2007

PUTUSAN NOMOR : 190/B/PK/PJK/2007

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG memeriksa

permohonan

peninjauan

kembali

telah

mengambil

putusan sebagai berikut dalam perkara : DIREKTUR JENDERAL PAJAK, beralamat di Jalan Jend. Gatot Subroto No. 40-42, Jakarta 12190. Pemohon Peninjauan Kembali, dahulu Terbanding ; melawan PD. BARAMARTA, beralamat di Jalan Jend. A. Yani Km. 39, Komp. Pangeran Antasari No. 36, Martapura, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan 70614; Termohon Peninjauan Kembali, dahulu Pemohon Banding ; Mahkamah Agung tersebut, Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Pajak

No. Put. 10331/PP/M.V/16/2007 tanggal 3 April 2007 yang telah

berkekuatan hukum yang tetap, dalam perkaranya melawan Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding

dengan

posita perkara

sebagai berikut : Bahwa sehubungan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. 01/WPJ.29/BD.0403/2006 tanggal 27 Maret 2006 atas jawaban keberatan kami terhadap SKPKB No. 00011/207/04/732/2005 tanggal 10 Juni 2005. Bersama ini kami mengajukan permohonan banding atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak tersebut di atas dari : Sejumlah kurang bayar

: Rp.

Menjadi lebih bayar

: (Rp.13.959.066.873,-)

Diajukan banding

: Rp.14.412.440.399,-

I.

453.373.526,-

Bahwa diterbitkannya SKPKB PPN karena adanya koreksi-koreksi oleh Pemeriksa sebagai berikut : 1. Koreksi negatif penyerahan ekspor; a. Menurut

Pemeriksa

bahwa

berdasarkan

Pasal

17

kontrak

kerjasama antara PD. Baramarta dengan PT. Dasa Eka Jasatama No.

002/PD.BMT/V/2002

tanggal

21

Mei

2002,

Pemeriksa

Hal. 1 dari 16 hal. Put. No. 190/B/PK/PJK/2007

menyimpulkan bahwa PD. Baramarta hanya menerima imbalan dalam bentuk bagi hasil dari PT. Dasa Eka Jasatama, sehingga atas penjualan ekspor bukan merupakan omzet PD. Baramarta, tetapi omzet PT. Dasa Eka Jasatama; b. Menurut Pemeriksa, bahwa berdasarkan equalisasi omzet SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2002 dan SPT PPN masa JanuariDesember 2002, sebagaimana dituangkan di dalam Laporan Penelitian

No.

Lap-19/WPJ.14/KP.0607/2003

tanggal

24

Desember 2003, telah disimpulkan bahwa pendapatan usaha yang diperoleh PD. Baramarta dan diakui sendiri oleh PD. Baramarta bahwa berasal dari Fee/Imbalan; Atas fee tersebut telah diterbitkan SKPKB PPN masa JanuariDesember 2002 No. 00009/207/02/732/04 tanggal 20 Januari sebesar Rp. 410.126.058,- (empat ratus sepuluh juta seratus dua puluh enam ribu lima puluh delapan rupiah); c. Menurut Pemeriksa, bahwa mengingat atas Kontrak Kerja No. 002/PD.BMT/V/2002 tanggal 21 Mei 2002 antara PD. BaramartaPT. Dasa Eka Jasatama, serta Addendum terakhir Kontrak No. 001/AD/PD.BM/VI/2004 tanggal 30 Juni 2004 secara substansi tidak mengalami perubahan yaitu pendapatan yang diperoleh PD. Baramarta masih berupa imbalan dengan redaksi yang digunakan yaitu bagi hasil, maka untuk Tahun 2004 pendapatan yang diperoleh PD. Baramarta, Pemeriksa menyimpulkan masih berupa imbalan/fee

atas

pemanfaatan

PKP2B

oleh

PT.

Dasa

Eka

Jasatama; d. Menurut Pemeriksa, bahwa oleh karena PKP2B merupakan barang tidak berwujud berupa Hak menambang, maka sesuai Pasal 4 huruf b Undang-Undang No. 11 Tahun 1994 tentang pemanfaatan barang tidak berwujud merupakan obyek PPN dan terutang PPN; 2. Koreksi Positif PPN Keluaran : Menurut Pemeriksa, pengenaan PPN Keluaran tersebut merupakan PPN terutang atas imbalan/fee penggunaan PKP2B yang diterima oleh PD. Baramarta; 3. Koreksi Positif PPN Masukan : Menurut Pemeriksa, dapat disimpulkan bahwa PD. Baramarta hanya menerima imbalan dalam bentuk bagi hasil, maka atas PPN Pajak Masukannya tidak mempunyai hubungan langsung dengan perolehan Hal. 2 dari 16 hal. Put. No. 190/B/PK/PJK/2007

