2007

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERDAGANGAN LUAR NEGERI NOMOR : 02/DAGLU/PER/2/2007 TENTANG KETENTUAN DAN TATA CARA VERIFIKASI / PENELUSURAN TEKNIS EKSPOR PRODUK INDUSTRI KEHUTANAN TERTENTU OLEH SURVEYOR DIREKTUR JENDERAL PERDAGANGAN LUAR NEGERI Menimbang

: a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 9 ayat (7) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 09/M-DAG/PER/2/2007 Tanggal 14 Pebruari 2007 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan, perlu mengatur Ketentuan Dan Tata Cara Verifikasi/Penelusuran Teknis Ekspor Produk Industri Kehutanan Tertentu Oleh Surveyor; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri,

Mengingat

: 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden R.I. Nomor 63 Tahun 2005; 2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34/M Tahun 2005 tentang pengangkatan Pejabat Eselon I dilingkungan Departemen Perdagangan; 3. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 01/M-DAG/PER/3/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 30/M-DAG/PER/ 12/2005; 4. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 14/M-DAG/PER/ 3/2006 Tanggal 29 Maret 2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Izin Usaha Jasa Survey; 5. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 09/M-DAG/PER/ 2/2007 Tanggal 14 Pebruari 2007 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan, MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERDAGANGAN LUAR NEGERI TENTANG KETENTUAN DAN TATA CARA VERIFIKASI/PENELUSURAN TEKNIS EKSPOR PRODUK INDUSTRI KEHUTANAN TERTENTU OLEH SURVEYOR.

Peraturan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Nomor : 02/DAGLU/PER/2/2007

Pasal 1 Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan : 1.

Produk industri kehutanan tertentu adalah Produk Industri Kehutanan yang termasuk dalam kelompok HS.4407, HS.4409, Ex HS.4412 (khusus laminated wood), HS.4415, HS.4418 dan Ex HS.9406 (khusus bangunan prefabrikasi dari kayu).

2.

Surveyor adalah badan usaha yang memiliki Surat Ijin Usaha Jasa Surveyor (SIUJS) yang diterbitkan oleh Departemen Perdagangan dan ditetapkan oleh Menteri Perdagangan untuk melakukan verifikasi/penelusuran teknis ekspor produk industri kehutanan tertentu. Pasal 2

Terhadap ekspor produk industri kehutanan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 wajib dilakukan verifikasi/penelusuran teknis oleh Surveyor. Pasal 3 (1)

Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK) yang akan melaksanakan ekspor produk industri kehutanan tertentu, wajib mengajukan Permohonan Pemeriksaan Barang Ekspor (PPBE) kepada Surveyor.

(2)

Pengajuan PPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan format yang tercantum dalam Lampiran Peraturan ini dengan melampirkan :

(3)

a.

Foto copy pengakuan ETPIK (untuk pengajuan PPBE yang pertama);

b.

Copy Packing List (P/L);

c.

Copy Invoice; dan

d.

Foto copy Surat Pengesahan Endorsement dari Badan Revitalisasi Industri Kehutanan (BRIK).

PPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal pemeriksaan barang kepada Surveyor. Pasal 4

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Surveyor dalam rangka verifikasi/ penelusuran teknis produk industri kehutanan tertentu adalah : a. Kegiatan verifikasi administratif, meliputi : 1. Keabsahan dokumen ETPIK; 2. Keabsahan Surat Pengesahan Endorsement. b. Kegiatan verifikasi fisik, meliputi : 1. Jumlah, jenis, merek dan nomor kemasan; 2. Jumlah barang;

2

Peraturan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Nomor : 02/DAGLU/PER/2/2007

3. Jenis kayu; 4. Kriteria teknis sebagaimana diatur dalam Lampiran II Peraturan Menteri Perdagangan 09/M-DAG/PER/2/2007 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan; 5. Kesesuaian Nomor Pos Tarif / HS; 6. Membubuhkan Tanda Pengenal Surveyor (TPS) terhadap kemasan yang telah diperiksa; 7. Melakukan pengawasan pemuatan ke dalam peti kemas, jika pengapalannya menggunakan peti kemas; dan 8. Melakukan pemasangan segel pada peti kemas apabila seluruh barang dalam peti kemas diperiksa oleh Surveyor. Pasal 5 (1)

Hasil verifikasi/penelusuran teknis ekspor produk industri kehutanan tertentu yang dilakukan oleh Surveyor dituangkan dalam bentuk : a. Laporan Surveyor (LS) dalam hal produk industri kehutanan yang diperiksa sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau; b. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dalam hal produk industri kehutanan yang diperiksa tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(2)

