang berisi jangka waktu penyimpanan atau retensi dari jenis-jenis arsip yang dihasilkan dari kegiatan atau fungsi fasilitatif antara lain keuangan, kepegawaian, kehumasan, perlengkapan, dan ketatausahaan. 2. JRA substantif adalah JRA yang berisi jangka waktu penyimpanan atau retensi dari jenis-jenis arsip yang dihasilkan dari kegiatan atau fungsi substantif sesuai dengan tugas dan fungsi BATAN. JRA disusun oleh Tim yang beranggotakan para pejabat fungsional Arsiparis dan pejabat/pegawai yang memahami masalah kearsipan dan tugas pokok serta fungsi BATAN. E. Kode Klasifikasi Kode klasifikasi diperlukan untuk: 1. menjamin
pengelolaan
arsip
dinamis
aktif
sehingga
arsip
yang
dicipta/diterima dapat diatur dengan mudah, dan penemuan kembali arsip dapat dilakukan secara cepat dan tepat; 2. mempermudah mengenali jenis-jenis arsip dengan cara mengelompokkan arsip kedalam unit penemuan berdasarkan fungsi/kegiatan. Kode klasifikasi terbagi atas dua, yaitu substansif dan fasilitatif. Kode klasifikasi di BATAN berdasarkan alpa-numerik, contoh: KP Kepegawaian KP 00 Pengadaan Pegawai KP 00.01 Formasi KP 00.02 Penerimaan
www.djpp.kemenkumham.go.id
2013, No.660
14
KP 01 Tata Usaha Kepegawaian KP 01.01 Data Pegawai KP 01.02 Izin Pegawai KP 01.03 Keanggotaan Pegawai dalam Organisasi Sosial F. Peralatan dan Perlengkapan Arsip Peralatan dan Perlengkapan Arsip terdiri atas: 1. Filing Cabinet adalah lemari arsip yang terdiri dari laci-laci untuk menyimpan arsip dinamis aktif (bahan kerja) berdasarkan masalah, abjad, numerik atau lainnya secara vertikal dilengkapi dengan: a. Tab adalah bagian yang menonjol di sebelah atas guide atau map
untuk mencantumkan pokok masalah, kode dan tanda-tanda petunjuk lain, dengan ukuran + 1,15 cm x 10 cm dan diletakkan pada ujung kiri guide atau map sampai ke kanan. b. Sekat atau Guide adalah petunjuk dan pemisah antara masalah yang
satu dengan yang lain sesuai dengan pengelompokan masalah pada klasifikasi arsip. Sekat dibuat dari karton yang tebal agar tegak dan memiliki Tab. Penggunaan Sekat Pertama ditempatkan di ujung kiri sebagai penyekat Kelompok Primer (Pokok Masalah), Sekat Kedua diletakkan lebih ke kanan sebagai penyekat antar Kelompok Sekunder (Sub Masalah), dan Sekat Ketiga sebagai penyekat antar Kelompok Tersier (Sub-Sub Masalah).
www.djpp.kemenkumham.go.id
15
2013, No.660
Gambar 1: Filing Cabinet
Gambar 2: Sekat Sub-Sub Masalah
Sub Masalah Pokok Masalah TAB Sekat III TAB Sekat III TAB Sekat II TAB Sekat III TAB Sekat I
www.djpp.kemenkumham.go.id
2013, No.660
16
c. Folder (Sampul Arsip) adalah map tanpa daun penutup pada sisinya
yang dilengkapi Tab untuk menempatkan judul dan kode arsip (kode klasifikasi). Gambar 3: Folder
KP 02 02 Kenaikan Pangkat KP 02 01Pengangkatan
KP 02
KP 01 02 Izin Pegawai KP 01 01 Data Pegawai
KP 01 KP 00 02 Penerimaan KP 00 01 Formasi
KP 00
d. Map Gantung (Hang Map) adalah sejenis map dilengkapi tembaga pada
bagian atas sebagai alat penggantung pada laci filing cabinet yang berfungsi untuk meletakkan Tab. 2. Ordner adalah map yang terbuat dari karton tebal yang dapat menampung banyak arsip dan didalamnya terdapat besi untuk mengkait arsip yang telah dilubangi pinggirnya. 3. Boks atau Kotak Arsip, gunanya sebagai sarana penyimpanan arsip dinamis inaktif dilengkapi dengan: a. Label, gunanya untuk menulis Kode Klasifikasi, Nomor Boks, dan nama Unit Kerja/Unit Pengolah. b. Kertas Casing, gunanya untuk membungkus arsip yang merupakan satu kesatuan berkas sehingga tidak tercecer. c. Map Arsip, gunanya untuk menyimpan berkas yang telah dibungkus dengan Kertas Casing (misal: berkas kepegawaian).
www.djpp.kemenkumham.go.id
17
2013, No.660
Gambar 4: Penataan Folder dalam susunan Sekat KP 00 01 Formasi 2004/2005 KP 00 01 Formasi KP 00 00 Pengadaan KP KEPEGAWAIAN
Gambar 5: Boks Arsip
4. Lemari Arsip adalah lemari yang terbuat dari kayu atau metal, yang berfungsi untuk menyimpan berbagai macam bentuk arsip seperti: rol film, ordner, dan lain-lain. 5. Compact Rolling Shelving (Roll-O-Pact) adalah lemari penyimpanan arsip yang disusun sejajar di atas rel dan dapat digerakkan dengan bantuan roda, sehingga dapat dirapatkan satu sama lain dengan ringan dan mudah. 6. Rotary Filing System adalah sistem file bertingkat (vertikal) yang dilengkapi dengan sistem kode angka, abjad dan warna, serta berpola tingkatan
www.djpp.kemenkumham.go.id
2013, No.660
18
bentuknya bundar dan dapat berputar, dengan memakai sistem refracting door (pintu bergeser ke dalam) sehingga menghemat tempat. 7. Vertical Plan Filing System adalah lemari yang terbuat dari besi untuk menyimpan
gambar
dengan
sistem
penyimpanan
yang
vertikal
(digantungkan). 8. Rak Arsip, adalah rak yang digunakan untuk menempatkan Boks Arsip. Rak arsip ada 2 macam, yaitu : a. Rak Arsip Statis b. Rak Arsip Bergerak (mobile stacks) Gambar 6: Rak Arsip Statis
www.djpp.kemenkumham.go.id
19
2013, No.660
Gambar 6a: Rak Bergerak (Mobile Stacks)
www.djpp.kemenkumham.go.id
2013, No.660
20
BAB III PENCIPTAAN ARSIP A. Pembuatan Arsip Dalam pembuatan arsip harus memperhatikan pada tata naskah dinas, kode klasifikasi, sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip. 1. Tata cara pengendalian konsep Naskah/Surat Dinas Keluar Pengendalian konsep naskah/surat dinas keluar dimulai sejak pembuatan konsep naskah/surat dinas sampai dengan naskah/surat dinas tersebut ditandatangani. Proses pengendalian konsep naskah/surat dinas keluar dilakukan sebagai berikut: a. Konsep
naskah/surat
dinas
keluar
ditulis/diketik/ditempel/
dilampirkan pada Lembar Verbal (Nota Dinas tidak menggunakan lembar verbal). b. Naskah/surat dinas yang berkaitan dengan Keputusan Kepegawaian,
diproses dengan Lembar Verbal, tidak dengan konsep, diketik final minimal rangkap dua. c. Lembar Verbal dilengkapi berkas konsep naskah/surat dinas yang
sudah disetujui, diparaf dan dicantumkan tanggal oleh pimpinan dan pelaksana yang terkait dengan pembuatan konsep naskah/surat dinas. Kemudian diketik final di kertas kop surat minimal rangkap dua untuk diparaf pemeriksa terakhir di lembar kedua naskah/surat dinas tersebut
dan
disampaikan
kepada
pejabat
yang
berwenang
menandatangani naskah/surat dinas untuk ditandatangani. Posisi paraf dicantumkan di lembar kedua naskah/surat dinas dengan ketentuan sebagai berikut: 1) paraf
pejabat
satu
tingkat
di
bawah
pejabat
penandatangan
naskah/surat dinas diletakkan di sebelah kanan nama pejabat penandatangan;
www.djpp.kemenkumham.go.id
21
2) paraf
pejabat
dua
tingkat
2013, No.660
di
bawah
pejabat
penandatangan
naskah/surat dinas diletakkan di sebelah kiri nama pejabat penandatangan. 2. Registrasi dan Pendistribusian Registrasi dan pendistribusian naskah/surat dinas keluar dimulai sejak naskah/surat dinas ditandatangani sampai dengan naskah/surat dinas tersebut lengkap (antara lain sampul/amplop dan lampiran) dan dikirim ke alamat yang dituju. Proses registrasi dan pendistribusian adalah sebagai berikut: a. Naskah/surat dinas yang sudah ditandatangani diberi nomor surat dan dicatat pada Buku Pengendalian Naskah/Surat Dinas Keluar (Anak Lampiran I Format 1). Penomoran surat keluar instansi BATAN di Kawasan Kantor Pusat dilakukan oleh Unit Kerja yang menangani Tata Persuratan sedangkan di luar Kawasan Kantor Pusat dilakukan oleh masing-masing Unit Kerja. Untuk penomoran surat internal BATAN dilakukan oleh masing-masing Unit Kerja. b. Naskah/Surat Dinas yang bersifat Sangat Rahasia/Rahasia diproses antara lain: diterima dalam keadaan tertutup dari pimpinan dan diselesaikan secara Sangat Rahasia/Rahasia, kemudian diberikan nomor surat dengan huruf SR/R sebelum nomor naskah/surat dinas tersebut dan dicatat pada Buku Pengendalian Naskah/Surat Dinas Keluar. c. Pengiriman naskah/surat dinas baik internal maupun ke luar instansi BATAN menggunakan Lembar Pengantar Surat (Anak Lampiran I Format 2). B. Penerimaan Arsip Penerimaan arsip harus memperhatikan pada tata naskah dinas, kode klasifikasi, sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip.
www.djpp.kemenkumham.go.id
2013, No.660
Proses
22
pengendalian
naskah/surat
dinas
masuk
dari
instansi
pemerintah, institusi swasta, dan antar Unit Kerja/Unit Pengolah dilakukan sebagai berikut: 1. Membuka dan memeriksa kelengkapan naskah/surat dinas yang bersifat
biasa. Naskah/surat dinas yang mempunyai alamat pengirim di dalam surat, sampul/amplop dapat dimusnahkan, sedangkan naskah/surat dinas yang tidak mempunyai alamat pengirim di dalam naskah/surat dinas, sampul/amplop disertakan/dilampirkan. 2. Membubuhkan cap penerimaan naskah/surat di sebelah/sisi belakang
halaman terakhir naskah/surat tersebut dan lampirannya (bila ada). 3. Mencatat naskah/surat dinas di Buku Pengendalian Naskah/Surat Dinas
Masuk (Anak Lampiran I Format 3) dan meneruskan naskah/surat dinas tersebut kepada Pemimpin Unit Kerja/Unit Pengolah disertai Lembar Disposisi (Anak Lampiran I Format 4). 4. Mencatat informasi dari Lembar Disposisi naskah/surat dinas yang sudah
didisposisi
pimpinan
di
kolom
disposisi
pada
Buku
Pengendalian
Naskah/Surat Dinas Masuk. 5. Mendistribusikan naskah/surat dinas kepada pejabat/pegawai sesuai
disposisi menggunakan lembar pengantar surat sebagai bukti penerimaan. 6. Naskah/surat dinas yang selesai diproses disimpan dan/atau disatukan
dengan berkas naskah/surat dinas yang terkait sampai dengan jangka waktu simpan arsip.
www.djpp.kemenkumham.go.id
23
2013, No.660
BAB IV PENGGUNAAN DAN PEMELIHARAAN ARSIP
A. Penggunaan Arsip Penggunaan arsip adalah kegiatan pemanfaatan dan penyediaan arsip bagi kepentingan pengguna arsip yang berhak. Hal yang perlu diperhatikan dalam penggunaan arsip adalah sebagai berikut: 1.
Penggunaan arsip diperuntukan bagi kepentingan kedinasan;
2.
Kepala
Unit
Pengolah
bertanggungjawab
atas
ketersediaan
dan
autentisitas arsip; 3.
Kepala Unit Kerja bertanggungjawab terhadap ketersediaan, pengolahan, penyajian arsip vital dan arsip aktif;
4.
Kepala Unit Kerja yang Membawahkan Unit Kearsipan bertanggung jawab terhadap ketersediaan, pengolahan, dan penyajian arsip inaktif untuk kepentingan penggunaan internal dan kepentingan publik;
5.
Untuk kepentingan akses, dapat dilakukan alih media arsip.
Kegiatan penggunaan arsip meliputi: 1. Peminjaman Arsip Hal-hal yang diperhatikan dalam peminjaman arsip adalah sebagai berikut: a. Permintaan
peminjaman
arsip
dilakukan
secara
tertulis
dan
ditandatangani oleh paling rendah Pejabat eselon IV; b. Peminjaman arsip dapat dilakukan dengan menggunakan Lembar Peminjaman Arsip (Anak Lampiran I Format 5) rangkap 3, yaitu: 1) Lembar I (putih) disimpan berdasarkan tanggal pengembalian arsip sebagai
bukti
peminjaman
dan
bahan
pertimbangan
untuk
menentukan retensi arsip. 2) Lembar II (biru) disimpan di berkas/arsip tersebut sebagai pengganti arsip yang dipinjam. Berkas lembar ini dapat digunakan sebagai bahan bukti penilaian bagi pejabat jabatan fungsional arsiparis atau dimusnahkan sesuai retensi arsip.
www.djpp.kemenkumham.go.id
2013, No.660
24
3) Lembar III (merah) disertakan pada arsip yang dipinjam sebagai bukti peminjaman. Apabila arsip tersebut sudah dikembalikan, disimpan di tempat semula dan lembar ini diparaf oleh peminjam arsip untuk diserahkan sebagai bukti pengembalian arsip. c. Persetujuan peminjaman arsip atas izin tertulis dari pimpinan Unit Pengolah atau Unit Kerja yang Membawahkan Unit Kearsipan atau pejabat yang ditunjuk; d. Arsip rahasia hanya dapat dilihat dan dibaca di ruang arsip atau tempat penyimpanan dengan izin dari pejabat yang berwenang; e. Fotokopi
arsip
dapat
diberikan
kepada
peminjam
arsip
untuk
digunakan sebagaimana mestinya dan setiap kopi arsip yang diberikan harus dilegalisasi terlebih dahulu oleh Kepala Bagian/Subbagian Tata Usaha atau petugas arsip yang ditunjuk; f. Dalam hal tertentu petugas arsip dapat meminjamkan arsip kepada peminjam dan wajib mencatat peminjaman arsip tersebut; g. Apabila
peminjaman
arsip
sudah
melebihi
batas
waktu
yang
ditentukan, petugas arsip harus segera meminta arsip tersebut dan mencocokkan kembali arsip yang diterima dengan bukti dan kondisi arsip pada saat dipinjamkan serta mengembalikannya pada tempat yang ditentukan sebelumnya sesegera mungkin. 2. Penemuan Kembali Arsip Penemuan
kembali
arsip
akan
lebih
mudah
dilakukan
apabila
penyimpanan arsip/berkas sesuai dengan sistem penataan yang berlaku dan disamping itu perlu diperhatikan antara lain: a. memahami materi yang diminta; b. menemukan tempat penyimpanan arsip dengan berpedoman pada Kode Klasifikasi arsip;dan c. menentukan Indeks berkas dari materi yang diminta (misal: nama orang, lembaga, tempat, masalah).
www.djpp.kemenkumham.go.id
25
2013, No.660
B. Pemeliharaan Arsip Pemeliharaan arsip adalah kegiatan menjaga keutuhan, keamanan, dan keselamatan arsip baik fisik maupun informasinya.
Untuk meminimalisir
kerusakan arsip perlu memperhatikan faktor penyebab kerusakan arsip antara lain: 1. Faktor biologi: cendawan, serangga {rayap, ngengat (silver fish), kecoa,
kutu buku (book worn), book lice (procids)} dan tikus. 2. Faktor fisika yaitu cahaya (sinar ultraviolet): panas dan uap air. 3. Faktor kimiawi yaitu selulosa kertas secara perlahan-lahan akan menjadi
rusak disebabkan oleh asam yang terkandung dalam kertas tersebut walaupun kondisi penyimpanan baik. Pemeliharaan arsip ada 2 kelompok, yaitu: 1. Pemeliharaan lingkungan, meliputi: a. ruangan penyimpanan arsip; b. penggunaan rak arsip, sistem pendingin udara (AC), dan bahan-bahan
kimia (fumigasi). 2. Pemeliharaan fisik adalah pemeliharaan, perawatan, dan penjagaan
langsung terhadap arsip tersebut, antara lain: a. menata arsip; b. membersihkan arsip;dan c. mengatasi arsip yang rusak.
Pemeliharaan arsip dilakukan untuk menjaga keautentikan, keutuhan, keamanan, dan keselamatan arsip dengan cara melakukan kegiatan: 1. Pemberkasan Arsip Aktif Pemberkasan
dilakukan
terhadap
arsip
yang
dibuat
dan
diterima
berdasarkan klasifikasi arsip, sehingga fisik dan informasi arsip dapat tertata dengan baik. Tahap pemberkasan arsip aktif sebagai berikut: a. meneliti arsip untuk disimpan; b. menyingkirkan
bahan non arsip (misal: sampul/amplop, Lembar
Disposisi yang tidak penting);
www.djpp.kemenkumham.go.id
2013, No.660
26
c. memeriksa kelengkapan lampiran sesuai isi surat dan apabila terdapat
kekurangan dibuat catatan seperlunya. Lampiran yang tidak dapat disimpan dengan surat karena mempunyai ukuran khusus (misal: foto, peta, kaset) disimpan di tempat khusus dan dibuatkan Lembar Tunjuk Silang (cross reference). (Anak Lampiran I Format 6); d. membaca arsip untuk menentukan Kode Klasifikasi penyimpanan,
Indeks dan Tunjuk Silang apabila diperlukan; e. menuliskan Kode Klasifikasi dan Indeks pada kolom yang ada di
Lembar Disposisi; f. mengelompokkan arsip berdasarkan Kode Klasifikasi dan Indeks yang
sama; g. mengatur arsip dalam Folder dapat dilakukan dengan cara: 1) Arsip diberkaskan berdasarkan kesamaan urusan (dosir), yaitu
diatur menurut urutan waktu/tanggal proses kegiatan/pekerjaan. Contoh: Berkas Kepegawaian Arsip disusun dengan urutan secara kronologis mulai dari lamaran sampai dengan berhenti/pensiun. 2) Arsip diberkaskan berdasarkan kesamaan masalah (rubrik), yaitu
diatur menurut urutan abjad indeks. Contoh: Berkas Cuti Arsip disusun menurut abjad indeks nama pegawai atau menurut urutan NIP. 3) Arsip diberkaskan berdasarkan kesamaan jenis (seri), yaitu diatur
menurut urutan angka untuk indeks angka atau urutan abjad untuk indeks berupa huruf. Contoh: Berkas Surat Edaran Arsip diatur menurut urutan nomor yang dimulai dari angka terkecil sampai dengan terbesar. h. mempersiapkan Folder dan menulis Kode Klasifikasi dan Indeks pada
tab Folder sesuai dengan Kode Klasifikasi dan Indeks arsip yang akan disimpan;
www.djpp.kemenkumham.go.id
27
i.
2013, No.660
menata arsip dalam Folder berdasarkan masalah/subyek, abjad, kronologis, dan numerik;
j.
menata Sekat dan Folder yang disusun sesuai dengan rincian Kode Klasifikasi arsip;
k. menggunakan Tunjuk Silang sebagai alat bantu Indeks, menunjukkan
adanya
hubungan
antar
naskah/surat,
yaitu
jika
naskah/surat
terdapat dua masalah atau lebih dan saling berkaitan isi/informasi dari naskah/surat tersebut; l.
membuat daftar berkas arsip aktif terdiri atas daftar berkas dan daftar isi berkas; Daftar Berkas Arsip Aktif (Anak Lampiran I Format 7) sekurangkurangnya memuat: 1) Unit Pengolah; 2) nomor berkas; 3) kode klasifikasi; 4) uraian informasi berkas; 5) kurun waktu; 6) jumlah; dan 7) keterangan.
Daftar Isi Berkas Arsip Aktif (Anak Lampiran I Format 8) sekurangkurangnya memuat: 1) nomor berkas; 2) nomor item arsip; 3) kode klasifikasi; 4) uraian informasi arsip; 5) tanggal; 6) jumlah; dan 7) keterangan.
Daftar
berkas
arsip
disampaikan
kepada
Unit
Kerja
yang
Membawahkan Unit Kearsipan paling lama 6 bulan sejak kegiatan dilaksanakan.
www.djpp.kemenkumham.go.id
2013, No.660
28
2. Penataan Arsip Inaktif Penataan arsip dilakukan berdasarkan asas asal usul dan asas aturan asli. a. Asas asal usul adalah asas yang dilakukan untuk menjaga arsip tetap terkelola dalam satu kesatuan pencipta arsip, tidak dicampur dengan arsip yang berasal dari penciptaan arsip lain, sehingga arsip dapat melekat pada konteks penciptaanya. b. Asas aturan asli adalah asas yang dilakukan untuk menjaga arsip tetap ditata sesuai dengan pengaturan aslinya (original order) atau sesuai dengan
pengaturannya
ketika
arsip
masih
digunakan
untuk
pelaksanaan kegiatan pencipta arsip. Penataan arsip pada unit kearsipan dilaksanakan melalui kegiatan, pengaturan fisik, pengolahan informasi arsip, dan penyusunan daftar arsip inaktif untuk memudahkan penemuan kembali. Ada dua kegiatan penataan arsip inaktif, yaitu: a. Penataan arsip inaktif yang tidak teratur (kacau), yaitu arsip inaktif yang sistem penataannya tidak dapat disusun kembali seperti pada waktu aktif; Tahap Penataan Arsip Inaktif yang Tidak Teratur (Kacau) sebagai berikut: 1)
Pendataan arsip inaktif, yaitu pengumpulan data melalui suatu survei dengan menggunakan Formulir Survei Arsip (Anak Lampiran I Format 9).
2)
Survei
arsip
inaktif
dilaksanakan
oleh
petugas/arsiparis
berdasarkan Surat Tugas Kepala Unit Kerja. 3)
Pembuatan Daftar Ikhtisar Arsip (Anak Lampiran I Format 10) sebagai
hasil
survei,
digunakan
untuk
menyusun
rencana
penanganan dan penataan kembali arsip inaktif bersangkutan. 4)
Pengelompokan dan pengaturan kembali arsip inaktif dengan menerapkan asas asal usul, sehingga arsip merupakan suatu kesatuan/kelompok yang diatur tanpa melepaskan ikatan dari sumber asalnya, yaitu Unit Kerja yang menciptakan.
www.djpp.kemenkumham.go.id
29
5)
2013, No.660
Pemilahan arsip dan non arsip. Arsip dikelompokkan menurut Unit Pengolah/Unit
Kerja
asal,
sedangkan
non
arsip
dapat
dimusnahkan. 6)
Pengidentifikasian arsip yang telah dikelompokkan dengan cara penarikan contoh (sampling) atas sejumlah arsip sehingga dapat ditentukan penggolongan berdasarkan jenis dan/atau masalah.
7)
Pemberkasan arsip berdasarkan jenis dan/atau masalah sehingga menghasilkan seri, rubrik dan dosir.
8)
Pembungkusan setiap berkas arsip (seri, rubrik atau dosir) dengan kertas casing dan dicatat pada Kartu Deskripsi (Anak Lampiran I Format 11) dengan diberi nomor urut sementara.
9)
Penomoran definitif dilakukan setelah proses pengelompokan Kartu Deskripsi untuk masalah arsip yang sama dan penataan fisik arsip disesuaikan (proses manuver Kartu Deskripsi).
10) Penempatan
berkas arsip ke dalam boks arsip yang diberi
label/etiket yang memuat keterangan tentang berkas yang ada di dalamnya atas dasar Kartu Deskripsi. 11) Pembuatan Daftar Waktu Penyimpanan Arsip (Anak Lampiran I
Format 12) untuk arsip yang belum akan diserahkan ke Arsip Nasional RI (ANRI) atau dimusnahkan. 12) Pembuatan Daftar Arsip Inaktif (Anak Lampiran I Format 13) untuk
arsip yang akan dimusnahkan/diserahkan kepada ANRI. 13) Pemilahan arsip berdasarkan Jadwal Retensi Arsip (JRA) BATAN.
b. Penataan arsip inaktif yang teratur, yaitu arsip inaktif yang ditata berdasarkan suatu sistem tertentu dan penataannya dipertahankan sesuai dengan prinsip aturan asli (the principle of original order). Tahap Penataan arsip inaktif yang teratur sebagai berikut: 1)
Pemeriksaan kembali penataan arsip inaktif atas dasar sistem subyek (kode klasifikasi) dan numerik.
2)
Pengecekan arsip inaktif yang akan disimpan dengan meneliti kebenaran dan kelengkapan. Pengaturan fisik berkas dengan
www.djpp.kemenkumham.go.id
2013, No.660
30
masalah/persoalan yang saling terkait dibuatkan Tunjuk Silang untuk memudahkan penemuan kembali. 3)
Penyiapan Boks Arsip untuk menyimpan arsip inaktif sesuai ukuran berkas yaitu: a) Boks Arsip (kecil) berukuran: lebar (10cm) x panjang (38cm) x tinggi (27cm) b) Boks Arsip (besar) berukuran: lebar (20cm) x panjang (38cm) x tinggi (27cm).
4)
Folder dimasukkan ke dalam Boks Arsip dan berkas arsip yang saling berkaitan masalah/persoalan dari Unit Kerja/Unit Pengolah ditempatkan pada Boks Arsip yang sama untuk memberikan informasi utuh suatu kegiatan.
5)
Pelabelan pada Boks Arsip dicantumkan Kode Klasifikasi, nomor boks, dan Unit Kerja/Unit Pengolah.
6)
Penyusunan Boks Arsip di Rak Arsip berdasarkan urutan abjad atau nomor boks dan disusun vertikal. Boks Arsip antar Unit Kerja/Unit Pengolah ditempatkan terpisah, kecuali penjelasan pada huruf (e) di atas. Pada Rak Arsip dicantumkan asal arsip yaitu nama Unit Kerja/Unit Pengolah atau kode untuk mengetahui asal arsip sewaktu diperlukan.
7)
Pemilahan arsip yang tidak diperlukan dan bukan sebagai bahan bukti pertanggungjawaban nasional dengan Daftar Arsip Inaktif untuk dimusnahkan.
8)
Arsip yang tidak diperlukan BATAN tetapi merupakan bahan pertanggungjawaban
nasional,
diserahkan
ke
ANRI
dengan
disertakan Daftar Arsip. 9)
Arsip yang masih diperlukan dan akan disimpan, ditentukan jangka waktu penyimpanannya dalam Daftar Waktu Penyimpanan Arsip sesuai ketentuan JRA BATAN.
Daftar arsip inaktif sekurang-kurangnya memuat: 1)
Pencipta arsip;
2)
Unit pengolah;
www.djpp.kemenkumham.go.id
31
3)
Nomor arsip;
4)
Kode klasifikasi;
5)
Uraian informasi arsip;
6)
Kurun waktu;
7)
Jumlah; dan
8)
Keterangan.
2013, No.660
3. Penyimpanan Arsip Penyimpanan arsip dilakukan terhadap arsip aktif dan inaktif yang sudah didaftar
dalam
daftar
arsip.
Penyimpanan
arsip
aktif
menjadi
tanggungjawab Kepala Unit Kerja, sedangkan penyimpanan arsip inaktif yang bernilai guna/permanen menjadi tanggungjawab Kepala Unit Kerja yang Membawahkan Unit Kearsipan dengan kegiatan penataan dan penyimpanan. a. Asas Penyimpanan Arsip Pada dasarnya pengelolaan arsip di BATAN menganut asas gabungan sentralisasi dan desentralisasi, yaitu arsip aktif di Unit Kerja/Unit Pengolah sebagai bahan kerja dan arsip inaktif disimpan di Pusat Penyimpanan Arsip/Unit Kearsipan. b. Tujuan Penyimpanan Arsip: 1) memudahkan penemuan kembali arsip dengan cepat dan tepat; 2) menunjang terlaksananya penyusutan arsip yang berdayaguna dan
berhasilguna; 3) menjamin keamanan fisik dan informasi arsip selama jangka waktu
penyimpanan arsip berdasarkan JRA BATAN. c. Dasar Penyimpanan Arsip: 1) Klasifikasi Arsip diperlukan sebagai alat untuk penempatan arsip ke dalam berkas. 2) Kode Arsip adalah tanda pengenal urusan dari klasifikasi arsip untuk menyimpan dokumen ke tempat penyimpanannya.
www.djpp.kemenkumham.go.id
2013, No.660
3) Indeks
32
Berkas
(titel)
diperlukan
sebagai
sarana
untuk
mengelompokkan arsip yang sama urusannya dalam satu berkas. 4. Alih Media Arsip Dalam rangka ketersediaan arsip untuk kepentingan akses, dapat dilakukan alih media arsip. Alih media arsip adalah kegiatan pemindahan informasi dari bentuk tekstual ke elektronik, tanpa mengurangi isi informasinya (scanning dalam format TIFF, JPEG, PDF, dll). Alih media dilakukan untuk memudahkan akses terhadap arsip, dan untuk menjaga keamanan, keselamatan, dan keutuhan arsip yang dialihmediakan. Hal yang harus diperhatikan dalam alih media arsip antara lain: a. alih media arsip dilaksanakan dengan memperhatikan kondisi arsip dan nilai informasi; b. arsip yang dialihmediakan tetap disimpan untuk kepentingan hukum berdasarkan asas penyimpanan; c. alih media arsip diautentikasi oleh Kepala Unit Kerja atau pejabat yang ditunjuk dengan memberikan tanda tertentu (paraf atau tandatangan) yang dilekatkan dengan arsip hasil alih media. 5. Pengamanan Arsip Pengamanan arsip adalah upaya dan tindakan untuk mencegah kerusakan arsip sebelum dan pada saat terjadi bencana. Hal yang harus diperhatikan dalam pengamanan arsip adalah sebagai berikut: a. adanya Petugas Pengelola Arsip yang memiliki kompetensi di bidang
kearsipan; b. luas ruangan penyimpanan arsip disesuaikan dengan volume arsip
yang tercipta dan dinding ruangan sebaiknya terbuat dari bahan tahan api dan aman dari banjir serta bebas dari ganggunan rayap, tikus, serangga dan lain-lain; c. cahaya matahari tidak langsung mengenai arsip yang disimpan;
www.djpp.kemenkumham.go.id
33
2013, No.660
d. temperatur udara dalam ruangan berkisar antara 22° sampai dengan
25° C dengan kelembaban udara antara 45% sampai dengan 55% RH (relative humidity); e. akses masuk ke ruang penyimpanan (yang tidak berkepentingan tidak
diperkenankan memasuki ruangan tersebut); f. mengatur peminjaman arsip secara tertib agar urgensi penggunaan
informasi dapat dipertanggungjawabkan; g. mengalihmediakan arsip.
www.djpp.kemenkumham.go.id
2013, No.660
34
BAB V PENYUSUTAN ARSIP Penyusutan arsip adalah kegiatan pengurangan jumlah arsip dengan cara pemindahan arsip inaktif dari Unit Pengolah/Unit Kerja ke Unit Kearsipan, pemusnahan arsip yang tidak memiliki nilai guna, dan penyerahan arsip statis kepada lembaga kearsipan (ANRI). Penyusutan arsip dilakukan oleh Unit Pengolah dan harus mengacu pada JRA BATAN. Tujuan Penyusutan Arsip : 1. mengendalikan arus arsip yang tercipta secara terencana dan menyelamatkan
arsip sebagai bahan bukti pertanggungjawaban nasional; 2. menghemat biaya untuk keperluan ruangan, peralatan, pemeliharaan, dan
tenaga. A. Pemindahan Arsip
Pemindahan arsip inaktif dilakukan dari Unit Kerja ke Unit Kerja yang membawahkan
Unit
Kearsipan.