pendapatan

usaha

(WP

tidak

melaksanakan

sendiri

kegiatan

usahanya, tetapi menerima imbalan dari pihak lain). PPN Masukan dikoreksi berdasarkan Pasal 9 ayat (8) huruf b Undang-Undang No. 11 Tahun 1994 tentang PPN dan PPn BM; Menurut Pemeriksa, Metode QQ yang tercantum dalam FP Masukan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud di dalam Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-09/PJ.531/2000 tanggal 28 Maret 2000, karena menurut Pemeriksa, Kontraktor Utama (PT. Dasa Eka Jasatama) tidak bertindak

sebagai

memanfaatkan

agen,

PKP2B

melainkan

dan

memberikan

sebagai imbalan

pihak kepada

yang PD.

Baramarta; II. Atas Keputusan Ditjen Pajak tersebut di atas, PD. Baramarta mengajukan banding dengan alasan : 1. Telah dilakukan perubahan kedudukan PD. Baramarta menjadi Pihak Pertama dan PT. Dasa Eka Jasatama menjadi Pihak Kedua; 2. Yang berlaku mulai 1 Januari 2004 adalah Perjanjian Kerjasama Addendum ke-3; 3. Mulai tanggal 1 Januari 2004, Perjanjian Kerjasama yang dilakukan PD. Baramarta dengan PT. Dasa Eka Jasatama bukan transaksi antara Subkontraktor, Kontraktor dan Owner seperti dalam konstruksi pembangunan, tetapi adalah perjanjian kerjasama bagi hasil; Pihak Kedua (PT. Dasa Eka Jasatama) harus bertanggung jawab atas pembiayaan

pengusahaan

batubara

dan

akan

mengusahakan

tersedianya modal yang cukup untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan perjanjian kerjasama ini, dan seluruh pembiayaan ini akan diperhitungkan oleh Pihak Pertama (PD. Baramarta) dan Pihak Kedua (PT. Dasa Eka Jasatama); PD. Baramarta akan menerima bagi hasil yang dihitung dari laba kotor (Penjualan kurang biaya Produksi) atas hasil penjualan dengan komposisi 16,75% untuk PD. Baramarta dan 83,25% untuk PT. Dasa Eka Jasatama; 4. Pembukuan

pengusahaan

batubara

diselenggarakan

oleh

PD.

Baramarta : 1. Semua Pembukuan dan bukti-bukti transaksi (Biaya Produksi dan Dokumen Penjualan) diselenggarakan oleh PD. Baramarta; 2. Ada pencatatan hutang piutang di pembukuan/buku besar PD. Baramarta;

Hal. 3 dari 16 hal. Put. No. 190/B/PK/PJK/2007

3. Atas biaya penambangan telah dilakukan kewajiban pajak, yaitu pemotongan PPh Pasal 23 oleh Pihak Pertama (PD. Baramarta), bukan oleh Pihak Kedua (PT. Dasa Eka Jasatama); 5. Sehingga dengan demikian kesimpulan-kesimpulan Ditjen Pajak adalah tidak benar : 1. Kesimpulan Ditjen Pajak, yang menyatakan bahwa PD. Baramarta hanya menerima imbalan dalam bentuk bagi hasil dari PT. Dasa Eka Jasatama, sehingga atas penjualan ekspor bukan merupakan omzet PD. Baramarta, tetapi omzet PT. Dasa Eka Jasatama; Penjelasan PD. Baramarta : a. PD. Baramarta akan menerima bagi hasil yang dihitung dari laba kotor (Penjualan kurang biaya Produksi) atas hasil penjualan dengan komposisi 16,75% untuk PD. Baramarta dan 83,25% untuk PT. Dasa Eka Jasatama; b. PKP2B tersebut diberikan oleh Pemerintah kepada PD. Baramarta dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain, maka tidak dapat dimanfaatkan oleh pihak lain (PT. Dasa Eka Jasatama); 2. Menurut Ditjen Pajak bahwa berdasarkan equalisasi omzet SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2002 dan SPT PPN Masa JanuariDesember

2002,

sebagaimana

dituangkan

di

dalam

Laporan

Penelitian No. Lap-19/WPJ.14/KP.0607/2003 tanggal 24 Desember 2003, telah disimpulkan bahwa pendapatan usaha yang diperoleh PD. Baramarta dan diakui sendiri oleh PD. Baramarta bahwa berasal dari Fee/Imbalan; Penjelasan PD. Baramarta : Tahun 2002 masih menggunakan Perjanjian Kerjasama semula tanggal

21

Mei

2002

dan

Laporan

Penelitian

No.

