www.bpkp.go.id
PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN NOMOR : PER-148/K /2012 TENTANG PEDOMAN PEMBIMBINGAN DAN KONSULTASI SPIP DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN, Menimbang
: a. bahwa
dalam
Pengendalian
rangka Intern
penyelenggaraan
Pemerintah
Sistem
oleh
Instansi
Pemerintah untuk mencapai pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, Menteri/Pimpinan
Lembaga,
Gubernur,
dan
Bupati/Walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan
kegiatan
pemerintahan
dengan
berpedoman pada Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; b. bahwa penyelenggaraan sistem pengendalian inten pemerintah
(SPIP)
harus
disesuaikan
dengan
karakteristik setiap instansi, yang meliputi tugas dan fungsi
utama
intansi,
sifat,
tujuan,
dan
kompleksitasnya, serta risiko-risiko yang dihadapi masing-masing instansi; c. bahwa
BPKP
dalam
pembimbingan
harus
langkah-langkah
baku
melaksanakan mampu sebagai
tugas
melaksanakan fasilitator
dalam
melaksanakan peran tersebut untuk mencapai hasil yang optimal dalam penerapan pengendalian intern pada sektor publik; d. bahwa
berdasarkan
dimaksud
dalam
pertimbangan
huruf
a
dan
sebagaimana
huruf
b,
perlu
menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan
dan
Pembangunan
tentang
Pedoman
www.bpkp.go.id -2Pembimbingan dan Konsultasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Mengingat
: 1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara
Tahun
2008
Nomor
127,
Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4890); 2. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non-Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005; 3. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit
Organisasi
Pemerintah
dan
Tugas
Eselon
Non-Departemen
I
Lembaga
sebagaimana
telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2005; 4. Instruksi
Presiden Nomor 4 Tahun 2011 tentang
Percepatan
Peningkatan
Kualitas
Akuntabilitas
Keuangan Negara 5. Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tentang
Nomor
Organisasi
KEP-06.00.00-080/K/2001 dan
Tata
Kerja
Badan
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan; 6. Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Nomor
KEP-06.00.00-286/K/2001
tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pengawasan
Keuangan
dan
Pembangunan,
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keuangan
Peraturan dan
Kepala
Badan
Pembangunan
Pengawasan
Nomor
PER-
955/K/SU/2011;
-2-
www.bpkp.go.id -3MEMUTUSKAN: Menetapkan
: PERATURAN
KEPALA
BADAN
PENGAWASAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN TENTANG PEDOMAN PEMBIMBINGAN
DAN
KONSULTASI
SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang dimaksud dengan: 1. Pembimbingan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah proses pemberian dukungan teknis penerapan SPIP dalam bentuk pendampingan oleh BPKP kepada instansi pemerintah untuk dapat menerapkan SPIP. 2. Konsultasi SPIP adalah proses pemberian saran atau rekomendasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan SPIP, serta penyelesaian masalah terkait . 3. Narasumber adalah personil atau tim yang menjadi sumber informasi atas suatu pengetahuan atau materi ilmiah. 4. Fasilitator adalah personil atau tim yang membimbing dan mendukung penerapan suatu sistem dan atau prosedur BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP PEDOMAN PEMBIMBINGAN DAN KONSULTASI SPIP Pasal 2 (1) Pedoman Pembimbingan dan Konsultansi
SPIP bertujuan untuk
mengarahkan tim pembimbingan dan konsultasi agar: a. Melaksanakan tugas dengan terencana secara baik; b. Terarah dan tepat sasaran; c. Efisien dalam pembiayaan dan penggunaan; d. Dapat memberikan saran/rekomendasi hasil kegiatan konsultasi yang dapat diterapkan; -3-
www.bpkp.go.id -4e. Mudah
dalam
melaksanakan
pemantauan
dan
pengembangan
berkelanjutan. (2) Ruang lingkup Pedoman Pembimbingan dan Konsultansi mencakup aspek-aspek sebagai berikut: a. Manajemen Pembimbingan dan konsultansi; b. Tahapan persiapan
kegiatan dan
pembimbingan
pembimbingan pengendalian
dan
dan mutu,
konsultansi,
konsultansi
mencakup:
pelaksanaan
serta
kegiatan
pemantauan
hasil
pembimbingan dan konsultansi; BAB III PEMBIMBINGAN DAN KONSULTASI SPIP Bagian Kesatu Manajemen Pembimbingan dan Konsultasi Pasal 3 Pembimbingan dan konsultasi SPIP dilaksanakan berdasarkan permintaan dari instansi pemerintah pusat dan daerah, atau berdasarkan penetapan target dari unit kerja BPKP yang tertuang dalam Rencana Kerja Tahunan. Pasal 4 (1) Pemberian pembimbingan dan konsultasi harus dilaksanakan secara profesional,
dan
peran
pembimbing
tidak
mengambil
alih
fungsi
pengambilan keputusan manajemen instansi pemerintah. (2) Peran pembimbing sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai narasumber dan sebagai fasilitator. Bagian Kedua Pelaksanaan Kegiatan Pembimbingan Pasal 5 (1) Pelaksanaan pembimbingan SPIP dilaksanakan pada lima tahapan kegiatan penyelenggaraan SPIP, yaitu tahapan pemahaman, pemetaan, pembangunan infrastruktur, internalisasi dan penerapan SPIP, serta pengembangan berkelanjutan. -4-
www.bpkp.go.id -5(2) Pembimbingan pada setiap tahapan penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui langkah-langkah persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan. Bagian Ketiga Pelaksanaan Kegiatan Konsultasi Pasal 6 Pelaksanaan konsultasi SPIP dilaksanakan pada lima tahapan kegiatan penyelenggaraan SPIP, yaitu tahapan pemahaman, pemetaan, pembangunan infrastruktur, internalisasi dan penerapan SPIP, serta pengembangan berkelanjutan. Pasal 7 Personil atau tim yang melaksanakan tugas konsultasi harus memiliki kompetensi yang memadai serta menguasai materi yang dikonsultasikan. Pasal 8 Unit kerja BPKP yang memberikan layanan konsultasi agar menyiapkan suatu database informasi sebagai sarana rekam jejak atas apa yang telah dilakukan oleh tim konsultasi Bagian Keempat Pedoman Evaluasi SOP Pasal 9 Pedoman Pembimbingan dan Konsultasi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala BPKP ini.
-5-
www.bpkp.go.id -6BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 10 Peraturan Kepala BPKP ini berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Februari 2012 KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN,
MARDIASMO
-6-