Hal
yang
harus
diperhatikan
dalam
pemindahan arsip sebagai berikut: 1. memilah arsip yang akan dipindahkan; 2. menyiangi dokumen yang tidak diperlukan; 3. memasukkan arsip inaktif ke dalam boks; 4. mendaftar dalam Daftar Arsip yang Dipindahkan (Anak Lampiran I Format 14); 5. meminta persetujuan dari pimpinan Unit Kerja/Unit Pengolah; 6. membuat Berita Acara Pemindahan Arsip Inaktif (Anak Lampiran I Format
15). Pemindahan arsip inaktif dapat dilaksanakan 2 tahun sekali. B. Pemusnahan Arsip
Pemusnahan arsip yang telah habis retensinya (berdasarkan JRA) dan tidak memiliki nilai guna dilakukan di Unit Kerja/Unit Pengolah dan Unit
www.djpp.kemenkumham.go.id
35
2013, No.660
Kearsipan. Hal yang harus diperhatikan dalam pemusnahan arsip adalah sebagai berikut: 1. Unit Kerja/Unit Pengolah: a. dapat memusnahkan arsip yang berumur kurang dari 10 tahun dan
terbatas pada arsip yang informasinya tidak lagi diperlukan baik oleh Unit Kerja/Unit Pengolah yang bersangkutan maupun oleh BATAN secara keseluruhan; b. membuat Berita Acara Pemusnahan Arsip (Anak Lampiran I Format 16)
dan melampirkan Daftar Arsip yang Dimusnahkan/Diserahkan (Anak Lampiran I Format 17); c. mendapat persetujuan dari pimpinan Unit Kerja/Unit Pengolah dan
Unit Kearsipan. Pemusnahan arsip dapat dilaksanakan 2 tahun sekali. 2. Unit Kearsipan: a. pemusnahan arsip kepegawaian dilakukan atas usul Kepala BATAN dan
disetujui Kepala ANRI dan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), sedangkan
untuk
arsip
tata
usaha
keuangan
negara
dengan
persetujuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan ANRI; b. pemusnahan dilakukan secara total agar informasi dan bentuk fisik
arsip tidak dapat dikenali lagi. c. pemusnahan
disaksikan oleh 2 orang pejabat Unit Kerja yang
membawahi/membidangi
hukum,
pengawasan
dan
pengamanan
internal; d. membuat
Berita
Acara
Pemusnahan
dan
Daftar
Arsip
yang
Dimusnahkan dan tembusan disampaikan kepada ANRI, BPK, BKN. Pemusnahan arsip di Unit Kearsipan dapat dilaksanakan setiap 10 tahun sekali.
www.djpp.kemenkumham.go.id
2013, No.660
36
C. Penyerahan Arsip
Hal yang harus diperhatikan dalam penyerahan arsip statis BATAN kepada lembaga kearsipan (ANRI) adalah sebagai berikut: 1. usulan penyerahan dilakukan oleh Kepala BATAN dengan dilampiri Daftar
Arsip yang Dimusnahkan/Diserahkan;
2. setelah disetujui ANRI, penyerahan dilakukan dengan membuat Berita
Acara Penyerahan Arsip Statis (Anak Lampiran I Format 18). Penyerahan arsip ke ANRI dapat dilakukan 10 tahun sekali.
KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL,
DJAROT SULISTIO WISNUBROTO
www.djpp.kemenkumham.go.id
37
2013, No.660
ANAK LAMPIRAN I PERATURAN KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL NOMOR 230/KA/XII/2012 TENTANG PEDOMAN TATA KEARSIPAN, DAN KODE KLASIFIKASI Format 1 Pengendalian Naskah/Surat Dinas Keluar BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
PENGENDALIAN NASKAH/SURAT DINAS KELUAR UNIT KERJA/UNIT PENGOLAH : …………………..
No 1
Asal Tanggal Naskah/ Pencatatan Surat 2
Keterangan Kolom 1 Kolom 2 Kolom 3 Kolom 4 Kolom 5 Kolom 6 Kolom 7 Kolom 8 Kolom 9 Kolom 10
3
Tujuan Naskah/ Surat
No./Tgl. Naskah/ Surat
Hal
Penyeleksian Naskah/ Surat
4
5
6
7
Kelengkapan Tgl. Naskah/ Pengiriman Surat 8
9
Ket. 10
: : : : : : : : : : :
Nomor urut pencatatan naskah/surat dinas keluar Tanggal pencatatan naskah/surat dinas keluar Pengirim naskah/surat dinas keluar Alamat tujuan naskah/surat dinas keluar Nomor dan tanggal naskah/surat dinas keluar Isi ringkas naskah/surat dinas keluar Sifat naskah/surat dinas keluar Ada /tanpa lampiran(TL) /tertutup tanpa keterangan (TK) Tanggal pengiriman naskah/surat dinas keluar Jenis pengiriman dan tandatangan/paraf penerima naskah/surat dinas keluar
www.djpp.kemenkumham.go.id
2013, No.660
38
Format 2 Lembar Pengantar Surat
BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
LEMBAR PENGANTAR SURAT SANGAT RAHASIA/RAHASIA/TERBATAS/BIASA *)
Disampaikan Unit Pengolah : ........................................................
Tanggal : ……………….. Pukul
No. Urut
Asal Surat/ Ditujukan kepada*)
Tanggal
Diterima
Nomor
: .…..…………..
Perihal
Ket
Tanggal :
Catatan : Pukul
:
Tandatangan Penerima Nama Terang
*) coret yang tidak perlu
www.djpp.kemenkumham.go.id
39
2013, No.660
Format 3 Pengendalian Naskah/Surat Dinas Masuk
BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
PENGENDALIAN NASKAH/SURAT DINAS MASUK UNIT KERJA/UNIT PENGOLAH : …….……………..
No.
1
Asal Tgl. No./Tgl. Pencatatan Naskah/ Naskah/ Surat Surat 2
3
4
Hal
5
PenyeKelengkapan leksian Pengarahan/ Naskah/ Naskah/ Disposisi Surat Surat 6
7
8
Pemantauan Tindak Lanjut Naskah/ Surat
Ket.
9
10
Keterangan : Kolom 1 Kolom 2 Kolom 3 Kolom 4 Kolom 5 Kolom 6 Kolom 7 Kolom 8 Kolom 9 Kolom 10
: : : : : : : : : :
Nomor urut pencatatan naskah/surat dinas masuk Tanggal pencatatan naskah/surat dinas masuk Pengirim naskah/surat dinas masuk Nomor dan tanggal naskah/surat dinas masuk Isi ringkas naskah/surat dinas masuk Sifat naskah/surat dinas masuk Alamat tujuan/pemroses naskah/surat dinas masuk Catatan ada/tanpa lampiran Pemantauan proses tindak lanjut naskah/surat dinas masuk Nomor agenda dan tandatangan/paraf penerima naskah/surat dinas masuk
www.djpp.kemenkumham.go.id
2013, No.660
40
Format 4 Lembar Disposisi BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
LEMBAR DISPOSISI Rahasia : ……… Penting : ……… Biasa : ……… Indeks :
Kode :
Tanggal/Nomor
: …………………………………………………………………
Asal Surat
: …………………………………………………………………
Isi Ringkas
: …………………………………………………………………
Diterima Tanggal
: …………………………………………………………………
Tanggal Penyelesaian
: …………………………………………………………………
INSTRUKSI/INFORMASI
Kepada : Tanggal :
DITERUSKAN KEPADA ____________________________________
Sesudah digunakan harap segera dikembalikan .......................................................................................... ..........................................................................................
www.djpp.kemenkumham.go.id
41
2013, No.660
Format 5 Lembar Peminjaman Arsip
BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
LEMBAR PEMINJAMAN ARSIP Unit Pengolah ------------------- *) …………………….. Unit Kearsipan
No.
Indeks
Judul
Tanggal Peminjaman Nama Peminjam Jabatan Unit Pengolah
: : : :
............................................... NIP :
Kode
No. : …………
Jumlah Dokumen/ Berkas
Lokasi Penyimpanan
Catatan
Tanggal Pengembalian : Nama Petugas Arsip :
......................................... NIP :
*) coret yang tidak perlu
www.djpp.kemenkumham.go.id
2013, No.660
42
Format 6 Lembar Tunjuk Silang BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL LEMBAR TUNJUK SILANG
Indeks : …………………
Kode : …………………
Isi Ringkas : …………………
Lihat Titel : ………………… Indeks
: …………………
Kode : …………………
www.djpp.kemenkumham.go.id
43
2013, No.660
Format 7 Daftar Berkas Arsip Aktif DAFTAR BERKAS ARSIP AKTIF UNIT PENGOLAH : ......................................................
No.
Kode Klasifikasi
Uraian Informasi Berkas
Tahun
Jumlah
Keterangan
www.djpp.kemenkumham.go.id
2013, No.660
44
Format 8 Daftar Isi Berkas Arsip Aktif DAFTAR ISI BERKAS ARSIP AKTIF
No. Berkas
No. Item Arsip
Kode Klasifikasi
Uraian Informasi Arsip
Tanggal
Jumlah
Keterangan
www.djpp.kemenkumham.go.id
45
2013, No.660
Format 9 Formulir Survei Arsip FORMULIR SURVEI ARSIP Nama Instansi
:
Alamat
:
Unit Kerja
:
Lokasi Arsip
:
Asal Arsip
:
Kondisi Ruangan
:
Kondisi Arsip
:
Media
:
Volume
:
Tahun
:
Sistem Penataan
:
Jalan Masuk
:
Pelaksana Survei
:
Tanggal
:
www.djpp.kemenkumham.go.id
2013, No.660
46
Format 10 Daftar Ikhtisar Arsip DAFTAR IKHTISAR ARSIP NAMA INSTANSI
:
................................................................
ALAMAT
:
................................................................
No.
Asal Arsip
Tahun
Jumlah
Media
Penataan
Lokasi
Ket.
www.djpp.kemenkumham.go.id
47
2013, No.660
Format 11 Kartu Deskripsi BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
Nomor Definitif
KARTU DESKRIPSI Nomor Sementara Unit Pengolah
Pelaksana
Bentuk Redaksi
Dari/Kepada
Isi Ringkas
Tingkat Perkembangan
Tanggal
Jumlah
Catatan :
www.djpp.kemenkumham.go.id
2013, No.660
48
Format 12 Daftar Waktu Penyimpanan Arsip DAFTAR WAKTU PENYIMPANAN ARSIP
No.
Jenis/Series Arsip
Kurun Waktu
Volume
Waktu Simpan
Nasib Akhir/ Keterangan
www.djpp.kemenkumham.go.id
49
2013, No.660
Format 13 Daftar Arsip Inaktif DAFTAR ARSIP INAKTIF UNIT KERJA UNIT PENGOLAH
No.
Kode Klasifikasi
: ............................................. : .............................................
Uraian Informasi Arsip
Tahun
Jumlah
Keterangan
www.djpp.kemenkumham.go.id
2013, No.660
50
Format 14 Daftar Arsip yang Dipindahkan DAFTAR ARSIP YANG DIPINDAHKAN UNIT KERJA PELAKSANA PENANGGUNGJAWAB
No.
: ..................................................................... : ..................................................................... : .....................................................................
Series/ Jenis Arsip
Tahun
Jumlah
Penataan
Keterangan
www.djpp.kemenkumham.go.id
51
2013, No.660
Format 15 Berita Acara Pemindahan Arsip Inaktif BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL (National Nuclear Energy Agency) Jalan Kuningan Barat, Mampang Prapatan, Jakarta 12710 Kotak Pos 4390 Jakarta 12043 Telepon (021) 5251109 Faksimil (021) 5251110 Homepage: www.batan.go.id, Email:
[email protected]
BATAN
BERITA ACARA PEMINDAHAN ARSIP INAKTIF UNIT KERJA : …………………………………………... Pada hari ini …………… tanggal …… bulan ……………. tahun …., dilaksanakan pemindahan arsip inaktif dari Unit Kerja ……………… ke Pusat Arsip, yang melibatkan: Nama
: ....................................................................................
Jabatan
: ....................................................................................
NIP
: ....................................................................................
Unit Kerja
: ....................................................................................
Dalam hal ini bertindak atas nama Unit Kerja …………… sebagai Pihak I, Nama
: ....................................................................................
Jabatan
: ....................................................................................
NIP
: ....................................................................................
Unit Kerja
: ....................................................................................
Dalam hal ini bertindak atas nama Pusat Arsip, sebagai Pihak II. Pihak I menyerahkan tanggungjawab dan wewenang pengelolaan arsip yang dimaksud dalam daftar terlampir kepada Pihak II. Pihak II akan memberikan layanan arsip pada Pihak I. ………………., …………………. Pihak II
Pihak I
…………………………..
……………………………
www.djpp.kemenkumham.go.id
2013, No.660
52
Format 16 Berita Acara Pemusnahan Arsip
BATAN
BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL (National Nuclear Energy Agency) Jalan Kuningan Barat, Mampang Prapatan, Jakarta 12710 Kotak Pos 4390 Jakarta 12043 Telepon (021) 5251109 Faksimil (021) 5251110 Homepage: www.batan.go.id, Email:
[email protected] BERITA ACARA PEMUSNAHAN ARSIP
Pada hari ini ……………… tanggal …… bulan ………….. tahun ……., yang bertandatangan di bawah ini, berdasarkan Jadwal Retensi Arsip dan berdasarkan penilaian kembali arsip telah melaksanakan pemusnahan arsip …………………, sejumlah ..………………….. tercantum dalam Daftar Arsip yang Dimusnahkan/Diserahkan*) (terlampir) ……..… lembar, penghancuran secara total dengan cara ………………………………….. Saksi-Saksi :
Kepala Arsip
…………………………..
……………………………
Satuan Pengawas Intern
………………………….. Bagian Hukum ………………………….. Bagian Pengawasan
www.djpp.kemenkumham.go.id
53
2013, No.660
Format 17 Daftar Arsip yang Dimusnahkan/Diserahkan DAFTAR ARSIP YANG DIMUSNAHKAN/DISERAHKAN UNIT KERJA
: .......................................................................
PELAKSANA
: .......................................................................
PENANGGUNGJAWAB
: .......................................................................
No.
Kode Klasifikasi
Uraian Informasi Arsip
Tahun
Jumlah
Keterangan
www.djpp.kemenkumham.go.id
2013, No.660
54
Format 18 Berita Acara Penyerahan Arsip Statis
BATAN
BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL (National Nuclear Energy Agency) Jalan Kuningan Barat, Mampang Prapatan, Jakarta 12710 Kotak Pos 4390 Jakarta 12043 Telepon (021) 5251109 Faksimil (021) 5251110 Homepage: www.batan.go.id, Email:
[email protected] BERITA ACARA PENYERAHAN ARSIP STATIS
Pada hari ini ………… tanggal …… bulan ……………tahun ……., kami yang bertandatangan di bawah ini : 1. Nama Jabatan
: ……………………………………………………………… : ………………………………………………………………
Dalam hal ini bertindak atas nama Unit Kerja ………… (instansi yang menyerahkan) selanjutnya disebut Pihak Pertama, 2. Nama Jabatan
: ……………………………………………………………… : ………………………………………………………………
Dalam hal ini bertindak atas nama Arsip Nasional Republik Indonesia untuk selanjutnya disebut Pihak Kedua, menyatakan telah mengadakan serah terima arsip seperti tercantum dalam Daftar Arsip yang Dimusnahkan/Diserahkan*) (terlampir) untuk disimpan di Arsip Nasional Republik Indonesia. Yang menerima Pihak Kedua,
Yang menyerahkan Pihak Pertama,
…………………………….
……………………….……
Arsip Nasional RI
Instansi yang menyerahkan
*) coret yang tidak perlu
www.djpp.kemenkumham.go.id
55
2013, No.660
LAMPIRAN II PERATURAN KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL NOMOR 230/KA/XII/2012 TENTANG PEDOMAN TATA KEARSIPAN, DAN KODE KLASIFIKASI KODE KLASIFIKASI
A.
KLASIFIKASI SUBSTANTIF
BN
BAHAN BAKAR NUKLIR DAN BAHAN NUKLIR
BN 00
BAHAN GALIAN NUKLIR
BN 00 01
Teknik Pemetaan Geologi Bahan Galian Nuklir Naskah yang berkenaan dengan penelitian dan pengembangan, antara lain: •
survei geologi
•
pemetaan radiometri
•
analisis struktur dan mineralogi untuk penyusunan sintesis geologi
•
penentuan tipe mineralisasi
(survei
udara,
pentarikhan
geokimia,
geologi
(“dating”),
geofisika,
petrologi/mineralogi,
pemboran
eksplorasi,
geologi
kelautan) BN 00 02
Teknik Prospeksi Geokimia Bahan Galian Nuklir
BN 00 03
Teknik Prospeksi Geofisika Bahan Galian Nuklir Naskah yang berkenaan dengan penelitian dan pengembangan, antara lain : •
survei,
analisis,
dan
evaluasi
geokimia/geofisika
untuk
penentuan anomali geokimia/geofisika BN 00 04
Teknik Evaluasi Cadangan Bahan Galian Nuklir Naskah yang berkenaan dengan penelitian dan pengembangan, antara lain:
www.djpp.kemenkumham.go.id
2013, No.660
•
56
estimasi cadangan berdasarkan data geologi inti/keratin bor dan data diagrafi
(diagrafi
nuklir,
geostatistik,
pemboran
evaluasi,
pemodelan
cebakan) BN 00 05
Tekno Ekonomi Pertambangan Bahan Galian Nuklir Naskah yang berkenaan dengan penelitian dan pengembangan, antara lain: •
studi kelayakan sosio ekonomi teknik pertambangan bahan nuklir
Pengembangan (studi kelayakan lingkungan, studi kelayakan penambangan, studi kelayakan pengolahan, konstruksi) BN 00 06
Teknik Penambangan Bahan Galian Nuklir Naskah yang berkenaan dengan penelitian dan pengembangan, antara lain : •
perancangan
dan
pelaksanaan
penambangan
untuk
memperoleh bahan galian nuklir serta reklamasi tambang Penambangan (pembersihan
lahan,
pengupasan,
penjenjangan
(“benching”),
pembuangan air, studi terowongan, sistem penyanggaan, sistem ventilasi, sistem penerangan, pembongkaran dan pengangkutan, sistem penyimpanan reklamasi) BN 00 07
Teknik Pengolahan Bahan Galian Nuklir Naskah yang berkenaan dengan penelitian dan pengembangan, antara lain: •
perancangan dan pengolahan bahan galian nuklir untuk memperoleh bahan nuklir
Pengolahan Bahan Galian Nuklir (preparasi fisik, pelindihan, pemisahan padat cair,pemurnian pengendapan U (“yellow cake”), Th, REE, pengeringan digesti,
www.djpp.kemenkumham.go.id
57
2013, No.660
pelarutan, kalsinasi, analisis kontrol, perancangan alat/sistem proses, perekayasaan alat/sistem proses) BN 01
BAHAN NUKLIR
BN 01 01
Teknologi Pengolahan Bahan Nuklir Naskah yang berkenaan dengan penelitian dan pengembangan, antara lain :
BN 01 02
•
teknik pelindihan
•
teknik pelarutan
•
teknik dekantasi
•
teknik pemanggangan
•
teknik pengendapan hasil/produk
•
analisis kontrol/kualitas
Teknologi Pemungutan/Pemekatan Bijih Naskah yang berkenaan dengan penelitian dan pengembangan, antara lain: •
teknik pemekatan bijih uranium dan bijih monasit
•
teknik pemisahan dengan cara ekstraksi
•
teknik pemisahan dengan cara penukar ion
•
analisis unsur makro
•
analisis unsur kelumit
BN 02
BAHAN BAKAR NUKLIR
BN 02 01
Proses Pemurnian Bahan Bakar Nuklir Naskah yang berkenaan dengan penelitian dan pengembangan, antara lain : •
pelarutan dan pemurnian uranium dari “yellow cake” hingga mendapatkan uranil nitrat murni
•
proses daur ulang dingin gagalan bahan bakar berbagai bentuk untuk mendapatkan kembali uranium berderajat nuklir
www.djpp.kemenkumham.go.id
2013, No.660
BN 02 02
58
Proses Pemurnian Bahan Struktur dan Dukung Reaktor Naskah yang berkenaan dengan penelitian dan pengembangan, antara lain : •
proses pemurnian zirconium
•
proses pembuatan sponge zirconium
•
proses pembuatan paduan zirconium
•
pemurnian logam tanah jarang, pemisahan dan pemurnian elemen logam tanah jarang beserta teknik analisis dan kendali mutunya
BN 02 03
Proses Pemurnian Bahan Moderator Reaktor Naskah yang berkenaan dengan penelitian dan pengembangan, antara lain : •
pemurnian air berat
•
pemurnian grafit berderajat nuklir dan pemungutan dan pemurnian grafit dari limbah industri
BN 02 04
Teknik Pemurnian dan Konversi Bahan Bakar Nuklir Naskah yang berkenaan dengan penelitian dan pengembangan, antara lain : •
pembuatan konsentrat dan konversi bahan bakar nuklir menjadi bahan bakar berderajat nuklir
Proses Konversi Bahan Bakar Nuklir (segenap proses pengayaan uranium dengan bahan umpan bentuk padat, cair, dan gas, proses pengayaan uranium menggunakan metode tukar kimia, penyiapan uranium berbagai spesi (misalnya U(IV), U(III), U(I)), proses penyiapan bahan bakar reaktor maju (misalnya bahan bakar suhu tinggi), sejak penyiapan uranium asam kurang hingga bentuk kernel, proses kalsinasi dari aneka bahan induk untuk mendapatkan produk antara, seperti UO3, UO2, UF4, dan logam U, proses pembuatan pelet UO2 mentah)
www.djpp.kemenkumham.go.id
59
BN 02 05
2013, No.660
Teknik Fabrikasi Bahan Bakar Nuklir Naskah yang berkenaan dengan penelitian dan pengembangan, antara lain : •
pembuatan dan perakitan elemen bakar nuklir
Proses Fabrikasi Bahan Bakar Nuklir (pembuatan pelet UO2 tersinter, pembuatan komponen dan perakitan
elemen
bakar
nuklir,
proses
pembuatan
paduan
uranium seperti uranium silisida (UxSiy, misal U3Si2), U-Mo, U-NbZr, dan paduan lainnya, proses pembuatan bahan bakar serbuk dispersi, misalnya UAlx-Al, U3O8-AL, U3Si2-AL, U-10Mo-Al, dan lain-lain, teknik pembuatan inti elemen bakar, pelat elemen bakar, elemen bakar, perakitan elemen bakar dan bundel bahan bakar dengan segenap aspek dan peralatannya, beserta teknik dan peralatan uji merusak dan uji tak merusak, proses penyiapan bahan bakar reaktor maju (misalnya bahan bakar suhu tinggi), sejak bentuk kernel hingga bentuk matriks kernel terlapis dalam grafit dengan segenap aspek dan peralatannya beserta teknik dan peralatan uji merusak dan tak merusak) BN 02 06
Teknik Karakterisasi Bahan Bakar Nuklir Naskah yang berkenaan dengan penelitian dan pengembangan, antara lain : •
karakterisasi
bahan
bakar
dan
bahan
struktur
nuklir
pra/pasca iradiasi Proses Iradiasi dan Pasca Iradiasi (iradiasi elemen bakar nuklir reaktor riset atau daya, iradiasi foil target, iradiasi bahan struktur dan dukung, interaksi bahanbahan struktur dan kelongsong, uji pra-iradiasi bahan struktur dan dukung, elemen bahan reaktor riset atau daya (sifat fisis, kimia, mekanik, mikrostruktur), uji tak merusak (NDT) pasca iradiasi bahan bakar reaktor riset/daya, uji merusak (DT) pasca iradiasi bahan bakar reaktor riset/daya)
www.djpp.kemenkumham.go.id
2013, No.660
BN 02 07
60
Proses Daur Ulang Bahan Bakar Naskah yang berkenaan dengan penelitian dan pengembangan, antara lain : •
proses daur ulang cara kering, misalnya fluorinasi, piro-kimia, pirometalurgi, proses garam leleh, oksidasi-reduksi
•
proses daur ulang DUPIC ∗ proses pelubangan bahan bakar bekas dengan laser ∗ proses oksidasi reduksi bandel bahan bakar bekas ∗ proses pencampuran bahan bakar bekas dengan bahan bakar
segar
∗ proses fabrikasi bahan bakar jenis CANDU dengan bahan bakar berasal dari bahan bakar bekas beserta teknik uji merusak dan tidak merusak ∗ teknik kendali jarak jauh dan operasi bilik panas •
teknik pemisahan radioisotop tertentu dari produk hasil fisi dalam bahan bakar bekas
BN 02 08
Rekayasa dan Teknik Sintesis Bahan Bakar Nuklir Naskah yang berkenaan dengan penelitian dan pengembangan, antara lain : •
pemodelan dan rekayasa bahan bakar nuklir
Modeling Elemen Bakar Nuklir (modeling pin bahan bakar, modeling bundle bahan bakar, modeling perilaku iradiasi bahan bakar reaktor riset dan bahan bakar reaktor daya, bahan bakar reaktor suhu tinggi diantaranya perilaku pelepasan produk fisi, sifat termik dan termomekanik, modeling perilaku bahan bakar bekas aneka jenis reaktor (PWR, BWR, IFR, dll.) menjadi bahan bakar segar jenis CANDU, modeling untuk proses daur ulang)
www.djpp.kemenkumham.go.id
61
2013, No.660
BN 03
BAHAN REAKTOR, BAHAN NUKLIR DAN BAHAN BARU
BN 03 01
Pemodelan dan Simulasi Naskah yang berkenaan dengan pemodelan dan simulasi serta analisis bahan secara komputasi
BN 03 02
Rekayasa dan Modifikasi Bahan Naskah yang berkenaan dengan perancangan komposisi, proses sintesis, dan modifikasi bahan
BN 03 03
Teknik Karakterisasi Bahan Naskah yang berkenaan dengan penyiapan dan operasi peralatan serta analisa pengujian bahan secara fisika-kimia
BN 04
LIMBAH RADIOAKTIF
BN 04 01
Pengolahan Limbah Radioaktif Naskah yang berkenaan dengan penelitian dan pengembangan, antara lain : •
pengolahan limbah cair (misal : pengolahan limbah uranium dan TRU, pemungutan unsur berharga dari limbah radioaktif, pemisahan unsur berbahaya dari limbah radioaktif, teknik evaporasi, teknik filtrasi, pertukaran ion, membran emulsi, elektrodeionisasi)
•
pengolahan limbah padat (misal: teknik imobilisasi unsur berbahaya, teknik pengungkungan limbah, teknik flokulasi, insenerasi)
BN 04 02
•
preparasi limbah cair
•
preparasi limbah padat
Teknik Penyimpanan Limbah Radioaktif Naskah yang berkenaan dengan penelitian dan pengembangan serta kegiatan, antara lain : •
pengembangan teknik penyimpanan limbah radioaktif
www.djpp.kemenkumham.go.id
2013, No.660
62
Penyimpanan Limbah Radioaktif (teknik penyimpanan limbah padat, teknik penyimpanan limbah cair, teknik penyimpanan limbah aktivitas rendah, sedang, dan tinggi, studi lokasi penyimpanan sementara limbah aktivitas rendah dan sedang, penyimpanan sementara limbah aktivitas tinggi, penyimpanan lestari limbah tanah dangkal, penyimpanan lestari limbah tanah dalam) BN 04 03
Teknik Pengolahan Limbah Radioaktif Naskah yang berkenaan dengan penelitian dan pengembangan serta kegiatan, antara lain : •
pengembangan
dalam
karakterisasi,
pengolahan
dan
pengangkutan limbah radioaktif Pengangkutan Limbah Radioaktif (pengangkutan limbah radioaktif melalui darat, pengangkutan limbah radioaktif melalui laut, pengangkutan limbah radioaktif melalui udara) BN 04 04
Teknik Dekontaminasi
BN 04 05
Teknik Dekomisioning Naskah yang berkenaan dengan penelitian dan pengembangan, antara lain : •
pengembangan teknik dekontaminasi/dekomisioning
Dekontaminasi dan Dekomisioning (dekontaminasi, dismantling, refurbishment, dekomisioning)
www.djpp.kemenkumham.go.id
63
2013, No.660
Penjelasan : Air Berat (Heavy Water)
: air yang mengandung lebih banyak atom (D2O) hidrogen berat (deuterium) dari pada atom hidrogen biasa, digunakan sebagai moderator reaktor
Bahan Bakar Bekas/ : bahan bakar teriradiasi yang tidak dapat Terpakai {Fuel, Spent (used)} atau tidak akan digunakan lagi Bahan Bakar Nuklir (Fuel, Nuclear) Bahan Fertil (Fertile Material)
Bahan Fisil (Fissile, Fissionable Material) CANDU (Canadian Deutrium Uranium Reactor)
: bahan fisil dan fertil yang digunakan di reaktor untuk pembangkitan daya : bahan yang tidak bersifat fisil, tetapi dapat diubah menjadi bahan fisil melalui reaksi penangkapan neutron dalam reaktor nuklir, misal uranium-238 dan thorium-232 dapat diubah menjadi plutonium-239 dan uranium-233 yang bersifat fisil : bahan yang mengalami fisi oleh neutron lambat, misal uranium-235 & plutonium-239 : reaktor air-berat tekan yang dirancang oleh Canada
Daur-Ulang (Recycling)
: penggunaulangan bahan fisil setelah rekoveri dengan proses kimia bahan bakar bekas
Dekomisioning
: upaya yang dilakukan pada akhir masa operasi fasilitas dan instalasi nuklir dengan memperhatikan keselamatan pekerja, masyarakat dan lingkungan
(Decommisioning)
Dekontaminasi (Decontamination) Dismantling (Dismantling)
: proses menghilangkan atau mengurangi kontaminasi zat radioaktif dalam bahan menggunakan cara fisika dan atau kimia : pembongkaran atau penglepasan struktur dari suatu sistem atau bagian-bagiannya pada proses dekomisioning instalasi nuklir
Dispersi (Dispersion)
: penyebaran zat radioaktif di udara atau air
Emulsi Nuklir
: bahan yang sensitif terhadap ionisasi digunakan untuk merekam secara permanen jejak partikel bermuatan, misal emulsi fotografi
(Nuclear Emulsion)
www.djpp.kemenkumham.go.id
2013, No.660
64
Evaporasi (Evaporation)
: proses pemekatan larutan limbah dari kandungan bahan atau komponen bahan yang mudah menguap menggunakan panas. Istilah ini juga digunakan sebagai perlakuan untuk memekatkan larutan limbah cair
Filtrasi (Filtration)
: pemisahan komponen padat dari komponen cair atau gas dengan mengalirkannya melalui medium atau bahan berpori, misal kertas saring, serabut kaca atau kain
Gagalan/Pemrosesan
: sisa bahan nuklir, sebagian atau seluruhnya tidak layak pakai, yang dikumpulkan selama proses untuk diolah-ulang
Bahan Bakar (Scrap/Fuel Processing) Geofisika (Geophysics)
: bidang studi tentang gejala geologi bumi dengan menggunakan metode fisika, antara lain, seismologi, kemagnetan bumi, vulkanologi, radioaktivitas lingkungan, kelautan, meteorologi, klimatologi
Geokimia (Geochemistry)
: bidang studi tentang komposisi kimia bumi berikut dengan proses kimia dan fisika yang menyebabkan terjadinya distribusi bahan di bumi
Grafit (Graphite)
: bentuk karbon yang sangat murni yang di nakan sebagai moderator dalam reaktor
Imobilisasi
: proses pengolahan limbah menjadi bentuk padat dengan cara pemadatan, pembungkusan atau pengapsulan untuk mencegah migrasi atau lepasnya zat radioaktif sewaktu pengangkutan atau penyimpanan
(Immobilization)
Insinerasi (Incineration)
: proses reduksi volume limbah melalui pembakaran menjadi abu atau oksida
Iradiasi (Irradiation)
: pemaparan pada radiasi pengion
Kalsinasi (Calcination)
: proses untuk mengeringkan larutan limbah dan pemanasan residu menjadi oksida logam
Keik Kuning (Yellow Cake)
: konsentrat uranium-oksida yang dihasilkan dari pemekatan bijih uranium, biasanya mengandung 80 sampai 90% U3O8
www.djpp.kemenkumham.go.id
65
Limbah Radioaktif/Nuklir (Waste, Radioactive/ Nuclear Waste)
2013, No.660