Lap-

19/WPJ.14/KP.0607/2003 tanggal 24 Desember 2003 sudah tidak cocok lagi untuk digunakan sebagai dasar dalam pemeriksaan atas transaksi yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2004, karena sudah berlaku Addendum ke-3; III. Perjanjian Kerjasama yang berlaku mulai tanggal 1 Januari 2004; 1. PD. Baramarta telah menanda tangani Perjanjian Karya Pengusahaan Penambangan Batubara (PKP2B) dengan Pemerintah (7.486 Ha); PKP2B tersebut diberikan oleh Pemerintah kepada PD. Baramarta dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain, maka tidak dapat dimanfaatkan oleh pihak lain (PT. Dasa Eka Jasatama);

Hal. 4 dari 16 hal. Put. No. 190/B/PK/PJK/2007

2. PD. Baramarta menanda tangani Perjanjian Kerjasama (bagi hasil) dengan PT. Dasa Eka Jasatama (DEJ) untuk areal penambangan seluas 752 Ha; 3. Dalam Perjanjian Kerjasama antara PD. Baramarta dengan PT. Dasa Eka Jasatama; 1. Dalam Perjanjian semula No. 002/PD.BMT/V/2002 tanggal 21 Mei 2002; 2. Addendum

ke-1

No.

004/AD.PD.BM/XII/2002

tanggal

16

Desember 2002, sebutan PD. Baramarta sebagai Kontraktor diganti menjadi Pihak Pertama, sebutan PT. Dasa Eka Jasatama sebagai Subkontraktor diganti menjadi Pihak Kedua; 3. Addendum ke-2 No. 001/AD/PD.BM/VI/2004 tanggal 30 Juni 2004; 4. Addendum

ke-3

No.

002/AD/PD.BM/XII/2004

tanggal

29

Desember 2004; 4. Dengan berlakunya Addendum ke-3, maka ketentuan Perjanjian Kerjasama yang berlaku mulai 1 Januari 2004 adalah : 1. Pasal 2 ayat (1) antara lain : PT. Dasa Eka Jasatama diberi hak oleh PD. Baramarta untuk memasarkan semua produk dari usaha pertambangan dengan persetujuan PD. Baramarta; 2. Pasal 15 ayat (1) : Pemasaran hasil produksi batubara sepenuhnya dipegang oleh PD. Baramarta; 3. Pasal 15 ayat (2b); PT. Dasa Eka Jasatama diberi hak melakukan penjualan hasil produksi batubara yang diketahui oleh PD. Baramarta; 4. Pasal 15 ayat (3) : Atas hasil pemasaran/penjualan yang dilakukan, maka kewajiban sebagaimana ditentukan dalam Pasal 17 Perjanjian Kerjasama ini merupakan beban yang harus dipikul PT. Dasa Eka Jasatama; 5. Pasal 25 (pembiayaan); Pihak Kedua (PT. Dasa Eka Jasatama) harus bertanggung jawab atas pembiayaan pengusahaan batubara dan akan mengusahakan tersedianya modal yang cukup untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan perjanjian kerjasama ini dan seluruh pembiayaan ini akan diperhitungkan oleh Pihak Pertama (PD. Baramarta) dan Pihak Kedua (PT. Dasa Eka Jasatama);

Hal. 5 dari 16 hal. Put. No. 190/B/PK/PJK/2007

6. Pasal 17 ayat (2) : PD. Baramarta akan menerima bagi hasil yang dihitung dari laba kotor (Penjualan kurang biaya produksi) atas hasil penjualan dengan komposisi 16,75% untuk PD. Baramarta dan 83,25% untuk PT. Dasa Eka Jasatama; Addendum ini berlaku surut dan efektif per Januari 2004. Kelebihan atau kekurangan atas bagi hasil sebelumnya akan ditagihkan pada periode berikutnya; Mengingat bahwa transaksi bisnis yang dilakukan oleh PD. Baramarta dengan PT. Dasa Eka Jasatama adalah benar-benar transaksi bagi hasil yang dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama Addendum ke-3, maka besar harapan kami agar Pengadilan Pajak dapat mengabulkan seluruhnya atas pengajuan banding kami ini; Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Pajak Jakarta No. Put. 10331/PP/M.V/16/2007 tanggal 3 April 2007 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut : Mengabulkan