LS atau LHP diterbitkan oleh Surveyor dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) hari setelah tanggal pemeriksaan dan atau pengawasan pemuatan ke dalam peti kemas selesai dilaksanakan. Pasal 6

ETPIK dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri apabila Surveyor tidak menerbitkan LS/LHP dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2). Pasal 7 Setiap 1 (satu) Laporan Surveyor (LS) hanya dapat dipergunakan sebagai dokumen pelengkap pabean yang diwajibkan untuk pendaftaran 1 (satu) nomor Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) atau Pemberitahuan Pabean Single Administrative Document (PP SAD) bagi kantor pelayanan Bea dan Cukai yang sudah menerapkannya. Pasal 8 Foto copy PEB atau PP SAD wajib disampaikan oleh ETPIK kepada Surveyor paling lambat 2 (dua) hari setelah fiat muat.

3

Peraturan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Nomor : 02/DAGLU/PER/2/2007

Pasal 9 (1)

Surveyor wajib menyampaikan laporan hasil verifikasi/ penelusuran teknis ekspor produk industri kehutanan tertentu kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Departemen Perdagangan dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Industri Agro dan Kimia, Departemen Perindustrian dan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan, Departemen Kehutanan dalam bentuk hard copy dan data elektronik.

(2)

Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan oleh Surveyor paling lambat tanggal 15 pada bulan berikutnya. Pasal 10

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dikenakan sanksi berupa pencabutan hak menerima imbalan jasa atas verifikasi yang dilakukan pada bulan yang tidak dilaporkan. Pasal 11 Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Nomor 02/DAGLU/PER/3/2006 tentang Tata Cara Verifikasi/Penelusuran Teknis Ekspor Produk Kayu Tertentu Oleh Surveyor dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan ini mulai berlaku 2 (dua) bulan sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal : 14 Pebruari 2007 DIREKTUR JENDERAL PERDAGANGAN LUAR NEGERI, ttd

DIAH MAULIDA Tembusan : a. Menteri Perdagangan; b. Sekretaris Jenderal Departemen Perdagangan; c. Inspektur Jenderal Departemen Perdagangan; d. Direktur Jenderal Industri Agro dan Kimia, Departemen Perindustrian; e. Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan, Departemen Kehutanan; f. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Departemen Keuangan; g. Direktur Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan, Departemen Perdagangan.

4

Lampiran

Peraturan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Nomor : 02/DAGLU/PER/2/2007 Tanggal : 14 Pebruari 2007

PERMINTAAN PEMERIKSAAN BARANG EKSPOR (PPBE) No. : *) I. 1. 2.

DATA PEMOHON Nama Perusahaan Eksportir Alamat, Telepon dan Fax

6.

Alamat E-mail No. dan tanggal perijinan **) No. dan tanggal Endorsement/SPE Tanggal berakhir Endorsement/SPE NPWP

II.

BARANG EKSPOR

3. 4. 5.

: : : :

:

NOMOR HS & URAIAN BARANG

KUANTITAS DAN SATUAN

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Nilai FOB Nomor dan Tgl. Invoice Nomor dan Tgl. Packing List Nama dan Alamat Pembeli Pelabuhan Muat Pelabuhan Tujuan Negara Tujuan

III. 1. 2.

KESIAPAN BARANG Tempat Penyimpanan Barang : Gudang Pabrik Barang tersebut telah siap diekspor dan pemeriksaan diminta pada a. Hari/Tanggal : b. Jam : c. Alamat & Telepon :

3.

IV.

MEREK DAN NOMOR KEMASAN

: : : : : : :

d. Nama Petugas yang dihubungi Tanggal dan Tempat Pelaksanaan Stuffing Jam

CARA PENGAPALAN ( ) FCL Jumlah Peti Kemas : ( ) LCL Jumlah Peti Kemas : ( ) Konvensional

Bersama ini kami sampaikan kelengkapan dokumen : Copy ETR Copy ETPIK Copy SPE Copy Endorsement Packing List Invoice

Gudang Konsolidator :

: : :

20 Feet : .……unit 20 Feet : …….unit

40 Feet : …….unit 40 Feet : …….unit

………….. , …………………. Pemohon :

***) ………………. *) Diisi oleh Surveyor **) Diisi dengan No dan Tanggal Perijinan ETPIK/ETR ***) Diisi dengan nama jelas, jabatan, tandatangan dan dibubuhi stempel perusahaan