: benda yang radioaktif dan atau yang terkontaminasi zat radioaktif pada kadar yang melampaui batas keselamatan yang ditetapkan dan tidak dapat digunakan lagi
Nuklir (Nuclear)
: bagian terkecil suatu unsur yang tidak dapat dibagi lagi
Pelindian (Leaching)
: proses untuk menghilangkan atau memisahkan komponen yang dapat larut dari bahan padat karena kontak dengan air atau pelarut lain
Reaktor Nuklir
: tempat reaksi fisi berantai dapat dimulai, dipertahankan dan dikendalikan. Komponen terpentingnya ialah teras berbahan bakar fisil, moderator, reflektor, perisai, pendingin, dan pengendali
(Nuclear Reactor)
Reaktor Nuklir
: perangkat yang dapat mempertahankan dan mengendalikan reaksi fisi berantai atau reaksi fusi
(Reactor, Nuclear) Reaktor Air-Berat Tekan (Pressurized Heavy Reactor /PHWR) Reaktor Air Didih (Reactor, BWR)
Boiling
: reaktor nuklir dengan moderator air-berat (D2O). Sebagai pendingin yang mengambil Water panas dari reaksi fisi digunakan air (H2O) bertekanan
: reaktor yang pendingin teras reaktornya dibiarkan mendidih. Air berfungsi sebagai Water/ pendingin dan moderator. Uap air yang terbentuk dapat langsung digunakan untuk menggerakkan turbin
Reaktor Air Tekan
: reaktor daya yang menggunakan air sebagai medium pemindah panas dari teras ke alat (Pressurized Water Reactor/ pemukar panas di bawah tekanan tinggi agar PWR) sistem primer dapat mencapai temperatur dapat mencapai temperatur tinggi tanpa terjadi pendidihan Reaktor Daya (Reactor, Power)
Reaktor Riset (Research Reactor)
: reaktor yang digunakan terutama untuk tujuan penghasil daya, misal reaktor daya listrik, reaktor propulsi, dan reaktor proses panas : reaktor yang dirancang khusus untuk menghasilkan neutron untuk eksperimen, pelatihan, uji bahan, dan produksi radioisotop
www.djpp.kemenkumham.go.id
2013, No.660
66
Reaktor Temperatur Tinggi (High Temperature Reactor/ HTR) Uji Tak Merusak (Nondestructive Testing)
: reaktor nuklir yang beroperasi pada o temperatur yang tinggi (sekitar 700 -900o C). Reaktor ini menggunakan pendingin gas, misal gas helium : uji untuk mendeteksi kerusakan internal dan tersembunyi menggunakan teknik yang tidak merusak dengan sinar-X, radiasi isotop, atau ultrasonik
IB
ILMU BAHAN
IB 00
BAHAN INDUSTRI Naskah yang berkenaan dengan penelitian dan pengembangan mengenai antara lain :
IB 01
•
logam/paduan logam
•
komposit
•
polimer
•
fuel cell
•
bahan alam
•
rekayasa permukaan
•
bahan struktur
•
baterai
ZAT MAMPAT/BAHAN MAJU Naskah yang berkenaan dengan penelitian dan pengembangan mengenai antara lain : •
bahan magnet
•
konduktor
•
dielektrik
•
pemodelan bahan
•
bahan superionik
•
nano material untuk kesehatan
www.djpp.kemenkumham.go.id
67
IB 02
•
nano material untuk lingkungan
•
analisis aktivasi neutron
•
permodelan bahan
•
bahan biosensor
2013, No.660
HAMBURAN NEUTRON Naskah yang berkenaan dengan penelitian dan pengembangan mengenai hamburan neutron antara lain : •
difraktometer neutron
•
spektrometer neutron
•
preparasi sample dan radiografi neutron
•
instrumentasi
•
pengolahan data neutron
•
sediaan cuplikan
Penjelasan : Hamburan (Scattering)
: perubahan arah atau energi partikel atau foton karena bertumbukan atau berinteraksi dengan partikel lain, dengan suatu atom atau dengan suatu sistem
Kelongsong (Cladding)
: lapisan terluar elemen bakar nuklir. Kelongsong mencegah terjadinya korosi elemen bakar nuklir dengan demikian mencegah penglepasan produk fisi ke dalam pendingin. Pada umumnya bahan kelongsong terbuat dari aluminium atau logam paduannya, baja nir-karat dan paduan zirkon
Neutron (Neutron)
: partikel elementer tak bermuatan dengan massa sedikit lebih besar daripada massa proton
Polimer (Polymer)
: senyawa kimia yang mempunyai rantai molekul panjang yang tersusun dari rangkaian molekul sederhana (monomer)
www.djpp.kemenkumham.go.id
2013, No.660
68
Radiografi (Radiography)
: penggunaan menghasilkan fotografis
Spektrometer (Spectrometer)
: instrumen untuk memisahkan radiasi berdasarkan energi
radiasi pengion citra obyek pada
IN
INSTALASI DAN INSTRUMENTASI NUKLIR
IN 00
INSTALASI DAN INSTRUMENTASI NUKLIR
IN 00 01
Akselerator
untuk emulsi
mengukur atau elektro magnetik
Naskah yang berkenaan dengan penelitian dan pengembangan mengenai antara lain : •
pembuatan peralatan tegangan tinggi
•
pembuatan sistem sumber ion/elektron
•
pembuatan tabung akselerator
•
pembuatan beam handling
•
pembuatan remote control
•
spektrometer massa (pembuatan magnit analyzer, pembuatan sumber ion, pembuatan sistem deteksi ion)
•
perawatan mesin berkas elektron (MBE), linier accelerator (LINAC), siklotron
• IN 00 02
pembuatan komponen siklotron
Instalasi Akselerator Naskah yang berkenaan dengan penelitian dan pengembangan mengenai antara lain : •
disain, penyusunan spesifikasi, kriteria uji fungsi, prosedur operasi dan perawatan sistem dan bagian akselerator
www.djpp.kemenkumham.go.id
69
2013, No.660
Akselerator {pembuatan
peralatan
pembuatan
sistem
akselerator,
pembuatan
control,
tegangan
sumber
spektrometer
tinggi,
pembangkit
ion/elektron,
beam massa
plasma,
pembuatan
tabung
handling,
pembuatan
remote
(pembuatan
magnit
analyzer,
pembuatan sumber ion, pembuatan sistem deteksi ion), perawatan mesin berkas elektron (MBE), perawatan linier acselerator (LINAC), pembuatan komponen siklotron} IN 00 03
Instalasi Reaktor Naskah yang berkenaan dengan penelitian dan pengembangan mengenai antara lain : •
penyusunan spesifikasi, kriteria uji fungsi, prosedur operasi dan perawatan sistem dan bagian reaktor
IN 00 04
Instalasi Bahan Bakar Nuklir Naskah yang berkenaan dengan penelitian dan pengembangan mengenai antara lain : •
penyusunan spesifikasi, kriteria uji fungsi, prosedur operasi dan perawatan sistem dan bagian instalasi bahan bakar nuklir
IN 00 05
Instalasi Limbah Radioaktif Naskah yang berkenaan dengan penelitian dan pengembangan mengenai antara lain : •
penyusunan spesifikasi, kriteria uji fungsi, prosedur operasi dan perawatan sistem dan bagian instalasi limbah radioaktif
IN 00 06
Instalasi Iradiator Naskah yang berkenaan dengan penelitian dan pengembangan mengenai antara lain : •
penyusunan spesifikasi, kriteria uji fungsi, prosedur operasi dan perawatan sistem dan bagian Iradiator
www.djpp.kemenkumham.go.id
2013, No.660
IN 00 07
70
Instalasi Mesin Berkas Elektron Naskah yang berkenaan dengan penelitian dan pengembangan mengenai antara lain : •
penyusunan spesifikasi, kriteria uji fungsi, prosedur operasi dan perawatan sistem dan bagian mesin berkas elektron
IN 00 08
Instalasi Analisis Nuklir Naskah yang berkenaan dengan penelitian dan pengembangan mengenai antara lain : •
penyusunan spesifikasi, kriteria uji fungsi, prosedur operasi dan perawatan sistem dan bagian instalasi analisis nuklir
IN 00 09
Instalasi Hamburan Neutron Naskah yang berkenaan dengan penelitian dan pengembangan mengenai antara lain : •
penyusunan spesifikasi, kriteria uji fungsi, prosedur operasi dan perawatan sistem dan bagian instalasi hamburan neutron
IN 00 10
Laser Naskah yang berkenaan dengan penelitian dan pengembangan mengenai antara lain : •
laser jenis gas
•
laser jenis dye
•
laser jenis zat padat
•
instalasi peralatan holografi
•
spektrometer korelator
IN 01
INSTRUMENTASI
IN 01 01
Teknik Deteksi dan Penginderaan Naskah yang berkenaan dengan penelitian dan pengembangan mengenai antara lain :
www.djpp.kemenkumham.go.id
71
•
2013, No.660
penyusunan spesifikasi, disain dan konstruksi, kriteria uji fungsi, prosedur operasi dan perawatan sistem teknik deteksi dan penginderaan
IN 01 02
Teknik Akuisisi Pengolahan dan Pencitraan Naskah yang berkenaan dengan penelitian dan pengembangan mengenai antara lain : •
penyusunan spesifikasi, disain dan konstruksi, kriteria uji fungsi, prosedur operasi dan perawatan sistem teknik akuisisi, pengolahan dan pencitraan
INSTRUMENTASI NUKLIR {pemanfaatan peralatan NDT (ultrasonik, kobal 60, Cs-137, peralatan sinar-X, dan lain-lain), multichannel analyzer, peralatan spektroskopi nuklir, spektrometer compton, teknik perawatan dan perbaikan
peralatan
elektronika
nuklir
(pengumpulan
data,
pengembangan pemeliharaan, peningkatan ketrampilan operasi dan perawatan), pembuatan detektor nuklir (pengadaan bahan dan peralatan), peralatan industri dan kedokteran nuklir, alat ukur tinggi permukaan, alat ukur tebal, dan alat ukur densitas dalam
rangka
pemanfaatan
isotop,
peralatan
nuklir
sektor
mekanika tanah dan fisika kesehatan (monitor kaki dan tangan, alarm
gamma,
pembuatan
pembaca
sistem
TLD,
vakum,
logging/fluorisasi
pembuatan
sistem
sinar-X), elektronik,
penyiapan sampel, instalasi peralatan, instrumen mekanik nuklir} IN 01 03
Teknik Pengendali, Kontrol Proses dan Aktuasi Naskah yang berkenaan dengan penelitian dan pengembangan mengenai antara lain : •
penyusunan spesifikasi, disain dan konstruksi, kriteria uji fungsi,
prosedur
operasi
dan
perawatan
sistem
teknik
pengendali, kontrol proses dan aktuasi
www.djpp.kemenkumham.go.id
2013, No.660
72
INSTRUMENTASI KONTROL (sistem kontrol reaktor, sistem kontrol nukleonik, pembuatan sistem pengendali akselerator/proses, pembuatan adaptif kontrol, pembuatan sistem uji kontrol, pembuatan sistem modul-modul kontrol, komputerisasi sistem kontrol, instrumentasi dan kendali reaktor, instrumentasi dan kendali yang safety related) IN 02
ELEKTROMEKANIK
IN 02 01
Sistem Perkakas Naskah yang berkenaan dengan penelitian dan pengembangan mengenai antara lain : •
penyusunan spesifikasi, kriteria uji fungsi, prosedur operasi dan perawatan sistem perkakas
IN 02 02
Sistem Angkat dan Angkut Naskah yang berkenaan dengan penelitian dan pengembangan mengenai antara lain : •
penyusunan spesifikasi, kriteria uji fungsi, prosedur operasi dan perawatan sistem angkat dan angkut
IN 02 03
Sistem Pendingin dan Pemanas Naskah yang berkenaan dengan penelitian dan pengembangan mengenai antara lain : •
penyusunan spesifikasi, kriteria uji fungsi, prosedur operasi dan perawatan sistem pendingin, pemanas dan filtrasi
IN 02 04
Sistem Daya Naskah yang berkenaan dengan penelitian dan pengembangan mengenai antara lain : •
penyusunan spesifikasi, kriteria uji fungsi, prosedur operasi dan perawatan sistem daya
IN 02 05
Sistem Penggerak Naskah yang berkenaan dengan penelitian dan pengembangan mengenai antara lain :
www.djpp.kemenkumham.go.id
73
•
2013, No.660
penyusunan spesifikasi, kriteria uji fungsi, prosedur operasi dan perawatan sistem penggerak
ELEKTRO/ELEKTROMEKANIK (pembuatan scanner, pengaturan kecepatan motor dan daya motor, pembuatan koil motor, pembuatan switching supply motor, inverter motor AC/DC, pembuatan travo switching meja radiologi, pensuplai daya darurat (UPS) IN 03
RANCANG BANGUN DAN KONSTRUKSI Naskah yang berkenaan dengan kegiatan rancang bangun dan konstruksi instalasi nuklir termasuk reaktor riset antara lain : •
pembuatan rancang bangun;
•
konstruksi;
•
komisioning;
•
dekomisioning;
•
as built drawing.
Penjelasan : Akselerator (Accelerator)
: piranti untuk meningkatkan kecepatan dan energi partikel elementer bermuatan, misal elektron atau proton, dengan pengaruh gaya listrik dan atau magnet. Akselerator dapat menyebabkan partikel bergerak dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya. Jenis akselerator misal betatron, akselerator Cockcroft-Walton, siklotron, akselerator linear, sinkrosiklotron, sinkrotron, dan generator Van de Graaff
Akselerator Linear
: tabung lurus tempat partikel bermuatan (elektron atau proton) mendapat peningkatan energi akibat osilasi medan elektromagnetik
(Linear Accelerator/LINAC)
Berkas (Beam)
: berkas partikel atau gelombang elektromagnetik yang bergerak ke satu arah
Berkas Elektron
: berkas searah elektron negatif yang sudah
www.djpp.kemenkumham.go.id
2013, No.660
(Electron Beam) Dekomisioning (Decommissioning)
74
dipercepat sampai energi tinggi secara listrik atau elektromagnetik : upaya yang dilakukan pada akhir masa operasi fasilitas dan instalasi nuklir dengan memperhatikan keselamatan pekerja, masyarakat, dan lingkungan
Detektor (Detector)
: alat yang peka terhadap radiasi, menghasikan sinyal respons yang dapat diukur atau dianalisis
Dosimeter Termoluminesensi
: dosimeter yang didasarkan pada gejala termoluminesensi terdiri dari wadah yang berisi bahan termoluminesensi
(Thermoluminescent Dose Meter/ TLD) Fisika Kesehatan (Health Physics)
: ilmu pengetahuan tentang pengenalan, evaluasi, dan pengawasan bahaya radiasi pengion pada kesehatan
Fluoresensi (Fluorescence)
: pancaran foton elektromagnetik yang berasal dari penyerapan energi radiasi dan partikel
Komisioning
: proses pada saat komponen dan sistem instalasi nuklir sudah dibangun, sistem tersebut dioperasikan dan diuji untuk membuktikan apakah kriteria kinerjanya memenuhi desain, termasuk didalamnya pengujian nuklir dan non nuklir
(Commissioning)
Nukleonik (Nucleonics)
: ilmu dan teknologi tentang energi nuklir dan penggunaannya
Pensken/Skening Radioisotop
: cara mendeteksi distribusi radioisotop yang ada dalam tubuh dengan peralatan yang berada di luar tubuh
(Scanner/ Scanning, Radioisotope) Sinar-X (X-Rays)
: Radiasi (foton) elektromagnetik berdaya tembus tinggi yang dihasilkan pada waktu elektron berenergi tinggi menumbuk suatu target logam
Spektrometer
: instrumen untuk mengukur atau memisahkan radiasi elektromagnetik berdasarkan energi
(Spectrometer)
www.djpp.kemenkumham.go.id
75
KN
KESELAMATAN NUKLIR DAN RADIASI
KN 00
KESELAMATAN INSTALASI
KN 00 01
Keselamatan Instalasi Nuklir
2013, No.660
analisis, pengembangan dan manajemen keselamatan instalasi nuklir KN 00 02
Keselamatan Instalasi Non-Nuklir analisis, pengembangan dan manajemen keselamatan instalasi non-nuklir dan pengelolaan limbah non-radioaktif
KN 00 03
Perizinan Naskah yang berhubungan dengan
kegiatan penelitian dan
pengembangan antara lain: • izin instalasi nuklir • izin pemanfaatan bahan nuklir KN 01
KESELAMATAN NUKLIR
KN 01 01
Analisis Keselamatan Nuklir analisis deterministik dan probabilistik kecelakaan nuklir
KN 01 02
Manajemen Kedaruratan Nuklir perencanaan dan kesiagaan menghadapi kedaruratan nuklir
KN 02
KESELAMATAN RADIASI
KN 02 01
Proteksi Radiasi Naskah yang berkenaan dengan penelitian dan pengembangan mengenai antara lain : • teknologi proteksi radiasi • pengangkutan zat radioaktif • efek dan resiko radiasi • dosimetri perorangan • dosimetri interna • kontaminasi radiasi • dekontaminasi
www.djpp.kemenkumham.go.id
2013, No.660
76
• nilai batas dosis • proteksi radiasi eksterna • proteksi radiasi interna • filosofi proteksi radiasi • standardisasi radionuklida • pelaksanaan upaya keselamatan radiasi agar pekerja dan masyarakat tidak mendapatkan paparan radiasi melebihi batas aman • film badge/TLD KN 02 02
Kesehatan Radiasi Naskah yang berkenaan dengan aplikasi teknologi nuklir dibidang kesehatan,
pemeriksaan
kesehatan
pekerja
radiasi
dan
pertolongan pertama pada kecelakaan radiasi KN 02 03
Kedaruratan Radiasi Naskah yang berkenaan dengan perencanaan dan penyiagaan menghadapi kedaruratan radiasi Penanggulangan Kecelakaan Radiasi dan Nuklir (kecelakaan
radiasi,
kecelakaan
instalasi
nuklir,
rencana
penanggulangan kecelakaan radiasi, rencana penanggulangan kecelakan nuklir, proteksi fisik bahan nuklir penanggulangan medik kecelakaan radiasi atau nuklir) Penanggulangan Kecelakaan Bahan Berbahaya, Beracun, Non Nuklir, dan Non Radiasi (kecelakaan kimia, kecelakaan biologi, penanggulangan bahaya kimia, penanggulangan bahaya biologi, penanggulangan bahaya kebakaran,
penanggulangan
kecelakaan
perbengkelan,
penanggulangan kecelakaan listrik, penanggulangan kecelakaan bejana tekan) Penanggulangan
Kecelakaan/Bahaya
Penambangan
Bijih
Uranium
www.djpp.kemenkumham.go.id
77
2013, No.660
(proteksi radiasi internal dan eksternal, proteksi radiasi terhadap gas
radon,
penanggulangan
terhadap
debu
penambangan,
penanggulangan terhadap bahaya runtuhan) KESELAMATAN REAKTOR (penelitian
dan
pengembangan
keselamatan
dengan
metode
deterministik dan probabilistik, pengembangan sistem proteksi dan simulasi reaktor, evaluasi dan pengembangan keselamatan reaktor dan instalasi nuklir lainnya, standar keselamatan dalam desain dan operasi, penerapan budaya keselamatan, pengumpulan data kecelakaan nuklir dan non nuklir, analisis resiko dan mitigasi kecelakaan reaktor, analisis keselamatan dari aspek ergonomika seperti aspek interaksi manusia-mesin Keandalan Komponen dan Sistem Naskah yang berkenaan dengan pengujian keandalan komponen dan sistem antara lain : • analisis keandalan komponen dan sistem reaktor dari berbagai aspek seperti aspek korosi, penuaan, dan kajian sisa umur • pengujian
keandalan
komponen
dengan
menggunakan
peralatan uji rusak dan uji tak merusak • uji komponen bahan logam antara lain neutron grafi, immersion technique • uji komponen reaktor KN 03
METROLOGI RADIASI
KN 03 01
Standardisasi Radionuklida Naskah
yang
berkenaan
dengan
pengembangan
metode
standardisasi radionuklida/zat radioaktif KN 03 02
Dosimetri Naskah yang berkenaan dengan penelitian dan pengembangan metode penentuan dosis radiasi dan metode kalibrasi alat ukur radiasi
www.djpp.kemenkumham.go.id
2013, No.660
78
KN 04
KESELAMATAN LINGKUNGAN
KN 04 01
Kimia Lingkungan Naskah yang berkenaan dengan penelitian dan pengembangan mengenai antara lain :
KN 04 02
•
residu pestisida
•
residu logam berat
•
senyawa organik beracun
•
pengolahan limbah Bahan Beracun Berbahaya (B3)
Keselamatan Radiasi Lingkungan Naskah yang berkenaan dengan penelitian dan pengembangan mengenai antara lain: •
pengukuran radiasi dan radioaktivitas lingkungan
•
radioekologi kelautan
Radioaktivitas Lingkungan Naskah yang berkenaan dengan penelitian dan pengembangan mengenai pengukuran radioaktivitas lingkungan di: udara, air, tanah, biota (tanaman dan hewan) KN 04 03
Remediasi Lingkungan Naskah yang berkenaan dengan upaya pemulihan lingkungan dari paparan radiasi dan kontaminasi radioaktif
KN 04 04
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Naskah yang berkenaan dengan pelaksanaan analisis mengenai dampak lingkungan Pengkajian Lingkungan {survei
dan
pengoperasian
evaluasi
lingkungan
instalasi
nuklir,
untuk
analisis
penelitian
dampak
dan
lingkungan
(AMDAL) dan dampak radiologi, analisis lepasan radioaktif ke lingkungan dari operasi normal reaktor, analisis lepasan radioaktif ke lingkungan dari situasi kecelakaan instalasi nuklir, analisis kontaminasi lingkungan pada daerah yang luas, pemantauan
www.djpp.kemenkumham.go.id
79
2013, No.660
keselamatan lingkungan, proses pengelolaan limbah, pemantauan keselamatan personil} KN 04 05
Tapak dan Lingkungan Naskah yang berkenaan dengan analisis dan evaluasi kelayakan tapak instalasi nuklir
KN 05
PENGAMANAN NUKLIR Naskah yang berkenaan dengan keamanan nuklir antara lain : •
sistem proteksi fisik
•
teknologi pengamanan nuklir
•
teknologi pengamanan transportasi bahan nuklir
•
pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli instalasi (TURJAWALI)
• KN 06
Sistem Manajemen Pengamanan Instalasi Nuklir
SEIFGARD Naskah yang berkenaan dengan penggunaan bahan nuklir antara lain: •
pemanfaatan bahan nuklir
•
teknologi pemanfaatan bahan nuklir
•
akuntansi bahan nuklir
KN 07
INSPEKSI KESELAMATAN
KN 07 01
Inspeksi Keselamatan Nuklir dan Radiasi Naskah
yang
berkenaan
dengan
kegiatan
penelitian,
pengembangan dan pengelolaan instalasi nuklir antara lain : •
pemeriksaan
dan
pengawasan
teknis
terhadap
sistem
keselamatan nuklir dan radiasi •
instalasi reaktor (RSG-GAS, KARTINI, TRIGA)
•
instalasi radiometalurgi
www.djpp.kemenkumham.go.id
2013, No.660
KN 07 02
80
Inspeksi Keselamatan Lingkungan Naskah
yang
berkenaan
dengan
kegiatan
penelitian
dan
pengembangan antara lain pemeriksaan dan pengawasan teknis terhadap keselamatan lingkungan KN 08
STANDARDISASI
KN 08 01
Penyusunan Standar Naskah yang berkenaan dengan perumusan standar antara lain:
KN 08 02
•
standar keselamatan nuklir dan lingkungan
•
standar bahan nuklir
•
standar peralatan nuklir
•
standar laboratorium uji/kalibrasi
•
standar kompetensi personil
Akreditasi Naskah yang berkenaan dengan kegiatan akreditasi antara lain:
KN 08 03
•
pemberitahuan jadwal dan hasil akreditasi
•
laporan hasil audit kecukupan, audit lapangan dan akhir audit
•
sertifikat akreditasi
•
survailen akreditasi
•
penambahan atau pengurangan ruang lingkup akreditasi
•
akreditasi ulang
•
pencabutan sertifikat akreditasi
Sertifikasi Naskah
yang
berkenaan
dengan
kegiatan
sertifikasi
sistem
manajemen, sertifikasi produk dan sertifikasi personil antara lain: •
pemberitahuan jadwal dan hasil sertifikasi
•
laporan hasil audit kecukupan, audit lapangan, audit survailen dan hasil akhir audit
•
survailen sertifikasi
www.djpp.kemenkumham.go.id
81
2013, No.660
•
penambahan atau pengurangan ruang lingkup sertifikasi
•
sertifikasi ulang
•
pencabutan sertifikasi
•
pemberitahuan jadwal dan hasil ujian
•
Ujian Kompetensi Personil
•
sertifikasi personil
•
sertifikasi sistem manajemen
•
sertifikasi Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)
KN 08 04
•
sertifikasi Sistem Manajemen Lingkungan (SML)
•
sertifikasi Sistem Manajemen Keamanan (SMK)
Audit, Pemantauan, Inspeksi dan kegiatan lain yang terkait dengan pengawasan standardisasi
KN 08 05
Pembinaan, Konsultasi dan kegiatan lain yang terkait dengan layanan penerapan standardisasi
KN 08 06
Sistem Manajemen Naskah yang berkenaan dengan penerapan antara lain : •
Pedoman Mutu, Program Jaminan Mutu, Manual Mutu, Pedoman Sistem Manajemen atau Program Sistem Manajemen
•
Standar Operasional Prosedur (SOP)
www.djpp.kemenkumham.go.id
2013, No.660
82
Penjelasan : Analisis Keselamatan (Safety Analysis) Bejana Tekan (Pressure Vessel)
: analisis potensi bahaya dari pelaksanaan kegiatan yang direncanakan : bejana berdinding masif dan kuat yang digunakan
untuk
mewadahi
teras
reaktor daya, moderator, reflektor, perisai termal, dan dan batang kendali Bijih (Ore)
: mineral atau batuan yang mengandung unsur atau senyawa
dalam jumlah dan
kadar yang ekonomis untuk diolah Dosimetri (Dosimetry)
: teknik atau cara
untuk mengukur dosis
radiasi Dosis (Dose)
: dalam
proteksi
radiasi
pengertian
dosis
adalah jumlah radiasi yang terdapat dalam medan radiasi atau jumlah energi radiasi yang diserap atau diterima oleh materi Inspeksi (Inspection)
: tindakan pengawasan kualitas dengan cara pengujian, untuk
observasi
atau
menentukan
bagian,
komponen,
maupun
proses
pengukuran
kecocokan sistem,
dan
bahan, susunan,
prosedur,
dengan
persyaratan kualitas yang telah ditetapkan Jaminan Mutu (Quality Assurance)
: seluruh
tindakan
sistematik
yang
yang
diperlukan
memberikan jaminan alat,
sistem
terencana
atau
dan untuk
bahwa komponen, jasa
memenuhi
persyaratan kualitas Keandalan (Reliability)
: probabilitas
alat,
sistem
atau
fasilitas
bekerja sesuai dengan fungsinya secara memuaskan
dalam
jangka
waktu
dan
kondisi operasi yang ditentukan
www.djpp.kemenkumham.go.id
83
Kecelakaan Radiasi (Radiation Accidents)
2013, No.660
: kecelakaan yang terjadi karena tersebarnya materi radioaktif
atau
terpaparnya
seseorang terhadap radiasi Keselamatan/Keselamatan
: pencapaian
kondisi
operasi
yang
Nuklir (Safety/Nuclear
ditetapkan, pencegahan kecelakaan atau
Safety)
pembatasan
konsekuensi
kecelakaan,
sehingga memberikan perlindungan pekerja, masyarakat
dan
lingkungan
terhadap
bahaya radiasi Keselamatan Radiasi (Radiation Safety)
: Kondisi yang diatur agar efek radiasi pada makhluk hidup tidak melampaui batas yang telah ditentukan
Kontaminasi (Contamination)
: keberadaan
suatu
zat
radioaktif
pada
tempat atau daerah yang tidak seharusnya dan dapat menimbulkan bahaya paparan radiasi
Korosi (Corrosion)
: proses kimia dan/atau elektrokimia yang merusak permukaan bahan
Neutron (Neutron)
: partikel elementer tak bermuatan dengan massa sedikit lebih besar dari pada massa proton
Proteksi Fisik (Physical Protection)
: upaya nuklir
melindungi dari
bahan
masuknya
dan
pihak
fasilitas yang
tak
berkepentingan atau terhadap pengambilan bahan fisil atau sabotase Proteksi Radiasi (Radiation Protection)
: semua pengaruh manusia
tindakan
untuk
merusak akibat
mengurangi
radiasi
pemanfaatan
terhadap teknologi
nuklir, juga disebut proteksi radiologik Radioaktivitas (Radioactivity)
: peluruhan spontan isotop tak stabil menjadi jadi isotop lain disertai pemancaran radiasi
www.djpp.kemenkumham.go.id
2013, No.660
Radiologi (Radiology)
84
: ilmu pengetahuan yang mempelajari semua bentuk
radiasi pengion dalam
diagnosis
atau terapi Radionuklida/Nuklida (Radionuclide/Nuclide)
: istilah umum untuk semua atom unsur, yang
dibedakan
menurut
nomor
atom,
nomor massa, dan tingkat energi Seifgard Domestik (Domestic Safeguard)
: upaya suatu bangsa untuk mencegah atau mendeteksi penyalahgunaan bahan nuklir dan
untuk
melindungi
fasilitas
nuklir
nuklir
dalam
terhadap sabotase Seifgard IAEA (Safeguard, IAEA)
: sistem
verifikasi
bahan
perjanjian pelarangan penyebaran senjata nuklir
untuk
mendukung
pelaksanaan
kebijaksanaan pemanfaatan nuklir maksud
damai
untuk
yang telah disepakati
secara internasional Seifgard Internasional (International Safeguard)
: upaya internasional untuk melindungi dan mencegah penyalahgunaan dan
untuk
melindungi
bahan
nuklir
fasilitas
nuklir
terhadap sabotase Sistem Manajemen (Management System)
: kumpulan unsur/sistem yang saling terkait atau saling berhubungan yang digunakan untuk menetapkan kebijakan dan sasaran serta
cara
mencapai
sasaran
tersebut
dengan efektif dan efisien
www.djpp.kemenkumham.go.id
85
RN
REAKTOR DAN ENERGI
RN 00
REAKTOR NUKLIR
RN 00 01
Pengoperasian Reaktor
2013, No.660
Naskah yang berkenaan dengan kegiatan operasi reaktor antara lain: •
perencanaan operasi
•
utilisasi/pemanfaatan reaktor
•
manajemen teras reaktor
Operasi Reaktor (manajemen teras reaktor, pembentukan teras dan kekritisan reaktor,
kalibrasi
batang
kendali
dan
daya
reaktor,
aspek
keselamatan operasi, utilisasi dan eksperimen reaktor) RN 00 02
Perawatan Reaktor Nuklir Naskah yang berkenaan dengan kegiatan perawatan/perbaikan/ modifikasi sistem reaktor secara preventif, periodik, dan predektif antara lain : •
sistem mekanik reaktor
•
sistem elektrik reaktor
•
sistem instrumentasi dan kendali reaktor
Perawatan Reaktor (sistem proteksi reaktor, sistem instrumentasi dan kendali, sistem proses, sistem bantu, sistem ventilasi, sistem listrik, mekanik, sistem proteksi radiasi, fasilitas iradiasi, modifikasi sistem reaktor) RN 00 03
Keselamatan Reaktor Naskah yang berkenaan dengan keselamatan operasi reaktor antara lain : •
keandalan sistem dan komponen
•
batas keselamatan operasi
•
Laporan Analisis Keselamatan Reaktor (LAK)
www.djpp.kemenkumham.go.id
2013, No.660
RN 00 04
86
•
sistem proteksi radiasi reaktor
•
sistem proteksi reaktor
Teknologi Iradiasi Naskah yang berkenaan dengan penelitian dan pengembangan teknologi iradiasi antara lain : •
disain
•
fabrikasi
•
instalasi
•
uji fasilitas iradiasi
RN 01
PEMANFAATAN ENERGI NUKLIR
RN 01 01
Persiapan Pembangunan Reaktor Daya Naskah yang berkenaan dengan persiapan pembangunan reaktor daya antara lain : •
studi kelayakan
•
studi tapak
•
data geoteknik
•
pengumpulan/pengolahan data seismik
•
pengumpulan/pengolahan data meteo
•
analisis dampak lingkungan (AMDAL)
•
pengumpulan
data/sampel
tanah,
tumbuhan,
hewan,
penduduk sekitar calon tapak/lokasi •