seluruh

permohonan

Banding

Pemohon

Banding

terhadap Keputusan Terbanding No. KEP-01/WPJ.29/KP.0403/2006 tanggal 27 Maret 2006 mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari sampai dengan Nopember 2004 No. 00011/207/04/732/05 tanggal 10 Juni 2005 atas nama PD. Baramarta, NPWP 01.719.411.9-732.000, alamat Jalan Jend. A. Yani Km. 36, Komp. Pangeran Antasari No. 36, Martapura, Kabupaten Banjar, Kalimatan Selatan, sehingga jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang lebih dibayar menjadi sebagai berikut : 1.

2.

Dasar Pengenaan Pajak : Ekspor

Rp. 220.985.098.326,00

Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut

Rp.

0,00

Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut tarif umum

Rp.

0,00

Dikurangi retur penjualan

Rp.

0,00

Jumlah

Rp. 220.985.098.326,00

Pajak Keluaran : Seluruhnya (tarif umum)

Rp.

0,00

PPN atas Retur Penjualan

Rp.

0,00

Pajak Keluaran yang dipungut oleh Pemungut PPN

Rp.

0,00

Jumlah

Rp.

0,00

Jumlah Pajak Keluaran dipungut sendiri

Rp.

0,00

Dikurangi :

Hal. 6 dari 16 hal. Put. No. 190/B/PK/PJK/2007

3.

Pajak yang dapat diperhitungkan : Pajak masukan yang dapat dikreditkan

Rp.

14.479.359.914,00

Dibayar dengan NPWP sendiri

Rp.

0,00

PPN atas retur pembelian

Rp.

0,00

Dikurangi :

Jumlah Pajak yang diperhitungkan

Rp.

14.479.359.914,00

4.

PPN yang lebih dibayar

Rp.

14.479.359.914,00

5.

Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan ke masa Pajak

berikutnya

Rp.

0,00

6.

Jumlah pajak lebih dibayar

Rp. 14.479.359.914,00)

Menimbang,

bahwa

sesudah

putusan

yang

telah

mempunyai

kekuatan hukum tetap i.c. putusan Pengadilan Pajak Jakarta No. Put. 10331/PP/M.V/16/2007 Terbanding

pada

tanggal

tanggal

10

3 Mei

April

2007

2007

kemudian

Terbanding diajukan permohonan peninjauan

diberitahukan

kepada

terhadapnya

oleh

kembali secara lisan pada

tanggal 3 Agustus 2007 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi No. PKA-147/SP.51/AB/VIII/2007 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Pajak dengan disertai memori alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan tersebut pada hari itu juga; Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan sakama pada tanggal 14 Agustus 2007 kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya telah diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal

7

September 2007; Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasanalasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut formal dapat diterima; Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan

Peninjauan Kembali

yang

pada

pokoknya

berbunyi

sebagai berikut : Bahwa Putusan Pengadilan Pajak No. Put. 10331/PP/M.V/16/2007 yang diucapkan tanggal 3 April 2007, yang dimohonkan Peninjauan Kembali, amar putusannya berbunyi sebagai berikut : MEMUTUSKAN Mengabulkan seluruh permohonan Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-01/WPJ.29/KP.0403/2006 tanggal 27 Maret 2006 mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Hal. 7 dari 16 hal. Put. No. 190/B/PK/PJK/2007

Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari sampai dengan Nopember 2004

No. 00011/207/04/732/05 tanggal 10 Juni 2005, atas nama

PD. Baramarta, NPWP 01.719.411.9-732.000, alamat : Jalan Jend. A. Yani Km. 39, Komp. Pangeran Antasari No. 36, Martapura Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, sehingga Pajak Pertambahan Nilai yang lebih dibayar menjadi sebagai berikut : 1.

2.

Dasar Pengenaan Pajak : Ekspor

Rp. 220.985.098.326,00

Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut

Rp.

0,00

Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut tarif umum

Rp.

0,00

Dikurangi : retur penjualan

Rp.

0,00

Jumlah

Rp. 220.985.098.326,00

Pajak Keluaran : Pajak Keluaran seluruhnya Tarif Umum

Rp.

0,00

PPN atas retur penjualan

Rp.

0,00

Pajak Keluaran yang dipungut oleh Pemungut PPN

Rp.

0,00

Jumlah (b1+b2+b3)

Rp.

0,00

Rp.