studi partisipasi nasional, alih teknologi
•
pengembangan rekayasa
•
pengembangan persyaratan teknis
•
oceanografi
•
geografi
•
sistem manajemen mutu pengelolaan reaktor nuklir
•
sistem manajemen pengamanan reaktor nuklir
www.djpp.kemenkumham.go.id
87
•
sistem
keselamatan
2013, No.660
reaktor
(keselamatan
operasi,
pengendalian daerah kerja dan pengendalian personil) RN 01 02
Pembangunan dan Pengoperasian Reaktor Daya Naskah yang berkenaan dengan pembangunan sampai dengan pengoperasiannya antara lain meliputi :
RN 01 03
•
pembebasan tanah
•
pelelangan, negosiasi, persetujuan kontrak
•
konstruksi/komponen/reaktor
•
komisioning
•
dekomisioning
•
izin konstruksi
Sistem Konversi Energi Nuklir Naskah yang berkenaan dengan penelitian dan pengembangan serta kegiatan mengenai antara lain : •
RN 01 04
penelitian dan pengembangan sistem konversi energi nuklir
Tekno-Ekonomi Energi Nuklir Naskah yang berkenaan dengan penelitian dan pengembangan serta kegiatan mengenai antara lain : •
analisis
dan
pengembangan
tekno-ekonomi
pemanfaatan
energi nuklir •
statistik energi
Sistem Energi (konservasi energi, perencanaan energi, pembangkitan energi ekonomi dan pendanaan energi, energi dan lingkungan) RN 01 05
Teknologi Energi Naskah yang berkenaan dengan penelitian dalam bidang teknologi energi baru antara lain : •
reaktor cepat dan suhu tinggi
•
reaktor fusi dan MHD (mikro hidro)
www.djpp.kemenkumham.go.id
2013, No.660
88
•
reaktor daya untuk produksi uap, desalinasi
•
baterai nuklir
•
generator listrik
Penjelasan : Aktivasi (Activation)
: pembentukan radionuklida buatan melalui reaksi inti
Dekomisioning
: upaya yang dilakukan pada akhir masa operasi fasilitas dan instalasi nuklir dengan memperhatikan keselamatan pekerja, masyarakat, dan lingkungan
(Decommissioning)
Energi Nuklir (Nuclear Energy)
: energi yang dibebaskan oleh reaksi inti, fisi atau fusi, atau oleh peluruhan radioaktif
Fisil (Fissile, Fissionable)
: sifat nuklida yang dapat mengalami proses pembelahan inti melalui interaksi dengan neutron
Fluks/Neutron (Flux/Neutron)
: ukuran intensitas radiasi neutron, yaitu jumlah neutron yang melalui luasan satu sentimeter persegi per detik. Dinyatakan sebagai nv n = jumlah neutron per sentimeter kubik v = kecepatannya dalam sentimeter per detik
Iradiasi (Irradiation)
: pemaparan pada radiasi pengion
Komisioning (Commissioning)
: proses pada saat komponen dan sistem instalasi nuklir sudah dibangun, sistem tersebut dioperasikan dan diuji untuk membutktikan apakah kriteria kinerjanya memenuhi desain, termasuk didalamnya pengujian nuklir dan non nuklir
Perisai Radiasi
:
(Radiation Shielding) Reaktor Cepat (Fast Reactor)
perisai terbuat dari materi penyerap radiasi untuk menurunkan paparan radiasi
: reaktor yang proses fisinya lebih dominan disebabkan oleh neutron cepat, juga disebut reaktor neutron cepat
www.djpp.kemenkumham.go.id
89
Reaktor Daya (Power Reactor)
Reaktor Nuklir (Nuclear Reactor)
Reaktor Nuklir
: reaktor yang digunakan terutama untuk tujuan penghasil daya, misal reaktor daya listrik, reaktorpropulsi, dan reaktor proses panas : tempat reaksi fisi berantai dapat dimulai, dipertahankan dan dikendalikan. Komponen terpentingnya ialah teras berbahan bakar fisil, moderator, reflektor, perisai, pendingin, dan pengendali :
perangkat yang dapat mempertahankan dan mengendalikan reaksi fisi berantai atau reaksi fusi
:
alat atau instalasi yang dijalankan dengan bahan bakar nuklir yang dapat menghasilkan reaksi inti berantai yang terkendali dan digunakan untuk pembangkitan daya, atau penelitian, dan atau produksi radioisotop
(Nuclear Reactor) Reaktor Nuklir (Nuclear Reactor)
Spektrum (Spectrum)
2013, No.660
: gambaran visual, rekaman foto atau alur distribusi jenis intensitas radiasi sebagai fungsi panjang gelombang, energi, frekuensi, momentum, massa, atau kuantitas lain yang terkait
RR
ISOTOP DAN RADIASI
RR 00
PROSES RADIOISOTOP
RR 00 01
Teknik Target Radioisotop Naskah yang berkenaan dengan perancangan, penyiapan, dan pembuatan bahan target
RR 00 02
Teknik Radioisotop Terbuka Naskah yang berkenaan dengan pemisahan dan pemurnian, pembuatan radioisotop terbuka dari bahan target
RR 00 03
Teknik Radioisotop Tertutup Naskah yang berkenaan dengan pemisahan dan pemurnian, pembuatan radioisotop tertutup dari bahan target
www.djpp.kemenkumham.go.id
2013, No.660
RR 00 04
90
Teknik Analisis Nuklir Naskah yang berkenaan dengan kuantifikasi dan karakterisasi bahan dan zat radioaktif
RR 01
PROSES SENYAWA BERTANDA
RR 01 01
Teknik Senyawa Bertanda dan Radiofarmaka Naskah yang berkenaan dengan perancangan, penyiapan, dan pembuatan senyawa bertanda dan radiofarmaka
RR 01 02
Radiofarmakologi Naskah yang berkenaan dengan pengujian kinetika dan dinamika preklinis dan klinis sediaan radiofarmaka
RR 01 03
Teknik Radioimmunoassay Naskah yang berkenaan dengan perancangan, penyiapan, dan pembuatan KIT IRA/KIT IRMA RADIOISOTOP DAN RADIOFARMAKA (teknologi pengembangan produksi radioisotop dan radiofarmasi, penetapan jaminan kualitas, teknik penatahan, jalur biodistribusi fisiologi, biokimia senyawa bertanda, sintesis dan penyediaan KIT RIA, pengembangan sumber radioaktif tertutup, pengembangan senyawa penandaan khusus, pemisahan radioisotop belahan uranium, pemisahan radiokimia, sistem pengumpulan limbah radioaktif instalasi radioisotop/pretreatment)
RR 02
PERTANIAN
RR 02 01
Bioteknologi Pertanian Naskah yang berkenaan dengan penelitian dan pengembangan mengenai antara lain : •
pembuatan produk pertanian dengan memanfaatkan teknik biologi molekuler
Biologi Pertanian sitologi/histologi tanaman dan serangga, fisiologi tanaman dan serangga,
kultur
jaringan
tanaman
unsur
kimia
tanaman/
www.djpp.kemenkumham.go.id
91
2013, No.660
tanaman obat, fiksasi nitrogen, biosafety, keselamatan hasil rekayasa genetika RR 02 02
Teknik Mutasi Radiasi Naskah yang berkenaan dengan penelitian dan pengembangan mengenai antara lain : •
pembuatan bibit unggul dengan teknik mutasi radiasi
Pemuliaan Tanaman {efek mutagen fisis dan kimia terhadap genetika tanaman, genetika tanaman,
mutagenik
tanaman,
teknologi
genetik
tanaman,
rekayasa genetika, pemuliaan mutasi untuk menghasilkan varietas unggul
(seleksi,
pengujian
dan
pengajuan
kepada
Menteri
Pertanian), bioteknologi tanaman, kultur jaringan tanaman} RR 02 03
Teknik Nuklir Nutrisi Tanaman dan Kesuburan Tanah Naskah yang berkenaan dengan penelitian dan pengembangan mengenai antara lain : •
studi karakterisasi kesuburan tanah dan nutrisi tanaman
Tanah dan Nutrisi Tanaman (penggunaan
isotop
stabil
dan
radioisotop
dalam
studi
pemupukan, pola tanam, paket teknik pemupukan) RR 02 04
Pengendalian Hama Tanaman Naskah yang berkenaan dengan penelitian dan pengembangan mengenai antara lain : •
rearing serangga
•
teknik serangga mandul
•
penggunaan dinamika
isotop populasi,
stabil
dan
perincian
radioisotop biotipe,
dalam
studi
penginderaan
penyebaran hama •
teknik pengendalian hama lain (feromon seks)
•
insektisida/pestisida
www.djpp.kemenkumham.go.id
2013, No.660
RR 02 05
92
Teknik Nuklir Pengendalian Hama Naskah yang berkenaan dengan penelitian dan pengembangan mengenai antara lain : •
studi teknik produksi serangga mandul dengan radiasi
RR 03
PETERNAKAN
RR 03 01
Teknik Nuklir Kesehatan Ternak Naskah yang berkenaan dengan penelitian dan pengembangan mengenai antara lain : •
studi produksi vaksin ternak dengan teknik nuklir
Pencegahan Penyakit Hewan (naskah yang berkenaan dengan penelitian dan pengembangan mengenai teknologi radioisotop untuk penyakit hewan antara lain: penyakit koksidiosis, haemonchiasis, dan fasciolasis) RR 03 02
Teknik Nuklir Nutrisi Ternak •
studi komposisi nutrisi/pakan ternak dengan teknik perunut radioaktif
Nutrisi Ternak {naskah yang berkenaan dengan penelitian dan pengembangan mengenai penggunaan isotop stabil dan radioisotop antara lain untuk mempelajari : susunan ransum ternak, kebutuhan mineral ternak, reproduksi ternak, radioimmunoassay (RIA), hormon progesterone} RR 03 03
Bioteknologi Peternakan •
pembuatan produk peternakan dengan memanfaatkan teknik biologi molekuler
RR 04
KESEHATAN
RR 04 01
Fisika Medik Naskah yang berkenaan dengan penelitian dan pengembangan mengenai antara lain : •
kalibrasi keluaran sumber radiasi terapi
www.djpp.kemenkumham.go.id
93
RR 04 02
2013, No.660
•
interkomparasi keluaran sumber radiasi terapi
•
pemindaian dan pencitraan medik
•
sistem perencanaan penyinaran (TPS)
•
ultrasound
•
peralatan sinar-X diagnostik
Teknik Nuklir Kedokteran In Vivo Naskah yang berkenaan dengan penelitian dan pengembangan mengenai antara lain : •
diagnosis dengan teknik perunut radioaktif dan terapi dengan sumber radiasi
RR 04 03
Teknik Nuklir Kedokteran In Vitro Naskah yang berkenaan dengan penelitian dan pengembangan mengenai antara lain : •
diagnosis in vitro dengan perunut radioaktif
Kedokteran Nuklir {naskah yang berkenaan dengan penelitian dan pengembangan mengenai penggunaan isotop dan radiasi antara lain dalam: radiodiagnostik
(radioimmunoassay
radioimaging,
roentgen),
radioterapi/radiofarmasi} RR 04 04
Biologi Radiasi/Radiobiologi Naskah yang berkenaan dengan penelitian dan pengembangan mengenai pengaruh radiasi pada jaringan secara in vivo dan in vitro antara lain untuk : •
hubungan efek radiasi dengan dosis
•
efek gabungan radiasi dengan agen lain
•
pengaruh radiasi pada DNA
•
studi efek radiasi pada jaringan tubuh manusia
www.djpp.kemenkumham.go.id
2013, No.660
RR 04 05
94
Mikrobiologi Naskah yang berkenaan dengan penelitian dan pengembangan antara lain mengenai identifikasi dan isolasi bakteri patogen
RR 04 06
Bioteknologi Kesehatan Naskah yang berkenaan dengan penelitian dan pengembangan mengenai antara lain : •
pembuatan produk kesehatan dengan memanfaatkan teknik biologi molekuler
RR 05
INDUSTRI
RR 05 01
Teknik Polimer Radiasi Naskah yang berkenaan dengan penelitian dan pengembangan mengenai antara lain : •
penelitian dan pemanfaatan iradiasi untuk pembuatan dan degradasi polimer
Polimerisasi Radiasi (naskah yang berkenaan dengan penelitian dan pengembangan mengenai penggunaan radiasi antara lain untuk memperbaiki mutu : karet alam, kabel, bahan berserat, emulsi, pelapisan, proses dan efek kimia yang terjadi, polimer ramah lingkungan, komposit, aspek ekonomi polimerisasi) RR 05 02
Teknik Sterilisasi dan Pengawetan Iradiasi Naskah yang berkenaan dengan penelitian dan pengembangan mengenai antara lain : •
penelitian dan pemanfaatan iradiasi untuk sterilisasi dan pengawetan
Pengawetan (naskah yang berkenaan dengan penelitian dan pengembangan mengenai penggunaan radiasi antara lain untuk pengawetan: buah dan sayuran, bebijian, makanan hewan, makanan olahan
www.djpp.kemenkumham.go.id
95
steril,
aspek
biologi
dalam
2013, No.660
pengawetan,
aspek
ekonomi
pengawetan) RR 05 03
Teknik Sterilisasi dan Pengawetan Iradiasi Naskah yang berkenaan dengan penelitian dan pengembangan mengenai antara lain : •
penelitian dan pemanfaatan iradiasi untuk sterilisasi dan pengawetan
Sterilisasi {naskah yang berkenaan dengan penelitian dan pengembangan mengenai penggunaan radiasi antara lain untuk : sterilisasi jamu, bahan baku/obat, bahan dan alat kedokteran, sterilisasi jaringan biologi, kosmetika, amnion chorion (tulang), aspek kimia dalam sterilisasi, aspek ekonomi sterilisasi} RR 05 04
Teknik Uji Tak Merusak (NDT/Radiography Test) Naskah yang berkenaan dengan pengkajian dan pemanfaatan teknik nuklir untuk uji tak merusak
RR 05 05
Teknik Perunut Industri Naskah yang berkenaan dengan penelitian dan pemanfaatan perunut radioaktif dalam proses industri
RR 05 06
Tracer Industri/Coloum Scanning Naskah yang berkenaan dengan penelitian dan pengembangan mengenai antara lain : •
mal fungsi
•
optimasi proses
•
gauging
RR 06
SUMBER DAYA ALAM
RR 06 01
Teknik Nuklir Hidrologi penelitian dan pemanfaatan teknik perunut radioaktif dalam hidrologi
www.djpp.kemenkumham.go.id
2013, No.660
96
Hidrologi Naskah yang berkenaan dengan penelitian dan pengembangan mengenai penggunaan isotop alam maupun buatan antara lain untuk:
RR 06 02
•
pelestarian sumber air tanah
•
erosi tanah
•
kebocoran dam
•
pergerakan endapan (sungai/pelabuhan)
•
panas bumi
•
sedimentologi
Teknik Nuklir Panas Bumi/Geokimia Naskah yang berkenaan dengan penelitian dan pemanfaatan teknik isotop alam untuk karakterisasi panas bumi
RR 06 03
Teknik Nuklir Kelautan Naskah yang berkenaan dengan penelitian dan pemanfaatan teknik nuklir dalam studi kelautan
RR 06 04
Teknik Penanggalan Radioaktif Naskah
yang
berkenaan
dengan
penggunaan
isotop
untuk
penentuan umur fosil dan batuan RR 07
LINGKUNGAN
RR 07 01
Radioekologi Naskah yang berkenaan dengan studi sebaran dan akumulasi radioisotop dalam ekosistem
RR 07 02
Teknik Nuklir Penanganan Polusi Naskah yang berkenaan dengan pemanfaatan teknik nuklir untuk deteksi dan identifikasi polutan
RR 07 03
Teknik Nuklir Pengamatan Iklim Naskah yang berkenaan dengan pemanfaatan teknik nuklir untuk deteksi perubahan iklim
www.djpp.kemenkumham.go.id
97
RR 08
2013, No.660
PENGADAAN DAN DISTRIBUSI ZAT RADIOAKTIF Naskah yang berkenaan dengan pengadaan zat radioaktif baik yang diproduksi di dalam negeri maupun luar negeri (impor) termasuk pendistribusiannya, meliputi : •
permintaan zat radioaktif
•
pengiriman zat radioaktif
Penjelasan : Bakteri (Bacteria)
: organisme
mikroskopik
uniselular
tidak
mengandung klorofil, umumnya berukuran 0,5–3 µm. Dapat menyebabkan penyakit pada
tanaman,
pembusukan,
hewan,
oksidasi
manusia,
biologi
atau
fermentasi dalam bahan pangan Biologi Radiasi (Radiation Biology)
: ilmu pengetahuan dan studi tentang prinsip, mekanisme, dan efek radiasi pada makhluk hidup
Fiksasi/Radionuklida (Fixation/Radionuclides)
: 1) cara
melekatkan
fisik
(memoleskan
atau memoleskan merat
pada
radionuklida dengan zat
secara
pengecatan
radioaktif) dan
permukaan
benda
padat
untuk mencegah zat radioaktif terdispersi 2) pencegahan tersebarnya zat radioaktif ke udara dari bahan yang terkontaminasi dengan melapisinya Fisika Kesehatan (Health Physics)
: ilmu
pengetahuan
evaluasi,
tentang
pengenalan,
dan pengawasan bahaya radiasi
pengion pada kesehatan In Vitro (In Vitro)
: perlakuan di luar tubuh, misal
dalam
tabung reaksi, sebagai lawan in vivo
www.djpp.kemenkumham.go.id
2013, No.660
In Vivo (In Vivo)
98
: perlakuan dalam tubuh makhluk hidup, lawan in vitro
Isotop (Isotope)
: beberapa nuklida yang mempunyai jumlah proton yang sama, tetapi jumlah neutron yang berbeda,
misal oksigen mempunyai
tiga isotop alam dengan massa 16,17, 18 : 16 8
Isotop Stabil (Stable Isotope) Kalibrasi (Calibration)
O,
O, dan
17 8
: isotop yang
18 8
O.
tidak mengalami peluruhan
radioaktif : proses
untuk
membandingkan
model
dengan hasil pengamatan dan pengukuran lapangan Pengukuran (Gauging)
: pengukuran tebal, densitas, atau kuantitas bahan berdasarkan jumlah
radiasi
yang
diserap Perunut (Tracer)
: nuklida yang diberikan pada sistem yang ditujukan
untuk mengikuti perilaku salah
satu atau beberapa komponen sistem itu Polimerisasi Radiasi (Radiation Polymerization)
: proses pembentukan polimer dari monomer, menggunakan
energi
radiasi
sebagai
inisiatornya Praperlakuan (Pretreatment)
: semua kegiatan yang dilakukan sebelum pengolahan pengumpulan,
limbah pemilahan,
meliputi perlakuan
kimia, dan dekontaminasi Radiasi (Radiation)
: emisi dan propagasi energi melalui materi atau
ruang
dalam
bentuk
gelombang
elektromagnetik atau partikel Radiobiologi (Radiobiology)
: ilmu biologi yang mempelajari metabolisme makhluk hidup menggunakan radioisotop
www.djpp.kemenkumham.go.id
99
Radiofarmaka
2013, No.660
: radionuklida
(Radiopharmaceutical)
atau
senyawa
bertanda
radioaktif yang digunakan untuk tujuan diagnosis berdasarkan deteksi radiasi atau terapi berdasarkan efek fisik radiasi
Radioimunoesai
: penetapan kadar ligan yang ada di dalam
(Radioimmunoassay/RIA)
darah atau
cairan tubuh secara
menggunakan ikatan
radioligan
reseptorligan,
in vitro
berdasarkan
dengan
antibodi
sebagai reseptor Radioisotop (Radioisotope)
: isotop
tak
stabil
yang
meluruh
secara
spontan dengan memancarkan radiasi
Radiokimia (Radiochemistry) : ilmu kimia yang mempelajari sifat kimia dan reaksi zat radioaktif Radioterapi (Radiotheraphy) : terapi radiasi Roentgen (Roentgen)
: satuan dosis paparan radiasi gamma atau sinar-X
TP
TEKNOFISIKOKIMIA DAN PROSES
TP 00
TEKNOFISIKOKIMIA Naskah yang berkenaan dengan penelitian dan pengembangan mengenai antara lain :
TP 01
•
proses kimia
•
fisika inti/atom/plasma
TEKNOLOGI PROSES Naskah yang berkenaan dengan penelitian dan pengembangan mengenai antara lain : •
proses suhu tinggi
•
daur bahan bakar reaktor maju
www.djpp.kemenkumham.go.id
2013, No.660
100
Penjelasan : Atom (Atom)
: satuan materi terdiri dari satu inti dikelilingi elektron yang
jumlahnya
sama dengan
jumlah proton di dalam inti Plasma (Plasma)
: campuran gas netral yang terdiri dari ion positif dan negatif. Kadang-kadang disebut fase keempat selain padat, cair, dan gas. Plasma temperatur
tinggi
dipakai
dalam
percobaan fusi terkendali
B. KLASIFIKASI FASILITATIF DL
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
DL 00
PROGRAM/PERENCANAAN Naskah yang antara lain berkenaan dengan: •
Program jangka pendek, menengah, dan panjang
•
Penyusunan kebutuhan/jenis diklat
•
Penyusunan kurikulum dan silabus
•
Penyusunan metode (materi) pengajaran
•
Penyusunan mutu diklat
DL 01
PENDIDIKAN
DL 01 01
Perguruan Tinggi Naskah
yang
berkenaan
dengan
usaha
meningkatkan
ilmu
pengetahuan bagi pegawai BATAN dalam program Diploma, S-1, S2, dan S-3 pada suatu perguruan tinggi yaitu dari perencanaan sampai dengan evaluasi DL 01 02
Tugas Belajar Naskah yang berkenaan dengan tugas belajar bagi pegawai BATAN baik dengan beasiswa atau tanpa beasiswa untuk memperoleh
www.djpp.kemenkumham.go.id
101
2013, No.660
pendidikan yang lebih tinggi dalam bidang ilmu tertentu yaitu dari perencanaan sampai dengan evaluasi DL 01 03
Ikatan Dinas Naskah yang berkenaan dengan pemberian ikatan dinas kepada para mahasiswa suatu perguruan tinggi untuk disiplin ilmu tertentu mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi
DL 02
PELATIHAN
DL 02 01
Penjenjangan Jabatan Struktural Naskah yang berkenaan dengan pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan jenjang jabatan struktural pegawai, antara lain:
DL 02 02
•
Diklat Kepemimpinan (Diklatpim) Tingkat I
•
Diklat Kepemimpinan (Diklatpim) Tingkat II
•
Diklat Kepemimpinan (Diklatpim) Tingkat III
•
Diklat Kepemimpinan (Diklatpim) Tingkat IV
•
Diklat Pra Jabatan Golongan I, II, dan III
Penjenjangan Jabatan Fungsional Naskah yang berkenaan dengan pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan jenjang jabatan fungsional pegawai, antara lain:
DL 02 03
•
Diklat Penjenjangan Pranata Nuklir
•
Diklat Penjenjangan Peneliti
Pelatihan Teknis Naskah
yang
berkenaan
dengan
peningkatan
pengetahuan/
ketrampilan pegawai dalam bidang teknis, antara lain: •
Diklat Proteksi Radiasi
•
Diklat Manajemen
•
Diklat Radiografi
www.djpp.kemenkumham.go.id
2013, No.660
DL 03
102
Pelaksanaan Naskah yang antara lain berkenaan dengan:
DL 04
•
Pembentukan panitia
•
Seleksi peserta
•
Surat izin menjadi Pengajar/Pembimbing/Asisten/ Moderator
•
Pembuatan sertifikat
•
Laporan pelatihan
Evaluasi Naskah yang antara lain berkenaan dengan: •
Evaluasi Pengajar/Pembimbing/Asisten
•
Evaluasi pelaksaanaan pelatihan
HK
HUKUM
HK 00
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Naskah yang berkenaan dengan proses pembuatan suatu naskah peraturan/perundang-undangan perencanaan,
pembahasan
produk sampai
BATAN dengan
mulai
dari
pengesahan,
peninjauan kembali HK 00 01
Produk-Produk Lembaga Tinggi Negara
HK 00 02
Undang-Undang Termasuk Rancangan Undang-Undang
HK 00 03
Peraturan Pemerintah Termasuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
HK 00 04
Peraturan/ Keputusan Presiden
HK 00 05
Peraturan/Keputusan/Instruksi/Edaran Menteri/Kepala LPNK Termasuk Keputusan Bersama (SKB) dan Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri/Kepala LPNK
HK 00 06
Peraturan Pemerintah Daerah Termasuk Peraturan Daerah, Surat Keputusan/ Instruksi/Edaran Gubernur/Bupati/Walikota
www.djpp.kemenkumham.go.id
103
2013, No.660
HK 00 07
Peraturan/Keputusan/Edaran Pejabat Eselon I/II di BATAN
HK 00 08
Peraturan/Keputusan/Edaran Pejabat Eselon I/II di luar BATAN
HK 01
PERDATA
HK 01 01
Perdata Masalah Orang Naskah yang antara lain berkenaan dengan:
HK 01 02
•
Tempat tinggal atau domisili
•
Harta kekayaan
•
Kebelumdewasaan & perwalian
•
Akta catatan sipil
•
Perkawinan
Perdata Masalah Kebendaan Naskah yang antara lain berkenaan dengan:
HK 01 03
•
Bezit & hak-hak yang timbul karenanya
•
Hak milik
•
Hak numpang karang
•
Hak usaha
•
Surat wasiat
•
Gadai
•
Hipotik
Perdata Masalah Perikatan Naskah yang antara lain berkenaan dengan: •
Kontrak
•
Hapusnya perikatan
•
Jual beli
•
Tukar menukar
•
Sewa menyewa
•
Pemberian kuasa
•
Hibah
www.djpp.kemenkumham.go.id
2013, No.660
HK 01 04
104
Perdata Masalah Pembuktian & Daluwarsa Naskah yang antara lain berkenaan dengan: •
Pembuktian pada umumnya
•
Daluwarsa
•
Pengakuan
HK 02
PIDANA
HK 02 01
Pidana Masalah Kejahatan Naskah yang antara lain berkenaan dengan:
HK 02 02
•
Kejahatan terhadap keamanan negara
•
Pemalsuan surat
•
Pemalsuan mata uang, uang kertas negara dan kertas bank
•
Penghinaan
•
Penganiayaan
•
Pencurian
•
Penggelapan
•
Penipuan/pemerasan dan pengancaman
Pidana Masalah Pelanggaran Naskah yang antara lain berkenaan dengan: •
Pelanggaran terhadap keselamatan umum bagi orang, barang, dan kesehatan
•
Pelanggaran ketertiban umum
•
Pelanggaran kesusilaan
•
Pelanggaran asal usul dan perkawinan
•
Pelanggaran jabatan
HK 03
BANTUAN HUKUM
HK 03 01
Peradilan Tata Usaha Negara Naskah yang antara lain berkenaan dengan: •
Somasi
•
Keputusan Peradilan Tata Usaha Negara
www.djpp.kemenkumham.go.id
105
2013, No.660
•
Keputusan Peradilan Tinggi Tata Usaha Negara
•
Mahkamah Agung
HK 03 02
Pengadilan Agama
HK 03 03
Kasus Hukum Pidana Menyangkut bantuan hukum kepada pejabat/pegawai BATAN dalam kasus pidana yang berhubungan dengan tugas dan kewajiban
dalam
pelaksanaan
program
termasuk
proses
penelaahan hukum yang terkait HK 03 04
Kasus Hukum Perdata Menyangkut bantuan hukum kepada pejabat/pegawai BATAN dalam kasus perdata yang berhubungan dengan tugas dan kewajiban
dalam
pelaksanaan
program
termasuk
proses
penelaahan hukum yang terkait HK 03 05
Penelaahan Hukum Bantuan
teknis
dari
segi
hukum
dalam
pembuatan
surat
keputusan, kontrak perjanjian yang berkaitan dengan masalah ketenaganukliran
serta
pembuatan
peraturan
perundang-
undangan HK 04
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI)
HK 04 01
Hak Cipta
HK 04 02
Paten
HK 04 03
Desain Industri
HK 04 04
Merk
HK 04 05
Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
HK 04 06
Rahasia Dagang
HK 04 07
Perlindungan Varietas Tanaman
HM
HUBUNGAN MASYARAKAT
www.djpp.kemenkumham.go.id
2013, No.660
HM 00
106
PAMERAN Naskah yang berkenaan dengan semua kegiatan dalam rangka memberikan penerangan kepada masyarakat tentang kegiatan BATAN termasuk pameran berjalan
HM 01
PEMBERITAAN Naskah yang berkenaan dengan pemberitaan masalah tenaga nuklir baik dari luar maupun dalam negeri, antara lain:
HM 02
•
Bahan berita siaran pers/radio/televisi
•
Guntingan berita (clipping)
•
Jumpa pers dan pemberitaan lain
HUBUNGAN ANTARLEMBAGA Naskah
yang
berkenaan
dengan
segala
kegiatan
bidang
kehumasan dengan pihak luar maupun dalam negeri, antara lain:
HM 03
•
BAKOHUMAS
•
Dengar pendapat (hearing) dengan DPR-RI
•
Konsultasi
•
Stake holder
•
Audiensi
KUNJUNGAN Naskah
yang
berkenaan
dengan
permintaan
dari
lembaga/
instansi lain kepada BATAN untuk berkunjung, antara lain dalam rangka: •
Penelitian untuk penyelesaian studi
•
Praktek Kerja Nyata (PKN) atau Kuliah Kerja Nyata (KKN)
•
Kunjungan kerja DPR-RI
•
Karyawisata
•
Pendidikan Sistem Ganda (PSG)/PKL
www.djpp.kemenkumham.go.id
107
HM 04
LAYANAN INFORMASI PUBLIK
IF
INFORMATIKA
IF 00
DOKUMENTASI
2013, No.660
Naskah yang berkenaan dengan kegiatan pengumpulan dan pelayanan dokumentasi termasuk penyajian, antara lain: •
Tulisan
•
Film/Foto
•
Rekaman suara
•
Penyimpanan data (misal: compact disc/CD, floppy disc, flash drive disc/USB, hard disc/HD)
• IF 01
Transparansi
KEPUSTAKAAN Naskah yang berkenaan dengan kegiatan kepustakaan, antara lain:
IF 02
•
Pengumpulan bahan-bahan pustaka
•
Pengadaan bahan pustaka
•
Penyebaran/pendistribusian bahan pustaka
•
Pemanfaatan/peminjaman
•
Pengolahan termasuk automasi
•
Perawatan
PENERBITAN Naskah yang berkenaan dengan penerbitan majalah, buletin, buku petunjuk dan sebagainya mulai dari pengumpulan bahan sampai dengan penyebaran, antara lain: •
Redaksi
•
Penanggungjawab/penulis
•
Naskah asli
www.djpp.kemenkumham.go.id
2013, No.660
108
•
Master
•
Distribusi/pelanggan/pendanaan
IF 03
KOMPUTER
IF 03 01
Pelayanan Jasa Komputer Naskah yang antara lain berkenaan dengan: •
Komputer termasuk menyiapkan instalasi peralatan komputer
•
Perangkat
keras/lunak
sistem
komputer
termasuk
pemanfaatannya
IF 03 02
•
Komputasi ilmiah termasuk pengembangannya
•
Studi metoda numerik, statistika, dan penerapannya
•
Bank data teknis
•
Intelegensi buatan
•
Studi mengenai expert system
•
Home page
•
Pemodelan dan simulasi
•
Jaringan syaraf
•
Logika samar
•
Realitas semu
Sistem Informasi Manajemen (SIM) Naskah yang berkenaan dengan sistem informasi dan sistem dukungan analisis pengambilan keputusan yang dilakukan secara manual atau berdasarkan komputer, antara lain: •
Pengumpulan data/fakta
•
Pengolahan data/fakta
•
Penyajian informasi
•
Pembinaan penerapan SIM
www.djpp.kemenkumham.go.id
109
KP
KEPEGAWAIAN
KP 00
PENGADAAN PEGAWAI
KP 00 01
Formasi
2013, No.660
Naskah yang antara lain berkenaan dengan:
KP 00 02
•
Perencanaan pengadaan pegawai
•
Formasi termasuk nota usul formasi
Penerimaan Naskah yang berkenaan dengan penerimaan pegawai, antara lain: •
Pengumuman
•
Lamaran
•
Panggilan
•
Penyaringan calon pegawai termasuk tes, wawancara
•
Penempatan calon pegawai negeri sipil (CPNS) dan pegawai negeri sipil (PNS)
•
Honorer/kontrak
KP 01
TATA USAHA KEPEGAWAIAN
KP 01 01
Data Pegawai Naskah yang berkenaan dengan data pegawai, antara lain: •
Bezetting pegawai
•
Daftar Urut Kepangkatan (DUK)
•
Kartu pegawai (KARPEG)
•
Nomor Induk Pegawai (NIP)
•
Kartu istri (KARIS), kartu suami (KARSU)
•
Data Keluarga
•
Pajak kekayaan (LP2P)
•
Badge
•
Spesimen tanda tangan
•
Daftar riwayat hidup (DRH)
www.djpp.kemenkumham.go.id
2013, No.660
KP 01 02
110
Izin Pegawai Naskah yang antara lain berkenaan dengan:
KP 01 03
•
Izin tidak masuk kerja/dispensasi
•
Izin kerja di luar BATAN
•
Izin perkawinan/perceraian
•
Izin melaksanakan tugas tertentu (misal: lembur)
Keanggotaan Pegawai dalam Organisasi Sosial & Politik Naskah yang antara lain berkenaan dengan: •
Partai politik (parpol)
•
Organisasi profesi
•
Organisasi massa
•
LSM/NGO
KP 02
MUTASI
KP 02 01
Pengangkatan Naskah yang berkenaan dengan pengangkatan pegawai, antara lain: •
Pengangkatan
calon
pegawai,
pegawai
termasuk
surat
persetujuan BKN •
Pengangkatan/pemberhentian
dari
jabatan
struktural/fungsional/ Bendahara •
Surat pernyataan pelantikan
•
Surat pengaktifan kembali
•
Penunjukkan pejabat Pelaksana harian (Plh.) dan Pelaksana tugas (Plt.)