0,00

Pajak masukan yang dapat dikreditkan

Rp.

14.479.359.914,00

Dibayar dengan NPWP sendiri

Rp.

0,00

Rp.

0,00

Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan

Rp.

14.479.359.914,00

PPN yang lebih dibayar

Rp. (14.479.359.914,00)

Dikurangi :

Jumlah Pajak Keluaran yang dipungut sendiri 3.

Pajak yang dapat diperhitungkan :

Dikurangi : PPN atas retur pembelian

4. 5.

6.

Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan ke masa Pajak

berikutnya

Rp.

PPN yang lebih dibayar

Rp. 14.479.359.914,00)

Bahwa Pengadilan

dalam

Pajak

bersengketa

Undang-Undang

Pasal

dapat

77

ayat

mengajukan

No.

(3)

14

Tahun

menyatakan

Peninjauan

0,00

2002

tentang

pihak-pihak

Kembali

atas

yang

putusan

Pengadilan Pajak kepada Mahkamah Agung; Bahwa

Pasal

91

huruf

e

Undang-Undang

Pengadilan

Pajak

menyatakan permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan antara lain berdasarkan alasan sebagai berikut : “apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku”; Bahwa

dalam

putusan

Majelis

Hakim

Pengadilan

Pajak

No.

Put.

10331/PP/M.V/16/2007 yang diucapkan tanggal 3 April 2007, telah terdapat kekhilafan Majelis Hakim dan suatu kekeliruan hukum karena dalam putusan Hal. 8 dari 16 hal. Put. No. 190/B/PK/PJK/2007

tersebut pertimbangan Majelis Hakim telah nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan

perundang-undangan

yang

berlaku,

sehingga

menghasilkan

putusan yang tidak adil yang dapat mengakibatkan kerugian kepada Negara yang diperoleh dari jumlah pajak yang masih harus dibayar sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan atas Permohonan Keberatan No. KEP01/WPJ.29/KP.0403/2006 tanggal 27 Maret 2006; Bahwa

Pasal

92

ayat

(3)

Undang-Undang

Pengadilan

Pajak

menyatakan sebagai berikut : “Pengajuan

permohonan

Peninjauan

Kembali

berdasarkan

alasan

sebagaimana dimaksud Pasal 91 huruf c, huruf d dan huruf e dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 3 bulan sejak putusan dikirim”; Bahwa putusan Pengadilan Pajak No. Put. 10331/PP/M.V/16/2007 yang diucapkan tanggal 3 April 2007, atas nama PD. Baramarta, NPWP 01.719.411.9-732.000 dikirimkan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 4 Mei 2007; Bahwa dengan demikian pengajuan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak No. Put. 10331/PP/M.V/16/2007 yang diucapkan tanggal 3 April 2007, masih dalam tenggang waktu yang diijinkan oleh Undang-Undang Pengadilan Pajak; Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding membaca, memeriksa dan meneliti putusan Pengadilan Pajak No. Put. 10331/PP/M.V/16/2007 yang diucapkan tanggal 3 April 2007, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena pertimbangan hukum yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut : A. Koreksi Negatif Penyerahan Ekspor sebesar Rp. 220.985.098.326,00; Bahwa

Pemohon

Peninjauan

Kembali

semula

Terbanding

sangat

keberatan atas pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak pada halaman 22 alinea 4 yang berbunyi : “.....Majelis berpendapat bahwa ekspor batubara benar dilakukan oleh Pemohon Banding sebagai hasil kerjasamanya dengan PT. Dasa Eka Jasatama”; Bahwa atas pertimbangan Majelis Hakim Banding tersebut tidak sesuai dengan isi Perjanjian Kerjasama antara Termohon Peninjauan Kembali dengan PT. Dasa Eka Jasatama No. 002/PD.BMT/V/2002 tanggal 21 Mei 2002 yang telah mengalami perubahan terakhir dengan Addendum ke-3 Hal. 9 dari 16 hal. Put. No. 190/B/PK/PJK/2007