KP 02 02
Kenaikan Pangkat/Golongan Naskah yang antara lain berkenaan dengan: •
Kenaikan pangkat/golongan
•
Kenaikan jabatan struktural dan fungsional
www.djpp.kemenkumham.go.id
111
• KP 02 03
2013, No.660
Ujian dinas dan penyesuaian ijazah
Masa Kerja Naskah
yang
berkenaan
dengan
perhitungan
dan
peninjauan/penyesuaian masa kerja KP 02 04
Alih Tugas Naskah yang berkenaan dengan alih tugas di lingkungan dan di luar BATAN dalam rangka pemantapan/peningkatan pekerjaan termasuk lolos butuh dan pegawai diperbantukan/dipekerjakan
KP 03
PENILAIAN DAN HUKUMAN
KP 03 01
Penilaian Naskah yang antara lain berkenaan dengan: •
Daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP3)/Sasaran Kerja Pegawai (SKP)
KP 03 02
•
Penegakan disiplin pegawai
•
Absensi
Hukuman Naskah
yang
berkenaan
dengan
hukuman
pegawai
karena
melanggar Peraturan Pemerintah dalam bidang disiplin pegawai, antara lain: •
Surat panggilan pemeriksaan
•
Surat perintah pemeriksaan
•
Berita acara pemeriksaan
•
Teguran lisan/tertulis
•
Pernyataan tidak puas secara tertulis
•
Penundaan kenaikan pangkat/gaji berkala
•
Penurunan pangkat/gaji setingkat lebih rendah
•
Pemberhentian dengan hormat
•
Pemberhentian tidak dengan hormat
www.djpp.kemenkumham.go.id
2013, No.660
112
KP 04
KESEJAHTERAAN
KP 04 01
Penghasilan Naskah yang antara lain berkenaan dengan:
KP 04 02
•
Kenaikan gaji berkala
•
Inpasing adanya perubahan peraturan gaji
•
Surat keterangan penghasilan pegawai
•
Surat keputusan pemberhentian pembayaran (SKPP)
Tunjangan Keluarga Naskah
yang
berkenaan
dengan
tunjangan
keluarga
dan
penyesuaian tunjangan keluarga KP 04 03
Tunjangan Kebutuhan Pokok Naskah yang berkenaan dengan pemberian kebutuhan pokok (misal: beras, gula, terigu)
KP 04 04
Tunjangan Jabatan Struktural, Tunjangan Jabatan Fungsional, dan Tunjangan Bahaya Nuklir (TBN), Tunjangan Kinerja Naskah yang berkenaan dengan tunjangan jabatan struktural, fungsional, tunjangan bahaya nuklir, dan tunjangan kinerja mulai dari surat usulan sampai dengan penetapan keputusan.
KP 04 05
Asuransi dan Kesehatan Naskah yang antara lain berkenaan dengan:
KP 04 06
•
Asuransi kesehatan (ASKES)
•
Tabungan asuransi pensiun (TASPEN)
•
Pemeriksaan kesehatan pejabat/pegawai
•
Donor darah
Cuti Naskah yang berkenaan dengan cuti pegawai, antara lain: •
Cuti tahunan
•
Cuti besar
www.djpp.kemenkumham.go.id
113
KP 04 07
•
Cuti alasan penting
•
Cuti di luar tanggungan Negara
•
Cuti sakit
2013, No.660
Penghargaan Naskah yang berkenaan dengan pemberian penghargaan/ piagam (Bintang, Satyalancana dan sejenisnya) mulai dari surat usulan sampai dengan penetapan dan penyerahan
KP 04 08
Perumahan Naskah yang berkenaan dengan perumahan pegawai, antara lain: •
KP 04 09
Bapetarum dan Taperum
Bantuan Sosial Naskah yang antara lain berkenaan dengan: •
Pemberian bantuan/tunjangan kepada pegawai dan keluarga yang mengalami musibah termasuk kepada pihak lain
• KP 04 10
Penyelenggaraan khitanan masal atau kegiatan sosial lain
Angkutan Pegawai Naskah yang berkenaan dengan angkutan pegawai termasuk kendaraan untuk evakuasi pegawai dan peminjaman kendaraan dinas untuk rekreasi dan kegiatan sosial
KP 04 11
Konsumsi Naskah yang berkenaan dengan pengadaan makan siang pegawai termasuk makanan tambahan (extra voeding/ kudapan) mulai dari pendanaan sampai dengan pelaksanaannya
KP 05
KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA
KP 05 01
Keahlian
KP 05 02
Ketrampilan
www.djpp.kemenkumham.go.id
2013, No.660
114
KP 06
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA
KP 06 01
Pensiun Naskah yang berkenaan dengan pensiun pegawai mulai dari permohonan pensiun, masa persiapan pensiun sampai dengan proses surat keputusan pensiun selesai termasuk antara lain:
KP 06 02
•
Pensiun janda/duda
•
Pensiun anak
•
Perjalanan menjelang pensiun/pensiun pindah domisili
Pemberhentian Naskah yang berkenaan dengan pemberhentian pegawai, termasuk berhenti dengan hormat atas permintaan sendiri mulai dari permohonan sampai dengan proses surat keputusan selesai
KP 06 03
Meninggal Dunia
KP 07
PEMBINAAN MENTAL Naskah yang antara lain berkenaan dengan: •
Pembinaan mental pegawai termasuk kerohanian
•
Konsultasi psikologi dan terapi
KP 08
KORPRI/DHARMA WANITA/ KOPERASI
KP 08 01
Korpri Naskah
yang
berkenaan
dengan
penunjukkan/pemberhentian
kegiatan
pengurus
Korpri
Korpri
dan
termasuk kegiatan
olahraga KP 08 02
Dharma Wanita Naskah yang berkenaan dengan kegiatan Dharma Wanita
KP 08 03
Koperasi Naskah yang berkenaan dengan kegiatan perkoperasian
www.djpp.kemenkumham.go.id
115
KS
KERJA SAMA
KS 00
KERJA SAMA DALAM NEGERI
KS 00 01
Instansi Pemerintah
2013, No.660
Naskah yang berkenaan dengan kerja sama antar lembaga pemerintah (misal: Memorandum of Understanding/MOU)
antara
lain:
KS 00 02
•
Departemen
•
Lembaga Pemerintah Non Departemen
•
Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
•
Perguruan Tinggi
Instansi Swasta Naskah yang berkenaan dengan kerja sama antara BATAN dengan instansi swasta (misal: Memorandum of Understanding/MOU)
KS 00 03
Pertemuan Ilmiah Naskah yang berkenaan dengan masalah kegiatan pertemuan ilmiah baik yang diselenggarakan oleh BATAN maupun instansi lain di dalam negeri antara lain: •
Seminar/lokakarya/konferensi/kongres/simposium
•
Orasi ilmiah
•
Presentasi ilmiah
•
Workshop
KS 01
KERJA SAMA LUAR NEGERI
KS 01 01
Pendidikan dan Pelatihan Naskah yang berkenaan dengan proses pelaksanaan bantuan luar negeri
dalam
bidang
pendidikan
dan
pelatihan
untuk
meningkatkan kualitas sumber daya manusia antara lain: •
Pendidikan program S-1, S-2, dan S-3
•
Training
www.djpp.kemenkumham.go.id
2013, No.660
KS 01 02
116
Teknik Naskah yang berkenaan dengan proses pelaksanaan kerja sama teknik dan bantuan luar negeri untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia BATAN
KS 01 03
Bantuan Tenaga Ahli (Expert) Naskah yang berkenaan dengan proses pelaksanaan bantuan tenaga ahli (expert) luar negeri (IAEA, UNDP atau institusi luar negeri lain)
KS 01 04
Politik Naskah yang berkenaan dengan bidang politik, antara lain: •
Sidang tahunan IAEA
•
Laporan sidang IAEA
•
Dukungan keanggotaan IAEA
•
CTBT, organisasi CTBTO
•
Pelarangan uji coba senjata nuklir
•
Sistem dan data pemantauan global (International Monitoring System)
• KS 01 05
UNSCEAR
Pertemuan Ilmiah Naskah yang berkenaan dengan masalah kegiatan pertemuan ilmiah yang diselenggarakan oleh instansi luar negeri antara lain: •
Seminar
•
Simposium
•
Kongres/Konferensi
•
Workshop
KU
KEUANGAN
KU 00
ANGGARAN Naskah yang berkenaan dengan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) dan pengumpulan data
www.djpp.kemenkumham.go.id
117
2013, No.660
serta penyusunan Rencana Kerja Anggaran Kementrian Lembaga (RKA-KL) sampai dengan
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
(DIPA) termasuk antara lain pengusulan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P), revisi RKA-KL atau revisi DIPA KU 00 01
Kontribusi Naskah yang antara lain berkenaan dengan iuran keanggotaan pada Badan/Organisasi Internasional
KU 01
SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM) Naskah yang berkenaan dengan pengajuan dan pengeluaran dana, antara lain: •
Surat Perintah Membayar Uang Persediaan (SPM-UP)
•
Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan (SPMTUP)
•
Surat Perintah Membayar Penggantian Uang Persediaan (SPMGUP)
• KU 02
Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS)
LAPORAN KEUANGAN Naskah yang berkenaan dengan laporan realisasi anggaran, neraca, catatan atas laporan keuangan dan pernyataan tanggung jawab
KU 03
PERBANKAN Naskah yang berkenaan dengan transaksi perbankan
KU 04
PENDAPATAN/PENERIMAAN NEGARA
KU 04 01
Penerimaan Pajak Naskah yang berkenaan dengan penerimaan negara, antara lain: •
Pajak pertambahan nilai (PPN)
•
Pajak penghasilan (PPh)
•
Surat Setoran Pajak (SSP)
www.djpp.kemenkumham.go.id
2013, No.660
KU 04 02
118
Penerimaan Negara Bukan Pajak Naskah yang berkenaan dengan pendapatan negara dari hasil penerimaan negara bukan pajak, antara lain:
KU 04 03
•
Pembayaran sewa rumah dinas
•
Hasil penjualan barang-barang inventaris yang dihapus
•
Hasil penjualan jasa & hasil produksi
•
Denda keterlambatan penyerahan barang/pekerjaan
•
Hasil penjualan dokumen lelang
•
Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (SSBP)
Bantuan Dana Naskah yang antara lain berkenaan dengan:
KU 05
•
Dana kontingensi
•
Dana bantuan
•
Dana darurat
VERIFIKASI Naskah
yang
berkenaan
dengan
penelitian
dokumen
pertanggungjawaban keuangan negara termasuk nota teguran dan nota keberatan KU 06
GANTI RUGI Naskah
yang
berkenaan
dengan
masalah
tuntutan
perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi OT
ORGANISASI DAN TATALAKSANA
OT 00
ORGANISASI
OT 00 01
Struktur Organisasi Naskah
yang
berkenaan
dengan
perumusan
penyusunan,
pembahasan, dan penetapan struktur organisasi termasuk tugas pokok dan fungsi, pembinaan, dan penilaian/evaluasi mengenai organisasi
www.djpp.kemenkumham.go.id
119
OT 00 02
2013, No.660
Penelaahan Jabatan Naskah yang antara lain berkenaan dengan: •
Analisis jabatan (ANJAB)
•
Evaluasi Jabatan
•
Uraian jabatan/tugas
•
Persyaratan jabatan
•
Analisis beban kerja
•
Sistem karier dan prestasi
OT 01
TATALAKSANA
OT 01 01
Standar Operasional Prosedur Naskah yang berkenaan dengan penyusunan pedoman jaminan mutu dan prosedur BATAN, antara lain:
OT 01 02
•
SOP Teknis
•
SOP Administratif
•
Sistem & mekanisme kerja
Pembakuan Sarana Kerja Naskah yang berkenaan dengan pembakuan sarana kerja, antara lain: •
Logo, kop surat, stempel/cap dinas BATAN
•
Formulir-formulir
•
Seragam kerja
•
Tata ruang
•
Komputerisasi
•
Perubahan jam kerja
OT 02
TATAKERJA
OT 02 01
Perencanaan Naskah yang berkenaan dengan penyusunan rencana/program kerja dalam rangka penentuan kebijakan, antara lain:
www.djpp.kemenkumham.go.id
2013, No.660
OT 02 02
120
•
Rapat kerja (Raker)
•
Pidato pimpinan negara (Presiden RI, Wakil Presiden, Menteri)
•
Pidato pimpinan BATAN
•
Usulan penelitian (Uspen)
•
Usulan kegiatan (Uskeg)
•
Sarlita, Propenas, Renstra, Jakstra
•
Program Insentif
Laporan Naskah yang berkenaan dengan penyusunan dan penyampaian laporan, antara lain: •
Laporan Bulanan
•
Laporan Triwulan
•
Laporan Semester
•
Laporan Tahunan
•
Laporan Eksekutif
•
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
PL
PERLENGKAPAN
PL 00
PENGADAAN BARANG
PL 00 01
Pengadaan Barang Bergerak Naskah yang berkenaan dengan proses pengadaan alat kantor, alat pengangkutan, alat inspeksi dan laboratorium, yaitu mulai dari perencanaan pengadaan barang/jasa sampai dengan serah terima barang/jasa
PL 00 02
Pengadaan Barang Tidak Bergerak Naskah yang berkenaan dengan proses pengadaan tanah, gedung dan lain-lain, meliputi: •
Perencanaan
•
Proses
pengadaan/pembangunan/renovasi/perawatan
(pelelangan, berita acara, izin bangunan)
www.djpp.kemenkumham.go.id
121
•
Proses
pembebasan
tanah
2013, No.660
sampai
dengan
pengurusan
sertifikat PL 00 03
Pengadaan Barang Pakai Habis Naskah yang berkenaan dengan proses pengadaan alat tulis kantor, suku cadang, komponen elektrikal, mekanikal, dan lainlain, meliputi: •
Perencanaan pengadaan barang dan stock opname
•
Proses pengadaan (misal: penilaian, pelelangan, kontrak, surat perintah kerja (SPK), berita acara (BA)
PL 00 04
Pengadaan Barang Luar Negeri Naskah yang berkenaan dengan proses pengadaan barang luar negeri mulai dari permintaan penawaran sampai dengan serah terima barang •
proforma invoice, quotation, invoice, bill of lading, airway bill, inklaring
PL 01
RE-EKSPOR Naskah yang berkenaan dengan proses mengekspor kembali barang/alat dari luar negeri
PL 02
INVENTARISASI DAN PENGHAPUSAN
PL 02 01
Inventarisasi Barang Milik Negara Naskah yang berkenaan dengan proses pelaksanaan inventarisasi barang milik negara (misal: penentuan/ perubahan status rumah dinas)
PL 02 02
Penghapusan Barang Milik Negara Naskah yang berkenaan dengan proses pelaksanaan penghapusan barang milik negara
www.djpp.kemenkumham.go.id
2013, No.660
122
PL 03
KERUMAHTANGGAAN
PL 03 01
Penggunaan Fasilitas Naskah yang berkenaan dengan penggunaan fasilitas kantor BATAN dan penyewaan peralatan/sarana kantor di luar BATAN, antara lain: •
Gedung/gedung pertemuan
•
Tanah
•
Listrik
•
Air
•
Peralatan kantor (misal: meja, kursi)
•
Kendaraan
•
Tenda
•
Mesin fotokopi
•
Rumah dinas/mess/rumah tamu (termasuk permohonan dan surat izin menghuni)
PL 03 02
Pelayanan Dinas Naskah yang antara lain berkenaan dengan:
PL 03 03
•
Telekomunikasi (izin frekuensi) radio, internet
•
Gangguan dan tagihan langganan (telepon, listrik, air)
Kebersihan Naskah yang berkenaan dengan masalah kebersihan
PL 04
PEMELIHARAAN
PL 04 01
Pemeliharaan Barang Bergerak Naskah yang berkenaan dengan proses perawatan dan perbaikan peralatan kantor dan laboratorium mulai dari penilaian sampai dengan berita acara penyerahan
www.djpp.kemenkumham.go.id
123
PL 04 02
2013, No.660
Pemeliharaan Barang Tidak Bergerak Naskah yang berkenaan dengan proses perawatan dan perbaikan gedung, pagar, instalasi, saluran air dan lain-lain mulai dari penilaian sampai dengan berita acara serah terima
TU
KETATAUSAHAAN
TU 00
TATA USAHA
TU 00 01
Penggandaan Naskah yang berkenaan dengan proses penggandaan termasuk antara lain: percetakan, penjilidan, pengetikan, fotokopi
TU 00 02
Kearsipan Naskah yang antara lain berkenaan dengan:
TU 00 03
•
Penataan berkas
•
Peminjaman berkas
•
Pemindahan arsip inaktif
•
Penyusutan/Pemusnahan arsip
•
Penyerahan arsip ke Arsip Nasional RI
Tata Persuratan Naskah yang antara lain berkenaan dengan: •
Cara pembuatan surat
•
Wewenang penandatangan surat
•
Pengelolaan surat
TU 01
PERJALANAN DINAS
TU 01 01
Perjalanan Dinas Dalam Negeri Naskah yang berkenaan dengan proses pengurusan perjalanan dinas dalam negeri bagi pegawai BATAN dan instansi terkait (misal: SPPD, tiket, surat tugas)
www.djpp.kemenkumham.go.id
2013, No.660
TU 01 02
124
Perjalanan Dinas Luar Negeri Naskah yang berkenaan dengan proses pengurusan perjalanan dinas luar negeri bagi pegawai BATAN, instansi terkait, dan penugasan tenaga ahli (expert) dari luar negeri, antara lain: •
surat tugas
•
visa
•
izin keberangkatan ke luar negeri
•
paspor
•
exit permit
•
izin tinggal untuk orang asing
•
izin kerja untuk orang asing
TU 02
PROTOKOL
TU 02 01
Pengurusan Keprotokolan Naskah yang berkenaan dengan proses pengurusan keprotokolan, antara lain:
TU 02 02
•
Upacara/acara kedinasan (misal: pelantikan, peresmian)
•
Kunjungan tamu dinas dari dalam/luar negeri dan laporan
Alamat Naskah yang berkenaan dengan proses pembuatan alamat pejabat BATAN dan instansi terkait
WP
PENGAWASAN DAN PENGAMANAN
WP 00
PENGAWASAN
WP 00 01
Pemeriksaan Anggaran Naskah
yang
berkenaan
dengan
pemeriksaan
anggaran
dilaksanakan oleh BATAN dan instansi pemerintah lain (BPK dan BPKP), antara lain: •
Jadwal pemeriksaan
•
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)
www.djpp.kemenkumham.go.id
125
WP 00 02
2013, No.660
•
Tanggapan atas laporan hasil pemeriksaan
•
Berita Acara Pemeriksaan (BAP)
Pemeriksaan Kepegawaian Naskah yang berkenaan dengan pemeriksaan bidang kepegawaian, antara lain:
WP 00 03
•
Jadwal pemeriksaan
•
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)
•
Tanggapan atas laporan hasil pemeriksaan
•
Berita Acara Pemeriksaan (BAP)
Pemeriksaan Perlengkapan Naskah
yang
berkenaan
dengan
pemeriksaan
bidang
perlengkapan, antara lain:
WP 00 04
•
Perencanaan
•
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)
•
Tanggapan atas laporan hasil pemeriksaan
•
Berita Acara Pemeriksaan (BAP)
Pemeriksaan Konservasi Energi Naskah yang berkenaan dengan masalah konservasi energi
WP 00 05
Pemeriksaan Badan Usaha/Yayasan Naskah yang berkenaan dengan pemeriksaan keuangan Badan Usaha/Yayasan yang berada di BATAN, antara lain:
WP 00 06
•
Laporan
•
Tanggapan
•
Evaluasi
Pengawasan Naskah
yang
berkenaan
dengan
program
pelaksanaan pengawasan melekat (P3 Waskat)
peningkatan
dan realisasi P3
Waskat/Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
www.djpp.kemenkumham.go.id
2013, No.660
126
WP 01
PENGAMANAN
WP 01 01
Pengamanan Instalasi Naskah yang berkenaan dengan pengamanan instalasi nuklir dan bahan nuklir
WP 01 02
Pengamanan Personil Naskah yang berkenaan dengan antara lain:
WP 01 03
•
Pejabat, tenaga ahli
•
Sidik jari
•
Pemeliharaan ketertiban
Pengamanan Material Naskah yang berkenaan dengan pengamanan material, antara lain: •
Pengamanan bahan keterangan
•
Senjata
api,
senjata
lainnya,
sistem
alarm,
peralatan
pengamanan, dan peralatan khusus •
Denah bangunan kantor, reaktor, laboratorium, sarana, dan prasarana lain
www.djpp.kemenkumham.go.id
127
2013, No.660
INDEKS RELATIF 1. KLASIFIKASI SUBSTANTIF A Adaptif Kontrol
IN 01 03
Akreditasi
KN 08 02
Akselerator
IN 00 01
Akuntansi Bahan Nuklir
KN 06
Alarm Gamma
IN 01 02
Alat Ukur Densitas untuk Pemanfaatan Isotop
IN 01 02
Alat Ukur Tebal untuk Pemanfaatan Isotop
IN 01 02
Alat Ukur Tinggi Permukaan untuk Pemanfaatan Isotop
IN 01 02
Alih Teknologi Pembangunan Reaktor Daya
RN 01 01
Analisis Aktivasi Neutron
IB 01
Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) Pembangunan Reaktor Daya RN 01 01 Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) dan Dampak Radiologi
KN 04 04
Analisis Keandalan Komponen
KN 02 03
Analisis Keandalan Sistem Reaktor
KN 02 03
Analisis Keselamatan dari Aspek Ergonomika
KN 02 03
Analisis Kontaminasi Lingkungan
KN 04 04
Analisis Kontrol Pengolahan Bahan Galian Nuklir
BN 00 07
Analisis Kontrol Pengolahan Bahan Nuklir
BN 01 01
Analisis Lepasan Radioaktif
KN 04 04
Analisis Resiko dan Mitigasi Kecelakaan Reaktor
KN 02 03
Analisis Unsur Kelumit
BN 01 02
Analisis Unsur Makro
BN 01 02
Aspek Biologi dalam Pengawetan
RR 05 02
Aspek Ekonomi Pengawetan
RR 05 02
Aspek Ekonomi Polimerisasi
RR 05 01
www.djpp.kemenkumham.go.id
2013, No.660
128
Aspek Ekonomi Sterilisasi
RR 05 03
Aspek Interaksi Manusia-Mesin
KN 02 03
Aspek Keselamatan Operasi Reaktor
RN 00 01
Aspek Kimia dalam Sterilisasi
RR 05 03
Aspek Korosi
KN 02 03
Audit Mutu
KN 08 04
Atom Plasma
TP 00
B Bahan Bakar Bekas
BN 02 07
Bahan Bakar Nuklir
BN 02
Bahan Bakar Reaktor Maju untuk Fabrikasi Bahan Bakar Nuklir
BN 02 05
Bahan Bakar Reaktor Maju untuk Konversi Bahan Bakar Nuklir
BN 02 04
Bahan Bakar Serbuk Dispersi
BN 02 05
Bahan Bakar Suhu Tinggi untuk Fabrikasi Bahan Bakar Nuklir
BN 02 05
Bahan Bakar Suhu Tinggi untuk Konversi Bahan Bakar Nuklir
BN 02 04
Bahan Industri
IB 00
Bahan Magnet
IB 01
Bahan Maju
IB 01
Bahan Nuklir
BN 01
Bahaya Biologi
KN 02 03
Bahaya Kebakaran
KN 02 03
Bahaya Kimia
KN 02 03
Bahaya Penambangan Bijih Uranium
KN 02 03
Bahaya Runtuhan
KN 02 03
Baterai Nuklir
RN 01 05
Beam Handling
IN 00 01
Biodistribusi Fisiologi
RR 01 03
Biokimia Senyawa Bertanda
RR 01 03
www.djpp.kemenkumham.go.id
129
2013, No.660
Biologi dalam Pengawetan
RR 05 02
Biologi Pertanian
RR 02 01
Biologi Radiasi
RR 04 04
Biosafety
RR 02 01
Bioteknologi Tanaman
RR 02 02
Bola Berlapis Grafit
BN 02 05
C CANDU
BN 02 08
Cs-137
IN 01 02
D DT (Uji Merusak) Pasca Iradiasi Bahan Bakar Reaktor Daya
BN 02 06
DT (Uji Merusak) Pasca Iradiasi Bahan Bakar Reaktor Riset
BN 02 06
Data Geoteknik
RN 01 01
Data Kecelakaan Nuklir dan Non Nuklir
KN 02 03
Data Meteo
RN 01 01
Data Seismik
RN 01 01
Daur Bahan Bakar Reaktor Maju
TP 01
Daur Ulang Bahan Bakar Bekas
BN 02 07
Daur Ulang Cara Kering
BN 02 07
Daur Ulang Dingin Gagalan Bahan Bakar
BN 02 01
Daur Ulang DUPIC
BN 02 07
Debu Penambangan
KN 02 03
Dekomisioning Limbah Radioaktif
BN 04 05
Dekomisioning Pembangunan & Pengoperasian Reaktor Daya
RN 01 02
Dekomisioning Rancang Bangun & Konstruksi Instalasi Nuklir
IN 03
Dekontaminasi Limbah Radioaktif
BN 04 04
Dekontaminasi Proteksi Radiasi
KN 02 01
www.djpp.kemenkumham.go.id
2013, No.660
130
Desalinasi
RN 01 04
Deteksi Bahan Nuklir
BN 01
Detektor Nuklir
IN 01 02
Diagrafi Nuklir
BN 00 04
Dielektrik
IB 01
Difraktometer
IB 02
Digesti
BN 00 07
Dinamika Populasi
RR 02 04
Dismantling