No. 002/AD/PD.BM/XII/2004 tanggal 29 Desember 2004 yang berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2004 yang berisi pengaturan-pengaturan pokok Perjanjian Kerjasama antara lain : Pasal 2 ayat (1) : PT. Dasa Eka Jasatama diberi hak oleh PD. Baramarta untuk memasarkan semua produk dari usaha pertambangan dengan persetujuan PD. Baramarta; Pasal 15 ayat (1) : Pemasaran hasil produksi batubara sepenuhnya dipegang oleh PD. Baramarta; Pasal 15 ayat (2b) : PT. Dasa Eka Jasatama diberi hak melakukan penjualan hasil produksi batubara yang diketahui oleh PD. Baramarta; Pasal 15 ayat (3) : Atas hasil pemasaran/penjualan yang dilakukan, maka kewajiban sebagaimana ditentukan dalam Pasal 17 Perjanjian Kerjasama ini merupakan beban yang harus dipikul PT. Dasa Eka Jasatama; Pasal 17 : Pihak Pertama akan menerima bagi hasil yang dihitung dari laba kotor (Penjualan dikurangi Biaya Produksi) atas hasil penjualan dengan komposisi 16,75% untuk Pihak Pertama dan 83,25% untuk Pihak Kedua berlaku surut dan efektif Januari 2004; Pasal 25 (pembiayaan) : Pihak Kedua (PT. Dasa Eka Jasatama) harus bertanggung jawab atas pembiayaan pengusahaan batubara dan akan mengusahakan tersedianya modal yang cukup untuk melaksanakan kewajibannya

berdasarkan

Perjanjian

Kerjasama

ini,

dan

seluruh

pembiayaan ini akan diperhitungkan oleh Pihak Pertama (PD. Baramarta) dan Pihak Kedua (PT. Dasa Eka Jasatama); Bahwa Termohon Peninjauan Kembali merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang mempunyai hak pemanfaatan penambangan batubara dari Pemerintah Republik Indonesia; Bahwa untuk memanfaatkan hak penambangan batubara, Termohon Peninjauan Kembali bekerjasama dengan Pihak Kedua (PT. Dasa Eka Jasatama); Bahwa berdasarkan perjanjian antara Termohon Peninjauan Kembali dengan PT. Dasa Eka Jasatama Pasal 25 menyebutkan Pihak Kedua (PT. Dasa Eka Jasatama) harus bertanggung jawab atas pembiayaan pengusahaan batubara dan akan mengusahakan tersedianya modal yang cukup

untuk

melaksanakan

kewajibannya

berdasarkan

Perjanjian

Kerjasama ini, dan seluruh pembiayaan ini akan diperhitungkan oleh Pihak Pertama (PD. Baramarta) dan Pihak Kedua (PT. Dasa Eka Jasatama), dapat diartikan yang lebih dahulu memperhitungkan modal

Hal. 10 dari 16 hal. Put. No. 190/B/PK/PJK/2007

dan

biaya-biaya

yang

digunakan

untuk

mengeksploitasi

tambang

batubara adalah Pihak Kedua (PT. Dasa Eka Jasatama); Bahwa dengan demikian Pihak Kedua yang memperhitungkan bagian yang menjadi hak Pihak Pertama (Termohon Peninjauan Kembali) dan Termohon Peninjauan Kembali menerima laporan dari Pihak Kedua mengenai biaya dan penghasilan yang diperoleh dari eksplorasi dan eksploitasi tambang batubara; Bahwa berdasarkan perjanjian tersebut diketahui, Termohon Peninjauan Kembali tidak melakukan ekspor; Bahwa berdasarkan perjanjian antara Termohon Peninjauan Kembali dengan

Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 15 ayat (2b) menjelaskan bahwa

yang melakukan ekspor adalah PT. Dasa Eka Jasatama; Bahwa berdasarkan perjanjian antara Termohon Peninjauan Kembali dengan PT. Dasa Eka Jasatama tidak menyebutkan yang melakukan ekspor/penjualan adalah Termohon Peninjauan Kembali ataupun atas nama Termohon Peninjauan Kembali; Bahwa

berdasarkan

aliran

dan/arus

kas

di

R/K

BNI

No.

Rekg.

155.000339910001 Tahun 2004 atas nama Termohon Peninjauan Kembali tidak ada aliran Kas Masuk dari hasil ekspor; Bahwa berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE25/PJ.32/1989

tentang

PPN

berkaitan

dengan

ekspor

yang

menggunakan nama/quota eksportir lain dalam angka 3.1 menjelaskan sebagai berikut : “Dalam hal ekspor dilakukan dengan menggunakan nama/quota eksportir lain, maka tidak dianggap terjadi penyerahan BKP dari ekspotir pemilik barang kepada eksportir pemilik nama/quota, sepanjang dipenuhi syaratsyarat sebagai berikut : a. dalam dokumen PEB yang telah dicap fiat muat disebutkan nama eksportir pemilik/quota qq. eksportir pemilik barang; b. eksportir pemilik nama/quota menerbitkan surat permintaan pada Bank Devisa yang menangani ekspor tersebut untuk langsung memindah-bukukan

hasil

ekspor

dimaksud

ke

dalam

rekening

eksportir pemilik barang; c. jasa yang diserahkan oleh eksportir pemilik nama/quota hanya berupa penggunaan quota ekspor, sedang seluruh kegiatan sehubungan dengan ekspor tersebut dilakukan oleh eksportir pemilik barang;