BN 04 05
Dosimetri
KN 03 02
Dosimetri Interna
KN 02 01
Dosimetri Perorangan
KN 02 01
E Efek Gabungan Radiasi dengan Agen lain
RR 04 04
Efek Mutagen Fisis dan Kimia terhadap Genetika Tanaman
RR 02 02
Efek Radiasi dengan Dosis
RR 04 04
Ekonomi Energi
RN 01 04
Ekonomi dan Pendanaan Energi
RN 01 04
Ekonomi Pengawetan
RR 05 02
Ekonomi Polimerisasi
RR 05 01
Ekonomi Sterilisasi
RR 05 03
Eksplorasi Pertambangan
BN 00 05
Elektro
IN 02 05
Elektrodeionisasi
BN 04 01
Elektromekanik
IN 02
Elektronika Nuklir
IN 01 02
Elemen Bahan Reaktor Riset atau Daya
BN 02 06
Elemen Logam Tanah Jarang
BN 02 02
www.djpp.kemenkumham.go.id
131
2013, No.660
Elemen Teras
RN 00 01
Energi dan Lingkungan
RN 01 04
Energi Nuklir
RN 01
Erosi Tanah
RR 06 01
F Fabrikasi Bahan Bakar Jenis CANDU
BN 02 07
Fabrikasi Bahan Bakar Nuklir
BN 02 05
Fabrikasi Teknologi iradiasi
RN 00 04
Fascioliasis
RR 03 01
Fasilitas Iradiasi
RN 00 02
Feromon Seks
RR 02 04
Fiksasi Nitrogen
RR 02 01
Filosofi Proteksi Radiasi
KN 02 01
Fisika Inti
TP 00
Fisika Kesehatan
IN 01 02
Fisika Medik
RR 04 01
Fisika Reaktor
RN 00
Fisiologi Tanaman dan Serangga
RR 02 01
Flourinasi
BN 02 07
Flourisasi sinar-X
IN 01 02
Fuel Cell
IB 00
G Gauging
RR 05 06
Generator Listrik
RN 01 05
Genetika Tanaman
RR 02 02
Geofisika
BN 00 01
Geokimia
BN 00 01
Geologi dan Pemetaan
BN 00 01
www.djpp.kemenkumham.go.id
2013, No.660
132
Geologi Kelautan
BN 00 01
Geostatistik
BN 00 04
Grafit Berderajat Nuklir
BN 02 03
Grafit Limbah Industri
BN 02 03
H Hama Tanaman
RR 02 04
Hamburan Neutron
IB 02
Hidrologi
RR 06 01
Histologi Serangga
RR 02 04
Histologi Tanaman
RR 02 04
Haemonchiasis
RR 03 01
Hormon Progesteron
RR 03 02
I Identifikasi Bakteri Patogen
RR 04 05
Immersion Technique
KN 02 03
Industri
RR 05
Insektisida
RR 02 04
Insenerasi Pengolahan Limbah Padat
BN 04 01
Inspeksi
KN 07
Inspeksi Pemakaian Pesawat Sinar-X oleh BAPETEN
KN 07 02
Inspeksi Pemakaian Sumber Radiasi Reaktor Nuklir
KN 07 02
oleh BAPETEN Inspeksi Pemakaian Sumber Radiasi Reaktor Nuklir oleh IAEA
KN 07 02
Inspeksi Pemakaian Zat Radioaktif oleh BAPETEN
KN 07 02
Instalasi Peralatan Holografi
IN 00 10
Instrumentasi Kontrol
IN 01 03
Instrumentasi Mekanik Nuklir
IN 01 02
Instrumentasi Nuklir
IN 01 02
www.djpp.kemenkumham.go.id
133
2013, No.660
Interaksi Bahan-Bahan Struktur & Kelongsong
BN 02 06
Interkomparasi Keluaran Sumber Radiasi Terapi
RR 04 01
Inverter Motor AC/DC
IN 02 05
Iradiasi Bahan untuk Produksi Radioisotop
RN 00 04
Iradiasi Bahan Non Fisil untuk Produksi Radioisotop
RN 00 04
Iradiasi Bahan Struktur & Dukung
BN 02 06
Iradiasi dan Pasca Iradiasi
BN 02 06
Iradiasi Elemen Bakar Nuklir Reaktor Riset & Daya
BN 02 06
Iradiasi Foil Target
BN 02 06
Isolasi Bakteri Patogen
RR 04 05
Isotop Alam dalam Hidrologi
RR 06 01
Isotop Buatan dalam Hidrologi
RR 06 01
Isotop Stabil dalam Studi Dinamika Populasi
RR 02 04
Isotop Stabil dalam Studi Pemupukan
RR 02 03
Izin Konstruksi Pembangunan Reaktor Nuklir
KN 00 03
Izin Konstruksi Pengoperasian Reaktor Nuklir
KN 00 03
Izin Operasi Pembangunan Reaktor Nuklir
KN 00 03
Izin Operasi Pengoperasian Reaktor Nuklir
KN 00 03
Izin Penyimpanan Zat Radioaktif & Sumber Radiasi lainnya
KN 00 03
Izin Tapak Pembangunan Reaktor Nuklir
KN 00 03
Izin Tapak Pengoperasian Reaktor Nuklir
KN 00 03
J Jalur Biodistribusi Fisiologi
RR 01 03
Jaminan Kualitas
RR 01 03
K Kalibrasi Batang Kendali dan Daya Reaktor
RN 00 01
Kalibrasi Keluaran Sumber Radiasi Terapi
RR 04 01
Kalsinasi Bahan Induk
BN 02 04
www.djpp.kemenkumham.go.id
2013, No.660
134
Kalsinasi Pengolahan Bahan Galian Nuklir
BN 00 07
Keandalan Komponen dan Sistem
KN 02 03
Kebocoran Dam
RR 06 01
Kebutuhan Mineral Ternak
RR 03 02
Kecelakaan Bahan Berbahaya, Beracun, Non Nuklir,
KN 02 03
dan Non Radiasi Kecelakaan Bejana Tekan
KN 02 03
Kecelakaan Biologi
KN 02 03
Kecelakaan Instalasi Nuklir
KN 02 03
Kecelakaan Kimia
KN 02 03
Kecelakaan Listrik
KN 02 03
Kecelakaan Perbengkelan
KN 02 03
Kecelakaan Radiasi
KN 02 03
Kedokteran Nuklir
RR 04 03
Kendali Mutu Pemurnian Bahan Struktur & Dukung Reaktor
BN 02 02
Kernel
BN 02 04
Kesehatan
RR 04
Kesehatan Radiasi
KN 02 02
Keselamatan dengan Metode Deterministik
KN 02 03
Keselamatan dengan Metode Probabilistik
KN 02 03
Keselamatan Hasil Rekayasa Genetika
RR 02 01
Keselamatan Lingkungan
KN 04
Keselamatan Personil
KN 04 04
Keselamatan Radiasi
KN 02
Keselamatan Radiasi Lingkungan
KN 04 02
Keselamatan Reaktor
KN 02 03
Kimia dalam Sterilisasi
RR 05 03
Kimia Lingkungan
KN 04 01
www.djpp.kemenkumham.go.id
135
2013, No.660
Kobal 60
IN 01 02
Koil Motor
IN 02 05
Komisioning Pembangunan & Pengoperasian Reaktor Daya
RN 01 02
Komisioning Rancang Bangun Instalasi Nuklir dan Reaktor Riset
IN 03
Komponen Pembangunan & Pengoperasian Reaktor Daya
RN 01 02
Komponen Reaktor
RN 01 02
Komposit Bahan Industri
IB 00
Komposit Polimersiasi Radiasi
RR 05 01
Komputerisasi Sistem Kontrol
IN 01 03
Konduktor Zat Mampat/Bahan Maju
IB 01
Konservasi Energi
RN 01 04
Konstruksi Instalasi Nuklir
IN 03
Konstruksi Pembangunan & Pengoperasian Reaktor Daya
RN 01 02
Konstruksi Pengembangan Pertambangan
BN 00 05
Konstruksi Reaktor Riset
IN 03
Konsultasi
KN 08 08
Kontaminasi Radiasi
KN 02 01
Kultur Jaringan Tanaman
RR 02 02
Kultur Jaringan Tanaman Unsur Kimia Tanaman
RR 02 01
L Laporan Analisis Dampak Lingkungan
KN 04 04
Laporan Analisis Keselamatan (LAK)
KN 04 04
Laporan Hasil Inspeksi Pemakaian Zat Radioaktif
KN 07
Laser
IN 00 10
Laser Jenis Dye
IN 00 10
Laser Jenis Gas
IN 00 10
Laser Jenis Zat Padat
IN 00 10
Lembaga Sertifikasi Inspeksi Teknik
KN 08 03
www.djpp.kemenkumham.go.id
2013, No.660
136
Lembaga Sertifikasi Pelatihan
KN 08 03
Lembaga Sertifikasi Personal
KN 08 03
Lembaga Sertifikasi Inspeksi Teknik
KN 08 03
Lembaga Sertifikasi Sistem Lingkungan
KN 08 03
Lembaga Sertifikasi Sistem Mutu
KN 08 03
Limbah Padat
BN 04 01
Limbah Radioaktif
BN 04
Linear Accelerator (LINAC)
IN 00 01
Logam/Paduan Logam
IB 00
Logam Tanah Jarang
BN 02 02
Logam U
BN 02 04
Logging
IN 01 02
M Makanan Hewan
RR 05 02
Makanan Olahan Steril
RR 05 02
Mal Fungsi
RR 05 06
Magnit Analyzer
IN 00 01
Manajemen Mutu
KN 08 07
Manajemen Teras Reaktor
RN 00 01
Meja Radiologi
IN 02 05
Membran Emulsi
BN 04 01
Mesin Berkas Elektron (MBE)
IN 00 01
Mikrobiologi
RR 04 05
Mineralogi
BN 00 01
Modeling Bundle Bahan Bakar
BN 02 08
Modeling Elemen Bakar Nuklir
BN 02 08
Modeling Perilaku Bahan Bakar Bekas Aneka Jenis Reaktor
BN 02 08
Modeling Perilaku Iradiasi Bahan Bakar Reaktor Daya
BN 02 08
www.djpp.kemenkumham.go.id
137
2013, No.660
Modeling Perilaku Iradiasi Bahan Bakar Reaktor Riset
BN 02 08
Modeling Perilaku Iradiasi Bahan Bakar Reaktor Suhu Tinggi
BN 02 08
Modeling Pin Bahan Bakar
BN 02 08
Modeling Proses Daur Ulang
BN 02 08
Modifikasi Sistem Reaktor
RN 00 02
Multichannel Analyzer
IN 01 02
Mutagenik Tanaman
RR 02 02
N NDT (Uji Tak Merusak) Pasca Iradiasi Bahan Bakar
BN 02 06
Reaktor Daya NDT (Uji Tak Merusak) Pasca Iradiasi Bahan Bakar Reaktor Riset
BN 02 06
NPT
KN 03 01
Negosiasi Pembangunan & Pengoperasian Reaktor Daya
RN 01 02
Neutron Grafi
KN 02 03
Neutronik
RN 00 04
Nilai Batas Dosis
KN 02 01
Nuklir Sektor Mekanika Tanah
IN 01 02
Nutrisi Tanaman
RR 02 03
Nutrisi Ternak
RR 03 02
O Oksidasi Reduksi
BN 02 07
Operasi Reaktor
RN 00 01
Optimasi Proses
RR 05 06
P Paket Teknik Pemupukan
RR 02 03
Panas Bumi
RR 06 01
Panas Gamma
RN 00 04
Pelaksanaan Program Jaminan Mutu
KN 08 06
www.djpp.kemenkumham.go.id
2013, No.660
138
Pelarutan Bahan Galian Nuklir
BN 00 07
Pelarutan dan Pemurnian Uranium dari Yellow Cake
BN 00 07
Pelelangan Pembangunan Reaktor Daya
RN 01 02
Pelet UO2 Mentah
BN 02 04
Pelet UO2 Tersinter
BN 02 05
Pelestarian Sumber Air Tanah
RR 06 01
Pelindihan Bahan Galian Nuklir
BN 00 07
Pemanfaatan Peralatan NDT
IN 01 02
Pemantauan
KN 08 05
Pemantauan Keselamatan Lingkungan
KN 00 03
Pemantauan Keselamatan Personil
KN 04 04
Pemantauan Pengamanan Bahan Nuklir
KN 05
Pembaca TLD
IN 01 02
Pembangkitan Energi
RN 01 04
Pembangunan dan Pengoperasian Reaktor Daya
RN 01 02
Pembangunan Reaktor Daya
RN 01 02
Pembebasan Tanah untuk Pembangunan Reaktor Daya
RN 01 02
Pembentukan Teras dan Kekritisan Reaktor
RN 00 01
Pemberitahuan Inspeksi
KN 07
Pemboran Eksplorasi
BN 00 01
Pemboran Evaluasi Penghitungan Cadangan
BN 00 04
Pembuatan Adaptif Kontrol
IN 01 03
Pembuatan Bahan Bakar Serbuk Dispersi
BN 02 05
Pembuatan Beam Handling
IN 00 01
Pembuatan Detektor Nuklir
IN 01 02
Pembuatan Elemen Bakar
BN 02 05
Pembuatan Inti Elemen Bakar
BN 02 05
Pembuatan Koil Motor
IN 02 05
www.djpp.kemenkumham.go.id
139
2013, No.660
Pembuatan Komponen Elemen Bakar Nuklir
BN 02 05
Pembuatan Magnit Analyzer
IN 00 01
Pembuatan Pelat Elemen Bakar
BN 02 05
Pembuatan Peralatan Tegangan Tinggi
IN 00 01
Pembuatan Paduan Uranium Silisida
BN 02 05
Pembuatan Paduan Zirconium
BN 02 02
Pembuatan Pelet UO2 Mentah
BN 02 04
Pembuatan Pelet UO2 Tersiter
BN 02 05
Pembuatan Rancang Bangun Instalasi Nuklir
IN 03
Pembuatan Remote Control
IN 00 01
Pembuatan Scaner
IN 02 05
Pembuatan Sistem Deteksi Ion
IN 00 01
Pembuatan Sistem Elektronik
IN 01 02
Pembuatan Sistem Modul Kontrol
IN 01 03
Pembuatan Sistem Pengendali Akselerator
IN 01 03
Pembuatan Sistem Sumber Ion
IN 00 01
Pembuatan Sistem Uji Kontrol
IN 01 03
Pembuatan Sistem Vakum
IN 01 02
Pembuatan Sponge Zirconium
BN 02 02
Pembuatan Sumber Ion
IN 00 01
Pembuatan Switching Supply Motor
IN 02 05
Pembuatan Tabung Akselerator
IN 00 01
Pembuatan Travo Switching
IN 02 05
Pemekatan Bijih
BN 01 02
Pemeriksaan atas Penerapan Standar
KN 08 04
Pemindaian & Pencitraan Medik
RR 04 01
Pemisahan dan Pemurnian Elemen Logam Tanah Jarang
BN 02 02
Pemisahan Padat Cair Bahan Galian Nuklir
BN 00 07
www.djpp.kemenkumham.go.id
2013, No.660
140
Pemisahan Radioisotop Belahan Uranium
RR 01 03
Pemisahan Radioisotop dari Produk Hasil Fisi
BN 02 07
Pemisahan Radiokimia
RR 01 03
Pemisahan Unsur Berbahaya dari Limbah Radioaktif
BN 04 01
Pemodelan Bahan
IB 01
Pemodelan Cebakan
BN 00 04
Pemodelan Fisika dan Teknologi Reaktor
RN 00
Pemuliaan Mutasi untuk Menghasilkan Varietas Unggul
RR 02 02
Pemuliaan Tanaman
RR 02 02
Pemungutan Bijih
BN 01 02
Pemungutan Unsur Berharga dari Limbah Radioaktif
BN 04 01
Pemurnian Air Berat
BN 02 03
Pemurnian Bahan Galian Nuklir
BN 00 07
Pemurnian Bahan Moderator Reaktor
BN 02 03
Pemurnian Bahan Struktur dan Dukung Reaktor
BN 02 02
Pemurnian Grafit Berderajat Nuklir
BN 02 03
Pemurnian Grafit Limbah Industri
BN 02 03
Pemurnian Logam Tanah Jarang
BN 02 02
Pemurnian Zirconium
BN 02 02
Penambangan
BN 00 06
Penanggulangan Bahaya Biologi
KN 02 03
Penanggulangan Bahaya Kebakaran
KN 02 03
Penanggulangan Bahaya Kimia
KN 02 03
Penanggulangan Bahaya Penambangan Bijih Uranium
KN 02 03
Penanggulangan Kecelakaan Bahan Beracun
KN 02 03
Penanggulangan Kecelakaan Bahan Berbahaya
KN 02 03
Penanggulangan Kecelakaan Bejana Tekan
KN 02 03
Penanggulangan Kecelakaan Listrik
KN 02 03
www.djpp.kemenkumham.go.id
141
2013, No.660
Penanggulangan Kecelakaan Non Nuklir
KN 02 03
Penanggulangan Kecelakaan Non Radiasi
KN 02 03
Penanggulangan Kecelakaan Nuklir
KN 02 03
Penanggulangan Kecelakaan Penambangan Bijih Uranium
KN 02 03
Penanggulangan Kecelakaan Perbengkelan
KN 02 03
Penanggulangan Kecelakaan Radiasi
KN 02 03
Penanggulangan Medik Kecelakaan Nuklir
KN 02 03
Penanggulangan Medik Kecelakaan Radiasi
KN 02 03
Penanggulangan Terhadap Bahaya Runtuhan
KN 02 03
Penanggulangan Terhadap Debu Penambangan
KN 02 03
Pencegahan Penyakit Hewan
RR 03 01
Energi
RN 01 03
Penerapan Budaya Keselamatan
KN 02 03
Penerapan Standar
KN 03 01
Penetapan Jaminan Kualitas
RR 01 03
Pengadaan Zat Radioaktif
RR 08
Pengamanan Nuklir
KN 05
Pengangkutan Limbah Radioaktif
BN 04 03
Pengangkutan Limbah Radioaktif Melalui Darat
BN 04 03
Pengangkutan Limbah Radioaktif Melalui Laut
BN 04 03
Pengangkutan Limbah Radioaktif Melalui Udara
BN 04 03
Pengangkutan Zat Radioaktif
KN 02 01
Pengaruh Radiasi pada DNA
RR 04 04
Pengaruh Radiasi pada Jaringan In Vitro
RR 04 04
Pengaruh Radiasi pada Jaringan In Vivo
RR 04 04
Pengaturan Kecepatan Motor dan Daya Motor
IN 02 05
Pengawetan
RR 05 02
Pengawetan Bebijian
RR 05 02
www.djpp.kemenkumham.go.id
2013, No.660
142
Pengawetan Buah
RR 05 02
Pengawetan Makanan Hewan
RR 05 02
Pengawetan Makanan Olahan Steril
RR 05 02
Pengawetan Sayuran
RR 05 02
Pengayaan Uranium dengan Bahan Umpan bentuk Cair
BN 02 04
Pengayaan Uranium dengan Bahan Umpan bentuk Gas
BN 02 04
Pengayaan Uranium dengan Bahan Umpan bentuk Padat
BN 02 04
Pengayaan Uranium dengan Metode Tukar Kimia
BN 02 04
Pengelolaan Limbah Radioaktif
BN 04 01
Pengembangan Pertambangan
BN 00 05
Pengembangan Persyaratan Teknis Pembangunan Reaktor Daya
RN 01 01
Pengembangan Rekayasa Pembangunan Reaktor Daya
RN 01 01
Pengembangan Senyawa Penandaan Khusus
RR 01 03
Pengembangan Sistem Proteksi dan Simulasi Reaktor
KN 02 03
Pengembangan Sumber Radioaktif Tertutup
RR 01 03
Pengendalian Hama Tanaman
RR 02 04
Pengendapan U (Yellow Cake)
BN 00 07
Pengeringan Bahan Galian Nuklir
BN 00 07
Penghitungan Cadangan Pertambangan
BN 00 04
Penggunaan Isotop Alam dalam Hidrologi
RR 06 01
Penggunaan Isotop Buatan dalam Hidrologi
RR 06 01
Penggunaan Isotop dalam Radiodiagnostik
RR 04 03
Penggunaan Isotop dalam Radiofarmasi
RR 04 03
Penggunaan Isotop dalam Radioimaging
RR 04 03
Penggunaan Isotop dalam Radioimmunoassay
RR 04 03
Penggunaan Isotop dalam Radioterapi
RR 04 03
Penggunaan Isotop dalam Rontgen
RR 04 03
Penggunaan Isotop Stabil dalam Nutrisi Ternak
RR 03 02
Penggunaan Isotop Stabil dalam Studi Dinamika Populasi
RR 02 03
www.djpp.kemenkumham.go.id
143
2013, No.660
Penggunaan Isotop Stabil dalam Studi Pemupukan
RR 02 03
Penggunaan Radiasi dalam Radiodiagnostik
RR 04 03
Penggunaan Radiasi dalam Radiofarmasi
RR 04 03
Penggunaan Radiasi dalam Radioimaging
RR 04 03
Penggunaan Radiasi dalam Radioimmunoassay
RR 04 03
Penggunaan Radiasi dalam Radioterapi
RR 04 03
Penggunaan Radiasi dalam Roentgen
RR 04 03
Penggunaan Radioisotop dalam Nutrisi Ternak
RR 03 02
Penggunaan Radioisotop dalam Studi Dinamika Populasi
RR 03 02
Penggunaan Radioisotop dalam Studi Pemupukan
RR 02 03
Penginderaan Penyebaran Hama
RR 02 04
Pengiriman Zat Radioaktif
RR 08
Pengkajian Lingkungan
KN 04 04
Pengolahan Bahan Galian Nuklir
BN 00 07
Pengolahan Data Meteo
RN 01 01
Pengolahan Data Neutron
IB 02
Pengolahan Data Seismik
RN 01 01
Pengolahan Limbah Cair
BN 04 01
Pengolahan Limbah Padat
BN 04 01
Pengolahan Limbah TRU
BN 04 01
Pengolahan Limbah Uranium
BN 04 01
Pengoperasian Reaktor Daya
RN 01 02
Pengujian Keandalan Komponen dengan Peralatan Uji Rusak
KN 02 03
Pengujian Keandalan Komponen dengan Peralatan Uji Tak Merusak KN 02 03 Pengukuran Flux
RN 00 04
Pengumpulan Data Kecelakaan Non Nuklir
KN 02 03
Pengumpulan Data Kecelakaan Nuklir
KN 02 03
Pengumpulan Data/Sampel Tanah, Tumbuhan, Hewan, Penduduk RN 01 01
www.djpp.kemenkumham.go.id
2013, No.660
144
Pengumpulan Data Meteo
RN 01 01
Pengumpulan Data Seismik
RN 01 01
Penjenjangan (Benching)
BN 00 06
Pensuplai Daya Darurat (UPS)
IN 02 05
Pentarikhan Geologi (Dating)
BN 00 01
Penyakit Koksidiosis
RR 03 01
Penyiapan Bahan Bakar Reaktor Maju
BN 02 04
Penyiapan Sampel
IN 01 02
Penyiapan Uranium Asam Kurang
BN 02 04
Penyiapan Uranium Berbagai Spesi
BN 02 04
Penyimpanan Limbah Radioaktif
BN 04 02
Penyimpanan Lestari Limbah Tanah Dalam
BN 04 02
Penyimpanan Lestari Limbah Tanah Dangkal
BN 04 02
Penyimpanan Sementara Limbah Aktivitas Tinggi
BN 04 02
Penyusunan Standar
KN 08 01
Perakitan Bundel Bahan Bakar
BN 02 05
Perakitan Elemen Bakar
BN 02 05
Perakitan Elemen Bakar Nuklir
BN 02 05
Peralatan Industri
IN 01 02
Peralatan Kedokteran Nuklir
IN 01 02
Peralatan Nuklir Sektor Fisika Kesehatan
IN 01 02
Peralatan Nuklir Sektor Mekanika Tanah
IN 01 02
Peralatan Sinar-X
IN 01 02
Peralatan Sinar-X Diagnostik
RR 04 01
Peralatan Spektroskopi Nuklir
IN 01 02
Peralatan Uji Merusak
BN 02 05
Peralatan Uji Tak Merusak
BN 02 05
Perancangan Alat Bahan Galian Nuklir
BN 00 07
www.djpp.kemenkumham.go.id
145
2013, No.660
Peraturan Keselamatan Radisi
KN 02
Perawatan Linear Akselerator
IN 00 01
Perawatan Mesin Berkas Elektron
IN 00 01
Perawatan Peralatan Elektronika Nuklir
IN 01 02
Perawatan Reaktor
RN 00 02
Perencanaan Energi
RN 01 04
Perbaikan Peralatan Elektronika Nuklir
IN 01 02
Perekayasaan Alat Bahan Galian Nuklir
BN 00 07
Perencanaan Inspeksi
KN 07
Pergerakan Endapan Pelabuhan
RR 04 04
Pergerakan Endapan Sungai
RR 04 04
Perizinan
KN 00 03
Perincian Biotipe
RR 01 04
Perisai Radiasi
RN 00 04
Perizinan untuk Mengekspor Zat Radioaktif dan
KN 00 03
Sumber Radiasi Lain Perizinan untuk Mengimpor Zat Radioaktif dan
KN 00 03
Sumber Radiasi Lain Perizinan untuk Pemakaian Bahan Bakar Nuklir
KN 00 03
Perizinan untuk Pemakaian Zat Radioaktif dan
KN 00 03
Sumber Radiasi Lain Perizinan untuk Pengangkutan Zat Radioaktif dan Sumber
KN 00 03
Radiasi Lain Perizinan untuk Penyimpanan Zat Radioaktif dan Sumber
KN 00 03
Radiasi Lain Permintaan Zat Radioaktif
RR 08
Persetujuan Kontrak Pembangunan Reaktor Daya
RN 01 02
Persiapan Pembangunan Reaktor Daya
RN 01 01
www.djpp.kemenkumham.go.id
2013, No.660
146
Pertambangan
BN 00
Pertukaran Ion
BN 04 01
Pestisida
RR 02 04
Peternakan
RR 03
Petrologi
BN 00 01
Pirokimia
BN 02 07
Pirometalurgi
BN 02 07
Pola Tanam
RR 02 03
Polimer Bahan Industri
IB 00
Polimer Ramah Lingkungan
RR 05 01
Polimerisasi Radiasi
RR 05 01
Polimerisasi Radiasi untuk Bahan Berserat
RR 05 01
Polimerisasi Radiasi untuk Emulsi
RR 05 01
Polimerisasi Radiasi untuk Kabel
RR 05 01
Polimerisasi Radiasi untuk Karet Alam
RR 05 01
Polimerisasi Radiasi untuk Pelapisan
RR 05 01
Preparasi Fisik Bahan Galian Nuklir
BN 00 05
Preparasi Limbah Cair
BN 04 01
Preparasi Limbah Padat
BN 04 01
Pretreatment
RR 01 03
Program Jaminan Mutu
KN 08 06
Proses Daur Ulang Bahan Bakar Bekas
BN 02 07
Proses Daur Ulang Cara Kering
BN 02 07
Proses Daur Ulang Dingin Gagalan Bahan Bakar
BN 02 01
Proses Daur Ulang DUPIC
BN 02 07
Proses Fabrikasi Bahan Bakar Jenis CANDU
BN 02 07
Proses Fabrikasi Bahan Bakar Nuklir
BN 02 05
Proses Garam Leleh
BN 02 07
www.djpp.kemenkumham.go.id
147
2013, No.660
Proses Iradiasi dan Pasca Iradiasi
BN 02 06
Proses Kimia
TP 00 01
Proses Konversi Bahan Bakar Nuklir
BN 02 04
Proses Oksidasi Reduksi Bandel Bahan Bakar Bekas
BN 02 07
Proses Pelubangan Bahan Bakar Bekas dengan Laser
BN 02 07
Proses Pembuatan Bahan Bakar Serbuk Dispersi
BN 02 05
Proses Pembuatan Paduan Uranium Silisida
BN 02 05
Proses Pembuatan Paduan Zirconium
BN 02 02
Proses Pembuatan Pelet UO2 Mentah
BN 02 04
Proses Pembuatan Sponge Zirconium
BN 02 02
Proses Pemurnian Bahan Bakar Nuklir
BN 02 01
Proses Pemurnian Bahan Moderator Reaktor
BN 02 03
Proses Pemurnian Bahan Struktur dan Dukung Reaktor
BN 02 02
Proses Pemurnian Zirconium
BN 02 02
Proses Pencampuran Bahan Bakar Bekas dengan Bahan
BN 02 07
Bakar Segar Proses Pengayaan Uranium dengan Bahan Umpan Bentuk Cair
BN 02 04
Proses Pengayaan Uranium dengan Bahan Umpan Bentuk Gas
BN 02 04
Proses Pengayaan Uranium dengan Bahan Umpan Bentuk Padat
BN 02 04
Proses Pengayaan Uranium dengan Metode Tukar Kimia
BN 02 04
Proses Pengelolaan Limbah
KN 04 04
Proses Penyiapan Bahan Bakar Reaktor Maju
BN 02 05
Proses Radioisotop
RR 01 03
Proses Suhu Tinggi
TP 01
Proteksi Fisik Bahan Nuklir
KN 02 03
Proteksi Fisik Pengamanan Bahan Nuklir
KN 05
Proteksi Radiasi
KN 02 01
Proteksi Radiasi Eksterna
KN 02 01
www.djpp.kemenkumham.go.id
2013, No.660
148
Proteksi Radiasi Eksternal dalam Penambangan Bijih Uranium
KN 02 03
Proteksi Radiasi Interna
KN 02 01
Proteksi Radiasi Internal dalam Penambangan Bijih Uranium
KN 02 03
Proteksi Radiasi Terhadap Gas Radon
KN 02 03
R Radioaktivitas Lingkungan
KN 04 02
Radiobiologi
RR 04 04
Radiodiagnostik
RR 04 03
Radiofarmasi
RR 04 03
Radiografi Neutron
IB 02
Radioimaging
RR 04 03
Radioimmunoassay (RIA)
RR 03 02
Radioisotop & Radiofarmaka
RR 01 03
Radioisotop dalam Studi Dinamika Populasi
RR 02 04
Radioisotop dalam Studi Pemupukan
RR 02 03
Radioterapi
RR 04 03
Rancang Bangun Instalasi Nuklir
IN 03
Rancang Bangun Reaktor Riset
IN 03
Reaktor Cepat & Suhu Tinggi
RN 01 05
Reaktor Daya untuk Desalinasi
RN 01 05
Reaktor Daya untuk Produksi Uap
RN 01 05
Reaktor Fusi & MHD
RN 01 05
Reaktor Nuklir
RN 00
Rearing Serangga
RR 02 04
Refurbishment
BN 04 05
Rekayasa Genetika
RR 02 01
Reklamasi Penambangan
BN 00 06
Rencana Penanggulangan Kecelakaan Nuklir
KN 02 03
www.djpp.kemenkumham.go.id
149
2013, No.660
Rencana Penanggulangan Kecelakaan Radiasi
KN 02 03
Reproduksi Ternak
RR 03 02
Residu Logam Berat
KN 04 01
Residu Pestisida
KN 04 01
Resiko Radiasi
KN 02 01
Roentgen
RR 04 03
S Scanner
IN 03
Sedimentologi
RR 06 01
Seifgard
KN 06
Senyawa Organik Beracun
KN 04 01
Sertifikasi
KN 08 03
Sifat Termik
BN 02 08
Sifat Termomekanik
BN 02 08
Sintesis & Penyediaan KIT RIA
RR 01 03
Sistem Bantu Perawatan Reaktor
RN 00 02
Sistem Energi
RN 01 04
Sistem Instrumentasi & Kendali
RN 00 02
Sistem Kontrol Nukleonik
IN 01 03
Sistem Kontrol Reaktor
IN 01 03
Sistem Listrik Reaktor
RN 00 02
Sistem Manajemen
KN 08 06
Sistem Mekanik Reaktor
RN 00 02
Sistem Penerangan Penambangan
BN 00 06
Sistem Pengumpulan Limbah Radioaktif Instalasi Radioisotop
RR 01 03
Sistem Penyanggaan Penambangan
BN 00 06
Sistem Penyimpanan Penambangan
BN 00 06
Sistem Perencanaan Penyinaran (TPS)
RR 04 01
www.djpp.kemenkumham.go.id
2013, No.660
150
Sistem Proses Perawatan Reaktor
RN 00 02
Sistem Proteksi Radiasi
RN 00 02
Sistem Proteksi Reaktor
RN 00 02
Sistem Reaktor
RN 00 02
Sistem Ventilasi Penambangan
BN 00 06
Sistem Ventilasi Reaktor
RN 00 02
Sitologi Serangga
RR 02 01
Sitologi Tanaman
RR 02 01
Spektrometer Compton
IN 01 02
Spektrometer Hamburan Neutron
IB 02
Spektrometer Korelator
IN 00 10
Spektrometer Massa
IN 00 01
Spektroskopi Nuklir
IN 01 02
Spektrum Neutron
RN 00 04
Standar Keselamatan dalam Desain & Operasi
KN 02 03
Standardisasi Radionuklida
KN 03 01
Sterilisasi
RR 05 03
Sterilisasi Amnion Chorion (Tulang)
RR 05 03
Sterilisasi Bahan Baku (Obat)
RR 05 03
Sterilisasi Bahan & Alat Kedokteran
RR 05 03
Sterilisasi Jamu
RR 05 03
Sterilisasi Jaringan Biologi
RR 05 03
Sterilisasi Kosmetika
RR 05 03
Studi Kelayakan Lingkungan
BN 00 05
Studi Kelayakan Pembangunan Reaktor Daya
RN 01 01
Studi Kelayakan Penambangan
BN 00 05
Studi Kelayakan Pengolahan
BN 00 05
Studi Partisipasi Nasional Pembangunan Reaktor Daya
RN 01 01
www.djpp.kemenkumham.go.id
151
2013, No.660
Studi Tapak Pembangunan Reaktor Daya
RN 01 01
Studi Terowongan Penambangan
BN 00 06
Survei dan Evaluasi Lingkungan untuk Pengoperasian Instalasi Nuklir
KN 04 04
Survei Geologi
BN 00 01
Survei Udara
BN 00 01
Susunan Ransum Ternak
RR 03 02
Switching Supply Motor
IN 02 05
T Tanah & Nutrisi Tanaman
RR 02 03
Tanaman Obat
RR 02 01
Teknik Dekantasi Bahan Nuklir
BN 01 01
Teknik Evaporasi Limbah Radioaktif
BN 04 01
Teknik Filtrasi Limbah Radioaktif
BN 04 01
Teknik Flokulasi Limbah Padat
BN 04 01
Teknik Imobilisasi Unsur Berbahaya
BN 04 01
Teknik Kendali Jarak Jauh & Operasi Bilik Panas
BN 02 07
Teknik Pelarutan Bahan Nuklir
BN 01 01
Teknik Pelindihan Bahan Nuklir
BN 01 01
Teknik Pemanggangan Bahan Nuklir
BN 01 01
Teknik Pemekatan Bijih Uranium & Bijih Monasit
BN 01 02
Teknik Pemisahan Cara Ekstraksi
BN 01 02
Teknik Pemisahan Cara Penukar Ion
BN 01 02
Teknik Pemisahan Radioisotop
BN 02 07
Teknik Penatahan Radiofarmaka
RR 01 03
Teknik Penatahan Radioisotop
RR 01 03
Teknik Pengendalian Hama Lain
RR 02 04
Teknik Pengendapan Hasil/Produk Bahan Nuklir
BN 01 01
www.djpp.kemenkumham.go.id
2013, No.660
152
Teknik Pengungkungan Limbah
BN 04 01
Teknik Penyimpanan Limbah Aktivitas Rendah
BN 04 02
Teknik Penyimpanan Limbah Aktivitas Sedang
BN 04 02
Teknik Penyimpanan Limbah Aktivitas Tinggi
BN 04 02
Teknik Penyimpanan Limbah Cair
BN 04 02
Teknik Penyimpanan Limbah Padat
BN 04 02
Teknik Perawatan & Perbaikan Peralatan Elektronika Nuklir
IN 01 02
Teknik Serangga Mandul
RR 02 04
Teknik Uji Merusak
BN 02 06
Teknik Nuklir Kelautan
RR 06 03
Teknik Nuklir Panas Bumi/Geokimia
RR 06 02
Teknik Penanggalan Radioaktif
RR 06 04
Teknik Uji Tak Merusak (NDT/Radiography Test)
RR 05 04
Teknofisikokimia
TP 00
Teknologi Energi
RN 01 05
Teknologi Energi Baru
RN 01 05
Teknologi Genetik Tanaman
RR 02 02
Teknologi Iradiasi
RN 00 04
Teknologi Pemungutan/Pemekatan Bijih
BN 01 02
Teknologi Pengamanan Bahan Nuklir
KN 05
Teknologi Pengembangan Produksi Radiofarmasi
RR 01 03
Teknologi Pengembangan Produksi Radioisotop
RR 01 03
Teknologi Pengembangan Produksi Radioisotop dan Radiofarmasi
RR 01 03
Teknologi Pengolahan Bahan Nuklir
BN 01 01
Teknologi Proses
TP 01
Teknologi Proteksi Radiasi
KN 02 01
Teknologi Proteksi Fisik
KN 02 01
Teknologi Radioisotop untuk Penyakit Hewan
RR 03 01
www.djpp.kemenkumham.go.id
153
2013, No.660
Teknologi Reaktor
RN 00
Teknologi Rekayasa Genetika
RR 02 02
Termohidraulik
RN 00 04
Tracer Industri/Coloum Scanning
RR 05 06
Travo Switching
IN 02 05
U UAlx-Al
BN 02 05
Uji Fasilitas Iradiasi
RN 00 04
UF4
BN 02 04
Uji Komponen Bahan Logam
KN 02 03
Uji Komponen Reaktor
KN 02 03
Uji Merusak (DT) Pasca Iradiasi Bahan Bakar Reaktor Riset/Daya
BN 02 06
Uji Pra-Iradiasi Bahan Struktur dan Dukung
BN 02 06
Uji Tak Merusak (NDT) Pasca Iradiasi Bahan Bakar Reaktor Riset/Daya
BN 02 06
Ujian Kompetensi Personil
KN 08 03
Ultrasonik
IN 01 02
Ultrasound
RR 04 01
U-Mo
BN 02 05
U-Nb-Zr
BN 02 05
UO2
BN 02 04
UO3
BN 02 04
U3O8-Al
BN 02 05
Uranil Nitrat Murni
BN 02 01
Uranium Berderajat Nuklir
BN 02 01
Uranium Silisida
BN 02 05
UxSiy
BN 02 05
U3Si2
BN 02 05
www.djpp.kemenkumham.go.id
2013, No.660
154
U3Si2-Al
BN 02 05
Utilisasi & Eksperimen Reaktor
RN 00 01
U-10Mo-Al
BN 02 05
V Varietas Unggul Tanaman
RR 02 02
Z Zat Mampat
IB 01
2. KLASIFIKASI FASILITATIF A Absensi
KP 03 01
Acara Kedinasan
TU 02 01
Air
PL 03 01
Airway Bill
PL 00 04
Akta Catatan Sipil (Perdata Orang)
HK 01 01
Alamat Instansi dan Pejabat
TU 02 02
Alat Inspeksi
PL 00 01
Alat Kantor
PL 00 01
Alat Laboratorium
PL 00 01
Alat Pengangkutan
PL 00 01
Alat Tulis Kantor
PL 00 03
Alih Tugas
KP 02 04
Analisis Bahan/Beban Kerja
OT 00 02
Analisis Jabatan (ANJAB)
OT 00 02
Anggaran
KU 00
Anggaran Pendapatan & Belanja Negara Perubahan (APBN-P)
KU 00
Angkutan Pegawai
KP 04 10
Asuransi Kesehatan (ASKES)
KP 04 05
Audiensi
HM 02
www.djpp.kemenkumham.go.id
155
2013, No.660
B Badan Usaha Milik Negara/BUMN (Kerja Sama)
KS 00 01
Badge
KP 01 01
Bahan Berita Radio
HM 01
Bahan Berita Siaran Pers
HM 01
Bahan Berita Televisi
HM 01
Bahan Keterangan
WP 01 03
BAKOHUMAS
HM 02
Bank Data Teknis
IF
Bantuan Dana
KU 04 03
Bantuan Hukum
HK 03
Bantuan Luar Negeri (Pendidikan dan Pelatihan)
KS 01 01
Bantuan Luar Negeri (Teknik)
KS 01 02
Bantuan Sosial
KP 04 09
Bantuan Tenaga Ahli (Luar Negeri)
KS 01 03
Bapetarum
KP 04 08
Beras
KP 04 03
Berita Acara Pemeriksaan Anggaran
WP 00 01
Berita Acara Pemeriksaan Kepegawaian
WP 00 02
Berita Acara Pemeriksaan Pegawai
KP 03 02
Berita Acara Pemeriksaan Perlengkapan
WP 00 03
Bezit dan Hak-hak yang timbul (Perdata Kebendaan)
HK 01 02
Bezetting Pegawai
KP 01 01
Bill of Lading
PL 00 03
Bintang
KP 04 07
Buletin
IF 02
03 01
C Cap Dinas BATAN
OT 01 02
www.djpp.kemenkumham.go.id
2013, No.660
156
Cara Pembuatan Surat
TU 00 03
Clipping
HM 01
Compact Disc (CD)
IF 00
CTBT
KS 01 04
CTBTO
KS 01 04
Cuti
KP 04 06
Cuti Alasan Penting
KP 04 06
Cuti Besar
KP 04 06
Cuti Di Luar Tanggungan Negara
KP 04 06
Cuti Sakit
KP 04 06
Cuti Tahunan
KP 04 06
D Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)
KU 00
Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3)
KP 03 01
Daftar Riwayat Hidup (DRH)
KP 01 01
Daftar Urut Kepangkatan (DUK)
KP 01 01
Daluwarsa (Perdata Pembuktian dan Daluwarsa)
HK 01 04
Dana Bantuan
KU 04 03
Dana Darurat
KU 04 03
Dana Kontingensi
KU 04 03
Data Keluarga
KP 01 01
Data Pegawai
KP 01 01
Denah Bangunan Kantor
WP 01 03
Denah Bangunan Laboratorium
WP 01 03
Denah Bangunan Reaktor
WP 01 03
Denda Keterlambatan
KU 04 02
Dengar Pendapat dengan DPR-RI
HM 02
Departemen (Kerja Sama)
KS 00 01
www.djpp.kemenkumham.go.id
157
2013, No.660
Desain Industri
HK 04 03
Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
HK 04 05
Dharma Wanita
KP 08 02
Diklat Kepemimpinan (Diklatpim) Tingkat I
DL 02 01
Diklat Kepemimpinan (Diklatpim) Tingkat II
DL 02 01
Diklat Kepemimpinan (Diklatpim) Tingkat III
DL 02 01
Diklat Kepemimpinan (Diklatpim) Tingkat IV
DL 02 01
Diklat Penjenjangan Jabatan Fungsional
DL 02 02
Diklat Pra Jabatan Golongan I
DL 02 01
Diklat Pra Jabatan Golongan II
DL 02 01
Diklat Pra Jabatan Golongan III
DL 02 01
Disiplin Pegawai
KP 03 01
Dokumentasi
IF 00
Donor Darah
KP 04 05
Dukungan Keanggotaan IAEA
KS 01 04
E Evaluasi Asisten
DL 04
Evaluasi Pelatihan Non Teknis
DL 04
Evaluasi Pelatihan Teknis
DL 04
Evaluasi Pembimbing
DL 04
Evaluasi Pengajar
DL 04
Exit Permit
TU 01 02
Expert
KS 01 03
Extra Voeding
KP 04 11
F Fasilitas Kantor
PL 03 01
Film
IF 00
Flash Drive Disc
IF 00
www.djpp.kemenkumham.go.id
2013, No.660
158
Floppy Disc
IF 00
Flow Chart
OT 01 01
Formasi
KP 00 01
Formulir
OT 01 02
Foto
IF 00
Fotokopi
TU 00 01
G Gadai (Perdata Kebendaan)
HK 01 02
Gangguan Air
PL 03 02
Gangguan Listrik
PL 03 02
Gangguan Telpon
PL 03 02
Ganti Rugi
KU 06
Gedung
PL 03 01
Gedung Pertemuan
PL 03 01
Gerakan Disiplin Nasional (GDN)
KP 03 01
Gula
KP 04 03
Guntingan Berita
HM 01
H Hak Cipta
HK 04 01
Hak Kekayaan Intelektual (HKI)
HK 04
Hak Milik (Perdata Kebendaan)
HK 01 02
Hak Numpang-Karang (Perdata Kebendaan)
HK 01 02
Hak Usaha (Perdata Kebendaan)
HK 01 02
Hapusnya Perikatan (Perdata Perikatan)
HK 01 03
Hard Disc (HD)
IF
Harta Kekayaan (Perdata Orang)
HK 01 01
Hasil Penjualan Barang-barang Inventaris Yang Dihapus
KU 04 02
Hasil Penjualan Dokumen Lelang
KU 04 02
00
www.djpp.kemenkumham.go.id
159
2013, No.660
Hasil Penjualan Jasa dan Hasil Produksi
KU 04 02
Hearing dengan DPR
HM 02
Hibah (Perdata Perikatan)
HK 01 03
Hipotik (Perdata Kebendaan)
HK 01 02
Homepage
IF
Honorer (Pegawai)
KP 00 02
Hubungan Antar Lembaga
HM 02
Hukum Perdata (Kasus)
HK 03 04
Hukum Pidana (Kasus)
HK 03 03
Hukuman
KP 03 02
03 01
I IAEA
KS 01 04
Ikatan Dinas
DL 01 03
Inklaring
PL 00 03
Inpasing
KP 04 01
Instalasi Peralatan Komputer
IF
Instansi Swasta (Kerja Sama)
KS 00 02
Instruksi Bupati
HK 00 06
Instruksi Gubernur
HK 00 06
Instruksi Kepala LPND
HK 00 05
Instruksi Kepala Unit Kerja BATAN
HK 00 07
Instruksi Menteri
HK 00 05
Instruksi Walikotamadya
HK 00 06
Intelegensi Buatan
IF
International Monitoring System
KS 01 04
Inventarisasi Barang Milik Negara
PL 02 01
Invoice
PL 00 03
Izin Pegawai
KP 01 02
03 01
03 01
www.djpp.kemenkumham.go.id
2013, No.660
160
Izin Bangunan
PL 00 02
Izin Frekuensi Internet
PL 03 02
Izin Frekuensi Radio
PL 03 02
Izin Keberangkatan ke Luar Negeri
TU 01 02
Izin Kerja untuk Orang Asing
TU 01 02
Izin Kerja di Luar Batan
KP 01 02
Izin Lembur
KP 01 02
Izin Perkawinan/Perceraian
KP 01 02
Izin Tidak Masuk Kerja
KP 01 02
Izin Tinggal untuk Orang Asing
TU 01 02
J Jadwal Pemeriksaan Anggaran
WP 00 01
Jadwal Pemeriksaan Kepegawaian
WP 00 02
Jakstra
OT 02 01
Jaringan Syaraf
IF
Jual Beli (Perdata Perikatan)
HK 01 03
Jumpa Pers
HM 01
03 01
K Kartu Istri (Karis)
KP 01 01
Kartu Pegawai (Karpeg)
KP 01 01
Kartu Suami (Karsu)
KP 01 01
Karyawisata
HM 03
Kasus Hukum Perdata
HK 03 04
Kasus Hukum Pidana
HK 03 03
Keahlian (Kompetensi SDM)
KP 05 01
Keanggotaan Pegawai dalam Organisasi Sosial dan Politik
KP 01 03
Kearsipan
TU 00 02
Kebelum-dewasaan (Perdata Orang)
HK 01 01
www.djpp.kemenkumham.go.id
161
2013, No.660
Kebendaan (Hukum Perdata)
HK 01 02
Kebersihan
PL 03 03
Kebijaksanaan Strategis (Jakstra)
OT 02 01
Kegiatan Sosial
KP 04 09
Kehumasan
HM 02
Kejahatan (Hukum Pidana)
HK 02 01
Kejahatan terhadap Keamanan Negara (Pidana Kejahatan)
HK 02 01
Kenaikan Gaji Berkala
KP 04 01
Kenaikan Jabatan Fungsional
KP 02 02
Kenaikan Jabatan Struktural
KP 02 02
Kenaikan Golongan
KP 02 02
Kenaikan Pangkat
KP 02 02
Kendaraan
PL 03 01
Kepustakaan
IF 01
Keputusan Bupati
HK 00 06
Keputusan Deputi/Kepala BATAN
HK 00 07
Keputusan Gubernur
HK 00 06
Keputusan Kepala LPND
HK 00 05
Keputusan Kepala Unit Kerja BATAN
HK 00 07
Keputusan Menteri
HK 00 05
Keputusan Pejabat Eselon I/II di Luar BATAN
HK 00 08
Keputusan Peradilan Tata Usaha Negara
HK 03 01
Keputusan Peradilan Tinggi Tata Usaha Negara
HK 03 01
Keputusan Presiden
HK 00 04
Keputusan Walikotamadya
HK 00 06
Keputusan Bersama Kepala LPND
HK 00 05
Keputusan Bersama Menteri
HK 00 05
Kerja Sama Dalam Negeri
KS 00
www.djpp.kemenkumham.go.id
2013, No.660
162
Kerja Sama dengan Instansi Pemerintah
KS 00 01
Kerja Sama dengan Instansi Swasta
KS 00 02
Kerja Sama Luar Negeri
KS 01
Kerja Sama Teknik
KS 01 02
Kerumahtanggaan
PL 03
Kesehatan
KP 04 05
Kesejahteraan
KP 04
Ketrampilan (Kompetensi SDM)
KP 05 02
Khitanan Masal
KP 04 09
Kompetensi Sumber Daya Manusia
KP 05
Komputasi Ilmiah
IF 03 01
Komputer
IF 03
Komputerisasi
OT 01 02
Kongres Dalam Negeri
KS 00 03
Kongres Luar Negeri
KS 01 05
Konferensi Dalam Negeri
KS 00 03
Konferensi Luar Negeri
KS 01 05
Konsultasi (Hubungan Antarlembaga)
HM 02
Konsultasi Psikologi
KP 07
Konsumsi
KP 04 11
Kontrak (Perdata Perikatan)
HK 01 03
Kontribusi
KU 00 01
Kop Surat
OT 01 02
Koperasi
KP 08 03
Korps Pegawai Negeri (Korpri)
KP 08 01
Kudapan
KP 04 11
Kuliah Kerja Nyata (KKN)
HM 03
Kunjungan
HM 03
www.djpp.kemenkumham.go.id
163
Kunjungan Kerja DPR
2013, No.660
HM 03
L Lamaran
KP 00 02
Laporan Akuntabilitas
OT 02 02
Laporan Bulanan
OT 02 02
Laporan Eksekutif
OT 02 02
Laporan Hasil Pemeriksaan Anggaran
WP 00 01
Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Usaha
WP 00 06
Laporan Hasil Pemeriksaan Kepegawaian
WP 00 02
Laporan Hasil Pemeriksaan Perlengkapan
WP 00 03
Laporan Keuangan
KU 02
Laporan Realisasi Anggaran
KU 02
Laporan Semester
OT 02 02
Laporan Sidang Tahunan IAEA
KS 01
Laporan Tahunan
OT 02 02
Laporan Triwulan
OT 02 02
Lembur
KP 01 02
Listrik
PL 03 01
Logika Samar
IF 03 01
Logo
OT 01 02
Lokakarya Dalam Negeri
KS 00 03
Lolos Butuh
KP 02 04
LSM/NGO
KP 01 03
M Mahkamah Agung (Bantuan Hukum)
HK 03 01
Majalah
IF 02
Makanan Tambahan
KP 04 11
Masa Kerja
KP 02 03
www.djpp.kemenkumham.go.id
2013, No.660
164
Masa Persiapan Pensiun (MPP)
KP 06 01
Master (Penerbitan)
IF 02
Mekanisme Kerja
OT 01 01
Memorandum of Understanding (MOU)
KS 00 02
Meninggal Dunia
KP 06 03
Merk
HK 04 04
Mesin Fotokopi
PL 03 01
Mutasi
KP 02
N Naskah Asli (Penerbitan)
IF 02
Nomor Induk Pegawai (NIP)
KP 01 01
Nota Keberatan
KU 05
Nota Teguran
KU 05
Nota Usul Formasi
KP 00 01
O Olah raga
KP 08 01
Orang (Hukum Perdata)
HK 01 01
Orasi Ilmiah
KS 00 03
Organisasi
OT 00
Organisasi CTBTO
KS 01 04
Organisasi Massa
KP 01 03
Organisasi Profesi
KP 01 03
P Pajak Kekayaan (LP2P)
KP 01 01
Pajak Penghasilan (PPh)
KU 04 01
Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
KU 04 01
Pameran
HM 00
Pameran Berjalan
HM 00
www.djpp.kemenkumham.go.id
165
2013, No.660
Panggilan Pelamar
KP 00 02
Partai Politik (Parpol)
KP 01 03
Paspor
TU 01 02
Paten
HK 04 02
Pegawai Dipekerjakan
KP 02 04
Pegawai Diperbantukan
KP 02 04
Pelanggaran Asal Usul dan Perkawinan (Pidana Pelanggaran)
HK 02 02
Pelanggaran Jabatan (Pidana Pelanggaran)
HK 02 02
Pelanggaran Keselamatan Umum bagi Orang, Barang,
HK 02 02
dan Kesehatan (Pidana Pelanggaran) Pelanggaran Kesusilaan (Pidana Pelanggaran)
HK 02 02
Pelanggaran Ketertiban Umum (Pidana Pelanggaran)
HK 02 02
Pelantikan
TU 02 01
Pelarangan Uji Coba Senjata Nuklir
KS 01 04
Pelatihan
DL 02
Pelatihan Luar Negeri
KS 01 01
Pelatihan Teknis
DL 02 03
Pelayanan Dinas
PL 03 02
Pelayanan Dokumentasi
IF 00
Pelayanan Jasa Komputer
IF 03 01
Pemalsuan Kertas Bank (Pidana Kejahatan)
HK 02 01
Pemalsuan Mata Uang (Pidana Kejahatan)
HK 02 01
Pemalsuan Surat (Pidana Kejahatan)
HK 02 01
Pemalsuan Uang Kertas (Pidana Kejahatan)
HK 02 01
Pembakuan Sarana Kerja
OT 01 02
Pembayaran Sewa Rumah Dinas
KU 04 02
Pembentukan Panitia Pelatihan
DL 03
Pemberhentian
KP 06 02
www.djpp.kemenkumham.go.id
2013, No.660
166
Pemberhentian Bendahara
KP 02 01
Pemberhentian Dengan Hormat Atas Permintaan Sendiri
KP 06 02
Pemberhentian Dengan Hormat tidak Atas Permintaan Sendiri
KP 03 02
Pemberhentian Tidak Dengan Hormat
KP 03 02
Pemberhentian Jabatan Fungsional
KP 02 01
Pemberhentian Jabatan Struktural
KP 02 01
Pemberhentian Pegawai
KP 06 02
Pemberhentian Pengurus Korpri
KP 08 01
Pemberian Bintang
KP 04 07
Pemberian Ikatan Dinas
DL 01 03
Pemberian Kebutuhan Pokok
KP 04 03
Pemberian Kuasa
HK 01 03
Pemberian Penghargaan
KP 04 07
Pemberian Piagam
KP 04 07
Pemberian Satyalancana
KP 04 07
Pemberitaan
HM 01
Pemberitaan Masalah Tenaga Nuklir
HM 01
Pembinaan Mental
KP 07
Pembinaan Mental Pegawai
KP 07
Pembinaan Penerapan SIM
IF 03 02
Pembuatan Sertifikat
DL 03
Pembuktian (Perdata Pembuktian & Daluwarsa)
HK 01 04
Pemeliharaan
PL 04
Pemeliharaan Barang Bergerak
PL 04 01
Pemeliharaan Barang Tidak Bergerak
PL 04 02
Pemeliharaan Ketertiban
WP 01 02
Pemerasan (Pidana Kejahatan)
HK 02 01
Pemeriksaan Anggaran
WP 00 01
www.djpp.kemenkumham.go.id
167
2013, No.660
Pemeriksaan Badan Usaha/Yayasan
WP 00 05
Pemeriksaan Kepegawaian
WP 00 02
Pemeriksaan Kesehatan Pegawai
KP 04 05
Pemeriksaan Kesehatan Pejabat
KP 04 05
Pemeriksaan Konservasi Energi
WP 00 04
Pemeriksaan Perlengkapan
WP 00 03
Pemindahan Arsip Inaktif
TU 00 02
Peminjaman Berkas
TU 00 02
Pemusnahan Arsip
TU 00 02
Pemodelan
IF 03 01
Pemutusan Hubungan Kerja
KP 06
Penanggungjawab Penerbitan
IF 01
Penataan Berkas
TU 00 02
Pecurian (Pidana Kejahtan)
HK 02 01
Pendapatan Negara
KU 04
Pendidikan
DL 01
Pendidikan Luar Negeri
KS 01 01
Pendidikan Sistem Ganda (PSG)
HM 03
Pendistribusian Bahan Pustaka
IF 01
Penegakan Disiplin Pegawai
KP 03 01
Penelaahan Hukum
HK 03 05
Penelaahan Jabatan
OT 00 02
Penelitian untuk Penyelesaian Studi
HM 03
Penempatan Calon Pegawai
KP 00 02
Penempatan Pegawai
KP 00 02
Penerbitan
IF
Penerimaan Negara
KU 04
Penerimaan Negara Bukan Pajak
KU 04 02
02
www.djpp.kemenkumham.go.id
2013, No.660
168
Penerimaan Pajak
KU 04 01
Penerimaan Pegawai
KP 00 02
Pengadaan Alat Tulis Kantor
PL 00 03
Pengadaan Bahan Pustaka
IF 01
Pengadaan Barang
PL 00
Pengadaan Barang Bergerak
PL 00 01
Pengadaan Barang Luar Negeri
PL 00 04
Pengadaan Barang Pakai Habis
PL 00 03
Pengadaan Barang Tidak Bergerak
PL 00 02
Pengadaan Komponen Elektrikal
PL 00 03
Pengadaan Mekanikal
PL 00 03
Pengadaan Sukucadang
PL 00 03
Pengadaan Pegawai
KP 00
Pengadilan Agama
HK 03 02
Pengamanan
WP 01
Pengamanan Bahan Keterangan (BAKET)
WP 01 02
Pengamanan Instalasi
WP 01 01
Pengamanan Material
WP 01 03
Pengamanan Personil
WP 01 02
Pengancaman (Pidana Kejahatan)
HK 02 01
Pengangkatan
KP 02 01
Pengangkatan Calon Pegawai
KP 02 01
Pengangkatan Pegawai
KP 02 01
Pengangkatan Jabatan Fungsional
KP 02 01
Pengangkatan Jabatan Struktural
KP 02 01
Penganiayaan (Pidana Kejahatan)
HK 02 01
Pengawasan
WP 00
Pengawasan Melekat
WP 00 06
www.djpp.kemenkumham.go.id
169
2013, No.660
Pengelolaan Surat
TU 00 03
Pengesahan Peraturan Perundang-Undangan BATAN
HK 00
Pengetikan
TU 00 01
Penggandaan
TU 00 01
Penggelapan (Pidana Kejahatan)
HK 02 01
Penggunaan Fasilitas Kantor
PL 03 01
Penghapusan Barang Milik Negara
PL 02 02
Penghargaan
KP 04 07
Penghasilan
KP 04 01
Penghinaan (Pidana Kejahatan)
HK 02 01
Pengolahan Data
IF 03 02
Pengolahan Fakta
IF 03 02
Pengumpulan Bahan Pustaka
IF 01
Pengumpulan Data
IF 03 02
Pengumpulan Dokumentasi
IF 00
Pengumpulan Fakta
IF 03 02
Pengumuman Penerimaan Pegawai
KP 00 02
Pengurusan Keprotokolan
TU 02 01
Penilaian
KP 03 01
Penipuan (Pidana Kejahatan)
HK 02 01
Peninjauan Kembali Peraturan Perundang-Undangan
HK 00
Peninjauan Masa Kerja
KP 02 03
Penjenjangan
DL 01
Penjejangan Jabatan Fungsional
DL 02 02
Penjejangan Jabatan Struktural
DL 02 01
Penjilidan
TU 00 01
Pensiun
KP 06 01
Pensiun Anak
KP 06 01
www.djpp.kemenkumham.go.id
2013, No.660
170
Pensiun Duda
KP 06 01
Pensiun Janda
KP 06 01
Penugasan Tenaga Ahli
TU 01 02
Penundaan Kenaikan Gaji Berkala
KP 03 02
Penundaan Kenaikan Pangkat
KP 03 02
Penunjukkan Pejabat Pelaksana Harian (Plh.)