Hal. 11 dari 16 hal. Put. No. 190/B/PK/PJK/2007

d. atas jasa penggunaan quota ekspor tersebut eksportir pemilik nama/quota hanya menerima imbalan sebagaimana biasa disebut sebagai export fee; Bahwa dengan demikian persyaratan menggunakan qq dalam dokumen ekspor yang dilakukan PT. Dasa Eka Jasatama atas nama Termohon Peninjauan Kembali (PD. Baramarta) tidak sesuai dengan persyaratan tersebut di atas; Bahwa sesuai dengan isi perjanjian Pasal 2 ayat (1) : PT. Dasa Eka Jasatama diberi hak oleh PD. Baramarta untuk memasarkan semua produk dari usaha pertambangan dengan persetujuan PD. Baramarta; Bahwa

dengan

demikian

Termohon Peninjauan

penghasilan

(bagi

hasil)

yang

diperoleh

Kembali adalah dari penjualan/ekspor yang

dilakukan oleh PT. Dasa Eka Jasatama; Bahwa dengan demikian ekspor yang telah dilaporkan Termohon Peninjauan Kembali dalam SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai tidak benar; Bahwa dengan demikian Majelis telah salah dalam memutus perkara banding tersebut yang mengakui ekspor yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali; B. Koreksi Positif Penyerahan Lokal sebesar Rp. 3.749.630.420,00; Bahwa

Pemohon

Peninjauan

Kembali

semula

Terbanding

sangat

keberatan atas pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak pada halaman 23 alinea 2 yang berbunyi : “.....Majelis berpendapat nilai sebesar Rp. 3.749.630.420,00 bukan nilai penyerahan (lokal) jasa tetapi merupakan bagi hasil, dimana kegiatan penjualan/ekspor dibukukan oleh Pemohon Banding sesuai perjanjian Pemohon Banding dengan PT. Dasa Eka Jasatama”; Bahwa

berdasarkan

aliran

dan/arus

kas

di

R/K

BNI

No.

Rekg.

155.000339910001 Tahun 2004 atas nama Termohon Peninjauan Kembali tidak ada aliran Kas Masuk dari hasil ekspor; Bahwa berdasarkan Pasal 17 perjanjian antara Termohon Peninjauan Kembali dengan PT. Dasa Eka Jasatama menyebutkan Pihak Pertama akan menerima bagi hasil yang dihitung dari laba kotor (Penjualan dikurangi Biaya Produksi) atas hasil penjualan dengan komposisi 16,75% untuk Pihak Pertama dan 83,25% untuk Pihak Kedua berlaku surut dan efektif Januari 2004;

Hal. 12 dari 16 hal. Put. No. 190/B/PK/PJK/2007

Bahwa Termohon Peninjauan Kembali dalam laporan keuangannya mengakui seluruh peredaran usaha dari hasil tambang batubara, padahal dalam

perjanjian

tersebut

Termohon

Peninjauan

Kembali

hanya

menerima bagi hasil; Bahwa Hak pengelolaan tambang batubara yang diberikan kepada Termohon Peninjauan Kembali dari Pemerintah Indonesia dilaksanakan oleh pihak lain yaitu PT. Dasa Eka Jasatama; Bahwa berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai barang dan jasa dan Pajak Penjualan Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 18 Tahun 2000, dalam Pasal 1 angka 2 dan 3 menyebutkan : “2. Barang adalah barang berwujud, yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak, dan barang tidak berwujud”; 3. Barang Kena Pajak adalah barang sebagaimana dimaksud dalam angka 2 yang dikenakan Pajak berdasarkan Undang-Undang ini”; Bahwa berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai barang dan jasa dan Pajak Penjualan Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 18 Tahun 2000, dalam Pasal 1A ayat (1) huruf a menyebutkan : “Yang termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak adalah : a. penyerahan hak atas Barang Kena Pajak karena suatu perjanjian”; Bahwa dengan demikian Hak Pengelolaan merupakan Barang Tidak Berwujud dan atas penyerahan pengelolaan tambang batubara tersebut dikenakan Pajak Pertambahan Nilai; Bahwa dengan demikian bagi hasil yang diterima oleh Termohon Peninjauan

Kembali

dari

PT.

Dasa

Eka

Jasatama

merupakan

penyerahan kena pajak yang atas penyerahan tersebut dikenakan Pajak Pertambahan Nilai; C. Koreksi Kredit Pajak sebesar Rp. 14.479.359.914,00; Bahwa

Pemohon

Peninjauan

Kembali

semula

Terbanding

sangat

keberatan atas pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak pada halaman 25 alinea 5 yang berbunyi : “.....Majelis berpendapat bahwa Faktur Pajak Masukan atas kegiatan penambangan oleh PT. Dasa Eka Jasatama berhubungan langsung dengan

kegiatan

usahanya,

tidak

termasuk

dalam

pengecualian

sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (8) Undang-Undang No. 8 Tahun Hal. 13 dari 16 hal. Put. No. 190/B/PK/PJK/2007

1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai barang dan jasa dan Pajak Penjualan Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 18 Tahun 2000; Bahwa dari uraian tersebut di atas telah jelas bahwa yang melakukan pengusahaan tambang batubara adalah PT. Dasa Eka Jasatama dan Termohon Peninjauan Kembali memperoleh penghasilan dari Bagi Hasil yang diterima dari pengelolaan tambang batubara yang diusahakan oleh PT. Dasa Eka Jasatama; Bahwa dengan demikian Pajak Masukan yang telah dikreditkan oleh Termohon Peninjauan Kembali tidak berhubungan langsung dengan kegiatan usahanya; Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai barang dan jasa dan Pajak Penjualan Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 18 Tahun 2000, dalam Pasal 9 ayat (8) huruf b menyebutkan : “Pajak Masukan tidak dapat dikreditkan menurut cara sebagaimana diatur dalam ayat (2) bagi pengeluaran untuk : b. Perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha”; Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak No. Put. 10331/PP/M.V/16/2007 tanggal 3 April 2007, yang mengabulkan seluruh Permohonan Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-01/WPJ.29/KP.0403/2006 tanggal 27 Maret 2006 mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari sampai Nopember 2004 No. 00011/207/04/732/05 tanggal 10 Juni 2005, adalah tidak benar dan tidak cermat

serta

nyata-nyata

bertentangan

dengan

ketentuan

peraturan

Mahkamah

Agung

perundang-undangan yang berlaku; Menimbang, mempertimbangkan

bahwa alasan-alasan

selanjutnya Peninjauan

Kembali

dari

Pemohon

sebagai berikut : mengenai alasan-alasan Pemohon Peninjauan Kembali A, B dan C : Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena tidak terdapat putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan Pasal 91 e UndangUndang No. 54 Tahun 2002;

Hal. 14 dari 16 hal. Put. No. 190/B/PK/PJK/2007

Menimbang,

bahwa

berdasarkan

pertimbangan-pertimbangan

tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali : DIREKTUR JENDERAL PAJAK

tersebut

adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak ; Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Peninjauan Kembali sebagai pihak yang kalah, maka harus membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini ; Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 14 tahun 2002 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ; MENGADI LI Menolak

permohonan

peninjauan

kembali

dari

:

DIREKTUR

JENDERAL PAJAK tersebut ; Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini ditetapkan sebanyak Rp. 2.500.000,(dua juta lima ratus ribu rupiah) ; Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jumat tanggal 4 Januari 2008 oleh PROF. DR. PAULUS E. LOTULUNG, SH. Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. IMAM SOEBECHI, SH.,MH. dan TITI NURMALA SIAGIAN, SH.,MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh A. KARIM MANAP, SH.,MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua :

Ttd/H. IMAM SOEBECHI, SH.,MH.

Ttd/PROF. DR. PAULUS E. LOTULUNG, SH.

Ttd/TITI NURMALA SIAGIAN, SH.,MH.

Panitera Pengganti : Ttd/A. KARIM MANAP, SH.,MH.

Hal. 15 dari 16 hal. Put. No. 190/B/PK/PJK/2007

Biaya-biaya : 1. M e t e r a i ………………………………… : Rp. 2. R e d a k s i …………………………………: Rp.

6.000,1.000,-

3. Administrasi Peninjauan Kembali ......…... : Rp. 2.493.000,Jumlah

: Rp. 2.500.000,-

Untuk Salinan MAHKAMAH AGUNG R.I. a.n. Panitera Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH. NIP. 220000754

Hal. 16 dari 16 hal. Put. No. 190/B/PK/PJK/2007