KP 02 01
Penunjukkan Pengurus Korpri
KP 08 01
Penurunan Gaji
KP 03 02
Penurunan Pangkat
KP 03 02
Penyajian Informasi
IF 03 02
Penyaringan Calon Pegawai
KP 00 02
Penyerahan Arsip ke ANRI
TU 00 02
Penyesuaian Ijazah
KP 02 02
Penyesuaian Masa Kerja
KP 02 03
Penyesuaian Tunjangan Keluarga
KP 04 02
Penyewaan Sarana/Peralatan Kantor
PL 03 01
Penyimpanan Data
IF 00
Penyusunan Jenis Pelatihan
DL 00
Penyusunan Jenis Pendidikan
DL 00
Penyusunan Kurikulum Pelatihan
DL 00
Penyusunan Kurikulum Pendidikan
DL 00
Penyusunan Materi Pengajaran
DL 00
Penyusunan Metode Pengajaran
DL 00
Penyusunan Mutu Pelatihan
DL 00
Penyusunan Mutu Pendidikan
DL 00
Penyusunan Program
OT 02 01
Penyusunan Silabus Pelatihan
DL 00
Penyusunan Silabus Pendidikan
DL 00
www.djpp.kemenkumham.go.id
171
2013, No.660
Peradilan Tata Usaha Negara
HK 03 01
Peralatan Kantor
PL 03 01
Peralatan Khusus
WP 01 03
Peralatan Pengamanan
WP 01 03
Perangkat Keras Sistem Komputer
IF 03 01
Perangkat Lunak Sistem Komputer
IF 03 01
Peraturan Kepala LPND
HK 00 05
Peraturan Kepala Unit Kerja BATAN
HK 00 07
Peraturan Kepala Unit Kerja di luar BATAN
HK 00 08
Peraturan Menteri
HK 00 05
Peraturan Pemerintah
HK 00 03
Peraturan Pemerintah Daerah
HK 00 06
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
HK 00 03
Peraturan Perundang-Undangan
HK 00
Perbankan
KU 03
Percetakan
TU 00 01
Perdata
HK 01
Perdata Masalah Daluwarsa
HK 01 04
Perdata Masalah Kebendaan
HK 01 02
Perdata Masalah Orang
HK 01 01
Perdata Masalah Pembuktian
HK 01 04
Perdata Masalah Perikatan
HK 01 03
Perencanaan
OT 02 01
Perencanaan Pelatihan
DL 00
Perencanaan Pendidikan
DL 00
Perencanaan Pengadaan Pegawai
KP 00 01
Peresmian
TU 02 01
Perawatan Gedung
PL 04 02
www.djpp.kemenkumham.go.id
2013, No.660
172
Perawatan Instalasi
PL 04 02
Perawatan Pagar
PL 04 02
Perawatan Peralatan Kantor
PL 04 01
Perawatan Peralatan Laboratorium
PL 04 01
Perawatan Saluran Air
PL 04 02
Perbaikan Gedung
PL 04 02
Perbaikan Instalasi
PL 04 02
Perbaikan Pagar
PL 04 02
Perbaikan Peralatan Kantor
PL 04 01
Perbaikan Peralatan Laboratorium
PL 04 01
Perbaikan Saluran Air
PL 04 02
Perguruan Tinggi (Kerja Sama)
KS 00 01
Perguruan Tinggi (Pendidikan)
DL 01 01
Perhitungan Masa Kerja
KP 02 03
Perjalanan Dinas
TU 01
Perjalanan Dinas Dalam Negeri
TU 01 01
Perjalanan Dinas Luar Negeri
TU 01 02
Perkawinan (Perdata Orang)
HK 01 02
Perkoperasian
KP 08 03
Perlindungan Varietas Tanaman
HK 04 07
Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis
KP 03 02
Persyaratan Jabatan
OT 00 02
Pertemuan Ilmiah Dalam Negeri
KS 00 03
Pertemuan Ilmiah Luar Negeri
KS 01 05
Perubahan Jam Kerja
OT 01 02
Perumahan
KP 04 08
Perumahan Pegawai
KP 04 08
Pidana
HK 02
www.djpp.kemenkumham.go.id
173
2013, No.660
Pidana Masalah Kejahatan
HK 02 01
Pidana Masalah Pelanggaran
HK 02 02
Pidato Pimpinan BATAN
OT 02 01
Pidato Pimpinan Negara
OT 02 01
Politik
KS 01 04
Pra Jabatan
DL 02 01
Praktek Kerja Lapangan (PKL)
HM 03
Praktek Kerja Nyata (PKN)
HM 03
Presentasi Ilmiah
KS 00 03
Produk-produk Lembaga Tertinggi Negara
HK 00 01
Produk-produk Lembaga Tinggi Negara
HK 00 01
Proforma Invoice
PL 00 04
Program Diploma
DL 01 01
Program Pelatihan
DL 00
Program Pendidikan
DL 00
Program S-1, S-2, S-3 Dalam Negeri
DL 01 01
Program S-1, S-2, S-3 Luar Negeri
KS 01 01
Propenas
OT 02 01
Prosedur
OT 01 01
Proses Pembebasan Tanah
PL 00 02
Protokol
TU 02
Q PL 00 04
Quotation R Rahasia Dagang
HK 04 06
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN)
KU 00
Rancangan Undang-Undang
HK 00 02
Rapat Kerja (Raker)
OT 02 01
www.djpp.kemenkumham.go.id
2013, No.660
174
Reaktor (Pengamanan Material)
WP01 03
Realitas Semu
IF 03 01
Redaksi
IF 02
Rekaman Suara
IF 00
Rekreasi
KP 04 11
Re-Ekspor
PL 01
Rencana Kerja
OT 02 01
Rencana Kerja Anggaran Kementrian Lembaga (RKA-KL)
KU 00
Rencana Strategis (Renstra)
OT 02 01
Renovasi
PL 00 02
Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (Revisi DIPA)
KU 00
Revisi Rencana Kerja Anggaran Kementrian Lembaga
KU 00
(Revisi RKA-KL) Riset Unggulan Terpadu (RUT)
OT 02 01
Rumah Dinas
PL 03 01
Rumah Tamu
PL 03 01
S Saluran Air (Pemeliharaan Barang)
PL 04 02
Sasaran Lima Tahun (Sarlita)
OT 02 01
Satyalancana
KP 04 07
Seleksi Peserta (Pelatihan Teknis dan Non Teknis)
DL 03
Seminar Dalam Negeri
KS 00 03
Seminar Luar Negeri
KS 01 05
Senjata Api (Pengamanan Material)
WP 01 03
Sewa Menyewa (Perdata Perikatan)
HK 01 03
Sewa Rumah Dinas
KU 04 02
Sidang Tahunan IAEA
KS 01 04
Sidik Jari (Pengamanan Personil)
WP 01 02
www.djpp.kemenkumham.go.id
175
2013, No.660
Sikap Kerja
OT 00 02
Silabus
DL 00
Simposium Dalam Negeri
KS 00 03
Simposium Luar Negeri
KS 01 05
Sistem Alarm
WP 01 03
Sistem dan Data Pemantauan Global
KS 01 04
Sistem Dukungan Analisis Pengambilan Keputusan
IF 03 02
Sistem Informasi Manajemen (SIM)
IF 03 02
Sistem Karier dan Prestasi
OT 00 02
Sistem Kerja
OT 01 01
Somasi
HK 03 01
SOP Teknis
OT 01 01
SOP Administratif
OT 01 01
Spesimen Tanda Tangan
KP 01 01
Stake Holder
HM 02
Standar Operasional Prosedur (SOP)
OT 01 01
Statistika
IF 03 01
Stempel BATAN
OT 01 02
Stock Opname
PL 00 03
Struktur Organisasi
OT 00 01
Studi Mengenai Expert System
IF 03 01
Studi Metoda Numerik
IF 03 01
Sukucadang (Pengadaan Barang)
PL 00 03
Surat Edaran (SE) Bupati
HK 00 06
Surat Edaran (SE) Deputi Kepala BATAN
HK 00 07
Surat Edaran (SE) Gubernur
HK 00 06
Surat Edaran (SE) Kepala LPND
HK 00 05
Surat Edaran (SE) Menteri
HK 00 05
www.djpp.kemenkumham.go.id
2013, No.660
176
Surat Edaran (SE) Pejabat Eselon I/II di Luar BATAN
HK 00 08
Surat Edaran (SE) Walikotamadya
HK 00 06
Surat Edaran Bersama (SEB) Kepala LPND
HK 00 05
Surat Edaran Bersama (SE) Menteri
HK 00 05
Surat Izin Menghuni Mess
PL 03 01
Surat Izin Menghuni Rumah Dinas
PL 03 01
Surat Izin Menghuni Rumah Tamu
PL 03 01
Surat Izin Menjadi Asisten (Pelatihan Teknis dan Non Teknis)
DL 03
Surat Izin Menjadi Moderator (Pelatihan Teknis & Non Teknis)
DL 03
Surat Izin Menjadi Pembimbing (Pelatihan Teknis & Non Teknis)
DL 03
Surat Izin Menjadi Pengajar (Pelatihan Teknis dan Non Teknis)
DL 03
Surat Keputusan (SK) Bupati
HK 00 06
Surat Keputusan (SK) Deputi Kepala BATAN
HK 00 07
Surat Keputusan (SK) Gubernur
HK 00 06
Surat Keputusan (SK) Kepala LPND
HK 00 05
Surat Keputusan (SK) Menteri
HK 00 05
Surat Keputusan (SK) Pejabat Eselon I/II di Luar BATAN
HK 00 08
Surat Keputusan Presiden
HK 00 04
Surat Keputusan (SK) Walikotamadya
HK 00 06
Surat Keputusan Bersama (SKB) Kepala LPND
HK 00 05
Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri
HK 00 05
Surat Keputusan Pemberhentian Pembayaran (SKPP)
KP 04 01
Surat Keputusan Pensiun
KP 06 01
Surat Keterangan Penghasilan Pegawai
KP 04 01
Surat Panggilan Pemeriksaan
KP 03 02
Surat Pengaktifan Kembali
KP 02 01
Surat Perintah Kerja (SPK) Pengadaan Barang Pakai Habis
PL 00 03
Surat Perintah Membayar (SPM)
KU 01
www.djpp.kemenkumham.go.id
177
2013, No.660
Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS)
KU 01
Surat Perintah Membayar Pengganti Uang Persediaan (SPM-GUP)
KU 01
Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan (SPM-TUP)
KU 01
Surat Perintah Membayar Uang Persediaan (SPM-UP)
KU 01
Surat Perintah Pemeriksaan
KP 03 02
Surat Pernyataan Masih Melaksanakan Tugas
KP 04 04
Surat Pernyataan Masih Menduduki Jabatan
KP 04 04
Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas
KP 04 04
Surat Pernyataan Menduduki Jabatan
KP 04 04
Surat Pernyataan Pelantikan
KP 02 01
Surat Persetujuan Badan Kepegawaian Negara (BKN)
KP 02 01
Surat Setoran Pajak (SSP)
KU 04 01
Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (SSBP)
KU 04 02
Surat Tugas (Perjalanan Dinas Dalam Negeri)
TU 01 01
Surat Tugas (Perjalanan Dinas Luar Negeri)
TU 01 02
Surat Wasiat
HK 01 02
S-1 (Kerja Sama Luar Negeri)
KS 01 01
S-2 (Kerja Sama Luar Negeri)
KS 01 01
S-3 (Kerja Sama Luar Negeri)
KS 01 01
S-1 (Perguruan Tinggi)
DL 01 01
S-2 (Perguruan Tinggi)
DL 01 01
S-3 (Perguruan Tinggi)
DL 01 01
T Tabungan Asuransi Pensiun (TASPEN)
KP 04 05
Tabungan Perumahan (Taperum)
KP 04 08
Tagihan Air
PL 03 02
Tagihan Biaya Reekspor
PL 01
Tagihan Listrik
PL 03 02
www.djpp.kemenkumham.go.id
2013, No.660
178
Tagihan Telepon
PL 03 02
Tanah (Penggunaan Fasilitas)
PL 03 01
Tanggapan atas LHP Anggaran Pembangunan
WP 00 02
Tanggapan atas LHP Anggaran Rutin
WP 00 01
Tanggapan atas LHP Perlengkapan
WP 00 04
Tanggapan atas LHP Pemeriksaan Badan Usaha
WP 00 06
Tanggapan atas LHP Pemeriksaan Kepegawaian
WP 00 03
Tata Persuratan
TU 00 03
Tata Ruang
OT 01 02
Tata Usaha
TU 00
Tata Usaha Kepegawaian
KP 01
Tatakerja
OT 02
Tatalaksana
OT 01
Teguran Lisan
KP 03 02
Teguran Tertulis
KP 03 02
Teknik (Kerja Sama Luar Negeri)
KS 01 02
Telekomunikasi (Pelayanan Dinas)
PL 03 02
Tempat Tinggal (Perdata Orang)
HK 01 01
Tenda (Penggunaan Fasilitas)
PL 03 01
Terigu
KP 04 03
Tes Calon Pegawai
KP 00 02
Tiket (Perjalanan Dinas Dalam Negeri)
TU 01 01
Tiket (Perjalanan Dinas Luar Negeri)
TU 01 02
Training (Kerja Sama Luar Negeri)
KS 01 01
Transaksi Perbankan
KU 05
Transparansi
IF
Tugas Belajar
DL 01 02
Tukar Menukar (Perdata Perikatan)
HK 01 03
00
www.djpp.kemenkumham.go.id
179
2013, No.660
Tulisan (Dokumentasi)
IF
00
Tunjangan Bahaya Nuklir (TBN)
KP 04 04
Tunjangan Jabatan Fungsional
KP 04 04
Tunjangan Jabatan Struktural
KP 04 04
Tunjangan Kebutuhan Pokok
KP 04 03
Tunjangan Keluarga
KP 04 02
Tuntutan Ganti Rugi
KU 06
Tuntutan Perbendaharaan
KU 06
U Ujian Dinas
KP 02 02
Undang-Undang
HK 00 02
UNSCEAR
KS 01 04
Usul Kegiatan (Uskeg)
OT 02 01
Usul Penelitian (Uspen)
OT 02 01
Upacara
TU 02 01
Uraian Jabatan
OT 00 02
Uraian Tugas
OT 00 02
V Verifikasi
KU 05
Visa
TU 01 02
W Wawancara (Penerimaan Pegawai)
KP 00 02
Wewenang Penandatanganan Surat
TU 00 03
WASKAT (Pengawasan Melekat)
WP 00 06
www.djpp.kemenkumham.go.id
2013, No.660
180
KODE SINGKATAN JABATAN PIMPINAN DAN UNIT KERJA/UNIT PENGOLAH
1. Kepala
KA
2. Sekretariat Utama
SU
3. Deputi Bidang Penelitian Dasar dan Terapan
DE 1
4. Deputi Bidang Pengembangan Teknologi dan Energi Nuklir
DE 2
5. Deputi Bidang Pengembangan Teknologi Daur Bahan Nuklir
DE 3
dan Rekayasa 6. Deputi Bidang Pendayagunaan Hasil Penelitian dan
DE 4
Pengembangan dan Pemasyarakatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Nuklir 7. Biro Perencanaan
REN
a. Bagian Perencanaan Program
REN 1
1) Subbagian Program Penelitian, Pengembangan,
REN 1.1
dan Perekayasaan 2) Subbagian Program Diseminasi
REN 1.2
3) Subbagian Program Manajemen Kelembagaan
REN 1.3
4) Subbagian Tata Usaha
REN 1.4
b. Bagian Penyusunan Anggaran
REN 2
1) Subbagian Anggaran Penelitian, Pengembangan,
REN 2.1
dan Perekayasaan 2) Subbagian Anggaran Diseminasi
REN 2.2
3) Subbagian Anggaran Manajemen Kelembagaan
REN 2.3
c. Bagian Evaluasi Program
REN 3
1) Subbagian Evaluasi Program Penelitian, Pengembangan,
REN 3.1
dan Perekayasaan 2) Subbagian Evaluasi Program Diseminasi
REN 3.2
www.djpp.kemenkumham.go.id
181
2013, No.660
3) Subbagian Evaluasi Program Manajemen Kelembagaan
REN 3.3
4) Subbagian Dokumentasi
REN 3.4
8. Biro Sumber Daya Manusia a. Bagian Perencanaan dan Pengembangan SDM
SDM SDM 1
1) Subbagian Perencanaan SDM
SDM 1.1
2) Subbagian Pengembangan SDM
SDM 1.2
3) Subbagian Data Sumber Daya Manusia
SDM 1.3
b. Bagian Mutasi Kepegawaian
SDM 2
1) Subbagian Mutasi Pegawai I
SDM 2.1
2) Subbagian Mutasi Pegawai II
SDM 2.2
3) Subbagian Mutasi Jabatan Fungsional I
SDM 2.3
4) Subbagian Mutasi Jabatan Fungsional II
SDM 2.4
c. Bagian Umum Kepegawaian
SDM 3
1) Subbagian Tata Persuratan
SDM 3.1
2) Subbagian Arsip dan Dokumentasi
SDM 3.2
3) Subbagian Kesejahteraan Pegawai
SDM 3.3
4) Subbagian Tata Usaha
SDM 3.4
d. Bagian Organisasi dan Ketatalaksanaan
SDM 4
1) Subbagian Organisasi
SDM 4.1
2) Subbagian Ketatalaksanaan
SDM 4.2
3) Subbagian Pelayanan Kesehatan
SDM 4.3
9. Biro Umum a. Bagian Perlengkapan
UM UM 1
1) Subbagian Pengadaan Sarana
UM 1.1
2) Subbagian Inventarisasi
UM 1.2
3) Subbagian Tata Usaha
UM 1.3
b. Bagian Rumah Tangga 1) Subbagian Kendaraan
UM 2 UM 2.1
www.djpp.kemenkumham.go.id
2013, No.660
182
2) Subbagian Bangunan dan Urusan Dalam
UM 2.2
3) Subbagian Peralatan
UM 2.3
c. Bagian Keuangan
UM 3
1) Subbagian Perbendaharaan
UM 3.1
2) Subbagian Penerimaan Negara Bukan Pajak
UM 3.2
d. Bagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
UM 4
1) Subbagian Akuntansi
UM 4.1
2) Subbagian Pelaporan
UM 4.2
3) Subbagian Verifikasi Penerimaan Negara Bukan Pajak
UM 4.3
e. Bagian Pengamanan
UM 5
1) Subbagian Pengamanan Instalasi Nuklir
UM 5.1
2) Subbagian Pengamanan Dalam
UM 5.2
10. Biro Kerja Sama, Hukum, dan Hubungan Masyarakat
KHH
a. Bagian Perjanjian
KHH 1
1) Subbagian Perjanjian Dalam Negeri
KHH 1.1
2) Subbagian Perjanjian Luar Negeri
KHH 1.2
3) Subbagian Tata Usaha
KHH 1.3
b. Bagian Pengelolaan Bantuan Teknis
KHH 2
1) Subbagian Pengelolaan Bantuan Teknis Bilateral dan
KHH 2.1
Regional 2) Subbagian Pengelolaan Bantuan Teknis Multilateral c. Bagian Hukum
KHH 2.2 KHH 3
1) Subbagian Penelaahan dan Dokumentasi Hukum
KHH 3.1
2) Subbagian Bantuan dan Penyuluhan Hukum
KHH 3.2
d. Bagian Hubungan Masyarakat
KHH 4
1) Subbagian Hubungan Antarlembaga
KHH 4.1
2) Subbagian Pers dan Media
KHH 4.2
3) Subbagian Protokol
KHH 4.3
www.djpp.kemenkumham.go.id
183
2013, No.660
11. Pusat Teknologi Bahan Industri Nuklir
BIN
a. Bagian Tata Usaha
BIN 1
1) Subbagian Persuratan, Kepegawaian, & Dok. Ilmiah
BIN 1.1
2) Subbagian Keuangan
BIN 1.2
3) Subbagian Perlengkapan
BIN 1.3
b. Bidang Bahan Industri Nuklir
BIN 2
c. Bidang Spektrometri Neutron
BIN 3
d. Bidang Karakterisasi dan Analisis Nuklir
BIN 4
e. Bidang Keselamatan dan Instrumentasi
BIN 5
1) Subbidang Proteksi Radiasi dan Keselamatan Kerja
BIN 5.1
2) Subbidang Instrumentasi
BIN 5.2
12. Pusat Teknologi Akselerator dan Proses Bahan
APB
a. Bagian Tata Usaha
APB 1
1) Subbagian Persuratan dan Kepegawaian
APB 1.1
2) Subbagian Keuangan
APB 1.2
3) Subbagian Perlengkapan
APB 1.3
4) Subbagian Dokumentasi Ilmiah
APB 1.4
b. Bidang Teknologi Akselerator dan Fisika Nuklir
APB 2
c. Bidang Kimia dan Teknologi Proses Bahan
APB 3
d. Bidang Reaktor
APB 4
1) Subbidang Perencanaan Operasi & Akuntansi Bahan Bakar APB 4.1 2) Subbidang Operasi dan Perawatan Reaktor
APB 4.2
e. Bidang Keselamatan dan Kesehatan
APB 5
1) Subbidang Proteksi Radiasi dan Keselamatan Kerja
APB 5.1
2) Subbidang Pengelolaan Limbah & Keselamatan Lingkungan APB 5.2 3) Subbidang Pelayanan Kesehatan
APB 5.3
f. Balai Elektromekanik
APB 6
g. Unit Pengamanan Nuklir
APB 7
www.djpp.kemenkumham.go.id
2013, No.660
184
13. Pusat Teknologi Nuklir Bahan dan Radiometri
NBR
a. Bagian Tata Usaha
NBR 1
1) Subbagian Persuratan dan Kepegawaian
NBR 1.1
2) Subbagian Keuangan
NBR 1.2
3) Subbagian Perlengkapan
NBR 1.3
4) Subbagian Dokumentasi Ilmiah
NBR 1.4
b. Bidang Fisika
NBR 2
c. Bidang Senyawa Bertanda dan Radiometri
NBR 3
d. Bidang Reaktor
NBR 4
1) Subbidang Perencanaan Operasi & Akuntansi Bahan Bakar NBR 4.1 2) Subbidang Operasi dan Perawatan Reaktor
NBR 4.2
e. Bidang Keselamatan dan Kesehatan
NBR 5
1) Subbidang Proteksi Radiasi dan Keselamatan Kerja
NBR 5.1
2) Subbidang Pengelolaan Limbah & Keselamatan Lingkungan NBR 5.2 3) Subbidang Pelayanan Kesehatan
NBR 5.3
f. Balai Instrumentasi dan Elektromekanik
NBR 6
g. Unit Pengamanan Nuklir
NBR 7
14. Pusat Teknologi Keselamatan dan Metrologi Radiasi
KMR
a. Bagian Tata Usaha
KMR 1
1) Subbagian Persuratan, Kepegawaian, & Dok. Ilmiah
KMR 1.1
2) Subbagian Keuangan
KMR 1.2
3) Subbagian Perlengkapan
KMR 1.3
b. Bidang Dosimetri
KMR 2
c. Bidang Biomedika
KMR 3
d. Bidang Teknik Nuklir Kedokteran
KMR 4
e. Bidang Metrologi Radiasi
KMR 5
1) Subbidang Standardisasi
KMR 5.1
2) Subbidang Kalibrasi
KMR 5.2
www.djpp.kemenkumham.go.id
185
2013, No.660
3) Subbidang Instrumentasi
KMR 5.3
f. Bidang Keselamatan dan Kesehatan
KMR 6
1) Subbidang Proteksi Radiasi dan Keselamatan Kerja
KMR 6.1
2) Subbidang Pelayanan Kesehatan
KMR 6.2
3) Subbidang Keselamatan Lingkungan
KMR 6.3
15. Pusat Pengembangan Energi Nuklir
PEN
a. Bagian Tata Usaha
PEN 1
1) Subbagian Persuratan dan Kepegawaian
PEN 1.1
2) Subbagian Keuangan
PEN 1.2
3) Subbagian Perlengkapan
PEN 1.3
4) Subbagian Dokumentasi Ilmiah
PEN 1.4
b. Bidang Perencanaan Sistem Energi
PEN 2
c. Bidang Pengembangan Sistem & Teknologi Pembangkit Listrik PEN 3 Tenaga Nuklir d. Bidang Pengkajian Kelayakan Tapak Pembangkit Listrik
PEN 4
Tenaga Nuklir e. Bidang Manajemen Persiapan Pembangkit Listrik Tenaga
PEN 5
Nuklir f. Unit Pemantauan Data Tapak dan Lingkungan PLTN 16. Pusat Teknologi Reaktor dan Keselamatan Nuklir a. Bagian Tata Usaha
PEN 6 RKN RKN 1
1) Subbagian Persuratan dan Kepegawaian
RKN 1.1
2) Subbagian Keuangan
RKN 1.2
3) Subbagian Perlengkapan
RKN 1.3
4) Subbagian Dokumentasi Ilmiah
RKN 1.4
b. Bidang Fisika dan Teknologi Reaktor
RKN 2
c. Bidang Pengkajian Analisis Keselamatan Reaktor
RKN 3
d. Bidang Pengembangan Reaktor
RKN 4
www.djpp.kemenkumham.go.id
2013, No.660
186
e. Bidang Pengembangan Teknologi Keselamatan Nuklir
RKN 5
f. Bidang Operasi Fasilitas
RKN 6
1) Subbidang Termohidrolika
RKN 6.1
2) Subbidang Instrumentasi
RKN 6.2
3) Subbidang Elektromekanik
RKN 6.3
17. Pusat Reaktor Serba Guna
RSG
a. Bagian Tata Usaha
RSG 1
1) Subbagian Persuratan, Kepegawaian, & Dok. Ilmiah
RSG 1.1
2) Subbagian Keuangan
RSG 1.2
3) Subbagian Perlengkapan
RSG 1.3
b. Bidang Operasi Reaktor
RSG 2
1) Subbidang Perencanaan Operasi
RSG 2.1
2) Subbidang Pelaksanaan Operasi
RSG 2.2
3) G Subbidang Pelayanan Iradiasi
RSG 2.3
4) Subbidang Akuntansi Bahan Nuklir
RSG 2.4
c. Bidang Sistem Reaktor
RSG 3
1) Subbidang Sistem Mekanik
RSG 3.1
2) Subbidang Sistem Elektrik
RSG 3.2
3) Subbidang Sistem Instrumentasi dan Kendali
RSG 3.3
d. Bidang Keselamatan
RSG 4
1) Subbidang Pengendalian Daerah Kerja
RSG 4.1
2) Subbidang Pengendalian Personel
RSG 4.2
3) Subbidang Keselamatan Operasi
RSG 4.3
e. Unit Jaminan Mutu
RSG 5
f. Unit Pengamanan Nuklir
RSG 6
18. Pusat Pengembangan Informatika Nuklir a. Bagian Tata Usaha 1) Subbagian Persuratan dan Kepegawaian
PIN PIN 1 PIN 1.1
www.djpp.kemenkumham.go.id
187
2013, No.660
2) Subbagian Keuangan
PIN 1.2
3) Subbagian Perlengkapan
PIN 1.3
b. Bidang Sistem Informasi
PIN 2
c. Bidang Komputasi
PIN 3
d. Bidang Dokumentasi dan Informasi Ilmiah
PIN 4
1) Subbidang Perpustakaan
PIN 4.1
2) Subbidang Informasi dan Pengetahuan Nuklir
PIN 4.2
e. Bidang Sistem dan Jaringan Komputer
PIN 5
1) Subbidang Sistem Komputer
PIN 5.1
2) Subbidang Komunikasi Data
PIN 5.3
3) Subbidang Pengelolaan Website dan Multimedia
PIN 5.3
19. Pusat Pengembangan Geologi Nuklir
PGN
a. Bagian Tata Usaha
PGN 1
1) Subbagian Persuratan, Kepegawaian, & Dok. Ilmiah
PGN 1.1
2) Subbagian Keuangan
PGN 1.2
3) Subbagian Perlengkapan
PGN 1.3
b. Bidang Geologi dan Pertambangan Bahan Galian Nuklir
PGN 2
c. Bidang Eksplorasi
PGN 3
1) Subbidang Pemetaan
PGN 3.1
2) Subbidang Eksplorasi Geokimia
PGN 3.2
3) Subbidang Eksplorasi Geofisika
PGN 3.3
4) Subbidang Mineralogi
PGN 3.4
d. Bidang Evaluasi dan Teknik Penambangan
PGN 4
1) Subbidang Evaluasi Cadangan
PGN 4.1
2) Subbidang Teknik Penambangan
PGN 4.2.
3) Subbidang Pemboran dan Diagrafi Nuklir
PGN 4.3
4) Subbidang Peralatan Elektromekanik
PGN 4.4
e. Bidang Keselamatan dan Lingkungan
PGN 5
www.djpp.kemenkumham.go.id
2013, No.660
188
1) Subbidang Proteksi Radiasi dan Keselamatan Kerja
PGN 5.1
2) Subbidang Pengelolaan Limbah & Keselamatan Lingkungan PGN 5.2 f. Unit Pengamanan Nuklir
PGN.6
20. Pusat Teknologi Bahan Bakar Nuklir
BBN
a. Bagian Tata Usaha
BBN 1
1) Subbagian Persuratan, Kepegawaian, & Dok. Ilmiah
BBN 1.1
2) Subbagian Keuangan
BBN 1.2
3) Subbagian Perlengkapan
BBN 1.3
b. Bidang Bahan Bakar Nuklir
BBN 2
c. Bidang Pengembangan Radiometalurgi
BBN 3
d. Bidang Operasi Sarana Penunjang
BBN 4
1) Subbidang Operasi Sarana Dukung Fasilitas Elemen Bakar BBN 4.1 2) Subbidang Operasi Sarana Dukung Fasilitas Radiometalurgi BBN 4.2 3) Subbidang Pemeliharaan dan Perawatan
BBN 4.3
e. Bidang Keselamatan
BBN 5
1) Subbidang Pengendalian Daerah Kerja
BBN 5.1
2) Subbidang Pengendalian Personel
BBN 5.2
3) Subbidang Akuntansi Bahan Nuklir & Pengelolaan Limbah
BBN 5.3
f. Unit Jaminan Mutu
BBN 6
g. Unit Pengamanan Nuklir
BBN 7
21. Pusat Teknologi Limbah Radioaktif
PLR
a. Bagian Tata Usaha
PLR 1
1) Subbagian Persuratan, Kepegawaian, & Dok. Ilmiah
PLR 1.1
2) Subbagian Keuangan
PLR 1.2
3) Subbagian Perlengkapan
PLR 1.3
b. Bidang Teknologi Penyimpanan Lestari
PLR 2
c. Bidang Teknologi Pengolahan Limbah, Dekontaminasi,
PLR 3
dan Dekomisioning
www.djpp.kemenkumham.go.id
189
2013, No.660
d. Bidang Radioekologi Kelautan
PLR 4
e. Bidang Operasi Sarana Penunjang
PLR 5
1) Subbidang Operasi Sistem Penyedia Media dan Energi
PLR 5.1
2) Subbidang Perawatan dan Perbaikan Peralatan
PLR 5.2
f. Bidang Pengolahan Limbah
PLR 6
1) Subbidang Preparasi dan Analisis
PLR 6.1
2) Subbidang Pengolahan Limbah Cair
PLR 6.2
3) Subbidang Pengolahan Limbah Padat
PLR 6.3
4) Subbidang Pengangkutan dan Penyimpanan Sementara
PLR 6.4
g. Bidang Keselamatan dan Lingkungan
PLR 7
1) Subbidang Pengendalian Daerah Kerja
PLR 7.1
2) Subbidang Pengendalian Personel
PLR 7.2
3) Subbidang Analisis Dampak Lingkungan
PLR 7.3
h. Unit Jaminan Mutu
PLR 8
i. Unit Pengamanan Nuklir
PLR 9
22. Pusat Rekayasa Perangkat Nuklir
RPN
a. Bagian Tata Usaha
RPN 1
1) Subbagian Persuratan, Kepegawaian, & Dok. Ilmiah
RPN 1.1
2) Subbagian Keuangan
RPN 1.2
3) Subbagian Perlengkapan
RPN 1.3
b. Bidang Rekayasa Elektromekanik dan Struktur
RPN 2
c. Bidang Instrumentasi Reaktor dan Industri
RPN 3
d. Bidang Instrumentasi Kesehatan dan Keselamatan
RPN 4
e. Bidang Perawatan dan Perbengkelan
RPN 5
1) Subbidang Perawatan Elektronik
RPN 5.1
2) Subbidang Sarana Penunjang
RPN 5.2
3) Subbidang Konstruksi dan Perbengkelan
RPN 5.3
www.djpp.kemenkumham.go.id
2013, No.660
190
23. Pusat Radioisotop dan Radiofarmaka
RRF
a. Bagian Tata Usaha
RRF 1
1) Subbagian Persuratan, Kepegawaian, & Dok. Ilmiah
RRF 1.1
2) Subbagian Keuangan
RRF 1.2
3) Subbagian Perlengkapan
RRF 1.3
b. Bidang Radioisotop
RRF 2
c. Bidang Radiofarmaka
RRF 3
d. Bidang Siklotron
RRF 4
e. Bidang Sarana Penunjang dan Proses
RRF 5
1) Subbidang Pengelolaan Sarana
RRF 5.1
2) Subbidang Proses
RRF 5.2
f. Bidang Keselamatan
RRF 6
1) Subbidang Pengendalian Daerah Kerja
RRF 6.1
2) Subbidang Pengendalian Personel
RRF 6.2
3) Subbidang Pengelolaan Limbah
RRF 6.3
24. Pusat Aplikasi Teknologi Isotop dan Radiasi
TIR
a. Bagian Tata Usaha
TIR 1
1) Subbagian Persuratan dan Kepegawaian
TIR 1.1
2) Subbagian Keuangan
TIR 1.2
3) Subbagian Perlengkapan
TIR 1.3
4) Subbagian Dokumentasi Ilmiah
TIR 1.4
b. Bidang Kebumian dan Lingkungan
TIR 2
c. Bidang Proses Radiasi
TIR 3
d. Bidang Pertanian
TIR 4
e. Bidang Keselamatan
TIR 5
1) Subbidang Proteksi Radiasi dan Keselamatan Kerja
TIR 5.1
2) Subbidang Pengelolaan Limbah
TIR 5.2
f. Balai Iradiasi, Elektromekanik, dan Instrumentasi
TIR 6
www.djpp.kemenkumham.go.id
191
2013, No.660
g. Unit Pengamanan Nuklir Kawasan
TIR 7
25. Pusat Diseminasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Nuklir a. Bagian Tata Usaha
DIN DIN 1
1) Subbagian Persuratan dan Kepegawaian
DIN 1.1
2) Subbagian Keuangan
DIN 1.2
3) Subbagian Perlengkapan
DIN 1.3
b. Bidang Diseminasi
DIN 2
1) Subbidang Diseminasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
DIN 2.1
Nuklir Energi 2) Subbidang Diseminasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
DIN 2.2
Nuklir Non Energi c. Bidang Promosi
DIN 3
1) Subbidang Perencanaan Promosi
DIN 3.1
2) Subbidang Pelaksanaan Promosi
DIN 3.2
d. Bidang Evaluasi dan Dokumentasi
DIN 4
1) Subbidang Evaluasi
DIN 4.1
2) Subbidang Dokumentasi
DIN 4.2
e. Unit Jaminan Mutu
DIN 5
26. Pusat Kemitraan Teknologi Nuklir
KTN
a. Bagian Tata Usaha
KTN 1
1) Subbagian Persuratan dan Kepegawaian
KTN 1.1
2) Subbagian Keuangan
KTN 1.2
3) Subbagian Perlengkapan
KTN 1.3
b. Bidang Pendayagunaan Hasil Penelitian dan Pengembangan
KTN 2
c. Bidang Kemitraan
KTN 3
1) Subbidang Agroindustri
KTN 3.1
2) Subbidang Perangkat Medik
KTN 3.3
3) Subbidang Industri
KTN 3.2
www.djpp.kemenkumham.go.id
2013, No.660
192
d. Bidang Pengelolaan Kawasan Nuklir Serpong
KTN 4
1) Subbidang Perawatan Prasarana dan Sarana
KTN 4.1
2) Subbidang Dokumentasi
KTN 4.2.
3) Subbidang Pelayanan Kesehatan
KTN 4.3
e. Unit Jaminan Mutu
KTN 5
f. Unit Pengamanan Nuklir
KTN 6
27. Inspektorat
ISP
a. Subbagian Tata Usaha
ISP 1
b. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor
ISP 2
28. Pusat Standardisasi dan Jaminan Mutu Nuklir
SJM
a. Subbagian Tata Usaha
SJM 1
b. Bidang Standardisasi Radiasi dan Nuklir
SJM 2
1) Subbidang Standar Keselamatan
SJM 2.1
2) Subbidang Standar Mutu Bahan dan Peralatan Nuklir
SJM 2.2
c. Bidang Akreditasi dan Sertifikasi
SJM 3
1) Subbidang Akreditasi
SJM 3.1
2) Subbidang Sertifikasi
SJM 3.2
d. Bidang Jaminan Mutu
SJM 4
1) Subbidang Program
SJM 4.1
2) Subbidang Audit dan Pemantauan
SJM 4.2
29. Pusat Pendidikan dan Pelatihan a. Bagian Tata Usaha
PDL PDL 1
1) Subbagian Persuratan dan Kepegawaian
PDL 1.1
2) Subbagian Keuangan
PDL 1.2
3) Subbagian Perlengkapan
PDL 1.3
b. Bidang Perencanaan
PDL 2
1) Subbidang Program
PDL 2.1
2) Subbidang Kurikulum dan Modul
PDL 2.2
www.djpp.kemenkumham.go.id
193
c. Bidang Penyelenggaraan
2013, No.660
PDL 3
1) Subbidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis
PDL 3.1
2) Subbidang Pendidikan dan Pelatihan Struktural &
PDL 3.2
Fungsional 3) Subbidang Sarana Laboratorium d. Bidang Evaluasi
PDL 3.3 PDL 4
1) Subbidang Evaluasi Pendidikan dan Pelatihan
PDL 4.1
2) Subbidang Informasi dan Dokumentasi
PDL 4.2
e. Kelompok Jabatan Fungsional Widyaiswara 30. Sekolah Tinggi Teknologi Nuklir
PDL 5 STTN
a. Pembantu Ketua I
STTN 1
b. Pembantu Ketua II
STTN 2
c. Pembantu Ketua III
STTN 3
d. Senat
STTN 4
e. Jurusan Teknofisika Nuklir
STTN 5
1) Sekretaris Jurusan
STTN 5.1
2) Unit Unit Laboratorium
STTN 5.2
f. Jurusan Teknokimia Nuklir
STTN 6
1) Sekretaris Jurusan
STTN 6.1
2) Unit Laboratorium
STTN 6.2
g. Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan
STTN 7
1) Subbagian Perencanaan dan Kerjasama
STTN 7.1
2) Subbagian Akademik dan Pengajaran
STTN 7.2
3) Subbagian Kemahasiswaan dan Alumni
STTN 7.3
h. Bagian Administrasi Umum
STTN 8
1) Subbagian Persuratan dan Kepegawaian
STTN 8.1
2) Subbagian Keuangan
STTN 8.2
3) Subbagian Perlengkapan
STTN 8.3
www.djpp.kemenkumham.go.id
2013, No.660
194
i. Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
STTN 9
j. Kelompok Dosen
STTN 10
k. Unit Penunjang
STTN 11
KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL,
DJAROT SULISTIO WISNUBROTO
www.djpp.kemenkumham.go.id